Akademisi: Modernisasi sistem pertanian agar milenial tertarik bertani

Pemerintah harus terus mendorong modernisasi pertanian dan menjadikan ini sebagai salah satu fokus perhatian

Purwokerto (ANTARA) – Modernisasi sistem pertanian dapat berperan strategis dalam mendukung program regenerasi petani, kata akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ponendi Hidayat.

“Modernisasi sistem pertanian sangat penting untuk dilakukan guna mendorong regenerasi sumber daya manusia sektor pertanian,” katanya di Purwokerto, Rabu.

Ponendi Hidayat yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Unsoed tersebut menambahkan sistem pertanian yang modern bisa meningkatkan minat milenial untuk terjun ke sektor pertanian atau agribisnis.

“Pertanian dengan sistem modern, alat modern, akan menjadi magnet bagi kaum muda untuk mau terjun ke sektor pertanian atau agribisnis, selain itu alat-alat pertanian modern juga bisa menumbuhkan rasa bangga bagi kaum milenial,” katanya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah akan terus menyosialisasikan dan mendorong modernisasi sistem pertanian. “Pemerintah harus terus mendorong modernisasi pertanian dan menjadikan ini sebagai salah satu fokus perhatian,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengoptimalkan tata niaga pertanian agar harga komoditas bisa makin menjanjikan.

“Dengan harga komoditas yang menjanjikan maka pendapatan petani akan meningkat dengan biaya produksi yang tetap rendah,” katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed Prof. Loekas Soesanto mengingatkan pentingnya regenerasi petani atau SDM bidang pertanian.

Dia menjelaskan pemerintah perlu mengintensifkan program yang bertujuan untuk mencetak lebih banyak petani milenial. “Selain itu, pemerintah juga perlu menggerakkan petani milenial untuk melek teknologi terkait Revolusi Industri 4.0,” katanya.

Regenerasi SDM bidang pertanian, kata dia, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Tanah Air. “Terlebih lagi kebutuhan pangan di masa depan diperkirakan akan makin besar seiring laju pertumbuhan penduduk,” katanya.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kuota pupuk bersubsidi di Boyolali 2019 bertambah

Boyolali, tahun ini, jumlah alokasi pupuk bersubsidi mendapatkan tambahan dari Pemerintah Provinsi Jateng, sebanyak 973 ton

Boyolali (ANTARA) – Jumlah kuota pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 2019 bertambah, sehingga totalnya menjadi 50.668 ton atau stok aman.

Jatah kuota pupuk bersubsidi untuk Boyolali baik jenis urea, SP36, NPK, ZA, maupun organik, pada awal 2019 sebanyak 49.695 ton, tetapi hingga September ini, mendapatkan tambahan menjadi 50.668 ton, kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian (Dispertan) Boyolali, Ibnu Sutopo, di Boyolali, Rabu.

“Boyolali, tahun ini, jumlah alokasi pupuk bersubsidi mendapatkan tambahan dari Pemerintah Provinsi Jateng, sebanyak 973 ton,” kata Ibnu.

Jumlah alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Boyolali tersebut terdiri dari jenis urea sebanyak 21.500 ton, SP36 (4.390) ton, ZA (8.500) ton, NPK (10.724) ton, dan organik (5.554) ton.

Pupuk jenis urea dan SP36 yang mendapat tambahan paling banyak. Untuk urea dari 21.182 ton bertambah menjadi 21.500 ton, begitu juga SP36, dari 4.090 ton menjadi 4.390 ton. Sedangkan, pupuk jenis Za dari 8.345 ton menjadi 8.500 ton.

Pupuk jenis organik untuk kebutuhan petani di Boyolali, tahun ini, juga bertambah 200 ton dari 5.354 ton menjadi 5.554 ton. Khusus untuk pupuk NPK tetap, karena Pemprov tidak memberikan tambahan.

Baca juga: Presiden: Pemerintah akan terus perbaiki subsidi energi dan pupuk

Pihaknya beharap dengan adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut para petani kebutuhannya akan tercukupi atau paling tidak stok di daerah tersedia cukup.

Para petani di Boyolali yang menggunakan pupuk organik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Karena, pemerintah meminta kepada petani kembali ke alam atau pemanfaatan pupuk organik dengan mengurangi konsumsi pupuk kimia.

Menyinggung soal dugaan adanya penyelewengan pupuk bersubdidi di Boyolali, Dinpertan sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan baik dari TNI maupun kepolisian setempat.

Pupuk bersubsidi sangat vital terhadap keamanan pangan, sehingga aparat keamanan TNI/ Polri terus mengawasi pendistribusian hingga ke para petani guna menjaga kedaulatan pangan.

Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan stok pupuk subsidi tiga kali lipat

Menurut Serka Widada, salah satu petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Senggrong Kodim 0724 Boyolali, pihaknya melaksanakan secara rutin pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pupuk, dan mencegah adanya penyalahgunaan pupuk khususnya yang mendapat subsidi dari Pemerintah. “Kami mengawal dari tingkat distributor hingga ke para petani, untuk memastikan stok pupuk aman”.

​​Baca juga: Hingga Mei 2019, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,7 juta ton

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RUU Ekonomi Kreatif bakal segera disahkan jadi undang-undang

Undang-undang ini penting, karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif …

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah yang diwakili beberapa kementerian/lembaga dan dipimpin Kementerian Perdagangan, bersama Komisi X DPR, telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Lasminingsih, yang bertindak sebagai pimpinan Tim Pemerintah dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.

“Undang-undang ini penting, karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” terang Lasminingsih lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain menjadi payung hukum bagi pelaku usaha, lanjut Lasminingsih, undang-undang ini nantinya dapat menjadi dasar pembentukan kementerian/lembaga di bidang ekonomi kreatif. Undang-undang ini juga mengatur pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, dan kelembagaan.

Lasminingsih menambahkan tujuan undang-undang ini antara lain untuk mendorong seluruh aspek ekonomi keatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global; menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global; dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif.

Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif tersebut ada sejak 2016 dan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah melalui Komisi X DPR.

Namun, terjadi perubahan di pihak pemerintah, di mana semula dikoordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2018 melalui Surat Presiden Nomor R-30/Pres/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, namun pembahasan diserahkan ke bawah koordinasi Kemendag.

Saat ini, pembahasan tersebut kembali dilanjutkan dan telah masuk tahap akhir.

“Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global dan semakin optimalnya potensi pelaku ekonomi kreatif,” kata Lasminingsih.

Baca juga: RUU Ekonomi Kreatif sebagai sarana pelesat inovasi anak bangsa

Baca juga: Legislator: RUU Ekraf bukan untuk batasi kreativitas

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelindo III terapkan sistem DO pengeluaran barang

Kami tetap melakukan pendampingan sampai sumber daya manusia pengguna jasa pelabuhan benar-benar memahami tentang penggunaan sistem online ini, mulai dari permohonan hingga pembayaran secara online

Kupang (ANTARA) –
Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mulai 1 September 2019, menerapkan sistem Delivery Order(DO) Online, untuk pengeluaran barang dari dua pelabuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua pelabuhan yang menerapkan sistem DO itu adalah Pelabuhan Tenau Kupang dan Pelabuhan Lorens Say Maumere di Kabupaten Sikka, Flores, kata General Manager Pelindo III Pelabuhan Tenau Kupang, Baharuddin di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan upaya Pelindo untuk meningkatkan kelancaran arus barang, pada pelabuhan laut itu di wilayah itu.

Menurut dia, sistem DO online ini juga memberikan kemudahan kepada pengguna jasa atau pengusaha dalam mengajukan permohonan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Selama ini kata dia, para pengguna jasa pelabuhan mengajukan permohonan pengeluaran barang secara manual dengan langsung mendatangi loket yang tersedia di Kantor Pelindo III Pelabuhan Tenau.

“Tetapi dengan sistem ini, pengusaha tidak perlu datang ke kantor Pelindo untuk mengurus permohonan, tetapi bisa langsung mengajukan permohonan melalui sistem online kapan saja,” katanya.

Baca juga: Pelindo terapkan pelayanan pengiriman pesan elektronik barang impor

Dia menambahkan, dalam penerapan sistem yang sebelumnya manual ke online ini, pihaknya masih melakukan pendampingan kepada para penguna jasa pelabuhan.

“Kami tetap melakukan pendampingan sampai sumber daya manusia pengguna jasa pelabuhan benar-benar memahami tentang penggunaan sistem online ini, mulai dari permohonan hingga pembayaran secara online,” katanya.

Dalam hubungan dengan itu, pihaknya menyiapkan beberapa unit komputer di kantor beserta petugas, untuk memandu dan menjelaskan sistem baru ini kepada pelanggan.

“Petugas kami selalu siap. Kalau ada kesulitan dalam melaksanakan sistem online ini, bisa datang ke kantor untuk mendapatkan penjelasan,” kata Baharudin menambahkan.

Baca juga: Pelindo III : Poros Maritim Tower ditarget selesai 2020
 

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian PUPR bakal lelang 9 bendungan baru tahun ini

Keberadaan bendungan sebagai upaya pengelolaan sumber daya air dan irigasi dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang sembilan bendungan baru pada tahun 2019 untuk melengkapi 49 bendungan baru yang dibangun selama periode tahun 2015-2019.

Adapun sembilan bendungan yang akan dibangun tahun ini yakni Bendungan Mbay di NTT, Jenelata di Sulawesi Selatan, Pelosika dan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Jragung di Jawa Tengah, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Tiro di Aceh, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Keberadaan bendungan sebagai upaya pengelolaan sumber daya air dan irigasi dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Bendungan Mbay memiliki volume 34,14 juta meter kubik dan dapat mengairi sawah irigasi seluas 6.378 hektare, air baku 0,234 meter kubik per detik dan berpotensi menghasilkan listrik 0,2 megawatt.

Bendungan Jenelata memiliki volume 224,72 juta meter kubik. Bendungan ini dirancang untuk mengairi lahan irigasi seluas 23.240 hektare, mereduksi banjir hingga 475 meter kubik per detik, sumber air baku 3,12 meter kubik per detik dan potensi menghasilkan listrik 10,9 megawatt.

Bendungan Pelosika memiliki volume 590 juta meter kubik, sumber air baku sebesar 0,808 meter kubik per detik, irigasi seluas 22.000 hektare, mereduksi banjir hingga 647 meter kubik per detik dan menghasilkan listrik hingga 20 megawatt.

Bendungan Jragung memiliki volume total 129 juta meter kubik, irigasi pertanian seluas 6.435 hektare. Manfaat lainnya yaitu menjadi sumber air baku sebesar dua meter kubik per detik dan sumber energi listrik 0,04 megawatt.

Bendungan Riam Kiwa memiliki volume 110,57 juta meter kubik dan dapat mengairi 1.700 hektare sawah irigasi serta mereduksi banjir 797 meter kubik per detik, memenuhi kebutuhan air baku satu meter kubik per detik dan potensi energi listrik 15 megawatt.

Bendungan Tiro memiliki volume 41,44 juta meter kubik dan dapat mengairi sawah irigasi seluas 6.330 hektare. Manfaat lainnya sebagai pengendali banjir sebesar 350 meter kubik per detik, sumber air baku 0,85 meter kubik per detik dan potensi menghasilkan listrik enam megawatt.

Kemudian Bendungan Budong-Budong memiliki volume 65,18 juta meter kubik, mengairi 3.500 hektare sawah, menghasilkan listrik antara 0,6-1,63 megawatt dan sumber air baku sebesar 0,41 meter kubik per detik.

Bendungan Ameroro memiliki volume 55,12 juta meter kubik dan dapat dimanfaatkan sebagai pengair sawah irigasi seluas 3.363 hektare, reduksi banjir sebesar 584 meter kubik per detik, dan sumber air baku sebesar 0,511 meter kubik per detik.

Terakhir, Bendungan Tiu Suntuk memiliki volume 55,9 juta meter kubik ini dapat mengairi 1.743,3 hektare lahan sawah, sumber air baku sebesar 0,068 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik 0,646 meter megawatt.
Bendungan Sindangheula merupakan bendungan multifungsi memiliki manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Serang maupun Kota Serang untuk irigasi di Daerah Irigasi Cibanten seluas 1.000 hektare, pengendalian banjir daerah hilir Kabupaten Serang dan Kota Serang dengan kapasitas tampung banjir 1,5 juta meter kubik dan akan menyuplai air baku 0,8 meter kubik per detik bagi Kabupaten dan Kota Serang.

Untuk Bendungan Paselloreng memiliki kapasitas tampung 138 juta meter kubik untuk mengairi lahan irigasi seluas 7.000 hektare, sebagai sumber air baku di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter per detik, pembangkit listrik mikrohidro 2,5 MW, serta konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPDB tawarkan dana bergulir Rp100 miliar untuk UMKM di Provinsi Aceh

Kami melihat potensi KUMKM di Serambi Mekah ini sangat besar. Beberapa koperasi dan UMKM potensial terutama terkait produk kopi sudah melakukan ekspor ke Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menawarkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp100 miliar untuk pelaku UMKM di Provinsi Aceh.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya bersiap untuk menyalurkan dana bergulir kepada koperasi dan UMKM di Provinsi Aceh hingga Rp100 miliar pada 2019.

“Kami melihat potensi KUMKM di Serambi Mekah ini sangat besar. Beberapa koperasi dan UMKM potensial terutama terkait produk kopi sudah melakukan ekspor ke Amerika Serikat,” kata Braman.

Ia menjelaskan saat ini penyaluran dana bergulir ke Aceh tergolong rendah yakni sebesar Rp24,15 miliar.

Meski, saat ini LPDB sedang memproses beberapa proposal pengajuan pinjaman dari Aceh dengan total pengajuan sebesar Rp27 miliar.

“Kalau melihat peringkatnya, penyaluran dana bergulir di Aceh berada di posisi 26 dari 34 provinsi. Harapannya, dapat meningkat di tahun ini. Maksimal untuk Provinsi Aceh dapat tersalur sebesar Rp100 miliar,” kata Braman Setyo.

Braman hadir dalam acara Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah, di Banda Aceh, Selasa (17/9) sekaligus untuk menyosialisasikan peluang mengakses dana bergulir kepada masyarakat Aceh.

Baca juga: Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM target salurkan Rp1,5 triliun

Braman menegaskan LPDB siap melayani pengajuan pinjaman dari pelaku usaha atau koperasi di Aceh dengan skema syariah.

Hal ini terkait proses bisnis yang berlangsung di Provinsi Aceh banyak yang berbasis syariah terutama dari aspek pembiayaan.

“LPDB-KUMKM memiliki direktorat Pembiayaan Syariah (PBS), sehingga kami dapat menerapkan pembiayaan syariah untuk penyaluran dana bergulir di Aceh,” kata Braman.

Lebih lanjut Braman menambahkan bahwa tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) dari dana bergulir yang telah tersalur di Aceh masih jauh di bawah 5 persen atau tergolong sehat.

Dia menegaskan akan terus menekan angka NPL ini dan mendorong peningkatan penyaluran dana bergulir di Aceh.

“Saya mendorong pemerintah NAD terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di semua sektor, sehingga koperasi dan UKM dapat mengajukan dana bergulir ke LPDB untuk perkuatan usaha mereka,” kata Braman.

Baca juga: LPDB sebut perlu lembaga perantara untuk salurkan dana ke UMKM

Terkait strategi untuk mempercepat penyaluran dana bergulir di Aceh, LPDB telah bersinergi dengan menggandeng Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Melalui kerja sama ini diharapkan angka penyaluran dana bergulir meningkat karena ada “perpanjangan tangan” LPDB terkait pengajuan pinjaman di wilayah itu.

“Dengan kerja sama ini pelaku usaha tidak perlu datang ke Jakarta, cukup mendatangi Dinas Koperasi dan UKM atau PLUT yang ada di Aceh sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam mengakses dana bergulir di LPDB,” katanya.

LPDB-KUMKM yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2008 hingga 2019 telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp9,4 triliun kepada satu juta lebih pelaku usaha di Indonesia.

Pada 2019, target penyaluran LPDB sebesar Rp1,5 triliun yang akan disalurkan menggunakan pola konvensional sebesar Rp975 miliar dan pola syariah sebesar Rp525 miliar.

Terkait dengan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM yang masih didominasi di Pulau Jawa, diharapkan pada 2019 penyaluran dana bergulir untuk wilayah luar Jawa dapat mencapai 40-50 persen dari total dana bergulir yang ditargetkan tersalur.

LPDB-KUMKM menerapkan tarif layanan atau bunga yang rendah dibandingkan lembaga-lembaga pembiayaan yang ada saat ini.

Untuk program Nawacita (sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan) berlaku 4,5 persen pertahun.

Sementara untuk sektor riil (manufaktur, kerajinan, industri kreatif) berlaku 5 persen pertahun. Sementara untuk sektor simpan pinjam (koperasi simpan pinjam, LKB, LKBB, dan BLUD) 7 persen pertahun. Selain itu, untuk pembiayaan syariah diterapkan skema bagi hasil maksimal 60:40.

“Apabila pelaku usaha memiliki kendala perihal agunan, kami memiliki solusi. LPDB bekerja sama dengan perusahaan penjamin seperti Jamkrindo, Jamkrida, dan Askrindo, sehingga apabila mitra tidak memiliki cukup agunan, maka minimal 30 persen dana bergulir LPDB-KUMKM sudah didapatkan. Inilah yang menjadi solusi bagi koperasi dan UMKM yang belum bankable namun membutuhkan pinjaman/pembiayaan LPDB untuk perkuatan permodalan usaha,” kata Braman Setyo.

Baca juga: LPDB KUMKM gandeng kantor lelang atasi kredit macet
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pesisir Selatan pertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi

Awal 2020 kami akan mengusulkan Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai upaya mempertahankan luas areal pertanian untuk masa yang akan datang

Painan, (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berencana mempertahankan ketersediaan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi untuk penggunaan lain melalui peraturan daerah (Perda) yang akan diusulkan pada awal 2020.

“Awal 2020 kami akan mengusulkan Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai upaya mempertahankan luas areal pertanian untuk masa yang akan datang,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan, Nuzirwan di Painan, Rabu.

Ia menambahkan setelah ranperda tersebut disahkan menjadi perda, maka tidak mudah bagi masyarakat, pemerintah ataupun swasta mendirikan bangunan dan infrastruktur lainnya di lahan pertanian.

Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu instansi yang akan memberikan rekomendasi sesuai dengan perda.

Jika berpotensi mengurangi lahan pertanian serta kurang berdampak bagi kemaslahatan maka berkemungkinan besar rekomendasi penerbitan izin tidak akan dikeluarkan.

Baca juga: 1.100 karung geobag disiapkan untuk minimalkan abrasi Karang Labuang

Ia menjelaskan saat ini luas lahan pertanian khususnya sawah serta lahan yang berpotensi cetak sawah di daerah setempat terbagi ke dalam tiga variasi, yang pertama berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional luasnya mencapai 23.624,51 hektare.

Selanjutnya berdasarkan Badan Pusat Statistik luasnya mencapai 30.416 hektare, dan berikutnya berdasarkan laporan Forum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mencapai 25.744,01 hektare.

Menurut dia, setelah perda disahkan pihaknya akan maksimal dalam menjalankannya, karena jika tidak akan terjadi beberapa hal yang akan merugikan petani dan juga pemerintah.

Mulai dari berkurang produksi karena areal yang secara terus menerus berkurang sepanjang tahunnya, hingga berdampak pada terancamnya ketahanan pangan.

Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah berpotensi menciptakan pengangguran di kalangan petani karena tidak tersedianya lahan yang akan dikelola. Serta sia-sianya anggaran yang dikucurkan pemerintah di sektor investasi infrastruktur pertanian.

Baca juga: Motif Batik Mandeh Rubiah diperkirakan telah berumur lebih dua abad

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko Kemaritiman fasilitasi uji kompetensi pemandu geowisata

Sukses dari APGN, kita ada lima geopark internasionalnya. Tapi selanjutnya harus diikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya. Karena itu objeknya adalah wisata, kalau wisata maka butuh pemandu wisata. Nah hari ini kita akan melakukan uji kompet

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memfasilitasi percepatan implementasi kebijakan sertifikasi SDM Kemaritiman Uji Kompetensi Pemandu Geowisata guna mendapatkan lisensi Pemandu Geowisata (geopark) pertama di Indonesia.

Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan uji kompetensi pemandu geowisata merupakan tindak lanjut pasca diselanggarakannya Simposium Asia Pasific Geoparks Network (APGN).

“Sukses dari APGN, kita ada lima geopark internasionalnya. Tapi selanjutnya harus diikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya. Karena itu objeknya adalah wisata, kalau wisata maka butuh pemandu wisata. Nah hari ini kita akan melakukan uji kompetensi kepada 78 pemandu agar mendapatkan lisensi pemandu geowisata pertama di Indonesia,” katanya dalam Uji Kompetensi Pemandu Geowisata di Lombok, NTB, Selasa (17/9).

Untuk bisa mendapatkan lisensi tersebut, Asdep TB Haeru memaparkan para pemandu harus paham kompetensinya di bidang pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

Baca juga: Kemenpar susun pedoman jalur Geowisata Geopark Nasional Banyuwangi

Kompetensi pemandu antara lain harus memahami geologi, kebersihan lingkungan, juga mengelola layanan publik terkait adat dan budaya. Kecakapan memberikan informasi juga menjadi hal penting bagi kompetensi pemandu.

“Intinya saat turis datang, turis itu akan mendapatkan penjelasan informasi segamblang-gamblangnya, sedetail-detailnya dengan jelas, dan turis tersebut merasa ‘happy’ selama perjalanan dan saat mendapatkan penjelasan tersebut, dan dia akan menceritakan kembali ke teman-temannya dan mengundang mereka untuk datang ke sini,” ujarnya.

Kemenko Kemaritiman bekerjasama dengan LSP Pramindo untuk penyediaan asesor penguji. Kendato demikian, saat ini baru ada dua asesor penguji untuk pemandu geowisata.

“Sekembalinya kami nanti ke Jakarta, kami akan coba koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) supaya ada asesornya. Di kita ini persoalannya orangnya ada, tapi kuantitasnya yang menjadi persoalan,” katanya.

Oleh sebab itu, Asdep TB Haeru berharap sesegera mungkin asesor bertambah, mengingat pentingnya pemandu geowisata untuk kemajuan pariwisata di Indonesia.

“Karena pemandu ini merupakan duta bangsa Indonesia atau setidaknya duta di daerah tempat ia melakukan tugasnya. Ia jadi tumpuan harapan wisatawan, perusahaan yang memperkerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat ia bekerja,” katanya.

Baca juga: Ahli geologi bantu petakan potensi geowisata Riau
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga minyak di Asia lanjut turun, pasca-Arab Saudi pulihkan produksi

kami memperkirakan pasar akan mengulangi premi risiko geopolitik dalam minyak

Singapura (ANTARA) – Harga minyak memperpanjang kerugian mereka dari sesi sebelumnya di perdagangan Asia pada Rabu pagi, setelah menteri energi Arab Saudi mengatakan Kerajaan akan mengembalikan produksi minyak yang hilang pada akhir bulan.

Tetapi investor tetap berhati-hati terhadap potensi ketegangan di Timur Tengah setelah Amerika Serikat mengatakan mereka percaya serangan yang melumpuhkan fasilitas minyak Arab Saudi akhir pekan lalu, berasal dari Iran barat daya. Iran membantah terlibat dalam serangan itu.

Minyak mentah berjangka Brent turun 36 sen atau 0,6 persen, menjadi diperdagangkan di 64,19 dolar AS per barel pada pukul 00.05 GMT (07.05 WIB), setelah jatuh 6,5 persen pada sesi sebelumnya.

Baca juga: Harga minyak anjlok 6 persen, Arab Saudi berhasil pulihkan pasokan

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) melemah 43 sen atau 0,7 persen menjadi 58,91 dolar AS per barel, setelah merosot 5,7 persen pada Selasa (17/8/2019)

“Mengingat kerentanan rantai pasokan Saudi dan kemungkinan serangan seperti itu dapat terulang di masa depan, kami memperkirakan pasar akan mengulangi premi risiko geopolitik dalam minyak,” kata Harry Tchilinguirian dari BNP Paribas dalam sebuah catatan.

“Pasar minyak sejauh ini puas dengan perkembangan terakhir di Timur Tengah. Menurut pendapat kami, ini tidak akan lagi menjadi masalah ke depan.”

Arab Saudi berusaha meyakinkan pasar setelah serangan pada Sabtu (14/9/2019) mengurangi separuh produksi minyak, mengatakan pada Selasa (17/9/2019) bahwa produksi penuh akan dipulihkan pada akhir bulan.

Menteri Energi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan pada Selasa (17/9/2019) bahwa produksi minyak rata-rata pada September dan Oktober akan menjadi 9,89 juta barel per hari dan bahwa eksportir minyak utama dunia itu akan memastikan komitmen pasokan minyak penuh kepada pelanggannya bulan ini.

Saudi Aramco telah memberi tahu beberapa perusahaan penyulingan Asia bahwa mereka akan memasok volume minyak mentah yang dialokasikan penuh pada Oktober, meskipun dengan beberapa perubahan.

Namun, risiko terhadap harga minyak tetap ada setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington percaya serangan itu berasal dari Iran barat daya.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun lalu dan menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap ekspor minyaknya.

Teheran menolak tuduhan pihaknya berada di balik serangan itu dan pada Selasa (17/9/2019) mengesampingkan pembicaraan dengan Trump.

Persediaan minyak mentah AS naik 592.000 barel dalam pekan yang berakhir 13 September menjadi 422,5 juta, data dari kelompok industri American Petroleum Institute (API) menunjukkan pada Selasa. Para analis memperkirakan penurunan 2,5 juta barel. Data resmi pemerintah AS akan dirilis pada Rabu waktu setempat. Demikian laporan yang dikutip dari Reuters.

Baca juga: Dolar melemah jelang keputusan suku bunga Bank Sentral AS

Baca juga: Harga emas naik 2 hari beruntun, investor beralih ke aset aman

Baca juga: Saham di Wall Street naik, investor tunggu penurunan bunga The Fed

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan Pelabuhan Buton roboh, pelayanan dialihkan ke Bengkalis

Pada prinsipnya Bupati Bengkalis setuju dengan syarat sesuai dengan kapasitas muatan angkutan roro di Sungai Selari

Siak (ANTARA) – Gubernur Riau Syamsuar meninjau Jembatan Dermaga Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang roboh sekaligus menginstruksikan pengalihan pelayanan ke Pelabuhan Sungai Selari, Bengkalis.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Pada prinsipnya Bupati Bengkalis setuju dengan syarat sesuai dengan kapasitas muatan angkutan roro di Sungai Selari,” katanya, Selasa malam (17/9).

Syamsuar pada kesempatan itu bertolak langsung ke Buton dari Pekanbaru usai menemani kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Peninjauannya selain untuk melihat kondisi terkini, juga melihat proses pencarian seorang pegawai yang hilang tenggelam.

Atas peristiwa robohnya jembatan itu, Syamsuar meminta sementara dipindahkan untuk pelayanan transportasi orang dan barang tersebut.

Pengalihan pelayanan ke Pelabuhan Sungai Selari ini, menurut Syamsuar, dapat membantu kelancaran arus barang dan orang dari Riau menuju ke Meranti, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.

Syamsuar juga sudah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mengecek bagaimana kondisi konstruksi Pelabuhan Roro Tanjung Buton ini sehingga ke depannya pelayanan di pelabuhan ini bertambah baik.

“Selain memperbaiki konstruksinya agar lebih baik, segala sarana yang sekarang dibutuhkan, termasuk lahan parkir, juga nanti akan diperluas lagi. Apalagi kini banyak mobil yang bermalam di Pelabuhan Tanjung Buton ini,” sebutnya.

Lebih jauh lagi, lumpuhnya dermaga penyeberangan roro Tanjung Buton ini, kata Syamsuar, akan mempengaruhi turunnya arus barang dan orang yang masuk ke Siak, Riau.

“Kami juga sudah hubungi Dirjen Perhubungan Darat dan mohon bantuan melalui program tanggap bencana karena di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga ada program tanggap bencana, sehingga nanti dapat membantu pemerintah provinsi Riau,” ujar Syamsuar.

Sementara itu, pencarian korban atas nama Riandy menurut Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pekanbaru terpaksa dihentikan sementara karena kondisi air laut yang keruh saat malam hari.

“Untuk sementara pencarian dihentikan karena sudah gelap dan tidak efisien. Maka pencarian dilanjutkan Rabu pagi,” kata Kepala Basarnas Pekanbaru, Amiruddin.

Baca juga: Pegawai BPTD IV Riau-Kepri hilang saat Jembatan Pelabuhan Buton roboh

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemarin, kabut asap batalkan penerbangan sampai menpar ajak pebisnis

Jakarta (ANTARA) – Kabut asap batalkan 29 penerbangan di Bandara Supadio, PPN importasi biji kakao akan dibebaskan, perlintasan kereta sebidang dengan lalu lintas tinggi akan ditutup, Menpar ajak pengusaha majukan wisata belanja hingga pemerintah fokus identifikasi penghalang investasi merupakan lima berita ekonomi pada Selasa (17/9) yang masih menarik untuk disimak.

1. Menpar ajak pengusaha majukan wisata belanja di Indonesia

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengajak para pengusaha pariwisata agar turut serta memajukan wisata kuliner dan wisata belanja di Indonesia sekaligus untuk kunjungan menarik wisatawan mancanegara.

Dia menjelaskan bahwa kuliner memberikan kontribusi tertinggi bagi PDB Ekonomi Kreatif dengan 42 persen, yang kedua fesyen 18 persen, dan ketiga kriya 15 persen yang masuk dalam kategori belanja.

Simak berita selengkapnya di sini

2. Akibat kabut asap ada 29 penerbangan batal di Bandara Supadio

Akibat kabut asap yang masih mengganggu jarak pandang batas aman pilot mengakibatkan ada 29 penerbangan status batal di Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kubu Raya, Selasa.

“Pembatalan penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan tersebut terjadi sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB,” ujar Manager of Airport Maintenance Bandara Internasional Supadio Pontianak, Bandang Dwisasono di Kubu Raya.

Simak berita selengkapnya di sini

3. Perlintasan kereta sebidang dengan lalu lintas tinggi akan ditutup

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menutup sejumlah perlintasan kereta sebidang dengan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang tinggi dan akan menggantinya dengan perlintasan kereta tidak sebidang.

“Apabila volume LHR perlintasan kereta sebidang itu di atas 2.500 kendaraan maka kami harus segera lakukan penutupan atau membuat perlintasan kereta tidak sebidang,” ujar Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zamrides di pelrintasan kereta sebidang Bukit Duri, Manggarai, Jakarta.

Simak berita selengkapnya di sini

4. Menperin usulkan pembebasan PPN importasi biji kakao

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) importasi biji kakao, guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kakao, sekaligus memacu produktivitas dan daya saingnya.

Menperin optimistis jika dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, diharapkan ke depannya utilisasi produksi industri pengolahan kakao dapat ditingkatkan sampai dengan 80 persen dengan potensi nilai ekspor menembus 1,38 miliar dolar AS.

Simak berita selengkapnya di sini

5. Menkeu: Pemerintah fokus identifikasi penghalang investasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang fokus mengidentifikasi sejumlah hal yang menjadi penghalang dalam investasi untuk dimasukkan dalam rancangan omnibus law.

Menurut Menkeu, penghalang investasi itu di antaranya banyaknya perizinan di daerah termasuk proses menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dan kecepatan investasi.

Simak berita selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mardani H Maming terpilih menjadi ketua HIPMI 2019-2022

Jakarta (ANTARA) – Pengusaha muda asal Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming resmi terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk periode 2019-2022 mendatang.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu meraih 146 suara atau atau 95,42 persen dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 HIPMI yang digelar pada 16-17 September 2019.

“Kita akan majukan HIPMI bersama sebagai candradimuka pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing di era revolusi industri 4.0. Kita pastikan kader HIPMI terus melahirkan pengusaha baru sehingga lapangan pekerjaan akan terus meningkat,” ujar Mardani H. Maming dalam sambutannya di Jakarta, Rabu pagi.

Ia mengatakan ke depan HIPMI dan pemerintah harus menjadi mitra strategis dimana para pengusaha muda baik di kota maupun di daerah bisa mendapat kemudahan akses modal dalam mengembangkan usaha.

“Perlu ada kemitraan yang strategis antara HIPMI dengan pemerintah pusat dan daerah. Ke depan, pemerintah harus lebih peduli dengan para pengusaha muda. Misalnya dengan proyek penunjukan langsung, dengan begitu para pengusaha daerah mendapatkan kesempatan untuk berkembang,” tambahnya.

Mardani yang juga CEO PT Batulicin 69 dan PT Maming 69 itu mengatakan HIPMI bersama dengan elemen pengusaha juga akan terus berupaya menggerakkan perekonomian daerah.

“Daerah penting untuk kontribusi penggerak perekonomian bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Baca juga: Mardani Maming janjikan pemberdayaan UKM anggota HIPMI

Mardani juga mengatakan, HIPMI harus dapat mempersiapkan para gerenasi yang baru untuk menjadi pengusaha dan terus meningkatkan kualitas pengusaha yang akhirnya menambah jumlah konglomerat baru yang lahir dari Hipmi.

Ia mengemukakan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 3,10 persen dari total jumlah pendudukan Indonesia yang saat ini sekitar 225 juta jiwa. Jumlah itu terbilang minim dibanding tingkat wirausaha di negara-negara maju yang bisa mencapai 14 persen.

Seperti diketahui, terdapat tiga kandidat yang ikut mencalonkan sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) di Munas HIPMI yang ke XVI, yaitu Bagas Adhadirgha, Ajib Hamdani, dan Mardani H Maming. Namun, Caketum Bagas Adhadirgha mengundurkan diri dan menyatakan dukungannya kepada Caktum Mardani.

Baca juga: Mardani H. Maming puji pembangunan sektor pelabuhan di era Jokowi

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FEB UI desak pemerintah lipatgandakan harga kretek mesin

Jakarta (ANTARA) – Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai dan harga kretek mesin hingga dua kali lipat sehingga mampu menurunkan konsumsi rokok.

“Kami mendesak pemerintah agar fokus di harga kretek mesin golongan 1 karena mereka yang menguasai pangsa pasar sampai 63 persen,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan dalam pemaparannya pada Media Briefing tentang peningkatan cukai dan harga rokok di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan desakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa konsumen sigaret kretek mesin mencapai 63 persen pada 2018, yang paling besar dibandingkan konsumen pada jenis rokok lain.

Konsumen rokok jenis tersebut mencakup anak-anak dan juga masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu, meski harga rokok jenis tersebut mahal.

“SKM golongan 1 ini harganya mahal. Ini anomali di Indonesia, rokok yang harganya paling mahal justru pangsa pasarnya tertinggi. Itu artinya rokok termahal pun mampu dibeli masyarakat kurang mampu,” katanya.

Kemudian, 14 perusahaan rokok besar yang ada di Indonesia, baik dari luar negeri atau dalam negeri, juga termasuk dalam produsen pada jenis rokok kretek mesin.

Selain itu, desakan tersebut disampaikan didasarkan pada penelitian dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI yang menyebutkan bahwa perokok akan berhenti merokok hingga 74 persen jika harga rokoknya dinaikkan hingga Rp70.000.

“Bahwa harga yang menurunkan konsumsi itu adalah antara Rp60.000 sampai Rp70.000. Itu baru bisa menurunkan konsumsi,” katanya.

Karena itu, jika upaya pemerintah untuk menaikkan cukai dan harga rokok bertujuan menurunkan konsumsi rokok, maka kenaikan cukai dan harga perlu ditingkatkan sampai dua kali lipat dan perlu juga difokuskan pada jenis rokok kretek mesin karena paling banyak dibeli masyarakat.

Sehingga dengan menaikkan cukai dan harga jual eceran sampai dua kali lipat pada jenis rokok tersebut, cita-cita pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok dapat tercapai karena kenaikan itu akan memengaruhi sebagian besar konsumen rokok, termasuk dari masyarakat berpenghasilan rendah dan anak-anak.

“Jadi usulannya naikkan dua kali lipat. Dua kali lipat untuk tarif cukai dari Rp590 menjadi Rp1.180. Untuk harga ecerannya naik dua kali lipat juga dari Rp.1.120 menjadi sekitar Rp2.000 per batang,” katanya.

Baca juga: Pemerintah putuskan kenaikkan tarif cukai rokok 23 persen
 

Pewarta: Katriana
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah tata kewenangan siapkan omnibus law

UU Administrasi Negara juga mau enggak mau dievaluasi karena berkaitan dengan proses perizinan juga diatur di situ

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus dalam membenahi penataan kewenangan sebelum melakukan perombakan terhadap pasal-pasal UU terkait perizinan melalui omnibus law.

“Untuk awal kita lakukan penataan kewenangan dulu,” katanya saat saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan hal tersebut dilakukan karena masih dianggap tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebab UU yang telah ada memberi kewenangan kepada masing-masing pemangku jabatan terutama terkait perizinan.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah fokus identifikasi penghalang investasi

“Kewenangan itu selalu dibilang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah mulai dari Presiden, menteri, lembaga, gubernur, bupati, walikota karena undang undang lah yang memberi kewenangan itu kepada mereka,” katanya.

Oleh sebab itu, terdapat dua UU berkaitan dengan pentaaan kewenangan pemerintah yang sudah pada tahap finalisasi pembahasan yaitu UU Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU Administrasi Pemerintahan.

“Bagaimana posisi presiden sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi, kewenangan menteri, kepala lembaga, kepala daerah seperti apa. Jadi salah satu solusinya untuk mengatasi persoalan ini adalah bagaimana kita mendudukan kembali kewenangan ini,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi melanjutkan dalam UU Pemda akan ada sekitar 10 hingga 12 pasal yang direvisi atau dicabut.

“UU Administrasi Negara juga mau enggak mau dievaluasi karena berkaitan dengan proses perizinan juga diatur di situ,” katanya.

Menurut Elen penataan kewenangan merupakan langkah yang penting dalam mereformasi ekosistem perizinan sebab jika tidak jelas maka realisasi omnibus law tidak akan efektif.

Ia memberikan contoh seperti implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

“Ketika penerapan PP nomor 24 banyak hal yang tidak bisa jalan dan akhirnya naik ke omnibus law ini,” ujarnya.

Setelah melakukan penataan terhadap dua UU tersebut pemerintah baru akan melakukan pembahasan untuk 72 UU lainnya.

“Itu dulu baru bergerak ke aturan yang sektor DNI (Daftar Negatif Investasi) yang sementara kita identifikasi dari 72 sektor,” ujarnya.

Selain itu ia mengatakan bahwa pembahasan omnibus law sebenarnya sudah dilakukan sejak Juli 2018, yaitu saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Ini kan proses panjang, kalau teman-teman liat omnibus law sudah sejak 2018. Saat PP 24/2018 itu waktu bergulir awal niatnya omnibus law,” katanya.

Baca juga: Kemendagri sebut omnibus law tidak akan rugikan pendapatan daerah
Baca juga: Kemendagri dukung Omnibus Law tingkatkan investasi

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dana restorasi Benteng Pendem Ngawi Rp150 miliar

Ini masih dalam tahap penggodokan

Ngawi (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparora) Kabupaten Ngawi Rudi Sulisdiana menyatakan dana untuk restorasi Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem Ngawi, Jawa Timur, sebagai upaya melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah direncanakan sebesar Rp150 miliar.

“Untuk “Detail Engineering Design” (DED) itu direncanakan sebesar Rp150 miliar. Dana itu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang sekaligus akan membangunnya secara bertahap,” ujar Rudi kepada wartawan di Ngawi, Selasa.

Menurut dia, dana tersebut saat ini sedang dalam tahap penggodokan (pembahasan), untuk kemudian nanti dicairkan secara bertahap selama tiga tahun mulai tahun 2020.

Baca juga: Presiden “ngopi” santai di Benteng Pendem Ngawi

“Ini masih dalam tahap penggodokan. Mudah-mudahan saja untuk tahap pembangunan fisiknya, kita bisa mendapatkan Rp100 miliar. Namun masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Ia menjelaskan, tahun ini rencananya akan direstorasi bagian penyangga benteng dulu. Khususnya pada bagian-bagian yang rawan roboh.

Hal itu karena saat ini bangunan bersejarah tersebut telah menjadi tempat wisata heritage, sehingga harus aman pada saat dikunjungi wisatawan.

Setelah penyangga, pada tahun depan rencananya dilanjutkan untuk merestorasi bangunan fisik dari benteng peninggalan zaman Kolonial Belanda tersebut.

Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Benteng Van Den Bosch atau Beteng Pendem Ngawi pada Fabruari tahun 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian PUPR segera melakukan restorasi pada salah satu aset negara itu. Presiden ingin proses restorasi selesai dalam waktu paling lambat dua tahun.

Adapun, selain untuk melestarikan bangunan bersejarah, restorasi Benteng Pendem oleh pemerintah pusat tersebut juga untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah Ngawi.

Baca juga: Mau direstorasi, Kementerian PUPR survei Benteng Pendem Ngawi
Baca juga: Benteng “Van den Bosch” Ngawi dihijaukan pohon dan bunga

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT WHW beri kontribusi Rp367 miliar untuk negara

Penyerapan tenaga kerja lokal Kalimantan Barat jumlahnya lebih dari 95 persen dari total karyawan yang ada di WHW

Pontianak (ANTARA) – PT Well Harvest Winning (WHW), perusahaan pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara dalam pengolahan dan pemurnian (refinery) bauksit menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) untuk bahan baku utama pembuatan aluminium, berkontribusi ke penerimaan negara sebesar Rp367 miliar pada 2018 hingga 2019.

Head of Corporate Communication PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Suhandi Basri dalam keterangan di Pontianak, Selasa mengatakan, pencapaian tersebut diperoleh dari penyetoran Pph (Pajak Penghasilan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama tahun 2018 sebanyak Rp291 miliar.

Sedangkan pada tahun 2019 dari Januari hingga Agustus mencapai Rp76 miliar yang berasal dari aktivitas penjualan produk alumina ke pasar domestik dan manca negara dengan rata-rata produksi kapasitas 90 ribu ton per bulan.

Ia melanjutkan, PT WHW yang menghasilkan kadar SGA ≥ 98,6 persen terus mempertahankan produksi dengan target kapasitas produksi satu juta ton per tahun.

“Keberadaan PT WHW menjadi strategis untuk mendukung dan menjadi wujud nyata konsep hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni dengan adanya proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri akan memberikan nilai tambah yang lebih bagi setiap mineral,” kata dia.

Selain itu, kepastian pengolahan dan pemurnian dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan negara akan terjaga.

“Dampak hilirisasi Minerba memang tidak hanya mendatangkan pemasukan bagi negara, namun juga memberikan kepastian dan dampak nyata dalam mensejahterakan dan memberdayakan putra dan putri Kalimantan Barat,” ujar dia.

PT WHW yang membangun smelter di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, hingga Agustus 2019 memberdayakan putra dan putri Kalimantan Barat lebih dari 2.200 orang dari total karyawan 2.286 orang.

“Dengan demikian, maka penyerapan tenaga kerja lokal Kalimantan Barat jumlahnya lebih dari 95 persen dari total karyawan yang ada di WHW,” kata Suhandi.

PT Well Harvest Winning (WHW) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan pemurnian alumina yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. PT WHW merupakan Smelter Grade Alumina (SGA) refinery pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun.

Baca juga: Inalum siapkan 6 miliar dolar AS tambah kapasitas produksi 2025
Baca juga: Pelni angkut 8.000 ton aluminium produksi inalum

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub: Kenaikan tarif cukai rokok tidak berdampak PHK

Pengusaha rokok juga akan memikirkan bagaimana pertumbuhan industrinya

Kudus (ANTARA) – Wakil Gubenur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan kenaikan tarif pita cukai rokok tidak akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal buruh rokok.

“Pengusaha rokok juga akan memikirkan bagaimana pertumbuhan industrinya,” ujarnya ketika diminta tanggapannya atas kenaikan pita cukai rokok ditemui usai menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Kabupaten/Kota yang Ramah Investasi di Hotel Gripta Kudus, Selasa.

Ia berharap tidak perlu dibawa-bawa dengan mengaitkannya kemungkinan terjadinya PHK. Hingga kini, kata dia, dirinya juga tidak mendengar adanya PHK oleh Industri rokok.

Baca juga: Kenaikan cukai rokok untuk kurangi perokok pemula

“Nantinya tetap ada kajian. Saat ini menunggu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam seminar hari ini (17/9), kata dia, ada masukkan dan saran dari UIN Kudus dan UMK serta Yayasan Dharma Bakti Lestari Lestari.

“Mereka merekomendasikan pertumbuhan dan perhatian terhadap industri rokok yang ada di Kudus,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, akan merekomendasikannya kepada Pemerintah Pusat sehingga menjadi kajian yang utuh.

Pelaksana tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengungkapkan Kabupen Kudus merupakan daerah dengan potensi utamanya di bidang industri yang didukung oleh 80,83 persen dari sektor industri, meliputi industri pengolahan tembakau sebesar 73, 85 persen, dan industri pengolahan nontembakau 6,98 persen.

Kemudian, lanjut dia, sektor perdagangan 5,4 persen, sektor konstruksi 3,37 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,26 persen.

“Kondisi tenaga kerja di Kudus rata-rata memiliki etos kerja lebih tinggi, siap melaksanakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi serta loyal. Selain itu infrastruktur relatif baik, kondisi sosial politik juga kondusif, serta biaya tenaga kerja kompetitif,” terangnya. 

Baca juga: Legislator: Kebijakan cukai jangan sisakan celah untuk dimanfaatkan
Baca juga: Sri Mulyani beberkan pertimbangan pemerintah naikkan cukai rokok

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah ingin perluas negara tujuan ekspor daun gulinggang

Kami ingin memastikan gudang maupun tempat lain yang digunakan sudah memenuhi standar karantina

Banjarbaru (ANTARA) – Pemerintah terus berupaya memperluas negara tujuan ekspor daun gulinggang untuk meningkatkan volume ekspor daun yang bermanfaat sebagai bahan dasar obat-obatan herbal tersebut.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Ali Jamil di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa, saat melepas ekspor 4,02 ton daun Gulinggang ke Jepang yang dilakukan PT Sarikaya Sega Utama, mengatakan sebagai eksportir yang berdomisili di Banjarbaru tersebut berharap, volume ekspor daun tersebut terus meningkat.

Pelepasan ekspor komoditas itu dilakukan Kepala Barantan, didampingi Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Achmad Ghozali dan sejumlah undangan lainnya.

“Kami berharap volume ekspor daun gulinggang ini dapat terus meningkat begitu juga dengan negara tujuannya, rasanya pasar China perlu dijajaki karena dikenal negara pengonsumsi herbal,” ujar Ali.

Diketahui, ekspor daun gulinggang yang digunakan sebagai bahan obat herbal itu dipelopori pelaku usaha agribisnis asal Kalsel yakni PT Sarikaya Sega Utama yang tembus pasar ekspor di Jepang.

Menurut dia, data pada sistem otomasi perkarantinaan IQFAST di Banjarmasin tercatat hingga September 2019, ekspor daun gulinggang mencapai 115,6 ton.

“Kami optimistis ekspor tahun ini mampu melampaui total ekspor di tahun 2018 yang mencapai 171,1 ton sehingga terus mendorong berbagai pihak terlibat dalam penanaman daun gulinggang,” ucapnya. (Antaranews Kalsel/Latif Thohir)
Dijelaskan, kedatangannya dalam rangka kunjungan kerja, bertujuan mengapresiasi pelaku usaha dan sekaligus untuk memastikan layanan “jemput bola” atau pemeriksaan karantina di gudang pemilik.

“Kami ingin memastikan gudang maupun tempat lain yang digunakan sudah memenuhi standar karantina disamping menjajaki inovasi layanan lain yang dibutuhkan pelaku usaha,” ungkapnya.

Ditekankan Jamil, sebelum diekspor petugas karantina telah melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, guna memastikan kesehatan dan keamanan komoditas sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor.

“Tindakan karantina memastikan tidak ada hama penyakit sesuai dengan persyaratan sanitary and phytosanitary measures agreements.

Setelah itu dikeluarkan sertifikat sebagai jaminan dari otoritas karantina di Indonesia,” ujar dia.

Selain pelepasan ekspor gulinggang, juga dilakukan pelepasan ekspor komoditas pertanian asal tumbuhan dan turunannya yakni 135 ribu ton Palm Kernel Expeller (PKE) dengan tujuan Vietnam.

Kemudian 304,5 ton Palm Kernell Oil (PKO) tujuan China 201,6 ton karet lempengan tujuan India dan 40,365 meter kubik tujuan India dan total nilai ekonomi semua komoditas sebesar Rp547,5 miliar.

Pewarta: Ulul Maskuriah/Yose Rizal
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akibat kabut asap ada 29 penerbangan batal di Bandara Supadio

Dibandingkan dua hari lalu hari ini mulai lebih baik meski masih ada terdampak

Pontianak (ANTARA) – Akibat kabut asap yang masih menggangu jarak pandang batas aman pilot mengakibatkan ada 29 penerbangan status batal di Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kubu Raya, Selasa.

“Pembatalan penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan tersebut terjadi sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB,” ujar Manager of Airport Maintenance Bandara Internasional Supadio Pontianak, Bandang Dwisasono di Kubu Raya, Selasa.

Bandang menyebutkan selain pembatalan juga ada ketertundaan penerbangan. Penundaan tersebut sebanyak 29 penerbangan baik datang maupun keberangkatan.

“Pembatalan dan penundaan hari ini sama yakni ada 29 penerbangan,” jelas dia.

Menurutnya meski ada pembatalan penerbangan, kondisi hari ini dari sisi jarak pandang dan waktunya lebih baik dari dua hari sebelumnya yang terbilang parah.

“Dibandingkan dua hari lalu hari ini mulai lebih baik meski masih ada terdampak. Hari ini mulai pukul 13.50 WIB jarak pandang sudah 1.200 meter. Sedangkan sebelum pukul tersebut jarak pandang hanya 200 meter atau terparah,” kata dia.

Dengan kondisi yang ada kata dia, setelah lewat pukul 16.00 WIB ada sembilan pesawat mendarat.

“Pada pukul tersebut juga ada 8 penerbangan sudah bisa berangkat. Hari ini lebih cepat pergerakan penerbangan,” jelas dia.

Menurutnya saat normal di Bandara Internasional Supadio Pontianak ada 110 penerbangan.

“Namun untuk saat ini ada maskapai tidak beroperasional. Sebanyak 19 penerbangan yang memang saat ini tidak melakukan penerbangan karena alasan kabut asap yang tebal,” papar dia.

Dalam dua hari terakhir terjadi pembatalan penerbangan, pendaratan dari luar harus pindah ke bandara terdekat dan bahkan kembali ke bendara asal.

Aktivitas penerbangan Bandara Internasional Supadio Pontianak sejak pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, Minggu, 15 September 2019 terjadi 37 pembatalan penerbangan dan pada Senin, 16 September 2019 ada 33 penerbangan yang batal.

Pewarta: Dedi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPS imbau masyarakat tidak tergiur bunga bank tinggi

Suku bunga bank yang sesuai ketentuan LPS harus maksimal 6,75 persen untuk bank umum dan 9,25 persen untuk bank perkreditan rakyat.

Semarang (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan suku bunga tinggi yang diberikan perbankan saat menyimpan uang maupun deposito di bank.

“Banyak nasabah yang tidak dapat menerima klaim karena bank tempat mereka menyimpan uang maupun deposito memiliki suku bunga yang tinggi, melebihi ketentuan LPS,” kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron saat temu media di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa suku bunga bank yang sesuai ketentuan LPS harus maksimal 6,75 persen untuk bank umum dan 9,25 persen untuk bank perkreditan rakyat.

LPS, kata dia, tidak akan membayarkan klaim jaminan simpanan di bank, jika suku bunga yang diberikan oleh bank melebihi ketentuan LPS sehingga masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih bank.

Dari total bank yang dilikuidasi tersebut, total pinjaman mencapai Rp1,763 triliun dan yang dinyatakan layak bayar sekitar 82,81 persen atau Rp1,460 triliun, sedangkan yang tidak layak bayar mencapai 17,15 persen atau mencapai Rp302.350 miliar.

Menurut dia, rata-rata yang menjadi penyebab nasabah masuk dalam kategori tidak layak bayar LPS adalah ada indikasi praktik perbankan yang tidak sehat baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan bank menjadi buruk karena suku bunga tidak memenuhi standar yang ditetapkan LPS.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI libatkan polisi sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang

Pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api

Blitar (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur, melibatkan kepolisian dan dinas perhubungan melakukan sosialisasi terpadu keselamatan di perlintasan sebidang wilayah Kota Blitar, dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat taat lalu lintas di perlintasan sebidang.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api,” kata Manager Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko di Blitar, Selasa.

Dalam kegiatan tersebut, PT KAI Daop 7 Madiun juga melibatkan kepolisian, dinas perhubungan serta pemerintah daerah. Bukan hanya memberikan imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut petugas dari kepolisian juga melakukan penegakan hukum.

Baca juga: Kemenhub akan rekrut warga jaga perlintasan sebidang

Ia mengatakan, perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Perlintasan tersebut muncul karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api.

“Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang,” kata dia.

Hal itu juga sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 yang menyatakan bahwa, (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Daop 7 Madiun juga mencatat berdasarkan data terbaru pada 30 Agustus 2019 terdapat 268 perlintasan sebidang yang resmi dan delapan perlintasan sebidang yang tidak resmi. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa jembatan layang maupun lintas bawah berjumlah 47 perlintasan.

Ixfan menambahkan, selama 2019, di wilayah Daop 7 Madiun berdasarkan data terbaru sampai 16 September 2019, telah terjadi 36 kali kecelakaan yang mengakibatkan 15 nyawa melayang.

“Salah satu tingginya angka kecelakaan pada perlintasan juga terjadi karena tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi,” kata dia.

Selain itu, tambah dia, pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Kendati kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, Ixfan mengatakan untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI, di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi.

“Total sebanyak 84 perlintasan tidak resmi telah Daop 7 Madiun tutup dari tahun 2018 – Juni 2019. Pada prosesnya langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan tersebut juga kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat, dalam kondisi tersebut diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah,” kata Ixfan.

Dalam kegiatan itu, sosialisasi dilakukan di perlintasan sebidang di antaranya JPL 176, Desa Bence, Kabupaten Blitar, JPL 199 Jalan Lekso Kota Blitar, dan JPL 200 Kelurahan Pekunden, Kota Blitar yang masuk wilayah Resort Blitar. 

Baca juga: Lebih dari 458 perlintasan sebidang kereta statusnya liar
Baca juga: Perlintasan kereta sebidang dengan lalu lintas tinggi akan ditutup

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: Pemerintah fokus identifikasi penghalang investasi

Bahkan di salah satu menteri dan dirjen bisa mengeluarkan (izin)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang fokus mengidentifikasi sejumlah hal yang menjadi penghalang dalam investasi untuk dimasukkan dalam rancangan omnibus law.

“Ini dulu saja harus dimasukkan dalam sebuah peraturan untuk bisa mengurangi (hambatan) jadi ini saja masih membutuhkan proses,” katanya usai menjadi pembicara Dialog Global 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, penghalang investasi itu di antaranya banyaknya perizinan di daerah termasuk proses menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dan kecepatan investasi.

Baca juga: Kemendagri sebut omnibus law tidak akan rugikan pendapatan daerah

Begitu juga lapisan peraturan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah yang banyak juga menjadi perhatian dalam kajian penyusunan omnibus law itu.

“Bahkan di salah satu menteri dan dirjen bisa mengeluarkan (izin),” katanya.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji rancangan satu perangkat undang-undang (UU) tersendiri atau omninus law.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging menyebutkan omnibus law menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU.

Undang-undang itu, kata dia, akan menjadi payung hukum baru yang tidak akan merugikan dan mengganggu termasuk bagi pendapatan daerah.

Dalam kesempatan terpisah, ia menuturkan revisi yang dilakukan setidaknya 74 undang-undang terkait izin investasi itu dilakukan agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa semakin meningkat.

Baca juga: Kemendagri dukung Omnibus Law tingkatkan investasi
Baca juga: Darmin janjikan “Omnibus Law” selesai dalam sebulan

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taiwan bidik wisatawan Indonesia dengan wisata halal

Kami sediakan musala-musala seperti di airport dan beberapa tempat lainnya

Surabaya (ANTARA) – Taiwan membidik wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke negara tersebut dengan menawarkan wisata halal.

Wakil Direktur Eksekutif Taiwan External Trade Development Council, Karen Pai, pada Taiwan Expo yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, 26-28 September 2019, menjelaskan penawaran wisata halal dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia.

Karena itu, kata dia, produk dan akomodasi bersertifikat halal serta tempat ibadah bagi muslim menjadi prioritas yang ditawarkan dalam pameran tersebut.

“Kami sediakan musala-musala seperti di airport dan beberapa tempat lainnya,” kata Karen Pai.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 217 produk dan akomodasi bersertifikat halal yang disediakan Pemerintah Taiwan.

Rinciannya, 85 restoran, 89 hotel, sepuluh wisata perkebunan halal, 29 tempat penginapan halal, dan empat rumah makan halal atau halal kitchen.

Acara pameran wisata halal Taiwan di Surabaya, juga mengundang 180 peserta dari Taiwan dan menampilkan 190 stan, serta menghadirkan enam industri utama, termasuk di dalamnya teknologi pintar, pendidikan budaya dan pariwisata, perawatan kesehatan, makanan halal Taiwan, teknologi pertanian, dan gaya hidup Taiwan.

Terkait jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan, dia mencatat, sebanyak 8.000 orang selama kurun tahun 2018.

“Kami akan meningkatkan jumlahnya pada tahun 2019, dengan menyiapkan ketersediaan produk halal dan tempat-tempat beribadah bagi para pelancong muslim dari Indonesia,” katanya.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub koordinasi dengan Pemda buat perlintasan tidak sebidang

Kalau perlintasan sebidang tersebut tidak ada izinnya kita harus menutupnya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membuat perlintasan kereta tidak sebidang menggantikan perlintasan kereta sebidang yang selama ini ada.

“Kita sedang berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah atau Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk membuat perlintasan kereta tidak sebidang,” ujar Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zamrides di pelintasan kereta sebidang Bukit Duri, Manggarai, Jakarta pada Selasa.

Selain itu Zamrides juga menambahkan bahwa Kemenhub juga akan memfasilitasi pemerintah daerah yang ingin membangun perlintasan kereta tidak sebidang yakni jalan layang (flyover) atau lintas bawah (underpass), dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Baca juga: Terdapat 395 kecelakaan di perlintasan sebidang KA sepanjang 2018

Kemenhub juga akan terus menggencarkan sosialisasi dengan pemerintah daerah terkait perlintasan kereta sebidang, mengingat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 menyatakan perlintasan kereta itu sifatnya tidak sebidang.

“Maka dari itu semua perlintasan kereta harus ditangani secara baik, kalau perlintasan sebidang tersebut tidak ada izinnya kita harus menutupnya,” kata Zamrides.

Sebelumnya pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perlintasan sebidang antara jalur kereta dan jalan pada prinsipnya hanya bersifat sementara, bukan permanen.

Selain menjadi simpul terjadinya kecelakaan, perlintasan sebidang merupakan titik kemacetan. Tingginya frekuensi perjalanan KA, sehingga mengakibatkan waktu tunggu untuk pengguna jalan raya semakin lama.

Segala upaya sudah dilakukan selama ini, seperti sosialisasi, koordinasi, penutupan, pengelolaan, penegakan hukum, program aksi, pemberian penghargaan, kampanye dan kerjasama dengan instansi terkait. Aksi penutupan perlintasan juga tidak mudah, sejumlah hambatan terjadi di lapangan.

Upaya penutupan itu kerap mendapat penolakan dari warga, pemda dan pengusaha. Faktor lain adalah kesadaran masyarakat karena masih banyaknya jalan umum tak resmi yang memotong langsung jalur kereta. Perlintasan liar itu terus bertambah setiap tahun.

Pengamat transportasi itu mendorong adanya harmonisasi dan sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah dalam menangani perlintasan sebidang antara jalan umum dan rel kereta.

Menurut dia tanggung jawab keselamatan di perlintasan itu bukanlah urusan institusi yang menangani perkeretaapian saja, melainkan semua pihak sesuai dengan perundang-undangan sehingga sinergi dan harmonisasi para pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani permasalahan ini perlu diciptakan.

Baca juga: Pemerintah akan bangun 400 “flyover” KA Semicepat Jakarta-Surabaya
Baca juga: Pengamat nilai perlintasan sebidang pada prinsipnya bersifat sementara

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Calon ketua Hipmi akan bentuk pengusaha muda berjiwa nasionalis

Ini menjadi bagian dari strategi menjaga kedaualatan negara

Jakarta (ANTARA) – Calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2019-2022 Mardani H. Maming mengatakan akan membentuk pengusaha muda memiliki jiwa nasionalis yang kuat.

“Jadi kalau sudah punya pola pikir pengusaha harus dilandasi dengan nasionalisme yang kuat,” kata Mardani H. Maming di sela Musyawarah Nasional XVI Hipmi di Jakarta, Selasa.

Hipmi, lanjut dia, juga harus bisa menciptakan pengusaha dengan karakter yang kuat sehingga dapat menjadi pemain utama di dalam negeri sendiri.

Baca juga: Hipmi minta pemerintah permudah akses pembiayaan

“Pengusaha nasional dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini harus punya konsep, kita lah yang jadi pemain utama, adanya investasi asing bukan menjadikan kepemilikan kita menjadi sedikit, kita tekan agar mereka di bawah koordinasi kita. Ini menjadi bagian dari strategi menjaga kedaualatan negara,” katanya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu juga mengatakan bahwa generasi muda saat ini adalah aset paling berharga yang dimiliki suatu bangsa, maka itu harus di siapkan sejak dini.

“Program Hipmi ‘go to school’ dan ‘go to campus’ akan di lanjutkan dan diperbaiki secara teknis agar dapat berjalan lebih baik lagi dan bisa membawa dampak terhadap generasi muda Indonesia yang berkarakter kewirausahaan,” katanya.

Mardani H. Maming menambahkan Hipmi juga harus dapat mendorong pengusaha di daerah berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Pengusaha daerah merupakan penggerak utama dalam perekonomian wilayah.

“Jika kolaborasi antara pengusaha daerah dan pemerintah bisa saling bersinegri, saya rasa ini akan berdampak untuk mengurangi ketimpangan perekonomian daerah dan meratakan juga secara nasional,”katanya.

Baca juga: Calon ketua Hipmi: Program inkubator dorong pengusaha naik kelas
Baca juga: Hipmi berharap perempuan pengusaha bangun jaringan kembangkan bisnis

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Otoritas Tanjung Priok ajak “stakeholders” jaga arus barang lancar

“Kami mengajak semua pimpinan serikat pekerja/buruh dan pemangku kepentingan untuk menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi…

Jakarta (ANTARA) – Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Capt Hermanta mengajak semua pihak di pelabuhan terbesar Indonesia tersebut untuk menjaga suasana agar tetap kondusif sebagai upaya menciptakan kelancaran arus barang.

Menurutnya, komitmen semua pihak di pelabuhan dalam menjaga kondusifitas tersebut berkontribusi terhadap target pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pelabuhan Tanjung Priok merupakan gerbang ekonomi nasional sehingga menjadi tumpuan aktivitas seluruh masyarakat,” kata Hermanta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Karena itu, dia mengimbau semua pihak membangun komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. Otoritas Pelabuhan sebagai perwakilan pemerintah akan terus berupaya menjaga suasana kondusif di pelabuhan.

Apalagi, menurutnya, status Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan obyek vital sekaligus etalase dunia.

“Kami mengajak semua pimpinan serikat pekerja/buruh dan pemangku kepentingan untuk menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam rangka merapatkan barisan menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan sehingga kelancaran arus barang dapat terus terjaga,” katanya.

Terkait dengan kegiatan operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok termasuk Kalibaru, Hermanta menyebut sejauh ini sudah melibatkan tenaga kerja dari area sekitar pelabuhan yang dikelola oleh dua koperasi yaitu Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Tanjung Priok dan Koperasi TKBM Kalibaru.

“Khusus untuk New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1), sejak beroperasi tiga tahun lalu kegiatan bongkar muat ditangani oleh TKBM dari Koperasi Kalibaru dan Koperasi Tanjung Priok yang sejauh ini tidak ada masalah,” katanya.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlintasan kereta sebidang dengan lalu lintas tinggi akan ditutup

Apabila volume LHR perlintasan kereta sebidang itu di atas 2.500 kendaraan maka kami harus segera lakukan penutupan atau membuat perlintasan kereta tidak sebidang.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan akan menutup sejumlah perlintasan kereta sebidang dengan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang tinggi dan akan menggantinya dengan perlintasan kereta tidak sebidang.

“Apabila volume LHR perlintasan kereta sebidang itu di atas 2.500 kendaraan maka kami harus segera lakukan penutupan atau membuat perlintasan kereta tidak sebidang,” ujar Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zamrides di pelrintasan kereta sebidang Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, Selasa.

Zamrides menjelaskan bahwa perlintasan kereta sebidang yang akan diganti atau dilakukan pembangunan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass) masih dikaji dan diusulkan ke Ditjen Bina Marga sesuai skala prioritas.

Skala prioritasnya adalah perlintasan kereta sebidang dengan frekuensi lalu lintas KA yang tinggi dan sudah melampaui kapasitas maka segera dibuatkan flyover atau underpass.

Terkait rencana pembangunan flyover atau underpass telah disampaikan oleh Kemenhub kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan pihak Bina Marga sedang membuatkan Detail Engineering Design (DED) sehingga nanti tindak lanjut atas pembangunan pelintasan kereta tidak sebidang berada di tangan Bina Marga.

“Tahun ini baru diusulkan DED-nya saja, ada beberapa titik di Jakarta, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Perlintasan-pelintasan kereta sebidang yang diusulkan tersebut meliputi perlintasan sebidang di Bekasi Timur, Jawa Barat dan pelintasan sebidang di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta. Usulan ini akan dikaji terlebih dahulu oleh Ditjen Bina Marga,” kata Zamrides.

Baca juga: PT KAI gelar sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang

Kemenhub berharap pembangunan perlintasan kereta tidak sebidang untuk mengganti perlintasan kereta sebidang itu sudah bisa terlaksana pada tahun depan.

Dalam sosialisasi keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta sebidang yang berlokasi di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, pihak Kemenhub bersama aparat kepolisian dan PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara yang menerobos palang kereta.

“Pada hari ini kami melakukan penindakan, karena terdapat beberapa pengendara yang melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan hukum oleh pihak kepolisian,” ujar Zamrides.
Baca juga: Ada 309 perlintasan sebidang tersebar di wilayah Daop 4

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Calon ketua Hipmi: Program inkubator dorong pengusaha naik kelas

Dalam inkubator itu, pengusaha muda akan dilatih, dididik, dan di-empowering agar menjadi pengusaha di level nasional.

Jakarta (ANTARA) – Calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2019-2022 Bagas Adhadirgha menyatakan akan mendorong pengusaha muda naik kelas melalui program inkubator bisnis.

“Dalam inkubator itu, pengusaha muda akan dilatih, dididik, dan di-empowering agar menjadi pengusaha di level nasional,” ujar Bagas sela Musyawarah Nasional XVI Hipmi di Jakarta, Selasa.

Untuk mencapai tujuan itu, ia akan menerapkan tiga hal, yakni mentoring, networking, dan financing.

Dalam tahapan mentoring, ia memaparkan akan memberikan edukasi mengenai penyusunan bisnis hingga pembukuannya agar terstruktur.

“Mentoring merupakan pelatihan dan pendampingan dalam segala aspek business management, tidak ketinggalan juga ‘business digitalization’ untuk mempersiapkan bisnis di era digital ini,” katanya.

Baca juga: Ketua HIPMI: Pengusaha muda naik kelas itu berat, monopoli menghambat

Selain mentoring, lanjut dia, ia juga akan mempersiapkan jaringan bagi pengusaha muda agar dapat lebih mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

“Networking juga merupakan aspek penting dalam berjalannya suatu bisnis, Hipmi akan menyediakan akses pasar dan akses kolaborasi bagi para pengusaha, khususnya yang menjadi anggota Hipmi,” katanya.

Terakhir adalah dukungan financing atau pembiayaan. Bagas mengatakan di Hipmi terdapat dua kategori perusahaan, yakni perusahaan yang memiliki akses perbankan (bankable), dan perusahaan yang dinilai belum memiliki akses perbankan (non-bankable).

“Non-bankable itu biasanya sudah mendapatkan pembiayaan dari bank seperti perusahaan rintisan (startup) yang baru dibentuk. Nanti, kami akan buat ‘board of investor’ yang isinya investor potensial untuk mendukung startup,” katanya.

Setelah perusahaan itu besar dan masuk dalam kategori bankable, lanjut dia, Hipmi akan mendorong proses pembiayaan dari perbankan agar lebih mudah. “Harapannya, perbankan Indonesia mendukung program Hipmi ke depan,” katanya.

Dengan begitu, menurut Bagas, Hipmi akan menjadi wadah bagi pengusaha muda baik yang baru merintis maupun yang sudah matang yang akhirnya dapat mendorong pengusaha-pengusaha muda di Indonesia naik kelas.
Baca juga: Hipmi berharap perempuan pengusaha bangun jaringan kembangkan bisnis

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub: Pelintasan kereta Bukit Duri kemungkinan pakai “underpass”

Untuk pelintasan kereta api tidak sebidang di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, kemungkinan akan menghadapi kendala pembebasan lahan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai kemungkinan pembangunan perlintasan kereta api tidak sebidang yang akan menggantikan pelintasan sebidang di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta yang rencananya akan menggunakan jalan bawah tanah atau underpass.

“Untuk pelintasan kereta api tidak sebidang di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, kemungkinan akan menghadapi kendala pembebasan lahan. Tapi kita akan coba nanti, mudah-mudahan bisa dibuatkan sepertinya underpass, karena daerahnya lurus,” ujar Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zamrides di pelintasan kereta sebidang Bukit Duri, Manggarai, Jakarta pada Selasa.

Berdasarkan pantauan Antara di lapangan, pelintasan kereta sebidang di Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, merupakan salah satu pelintasan sebidang dengan arus lalu lintas terpadat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pelintasan kereta api tersebut juga dilalui perjalanan kereta setiap menitnya karena pelintasan itu tepat berada di antara dua stasiun kereta yakni Stasiun Manggarai dan Stasiun Tebet.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta Dadan Rudiansyah mengungkapkan bahwa pada tahun ini terdapat 48 pelintasan kereta api sebidang liar yang akan ditutup.

“Seperti pada tahun lalu terdapat 48 pelintasan kereta sebidang liar yang kami tutup, tahun ini tidak akan jauh seperti tahun lalu,” ujar Dadan kepada wartawan di sela-sela kegiatan sosialisasi keselamatan yang digelar PT KAI Daop 1 Jakarta bersama Kemenhub, aparat kepolisian, dan instansi-instansi terkait.

PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta bersama kepolisian, Kemenhub dan instansi terkait menggelar sosialisasi tentang keselamatan di perlintasan kereta api sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya di wilayah Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, pada Selasa (17/9).

Sosialisasi tersebut merupakan bentuk kerja sama dan komitmen semua pihak untuk melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum di perlintasan kereta api.

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian dan petugas penjaga pelintasan kereta juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada para pengendara, seperti jangan menerobos palang kereta api pelintasan hingga mengimbau untuk menggunakan helm.

Selain itu para petugas PT KAI Daop 1 Jakarta juga turut berpartisipasi aktif dengan membentangkan spanduk-spanduk seperti “Stop! Dahulukan Kereta yang Melintas” dan membagi-bagikan stiker tertib lalu lintas kepada para pengendara di kedua sisi lokasi perlintasan sebidang tersebut.

Baca juga: KAI sosialisasi keselamatan, jangan terobos perlintasan

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bikers Brotherhood rayakan ulang tahun ke-31

Jakarta (ANTARA) – Rayakan hari jadi yang ke-31, Bikers Brotherhood 1% MC (BB1%MC) usung tema “Evolution – Still Kickin Rock n Roll” yang akan menjadi momentum perubahan yang lebih solid dan juga berbudaya dari segi kultur bermotor maupun berbangsa.

“Pemilihan tema EVOLUTION dalam acara tersebut akan bercerita banyak tentang perkembangan Bikers Brotherhood 1% MC dalam kurun waktu 31 tahun.”

“Selama 31 tahun, ada perubahan yang menyangkut dengan klub kami termasuk dinamika-dinamika yang terjadi,” ujar El Presidente Bikers Brotherhood 1% MC, Pergi Diar, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa,

Selain mengedepankan perubahan yang lebih baik di usainya yang ke-31 ini, BB1%MC ini juga diharapkan akan membawa semangat yang lebih untuk mengartikan persaudaraan dan juga kebersamaan yang sesungguhnya bagi semua member.

“Bahwa pada usia yang cukup matang, dirasakan adalah hal-hal positif, kesolidan klub semakin baik, persaudaraan yang semakin erat sehingga kami sudah mengetahui antisipasi jika ada masalah menimpa terjadi di kemudian hari,” kata Pergi Diar.

Perayaan hari jadi ini juga ditandai dimulainya kampanye anti plastik dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang banyak berserakkan di jalanan, dan juga sekaligus memberikan kesadaran pentingya untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Di Jakarta kami akan mulai bergerak untuk kampanye anti plastik dan juga bagian dari program yang sangat penting,” tutur EL Pegi.

Kendati demikian, perayaan ini berbeda dengan yang biasanya diadakan, kali ini pihak penyelenggara akan mengambil lokasi di Jakarta yang memiliki sejarah bagi perkembangan Indonesia.

“Banyak orang sudah melupakan eks bandara itu, menurut kami itu adalah emas yang sudah tertutup karat. Jadi, kita ingin lokasi itu terlihat lagi dan semua orang ingat akan lokasi yang penuh sejarah di dunia penerbangan Indonesia,” kata Ketua Penyelenggara, Sam Gesser, di lokasi yang sama.

Menurut Sam, pintu gerbang internasional Indonesia berawal dari Bandara Internasional Kemayoran dan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi.

​​​​Perayaan kali ini BB1%MC akan dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah cara pandang baru dan menginspirasi bagi klub motor lain bahwa acara motor dapat bersanding dan berevolusi berbarengan dengan kearifan lokal.

Di antaranya dengan menampilkan kesenian “Ujungan dan Rebut Dandang” yang merupakan tradisi Betawi yang sudah hampir punah.

Perayaan yang akan diselenggarakan pada 21-22 September 2019 di eks Bandara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat akan menampilkan berbagai pertunjukan seperti aerobatik, terjun payung, hell’s driver by ISHD, tong setan, fun race, art culture performance, dan lain-lain.

 Baca juga: Rayakan Hari Perhubungan Nasional, komunitas KTM berbagi rompi

​​​​​​​

Pewarta: KR-CHA
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Banyuwangi ekspor 10,7 ton kacang kapri ke Taiwan

Ini sesuai dengan strategi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor melalui penambahan jenis komoditas baru dan negara tujuan baru ekspor.

Surabaya (ANTARA) – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Surabaya memfasilitasi ekspor 10,7 ton kacang kapri dengan nilai ekonomi Rp362 juta asal Banyuwangi, Jawa Timur, milik PT Lumbung Pangan Internasional ke Taiwan.

Kepala karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi di Surabaya, Selasa, mengatakan belum pernah dilakukan ekspor kacang kapri sehingga kali ini sebagai ekspor komoditas baru.

“Ini sesuai dengan strategi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor melalui penambahan jenis komoditas baru dan negara tujuan baru ekspor,” ujarnya.

Ia mengatakan, Karantina Pertanian Surabaya mendukung dan mempercepat ekspor komoditas ini dengan memastikan kacang kapri bebas dari serangga Frankliniella Occidentalis (western Flower Thrips) sebagaimana yang dipersyaratkan Taiwan melalui pemeriksaan fisik.

“Apabila semua dokumen terpenuhi dan kacang kapri dinyatakan sehat, Phytosanitary Certifikat dapat diterbitkan,” kata dia.

Kacang Kapri (Pisum sativum) merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup populer, bukan hanya di Indonesia namun juga di mancanegara. Kacang kapri bermanfaat untuk kesehatan misalnya mencegah flu, bermanfaat untuk pencernaan, mencegah osteophorosis, kanker, anemia, dan sebagainya.

Pada 2019, PT Lumbung Pangan Internasional dua kali mengirimkan kacang kapri asal Banyuwangi ke Taiwan, pertama 9,7 ton pada 29 Agustus 2019 dan yang kedua 10,7 ton.
Baca juga: Beras organik Banyuwangi diekspor ke sejumlah negara
 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

109 stan bakal meriahkan Festival Kopi Temanggung

Tidak hanya kopi, gelaran tahun kelima ini juga akan dimeriahkan kuliner dan multiproduk yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata kuliner tahunan.

Temanggung (ANTARA) – Sebanyak 109 stan bakal memeriahkan Festival Kopi Temanggung di Gedung Pemuda Temanggung, Jawa Tengah, 19-22 September 2019, kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Cabang Temanggung, Abaz Zahrotin.

“Tidak hanya kopi, gelaran tahun kelima ini juga akan dimeriahkan kuliner dan multiproduk yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata kuliner tahunan,” katanya di Temanggung, Selasa.

Abas mengatakan dasar dari kegiatan festival kopi adalah memperkenalkan kepada publik bahwa Temanggung merupakan produsen kopi dengan kualitas yang unggul.

Ia menuturkan dengan meningkatnya popularitas kopi lereng Gunung Sindoro, Sumbing dan Prau ini,  akan berdampak langsung bagi peningkatan angka penjualan.

“Spesialnya kopi kami tidak hanya klaim, dalam berbagai perlombaan uji cita rasa yang digelar dengan juri kelas dunia, kami selalu mendapatkan nomor. Ini artinya, kopi kami punya posisi yang strategis. Peran Festival Kopi adalah membuka peluang pasar yang lebih lebar,” katanya.

Ia mengatakan Festival Kopi Temanggung kali ini juga akan diikuti puluhan stan kuliner dan multiproduk yang sebagian besar dari para peserta adalah UMKM anggota HIPMI dan UMKM dari Temanggung di luar HIPMI.

“Sekitar 20 persen dari luar. Ini murni pemberdayaan, bagaimana UMKM kita mampu terangkat ke ruang ekonomi yang lebih strategis lagi,” katanya.

Menurut dia berbagai hiburan juga akan ditampilkan pada kegiatan bertajuk “Karena Kopi Aku Kembali” ini, mulai dari seni tari hingga musik.

Di samping itu, sejumlah perlombaan juga digelar untuk memeriahkan festival ini.

“Target kami mendatangkan puluhan ribu pencinta kopi dari Temanggung dan kota-kota lainnya. Jika kegiatan ini sukses, maka perputaran uang di Temanggung akan meningkat, dampaknya pertumbuhan ekonomi di Temanggung dapat lebih meningkat pula,” katanya. 
Baca juga: Pengunjung Festival Kopi Nusantara Sail Nias membludak

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Bangli siap genjot retribusi dari sumber daya air

Bangli, Bali (ANTARA) – Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan sedang mengejar pendapatan retribusi dari sumber daya air untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli yang selama ini aliran air banyak dinikmati kabupaten lainnya di Bali.

“Selama ini Kabupaten Bangli sebagai daerah penyangga dan penghasil air bersih di Provinsi Bali, belum mendapat perhatian yang cukup oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Kabupaten lainnya di Bali,” kata Made Gianyar saat memimpin apel disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, di Lapangan Kapten Mudita Bangli, Selasa.

Made Gianyar mengatakan untuk memantapkan rencana mengejar pendapatan dari sektor air dan lingkungan, ia mengaku sudah bekerja sama dengan  tim yang berasal dari DKI Jakarta dan Bogor.

“Satu tim saya tugasi untuk mendalami bagaimana pola seperti yang dilakukan DKI Jakarta terhadap Bogor dan satu tim saya tugaskan untuk mengkaji harapan Bogor terhadap DKI Jakarta, “terangnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, Kabupaten Bangli ditetapkan sebagai daerah penyangga dan daerah konservasi. Sehingga hutan yang ada di Kabupaten Bangli menjadi hutan lindung, pohonnya tidak boleh ditebang dan kelestarian lingkungan harus menjadi hal yang utama.

Sehingga di salah satu pasal RTRW Provinsi Bali, ia mengaku sudah mengajukan satu pasal supaya udara bersih dan air bersih yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangli, diberikan kontribusi, tidak hanya oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tetapi juga kabupaten lain yang menikmati.

Ia juga menegaskan, jika satu pasal ini tidak mendapat persetujuan atau dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten/kota lainnya, ia mengaku tidak ragu untuk menerapkan rencana reklamasi terhadap pangkung (sungai mati) yang ada di Bangli.

“Kalau memang pasal ini tidak disetujui, saya tidak ragu lagi menjalankan alternatif terakhir. Saya sudah perintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar tidak menggangarkan pembelian tanah untuk mengurug sampah di TPA. Bangli tidak punya uang untuk membeli tanah, sehingga sampah tidak perlu dibawa lagi ke TPA, tetapi bisa langsung digunakan untuk mereklamasi pangkung, “ katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Made Gianyar juga mengaku sudah memerintahkan bagian ekonomi dan PDAM Bangli, untuk mengecek PDAM mana saja yang mengambil sumber air dari Bangli.

“Nanti semua yang menggunakan air dari Bangli akan kita surati. PDAM yang menggunakan air dari Bangli harus ada kerja sama dengan PDAM Kabupaten Bangli. Misalkan PDAM Kabupaten Gianyar pakai air Bangli, terus dijual Rp4.000 per meter kubik, PDAM Bangli juga harus dapat persentase. Tidak harus lima puluh persen, tapi paling tidak dari empat ribu, Bangli kebagian seribu Rupiah, “ ujarnya.
Baca juga: Jokowi bagikan 3.000 sertifikat tanah di Bali
Baca juga: Hasil riset LIPI sebut kawasan Pura Balingkang Bali layak jadi kebun raya

Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kulon Progo selenggarakan Panen Pedet Upsus Siwab 2019

Ajang ini sebagai promosi calon bibit dan bibit ternak yang berkualitas, sehingga meningkatkan nilai jual bibit ternak.

Kulon Progo (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan Kontes Ternak Kambing Peranakan Etawa dan Sapi Potong serta Panen Pedet Upsus Siwab 2019 di Pasar Hewan Terpadu Pengasih.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada peternak pembibit yang berprestasi untuk menghasilkan bibit ternak yang unggul dan produktif.

“Selain itu, ajang ini sebagai promosi calon bibit dan bibit ternak yang berkualitas, sehingga meningkatkan nilai jual bibit ternak,” kata Aris.

Kontes ini diikuti oleh kurang lebih 130 peserta dan untuk kriteria penilaian baik sapi ternak maupun kambing PE meliputi induk, calon induk, pejantan, calon pejatan dan proses penggemukannya.

Ia mengatakan kegiatan ini juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Upsus Siwab di Kulon Progo. Pada 2019, target inseminasi buatan (IB) sebanyak 23.000 ekor baru terealisasi 21.937 ekor atau 95,36 persen.

Selanjutnya, target sapi bunting 17.480 ekor, baru terealisasi 8.096 ekor atau 46,32 persen. Target lahir 12.850 ekor, realisasi 10.229 ekor atau 79,60 persen.

“Kami menerjunkan dokter hewan dan inseminator untuk melakukan pemantauan dan melaporkan setiap perkembangan,” kata dia.

Baca juga: Pascapembangunan BIY, Pemkab Kulon Progo cetak sawah baru

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Nur Syamsu Hidayat mengatakan Kambing PE sendiri merupakan unggulan dari Kabupaten Kulon Progo. Cara untuk menjaga kualitas kambing PE dengan cara melakukan penjaringan kambing dengan kualitas unggul, salah satu cara penjaringannya adalah dengan diadakan kontes ini.

Selanjutnya kambing yang mempunyai kualitas unggul akan dibeli menggunakan APBD daerah untuk dihibahkan kepada kelompok kambing agar nantinya dikawinkan silang dan menghasilkan kambing dengan kualitas unggul.

“Tujuan diadakan acara ini adalah untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi potong dan kambing PE serta panen pedet sendiri memiliki tujuan untuk mengevaluasi program Upsus Siwab yakni upaya khusus sapi indukan wajib bunting,” katanya.
Baca juga: Indonesia sanggup penuhi protein hewani lokal
 

Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin usulkan pembebasan PPN importasi biji kakao

…dalam era free trade ini dengan negara-negara ASEAN sudah nol tarifnya

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) importasi biji kakao, guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kakao, sekaligus memacu produktivitas dan daya saingnya.

“Kami ingin nol-kan PPN kakao, selain kapas dan log kayu. PPN tidak dihapus, tetapi tarifnya nol. Ini diharapkan bisa mendorong daya saing industri, karena di dalam era free trade ini dengan negara-negara ASEAN sudah nol tarifnya,” kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Salah satu upaya yang juga perlu dilakukan adalah kerja sama perdagangan bilateral dengan sejumlah negara potensial, seperti Ghana.

“Ini juga akan membantu sektor industri kita, sehingga dari Ghana pun bisa nol juga tarifnya. Kami akan terus koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan,” kata Menperin.

Menperin optimistis jika dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, diharapkan ke depannya utilisasi produksi industri pengolahan kakao dapat ditingkatkan sampai dengan 80 persen dengan potensi nilai ekspor menembus 1,38 miliar dolar AS.

“Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara pemerintah, industri, dan petani, untuk meningkatkan produksi kakao di dalam negeri,” ujar Menperin.

Guna menjaga ketersediaan bahan baku, pemerintah bersama stakeholder dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan produktivitas budi daya kakao. Sedangkan, di sektor industri, diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan petani dalam menjaga kontinuitas pasokan bahan baku biji kakao.

“Selain itu kami memacu pada konsumsi kakao bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui edukasi di sekolah dan promosi yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri serta gerakan peringatan Hari Kakao Indonesia,” ujar Menperin.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan nilai tambah kakao sekaligus memperkuat struktur industrinya di dalam negeri.

“Kami berharap produk kakao olahan yang sebagian besar diekspor dapat ditingkatkan lagi untuk diolah di dalam negeri menjadi produk hilir cokelat dan turunannya,” kata Menperin.

Guna mewujudkannya, Kemenperin bersama pemangku kepentingan menyelenggarakan Peringatan Hari Kakao Indonesia tahun 2019 dengan menggelar Pameran Produk Kakao dan Cokelat 2019 di Plasa Pameran Industri, yang mengambil tema “Bangga Cokelat Indonesia”.

“Melalui pameran ini diharapkan dapat memberi semangat kebersamaan seluruh stakeholder kakao dalam mengembangkan komoditas kakao dan industri olahan kakao di Indonesia serta meningkatkan kebanggaan pada produk-produk cokelat dalam negeri,” ucap Rochim.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 17-20 September 2019, dengan diikuti sebanyak 46 peserta yang terdiri dari 35 industri pengolahan cokelat skala besar, menengah dan kecil, kemudian dua industri pengolahan kakao, perwakilan dua daerah penghasil kakao, tiga lembaga riset, dua universitas, satu produsen mesin pengolahan cokelat, serta menampilkan satu buah food truck.

“Produk-produk yang ditampilkan meliputi makanan dan minuman berbasis kakao olahan seperti minuman cokelat, permen cokelat, kue, selai cokelat, biskuit cokelat, dan lain-lain,” sebutnya.

Pada kesempatan ini juga diadakan Demo Cokelat Praline oleh Gandum Mas Kencana, Demo Cokelat Karakter/Bar oleh Uwel’s Chocolate serta kisah sukses oleh Tama Chocolate (Chocodot).

Selain acara pameran diselenggarakan pula Focus Group Discussion(FGD) yang bekerja sama dengan Asosiasi Kakao Indonesia dengan tema “Penguatan Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao Nasional”.

FGD tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai berbagai permasalahan pada industri pengolahan kakao dan cokelat seperti pengoptimalan kapasitas industri pengolahan kakao, peningkatan konsumsi cokelat, dan peluang cokelat bean to bar di Indonesia.

Baca juga: Kemenperin sebut hilirisasi kakao jadi prioritas pengembangan

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tren penggunaan teknologi robot pada industri di Indonesia naik

Surabaya (ANTARA) – Tren penggunaan teknologi robot di Indonesia pada industri mengalami kenaikan, dengan mayoritas bidang industri makanan dan minuman, kata salah satu pejabat perusahaan robotika di Indonesia.

“Ada kenaikan sekitar 20 persen penggunaan robot pada industri di Indonesia. Ini menjadi pertanda bahwa implementasi robot di Indonesia sudah bisa dimulai,” kata Head of Robotics & Discrete Automation ABB Indonesia, Mugi Harfianza di Surabaya, Selasa.

Mugi pada acara Indonesia’s Leading of Industrial 4.0 (INDI 4.0) mengatakan, serapan teknologi robot di Indonesia pada tahun 2017 mencapai sekitar 950 unit, dan pada tahun 2018 melonjak menjadi 1200 unit robot.

Indonesia, memiliki potensi yang bagus untuk bidang robotika, dan industri terbesar yang menerapkan teknologi robot adalah industri makanan dan minuman.

“Hal ini berbeda dengan di negara lain, dimana industri otomotif dan elektronika justru menjadi pengguna terbesar teknologi ini,” katanya.

Namun demikian, total penyerapan teknologi robotika di Indonesia masih jauh dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

“Di Vietnam, tingkat penyerapan robot sudah mencapai 3.000 unit per tahun, sementara Thailand mencapai 4.000 unit robot per tahun. Apalagi jika dibanding dengan Korea, Singapura, Jerman, Amerika dan Tiongkok yang penyerapannya jauh lebih besar,” katanya.

Penerapan teknologi robot di dunia industri sangat diperlukan, tujuannya untuk peningkatan produksi dan daya saing produk yang dihasilkan.

Untuk mendorong penerapan teknologi robotika tergantung dari pemerintah, apakah akan mengerem penerapan teknologi robot atau mendorongnya, sebab sangat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kompetisi industri.

Sementara itu, Presiden Direktur ABB Indonesia, Michel Burtin mengatakan akan tetap mendukung peta jalan pemerintah dalam “Making Indonesia 4.0” dengan menghadirkan serangkaian teknologi digital lintas industri berupa solusi smart sensor, digital power train serta robot YuMI.

“Kami akan berkomitmen untuk menjadi bagian dari transformasi digital ekonomi Indonesia. Baik itu mengenai efisiensi energi, manufaktur maju atau infrastruktur perkotaan, ABB memiliki produk, solusi, dan penawaran layanan yang luas untuk melengkapi peta jalan Indonesia di masa depan dalam revolusi industri keempat,” katanya.

Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai negara dengan optimisme tertinggi dalam menerapkan industri 4.0, yakni sebesar 78 persen.

Di atas Indonesia terdapat Vietnam sebesar 79 persen, sedangkan di bawah Indonesia ditempati Thailand sekitar 72 persen, Singapura 53 persen, Filipina 52 persen dan Malaysia 38 persen.
Baca juga: Erwin Aksa: Pengusaha dituntut jeli tangkap peluang di industri 4.0
Baca juga: Lima sektor industri Making Indonesia 4.0 miliki daya ungkit tinggi

 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Murah jadi alasan daging kerbau India jadi pilihan impor

Daging kerbau India ini ternyata memiliki efek signifikan untuk menurunkan harga karena harganya murah dan kualitasnya menengah

Jakarta (ANTARA) – Harga jual yang murah menjadi salah satu alasan utama daging kerbau asal India menjadi pilihan untuk diimpor guna memenuhi kebutuhan daging di Indonesia.

Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Eko Taufik Wibowo di Jakarta, Selasa, mengatakan sejatinya daging impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mencapai 686.271 ton (data prognosis Kementerian Pertanian) pada tahun ini.

Lantaran produksi dalam negeri yang ditaksir mencapai 404.590 ton, maka ada celah kebutuhan impor daging tahun 2019 sebesar 291.980 ton.

“Dari 600 ribu ton kebutuhan, kita cuma bisa penuhi 400 ribuan ton sehingga yang 200 ribu ton itu dipenuhi dari impor selama ini. Daging kerbau India ini ternyata memiliki efek signifikan untuk menurunkan harga karena harganya murah dan kualitasnya menengah,” katanya seusai pertemuan dengan otoritas ekspor produk agro dan makanan olahan India atau Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) di Jakarta, Selasa.

Dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang baik, Eko menyebut keberadaan daging kerbau India sangat dibutuhkan oleh industri kelas menengah ke bawah. Daging kerbau impor itu banyak diolah untuk bakso, sosis hingga untuk pasokan rumah makan.

“Kami pun melepas ke distributor dengan harga sekitar Rp60 ribuan di mana distributor melepas ke pasar dengan harga sekitar Rp74 ribu-Rp75 ribu. Itu sangat signifikan,” imbuhnya.

Harga daging kerbau India itu juga berbeda tipis dengan daging sapi asal Brasil.

Namun, harga murah tidak berarti Indonesia akan terus bergantung pada impor. Menurut Eko, kuota impor yang diberikan pemerintah pun bertujuan untuk mengendalikan agar peternak lokal bisa meningkatkan produksi di tengah kebutuhan yang terus meningkat.

“Makanya kami juga melakukan impor sapi bakalan, kita kerja sama dengan peternak rakyat supaya dua atau tiga tahun ke depan, minimal ‘gap’ (celah) sebesar 200 ribu ton itu tidak sepenuhnya dipenuhi impor daging. Tapi kita bisa tarik dari peternak lokal,” katanya.

Di sisi lain, impor daging kerbau asal India juga diklaim sebagai penyeimbang neraca perdagangan dengan negeri Taj Mahal itu.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dan India pada Januari-Juli 2019 mencapai 9,3 miliar dolar AS. Dengan ekspor ke India yang mencapai 6,8 miliar dolar AS sementara impor dari India mencapai 2,6 miliar dolar AS, neraca perdagangan Indonesia terhadap India masih surplus sekitar 4,2 miliar dolar AS.

“Mereka (India) kan beli batubara, kelapa sawit dari kita. Dengan kita membeli produk pangan yang memang kita butuhkan ini (daging kerbau), ini jadi penyeimbang,” kata Eko.

Ketua APEDA Shri Paban Kumar Borthakur mengapresiasi kerja sama antara Indonesia dan India dalam perdagangan daging kerbau.

Ia berharap kuota impor daging kerbau dari Indonesia bisa meningkat di masa mendatang.

Baca juga: Bulog berencana datangkan lagi 30.000 ton daging kerbau India

Baca juga: Daging kerbau banyak diminati warga Putussibau

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua HIPMI: Pengusaha muda naik kelas itu berat, monopoli menghambat

Salah satu persoalannya adalah monopoli di Indonesia itu terlalu tinggi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa beberapa Pekerjaan Rumah (PR) untuk kepengurusan HIPMI untuk periode 2019-2022 di antaranya adalah mencetak pengusaha muda baru, agar terus bertambah.

“Saat ini anggota HIPMI sekitar 42.000, pengusaha kita itu baru mencapai sekitar 3,1 persen dari total penduduk. Jadi bagaimana HIPMI mencetak pengusaha muda bertambah agar tercipta kesejahteraan di masyarakat,” ujar Bahlil Lahadalia di sela Musyawarah Nasional XVI HIPMI di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional yang di atas lima persen tidak cukup merata, karena masih terdapat ketimpangan di beberapa daerah. Pemerataan ekonomi harus terus diperjuangkan untuk meminimalisasi permasalahan sosial.

“Memperjuangkan pemerataan ekonomi itu salah satunya dengan mendorong jumlah pengusaha di daerah,” ucap Bahlil Lahadalia.

Namun yang menjadi masalah adalah, kata Bahlil, sebagian besar anak-anak muda di Indonesia memiliki kecenderungan ingin menjadi pegawai dibandingkan menjadi pengusaha.

“Padahal negara ini butuh banyak pengusaha untuk pemerataan ekonomi,” kata Bahlil Lahadalia.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa HIPMI juga harus mengawal bagaimana menciptakan konglomerat baru. Artinya, HIPMI harus bermitra strategis dengan pemerintah, sehingga tercipta keberpihakan peraturan, di antaranya kemudahan pembiayaan bagi pengusaha yang masih muda.

“Saat ini masih banyak pengusaha-pengusaha muda yang kesulitan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan,” ujar Bahlil Lahadalia.

Menurut dia, pemerintah mempunyai peran besar dalam menciptakan konglomerat di Indonesia, karena pemerintah dapat menciptakan aturan yang mendukung bisnis para pengusaha.

Ia menambahkan HIPMI juga harus dapat mendorong pengusaha muda naik kelas. Saat ini, belum banyak muncul konglomerat baru di Indonesia.

“Pengusaha muda untuk naik kelas itu berat. Salah satu persoalannya adalah monopoli di Indonesia itu terlalu tinggi,” kata Bahlil Lahadalia.

Menurut dia, bisnis dari hulu ke hilir di Indonesia masih dikuasai oleh satu korporasi yang sama, itu membuat pengusaha muda hanya menjadi penonton.

“Harusnya bila di hulu dikelola perusahaan A, maka di hilir dikelola oleh perusahaan B atau yang lain, itu akan menciptakan pemerataan,” ucap Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT Rekadaya Elektrika selesaikan pembangunan PLTU Anggrek 2×25 MW

Gorontalo (ANTARA) – PT Rekadaya Elektrika menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek 2 x 25 MW di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Direktur Utama PT Rekadaya Elektrika, Harjono di Gorontalo, Selasa, mengatakan pembangunan PLTU Anggrek merupakan bagian dari Fast Track Program -1 (FTP-1) yang pengerjaannya diteruskan mulai bulan Mei tahun 2013.

PLTU tersebut diyakini akan menambah daya pasokan menjadi 491 MW sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Gorontalo dan wilayah sekitar.

Baca juga: Satu mesin PLTU Anggrek mulai beroperasi

“Sebuah kehormatan bagi PT Rekadaya Elekrika untuk turut berpartisipasi dalam program kelistrikan Fast Track Program -1 dan dapat menyelesaikan PLTU Anggrek yang dibangun oleh anak-anak bangsa terbaik dari Indonesia agar bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” ucapnya.

Menurutnya, pembangunan PLTU tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan listrik.

Baca juga: Program 35.000 MW, pembangunan PLTU Cirebon II mencapai 61 persen

“Pembangkit listrik ini juga membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo dan meningkatkan cadangan sistem mencapai 95 MW, mendukung peningkatan rasio elektrifikasi serta penambah daya,” jelasnya.

PT Rekadaya Elektrika merupakan anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang didirikan pada tahun 2003 dan telah memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan industri ketenagalistrikan dalam melaksanakan rekayasa, pengadaan dan konstruksi serta komisioning.

Baca juga: PT PP tandatangani kontrak PLTU NTT dan Sulut

“Kami bertekad melayani masyarakat Indonesia di seluruh nusantara dengan memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik serta memenuhi standar yang dapat diterima dunia internasional,” pungkasnya.
 

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bapepti atur perdagangan emas digital, cegah pencucian uang

Pengaturan perdagangan emas digital bertujuan untuk mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal…

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik emas digital di bursa Indonesia.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.

“Pengaturan perdagangan emas digital bertujuan untuk mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, untuk menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti di Jakarta, Selasa.

Dasar hukum penerbitan peraturan tersebut adalah Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan Bappebti, emas yang diperdagangkan pada pasar fisik adalah emas murni dengan kandungan aurum (au) paling rendah 99,9 persen.

Selain itu, memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo, dan berat; dan satuan emas dalam berat, yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram.

Emas tersebut dapat disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan emas yang memiliki persyaratan tertentu.

Sementara, transaksi pasar fisik emas digital yang mendapat persetujuan dari Bappebti terdapat dua mekanisme. Pertama, mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan (matching) transaksi di Bursa Berjangka.

Kedua, mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan (matching) transaksi di perdagangan fisik emas digital yang sarana dan prasarana sistem perdagangannya wajib terhubung langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Adapun syarat untuk menjadi pedagang fisik emas digital yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki sarana dan prasarana memadai untuk menjalankan kegiatan jual beli komoditas, menjadi anggota bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, memiliki perjanjian kerja sama dan mendapat rekomendasi dari bursa berjangka.

Selain itu, memiliki rekening terpisah yang khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan fisik emas digital serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan lainnya.

Baca juga: Rupiah sore loyo, dipicu potensi terus naiknya harga minyak dunia

Baca juga: IHSG ditutup menguat, dipicu kenaikan harga CPO dan ekspektasi The Fed

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga sawit Riau turun dipengaruhi harga jual CPO

Penurunan harga TBS periode ini sangat dipengaruhi oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan

Kota Pekanbaru (ANTARA) – Harga tandan buah segar CPO (sawit) Riau untuk umur 10-20 tahun periode 18-24 September 2019 tercatat sebesar Rp1.411,23 per kilogram atau mengalami penurunan dibandingkan dengan harga seminggu sebelumnya yang tercatat Rp1.490,43 per kilogram.

“Penurunan harga TBS periode ini sangat dipengaruhi oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan sumber data,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Ferry H.C. Erna Putra, di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Ferry, untuk harga jual CPO, dari PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp288,86 per  kilogram, dari PT Sinar Mas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp382 per kilogram, dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp71,82 per kilogram, dari PT Asian Agri Group mengalami penurunan harga Rp237,47 per kilogram dan dari PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan Rp189,38 per kilogram dari harga minggu lalu.

Baca juga: BI harap Riau punya peta jalan hilirisasi produk sawit

Sedangkan untuk harga jual kernel, katanya menyebutkan, dari PT Sinar Mas Group mengalami penurunan Rp186,64 per kilogram, dari PT Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp135 per kilogram, dan dari PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan Rp121,45 per kilogram dari harga minggu lalu.

“Harga TBS penetapan ke 36 bulan September 2019 atau periode 18-24 September 2019 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah penurunan terbesar dialami oleh kelompok umur 10-20 tahun yaitu sebesar Rp79,20 per kilogram atau mencapai 5,31 persen dari harga minggu lalu, sehingga harga TBS periode ini menjadi Rp1.411,23 per kilogram,” katanya.

Ia menyebtukan, faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan harga TBS periode ini adalah masih dipengaruhi penurunan permintaan dari negara importir seperti India dan China.

Pelemahan harga juga disebabkan sentimen pelambatan ekonomi global, yang mengakibatkan permintaan CPO lesu. Hal ini terlihat dari menurunnya ekspor dari negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Harga CPO juga makin tertekan akibat larangan penggunaan CPO dari Eropa yang masih terus terjadi.

Ia menyebutkan, harga TBS CPO Riau umur tiga tahun Rp1.041,45 per kilogram, umur empat tahun Rp1.127,93 per kilogram, umur lima tahun Rp1.232,54 per kilogram umur enam tahun Rp1.262,09 per kilogram, umur tujuh tahun Rp1.311,21 per kilogram, dan umur delapan tahun Rp1.347,35 per kilogram umur sembilan tahun Rp1.378,98 per kilogram.

Berikutnya harga TBS CPO Riau umur 21 tahun Rp1.351,36 per kilogram, umur 22 tahun Rp1.344,58 per kilogram umur 23 tahun Rp1.338,94 per kilogram, umur 24 tahun Rp1.282,45 per kilogram, umur 25 tahun Rp1.251,39 per kilogram, dengan indeks K 85,46 persen, harga CPO Rp6.609,27 per kilogram, harga kernel Rp3.655,76 per kilogram. 

Baca juga: Harga sawit Riau turun Rp74,09 per kilogram
Baca juga: Harga TBS sawit di Riau naik Rp47,95/kg

Pewarta: Frislidia
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Khofifah: Tersambungnya Jakarta-Probolinggo sejarah baru transportasi

Pada kuartal I tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi transportasi Indonesia sebab jalan bebas hambatan tersebut menjanjikan pelayanan distribusi barang dan jasa semakin lancar di Pulau Jawa.

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai tersambungnya Jakarta-Probolinggo melalui jalan tol merupakan sejarah baru bagi transportasi di Indonesia, khususnya untuk Jatim.

“Pada kuartal I tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi transportasi Indonesia sebab jalan bebas hambatan tersebut menjanjikan pelayanan distribusi barang dan jasa semakin lancar di Pulau Jawa,” ujarnya di sela peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019 di Kampus Politeknik Pelayaran Surabaya, Selasa.

Tujuannya, kata dia, pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah yang dilalui jalan tol tersebut, termasuk berdirinya sentra-sentra industri, bisnis, niaga dan permukiman di sekitarnya berdampak terciptanya lapangan kerja baru.

“Bahkan, jalan tol mampu membuka daerah-daerah yang terisolasi sehingga berarti juga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, lanjut dia, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ditargetkan beroperasi seluruhnya pada 2025 dan menjadi menjadi lompatan besar bagi Jawa Timur.

Selain itu, tidak lama lagi juga berdiri bandar udara baru di wilayah Kediri yang akan dibangun awal tahun depan dan ditargetkan selesai akhir 2021.

“Otomatis, keberadaan bandara ini akan memberikan banyak dampak positif bagi daerah di sekitarnya,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan Hari Perhubungan Nasional ini merupakan hari bakti nyata para insan transportasi yang telah bekerja keras mewujudkan konektivitas transportasi di seluruh wilayah Indonesia, serta memberikan pelayanan jasa transportasi yang selamat, aman dan nyaman.

“Transportasi termasuk moda dan infrastruktur yang di dalamnya menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Banyak negara di dunia berlomba membangun dan menyediakan sistem transportasi publik handal, mumpuni, efisien dan terjangkau,” katanya.

Ia berharap, seluruh insan transportasi baik ASN, swasta dan masyarakat bersama-sama guyub rukun bersinergi membangun konektivitas guna mewujudkan transportasi andal dan berkeselamatan tinggi bagi seluruh masyarakat penggunanya.

“Jawa Timur sebagai salah satu daerah penopang perekonomian nasional pun tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan tol, pelabuhan, bandara, rel kereta api dan lainnya,” kata Khofifah.
Baca juga: Pemprov Jatim siapkan kawasan wisata pendukung Bromo
Baca juga: Gubernur Jatim targetkan 361 desa tertinggal dapat dientas pada 2020

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kanada jajaki kerja sama dengan Jember

Pihak kedutaan sudah mencatat harapan dan prioritas Pemkab Jember

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kanada menjajaki kerja sama dengan Jember melalui kunjungan Kepala Bagian Politik dan Urusan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada ke Pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

“Kunjungan kami ke Jember merupakan pertama kalinya. Saya datang untuk mengeksplorasi dan membuat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Kepala Bagian Politik dan Urusan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada di Indonesia Geoffrey Dean di Jember.

Pertemuan Bupati Jember Faida yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Jember dengan pihak Kedutaan Besar Kanada di Indonesia tersebut membahas berbagai program yang dapat dikolaborasikan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Kanada.

“Kami mendengar banyak hal bagus tentang Bupati Faida melalui media dan juga melalui penelitian, sehingga kami datang untuk bisa berdiskusi dan berbicara dengannya,” tuturnya.

Dean mengatakan pertemuan dengan Bupati Faida banyak membicarakan tentang rencana untuk masa depan dan rencana itu dibuat karena ada potensi untuk kolaborasi antara Jember dengan Kanada.

“Kolaborasinya bisa jadi berbeda-beda dan hal itu yang kami mintai persetujuan dalam audiensi kali ini yakni salah satunya tentang pendidikan, namun tentu banyak potensi yang bisa dikolaborasikan,” ujarnya.

Sementara Bupati Jember Faida mengatakan banyak hal yang bisa dikomunikasikan dengan Pemerintah Kanada melalui Kedutaan Kanada yang ada di Indonesia itu, diantaranya Jember berharap Pemerintah Kanada membantu investasi ke Jember.

“Pihak kedutaan sudah mencatat harapan dan prioritas Pemkab Jember dan hal itu termasuk dukungan untuk rencana induk kota karena Kanada adalah salah satu kota modern yang mempunyai transportasi massal yang baik dan pengelolaan sampah yang baik,” katanya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang wisatawan dan pendidikan seperti kesempatan pelajar dari Jember untuk studi di Kanada sebelum pelajar tersebut mengikuti ke jenjang perguruan tinggi.

“Program tersebut mungkin tidak terlalu lama yakni sekitar dua minggu sampai satu bulan, sehingga lebih banyak siswa berksempatan belajar di luar negeri, dan akan memberikan pengalaman yang berharga buat mereka,” ujarnya.

Baca juga: Jember lestarikan budaya lokal melalui “Puger Etnik Karnaval”
Baca juga: Batik Elemwe promosikan budaya Jakarta dalam IndoFest 2019 Kanada

 

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akibat asap, hunian hotel Pekanbaru turun 20 persen

Bisnis hotel bahkan akan semakin anjlok bisa mencapai 40 persen lebih jika kabut asap melanda daerah ini makin panjang dan parah

Kota Pekanbaru (ANTARA) – Ketua Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pekanbaru, Nofrizal menyebutkan tingkat hunian hotel di Kota Pekanbaru mengalami penurunan 20 persen akibat kabut asap melanda daerah itu sejak dua bulan terakhir.

“Asap melanda Kota Pekanbaru dan sekitar cukup parah dan lama, bahkan bisnis hotel bahkan akan semakin anjlok bisa mencapai 40 persen lebih jika kabut asap melanda daerah ini makin panjang dan parah,” kata Nofrizal di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Nofrizal, menurunnya tingkat hunian hotel di Pekanbaru lebih karena maskapai penerbangan menunda jadwal penerbangan, dampaknya banyak tamu yang ingin datang dari luar daerah dan luar Provinsi Riau lebih memilih untuk menunda keberangkatannya.

Baca juga: Presiden Jokowi tegur Pemda Riau tak serius dukung penanganan Karhutla

Ia mengatakan, bagi tamu yang ingin mengunjungi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau lebih memilih untuk menunda keberangkatan mereka untuk menjaga kesehatannya apalagi saat asap makin pekat dan berbahaya bagi kesehatan.

“Kendati demikian memang ada sejumlah warga Kota Pekanbaru yang menginap di hotel untuk menghindari asap, namun itu jumlahnya tidak banyak karena sewa hotel mahal, selain itu mereka justru memilih pergi meninggalkan Kota Pekanbaru menuju Sumbar atau Medan,” katanya.

Ia menekankan, jika kabut asap ini tidak kunjung dituntaskan dan tetap berada pada kondisi yang semakin parah maka dapat diyakini pertumbuhan ekonomi Riau akan terganggu dan sejumlah usaha jelas mengalami penurunan omset.

Nofrizal menyebutkan, sejumlah usaha dagang, jasa, dan industri dan yang mendapat imbas langsung dari aktivitas pengunjung hotel kini mengalami penurunan omset, apalagi hotel.

“Dua pekan terakhir banyak booking hotel di tunda atau malah dibatalkan, padahal sebelumnya banyak yang booking kamar, ruangan rapat, aula dan lainnya, gara-gara kabut asap,” katanya.

Dia yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru itu meminta Pemerintah Provinsi Riau segera menuntaskan bencana kabut asap ulah manusia ini, sebab jika tidak segera dituntaskan berimbas pada anjloknya perekonomian khususnya pada bisnis perhotelan. 

Baca juga: Kapolri bentuk tim awasi jajaran tangani Gakkum Karhutla
Baca juga: Presiden tegur Pemda Riau, Mendagri: Kada harus punya tanggung jawab

 

Pewarta: Frislidia
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Okupansi penumpang di YIA Kulon Progo naik 40 persen pada Agustus

Pada Juli 2019, BIY/YIA melayani 27.585 penumpang, sementara Agustus 2019 tercatat ada 38.646 penumpang. Artinya terjadi peningkatan penumpang sebesar 40 persen.

Kulon Progo (ANTARA) – Okupansi penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta/Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik 40 persen pada Agustus 2019 dibanding Juli, yaitu dari 27.585 orang menjadi 38.646 orang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan bahwa okupansi penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta/Yogyakarta International Airport (BIY/YIA) mencapai 96 ribu orang dari 6 Mei hingga 31 Agustus 2019.

Ia mengatakan saat ini, di BIY/YIA ada 14 jadwal penerbangan setiap hari dengan tujuan ke Jakarta (Cengkareng), Jakarta (Halim), Palangkaraya, Samarinda, Lombok, dan Makassar yang dilayani oleh empat maskapai, yaitu Citilink, Batik Air, Indonesia AirAsia, dan Lion Air.

Pada 25 September 2019, direncanakan ada tambahan enam rute penerbangan lagi di YIA yang dioperasikan oleh Lion Air. Maskapai berlogo singa merah ini akan membuka rute Kualanamu-YIA-Kualanamu, YIA-Tarakan-YIA, YIA-Pontianak-YIA. Sehingga akan ada 20 jadwal penerbangan yang dilayani di YIA.

Baca juga: AP I optimistis YIA beroperasi penuh akhir 2019

“Ke depan, beberapa maskapai juga telah merencanakan membuka beberapa rute baru dari dan menuju YIA, antara lain dari maskapai Citilink, Batik Air, dan Lion Air yang akan membuka tambahan 16 rute lagi, sehingga total akan ada 36 penerbangan yang dilayani di YIA,” kata Faik.

Faik mengatakan penambahan jadwal penerbangan ini seiring dengan pembangunan bandara yang terus mengalami kemajuan. Hingga minggu pertama September 2019, progres pembangunan YIA telah mencapai 82 persen. Pembangunan bandara ini ditargetkan tuntas 100 persen akhir tahun ini dan bisa dioperasikan secara penuh pada awal 2020.

“Nanti, sebagian besar penerbangan yang saat ini dilayani di Bandara Adisutjito akan dipindahkan secara bertahap ke BIY/YIA,” katanya.
 

Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Legislator: Kebijakan cukai jangan sisakan celah untuk dimanfaatkan

Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Ahmad Najib mengharapkan kebijakan cukai pemerintah hendaknya tidak menyisakan celah untuk dimanfaatkan sehingga hasilnya bisa berkeadilan.

“Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan, jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut menanggapi wacana penggabungan sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang yang saat ini masih dikaji oleh pemerintah.

Menurut Najib, penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah.

Data menunjukkan, aturan mengenai penggabungan batasan produksi SKM dan SPM ini sejatinya telah diterapkan pada PMK 146 Tahun 2017 kemudian direvisi menjadi PMK 156 Tahun 2018.

Baca juga: Sri Mulyani beberkan pertimbangan pemerintah naikkan cukai rokok

Sayangnya, dalam aturan yang baru poin penggabungan batasan produksi SKM dan SPM dihapuskan. Hal ini yang kemudian menjadi kegaduhan di industri rokok.

Padahal aturan tersebut sudah mencerminkan azas keadilan yakni pabrikan besar tidak akan berhadapan dengan pabrikan kecil.

“Batasan volume produksi dijadikan acuan besaran cukai sangat mudah untuk diakali, salah satunya dengan sengaja untuk tidak mencapai batasan volume tadi, sehingga bea yang diterapkan akan rendah,” kata Najib.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak menerapkan sebuah kebijakan yang dengan mudah disiasati sehingga tujuan dan target dari kebijakan yang akan diterapkan tidak akan pernah tercapai.

Sebelumnya, hasil penelitian Indef menunjukkan ada ketidaksesuaian tarif cukai rokok yaitu terdapat perusahaan yang tidak ingin mencapai batas produksi SKM atau SPM tiga miliar batang.

Jumlah ini adalah batas minimal produksi agar sebuah perusahaan rokok membayar tarif cukai tertinggi (golongan 1). Dengan begitu, perusahaan besar akan bersaing dengan pabrikan besar dan demikian sebaliknya.

Data Indef sebelumnya, bahkan menunjukkan terdapat pabrikan besar asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas tiga miliar batang agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan dua yang nilainya jauh lebih murah.

Baca juga: Penggabungan SKM dan SPM dinilai tak pengaruhi pabrikan rokok kecil

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut, hal serupa juga terjadi pada SKM.

“Jika perusahaan rokok SKM golongan 2B (tarif cukai rendah) memproduksi satu miliar batang dengan harga jual minimum Rp715 per batang, pendapatan kotornya Rp715 miliar per tahun. Apakah ini termasuk perusahaan kecil?” kata Tauhid.
 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rayakan Hari Perhubungan Nasional, komunitas KTM berbagi rompi

Jakarta (ANTARA) – Pecinta komunitas roda dua yang tergabung dalam KTM Owner Club Indonesia (KOCI) merayakan Hari Perhubungan Nasional dengan berbagi rompi dan stick light kepada para juru parkir. 

“Adventour agenda touring rutin KOCI yang dilaksanakan pada setiap semester bersamaan dengan hari perhubungan nasional,” ungkap Ketua KTM Owners Community Indonesia (KOCI), Alfriandi, beberapa waktu lalu di Garut, Jawa Barat.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Alf ini mengatakan bahwa acara ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi member maupun orang yang berada di sekitar.

KOCI tidak sekadar touring tapi juga mengedukasi warga setempat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas untuk keselamatan berkendara.

“Untuk para member dapat saling mempererat silaturahmi, sedangkan untuk pengguna jalan umum kami berikan edukasi berkendara dengan baik di jalan  dan ketiga untuk khalayak umum sekitar lokasi yang kita kunjungi kami berikan charity dan bekal edukasi keselamatan kepada juru parkir, hansip, karang taruna dan perwakilan tokoh masyarakat setempat,” kata Alf.

Mengingat elemen – elemen ini termasuk bagian dari penyelengara kelancaran aktivitas perhubungan di jalan, maka dari itu KOCI mengharapkan adanya kesadaran tinggi masyarakat dalam keselamatan. berkendara.

Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh juru parkir sangat berisiko tinggi di jalan. Maka dari itu para member sangat menghargai pekerjaan para juru parkir dengan memberikan peralatan seperti pluit, rompi, stick light dan uang pembinaan yang mereka butuhakan selama menjalani perkerjaannya.

“Total terdapat 30 set yang kita bagikan (security 10, jukir 10 dan karang taruna 10),” ungkapnya.

Pada  setiap kegiatannya KOCI selalu berusaha memberikan hal-hal positif kepada khalayak umum. Kali ini KOCI mengharapkan ke depannya masyarakat bisa  memahami pentingnya keselamatan di jalan.

“Harapannya, dalam kegiatan kali ini semua elemen masyarakat dan pendukungnya paham akan keselamatan baik itu di jalan, di tempat parkir maupun di lingkungan tempat tinggal mereka,” tuturnya.

Acara yang di gelar pada 14-15 September 2019 itu diikuti oleh sekitar 40 anggota dari berbagai chapter yang tergabung (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Sumedang dan Depok). 

K​​​​​​​e depannya KOCI akan lebih banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga para member itu sendiri.

Baca juga: KOCI gelar hari jadi yang pertama di Sawarna

Pewarta: KR-CHA
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Ada 309 perlintasan sebidang tersebar di wilayah Daop 4

Bahkan masih ada juga yang tetap nekat melintas meskipun sudah ada tanda peringatan

Semarang (ANTARA) – PT KAI mencatat terdapat 309 perlintasan sebidang kereta api yang tidak berpalang pintu serta tidak dijaga petugas yang tersebar di berbagai wilayah yang berada di wilayah kerja daerah operasional (Daop) 4 Semarang.

“Dari 433 perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai daerah, 309 perlintasan di antaranya tidak resmi,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro, di Semarang, Selasa.

Sementara perlintasan tidak sebidang yang berupa jalan layang dan jalan lintas bawah, kata dia, berada di 29 titik.

Baca juga: Penanganan perlintasan sebidang butuh sinergi PT KAI dan Pemda

PT KAI Daop 4 juga mencatat 55 kecelakaan di perlintasan sebidang yang menyebabkan 44 orang tewas di sepanjang 2019.

Ia menyebut salah satu penyebab utama kecelakaan di perlintasan sebidang tersebut akibat pengendara yang tidak mengindahkan peringatan saat kereta api akan lewat.

“Bahkan masih ada juga yang tetap nekat melintas meskipun sudah ada tanda peringatan,” katanya.

Dari keprihatinan atas hal tersebut, kata dia, PT KAI Daop 4 Semarang menggelar sosialisasi di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Semarang dan sekitarnya selama dua hari.

Bersama dengan kepolisian dan dinas perhubungan, PT KAI menyosialisasikan tentang bahaya menerobos perlintasan saat tanda peringatan sudah dibunyikan.

Melalui sosialisasi ini, kata dia, diharapkan kesadaran masyarakat atas keberadaan perlintasan sebidang akan semakin meningkat.

“Pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak hanya akan berugikan masyarakat, namun juga PT KAI,” katanya.

Baca juga: Pergulatan wewenang dan keamanan di perlintasan kereta api
Baca juga: Pengamat nilai perlintasan sebidang pada prinsipnya bersifat sementara

 

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan kualitas, Kemenperin dorong modernisasi produksi gula aren

Ini terobosan Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, bagaimana hulu dan hilir terpadu

Mataram (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin), memberikan bimbingan teknis bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) permesinan teknologi tepat guna sebagai salah satu upaya mendorong modernisasi produksi gula aren di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin, Endang Suwartini, di Kabupaten Lombok Barat, Selasa mengatakan, industri gula aren merupakan salah satu industri yang pengolahannya masih banyak dilakukan secara tradisional.

Oleh sebab itu, modernisasi melalui mekanisasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hilir gula aren.

“Untuk mendukung itu, mesin/peralatan pengolah gula aren menjadi potensi yang harus mampu dimaksimalkan oleh para IKM permesinan teknologi tepat guna (TTG),” kata Endang, usai membuka kegiatan bimbingan teknis.

Ia mengatakan kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung selama lima hari mulai 17-21 September 2019, diikuti oleh 12 orang peserta yang berasal dari IKM permesinan TTG di Kabupaten Lombok Barat.

Selama berlangsungnya kegiatan, para peserta dibekali materi mengenai pembuatan mesin kristalisator gula semut berbahan baku air pohon nira.

“Melalui kegiatan tersebut diharapkan para peserta mampu memproduksi mesin berkualitas baik, tepat guna, dan terjangkau bagi industri kecil gula aren, baik di Kabupaten Lombok Barat, maupun wilayah lain,” ujar Endang.

Dalam kesempatan tersebut, Endang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, serta Dinas Perindustrian NTB, sehingga kegiatan pembinaan tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Menurut dia, maju dan berkembangnya industri kecil dan menengah dalam negeri tidak terlepas dari peran dan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri (swasta, BUMN, dan IKM), asosiasi/ lembaga terkait serta masyarakat.

Untuk itu, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin selalu berupaya meningkatkan kompetensi industri kecil dan menengah dalam negeri agar dapat tumbuh, berkembang dan berdaya saing.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan menyebutkan potensi gula aren cukup besar yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yakni Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Narmada, dan Lingsar.

Produksi gula aren masih banyak tradisional. Ada sebagian kecil yang menggunakan mesin yang dibeli dari Pulau Jawa.

“Ini terobosan Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, bagaimana hulu dan hilir terpadu. Pelaku IKM permesinan TTG dilatih dan nanti hasil produksinya dimanfaatkan oleh kelompok IKM gula aren sehingga tidak tergantung lagi dengan mesin dari Pulau Jawa,” katanya.

Pewarta: Awaludin
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NTB mulai terapkan pasar lelang komoditas agro sistem daring

Kami berharap dengan sistem online tersebut, pelaku usaha, khususnya petani benar-benar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan kemudahan dalam bertransaksi.

Mataram (ANTARA) – Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat mulai menerapkan pasar lelang komoditas agro menggunakan sistem daring (online) untuk mempermudah para pelaku usaha bertransaksi dan menghemat biaya.

“Kami berharap dengan sistem online tersebut, pelaku usaha, khususnya petani benar-benar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan kemudahan dalam bertransaksi,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Handayani ketika membuka pasar lelang komoditas agro III di Mataram, Selasa.

Dalam pasar lelang sistem online tersebut, kata Selly, para peserta (penjual dan pembeli) melakukan registrasi menggunakan sistem pasar lelang terpadu (SPLT) dan akan memperoleh user name dan pasword (kata kunci) untuk masuk dalam sistem.

Penjual akan memasukkan data komoditas yang akan dijual. Selanjutnya penyelenggara pasar lelang akan melakukan verifikasi atas order jual yang dimasukkan dalam sistem. Apabila disetujui akan ditampilkan dalam sistem.

Pembeli juga akan melakukan penawaran beli melalui sistem, dan pemenang lelang ditentukan dengan penawaran tertinggi pada akhir lelang.

“Dari hasil verifikasi penyelenggara lelang hari ini, alhamdulillah sudah terigestrasi sebanyak 12 orang peserta. Ini baru pertama kali lelang secara online, jadi masih perlu penyempurnaan lagi,” ujar Selly.

Dinas Perdagangan NTB, kata Selly, juga telah melakukan komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat untuk melakukan lelang antar-provinsi secara online.

Saat ini, lanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat juga sedang melakukan pasar lelang sehingga pelaku usaha dari NTB dipersilakan ikut melakukan penawaran beli atas komoditas yang sedang dilelang di Sumatera Barat.

“Jadi, dengan sistem online tersebut, transaksi lelang tidak hanya antara pelaku usaha lokal di NTB. Tapi bisa juga bertransaksi dengan pengusaha luar daerah melalui sistem online tanpa harus datang ke lokasi lelang,” ucap Selly.

Menurut dia, kegiatan pasar lelang komoditas agro telah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang komoditas sejak diluncurkannya program tersebut oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu pada September 2005.

“Hingga 2018, transaksi pasar lelang komoditas agro di NTB mencapai Rp596 miliar. Sementara transaksi hingga pasar lelang kedua pada 2019 baru mencapai Rp3,8 miliar,” katanya.
Baca juga: Bulog bangun pengolahan beras dan penyimpanan jagung moden di NTB

Pewarta: Awaludin
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT KAI gelar sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang

Pada intinya pelintasan kereta sudah ada ketentuannya dalam undang-undang perkeretaapian maupun undang-undang lalu lintas, di mana sudah tercantum apabila ada yang melanggar akan kena tindakan hukum pidana.

Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta bersama dengan aparat kepolisian menggelar sosialisasi tentang keselamatan di perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya di wilayah Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, Selasa.

“Ini adalah tindak lanjut dari hasil focus group discussion kemarin bahwa semua instansi dan pemangku kepentingan sudah berkomitmen, itu adalah bentuk kerja sama dan komitmen kita untuk melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum di perlintasan kereta,” ujar Executive Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta Dadan Rudiansyah di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa pada intinya pelintasan kereta sudah ada ketentuannya dalam undang-undang perkeretaapian maupun undang-undang lalu lintas, di mana sudah tercantum apabila ada yang melanggar akan kena tindakan hukum pidana.

Berdasarkan pantauan Antara di lapangan, terlihat sejumlah petugas penjaga perlintasan kereta dan aparat kepolisian terlihat sibuk mengatur arus lalu lintas di perlintasan sebidang pos JPL 14.

Baca juga: Penanganan perlintasan sebidang butuh sinergi PT KAI dan Pemda

Perlintasan sebidang di Bukit Duri, Manggarai ini merupakan salah satu pelintasan dengan arus lalu lintas kendaraan tersibuk di Jakarta dan setiap menit dilintasi perjalanan kereta.

Aparat kepolisian dan petugas penjaga pelintasan kereta juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada para pengendara, seperti jangan menerobos palang kereta pelintasan hingga mengimbau untuk menggunakan helm.

Selain itu para petugas PT KAI Daop 1 Jakarta juga turut berpartisipasi aktif dengan membentangkan spanduk-spanduk seperti “Stop! Dahulukan Kereta yang Melintas” dan membagi-bagikan stiker tertib lalu lintas kepada para pengendara di kedua sisi lokasi perlintasan sebidang tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut, aparat kepolisian juga melakukan penindakan dan tilang kepada seorang driver ojek online yang kedapatan menerobos palang kereta di perlintasan sebidang tersebut.
Baca juga: PT KAI Daop 1 berharap pemkab cari solusi terkait pelintasan liar

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bikers Brotherhood rayakan ulang tahun ke-13

Jakarta (ANTARA) – Rayakan hari jadi yang ke-31, Bikers Brotherhood 1% MC (BB1%MC) usung tema “Evolution – Still Kickin Rock n Roll” yang akan menjadi momentum perubahan yang lebih solid dan juga berbudaya dari segi kultur bermotor maupun berbangsa.

“Pemilihan tema EVOLUTION dalam acara tersebut akan bercerita banyak tentang perkembangan Bikers Brotherhood 1% MC dalam kurun waktu 31 tahun.”

“Selama 31 tahun, ada perubahan yang menyangkut dengan klub kami termasuk dinamika-dinamika yang terjadi,” ujar El Presidente Bikers Brotherhood 1% MC, Pergi Diar, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa,

Selain mengedepankan perubahan yang lebih baik di usainya yang ke-331 ini, BB1%MC ini juga diharapkan akan membawa semangat yang lebih untuk mengartikan persaudaraan dan juga kebersamaan yang sesungguhnya bagi semua member.

“Bahwa pada usia yang cukup matang, dirasakan adalah hal-hal positif, kesolidan klub semakin baik, persaudaraan yang semakin erat sehingga kami sudah mengetahui antisipasi jika ada masalah menimpa terjadi di kemudian hari,” kata Pergi Diar.

Perayaan hari jadi ini juga ditandai dimulainya kampanye anti plastik dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang banyak berserakkan di jalanan, dan juga sekaligus memberikan kesadaran pentingya untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Di Jakarta kami akan mulai bergerak untuk kampanye anti plastik dan juga bagian dari program yang sangat penting,” tutur EL Pegi.

Kendati demikian, perayaan ini berbeda dengan yang biasanya diadakan, kali ini pihak penyelenggara akan mengambil lokasi di Jakarta yang memiliki sejarah bagi perkembangan Indonesia.

“Banyak orang sudah melupakan eks bandara itu, menurut kami itu adalah emas yang sudah tertutup karat. Jadi, kita ingin lokasi itu terlihat lagi dan semua orang ingat akan lokasi yang penuh sejarah di dunia penerbangan Indonesia,” kata Ketua Penyelenggara, Sam Gesser, di lokasi yang sama.

Menurut Sam, pintu gerbang internasional Indonesia berawal dari Bandara Internasional Kemayoran dan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi.

​​​​Perayaan kali ini BB1%MC akan dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan sebuah cara pandang baru dan menginspirasi bagi klub motor lain bahwa acara motor dapat bersanding dan berevolusi berbarengan dengan kearifan lokal.

Di antaranya dengan menampilkan kesenian “Ujungan dan Rebut Dandang” yang merupakan tradisi Betawi yang sudah hampir punah.

Perayaan yang akan diselenggarakan pada 21-22 September 2019 di eks Bandara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat akan menampilkan berbagai pertunjukan seperti aerobatik, terjun payung, hell’s driver by ISHD, tong setan, fun race, art culture performance, dan lain-lain.

 Baca juga: Rayakan Hari Perhubungan Nasional, komunitas KTM berbagi rompi

​​​​​​​

Pewarta: KR-CHA
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Gapki: Ekspor minyak sawit tumbuh lebih dari 1 juta ton

Produksi minyak sawit Indonesia bulan Juli naik delapan persen dibandingkan produksi Juni

Jakarta (ANTARA) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencatat ekspor minyak sawit mentah (CPO) nasional dan produk turunannya sepanjang Januari-Juli 2019 sebesar 19,76 juta ton, atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,519 juta ton.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyebutkan ekspor bulan Juli tahun 2019 sebesar 2,916 juta ton atau meningkat 15,62 persen dari Juni 2019 sebesar 2,522 juta ton. Kinerja ekspor yang meningkat ini sejalan dengan produksi minyak sawit Nasional yang juga meningkat.

“Produksi minyak sawit Indonesia bulan Juli naik delapan persen dibandingkan produksi Juni,” kata Mukti Sardjono di Jakarta, Selasa.

Peningkatan produksi minyak sawit dipengaruhi karena hari panen pada Juni 2019 berkurang karena momen Lebaran. Dampaknya Tandan Buah Segar (TBS) dipanen pada Juli 2019.

Ada pun pertumbuhan ekspor minyak sawit pada Juli 2019 bersumber dari ekspor CPO yang naik menjadi 678.000 ton dari bulan sebelumnya 445.000 ton, kemudian produk olahan (liquid and solid fractions) yang naik menjadi 1,704 juta ton dari 1,614 juta ton.

Ekspor lauric (PKO crude and processed) juga tercatat meningkat dari 116.000 ton menjadi 129.000 ton pada Juli 2019, ekspor biodiesel bulan Juli 2019 melonjak menjadi 187.000 ton dari bulan sebelumnya 97.000 ton. Namun, ekspor oleokimia Indonesia menurun menjadi 219.000 ton dari sebelumnya 249.000 ton

“Ekspor biodiesel mencapai 187.000 ton dan sekitar 140.000 ton atau 75 persennya diekspor ke China, sementara ekspor oleokimia mengalami penurunan delapan persen dari ekspor bulan Juni,” kata Mukti.

Gapki mencatat harga rata-rata CPO CIF Rotterdam bulan Agustus mencapai 541 dolar AS per metrik ton yang merupakan rata-rata bulanan tertinggi sejak Maret 2019. Namun, harga minyak sawit masih menunjukkan tren yang menurun sejak Januari 2017. Tren menurun yang sudah cukup panjang cukup merisaukan produsen.

Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China juga menyebabkan stok kedelai di AS meningkat. Akibatnya, petani serta pemerintah AS berusaha mencari pasar pengganti. Di sisi lain, produsen minyak sawit tidak mampu menahan produksinya dan harus menjual ke pasar.

Menurut Mukti, terobosan yang akan diambil pemerintah AS untuk mengurangi stok kedelai, keberhasilan China untuk menangani masalah flu babi Afrika, dan melonjaknya harga daging babi, serta implementasi B20 dan B30 di Indonesia, akan sangat menentukan keseimbangan minyak nabati yang pada akhirnya menentukan perubahan harga minyak sawit ke depan.

Baca juga: Harga TBS sawit di Riau naik Rp47,95/kg

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendagri sebut omnibus law tidak akan rugikan pendapatan daerah

Ini mau dikaitkan juga dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah

Jakarta (ANTARA) – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eduard Sigalingging menyebutkan bahwa adanya skema omnibus law yakni pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru tidak akan merugikan dan mengganggu pendapatan daerah.

“Ini mau dikaitkan juga dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Kita jangan melihat bahwa karena dengan membuat target retribusi daerah turun sementara dikaitkan dengan kriteria meningkatkan investasi,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan revisi yang dilakukan pada 74 undang-undang (UU) terkait izin investasi itu justru dilakukan dengan tujuan agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa semakin meningkat.

Hal tersebut terjadi sebab proses perizinan investasi selama ini dianggap menghambat arus masuknya investor ke dalam negeri sehingga revisi tersebut akan berfokus pada cara agar bisa memberikan kemudahan terkait perizinan tanpa mengurangi aturan-aturan persuratan dan persyaratan yang dibutuhkan.

“Iya prosedur mungkin ada mempermudah perizinan,” ujarnya.

Eduard menuturkan para pelaku usaha masih banyak yang terhambat saat akan berinvestasi ke daerah sehingga Omnibus Law ini rencananya akan menghapus sejumlah kewenangan izin di daerah.

“Lembaga itu tetap eksis, kewenangannya juga. Artinya, kewenangan itu dipermudah, ada deregulasi karena selama ini UU sektor, UU pemda begitu mau dieksekusi kadang-kadang pelaku investor berhadapan dengan berbagai aturan tadi yang ada di UU sektor,” katanya.

Menurutnya, adanya skema omnibus law juga akan semakin menghasilkan dampak yang positif dan signifikan untuk daerah karena pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan revisi terhadap Hinderordonnantie (HO).

Ia menjelaskan pemerintah pernah merevisi izin Hinderordonnantie (HO) atau Surat Izin Gangguan dan terbukti mampu meningkatkan investasi lebih cepat. Bahkan berbagai UMKM di daerah bisa tumbuh lebih pesat.

“Contohnya itu masalah izin HO sudah kita cabut sehingga pertumbuhan investasi cepat. Intinya bagaimana mempermudah perizinan tanpa mengurangi persyaratan yang dibutuhkan. Itu kita cabut, jadi UMKM dan investasi lebih cepat tumbuh,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub: hilangkan ego sektoral demi dongkrak investasi di Jateng

Ingat, Jateng merupakan provinsi primadona karena Presiden memberikan amanat agar pertumbuhan ekonomi di Jateng bisa mencapai 7 persen/

Kudus (ANTARA) – Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta untuk bersinergi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan ego sektoral guna untuk mendongkrak investasi di Jateng, kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

“Selama ini sudah banyak pengusaha yang hendak berinvestasi. Akan tetapi, masalah ego sektoral masih saja terjadi,” ujarnya saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Nasional bertema “Membangun Kabupaten/Kota yang Ramah Investasi, Berpijak dari Kabupaten Kudus Membangun Pantura Timur” di Hotel Gripta Kudus, Selasa.

Ia mencontohkan kesulitan akses jalan yang dimungkinkan karena sabotase yang menyangkut persaingan usaha.

Permasalahan-permasalahan seperti itu, kata dia, harus dihilangkan untuk membangun kabupaten/kota yang ramah investasi.

“Ingat, Jateng merupakan provinsi primadona karena Presiden memberikan amanat agar pertumbuhan ekonomi di Jateng bisa mencapai 7 persen,” ujarnya.

Ia mengakui target tersebut merupakan lonjakan tinggi sehingga dituntut bisa lari cepat untuk mewujudkannya.

Tanpa dukungan pemerintahan kabupaten/kota, kata dia, sulit merealisasikan sehingga semua daerah didorong untuk bersinergi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya menarik investor menanamkan modalnya di Jateng.

“Berbagai persoalan industrial dan investasi di Jateng harus bisa diatasi,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri dukung Omnibus Law tingkatkan investasi

Dalam seminar dalam rangka Muskab VI Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti Lestari bekerja sama dengan Universitas Muria Kudus serta Apindo itu, Yasin mengatakan saat ini Jateng merupakan daerah seksi untuk berinvestasi.

Selain dipermudah dalam perizinan serta kondisi wilayah yang cukup kondusif, hampir seluruh daerah di Jateng memiliki potensi sumber daya alam melimpah, dan ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja di berbagai bidang.

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang.

Menurut dia, untuk memikat investor tidak hanya terkait ketersediaan lahan, SDM maupun upah, tetapi yang tidak kalah penting adalah dorongan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bersama-sama memajukan ekonomi.

“Saat ini Jateng tidak lagi bersaing dengan provinsi tetangga melainkan dengan negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, maupun Kamboja,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengatakan di sektor perizinan investasi Pemkab Kudus sudah menerapkan pelayanan satu pintu dan terintegrasi secara elektronik atau layanan yang dapat diunduh secara daring.

Selain itu, kata dia, juga memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong semangat dan mempermudah masyarakat menjalankan bisnisnya.

Pada sisi kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi di Kudus telah disiapkan sejumlah regulasi, di antaranya, Perda nomor 3/2017 tentang Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Umum Penanaman Modal, serta pengajuan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Baca juga: Jateng dorong pemerintah kabupaten/kota permudah penerbitan izin PIRT

“Dalam rancangan peraturan daerah tersebut akan diatur pengurangan beban bagi investor dan kemudahan akses informasi,” ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

70 persen kawasan kumuh di Sleman berhasil ditata

Sejauh ini kesulitan yang sering dihadapi pada penataan kawasan kumuh adalah soal anggaran.

Sleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai pertengahan 2019 berhasil menata atau menertibkan sekitar 70 persen kawasan kumuh perkotaan.

“Sampai dengan saat ini sudah sekitar 70 persen kawasan kumuh yang berhasil teratasi, tinggal 30 persen yang harus dituntaskan,” kata Kepala Seksi Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Muhammad Nurrochmawardi di Sleman, Selasa.

Menurut dia, berdasarkan data 2019, sekitar 70 persen kawasan kumuh sudah teratasi, bahkan sampai akhir tahun sudah ada 45 lokasi yang menjadi target pengentasan kawasan kumuh.

“Target kami 45 lokasi bisa diintervensi hingga 100 persen. Nanti setelah selesai tetap akan kami evaluasi,” katanya.

Ia mengatakan, sejauh ini kesulitan yang sering dihadapi pada penataan kawasan kumuh adalah soal anggaran.

Baca juga: Kawasan kumuh di Surabaya tinggal 43 hektare

“Kawasan kumuh yang diusulkan ke pemerintah rata-rata seluas 15 hektare. Oleh karenanya butuh dana yang cukup besar,” katanya.

Nurrochmawardi mengatakan, masih ada empat kawasan kumuh yang belum tertangani, yakni di Mrican, Desa Caturtunggal, Soropadan, Desa Condongcatur, Jetis, Desa Sinduadi, dan Trini, Desa Trihanggo.

“Kalau yang besar ini kewajiban pusat, daerah sifatnya membantu saja,” katanya.

Ia mengatakan, dana yang dikucurkan Pemkab Sleman untuk mengentaskan kawasan kumuh mencapai Rp45 miliar. Belum lagi alokasi dana dari provinsi dan pemerintah pusat.

“Namun masih belum bisa mempercepat pengentasan kawasan kumuh,” katanya.

Dalam upaya untuk mengurangi kawasan kumuh, pihaknya juga dihadapkan pada kondisi kawasan rawan kumuh, yaitu di kawasan sepanjang bantaran sungai.

“Untuk itu kami lebih pada pencegahan. Memang untuk kawasan kumuh, solusinya ya pencegahan itu,” katanya.

Baca juga: Membangun semangat menata kawasan kumuh dari Karangwaru Yogyakarta

Ia mengatakan, penataan kawasan kumuh bukan hanya terkait fisik. Melainkan juga perilaku masyarakat. Karena setelah proses fisik selesai, perawatan sepenuhnya diserahkan ke masyarakat.

“Kami memimpikan kawasan kumuh itu tidak hanya sebatas penataan fisik namun juga pembangunan manusianya,” katanya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tri Rahayu mengatakan sejauh ini pemerintah pusat telah mengucurkan dana untuk Sleman. Bahkan sebelum adanya SK Bupati tentang kawasan kumuh pihaknya sudah melakukan penanganan.

“Sudah ada lebih Rp20 miliar yang kami kucurkan untuk Sleman,” katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Banjarnegara tingkatkan infrastruktur jalan menuju Dieng

Kami terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju dataran tinggi Dieng via Pagentan

Banjarnegara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, terus mengintensifkan pembangunan infrastruktur menuju dataran tinggi Dieng guna mendukung sektor pariwisata di kawasan tersebut.

“Kami terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju dataran tinggi Dieng via Pagentan,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Banjarnegara, Selasa.

Bupati berharap peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata tersebut dapat makin meningkatkan jumlah wisatawan ke wilayah setempat.

“Sebelumnya kami juga sudah membangun jalan menuju Dieng via Karangkobar – Wanayasa – Batur dan Karangkobar – Pejawaran – Batur. Pada saat ini kami tengah memprioritaskan pembangunan jalan menuju Dieng via Pagentan,” katanya.

Dengan infrastruktur jalan yang mendukung, kata bupati, maka akan meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke kawasan Dieng.

“Jalan yang halus dan mulus bisa menyingkat jarak menuju Dieng ini tentu juga menambah keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan,” katanya.

Bupati menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya memajukan sektor pariwisata salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas ke lokasi wisata.

“Saat ini kami juga tengah meningkatkan akses jalan menuju destinasi wisata Serulingmas Zoo. Salah satu ruas jalan yang sedang kami bangun adalah Jalan Raya Selamanik yang menuju salah satu destinasi wisata kebanggaan Banjarnegara, Serulingmas Zoo,” katanya.

Pihaknya, kata dia, tengah melakukan pelebaran dan pengaspalan jalan menuju objek wisata Serunglingmas tersebut.

“Saat ini pengerjaannya mencapai sekitar 70 persen. Saya selalu memantau pengerjaan jalan ini. Saya ingin pengerjaannya maksimal, harus sesuai target, karena jalan ini sangat penting, dan menuju obyek wisata Serulingmas,” katanya.

Menurut bupati, Pemkab Banjarnegara sedang mengejar prioritas pembangunan jalan yang ditargetkan selesai di tahun 2020.

“Sehingga di tahun 2021 bisa kembali memprioritaskan ekonomi rakyat termasuk di dalamnya pariwisata,” katanya.

Baca juga: Lima surga wisata Indonesia yang patut dikunjungi
Baca juga: Dieng Culture Festival 2019 bakal tampilkan dua acara baru

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Babel akan buka penerbangan baru ke sejumlah kota besar

Pada tahun depan akan dibuka penerbangan ke Denpasar, Surabaya, dan kota besar lainnya.

Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengatakan bahwa pada 2020 akan ada penambahan rute penerbangan baru dari Babel ke sejumlah kota besar di Indonesia sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan transportasi udara yang aman, nyaman, dan terjangkau.

“Pada tahun depan akan dibuka penerbangan ke Denpasar, Surabaya, dan kota besar lainnya,” kata Erzaldi Rosman Djohan usai kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019 di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan agar pelayanan di bidang transportasi laut, udara dan darat ditingkatkan guna mewujudkan transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di seluruh Indonesia.

“Pada momentum Hari Perhubungan Nasional tahun ini, kami juga mendorong Damri untuk melayani transportasi dari Bangka Belitung ke Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, sektor perhubungan memiliki peran amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

“Dengan penerbangan baru ini tentu akan memudahkan masyarakat ke kota-kota besar di Indonesia. Mereka tidak lagi harus transit yang membutuhkan biaya cukup besar,” katanya.

Selain itu, penambahan rute penerbangan ini juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan investor ke Bangka Belitung.

Oleh karena itu, egenap sumber daya manusia (SDM) perhubungan dituntut untuk memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

“Kami berharap peringatan Harhubnas ini dapat menjadi wahana untuk meningkatkan prestasi, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan segenap insan perhubungan di manapun berada. Semoga semangat Harhubnas ini dapat meningkatkan semangat kerja bagi pembangunan transportasi di seluruh pelosok tanah air,” katanya.
Baca juga: Babel tetapkan tiga lokasi pembangunan planetarium eduwisata

Pewarta: Aprionis
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin sebut hilirisasi kakao jadi prioritas pengembangan

Sektor ini juga banyak melibatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat produk-produk kakao olahan mayoritas atau sebanyak 85 persen dari total produksi dan diekspor mencapai 328.329 ton dengan menyumbang devisa hingga 1,13 miliar dolar AS, sedangkan sisanya yang dipasarkan di dalam negeri sebesar 58.341 ton pada 2018.

Pemerintah telah menetapkan industri pengolahan kakao sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.

“Apalagi industri pengolahan kakao juga merupakan bagian dari industri makanan dan minuman yang menjadi andalan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Sektor ini juga banyak melibatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menperin menegaskan pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao nasional diarahkan untuk menghasilkan bubuk cokelat atau kakao, lemak cokelat atau kakao, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen, pangan fungsional berbasis kakao, serta kosmetik dan farmasi.

Saat ini Indonesia merupakan negara pengolah produk kakao olahan ke-3 dunia setelah Belanda dan Pantai Gading.

Industri pengolahan kakao nasional telah menghasilkan produk cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder.

“Sebagai salah satu negara produsen biji kakao, Indonesia telah mempunyai 20 perusahaan industri pengolahan kakao. Kami terus mendorong peningkatan utilisasinya, seiring juga memacu produktivitas biji kakao di dalam negeri untuk menjaga pasokan bahan bakunya,” kata Menperin.

Menurut data International Cocoa Organization (ICCO), Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai produsen biji kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Nigeria, dan Kamerun dengan volume produksi mencapai 220.000 ton sepanjang tahun 2018.

“Untuk mengembangkan industri pengolahan kakao dan meningkatkan nilai tambahnya, pemerintah mendorong pengembangan industri hilir kakao yaitu makanan berbasis kakao dan cokelat,” tuturnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong promosi produk olahan kakao dan cokelat Indonesia guna meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Lebih lanjut, industri pengolahan kakao dinilai masih bakal terus tumbuh dan berkembang, karena produknya telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini.

“Contohnya seperti kopi, bisa juga didorong kafe khusus cokelat. Oleh karena itu harus terus kita dorong sektornya. Sebab, Indonesia punya potensi yang sangat besar,” ungkap Menperin.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendagri dukung Omnibus Law tingkatkan investasi

Kita pada dasarnya mendukung sepanjang itu untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan transparan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung adanya usaha pemerintah dalam memperbaiki proses perizinan investasi yang menghambat investor masuk ke Indonesia dengan merevisi sejumlah pasal terkait perizinan dalam peraturan setara Undang-Undang (UU) dan menerbitkan omnibus law.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eduard Sigalingging mengatakan bahwa dengan adanya omnibus law tersebut diharapkan nilai investasi dapat lebih tinggi.

“Kita pada dasarnya mendukung sepanjang itu untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan transparan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Baca juga: UU Ketenagakerjaan hambat investor asing masuk ke Indonesia

Eduard menyebutkan akan ada 74 Undang-Undang (UU) terkait izin investasi yang akan direvisi dan dijadikan satu UU untuk memudahkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong investasi.

Ia menuturkan revisi tersebut akan berfokus pada cara agar bisa memberikan kemudahan terkait perizinan tanpa mengurangi aturan-aturan persuratan dan persyaratan yang dibutuhkan.

“Iya prosedur mungkin ada mempermudah perizinan,” ujarnya.

Eduard optimis bahwa revisi UU tersebut akan menghasilkan dampak yang positif dan signifikan karena menurutnya pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan revisi terhadap Hinderordonnantie (HO).

Ia menjelaskan pemerintah pernah merevisi izin Hinderordonnantie (HO) atau Surat Izin Gangguan dan terbukti mampu meningkatkan investasi lebih cepat dan menumbuhkan UMKM.

“Contohnya itu masalah izin HO sudah kita cabut sehingga pertumbuhan investasi cepat. Intinya bagaimana mempermudah perizinan tanpa mengurangi persyaratan yang dibutuhkan. Itu kita cabut, jadi UMKM dan investasi lebih cepat tumbuh,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mengajukan revisi atas 74 undang-undang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan skema omnibus law yakni pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.

Baca juga: Apindo: Revisi UU Ketenagakerjaan dukung iklim investasi
Baca juga: Hipmi: revisi UU Pajak berpotensi ganggu investasi

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019