Pengamat: tiga isu pertanian harus dikritisi dalam debat

Tentunya soal impor karena sudah disinggung sejak debat pertama. Lalu terkait kesejahteraan petani dan ketiga tentang aspek ketahanan pangan

Jakarta, 13/2 (Antara) – Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebutkan ada tiga isu besar terkait pembangunan pertanian yang harus dikritisi dalam debat, yakni impor pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan.

“Tentunya soal impor karena sudah disinggung sejak debat pertama. Lalu terkait kesejahteraan petani dan ketiga tentang aspek ketahanan pangan,” kata Andreas saat ditemui usai diskusi di Jakarta, Rabu.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sulit menghentikan impor karena total ada 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan yang masih harus didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa total impor 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan 7 komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

Menurut dia, presiden terpilih periode 2019-2024 nantinya akan mengalami permasalahan dasar yang sama, yakni tantangan jebakan impor (impor trap).

“Kebijakan ke depan harus betul-betul dicermati dan diteliti karena kita sudah masuk ke ‘impor trap’ itu. Ketika ada komoditas yang coba kita turunkan, pasti komoditas lain bergejolak,” kata Andreas.

Kesejahteraan petani menjadi aspek pembangunan pertanian yang berpotensi disinggung dalam debat. Hal itu karena kesejahteraan petani menjadi salah satu kunci dari produksi pangan berkelanjutan.

Menurut dia, cara meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui pemberian subsidi langsung dengan bantuan tunai. Selama empat tahun terakhir, pemerintah menganggarkan Rp408 triliun untuk subsidi pertanian dan pangan dalam bentuk pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pemberian bantuan beras sejahtera (Rastra). Namun demikian, banyak petani yang tidak secara langsung menerima bantuan tersebut.

“Kami pernah melakukan kajian, sekitar 50 persen benih bantuan pemerintah tidak digunakan petani. Banyak faktornya, karena kualitas tidak sesuai, tidak tepat waktu, sehingga akhirnya kita ‘loss’ 50 persen,” kata dia.

Andreas menambahkan bahwa prestasi ketahanan pangan Indonesia menjadi prestasi yang mungkin diunggulkan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut data Global Food Security Index, ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 65 dari 113 negara, atau naik signifikan dari posisi ke-73 pada 2014.

Calon presiden diharapkan dapat menunjukkan visi misinya dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang dinilai dari tiga aspek, yakni affordability (kemampuan masyarakat membeli pangan), availability (ketersediaan komoditas pangan) dan quality and safety (mutu dan keamanan pangan).

Baca juga: Kementan ungkap tiga faktor kendalikan inflasi pangan

 
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019