Wapres JK: Tidak cukup membangun infrastruktur namun juga didukung SDM

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan kemajuan industri 4.0 yang berjalan di Indonesia tidak cukup dengan pendanaan infrastruktur namun juga mesti didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Orang yang menguasai teknologi pasti memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Itulah mengapa pemerintah juga melakukan peningkatan SDM,” ujar Wapres dalam diskusi yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis.

Wapres mengatakan sudah saatnya pendidikan vokasi dan pendidikan teknologi menjawab tantangan kemajuan industri yang tengah berlangsung itu.

“Karena itu pendirian politeknik contohnya atau SMK yang bermutu, merupakan bagian menyesuaikan diri dengan program tersebut,” ujar Jusuf Kalla.

Wapres setuju apabila pendidikan mutlak diperbaiki untuk menjalankan kemajuan teknologi, namun menurut dia, industri juga seharusnya melangkah untuk merangkul dunia pendidikan.

“Yang mengetahui SDM itu industri sendiri karena itu industri yang harus bekerja sama dengan pendidikan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Wapres dalam diskusi yang dimoderatori Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional, Meidyatama Suryodiningrat itu.

Lalu timbul pertanyaan dari moderator, “apakah negara membuka jalan untuk Industri atau mendorong industri untuk bergerak sendiri?”, tanya Meidyatama.

Wapres menjawab, kedua hal itu sedang dilakukan pemerintah. Namun menurut dia, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah harus mendorong pendidikan untuk mengarah ke sana (revolusi industri 4.0). Itu tugas pemerintah dan tugas kita semua,” jawab dia.

Wapres mengatakan tidak mungkin negara memaksa industri untuk bergerak sendiri. Namun ia menilai industri sebagai mitra dalam pembangunan SDM di Indonesia mencontoh dari apa yang dilakukan Eropa dan Asia.

“Pendidikan ini ada dua macam arahnya, pendidikan yang liberal atau skill, liberal yang umum dilakukan di Amerika Serikat (AS), kalau skill dulu ada namanya link and match di Eropa dan Asia dengan mengutamakan skill,” ujar dia.

Wapres mengatakan pendidikan liberal atau pendidikan yang memberi kebebasan pada masyarakat dan industri untuk menentukan sendiri langkahnya membuat AS berhenti berinovasi.

“Di Asia dan Eropa ada sistem pendidikan link and match, yang lebih banyak kepada skill. Karena itu juga lebih banyak yang memakai teknologi mereka dan mereka bisa mengembangkan teknologi itu,” ujar dia.

Wapres mengatakan pemerintah akan terus menyesuaikan diri tahap demi tahap selama inovasi industri itu berjalan dengan membuat regulasi untuk mendorong pendidikan Indonesia seperti itu.

“Jadi sebenarnya kita sudah jalan di beberapa bidang,” tandasnya.

Baca juga: Pemenuhan naker terampil bisa dipercepat dengan insentif pajak

Baca juga: Darmin: insentif “super deductible tax” untuk peningkatan kualitas SDM

Upaya Presiden Bangun SDM Dengan PMT, KIS, dan PKH

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019