Apindo: Presiden Jokowi minta pengusaha bangun hotel di Mandalika

Sekarang memang ujungnya kembali lagi, menarik tidak? Ramai tidak yang datang?

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pengusaha properti ikut membantu membangun hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

“Intinya Presiden meminta kami untuk membantu di Mandalka, untuk hotel. Jadi di sana itu hotel kurang, baru tiga  (hotel) yang ada,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di lingkungan Istana Presiden, Jakarta, Selasa.

Hariyadi bertemu Presiden Jokowi bersama sejumlah pengusaha properti lain seperti pendiri dan pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir, pemilik CT Corp, Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistyo, CEO Sinarmas Land Ltd Muktar Widjaja, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo, pemilik grup Djarum Robert Budi Hartono, pendiri dan pimpinan Rajawali Corpora Peter Sondakh, pemilik dan pendiri Grup Mulia Eka Tjandranegara, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer dan sejumlah pengusaha lainnya.

Pada Mei 2019 lalu Presiden Jokowi menyampaikan rencana pembangunan sirkuit MotoGP yang akan dilangsungkan pada 2021. Sirkuit itu sendiri ditargetkan dapat selesai pada 2020.

“Nah ini, dengan adanya rencana MotoGP dan juga F1. Saya juga baru dengar itu ternyata Pak Jokowi ada pembicaaan kalau tidak salah di Osaka, dengan siapa itu, pemegang haknya F1 bahwa akan menghadirkan F1 juga di sana (Mandalika), tapi karena kekurangan hotel, mereka minta kita-kita pengusaha ini investasi hotel dan properti,” kata Hariyadi.

Namun Hariyadi mengaku sejumlah hambatan untuk mengembangkan Lombok antara lain terkait dengan budaya maupun fasilitas pariwisata lainnya.

“Harus ada atraksinya, nanti ada MotoGP, F1, saya pikir bagus. Kami pemain pariwisata berpikir untuk menarik wisatawan ke sana, jadi memang harus didorong, ‘kan sekarang bandara sudah dibangun di sana,” ujar Hariyadi.

Periode untuk membangun selama dua tahun dari 2019-2021 menurut Hariyadi cukup asalkan dikemas dengan menarik.

InsyaAllah sih cukup. Sekarang memang ujungnya kembali lagi, menarik tidak? Ramai tidak yang datang? Hal itu juga yang selama ini kami sebagai pemain di properti berpikir, kira-kira Mandalika ini masuk tidak ya,” tambah Hariyadi.

Hal lain yang perlu dipikirkan misalnya mengenai branding pariwisata di NTB yang sebelumnya disebut sebagai wisata syariah dan wisata halal.

“Wah itu membatasi, pilihan terhadap restoran halal, hotel halal atau moslem friendly itu pasti ada, tapi tidak di- branding seperti itu jangan sampai kita membatasi potensi yang ada,” ungkap Hariyadi.

Ia mengusulkan perlu ada target pengunjung yang perlu dipikirkan dalam jangka panjang.

“Contohnya, kita menyasar ke resort, kalangan pensiunan, kan orang retirement dari Jepang, umur 70-an tahun kan masih produktif sekali, seperti itu mungkin bisa digarap untuk menjaga okupansi lebih baik dan punya daya tarik yang lebih besar karena senior citizen itu pasti ditengokin sama anak cucunya,” jelas Hariyadi.

  Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo berbicara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (25/6). (Desca Lidya Natalia)

Sedangkan pemilik MNC Group Hary Tanosoedibjo menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan turis asing. Pembangunan kawasan Mandalika, kata dia, ditargetkan dapat meningkatkan turis asing.

“Kalau kami bisa ikut berpartisipasi membangun kawasan wisata tentunya kami akan dapat mendatangkan devisa bagi negara, khususnya di Mandalika akan dibangun untuk MotoGP, perlu ada investasi hotel, bentuknya masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan BUMN ITDC, selaku BUMN yang khusus mengembangkan kawasan di Bali dan di Mandalika,” kata Hary Tanoe.

MNC sendiri, kata dia, sudah berinvestasi pariwisata di kawasan wisata di Bali. “Kami di sudah ada Bali, The Westin itu di bawah MNC group di Nusa Dua, lagi dibangun kawasan Tabanan, Tanah Lot itu Trump Development, kerja sama dengan Trump Organization ada hotel, golf, vila, kami kembangkan di Lido (Jawa Barat),” ungkap Hary.
 

APINDO sarankan diskon 50 persen pph industri padat karya

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga berburu barang diskon di Giant Mampang

pengunjung harus menunggu kurang lebih sekitar 50 menit untuk mencapai meja kasir dan membayar barang yang telah dipilihnya.

Jakarta (ANTARA) – Antrean panjang pengunjung  terjadi di gerai Giant Ekspress Mampang, Jakarta Selatan, untuk berbelanja demi mendapatkan potongan harga yang cukup besar seiring dengan rencana penutupan gerai milik PT Hero Supermarket Tbk tersebut.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Selasa, hanya tersedia empat kasir untuk melayani seluruh pengunjung yang ingin melakukan pembayaran.

Akibatnya, pengunjung harus menunggu kurang lebih sekitar 50 menit untuk mencapai meja kasir dan membayar barang yang telah dipilihnya.

Tidak jarang ada pengunjung yang menyerah dan meninggalkan belanjaannya akibat antrean panjang ini.

Salah satunya Hani seorang pengunjung yang mampir di sela waktu istirahatnya bekerja.

“Iya ga jadi belanjanya, lama banget ngantrinya. Tidak jadi aja deh mumpung belum setengah antrean,” kata Hani.

Pengunjung lainnya, Hadi mengaku rela menunggu karena sudah terlanjur mengambil banyak barang untuk potongan harga.

“Ditunggu aja, kasihan juga saya sudah ambil banyak masa tidak jadi transaksi,” kata Hadi yang sudah datang sejak pukul 10.00 WIB.

Ada juga pengunjung yang rela antre untuk mendapat potongan harga karena sudah merencanakan berbelanja setelah mengetahui info penutupan Gerai Giant Ekspres Mampang seperti Mona.

“Sudah biasa menunggu, namanya juga untuk potongan harga. Lumayan untuk alat-alat kebersihan diskonnya 20 persen,” kata Mona yang merupakan ibu rumah tangga.

Giant Ekspres Mampang merupakan satu dari enam gerai ritel yang ditutup oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO).

Hingga saat ini diskon yang diberikan tersedia mulai dari 5 persen hingga 30 persen.

Diskon semakin besar mencapai 50 persen akan diberikan kepada konsumen saat-saat mendekati hari penutupan gerai yaitu pada 28 Juli 2019.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

47 bidang tanah di Seksi 4 Tol Banda Aceh-Sigli belum dikerjakan

Ke-47 bidang tanah tersebut terletak di tiga kecamatan, seperti Indrapuri delapan bidang tanah wakaf dan empat bidang tanah kas desa. Lalu di Montasik ada dua bidang, dan kita sudah mohon konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jantho, tetapi belum ada jawab

Banda Aceh (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui ada 47 bidang tanah di Seksi 4 dari Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 14 kilometer dari total 74 km pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli yang hingga kini belum dikerjakan.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Selasa, mengatakan kondisi itu terjadi akibat belum dibebaskan lahan milik masyarakat yang sebagian besar berstatus sengketa di pengadilan.

“Ke-47 bidang tanah tersebut terletak di tiga kecamatan, seperti Indrapuri delapan bidang tanah wakaf dan empat bidang tanah kas desa. Lalu di Montasik ada dua bidang, dan kita sudah mohon konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jantho, tetapi belum ada jawaban dari ketua hakim,” katanya.

“Terakhir di Blang Bintang sekitar 33 bidang tanah belum bisa dikerjakan, di antaranya 16 bidang menunggu putusan Mahkamah Agung atau kasasi, 16 bidang sedang menunggu izin dari ketua hakim di PN (Pengadilan Negeri) Jantho untuk kita titip uang, dan satu bidang tanah lagi milik Paskhas TNI AU,” jelasnya.

Ia mengatakan secara umum pemilik lahan di tiga kecamatan di Aceh Besar menolak dan belum mau menerima pembayaran dengan alasan penetapan harga tanah miliknya yang dibuat Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) terlalu kecil.

Khusus lahan yang telah terbebas di Seksi 4 ini dari total enam seksi pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli, dan merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 12,68 km dari total panjang 14,71 km.

Data terakhir PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan pembayaran ganti rugi ke masyarakat senilai Rp168,2 miliar bagi 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang memakai lahan seluas 856 hektare dan lebar 80 meter untuk terealisasi pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.

“Kalau sudah ada izin, maka kami sudah bisa bekerja. Tinggal itu saja sebenarnya. Yang lain sudah pada bayar semua, udah pada kerja lah,” ucap Alfisyah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pekerjaan konstruksi proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74,82 km ini dapat berjalan secepat pembebasan lahan.

“Progresnya menurut saya progresif terbilang cukup cepat. Pembangunannya baru dimulai sekitar tiga bulan lalu, saat ini sudah bisa land clearing,” katanya.

Ia mengaku hingga kini progres pembebasan lahan sudah mencapai 29,18 persen atau sepanjang 21,83 kilometer dari total panjang tol yang direncanakan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo di pertengahan Desember tahun 2018, telah meresmikan pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.

“Melihat lahan yang dibebaskan merupakan tanah warga, saya kira progresnya sangat cepat sekali,” kata Basuki.

Baca juga: Seksi 4 Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Terus Dikebut

Baca juga: Seksi 3 Tol Banda Aceh-Sigli masuki tahap pembersihan

Baca juga: PUPR targetkan seksi 4 Tol Banda Aceh-Sigli Selesai Tahun Ini

Seksi 4 Tol Aceh dalam pekerjaan

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelaku UMKM didorong kelola data untuk strategi bisnis

“Pelaku UMKM harus familiar dengan data, mereka harus melek data. Sekarang banyak aplikasi yang memudahkan mereka dan mereka harus jeli mana aplikasi yang bisa mendorong mereka maju

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengelola data untuk dijadikan rancangan strategi bisnis yang dapat meningkatkan performa penjualan.

“Pelaku UMKM harus familiar dengan data, mereka harus melek data. Sekarang banyak aplikasi yang memudahkan mereka dan mereka harus jeli mana aplikasi yang bisa mendorong mereka maju,” kata Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM dalam acara forum interaktif menyambut Hari UMKM Internasional di Auditorium Gedung Kemenkop dan UKM di Jakarta, Selasa.

Forum interaktif bertajuk “Kelola Data dan Analisis Penjualan & Rancang Strategi Lebih Cekatan” itu berkolaborasi dengan Moka, start up penyedia sistem kasir digital Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM binaan Kemenkop dan UKM.

VP Brand & Marketing Moka, Bayu Ramadhan mengatakan pelaku UMKM di Indonesia masih sedikit yang mengadopsi teknologi terutama dalam hal pengelolaan data untuk kepentingan pengembangan bisnis.

Menurut dia, jumlahnya hanya sekitar 16 persen dari total 64 juta pelaku UMKM yang terdata oleh Kemenkop dan UKM telah melek digital.

“Padahal pemanfaatan teknologi dapat menghasilkan banyak data yang merupakan aset berharga untuk diolah menjadi wawasan baru,” ujar Bayu.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Rifqi Rianputra selaku Direktur Pigeonhole Coffee yang merupakan salah satu pelaku usaha yang sukses menjalankan bisnisnya melalui pemanfaatan data dan teknologi.

“Data itu kita perlu untuk bisa mengambil tindakan, seperti kapan untuk mengeluarkan promo yang tepat agar jangan sampai promo itu justru merugikan,” imbuhnya.

Baca juga: Legislator inginkan bisnis UMKM dimudahkan akses teknologi digital

Baca juga: Menkominfo: UMKM masa depan ekonomi digital

Baca juga: Ekonom: teknologi digital dan internet dorong pertumbuhan UMKM

Pemerintah Kampanyekan Minum Jamu

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Kyai Langgeng buka wahana baru “Jurang Koco Gunung Mujil”

Pengunjung bisa leluasa menikmati sensasi naik ke jembatan ini, bisa foto-foto dengan latar pemandangan alam Kampung Gemulung dan Gunung Sumbing yang indah

Magelang (ANTARA) – Pengelola objek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang menambah wahana baru berupa jembatan kaca di atas Sungai Progo yang diberi nama “Jurang Koco Gunung Mujil” untuk memperkuat daya tarik kunjungan wisatawan.

“Pengunjung bisa leluasa menikmati sensasi naik ke jembatan ini, bisa foto-foto dengan latar pemandangan alam Kampung Gemulung dan Gunung Sumbing yang indah,” kata Direktur Utama Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang Edy Susanto di Magelang, Selasa.

Pembukaan wahana baru itu, katanya, sebagai inovasi pengelola tempat wisata unggulan kota itu untuk memanjakan wisatawan.

Wahana itu dibangun di bibir jurang di atas Sungai Progo yang masuk area Taman Kyai Langgeng. Tinggi jembatan sekitar 30 meter di atas sungai. Dari jembatan kaca yang tebal dan transparan itu, pengunjung bisa menikmati pemandangan aliran sungai yang menjadi pembatas wilayah Kota dan Kabupaten Magelang tersebut.

Jika cuaca cukup cerah seperti beberapa waktu terakhir ini, kata dia dalam keterangan tertulis Humas Pemkot Magelang, wisatawan bisa menikmati pemandangan Gunung Sumbing.

Ia mengatakan jembatan kaca dengan bahan diimpor dari China dan teknisinya juga didatangkan dari “Negeri Tirai Bambu” itu, juga dilengkapi dengan efek diginal, berupa visual dan suara, yang menjadikan seolah-olah lantai kacanya retak jika diinjak.

Wisatawan Taman Kyai Langgeng yang ingin menikmati sensasi jembatan kaca itu, membayar tiket Rp20.000 per orang. Mereka juga wajib memakai alas kaki yang khusus dan telah disediakan pihak pengelola.

Ia mengingatkan pengunjung yang ingin ke jembatan itu tidak boleh memiliki riwayat sakit jantung dan fobia ketinggian.

Pada tahun ini, pengelola Taman Kyai Langgeng menambah beberapa wahana wisata baru lainnya, seperti Kiddi Town, yaitu area bermain khusus anak-anak (playground) dan Ufo Car.

Sejumlah wahana yang sudah ada sebelumnya, seperti Sinema 6 Dimensi, Bianglala, Becak Air, Bom-Bom Car, Sepur Mini, Kereta Air, Becak Mini dan Komidi Putar.

Di areal Taman Kyai Langgeng juga terdapat sekitar 130 spesies tanaman dan tanaman langka, seperti mentaok, lerak, apel bludru, sawo ijo, keben dan mojo.

Baca juga: Festival Lima Gunung 2019 siap diikuti lebih 70 kelompok kesenian

Baca juga: Ratusan pelajar bersihkan Candi Borobudur memperingati Hari Purbakala

Baca juga: Untuk pelestarian, Gunung Tidar ditanami ratusan pohon buah

Panglima TNI: Jangan Adu Domba TNI Dan Polri

Pewarta: M. Hari Atmoko
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina antisipasi layanan BBM Ramadhan-Idul Fitri 2020

tahun 2020, jalan tol dari Probolinggo akan tersambung sampai Banyuwangi. Sementara di jalur Trans Sumatra, jalan tol Bakauheni akan tersambung sampai Palembang

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi layanan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan pemudik pada masa Ramadhan-Idul Fitri 2020.

SVP Marketing Retail & Sales PT Pertamina (Persero) Jumali memaparkan seiring dengan berakhirnya masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pertamina Siaga, perseroan mengevaluasi sejumlah temuan yang menjadi catatan untuk dipersiapkan pada tahun depan.

“Tantangannya adalah jalan tol nanti akan semakin panjang sehingga pemudik akan semakin antusias lewat tol. Kita harus menyiapkan titik layanan lebih banyak, dengan volume lebih banyak juga,” kata Jumali dalam acara Apresiasi Satgas Pertamina Marketing Operation Region III di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2020, jalan tol dari Probolinggo akan tersambung sampai Banyuwangi. Sementara di jalur Trans Sumatra, jalan tol Bakauheni akan tersambung sampai Palembang.

Pada arus mudik dan balik tahun ini, Pertamina menyiapkan 54 SPBU dari Merak sampai Pasuruan, terdiri dari 44 SPBU eksisting dan 10 SPBU yang baru dibangun tahun ini.

Sementara itu, untuk persiapan layanan BBM di Trans Sumatra ruas Bakauheni-Palembang, Pertamina akan menyediakan empat SPBU permanen tipe A dan satu SPBU sementara tipe B.

“Saat ini ada empat SPBU temporer yang nanti sebelum Satgas 2020 harus sudah selesai menjadi SPBU permanen. Kami juga akan tambah SPBU yang sifatnya tidak akan dijadikan permanen, tapi temporer,” kata Jumali.

Untuk penambahan SPBU dengan tersambungnya jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, Pertamina akan mengaku akan memantau terlebih dahulu perkembangan pembangunan untuk melihat kebutuhan SPBU yang akan dibangun.

“Kami akan lihat perkembangan dari pihak Pemerintah untuk pembangunannya sampai ke sana, tapi poinnya kami siap menyediakan layanan BBM baik itu temporer maupun permanen,” katanya.

Baca juga: Pertamina siaga kebutuhan BBM selama Ramadhan
Baca juga: Untuk Ramadhan-Lebaran, Pertamina tambah stok BBM 15 persen
Baca juga: Pertamina jamin pasokan BBM di tol Trans Jawa selama Ramadhan-Lebaran

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Grup Mayapada akan bangun hotel di kawasan Mandalika

Amanat ya harus dilaksanakan, mau mendirikan hotel dalam waktu dekat sama misalnya mess, tempat untuk ‘conference’, karena di Mandalika itu akan diadakan (Moto) GP

Jakarta (ANTARA) – Pendiri Grup Mayapada Dato Sri Tahir menyatakan, pihaknya berminat untuk membangun hotel di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

“Amanat ya harus dilaksanakan, mau mendirikan hotel dalam waktu dekat sama misalnya mess, tempat untuk ‘conference’, karena di Mandalika itu akan diadakan (Moto) GP,” kata Dato Sri Tahir di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Tahir bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pembangunan 10 kawasan wisata baru termasuk Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selain Tahir, hadir juga pemilik CT Corp, Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistyo, CEO Sinarmas Land Ltd Muktar Widjaja, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo. 

Selain itu pemilik Grup Djarum Robert Budi Hartono, pendiri dan pimpinan Rajawali Corpora Peter Sondakh, pemilik dan pendiri Grup Mulia Eka Tjandranegara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer dan sejumlah pengusaha lainnya.

Pada Mei 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pembangunan sirkuit MotoGP yang akan dilangsungkan pada 2021. Sirkuit itu sendiri ditargetkan dapat selesai pada 2020.

“Tapi tadi saya ingatkan kepada dirutnya (ITDC), bahwa F1 itu di seluruh dunia rugi loh, sampai akhir menjadi beban pemerintah, swasta tidak semampu itu,” ungkap Tahir.

Menurut Tahir, Presiden meminta agar para pengusaha hotel yang hadir dapat membuka hotel di sepuluh lokasi baru, khususnya NTB.

“Karena NTB sudah dipersiapkan infrastrukturnya, ‘airport’ akan diperbesar. Jadi Bapak Presiden meminta supaya partisipasi dari pengusaha hotel, untuk segera membuka hotelnya supaya ramai,” tambah Tahir.

Selain NTB, sejumlah daerah wisata baru yang akan dikembangkan adalah Danau Toba Sumatera Utara, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan Candi Borobudur.

“Saya pikir bukan GP-nya yang menarik, tapi ‘tourism’-nya yang menarik, jangan hanya Moto GP-nya. Moto GP kan setahun sekali ya sisanya, 355 hari apa yang kita lakukan? Kalau bikin hotel kan secara ekonomi bisa ‘create market’, kalau misalnya ada 20 hotel dibangun kan ada ‘market’ itu,” ungkap Tahir.

Ia pun kembali menegaskan Grup Mayapada akan membangun di Mandalika.

“Saya harus (bangun) ya, sudah amanat Presiden harus jalani. Kita kan sudah di Bali, Surabaya, Batam, sekarang sesuai Presiden, Insya Allah (di 10 tempat) tapi tidak ada targetnya (kapan mulai dibangun),” ungkap Tahir.

Sedangkan Dirut ITDC Abdulbar M Mansoer menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo hanya mengimbau agar Mandalika mulai dibangun.

“Intinya Presiden menyatakan Mandalika ‘is open for business’ untuk pengusaha besar dalam negeri tapi komitmen belum ‘diteken’, nanti mereka akan kita kontak lagi,” kata Abdulbar.

Menurut dia, pengusaha yang ikut membangun di Mandalika akan mendapat sejumlah insentif.

“Karena Mandalika itu KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), maka tidak ada pajak. Pajak penghasilannya 0 persen untuk investasi di atas beberapa miliar lalu ada juga 80 tahun sewa, kita kan tidak beli di sana tapi sewa, nanti dapat dapat HGB (Hak Guna Bangunan) seperti di Nusa Dua cuma bedanya, se-Indonesia yang bisa 80 tahun cuma di Mandalika,” tambah Abdulbar.

Pemerintah menurut Abdulbar sudah mengeluarkan Rp450 miliar untuk investasi infrastruktur di Mandalika seperti pembangunan 11 km jalan raya, pengelolaan air dan bahkan akan membangun lain infrastruktur senilai Rp1,6 triliun dalam bentuk jalan, drainease, pengelolaan air limbah, listrik dan solar panel.

“Kami targetkan jumlah kamar hotel sekitar 16 ribu, tapi itu kan jangka panjang sekali. Nusa Dua dulu juga butuh waktu 30 tahun kan. Tergantung ‘demand’, nanti kalau karena ‘MotoGP’ Mandalika semakin ramai ya bisa semakin cepat,” tambah Abdulbar.

Potensi wisatawan yang akan datang adalah sekitar 2 juta wisatawan setiap tahun pada tahun kelima sedangkan sebelumnya sekitar 1 juta oran wisatawan.

Baca juga: Gubernur NTB ingatkan spekulan tak mainkan harga lahan MotoGP

Baca juga: NTB promosikan MotoGP Mandalika di Paris

Baca juga: Jokowi: Pembangunan sirkuit Mandalika Januari 2020

Baca juga: Jokowi: Pembangunan Mandalika gunakan standar tinggi

Presiden minta Sirkuit Mandalika MotoGP rampung pada 2020

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina salurkan program kemitraan Rp3,4 miliar

Makassar (ANTARA) – Pertamina (persero) wilayah Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi menyalurkan program kemitraan yakni pinjaman modal usaha total mencapai Rp3,4 miliar yang ditujukan untuk lima jenis sektor usaha yakni perdagangan, industri, pertanian, jasa dan sektor peternakan.

“Semuanya telah dilakukan survei, dan memenuhi syarat,” ujar Unit Manager Commucation dan CSR Pertamina MOR VII, Hatim Ilwan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Selain itu, sebanyak 57 mitra binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sulsel hadir dalam penandatanganan perjanjian penyaluran Program Kemitraan bertempat di Kantor PT Pertamina (Persero) MOR VII jalan Garuda nomor 1 Makassar.

Pihak pertamina berharap dengan bantuan permodalan ini maka pengusaha UMKM di Sulsel bisa menjadi saudagar sukses asalkan tekun menjalankan usahanya.

Dari 57 mitra binaan tersebut, kata dia merinci, sebanyak 18 orang berasal dari Kabupaten Gowa, 14 orang dari Takalar, empat orang dari Jeneponto, satu orang dari Luwu, dua orang dari Kota Pare-pare, serta 18 orang dari Kota Makassar.

“Sepuluh diantaranya adalah mitra binaan eksisting yang telah melunasi pinjamannya dan ingin mengembangkan usahanya dengan kembali menjadi mitra binaan Pertamina,” papar Hatim.

Tercatat hingga bulan Juni tahun 2019, Pertamina MOR VII sudah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp 4,3 miliar kepada para pengusaha kecil dan menengah di Sulawesi. Pihaknya akan terus meningkatkan penyaluran hingga akhir tahun ini.

Untuk jangka waktu peminjaman, maksimal tiga tahun dengan jasa administrasi sebesar 3 persen saldo menurun per tahun.

Hadirnya program ini, tambah Hatim, diharapkan mampu meningkatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadi lebih tangguh dan mandiri.

“Kita berharap mitra binaan yang saat ini berstatus pengusaha UMKM ini juga bisa lebih sukses dan menjadi saudagar besar,” tambahnya.

Penyaluran yang dilaksanakan di GOR Pertamina MOR VII ini berlangsung ramai, dihadiri oleh mitra binaan yang membawa serta pendamping masing-masing.

Dalam acara ini tidak hanya melakukan penandatanganan perjanjian tetapi juga dirangkaikan dengan pembekalan untuk seluruh mitra binaan.

Pembekalan dilakukan untuk memberikan berbagai informasi untuk para calon mitra terkait peminjaman yang dilakukan.

Ruslan Nako salah satu mitra binaan dari Makassar yang hari ini menandatangani perpanjangan pinjamannya mengaku senang bisa menjadi bagian dari mitra binaan PT Pertamina. Semula omzet penjualannya hanya berkisar Rp4 juta per bulan.

“Saya Senang sekali, setelah terima pinjaman dari Program Kemitraan Pertamina, omzet saya menjadi naik hingga Rp7 juta per bulan,” beber pengusaha bergerak di sektor konveksi itu.

Baca juga: Pertamina Sudah Salurkan Dana Kemitraan Rp800 Miliar
Baca juga: Pertamina salurkan Rp1,4 miliar ke UMKM Jatim
Baca juga: Pertamina-Perindo fasilitasi program kemitraan untuk 514 petambak udang

 

Konsumsi Avtur di BIM lebaran 2019 diprediksi naik 10 persen

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pinsar akan bagikan10.000 ayam gratis

Pembagian ayam gratis tersebut dilakukan sebagai bentuk protes peternak mandiri di wilayah Jateng dan DIY kepada pemerintah atas anjloknya harga daging ayam ras di pasaran.

Solo (ANTARA) – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) akan membagikan sebanyak 10.000 ayam secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kerugian yang diderita para peternak.

“Pembagian ini akan kami lakukan di lima kecamatan di Kota Solo pada Rabu (26/6). Rencananya kami lakukan pukul 08.00-10.00 WIB,” kata Ketua Pinsar Indonesia Jawa Tengah Parjuni di Solo, Selasa.

Sebagai rincian, pembagian ayam di Kecamatan Banjarsari sebanyak 2.000 ekor, Kecamatan Laweyan sebanyak 1.500 ekor, Kecamatan Pasar Kliwon sebanyak 1.500 ekor, Kecamatan Jebres sebanyak 1.500 ekor, dan Kecamatan Serengan sebanyak 1.500 ekor.

“Untuk sisanya akan dibagikan di Klaten,” katanya.

Pada teknis pembagiannya, Pinsar menyiapkan kupon yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Sesuai rencana, pembagian akan dilakukan oleh Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

Baca juga: Harga ayam potong masih tinggi di Bogor

Sebelumnya, pembagian ayam gratis tersebut dilakukan sebagai bentuk protes peternak mandiri di wilayah Jateng dan DIY kepada pemerintah atas anjloknya harga daging ayam ras di pasaran.

“Saat ini sudah banyak peternak mandiri yang gulung tikar. Turunnya harga jual di pasaran sudah berada di bawah biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk diketahui, harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp18.500/kg, namun harga jual saat ini hanya di angka Rp8.000-9.000/kg. Ini merugikan peternak mandiri,” katanya.

Ia mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sejak April 2019 hingga saat ini. Sejak itu kerugian para peternak tidak lagi terhitung.

Sementara itu, pada kegiatan obral murah ayam tersebut para peternak yang tergabung dalam Pinsar menjual dengan harga Rp25.000/ekor.

“Rata-rata memiliki berat 2 kg. Kalau harga normal di kisaran Rp40.000/ekor,” katanya.

Ia mengatakan obral murah ini sudah dilakukan sejak Sabtu (22/6). Jumlah ayam yang dijual sekitar ratusan ekor, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peternak.
Baca juga: Jelang Idul Fitri harga ayam potong melonjak tinggi di Lhokseumawe
 

Harga merosot, peternak Jateng bagikan 1.500 ayam gratis

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenpar ingin masyarakat desa wisata makin sadar wisata

Maka untuk kepentingan itu Kemenpar menggelar Sosialisasi Sadar Wisata di Destinasi Wisata di sejumlah desa wisata termasuk salah satunya di Desa Adat Peken, Tabanan, Bali

Jakarta (ANTARA) – Kemenpar menginginkan masyarakat dan para pengelola desa wisata semakin sadar wisata sehingga kian profesional dalam menyambut dan melayani lebih banyak wisatawan ke daerahnya.

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Ni Wayan Giri Adnyani di Jakarta, Selasa, mengatakan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat pariwisata di daerahnya akan meningkatkan profesionalitas layanan mereka terhadap wisatawan.

“Maka untuk kepentingan itu Kemenpar menggelar Sosialisasi Sadar Wisata di Destinasi Wisata di sejumlah desa wisata termasuk salah satunya di Desa Adat Peken, Tabanan, Bali,” katanya.

Menurut Giri, sosialisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat desa wisata supaya lebih siap ketika menerima wisatawan di daerahnya.

“Pengelola desa wisata termasuk bagian penting dari langkah pengembangan destinasi, penyusunan story telling, dan pembentukan kelompok sadar wisata atau pokdarwis,” katanya.

Upaya ini, lanjut Giri, juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan masyarakat desa wisata agar mampu meningkatkan dan mengembangkan desa wisata sebagai implementasi dari sinergi program pengembangan desa wisata.

Hal itu karena pengembangan desa wisata menjadi stimulus positif pertumbuhan perekonomian pedesaan.

Dalam kegiatan yang dihadiri 200 peserta itu hadir mereka yang merupakan pengelola desa wisata, pengelola homestay, pelaku pariwisata, dan anggota pokdarwis. Hadir pula sebagai narasumber Perwakilan Asosiasi Bank Sampah Indonesia Wildayanti.

Giri berharap kegiatan ini akan ada peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, diakuinya pariwisata merupakan cara tercepat untuk meraup devisa sehingga pariwisata perlu dikembangkan dalam membangun perekonomian desa.

Kemenpar mendorong pentingnya sadar wisata kepada masyarakat pada umumnya dan khusus masyarakat di Kabupaten Tabanan.

“Sehingga mereka dapat berperan aktif menciptakan iklim yg kondusif di daerahnya,” katanya.

Baca juga: Kemenpar bantu kios cendera mata di objek wisata Danau Weekuri

Baca juga: Desa Penglipuran Bali dinilai layak jadi model wisata edukasi

Baca juga: Tiga PKSN dikembangkan dukung pariwisata di perbatasan NTT
 

Kemenpar promosikan 60 destinasi di Indonesia

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keinginan Mendes PDTT terhadap masyarakat desa

Intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga mereka mampu membuat air bersih sendiri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo ingin pendapatan masyarakat desa meningkat melalui pemanfaatan infrastruktur yang dibangun dalam program dana desa.

“Intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga mereka mampu membuat air bersih sendiri, membangun MCK sendiri, membeli susu sendiri,” kata Eko dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU program Desa Sejahtera Astra di Menara Astra, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur dalam program pemberian dana desa semata-mata untuk memandu masyarakat agar memanfaatkan infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan produktivitas warga.

Sebagai dampaknya lebih lanjut, pendapatan per kapita masyarakat desa diharapkan bisa meningkat lagi setelah dalam empat tahun terakhir nilainya naik hampir 50 persen dari Rp572.000 menjadi Rp804.000.

“Sekarang, peningkatan pendapatan per kapita di desa bisa pas dengan pendapatan per kapita di kota,” katanya.

Eko yakin dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun melalui program dana desa, peningkatan pendapatan per kapita akan lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita di kota.

Pada 2018, alokasi dana desa sebesar Rp60 triliun telah berhasil diserap sampai 99,03 persen.

Penyerapan dana desa sampai saat ini, kata dia, telah menghasilkan pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 kilometer, 1,14 juta meter jembatan, 8.983 unit pasar desa dan sarana prasarana lain untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, Kemendes PDTT melalui program dana desa juga telah berhasil membangun antara lain 959.569 unit air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 24.820 unit Posyandu.

Baca juga: Mendes PDTT: penyerapan dana desa lebih dari 99 persen
Baca juga: Kemendes bantu teknologi pengolahan air untuk BUMDes di Belu
Baca juga: Mendes PDTT minta kades tidak dikriminalisasi

Tradisi baru, Kemendes PDTT lantik pejabatnya di desa

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menaker target kirim 70 ribu pekerja terampil ke Jepang

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menargetkan bisa mengirim 70 ribu pekerja migran berketerampilan spesifik ke Jepang atau 20 persen dari jumlah tenaga kerja asing yang dibutuhkan di Negeri Sakura itu.

“Lima tahun ke depan, kami targetkan dapat mengambil sekitar 20 persen atau 70 ribu orang dari 350 ribu tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jepang,” kata Hanif di sela-sela penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) Indonesia-Jepang yang diadakan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa.

Indonesia telah sepakat menjalin kerja sama dengan Jepang di bidang ketenagakerjaan yakni dalam penempatan pekerja Indonesia berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.

Baca juga: Pekerja profesional Indonesia banyak dibutuhkan di luar negeri

Menaker Hanif mengatakan kerja sama ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia usia produktif di Jepang.

Hanif mengatakan Pemerintah Jepang telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja mudanya mengikuti program pemagangan di perusahaan-perusahaan Jepang.

“Hingga Mei 2019, Indonesia telah memberangkatkan 81.302 orang peserta,” katanya.

Baca juga: Menlu dan Menaker temui Wapres bahas tenaga kerja ke Jepang

Sejumlah sektor pekerjaan yang dibutuhkan Jepang saat ini antara lain perawat, manajemen kebersihan gedung, industri komponen mesin dan perkakas, teknisi mesin industri, industri listrik, elektronik, dan informasi.

Selanjutnya, industri konstruksi, industri pembuatan kapal dan industri mesin kapal, perbaikan dan pemeliharaan mobil industri penerbangan, industri perhotelan
pertanian, perikanan dan akuakultur pembuatan makanan dan minuman serta industri makanan.

Hadapi TKA, Menaker ingin terapkan triple skilling

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas berakhir, Pertamina evaluasi layanan BBM pada Lebaran 2019

Selama Satgas, kebutuhan BBM dan elpiji terpenuhi dengan baik, di tol maupun non-tol semua terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mengevaluasi kegiatan pelayanan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji bagi masyarakat di bulan Ramadhan dan Idul Fitri seiring berakhirnya masa Satuan Tugas (Satgas) Pertamina Siaga.

SVP Marketing Retail & Sales PT Pertamina (Persero) Jumali mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain Satgas Pertamina Siaga, Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, pengelola jalan tol termasuk Jasa Marga dan Hiswana Migas (para pengusaha SPBU). Ada pun Satgas Pertamina Siaga berlangsung sejak 21 Mei hingga 19 Juni 2019.

“Selama Satgas, kebutuhan BBM dan elpiji terpenuhi dengan baik, di tol maupun non-tol semua terpenuhi dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pertamina,” kata Jumali dalam acara Apresiasi Satgas Pertamina Marketing Operation Region III di Jakarta, Selasa.

Jumali mengatakan meskipun kegiatan mudik sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia saat Lebaran, Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahunnya.

Tahun ini Pertamina harus bersiaga melayani kebutuhan BBM dengan dibukanya akses tol dari Merak sampai Probolinggo sepanjang 960 kilometer. Dalam waktu 2,5 bulan, melalui anak usahanya, Pertamina Retail, 10 SPBU baru berhasil dibangun untuk memenuhi kebutuhan BBM pemudik.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Pertamina Marketing Operation Region III Tengku Fernanda mengungkapkan satgas arus mudik Pertamina MOR III bertugas ekstra karena lingkup MOR III yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Wilayah ini menjadi gerbang awal perjalanan pemudik menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera.

“Tantangan lain bagi kami juga karena di ruas tol Jakarta – Cikampek menjadi titik awal rekayasa lalu lintas one way serta contra flow, sehingga strategi distribusi kami juga harus menyesuaikan dengan rekayasa lalu lintas tersebut supaya distribusi BBM dan elpiji tetap lancar,” kata Fernanda.

Secara keseluruhan, konsumsi bahan bakar jenis gasoline (Perta series, Pertalite, dan Premium) di MOR III selama masa Satgas Siaga mengalami peningkatan sebesar enam persen dari rata-rata harian dari sekitar 26.000 kiloliter menjadi 28.300 kiloliter. Sementara elpiji rata-rata naik dua persen menjadi sekitar 6.700 metrik ton dari sebelumnya.

Untuk kenaikan tertinggi, bahan bakar produk gasoline terjadi pada Pertamax sebesar 12 persen dari konsumsi normal, yakni menjadi hampir 5.000 kiloliter.

Layanan SPBU Modular yang baru pertama dihadirkan juga memberikan kontribusi bagi pemudik, dimana telah menyalurkan lebih dari 154 KL Pertamax.

Sementara untuk jenis gasoil (Dex series dan Biosolar) mengalami penurunan hingga 20 persen dibandingkan konsumsi normal, seiring dengan aturan kendaraan niaga untuk sementara tidak beroperasi, kecuali angkutan bahan pangan.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari penggunaan BBM berkualitas untuk kendaraan yang mendukung performa sehingga kendaraan tetap prima selama perjalanan mudik yang jaraknya sangat jauh,” ujar Fernanda.

Angkutan laut lebaran di Kendari meningkat 1,8%

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wabup kawal pengembangan jalan transPapua

Wamena (ANTARA) – Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua, Erdy Dabi mengatakan pihaknya terus mengawal setiap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Jalan TransPapua.

Erdy Dabi saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan pengawalan dilakukan agar pengusaha asli Papua juga terlibat langsung dengan pekerjaan-pekerjaan di jalan transPapua.

“Kami Pemerintah Yalimo dan umumnya wilayah Lapago sangat mengharapkan sekali untuk memperdayakan pengusaha yang ada di wilayah Lapago, delapan kabupaten, dalam hal ini untuk pengusaha daerah,” katanya.

Wabup memastikan terus mendorong pengusaha asli Papua di sana untuk tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

“Sebagai Wakil Bupati Yalimo, mengajak pengusaha jangan berdiam diri, mari kita berdiri, membangun daerah kami masing-masing,” katanya.

Anak mantan Bupati Yalimo itu mengatakan pengusaha asli Papua di Yalimo bisa dipercayakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pembangunan jembatan.

Baca juga: 600 prajurit TNI akan disebar disepanjang jalan transPapua, kata Pangdam Cenderawasih

Dari pemantauan ke lapangan, Wabup mengatakan ada sejumlah pekerjaan besar yang dikerjakan tanpa proses lelang sehingga segera dilakukan tindaklanjut ke pihak terkait.

Ia mengatakan salah satunya adalah pembangunan jembatan di kilometer 55 jalan transPapua Jayawijaya-Yalimo.

Menurut dia, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Balai Jalan di Wamena untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBN, melalui proses pelelangan baru dikerjakan.

“Jangan belum dilelang sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan tanpa dilelang itu dasar hukumnya apa. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang bertanggungjawab. Jangan mengecewakan anak daerah, mereka punya hak yang sama,” katanya.

Erdy mengaku telah menghentikan sementara pembangunan jembatan yang berada di kilometer 55 karena belum melalui proses lelang namun sudah dikerjakan.

Baca juga: Artikel – Membuka keterisolasian Papua

Anggota Lemhannas RI, Onesimus Heluka mengatakan sudah mendatangi pihak Balai Jalan di Wamena guna memantau tindaklanjut Balai Jalan di Wamena atas Perpres tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo serta Ketua Hipmi Pusat Bahlil Lahadalia sudah berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha Papua melalui keberpihakan menangani atau terlibat pekerjaan.

“Kami dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memohon kepada Balai Besar Jayawijaya untuk kerjasama yang baik, libatkan semua pengusaha, jangan buat aturan di atas aturan, kemudian kalau belum dilelang jangan dikerjakan dahulu,” katanya.

Anggota Hipmi itu juga memastikan sangat mendukung jika ada pengusaha yang menang tender pekerjaan maka dia yang berhak mengerjakan proyek.

“Oleh sebab itu kami kawal agar harus lelang dahulu, termasuk libatkan pengusaha asli Papua. Itulah kerinduan saya untuk bagaimana kita bisa membangun Papua lebih baik, sesuai visi misi Gubernur Papua bangkit, mandiri dan kelanjutan,” katanya.

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GMF tawarkan perawatan pesawat lebih murah dibandingkan MRO asing

Kontribusi GMF untuk menekan biaya perawatan adalah tadi meningkatkan kapabilitas kami di dalam negeri, supaya barang tidak dikirm ke luar negeri. Yang sudah pasti, perawatan komponen atau mesin kita kan hanya 40-50 dolar AS per jam kalau di sana (lu

Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia menawarkan perawatan pesawat lebih murah dibanding dengan perusahaan perawatan pesawat (MRO) di luar negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT GMF AeroAsia Tazar Marta Kurniawan usai Halalbihalal di Jakarta, Selasa, mengatakan penawaran harga yang lebih murah itu sebagai bagian dari kontribusi untuk menekan biaya perawatan maskapai dalam negeri.

Pasalnya, perawatan pesawat memakan porsi 30 persen dari biaya operasi maskapai.

“Kontribusi GMF untuk menekan biaya perawatan adalah tadi meningkatkan kapabilitas kami di dalam negeri, supaya barang tidak dikirm ke luar negeri. Yang sudah pasti, perawatan komponen atau mesin kita kan hanya 40-50 dolar AS per jam kalau di sana (luar negeri) sampai 90 dolar AS per jam,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan membesarkan kapasitas perawatan pesawat dengan menjalin kerja sama dengan Air France untuk perawatan mesin.

“Jadi, otomatis sekitar 600 mesin kami pindahkan ke sini semua karena selama ini kami harus kirim ke luar, seperti Eropa, Malaysia, Amerika Serikat. Itu untuk biaya transportasi saja sudah puluhan ribu dolar AS,” ujarnya.

Saat ini, GMF sudah dapat lisensi untuk perawatan mesin pesawat Airbus A320 yang sebelumnya hanya memiliki Boeing 737.

“Bayangkan kalau kapabilitas sudah full 150 mesin, kami akan punya pendapatan sekitar 750 juta dolar AS. Kita ambil berapa persen yang bisa kita hemat daripada dibawa ke luar,” katanya.

Namun, Tazar menuturkan saat ini terkait insentif pajak masih belum banyak, terutama dari pembebasan bea masuk komponen pesawat, yakni dari 300 komponen baru 25 komponen yang dibebaskan.

“Sisanya masih progres, kami masih diskusi dengan Kemenperin dan Kemenkeu supaya yang lain bisa masuk dari bagian insentif,” katanya.

Bea masuk komponen yang dikenakan pada komponen pesawat tersebut beragam dari lima hingga 20 persen.

Namun, Tazar mengatakan adanya insentif tersebut tidak mengurangi tingkat keselamatan pesawat karena semua dilakukan sesuai standar.

“Tidak ada pengaruh ‘kan itu insentif dalam hal tarif, tapi yang namanya perawatan antara maskapai dengan MRO pada saat mengoperasikan pesawat mereka buat dengan program perawatan harus disetujui oleh otoritas kita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, perusahaan pesawat juga sudah harus disetujui oleh otoritas bandara.

“Jadi kalau sudah disetujui otoritas baru dikerjakan oleh GMF. GMF itu bekerja sesuai dengan program perawatan enggak ada yang boleh kita kurangi. Yang bisa kita kurangi cara kita bekerja lebih cepat lebih efisien. Efesiensinya yang kita lakukan sifatnya industrialisasi,” ujarnya.

Baca juga: GMF mulai garap perawatan pesawat militer

Baca juga: GMF bidik pelanggan Airbus tawarkan paket perawatan pesawat

Baca juga: GMF bagikan dividen enam juta dolar AS

Kasau akan Tambah Kekuatan TNI AU

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alasan Suzuki New Carry punya kabin lebih luas

Makassar (ANTARA) – Suzuki New Carry Pick Up memiliki kabin lebih luas, yang disebut-sebut sebagai salah satu keunggulan pikap itu dibanding para pesaingnya.

4W Head of Brand Development and Marketing Research PT SIS, Harold Donnel mengatakan ada alasan mengapa kabin Suzuki New Carry dibuat lebih lega.

“Karena adanya feedback dari konsumen. Mereka meminta tidak hanya dua (orang), karena dalam satu mobil minimal itu ada kenek, bagian angkut barang dan sopir,” ungkap Harold di Makassar, Senin (24/6).

Perubahan tersebut pun mendapat respons baik dari pada konsumen setia Suzuki di Indonesia.

Sementara iuntuk jenis pikap, Harold mengungkapkan, masyarakat saat ini lebih menyukai kendaraan non-AC, non-Power Stering dan flat deck.

“Sebenarnya lebih laris yang flat deck karena memang dari segi harga juga lebih murah, maka dari itu kendaraan ini jadi dominan. Dan kendaraan non AC juga  dominan,” tambahnya.

“Balik lagi ke konsumennya, kalau untuk pakai pribadi pasti lebih milih yang AC dan Power Stering. Kalau konsumen untuk dipakai sopir jelas mereka milih yang non-AC dan non-Power Stering,” tuturnya.

Baca juga: Ini 5 keunggulan Suzuki New Carry Pick Up

Baca juga: Ketangguhan Suzuki New Carry Pick Up diuji di Makassar
 

Pewarta: KR-CHA
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019

Konsumsi avtur di Pekanbaru turun 25 persen akibat tiket pesawat mahal

Pekanbaru (ANTARA) – PT Pertamina (Pesero) Marketing Operation Region (MOR) I mencatat konsumsi avtur di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Riau, menurun 25 persen atau terbesar nomor dua di Sumatera Bagian Utara setelah Aceh selama arus mudik Idul Fitri 1440 Hijriyah.

‎Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina MOR I, M Roby Hervindo melalui pernyataan yang diterima di Pekanbaru, Selasa, menjelaskan penurunan konsumsi avtur di Riau akibat menurunnya pemudik yang menggunakan angkutan udara karena mahalnya harga tiket domestik.

“Seluruh wilayah Sumbagut alami penurunan penggunaan avtur, paling tinggi di Aceh sekitar 55 persen, kemudian Riau 25 persen, Sumatera Barat (Sumbar) 23 persen, Sumatera Utara (Sumut) 19 persen dan Kepulauan Riau (Kepri) malah naik satu persen,” kata Roby Hervindo.

Roby Hervindo menjelaskan Pertamina MOR I mencatat secara keseluruhan, realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pada periode yang sama di tahun 2019 mengalami kenaikan di lima daerah tersebut dengan rata-rata 100 persen dibandingkan hari biasa atau periode yang sama di tahun 20‎18.

Akibat banyaknya masyarakat yang beralih dari menggunakan transportasi udara ke darat, berdampak pada turunnya konsumsi avtur sepanjang arus mudik dan balik 2019 di semua wilayah kerja.

Roby mengatakan catatan penurunan pendistribusian avtur terjadi saat Ramadhan dan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah atau sejak 1 Mei hingga 18 Juni 2019.

“Karena harga tiket pesawat yang mahal saat ini. Ada penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 lalu‎ sekitar 20-24 persen,” sebut Roby.

Ia merinci, untuk di Riau saja kebutuhan premium saat normal sebanyak 2.095 kiloliter, menjadi 2.211 kiloliter. Pertalite normal 562 kilo liter menjadi 589 kilo liter, kemudian pertamax normalnya 4 kilo liter menjadi 6,5 kilo liter. Hal yang sama juga dialami oleh Pertamax Turbo yang kebutuhan normalnya 55 kilo liter menjadi 57,1 kilo liter.

Sebaliknya, solar saat kondisi normal 2.162 kilo liter dan saat arus mudik dan balik turun menjadi 1.882 kilo liter, juga dialami Dex normal 3 kilo liter menjadi 2,9 kilo liter akibat beroperasinya mobil truk selama Lebaran. Sedangkan Dexlite yang dalam keadaan normal dikonsumai 14 kilo liter kini menjadi 16,1 kilo liter.

“Meski mengalami kenaikan konsumsi BBM. Namun, pendistribusian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar,” pungkas Roby.

Baca juga: Konsumsi avtur di Sumut hingga Mei turun 21 persen

Baca juga: Pertamina catat konsumsi avtur di Bandara Minangkabau turun

Arus penumpang di Hang Nadim berangsur membaik

Pewarta: Vera Lusiana
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Chevrolet gelar “101 Festival” selama tiga bulan

Jakarta (ANTARA) – Chevrolet 101 Festival berlangsung selama tiga bulan, merupakan rangkaian acara yang terpanjang yang pernah dilakukan oleh Chevrolet Indonesia.

General Director PT General Motors Indonesia, Donald Rachmat di Jakarta, Selasa mengatakan Chevrolet 101 Festival diselenggarakan di lebih dari 101 lokasi yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, antara Iain Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya selain di Jakarta.

“Melalui program itu diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal mobil-mobil Chevrolet terkini dan memanfaatkan berbagai program menarik dan penawaran khusus bagi yang ingin membawa pulang mobil Chevrolet,” ujarnya.

Baca juga: Chevrolet Trailblazer disulap jadi pikap oleh desainer Brasil

Program itu dimulai pada 25 Juni dan berakhir pada tanggal 30 September 2019. Para pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk yang dipamerkan, merasakan langsung kenyamanan, performa dan fitur-fitur terkini mobil-mobil Chevrolet.

“Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan penawaran khusus yang menarik dari Chevrolet,” kata Donald Rachmat.

Ia memaparkan, penawaran khusus itu diantaranya berupa uang muka (down payment/DP) ringan mulai Rp20 juta-an, cicilan ringan mulai Rp2 juta-an dan bunga nol persen untuk dua tahun.

Selain itu, lanjut dia, Chevrolet juga memberikan program gratis biaya perawatan (service) sampai dengan 30 bulan per 50.000 km (untuk tipe Spark, Trax, dan Colorado) sedangkan untuk tipe Trailblazer sampai dengan 36 bulan per 60.000 km selama event berlangsung.

Di dalam perhelatan “Chevrolet 101 Festival” itu, para pelanggan juga berkesempatan untuk memenangkan sebuah mobil Chevrolet Spark Premier warna Burning Hot melalui program undian.

Saat ini, Chevrolet Indonesia mempunyai empat pilihan mobil di berbagai segmen antara Iain Chevrolet Trax dan Trailblazer di segmen SUV, Chevrolet Colorado di segmen pickup truck, serta Chevrolet Spark di segmen city car.

Baca juga: Michelin kembangkan ban tanpa udara, bakal diuji Chevrolet Bolt

Baca juga: Kiat hindari kantuk dan emosi berkendara selama berpuasa

Baca juga: Chevrolet Trailblazer di produksi pada akhir tahun di Korea Selatan

Pewarta: SDP-128
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Peresmian operasional pabrik pintar Schneider Electric Indonesia di Cikarang

Pekerja merakit panel listrik yang diproduksi di pabrik pintar Schneider Electric Indonesia, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (25/6/2019). Schneider Electric meresmikan pengoperasian pabrik pintarnya di Cikarang yang menggabungkan sistem otomasi industri dan pemanfaatan energi terbarukan untuk kegiatan operasionalnya serta merupakan pabrik Engineer-to-Order Schneider Electric terbesar di Asia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Menyedot air telaga untuk penyiraman tanaman kentang

Warga memeriksa mesin penyedot air di tepi Telaga Merdada, kawasan dataran tinggi Dieng, Desa Karang Tengah, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (25/6/2019). Memasuki musim kemarau petani kentang menyedot air telaga Merdada untuk menyiram tanaman Kentang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wsj.

Indef sarankan UKM Tanah Air terapkan ekonomi digital

“Home industri” atau indutri rumahan di Tanah Air khususnya yang memproduksi kuliner masih minim menerapkan ekonomi digital.

Jakarta (ANTARA) – Peneliti sekaligus Direktur Penelitian Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Berly Martawardaya menyarankan kepada seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air untuk berani menerapkan ekonomi digital dalam berbisnis.

“Perusahaan besar dan menengah mayoritas sudah menggunakannya, namun usaha kecil atau mikro belum banyak, inilah yang kami dorong,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, berbagai “home industri” atau indutri rumahan di Tanah Air khususnya yang memproduksi kuliner masih minim menerapkan ekonomi digital.

“Kebanyakan kuliner seperti kerupuk dan asinan itu masih belum menerapkannya, jika berani menggunakan ekonomi digital maka keuntungannya akan lebih besar,” ujar dia.

Baca juga: Bekraf luncurkan platform digital Food Startup Indonesia

Sebagai contoh kata dia, apabila pengusaha Pempek Palembang dari Sumatera Selatan mau menerapkan ekonomi digital, konsumen dari berbagai daerah akan lebih tertarik berbelanja secara “Online” atau dalam jaringan.

“Jika kualitas makanan yang dijual bagus dan banyak pilihan, maka bisa saja orang dari Jakarta lebih mau memesan ke Palembang secara Online,” ujar Berly.

Hal itu didasari masing-masing daerah di Indonesia memiliki kuliner khas tersendiri sehingga cita rasanya pun akan berbeda apabila dibeli di luar daerah asalnya.

Selain kuliner, Dosen Ekonomi Universitas Indonesia tersebut juga menyarankan agar para pelaku industri rumahan bidang kerajinan segera menerapkannya.

Secara umum ia melihat kehadiran ekonomi digital dan “artificial intelligence” atau kecerdasan buatan membantu serta memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli dalam transaksi jual beli barang atau jasa.

Sementara itu, Rahmi salah seorang pelaku usaha rendang asal Sumatera Barat, mengaku sudah mulai menerapkan sistem ekonomi digital dalam mengembangkan bisnis kulinernya.

Dengan menerapkan sistem ekonomi digital tersebut, Rahmi mengaku terbantu dalam hal pemasaran kuliner hingga ke berbagai daerah.
Baca juga: Pemerintah siapkan Rp6 miliar untuk subsektor kuliner-aplikasi digital

Memamerkan produk unggulan UKM di Kalteng quality expo

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GMF mulai garap perawatan pesawat militer

Ke depan akan menambah military division

Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia mulai menggarap perawatan pesawat militer, seperti Air Force dan Hercules.

“GMF pada tahun ini sudah masuk industri MRO (perawatan pesawat) di bidang pertahanan, untuk perawatan pesawat militer di Indonesia,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama GMF AeroAsia Tazar Marta Kurniawan usai Halal-bihalal di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya juga tengah memodifikasi pesawat Hercules dan saat ini tengah menyelesaikan kesepakatan perawatan unit Air Force.

“Misalnya untuk pesawat Air Force  nanti dikerjasamakan dengan kita, jadi sekarang proyek yang kita garap dengan militer,” katanya.

Tazar menuturkan perawatan pesawat militer merupakan salah satu ekspansi bisnis yang akan dimulai pada tahun ini dan terus dikembangkan pada 2020.

Dalam kesempatan sama, Direktur New Business Portofolio GMF I Gusti Wayan Susena mengatakan pihaknya akan menggarap penggantian center wings box Herculer C-130. Awalnya, kata dia, perawatan pesawat Hercules C-130 dikerjakan di Malaysia.

“Pekerjaan lainnya menggantikan kokpit dari analog jadi digital, modernisasi armada C-130 Hercules. Ke depan akan menambah military division. Kami tambahkan komersial dan TNI AU,” katanya.

Lockheed Martin C-130 Hercules pernah digunakan mengevakuasi korban gempa di Palu pada akhir September hingga Oktober 2018.

Selain itu pesawat itu juga digunakan untuk mengangkut jenazah Ibu Negara periode 2004-2014, Kristiani Herrawati Yodhoyono atau Ani Yudhoyono, dari Singapura ke Jakarta pada 2 Juni 2019.

Kasau akan Tambah Kekuatan TNI AU

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko Perekonomian percepat rendang “go internasional”

Payakumbuh (ANTARA) – Kementerian Koordinator Perekonomian RI menyusun peran masing-masing kementerian dan lembaga untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) rendang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dan mempercepat rendang go internasional.

“Kami mengkoordinasikan dan memfasilitasi, bagaimana kita bersama-sama di kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan daya saing IKM rendang Payakumbuh,” kata Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian Iwan Faidi saat meninjau IKM rendang di Payakumbuh, Selasa.

Ia menegaskan sebagai Kemenko Perekonomian tugasnya mengkoordinasikan sinergi program untuk pembinaan UMKM pada sentra IKM rendang Payakumbuh.

“Jadi kami memastikan peran masing-masing Kementerian dan lembaga terkait berjalan agar produksi IKM rendang Payakumbuh segera go internasional,” ujarnya.

Disamping itu, Iwan Faidi memastikan syarat sertifikasi dan “food safety” dari BPOM dan label halal terpenuhi untuk produksi go global.

“Meski masih ada beberapa kelengkapan yang masih dipenuhi namun sembilan varian rendang sudah memiliki izin edar dari BPOM,” ujarnya.

Untuk mempercepat go internasional tersebut, imbuhnya Kemenko Perekonomian menkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga diantaranya keuangan, BUMN, BPOM, BNI, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian.

“IKM itu sebetulnya di bawah Kementerian Perindustrian tapi kami sinergikan dengan yang lainnya. Kami menginventarisir apa yang sudah dan apa yang belum,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Payakumbuh mengatakan sentra IKM rendang Payakumbuh disiapkan untuk dapat memproduksi rendang dengan jumlah lebih dari 70 ton sesuai permintan Arab Saudi.

Selain itu, sentra IKM rendang juga akan menjadi tempat wisata belajar memasak rendang bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Untuk saat ini jumlah penjualan IKM rendang per hari paling banyak Rp10 juta dengan rata-rata per IKM Rp2,8 juta, sementara total penjualan semua IKM rendang per hari mencapai Rp104 juta lebih.

“Dengan inovasi, hal ini tidak mustahil ke depan bisa mencapai Rp1 miliar,” ujarnya.

Baca juga: Rendang ‘Jadi Bintang’ di Tenda Ramadhan London
Baca juga: Payakumbuh ekspor rendang untuk kebutuhan musim haji 2019

Kemenko Perekonomian perkuat sinergi dengan daerah

Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Luhut: pelabuhan terintegrasi tekan biaya logistik hingga 45 persen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut konsep pelabuhan terintegrasi atau “integrated port network” (IPN) diharapkan dapat menekan biaya logistik hingga 45 persen.

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, Luhut menjelaskan konsep tersebut diharapkan sudah bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang untuk mendukung “direct call”.

“Sekarang studinya sedang dibuat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan sudah final. Saya pikir dalam satu pertemuan lagi akan selesai. Saya berharap ini sudah bisa diimplementasikan di tahun depan,” katanya.

Luhut menuturkan, meski telah ada pelayaran langsung tanpa transit (direct call) dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, kapal-kapal pengangkut itu nyatanya masih melakukan transit di Singapura.

Mantan Menko Polhukam itu menyebut Singapura mengakomodasi 32 juta TEUs kontainer di mana dari angka tersebut, separuhnya atau sekitar 17 juta TEUs merupakan kontainer dari Indonesia.

Oleh sebab itu, Luhut mengatakan Indonesia sudah saatnya membutuhkan hub tersendiri.

“Jadi dengan studi yang dibuat Bappenas, kita sampai pada kesimpulan, kita bikin hub sendiri apakah di Medan Kuala Tanjung, atau Tanjung Priok, atau mungkin Surabaya. Dari situ kita langsung ‘direct call’ ke luar negeri, tidak lagi melalui Singapura sehingga akan membuat ‘cost’ kita turun 35-45 persen,” imbuhnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada masalah yang terjadi dalam penetapan hub pelayaran “direct call”, yakni penolakan di daerah.

“Tapi saya pikir, ‘national interest’ kita yang paling penting. Yang penting, daerah-daerah itu tidak dirugikan,” pungkasnya.

Baca juga: Empat BUMN pelabuhan kembangkan sistem pembayaran jasa terintegrasi

Baca juga: Menteri BUMN minta Pelabuhan Merak layani intermoda terintegrasi

Jokowi masih upayakan pertemuan dengan Prabowo

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masih ditemukan di Solo, rumah makan gunakan elpiji subsidi

Kami masih masa promo, jadi dua tabung elpiji melon ditukarkan dengan satu tabung brightgas isi

Solo (ANTARA) – Sejumlah rumah makan di Kota Solo, Jawa Tengah, masih menggunakan elpiji subsidi atau ukuran tabung 3 kilogram yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan usaha kecil.

Dari hasil sidak yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kota Surakarta dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) di Solo, Selasa, didapati beberapa rumah makan masih menggunakan elpiji melon.

Di sela sidak, Sales Eksekutif Elpiji Region IV Pertamina Adeka Sangtraga Hiptapriya mengatakan tiga rumah makan tersebut seharusnya sudah masuk kategori usaha menengah yang tidak lagi berhak atas elpiji subsidi.

“Kalau dilihat kan omzet mereka sudah lumayan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, elpiji melon yang diperoleh dari hasil sidak tersebut ditukarkan dengan elpiji nonsubsidi brightgas ukuran tabung 5,5 kilogram.

“Kami masih masa promo, jadi dua tabung elpiji melon ditukarkan dengan satu tabung brightgas isi,” katanya.

Terkait tujuan sidak tersebut, pihaknya ingin memantau konsumsi elpiji subsidi pascalebaran.

“Kami ingin melihat apakah kesadaran masyarakat sudah tumbuh. Kami monitor ini sekaligus melakukan edukasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah sering kami gaungkan,” katanya.

Meski demikian, dikatakannya, fakta di lapangan masih ada pengguna elpiji 3 kilogram yang belum sadar.

“Sebetulnya aturan kan sudah jelas. Pada skala UKM, konsumsi elpiji 3 kilogram ini khusus untuk usaha yang omzetnya masih di bawah Rp300 juta per tahun. Di atas itu sudah harus menggunakan elpiji nonsubsidi,” katanya.

Sementara itu, dari hasil sidak didapati terdapat 28 tabung elpiji 3 kilogram masih digunakan di rumah tiga rumah makan tersebut.

“Hanya di satu rumah makan yang tabungnya belum ditukar karena tadi alasannya pemilik sedang tidak di tempat. Ini yang kadang jadi kendala kami saat melakukan sidak di lapangan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Elpiji 3 kilogram Hiswana Migas Surakarta Agustinus Aditya menyatakan dukungannya pada program pemerintah.

“Termasuk kalau ada rumah makan yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram, kami minta agar mereka mengganti elpiji nonsubsidi. Elpiji 3 kilogram kan memang disubsidi dan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Baca juga: Pemkot Pontianak-Pertamina sidak rumah makan gunakan elpiji subsidi
Baca juga: Bareskrim selidiki penyebab elpiji tiga kilogram langka

Disperindag Sidak Distributor Gas Elpiji

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hero sebut penutupan Giant dampak perubahan belanja konsumen

Jakarta (ANTARA) – PT Hero Supermarket Tbk mengakui bahwa jaringan ritel yang dikelola sebagai anak usaha, Giant, akan menutup enam toko pada 28 Juli 2019 sebagai respons atas perilaku konsumen yang berubah dengan cepat.

Keenam gerai yang akan ditutup yakni Giant Ekspres Cinere Mall, Giant Ekspres Mampang, Giant Ekspres Pondok Timur, Giant Ekstra Jati Makmur, Giant Ekstra Mitra 10 Cibubur dan Giant Ekstra Wisma Asri.

“Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi perlu dilakukan guna merespon perilaku konsumen yang berubah dengan cepat,” kata Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Hadrianus Wahyu Trikusumo melalui pesan elektronik yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Hadrianus menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, persaingan bisnis ritel makanan mengalami peningkatan sehingga membuat pelanggan telah mengubah cara mereka berbelanja.

Menurut dia, Giant merupakan brand yang kuat namun, perusahaan juga harus terus beradaptasi dan bersaing secara efektif dengan menerapkan program transformasi multitahun untuk memberikan peningkatan jangka panjang.

Perusahaan telah berupaya melakukan penyesuaian dan menyegarkan kembali penawaran untuk memenuhi kebutuhan preferensi dari pelanggan guna memastikan kualitas, serta meningkatkan produktivitas toko.

Untuk tetap kompetitif dan memenuhi perubahan pola belanja pelanggan, Giant tengah mengembangkan strategi jangka panjang.

Hal ini melibatkan penataan ulang ruang usaha, meningkatkan kualitas, skala dan kesegaran di seluruh toko, serta menyesuaikan general merchandise untuk memberikan nilai yang lebih konsisten kepada konsumen.
  Antrian panjang pembeli jelang penutupan gerai Giant Ekspres Mampang di hari kedua, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019). (Antara/Livia Kristianti)
Dalam kesempatan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai perubahan perilaku konsumen memengaruhi penutupan gerai ritel modern Giant.

Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan bergesernya perilaku konsumen (consumen behaviour) dari yang biasanya memasak di rumah menjadi berkuliner dan membeli makanan di rumah turut memengaruhi penurunan transaksi komoditas pangan, baik makanan dan minuman.

“Bergesernya perilaku konsumen dari ‘shopper lifestyle’ sekarang perilakunya menjadi ‘leisure lifestyle’ yang di dalamnya terdapat kuliner dan hiburan sebagai bagian dari gaya hidup saat ini,” kata Roy.

Baca juga: Indef: ritel tutup bukan karena pasar melemah tapi karena tak mampu bersaing

Baca juga: Aprindo sebut faktor yang pengaruhi penutupan Giant

Kelesuan Ritel Akibat Kenaikan Harga Sewa

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kembangkan e-commerce, jangan perbanyak ikut pameran internasional

Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak itu buat internal Indonesia, sementara kita butuh yang bisa ekspor ke luar negeri

Jakarta (ANTARA) – Peneliti sekaligus Direktur Penelitian Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), Berly Martawardaya, mengatakan pemerintah perlu memaksimalkan potensi berbagai produk lokal untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital di Tanah Air.

“Pemerintah harus menggali potensi produk dan tantangannya untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital di Tanah Air,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sebagai contoh, lanjut Berly, pemerintah tidak harus memaksakan diri selalu mengikuti pameran berskala internasional untuk barang-barang ekspor ke luar negeri.

“Untuk hadir atau ikut di pameran tersebut membutuhkan dana yang besar, cukup melalui e-commerce,” kata dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan apabila berbagai produk dalam negeri tidak bisa ikut serta dalam pameran global, langkah yang harus dilakukan yaitu melalui pemanfaatan ekonomi digital.

Ia menilai perkembangan ekonomi digital dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dibutuhkan untuk menjangkau pasar global bagi produk dalam negeri.

“Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak itu buat internal Indonesia, sementara kita butuh yang bisa ekspor ke luar negeri,” katanya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait  bisa membuat gambaran produk yang menarik bagi pasar luar negeri, standar kualitas, serta sertifikasi, karena  hal itu merupakan salah satu syarat pasar global.

Secara umum ia melihat kehadiran ekonomi digital dan kecerdasan buatan membantu serta memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli dalam transaksi jual beli barang atau jasa.

Namun, hal itu juga berdampak terhadap toko atau pusat perbelanjaan yang bersifat offline.  Toko-toko offline tersebut, kata dia, harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau tuntutan kemajuan teknologi.

Selain itu ia juga menyarankan agar pemerintah dan pelaku usaha bisa memanfaatkan dana-dana luar negeri yang bisa digunakan untuk permodalan. Selama ini, menurut dia, permodalan merupakan salah satu penghambat kemajuan ekonomi kreatif.

“Selain susah jual barang, UMKM kita juga sering menemukan masalah dana,” ujar Berly.

Penerapan atau pemanfaatan ekonomi digital dan kecerdasan buatan diharapkan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, namun juga bisa diaplikasikan di berbagai daerah.

Baca juga: Kemenperin dukung e-commerce cetak wirausaha baru

RI akan bawa isu ekonomi digital di G-20

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jelang putusan MK, Garda imbau ojek daring fokus kejar setoran

Garda mengimbau kepada seluruh pengemudi ojek online yang ada di Jabodetabek agar tetap fokus cari pesanan

Jakarta (ANTARA) – Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mengimbau ojek daring fokus untuk mengejar setoran jelang putusan Mahkamah Konsitusi yang menangani gugatan Pilpres 2019 pada Kamis (27/6).

“Garda mengimbau kepada seluruh pengemudi ojek online yang ada di Jabodetabek agar tetap fokus cari pesanan untuk menafkahi keluarga seperti biasa,” kata Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia juga mengimbau agar para pengemudi ojek daring tidak terpengaruh gerakan-gerakan provokasi yang mengajak untuk ikut serta bergabung pada aksi massa saat putusan MK tersebut.

Igun menambahkan, belajar dari pengalaman saat aksi massa damai Bawaslu yang akhirnya rusuh pada 21-22 Mei 2019, di mana beberapa oknum pengemudi ojek daring terlibat dan akhirnya ditangkap pihak Kepolisian, baik yang ditangkap karena membuat pernyataan provokasi maupun karena terlibat melawan petugas.

“Aksi penyampaian pendapat adalah hak warga negara, namun apabila pengemudi ojek online ingin ikut serta dalam aksi demonstrasi pada saat putusan MK hari Kamis (27/6) maka, kami minta agar melepaskan atribut ojek onlinenya,” katanya.

Lanjut dia, apabila terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka tidak mencoreng rekan-rekan pengemudi ojek daring yang lain yang tidak ikut terlibat.

“Rekan-rekan pengemudi ojek agar hindari wilayah yang berpotensi menjadi titik kumpul konsentrasi massa di sekitar gedung MK, tetap jaga performa dan saling komunikasi positif memberikan informasi terkini pada sesama rekan pengemudi ojek daring, saling mengimbau agar ojol tidak ada yang terlibat dalam aksi massa pada Kamis (27/6),” katanya.

Baca juga: Pengemudi ojek daring keluhkan sulit tarik dana yang menjadi haknya
Baca juga: Kemenhub tak revisi peraturan ojek daring hingga berlaku nasional
Baca juga: Luhut harap masyarakat tenang jelang putusan MK

Kurangi kendaraan pribadi saat mudik, Dishub Jabar gandeng OJOL

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tutup enam toko Giant, Hero perkuat bisnis Guardian dan IKEA

Jakarta (ANTARA) – PT Hero Supermarket sebagai induk usaha dari jaringan ritel supermarket Giant menyatakan akan memperkuat lini bisnis lainnya di sektor nonmakanan, yakni Guardian dan IKEA, di tengah penutupan enam toko Giant.

“Selain memperkuat bisnis makanan, kami juga terus mengembangkan bisnis kami lainnya yang berkinerja baik, yaitu Guardian Health & Beauty dan IKEA,” kata Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Hadrianus Wahyu Trikusumo melalui pesan elektronik yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Hadrianus mengakui bahwa perseroan melakukan penyesuaian ini sebagai bentuk komitmen jangka panjang bisnis ritel di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah dengan cepat.

Dari laporan kinerja keuangan Hero yang dirilis 29 April 2019, pada kuartal-I 2019 Hero meraup pendapatan bersih sebesar Rp3,06 triliun atau meningkat tipis 0,5 persen dari periode yang sama tahun 2018 yakni Rp3,04 triliun.

Namun, perseroan juga masih mencatat rugi bersih sebesar Rp4 miliar atau secara umum sama jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Penjualan lini bisnis makanan (Hero dan Giant) turun 5 persen menjadi Rp2,34 miliar yang dipengaruhi oleh peluncuran rencana konsolidasi toko untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari waktu ke waktu.

“Makanan mencatat kerugian operasi sebesar Rp64 miliar di luar biaya-biaya perseroan yang tidak dialokasikan, dibandingkan dengan Rp87 miliar pada periode yang sama tahun lalu,” kata Presiden Direktur Hero Supermarket Patrik Lindvall dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, penjualan pada bisnis nonmakanan, yakni Guardian dan IKEA menunjukkan kinerja yang baik, yakni meningkat 21 persen menjadi Rp715 miliar. Laba usaha tercatat sebesar Rp79 miliar di luar biaya-biaya perseroan yang tidak dialokasikan, dibandingkan dengan Rp87 miliar pada tahun lalu.

Hero berkomitmen untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan format bisnis kesehatan dan kecantikan di Indonesia lewat Guardian.

Sementara untuk IKEA, bisnis ritel yang menyediakan perabotan rumah tangga, ini akan mengembangkan bisnis daring (online) dan menambah jaringan toko fisik. Selain proyek pembangunan toko baru yang sedang berlangsung di Jakarta Garden City dan Kota Baru Parahyangan, Bandung, yang rencana pembukaan keduanya dilakukan akhie 2020.

IKEA juga sedang melakukan perencanaan untuk mengubah satu hypermarket Giant menjadi toko IKEA.

Baca juga: Hero sebut penutupan Giant dampak perubahan belanja konsumen

Baca juga: Hero: 92 persen karyawan terdampak efisiensi sepakat PHK

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

‘Tourism’ Malaysia perkenalkan produknya di Sumbar

Padang, (ANTARA) – ‘Tourism’ Malaysia membawa lima pelaku wisata di negeri Jiran tersebut yakni Sunway Lagoon, berjaya Hotel Penang, Adventist Hospital Penang, Institut Jantung Negara dan Asian Overland Service and Tour memperkenalkan produk wisata mereka di Sumatera Barat melalui program “Malaysia Product Presentation 2019”.

Deputi Perencanaan Tourism Malaysia En. Zulkifli bin Md, Said di Padang, Selasa mengatakan kehadiran pihaknya ke Sumatera Barat untuk memberikan informasi terkini tentang produk fasilitas dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan asal Indonesia pada 2019.

“Selain itu kami membuka kesempatan kepada pelaku industri di Sumbar dan Indonesia untuk bekerja sama dan bertukar informasi dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Malaysia,” katanya.

Ia mengatakan banyak warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia untuk berlibur dengan keluarga,teman, melawat saudara, teman, berbelanja dan berobat.

Menurutnya ramainya kunjungan wisatawan asal Indonesia disebabkan kemudahan yang mereka dapatkan di malaysia mulai dari kemudahan berkomunikasi, makanan dengan cita rasa yang sama, berbelanja dengan penuh pilihan dan yang paling utama adalah harga tiket yang rendah.

Ia mengatakan pada 2018 jumlah kunjungan wisatawan Indonesia sebanyak 3,3 juta wisatawan atau meningkat 17,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah itu berada di bawah Singapura menjadi wiasatawan yang terbanyak mengunjungi negeri Jiran pada 2018.

Sementara sejak periode Januari hingga Maret 2019 pihaknya mencatat warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia sebanyak 924.916 atau naik sekitar 17,1 persen.

Ia mengucapkan terima kasigh atas dukungan agen, masyarakat dan media yang berperan memperkenalkan Malaysia dan dirinya berharap Indonesia khususnya Sumatera Barat lebih giat menyosialisasikan wisata mereka sehingga mampu mencapai target.

“Kami menargetkan 30 juta wisatawan yang mengunjungi Malaysia dengan pendapatan di sektor 100 juta ringgit Malaysia pada 2020 dan wisatawan dari Indonesia sebanyak 3,9 juta wisatawan,” kata dia.

Ia mengatakan Malaysia serius dalam mengelola pariwisata mereka sehingga jumlah kunjungan wisatawan dengan jumlah yang tinggi. Hal ini juga harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena warga Malaysia cukup banyak dan Indonesia memiliki alam yang sangat indah.

“Jangan lagi ada kerusuhan karena rusuh itu merusak pariwisata dan dapat merugikan negara karena uang yang dihasilkan di bidang pariwisata cukup besar,” kata dia.

Baca juga: Wisatawan asal Malaysia paling banyak ke Sumbar

Baca juga: Pesona Padang di mata wisatawan Malaysia

Kolaborasi dua kultur antar kota Padang raih rekor muri

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

48 juta wisatawan nusantara ditargetkan bertandang ke Jawa Barat

Makanya dari sekarang kami gencar melakukan berbagai upaya untuk mencapai target-target tersebut

Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menargetkan 48 juta orang wisatawan nusantara (wisnus) dan 1,8 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) selama tahun 2019, dan target tersebut optimistis bisa dicapai dengan diluncurkannya Program West Java Calender of Event 2019.

“Kalau target wisman 1,8 juta kemudian untuk wisnusnya 48 juta di tahun 2019 ini. Nanti dikaitkan dengan adanya kalender kegiatan, mudah-mudahan ini membawa dampak positif dan meningkatkan kunjungan wisata yang datang ke Provinsi Jawa Barat ,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik, di Bandung, Selasa.

Pihaknya juga menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2019 hingga 2023 bisa mencapai Rp43,5 triliun.

“Makanya dari sekarang kami gencar melakukan berbagai upaya untuk mencapai target-target tersebut dan peluncuran West Java Calender of Event 2019 hari ini adalah salah satu batu loncatan untuk mencapai target tersebut,” kata dia.

Ia mengatakan sepanjang 2019 dilaksanakan sebanyak 262 kegiatan yang terdiri dari 85 kegiatan budaya, 23 kegiatan kuliner, 24 kegiatan olah raga, enam kegiatan religi, dan 113 kegiatan seni, serta 11 kegiatan wisata lainnya.

Dengan jumlah kegiatan yang digelar di Jawa Barat ini, kata dia, diharapkan dapat mendorong PDRB sektor pariwisata setiap tahun dan meningkat dua digit sampai 2023.

“Serta sinergi Pentahelix bisa terjadi sehingga harapan ke depan, penyelenggaraan bisa lebih profesional,” kata Dedi.

Baca juga: Berwisata kopi Jawa Barat di Warung Upnormal

Kaum milenial jadi target kunjungan wisata

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DRRD minta angkutan Bandara Husein ke Kertajati dipersiapkan matang

Angkutan antarbandara ini tidak boleh mengambil muatan dari luar tetapi khusus penumpang ke Bandara Kertajati

Bandung (ANTARA) – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Dinas Perhubungan mempersiapkan angkutan transportasi untuk calon penumpang secara matang menjelang pemindahan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.

“Kalau bisa disiapkan 10 bus ini sudah luar biasa dan kita sarankan angkutan antarbandara ini tidak boleh mengambil muatan dari luar tetapi khusus penumpang ke Bandara Kertajati untuk naik pesawat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan di Bandung, Jabar, Selasa.

Ali mengatakan pihaknya telah melakukan rapat evaluasi program kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah ll Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan salah satu hal yang dibahas ialah terkait pemindahan penerbangan dari Bandara Husein ke BIJB.

Sebanyak 56 penerbangan domestik di Bandara Husein akan dipindahkan ke Kertajati mulai 1 Juli 2019.

Ali menambahkan, pihaknya akan segera membicarakan usulan tersebut dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

“Mungkin tidak program yang kita sampaikan untuk direalisasikan atau bisa dilaksanakan karena kalau bus ini dioperasikan jangan sampai bersinggungan dengan angkutan yang Iainnya,” kata Ali.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah ll Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Iis Chrisnadi mengatakan pihaknya telah mengoperasikan 10 Unit bus rapid transit (BRT) Trans Metro Bandung Raya hibah dari Kementerian Perhubungan.

Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan pengadaan lima bus sedang untuk angkutan karyawan, buruh, guru, siswa serta disabilitas pada Juli 2019 mendatang.

Terkait usulan dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tentang angkutan antarbandara, Chrisnadi menyambut baik usulan tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan usulan tersebut akan menjadi bahan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah.

“Ada masukan masukan dari dewan tentunya ini akan menjadi perhatian bagi kami dalam rangka memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat,” kata Chrisnadi.

Baca juga: Dishub Jabar: Belasan operator bus siap layani transportasi Kertajati
Baca juga: Ini permintaan MTI kepada masyarakat terkait Bandara Kertajati
Baca juga: Bandara Husein Sastranegara tak bisa akomodasi pertumbuhan penumpang

FPKS DPRD Jabar Luncurkan Hari Aspirasi

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Bangka Bike Fest” akan diikuti 700 motor gede

Sungailiat,Bangka (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempromosikan objek wisata di daerah itu melalui kegiatan Bangka Bike Fest yang akan digelar pada 28-29 Juni 2019 dan diikuti sekitar 700 peserta dengan motor gede.

Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Surtam di Sungailiat, Selasa mengatakan, kegiatan Bangka Bike Fest  menjadi harapan pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka mempromosikan ragam potensi wisata yang ada di daerah itu.

“Kami mendukung penuh kegiatan itu karena membantu mempromosikan wisata daerah yang hampir ada di setiap wilayah kecamatan,” jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka terus melakukan upaya promosi wisata dengan berbagai kegiatan misalnya triathlon yang sudah diselenggarakan dengan melibatkan 300 peserta lebih dari 16 negara.

“Kegiatan promosi wisata pada tingkat nasional dan internasional sebagai pembuktian pintu gerbang pariwisata Kabupaten Bangka menuju ruang Internasional,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Sole Japutra mengatakan, event  Bangka Bike Fest akan diikuti oleh 700 motor gede (moge) berbagai merk dari berbagai daerah di Indonesia termasuk juga peserta dari luar negeri.

“Rute yang diikuti 700 lebih peserta motor gede akan start pada pukul 08:00 WIB dari jembatan Emas melintasi jalan Lintas Timur menuju ke Tanjung Pesona terus ke arah simpang empat lampu merah kafe  Black Jack menuju ke Belinyu menuju rumah dinas camat Belinyu,” jelasnya.

Dia mengatakan, sejumlah peserta sudah bersemangat mengambil bagian, seperti peserta dari Malaysia yang membawa tiga motor besar, selain itu juga ada Lady Bikers dari Madagaskar.

Mereka ada yang membawa langsung motor besar dengan mengendarainya, ada pula yang mengirimkan motornya ke Bangka untuk dipakai pada saat acara berlangsung. 

Baca juga: Ratusan penggila motor ramaikan “Sumatera Bike Week”
Baca juga: 1.000 pelajar ikuti “bike to school”

Pewarta: KR-KMN
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Menteri Susi ingatkan warga tentang sampah plastik

Bila masyarakat memulai dari diri sendiri dengan mengurangi pemakaian sampah plastik, Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus menyerukan kepada berbagai kalangan masyarakat di Indonesia untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat mendegradasi mutu lingkungan, termasuk di kawasan perairan seperti laut dan sungai.

“Kita kurangi dari diri kita dengan tidak menggunakan, memakai atau menerima sampah plastik,” kata Menteri Susi dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa lebih baik bila warga menggunakan kantong atau tas yang tahan lama dan bisa digunakan berkali-kali.

Menteri Kelautan dan Perikanan meyakini bahwa bila masyarakat memulai dari diri sendiri dengan mengurangi pemakaian sampah plastik, Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Baca juga: IPB : cegah sampah plastik masuk laut lewat teknologi

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan berbagai kerugian yang dirasakan oleh nelayan akibat timbunan sampah plastik yang tidak tertangani di lautan Indonesia, seperti zat beracun yang dapat terkonsumsi oleh biota laut yang tertipu.

“Pertama, zat beracun plastik yang menipu biota laut,” kata Kepala Kajian Strategis KNTI Niko Amrullah.

Niko mengatakan biota laut khususnya ikan sering menganggap sampah-sampah plastik yang mencemari lautan sebagai makanannya.

“Sampah plastik itu punya sifat beracun yang mematikan, sehingga tidak jarang banyak biota laut yang mati akibat kandungan racun dari sampah itu,” kata Niko.

Menurut dia, biota laut yang mati itu seharusnya berpotensi menjadi tangkapan para nelayan yang dapat menghasilkan keuntungan.

Kerugian kedua adalah ikan tangkapan nelayan mengalami pergeseran genetik sehingga mengurangi nilai jual di pasar ikan.

“Banyak ikan yang mengalami pergeseran gen, senyawa plastik bercampur dengan organ tubuh ikan,” katanya.

Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman juga terus mendukung target penurunan 70 persen sampah laut (marine debris) yang didominasi sampah plastik dengan menekankan bahwa ketersediaan data mengenai estimasi jumlah sampah di laut merupakan hal yang penting.

“Kami telah melakukan reaksi cepat, karena dalam satu setengah tahun telah banyak yang kita lakukan, dan pada tahap awal kita telah melaksanakan koordinasi dan juga membuat suatu regulasi. Sampah ini telah menjadi perhatian luas kita semua, oleh karenanya perlu dilakukan kajian dan estimasi jumlah sampah di laut, baik global maupun lokal secara menyeluruh,” kata Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Kemenko Maritim Nani Hendiarti dalam lokakarya di Jakarta, 15 April.

Nani menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut, yang dalam rencana aksi nasional (RAN) pemerintah menargetkan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada 2025.
Baca juga: KNTI ungkap zat beracun dari sampah plastik tipu biota laut

Presiden Joko Widodo tawarkan Susi jadi Cawapres

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mataram-LKBN Antara tandatangani nota kesepahaman informasi publik

Mataram (ANTARA) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan penadatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) dalam penyebarluasan layanan informasi publik dengan PT IMQ Multimedia Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

Dari unsur Pemerintah Kota Mataram Penandatangan PKS tersebut dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa, MH dan Dirut PT IMQ Multimedia Utama Antara Darmadi disaksikan langsung oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di ruang kenari Kantor Wali Kota Mataram, di Mataram, Selasa.

Sesaat sebelum penandatangan Dirut PT IMQ Multimedia Utama Antara Darmadi mengatakan, kerja sama dalam penyebarluasan layanan informasi publik akan dilaksanakan dalam bentuk pemasangan media publik baik “indoor” maupun “outdoor” di seluruh Indonesia, berupa megatron.

“Saat ini, sudah ada 20 kabupatan/kota yang melaksanakan kerja sama serupa. Indoor dipasang pada rumah sakit maupun tempat-tempat kerumunan publik sehingga pesan dari kepala daerah dan dinas-dinas bisa tersampaikan ke masyarakat,” katanya.

Sementara untuk kerja sama penyebarluasan layanan informasi publik outdoor, kata Darmadi yang didampingi investor dari Korea Lee Jong Pyo selaku Manager PT Data Indo Media Korea dan Thomas Soo Chif Excekutive Officer Malaysia, akan dipasang megatron berukuran 4 X 7 meter pada sejumlah tempat strategis sehingga mudah dilihat langsung oleh publik.

Ia menjelaskan, konten pada megatron yang akan ditanyangkan sebanyak 40 persen dari Pemerintah Kota Mataram, sedangkan 60 persennya pesan dari LKBN Antara yang isinya tentang informasi dari kabupaten/kota lain.

Dengan demikian, masyarakat Kota Mataram bisa tahu kejadian dan mendapatkan informasi dari kota-kota lain, seperti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Selain itu, sebagian informasi dari Kota Mataram akan dipublikasikan juga melalui jaringan-jaringan media yang ada di Indonesia dan 52 perwakilan negara asing.

“Kerja sama ini tidak hanya berskala nasional, akan tetapi juga berskala internasional karena kami juga bekerja sama dengan kantor-kantor berita luar negeri,” katanya.

Dalam pengadaan alat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Mataram tidak perlu khawatir karena tidak akan mengganggu APBD maupun APBN sebab Antara akan bekerja sama dengan BUMN-BUMN lain.

“Jadi yang perlu dilakukan pemkot saat ini hanya menyiapkan tempat saja, semuanya fasilitas dan perawatan akan kami siapkan. Sedangkan perizinan menjadi tanggungan pemerintah kota,” ujarnya.

Lebih jauh Darmadi mengatakan, selama ini LKBN Antara bekerja menggiring opini masyarakat agar selalu berpikir baik, dan menyakini negara bekerja sehingga dapat merasakan manfaat dari hasil kerja keras pemerintah.

Antara juga ingin memerangi berbagai berita hoaks yang tidak jelas sumbernya, karena jika masyarakat sekian hari diberikan berita-berita yang dapat menggiring opini masyarakat yang tidak sehat maka mereka akan mengganggap negara ini tidak ada.

“Tetapi Antara akan selalu melihat dari persepsi kepentingan negara, dan masyarakat tahu pemerintah bekerja,” katanya menjelaskan.

Sementara Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam kesempatan itu menyambut baik penandatangan PKS dalam penyebarluasan layanan informasi publik melalu LKBN Antara yang merupakan media utama, terdepan dan terpercaya.

“Kerja sama ini mendukung komitmen pemerintah kota dalam upaya transparansi informasi publik yanga selama ini kita memang terbuka tidak ada yang kita tutupi, kecuali yang menurut ketentuan harus ditutup,” katanya.

Wali kota mengakui, sangat bersemangat untuk melakukan penandatangan PKS ini karena bukan hanya Mataram bisa melihat informasi melalui media ini, akan tetapi bisa terlihat se Indonesia sehingga menjadi bagian promosi untuk Kota Mataram.

“Karena itu, saya meminta Kadis Kominfo dan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman segera mencari lokasi yang pas untuk memasang megatron tersebut, apalagi ini tidak akan mengganggu APBD kita,” ujarnya.

Kegiatan penandatangan kerja sama dalam penyebarluasan layanan informasi publik itu dihadiri oleh seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Mataram, tujuannya agar semua pimpinan OPD dapat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Setelah proses penandatangan, tim dari PT IMQ sebagai “anak” dari LKBN Antara bersama tim dari Pemerintah Kota Mataram langsung melakukan survei pada beberapa titik untuk pemasangan megatron tersebut. 

Baca juga: Uzbekistan-NTB dan ANTARA sepakati kerja sama promosi pariwisata

Baca juga: ANTARA raih apresiasi atas pemberitaan masif MRT Jakarta

LKBN Antara terima penghargaan atas pemberitaan masif MRT Jakarta

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suzuki New Carry Pick Up diklaim hemat bahan bakar

Makassar (ANTARA) – Suzuki New Carry Pick Up dilkaim sebagai kendaraan yang irit bahan bakar, sekitar 15 persen dibanding pikap pendahulunya.

“Seperti halnya yang kita pernah janjikan pada peluncuran kendaraan ini, bahwa kita akan memberikan biaya yang hemat untuk pengisian bahan bakar (irit),” kata 4W Head of Brand Development & Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel di Makassar, Senin (24/6).

Pikap baru ini menggunakan mesin K15B, dengan tenaga yang dihasilkan 97 ps @ 5.600 rpm dan torsi 135 Nm @4.400 rpm namun hemat bahan bakar.

“Carry pikap yang baru ini masih lebih irit sekitar 15 persen dibanding dengan yang lama, kita sudah lakukan uji coba itu di lokasi yang sama dengan driver yang sama pula dan dengan beban yang sama pula,” ujarnya.

Kendati demikian, untuk pengisian bahan bakar disarankan menggunakan BBM dengan bilangan oktan 91 (Pertalite).

“Untuk biaya perawatan kita setting sama, agar tidak terjadi kesulitan dalam hal after sales,” jelasnya.

PT SIS juga memberikan promo perawatan sampai dengan 50.000 km untuk New Carry Pick Up.

Baca juga: Ini 5 keunggulan Suzuki New Carry Pick Up

Baca juga: Ketangguhan Suzuki New Carry Pick Up diuji di Makassar
 

Pewarta: KR-CHA
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019

Gojek sumbang Rp2,1 triliun ke perekonomian Kota Bandung

Bandung (ANTARA) – Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menyatakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa kontribusi mitra Gojek kepada perekonomian di Kota Bandung, Jawa Barat, selama tahun 2018 mencapai Rp2,1 triliun.

“Perhitungan kontribusi ekonomi ini berasal dari selisih pendapatan mitra Gojek dari sebelum hingga setelah mereka bergabung di Gojek. Penelitian ini mencakup mitra dan empat layanan Gojek, yaitu layanan roda-dua Go-Ride, roda-empat Go-Car, Go-Food, dan Go-Life,” kata Wakil Kepala LD FEB UI, Dr Paksi CK Walandouw, di Kota Bandung, Selasa

Secara nasional, kata Paksi, LD FEB Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa kontribusi mitra Gojek ke perekonomian nasional mencapai Rp44,2 triliun.

“Hasil riset di Bandung merupakan bagian dari riset yang bertajuk ‘Dampak Gojek terhadap Perekonomian Indonesia pada Tahun 2018’ di sembilan kota,” kata Paksi.

Studi serupa, lanjut dia, pada tahun 2017 menunjukkan kontribusi Gojek dan dua layanan (roda dua dan UMKM) di Bandung mencapai Rp423 miliar.

Dia mengatakan kontribusi yang semakin besar dari Gojek menunjukkan bahwa teknologi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya ke perekonomian daerah.

Dia mengatakan Gojek sebagai pemain utama industri teknologi di Indonesia telah menunjukkan bagaimana inovasi teknologinya dapat memperluas peluang penghasilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan berbagai lataI belakangan pendidikan dan usia.

Adapun angka kontribusi ekonomi mitra Gojel terhadap perekonomian Kota Bandung di tahun 2018 ialah mitra pengemudi Go-Ride berkontribusi Rp537 milliar.

Kemudian mitra pengemudi Go-Car menyumbang Rp111 milliar, mitra UMKM Go-Food kontribusinya Rp1,5 trilun dan mitra Go-Life (Go-Clean dan Go-Massage) kontribusinya Rp 46 milliar.

Di wilayah yang terkenal dengan kuliner khas Sunda, seperti cireng dan basreng, pertumbuhan juga terjadi pada kontribusi mitra UMKM Go-Food yang naik hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2017.

“Pertumbuhan kontribusi mitra UMKM Go-Food ini antara lain disebabkan oleh optimalisasi fitur teknologi Go-Jek dan GO-FOOD yang semakin gencar digunakan oleh mitra UMKM,” kata Paksi.

Selebihnya, rata-rata penghasilan mitra Gojek dalam penelitian ini di atas UMKM Kota Bandung ialah rata-rata pendapatan mitra Go-Ride di Bandung sebesar Rp 3,4 juta.

Rata-rata pcndapatan mitra Go-Car di Bandung Rp4,8 juta. Rata-rata pendapatan mitra Go-Life di Bandung sebesar Rp4 juta.

Lebih lanjut ia mengatakan Gojek juga telah menjadi pintu masuk UMKM Bandung ke ekonomi digital

Menurut dia keutamaan Gojek di bisnis pesan-antar makanan online tercermin dari beberapa temuan seperti 76 persen mitra UMKM mengalami kenaikan volume transaksi dengan rata-rata peningkatan omzet sebesar Rp5,3 juta per bulan

Kemudian 90 persen mitra UMKM menyatakan mereka pertama kali go-online saat bergabung ke Go-Food dan 39 persen UMKM menginvestasikan kembali pendapatan dari Go-Food ke usaha mereka.

“Selain itu, Gojek juga berperan dalam mendorong gerakan nasional non-tunai karena 67 persen mitra UMKM pertama kali menerima pembayaran non-tunai saat bergabung dengan Go-Food,” katanya.

Temuan yang menarik lainnya dalam penelitian LD FEB UI adalah 79 persen mitra Go-Life adalah perempuan.

“Hal ini menunjukkan Gojek mampu meningkatkan partisipasi perempuan ke dalam ekonomi berbasis digital,” tambah Paksi.

Riset ini menemukan bahwa para mitra Go-Life mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dibanding pendapatan sebelum bermitra dengan Gojek, yaitu hingga 55 persen.

“Kenaikan pendapatan mitra Go-Life yang signifikan ini dapat membantu mitra perempuan yang merupakan mayoritas dari mitra Go-Life. Selebihnya peningkatan mitra juga dapat berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga,” kata Paksi.

Baca juga: Dishub: Mau eksis di Jakarta, transportasi daring harus berbenah

Baca juga: Tanggapan konsumen atas rencana pelarangan diskon ojek online
 

Pernah antar sate ke Istana, mitra Gojek diberi Presiden sepeda

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin terima gelar doktor di Korsel sekaligus rangkul investor

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Korea Selatan pada pekan ini untuk menerima gelar Honorary Doctor of Philosophydi bidang kebijakan pembangunan dari KDI School of Public Policy.

Gelar tersebut diterima Menperin atas kiprahnya mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia serta meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dengan Korea Selatan.

“Investasi Korea Selatan di Indonesa penting untuk mendukung kinerja Indonesia. Kami berharap hubungan produktif antara Indonesia dan Korea Selatan dapat berlangsung hingga tahun-tahun mendatang,” kata Airlangga sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, juga akan dilakukan penandatanganan kerangka kerja teknis antara Kementerian Perindustrian dengan National Research Center (NRC) Republik Korea untuk pembentukan Working Level Joint Committee(Sub-Komite Bersama) dalam rangka implementasi aktivitas kerja sama terkait Industri 4.0.

Airlangga juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Republik Korea serta beberapa investor.

Pada pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea, Menperin diagendakan membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia – Korea Selatan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin), saat ini memiliki total 10 kesepakatan kerja sama internasional dengan berbagai mitra di Republik Korea, di mana enam di antaranya merupakan kerja sama antara unit di lingkungan Kemenperin dengan lembaga pemerintah di Korea Selatan.

Menperin juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan salah satu perusahaan petrokimia Lotte Chemical Corporation, yang salah satu anak perusahaannya pada 2018 telah melakukan ground breakingpembangunan pabrik yang memproduksi polyethylene.

Dengan nilai investasi yang rencananya mencapai 3,5 miliar dolar AS, pabrik ini diharapkan dapat mendukung pengurangan impor produk petrokimia hingga 60 persen.

“Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia dan akan bisa lebih kompetitif di tingkat Asean dengan semakin meningkatnya investasi dan ekspansi dari sejumlah produsen di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi seiring upaya pemerintah yang terus menciptakan iklim usaha kondusif,” ungkapnya.

Baca juga: Menperin: Iklim investasi bergerak meski kurang ‘nendang’

Baca juga: Menperin: Pengurangan pajak untuk inovasi dan vokasi

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Banggai Tuna Fishing Tournament 2019 tawarkan hadiah Rp100 juta

Kegiatan ini akan masuk dalam kalender International Game Fishing Association (IGFA) sebagai otoritas yang mencatat rekor pemancingan internasional dari berbagai kategori jenis ikan sehingga direncanakan akan ada peninjauan langsung dari utusan IGFA.

Jakarta (ANTARA) – Turnamen mancing kelas dunia Banggai International Tuna Fishing Tournament (BITFT) 2019 yang akan digelar di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 27-29 September 2019 menawarkan hadiah berupa jackpot Rp100 juta sebagai daya tarik peserta dan wisatawan.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kemenpar Indroyono Soesilo di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa turnamen ini diharapkan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai negara.

“Sejauh ini peserta yang telah mendaftar yaitu dari Indonesia sendiri, Malaysia, dan Timor Leste,” ujarnya.

Ia berharap akan ada banyak peserta dari negara lain termasuk dari Singapura, Australia, Prancis, dan Jepang.

 Indroyono menyatakan kegiatan ini akan masuk dalam kalender International Game Fishing Association (IGFA) sebagai otoritas yang mencatat rekor pemancingan internasional dari berbagai kategori jenis ikan sehingga direncanakan akan ada peninjauan langsung dari utusan IGFA.

“Kami ingin meningkatkan devisa dari marine tourism yang nilainya tujuh kali lipat dari wisata biasa atau leisure yang rata-rata hanya 1.100 dolar AS per orang per kunjungan,” kata Indroyono.

Menurutnya, saat ini kegiatan wisata memancing memang belum mendapatkan prioritas dalam pengembangan destinasi serta publikasi sebagaimana produk wisata bahari lainnya, seperti diving, cruise, surfing, dan yacht yang dianggap berhasil memberikan sumbangan besar terhadap devisa negara.

“Event ini kami harapkan bisa mendorong popularitas wisata memancing, karena datang dari daerah dan mempunyai ciri khas,” kata Indroyono.

Baca juga: Banggai Sulteng diarahkan jadi destinasi wisata mancing

Kabupaten Banggai telah beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen mancing tingkat internasional.

Di kalangan wisatawan mancing dunia, perairan Banggai dikenal sebagai destinasi wisata mancing kelas dunia karena terdapat banyak ikan eksotis seperti Banggai Cardinal Fish. Selain itu, perairan Banggai juga masuk dalam jalur migrasi ikan tuna dari kawasan Samudera Pasifik ke Samudera Hindia.

Senada dengan Indroyono, Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo menyampaikan antusiasme menyambut turnamen ini.

“Harapan kami dengan turnamen ini, kunjungan wisatawan ke Banggai, baik dari dalam maupun luar negeri akan semakin banyak. Kami juga berharap turnamen ini bisa menjadi acara rutin tahunan,” kata Mustar.

Untuk perlombaan ini, Banggai menyediakan total hadiah Rp500 juta. Pemenang akan dipilih berdasarkan berat hasil pancingan, dari juara pertama hingga juara keempat. Dengan kategori lomba minimal ikan yang ditimbang hingga 5 kg.

Di samping ikan tuna, ada 10 spesies ikan lain yang akan dinilai sebagai tangkapan yakni Marline, Kuwe, Eskola, Lemadang, Kerapu, Kakap, Barakuda, Tenggiri, Pelayaran, dan Ambarjack. Panitia pun menyediakan lima kapal nelayan untuk dipakai peserta, tetapi pemancing dibolehkan jika ingin membawa kapal sendiri.

Dalam kompetisi memancing ini semua aturan turnamen mengikuti aturan IGFA.

Selain perlombaan reguler, akan ada pula hadiah jackpot sebesar Rp100 juta bagi yang berhasil menangkap ikan tuna sirip kuning di atas 100 kg.
Baca juga: Festival Pulo Dua digelar 25-28 Juli 2019
 

Kemenpar promosikan 60 destinasi di Indonesia

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKP gelar Bulan Bakti Karantina ingatkan spesies invasif

Karena dapat membahayakan ikan-ikan asli asli Indonesia yang hidup di sungai dan perairan umum lainnya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019 antara lain guna mengingatkan akan terjadi bahaya bila spesies kelautan dan perikanan yang bersifat invasif sampai masuk ke dalam kawasan perairan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan, sosialisasi mengenai ikan invasif perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengimpor atau membeli ikan-ikan invasif dari luar negeri dan melepaskannya ke perairan umum.

“Karena dapat membahayakan ikan-ikan asli asli Indonesia yang hidup di sungai dan perairan umum lainnya,” kata Menteri Susi.

Hal tersebut, lanjutnya, sangat terkait dengan kondisi saat ini dimana banyak jenis ikan invasif ditemukan dan dipelihara masyarakat, perdagangan ilegal komoditas perikanan yang dilindungi dan dibatasi serta maraknya isu terkait pencemaran limbah plastik di perairan umum yang mulai mengganggu ekosistem dan kelangsungan hidup biota perikanan tertentu, serta estetika pariwisata perairan.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina menyatakan, penyelenggaraan Bulan Bakti Karantina dan Mutu adalah bentuk meningkatkan kesadaran publik dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pembukaan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan 2019 telah digelar di Alun-alun Yogyakarta, 23 Juni 2019.

Rencananya, ajang yang mengusung tema “Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina), Kita Wujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Lestari dan Berkelanjutan” bakal berlangsung secara serentak di Pusat BKIPM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM seluruh Indonesia, mulai 23 Juni hingga pertengahan Juli 2019 mendatang.

Ia mengemukakan, selain berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina dan pengendalian mutu, Bulan Bakti Karantina dan Mutu yang telah diselenggarakan sejak 2016 ini juga juga berhasil meningkatkan jumlah usaha perikanan yang memenuhi standar dan taat hukum.

“Hal ini karena yang disasar bukan hanya masyarakat, tetapi juga pelaku usaha perikanan termasuk pengolah ikan,” ucapnya.

Rina mengakui, impor komoditas perikanan, baik yang hidup maupun ikan mati, membuka peluang bagi masuknya jenis-jenis penyakit ikan berbahaya, yang dapat mengganggu dan merugikan usaha budidaya di Indonesia.

Selain itu, ujar dia, beragamnya penggemar ikan terhadap jenis-jenis ikan yang cenderung invasif, membuka peluang bagi importir dan pelaku usaha untuk mendatangkan dan melalulintaskan jenis-jenis yang dilarang karena sifat keinvasifannya.

“Penyelenggaraan bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan terbukti mampu memberikan dampak positif bagi tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas isu kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan,” ujarnya.

Baca juga: Di Kapuas Hulu ada 250 spesies ikan, arwana salah satunya
Baca juga: Spesies ikan ini dinamai penyanyi asal Irlandia
Baca juga: LIPI: 20 spesies ikan Danau Maninjau punah

KKP Palangka Raya Antisipasi Cacar Monyet di Pelabuhan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin dorong replikasi pembangunan politeknik industri

Bapak Presiden minta tambahkan lagi politeknik, dan kami terus mendorongnya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian mendorong replikasi pembangunan politeknik, yang sesuai (link and match) dengan kebutuhan industri dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Hal ini juga dalam rangka menyongsong era revolusi industri 4.0 dan mengambil momentum bonus demografi di Indonesia.

“Dalam kesiapan kita bertransformasi ke era industri digital, dibutuhkan reskilling SDM di bidang industri agar mereka mampu berkompetisi. Apalagi, pada peta jalan Making Indonesia 4.0, aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menperin menjelaskan, guna terus menggenjot peningkatan kualitas SDM industri di Tanah Air, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan penambahan politeknik terutama di kawasan industri.

Hal ini sesuai fokus agenda pembangunan pada periode kedua kepemimpinannya, yakni pengembangan SDM terampil.

“Bapak Presiden minta tambahkan lagi politeknik, dan kami terus mendorongnya. Sekarang, kami sudah punya 10 politeknik dan 2 akademi komunitas. Selain itu pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri,” ujarnya.

Terkait akselerasi program pendidikan vokasi tersebut, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.

“Bapak Presiden Joko Widodo ingin pembangunan politeknik yang masif, karena dalam RPJMN untuk 2020-2024, SDM menjadi kunci dari pembangunan,” imbuhnya.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Perindustrian membangun empat politeknik baru, salah satunya adalah Politeknik Industri Logam di Morowali, Sulawesi Tengah.

“Fasilitasnya di sana sudah sangat bagus, bahkan lebih lengkap dari fasilitas laboratorium di Institut Teknologi Bandung. Rektor maupun profesornya digaji cukup tinggi,” ungkap Airlangga.

Kemudian, Kemenperin juga mendirikan Akademi Komunitas Tekstil di Solo, Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, serta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal.

Lebih dari 90 persen siswa lulusan politeknik tersebut, langsung terserap kerja oleh industri karena kompetensinya sesuai kebutuhan lapangan saat ini.

“Pengalaman tersebut menjadi momentum untuk mendorong swasta agar ikut berkontribusi dalam pembangunan SDM yang kompeten di bidang industri,” lanjut Menperin.

Sebab, apabila hanya mengandalkan dari lulusan politeknik Kemenperin, maka jumlah tenaga siap kerja yang dihasilkan hanya sekitar 200-300 orang per politeknik.

“Bapak Presiden meminta lebih banyak lulusan yang bisa bekerja di industri. Paling tidak, satu juta angkatan kerja yang bisa diserap. Karena itu, pengalaman kami membuat politeknik, direplikasi kepada industri. Kemenperin juga telah mendorong industri untuk ikut membangun politeknik, dan mereka akan diberikan insentif super deductible tax,” sebutnya.

Baca juga: Pemerintah targetkan bangun 500 politeknik
Baca juga: Kemenperin fasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia
Baca juga: Kemenperin bangun dua politeknik di Jateng

Kemenperin dorong IKM logam manfaatkan E- Commerce

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah lakukan terobosan kebijakan pacu investasi dan ekspor

Substitusi impor dimungkinkan diberikan semacam mini tax holiday dan juga terkait dengan bea masuknya

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha, terutama investasi dan ekspor sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, nanti industri padat karya yang berorientasi ekspor, juga dapat potongan Pajak Penghasilan (PPh),” kata Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menperin menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang berpotensi mendorong laju investasi dan ekspor, misalnya industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, sektor-sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan yang siap menjadi pionir dalam memasuki era industri 4.0. Selain itu, potongan pajak akan berlaku bagi perusahaan yang melakukan substitusi impor.

“Substitusi impor dimungkinkan diberikan semacam mini tax holiday dan juga terkait dengan bea masuknya,” kata Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebutkan dengan adanya kebijakan keringanan pajak bagi pelaku industri, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Hal ini diyakini dapat menciptakan efek berantai, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah penerimaan negara.

“Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur, serta juga untuk mendongkrak daya saingnya di kancah global,” tandasnya.

Airlangga  mencontohkan penerapan insentif super deductible tax untuk dua skema. Pertama, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP (Wajib Pajak) badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Pemberian fasilitas tersebut diberikan dengan catatan, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus menghasilkan investasi, inovasi, teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional.

“Penerapan regulasi ini sejalan dengan inisiatif menuju Indonesia 4.0 serta mendorong industri manufaktur dalam negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan riset,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menyumbang cukup signfikan bagi total investasi di Indonesia.

Pada triwulan I tahun 2019 penanaman modal dari sektor industri manufaktur memberikan kontribusi mencapai Rp44,06 triliun.

Adapun empat sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi terbesar pada triwulan I/2019, yakni industri makanan sebesar Rp12,77 triliun, disusul industri logam dasar Rp11,46 triliun, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia Rp3,58 triliun, serta industri barang galian bukan logam Rp2,59 triliun.

3 Menteri raih penghargaan Herman Johannes Award

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Legislator inginkan sinergi KKP-BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan

Jumlah pelaut dan nelayan cukup banyak dan potensial untuk dijadikan peserta BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Imanuel Ekadianus Blegur menginginkan adanya sinergi berbagai instansi dalam rangka menyediakan jaminan sosial yang memadai bagi para pelaut dan nelayan Nusantara.

Imanuel Blegur, dalam rilis di Jakarta, Selasa, menginginkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat mencakup kepesertaan BPJS bagi pekerja di bidang pelaut dan nelayan.

Menurut dia, jumlah pelaut dan nelayan cukup banyak dan potensial untuk dijadikan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pimpinan BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pendekatan khusus kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pertama-tama menyesuaikan undang-undang jaminan sosial dengan praktek pemberian jaminan kepada pekerja dengan pelaut dan nelayan.

Dengan adanya sinergi tersebut, lanjutnya, diharapkan agar dalam masa satu atau dua tahun ke depan seluruh pelaut dan nelayan di berbagai daerah di Tanah Air juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menyatakan, nelayan di berbagai daerah dinilai perlu mendapatkan tambahan perlindungan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mereka dapat lebih terjamin dalam menjalankan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga.

“Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat BPJS Ketenagakerjaan yang belum memenuhi kebutuhan nelayan,” kata Marinus Gea.

Perlindungan itu, ujar dia, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang diperkuat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di mana perlindungan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat terdaftar sebagai peserta berdasarkan UU No 24/2011 tentang BPJS.

Berdasarkan UU No 24/2011, negara melalui BPJS Ketenagakerjaan membantu iuran bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Bantuan itu menurut Marinus diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran Rp16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.

Nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai BPU akan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi, serta hanya melindungi mereka dari risiko saat bekerja saja. Padahal, nelayan bisa saja tak bisa bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi nelayan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Anton Leonard, di kesempatan berbeda mengatakan perlu ada perubahan paradigma untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang dibutuhkan para nelayan sebenarnya.

Anton menilai jaminan ketenagakerjaan dan asuransi nelayan itu belum cukup. Bila negara ingin bagi nelayan, BPJS-TK yang proaktif menyambangi para nelayan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menilai program jaminan pemerintah bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebatas JKK dan JKM. “Padahal nelayan butuh jaminan hari tua ketika sudah tidak melaut lagi,” ujar Susan.

Untuk itu, Susan berharap pemerintah memperbaiki jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan. Perbaikan itu tentunya harus diawali dengan pendataan dan monitoring atau pengawasan yang sangat baik.

Baca juga: Nelayan perlu tambahan perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: Berdayakan anggaran kelautan perikanan guna fokus sejahterakan nelayan
Baca juga: Legislator inginkan anggaran KKP penuhi kebutuhan nelayan

Nelayan Memperoleh Manfaat Asuransi

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah percepat dokumen POD Blok Masela

Tujuannya kita akan menggunakan semua tenaga kerja, khususnya dari operator ke bawah, di mana yang tamatan SMA sederajat harus anak Maluku

Ambon (ANTARA) – Pemerintah mempercepat proses evaluasi dan penandatanganan Plant of Development (POD) atau rencana pengembangan lapangan abadi Blok Masela sebelum berakhir masa tugas kabinet sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Rencana pembangunan POD Blok Masela sudah mengalami perubahan dari laut ke darat oleh Presiden RI dan saat ini Kementerian ESDM lagi melakukan evaluasi,” kata Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohy di Ambon, Selasa.

Penjelasan Martha disampaikan dalam rapat kerja Komisi B DPRD Maluku bersama Dinas ESDM, Biro Hukum Sekda Maluku, dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Maluku Ever Kermite itu, DPRD mempertanyakan progres pengembangan Blok Masela berkaitan dengan keputusan pemerintah menyetujui lokasi POD dari laut ke darat.

Ia mengatakan beberapa pekan lalu SKK Migas telah menandatangani persetujuan dengan Inpex Jepang yang juga menyetujui perubahan itu dan pada 16 Juni 2019 sudah ditandatangani persetujuan lokasi pengembangan Blok Masela di darat.

Sebab, katanya, penunjukan lokasi POD oleh Presiden Jokowi di darat itu sudah disetujui grup besar Inpex di Jepang.

Menyangkut dokumen POD, katanya. sampai saat ini masih berada di Kementerian ESDM untuk dievaluasi, karena pada dokumen itu banyak terjadi perubahan, baik menyangkut masalah teknis pelaksanaan yang tadinya di laut sekarang pindah ke darat.

Hal itu, katanya, mengalami perubahan teknis yang drastis dan signifikan sehingga membutuhkan waktu cukup panjang.

“Dalam rapat sosialisasi rencana pengembangan lapangan abadi tanggal 19 Juni kemarin, saya juga mewakili gubernur, mudah-mudahan sebelum pelantikan Presiden RI maka dokumen itu sudah bisa ditandatangani,” katanya.

Ia mengatakan informasi dari Direktur Hulu Kementerian ESDM bahwa sebelum berakhirnya masa tugas kabinet sekarang sudah bisa ditandatangani POD sehingga bisa masuk tahap konstruksi.

Bila dokumen itu sudah ditandatangani dalam waktu dekat, katanya, rencana produksi gas bumi di Blok Masela mulai terealisasi antara akhir 2026 hingga 2027.

Dinas ESDM Provinsi Maluku, beberapa minggu lalu juga sudah melakukan pendekatan dengan Kementerian ESDM, khususnya Badan Diklat, untuk meminta penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka mempersiapkan tempat uji kompetensi warga Maluku yang akan bekerja di Blok Masela.

“Tujuannya kita akan menggunakan semua tenaga kerja, khususnya dari operator ke bawah, di mana yang tamatan SMA sederajat harus anak Maluku,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, Menteri ESDM sudah menyetujui pembukaan tempat uji kompetensi di daerah tersebut. Untuk tenaga kerja lulusan SMA dan sederajat ke bawah, mengikuti seleksi di Maluku sehingga akan dibuat berbagai pelatihan dengan dibantu kementerian khusus untuk peralatannya.

Baca juga: IRR INPEX Masela tunggu keputusan akhir investasi
Baca juga: Jonan ke Tokyo, finalisasi pengembangan Blok Masela
Baca juga: SKK Migas: Rekrutmen pekerja Blok Masela direncanakan

 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Giant Mampang diserbu ibu- ibu di hari kedua diskon penutupan gerai

Jakarta (ANTARA) – Jelang penutupan gerainya, Giant Ekspres Mampang pada hari kedua dipadati pengunjung ibu- ibu, dan banyak pengunjung yang mengaku baru pertama kali datang ke gerai yang didominasi warna hijau tua ini.

“Kata tetangga sih banyak diskon, makannya iseng aja kesini,” kata salah satu pengunjung Nur yang ditemui Antara di Giant Ekspres Mampang, Selasa.

Nur mengatakan tujuannya datang ke gerai yang akan tutup ini untuk membeli alat dan barang kebersihan.

“Yah harga sama saja ternyata sudah kena diskon pun, saya beli karena terlanjur sudah datang saja,” kata Nur.

Serupa dengan Nur pengunjung lainnya, Airin mengaku hanya iseng mendatangi gerai yang dimiliki PT Hero Supermarket Tbk (HERO) itu.

“Biar tidak mati gaya saja, saya iseng mampir kesini,” kata Airin.

Ia mengetahui informasi diskon penutupan gerai Giant Ekspres Mampang dari pesan singkat temannya.

“Tadinya mau kesini waktu diskonnya 50 persen, tapi takut barangnya sudah pada habis,” kata Airin.

Berbeda dengan Nur dan Airin, pengunjung lainnya Anna merencanakan kunjungannya untuk memburu diskon makanan.

“Harganya dinaikan dulu sepertinya, soalnya sebelum kesini saya sudah cek ke toko swalayan dekat rumah, disana lebih murah,” kata ibu yang memiliki dua orang anak itu.

Ia mencontohkan harga minyak yang dijual di Giant Ekspres Mampang misalnya sebelum mendapat potongan harga seharga Rp28.000 sedangkan untuk merek yang sama di toko dekat rumahnya hanya Rp24.000.

“Ya jadi sayang sekali saya datang untuk mendapatkan harga yang sama dengan barang yang lebih dekat rumah,” kata Anna.

Masyarakat yang datang ke Giant Ekspres Mampang sangat antusias.

Berdasarkan pantauan Antara baru saja dibuka selama dua jam, seluruh troli dan keranjang belanja yang disediakan habis.

“Sabar ya bapak ibu, tunggu yang selesai bayar baru dapat keranjang atau troli,” kata salah satu petugas yang mengurus troli dan keranjang belanja.

Selain Giant Ekspres Mampang, lima gerai Giant lainnya seperti Giant Ekspres Cinere Mall, Giant Ekspres Pondok Timur, Giant Ekstra Jatimakmur, Giant Ekspres Mitra 10 Cibubur, dan Giant Ekstra Wisma Asri turut ditutup pada akhir Juni 2019.

Baca juga: Aprindo sebut faktor yang pengaruhi penutupan Giant

Baca juga: Aprindo: Penutupan Giant tidak berkaitan dengan transaksi “online”

Kelesuan Ritel Akibat Kenaikan Harga Sewa

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini 5 keunggulan Suzuki New Carry Pick Up

Makassar (ANTARA) – Dibanding pendahulunya, Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan beberapa perubahan besar dan dilengkapi fitur canggih yang membuatnya lebih tangguh.

Pikap dari Suzuki ini bakal menjadi penantang Daihatsu Granmax yang juga mengeluarkan kendaraan jenis pikap.

Baca juga: New Carry Pick Up dongkrak penjualan Suzuki di Makassar

Berikut ini lima keunggulan dari Suzuki New Carry Pick Up:

Immobilizer
Fitur Immobilizer bekerja jika adanya kesamaan pin pada kunci dan rumah kunci, sehingga kendaraan aman dari pencuri.

Immobilizer menjadi fitur unggulan yang belum dimiliki kendaraan pikap lainnya.

Kabin lebih lega
Ruang kabin Suzuki Ne Carry Pick Up didesain lebih lega dan dapat memuat hingga tiga penumpang. Ruang kaki terasa lebih luas dan split seat dengan jok tebal.

Penempatan tuas perseneling yang tepat berada di bawah dasbor membuat ruang dalam kendaraan ini makin terasa longgar.

Pikap baru ini juga sudah dilengkapi dengan AC, Electric Power Steering (EPS), head unit 1Din (optional).

Suspensi
As roda pada kendaraan ini berada di atas, menjadikan pikap tidak mudah mentok antara dek dan ban ketika membawa beban yang berat.

Volume bak
Dimensi Carry terbaru lebih besar dengan ukuran panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm dan tinggi 1.910 mm.
Volume bak yang dimiliki Carry lebih panjang 45 mm, lebih lebar 10 mm dibanding Granmax.

Mesin
Kapasitas mesin kendaraan niaga kecil ini K15B, yang memberikan tenaga 97 ps @ 5.600 rpm dan torsi 135 Nm @4.400 rpm , membuatnya tangguh di berbagai kondisi jalan dan irit bahan bakar.

Baca juga: Ketangguhan Suzuki New Carry Pick Up diuji di Makassar
 

Pewarta: KR-CHA
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019

Indonesia buka peluang kerja sama koperasi dengan negara Asia Pasifik

Kelima negara Asia Pasifik tersebut sudah mengadakan pembicaraan dengan pihak penyelenggara Harkopnas terkait apa saja peluang kerja sama ekonomi dan koperasi yang bisa dilaksanakan.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama ekonomi khususnya bidang koperasi dengan beberapa negara Asia Pasifik pada kegiatan Hari Koperasi Nasional ke-72.

“Beberapa negara Asia Pasifik yang tertarik yaitu India, Malaysia, Bangladesh, Iran, dan Pakistan,” kata event organizer (EO) Harkopnas ke-72, Eppo Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kelima negara tersebut akan turut serta mengirimkan delegasi untuk mengikuti rangkaian Harkopnas yang dilaksanakan pada Maret hingga Oktober 2019 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kelima negara Asia Pasifik tersebut sudah mengadakan pembicaraan dengan pihak penyelenggara Harkopnas terkait apa saja peluang kerja sama ekonomi dan koperasi yang bisa dilaksanakan.

Baca juga: Banyumas ingin jadi kabupaten koperasi

Setelah ada pembicaraan dengan lima negara tersebut, pihak EO sudah menyiapkan beberapa koperasi dalam negeri yang siap bermitra. “Saya sudah listing koperasi mana saja yang bisa bekerja sama, apakah itu dalam bentuk kerja sama dagang atau kerja sama investasi,” katanya.

Menurut dia, beberapa koperasi Tanah Air yang telah disiapkan itu, berpeluang menjalin kerja sama dagang. Misalnya, koperasi produk kopi maka akan dicarikan peluang mitra dengan lima negara tersebut.

“Selain kopi, rempah-rempah juga peluang bagus. Apalagi, peminatnya banyak di Eropa dan Asia Pasifik,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, pengelola koperasi di Tanah Air juga bisa melakukan kerja sama investasi. Sebagai contoh, masalah permodalan dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Terkait belum maksimalnya kerja sama ekonomi bidang koperasi dengan negara lain, Eppo berpendapat hal itu dikarenakan masih belum siapnya koperasi Tanah Air menyiapkan permintaan dalam jumlah besar.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Harkopnas 2019 Pahlevi Pangerang mengatakan kegiatan tersebut merupakan wadah strategis untuk mempromosikan produk-produk unggulan beserta peluang bisnis dan investasi yang dimiliki koperasi dan UMKM seluruh Indonesia. “Harkopnas Expo merupakan peluang strategis bagi ekonomi dan koperasi Tanah Air,” kata dia.
Baca juga: Kementerian Koperasi: Harkopnas momentum jalankan amanat konstitusi

RI akan bawa isu ekonomi digital di G-20

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKP tegaskan tekad wujudkan sumber daya kelautan berkelanjutan

Jika semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam karantina dan penjagaan mutu, kita berharap maraknya temuan jenis-jenis ikan invasif yang dipelihara masyarakat, peredaran dan penyelundupan jenis-jenis ikan yang dilarang dan dibatasi per

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan tekad untuk terus mewujudkan sumber daya kelautan berkelanjutan serta mengatasi berbagai aktivitas yang mendegradasi sumber daya seperti penangkapan dan perdagangan benur atau benih lobster.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengutarakan harapannya agar semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya ikan.

“Jika semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam karantina dan penjagaan mutu, kita berharap maraknya temuan jenis-jenis ikan invasif yang dipelihara masyarakat, peredaran dan penyelundupan jenis-jenis ikan yang dilarang dan dibatasi perdagangannya, serta hasil perikanan di pasar domestik yang belum terjamin mutu dan keamanannya dapat ditanggulangi dengan baik,” jelas Rina.

Menurut dia, hal ini merupakan bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, dengan fokus melaksanakan misi pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Ia berpendapat bahwa dengan pemahaman yang tepat, ragam potensi sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Caranya dengan memengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat, para pelaku usaha, dan pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) pada Senin (24/6) juga telah melakukan restocking atau penebaran ikan sebanyak 1,2 juta ekor ke Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo bersama Bupati Kulon Progo dan jajarannya.

Baca juga: KKP lepasliarkan 15.250 benih lobster di Pangandaran

Terkait dengan perdagangan benur atau benih lobster, KKP terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan berbagai tindakan eksploitasi lobster, kepiting, dan rajungan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dari wilayah Republik Indonesia.

Dengan aturan tersebut, lanjut dia, ketiga komoditas perikanan tersebut tidak diperbolehkan ditangkap dalam keadaan bertelur dan di bawah ukuran yang ditentukan.

“Semua UPT (Unit Pelayanan Teknis) BKIPM di berbagai daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas ketiga komoditas ini karena ketiganya merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan rawan diselundupkan. Jika dibiarkan, keberlanjutannya stok di alam akan terancam,” ujar Rina.

KKP melalui Pengawas Perikanan Satuan Pengawasan (Satwas) Sukabumi, Jawa Barat, juga telah berhasil menertibkan sejumlah alat tangkap benih lobster di perairan Teluk Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman menyatakan, penertiban oleh Pengawas Perikanan Satwas yang yang merupakan unit kerja di bawah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) itu berlangsung pada 18-19 Juni. “Dalam operasi pengawasan di Sukabumi, Pengawas Perikanan berhasil menertibkan 120 unit alat tangkap benih lobster,” ucapnya.
 

BKIPM Yogyakarta lepasliarkan Baby Lobster senilai Rp11,5 miliar

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PHRI DIY dukung Malioboro semipedestrian

Yogyakarta (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mendukung rencana penerapan Malioboro semipedestrian atau bebas kendaraan bermotor karena mampu meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan.

“Kami mendukung upaya tersebut karena dapat mengurangi kamacetan di Yogyakarta dan memberi kenyamanan kepada pengunjung,” kata Ketua PHRI DIY Istijab M Danunagoro di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Istijab, dengan membebaskan Malioboro dari kendaraan bermotor maka akan semakin mendorong wisatawan berlama-lama menikmati suasana di Malioboro.

Oleh karena itu, ia meyakini rencana program yang dicanangkan Pemda DIY dan Pemkota Yogyakarta itu akan mampu menambah okupansi atau tingkat hunian kamar serta lama tinggal (length of stay) wisatawan di Yogayakarta.

Terkait akses pengunjung menuju hotel yang berlokasi di Jalan Malioboro, menurut Istijab, tidak ada masalah. Wisatawan atau pengunjung masih bisa menggunakan moda transportasi Trans Jogja yang ke depan masih bisa melintas di kawasan itu.

 “Bisa diatasi dengan menggunakan bus Trans Jogja,” kata Istijab.

Manajemen Hotel Grand Inna Malioboro menyatakan mendukung program uji coba Malioboro semipedestrian yang dicanangkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemkot Yogyakarta.

“Kami sangat mendukung program yang dicanangkan Pemda DIY tersebut,” kata Public Relations Manager Grand Inna Malioboro Retno Kusuma.

Manajemen hotel bintang empat itu, kata dia, justru akan mendukung pelaksanaan program itu dengan menampilkan grup musik keroncong di pintu masuk utama hotel itu yang berada di Jalan Malioboro mulai pukul 18.00 WIB sampai 21:00 WIB.

Uji coba Malioboro semipedestrian yang akan dilakukan setiap Selasa wage atau 35 hari sekali setiap bulan merupakan program yang dicanangkan Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta.

Uji coba perdana telah dilakukan pada 18 Juni 2019 dengan membebaskan kawasan itu dari kendaraan bermotor mulai pukul 06.00 WIB sampai 21.00 WIB. Hanya andong, becak kayuh, sepeda ontel, bus Trans Jogja, serta kendaraan untuk penanganan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan. pengangkutan sampah yang boleh melintas.

Baca juga: Hotel Grand Inna Malioboro dukung Malioboro semipedestrian

Baca juga: Sultan ingin Malioboro semipedestrian diwarnai aktivitas seni-budaya

Mengintip kamar kapsul di Stasiun Gambir

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Besok, tarif tol Pasuruan–Probolinggo diberlakukan

Tarif Tol Paspro ruas Grati-Probolinggo Timur adalah Kendaraan Gol I Rp26.500,Kendaraan Gol II Rp40.000, Kendaraan Gol III Rp40.000,- Kendaraan Gol IV Rp53.000, dan Kendaraan Gol V Rp53.000.

Jakarta (ANTARA) – Tarif Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) Seksi I – III (IC Grati – IC Probolinggo Timur) sepanjang 31,7 kilometer mulai diberlakukan pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 00.00 WIB.

Sebelumnya para pengguna Tol Paspro, sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 April 2019 belum dikenakan tarif sebagai bagian dari masa sosialisasi kepada masyarakat.

“Pemberlakuan tarif Tol Paspro berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 540/KPTS/M/2019 tanggal 18 Juni 2019,” demikian siaran pers Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima di Jakarta, Selasa.

Besaran tarif yang ditetapkan telah mengakomodir rasionalisasi tarif tol dari semula 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan, menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan.

Tarif Tol Paspro ruas Grati-Probolinggo Timur adalah Kendaraan Gol I Rp26.500,Kendaraan Gol II Rp40.000, Kendaraan Gol III Rp40.000,- Kendaraan Gol IV Rp53.000, dan
Kendaraan Gol V Rp53.000.

Baca juga: Di atas prediksi, volume kendaraan di Tol Paspro saat Lebaran

Kehadiran Tol Paspro sebagai bagian dari Tol Trans Jawa turut mendukung kecepatan mobilitas barang, orang, dan logistik nasional terutama untuk Kota Surabaya, Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

Waktu tempuh dari Surabaya ke Probolinggo semula 3-3,5 jam kini bisa dicapai 1-1,5 jam. Selain itu mendukung akses ke kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Tol Paspro terdiri dari empat seksi dengan total panjang 45 kilometer. Untuk kelanjutan pembangunan Seksi IV Probolinggo Timur-Gending sepanjang 13,7 kilometer, masih menunggu pengajuan prakarsa dari Badan Usaha Jalan Tol.

Pembangunan Tol Paspro menggunakan skema investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol senilai Rp4,8 triliun untuk tiga seksi.

Kementerian PUPR menargetkan pada periode 2015-2019, jalan tol operasional di seluruh Indonesia mencapai sepanjang 1.852 kilometer. Pada periode tahun 2015 hingga Mei 2019 untuk jalan tol yang sudah beroperasi saat ini sepanjang 985 kilometer.
Baca juga: Presiden berharap IKM Jatim berkembang dengan Tol Pasuruan-Probolinggo
 

Presiden Jokowi resmikan Tol Pasuruan – Probolinggo

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Bebatuan Belitung diusulkan jadi geopark dunia

Dalam waktu dekat ini tim dari UNESCO datang ke Belitung untuk menilai taman bebatuan di daerah itu menjadi geopark dunia

Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan ke UNESCO untuk menetapkan Taman Bebatuan Belitung menjadi geopark dunia, guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara di negeri laskar pelangi itu.

“Dalam waktu dekat ini tim dari UNESCO datang ke Belitung untuk menilai taman bebatuan di daerah itu menjadi geopark dunia,” kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Bangka Belitung tidak hanya dianugerahi pantai yang indah, tetapi juga kaya taman berbatuan berusia ribuan tahun dan ini menjadi aset berharga pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nasional dan internasional.

“Tim UNESCO akan melakukan observasi dan penilaian Geopark Belitung, apakah dapat ditingkatkan menjadi geopark global,” katanya.

Menurut dia, Geopark Babel di Belitung, memiliki keunikan tersendiri, yakni geosite yang menarik, bebatuan yang memang tidak ada di daerah lain.

“Kami berharap masyarakat ikut mendoakan agar Geopark Belitung menjadi geopark dunia,” katanya.

Ia menambahkan pengelolaan Geopark Belitung menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya dan lingkungan.

Pengelolaan Geopark Belitung ini sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan atau Permenpar 14/2016.

“Pariwisata berkelanjutan sangat sesuai untuk diintegrasikan dengan destinasi geopark Belitung, karena memiliki sumber daya keanekaragaman hayati dan budaya lokal,” katanya.

Baca juga: Dukungan Belitung jadi UNESCO Geopark diwujudkan lewat festival

Baca juga: Belitong Geopark International SUP and Kayak Marathon diluncurkan

Geopark Ciletuh surganya olah raga selancar

Pewarta: Aprionis
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPC: Pelabuhan Kijing tingkatkan perekonomian Kalbar

Pengembangan harus dilakukan, mengingat kapasitas dan luas lahan Pelabuhan Pontianak terbatas

Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC meyakini pembangunan Pelabuhan Kijing akan meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat.

“Ini bagian dari pengembangan Pelabuhan Pontianak dan juga bagian dari kepedulian IPC dalam rangka meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat pada umumnya,” ujar General Manager IPC  Cabang Pontianak Adi Sugiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa.

Adi menjelaskan bahwa pengembangan tersebut harus dilakukan, mengingat kapasitas dan luas lahan Pelabuhan Pontianak yang terbatas.

“Kapasitas penanganan peti kemas di Pelabuhan Pontianak hampir mencapai 300 TEUs (satuan unit kontainer ukuran 20 kaki) dan ini mungkin sudah bisa dikategorikan over kapasitas,” katanya.

Tidak hanya itu, Pelabuhan Pontianak juga hanya memiliki kedalaman pelabuhan enam meter. Sedangkan di Pelabuhan Kijing, IPC akan membangun dermaga sepanjang lima km dengan kedalaman pelabuhan sekitar 15 meter.

“Kita harapkan dengan adanya Pelabuhan Kijing ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam mendorong perekonomian masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat dengan kapasitas yang hampir 20 kali lebih besar dibandingkan Pelabuhan Pontianak saat ini,” ujar Adi.

Pelabuhan Pontianak merupakan pelabuhan yang berada di tepi Sungai Kapuas.

Selain memiliki lahan yang terbatas, dangkalnya alur perairan dan tingginya sedimentasi di Pelabuhan Pontianak membuat kapal-kapal besar tidak bisa dilayani.

Terbatasnya fasilitas untuk melayani kargo nonpeti kemas di Pelabuhan Pontianak juga menjadi alasan pengembangan pelabuhan tersebut, melalui pembangunan Pelabuhan Kijing.

Sebelumnya IPC Cabang Pontianak mencatat penanganan peti kemas hampir sekitar 300.000 TEUs pada 2018. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 244.485 TEUs dan 2016 mencapai 209.520 TEUs.

IPC Cabang Pontianak juga mencatat kunjungan kapal atau vessel call pada 2018 sebanyak 528 domestik dan 59 internasional.

Sejak tahun 2010 rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di Pelabuhan Pontianak naik dengan rata-rata 5,4 persen. Ini tidak terlepas dari penerapan digitalisasi oleh IPC Cabang Pontianak yang berimbas langsung pada kapasitas penanganan peti kemas yang naik dari tahun ke tahun.

Baca juga: IPC Pontianak targetkan penanganan peti kemas 313.000 TEUs tahun ini
Baca juga: Terapkan digitalisasi, Pelindo II Pontianak turunkan biaya logistik
Baca juga: IPC Pontianak uji coba implementasi layanan elektronik

KSOP Palembang tambah satu kapal angkutan Lebaran

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asita nilai Peluang NTB menggaet wisatawan Uzbekistan terbuka lebar

Mataram (ANTARA) – Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat Dewantoro Umbu Joka menilai peluang NTB menggaet kunjungan wisatawan asal Uzbekistan terbuka lebar dalam upaya mendorong pariwisata halal di provinsi itu.

“Kita belum tahu seperti apa nanti, karena memang selama ini wisatawan Uzbekistan masih sedikit ke Indonesia. Tapi, kalau melihat potensi pariwisata NTB di jual ke Uzbekistan cukup besar peluangnya,” ujar Umbu di Mataram, Selasa.

Menurutnya, kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Uzbekistan, khususnya Provinsi Bukhara dalam pengembangan pariwisata halal patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena akan membuka pasar baru antara kedua wilayah. Terlebih kedua negara dan kedua provinsi Bukhara serta NTB sama-sama memiliki penduduk mayoritas muslim.

“Ini bagus untuk perkembangan pariwisata, karena Uzbekistan mau belajar seperti apa pengelolaan pariwisata halal. Apalagi disana ada makam Imam Bukhari,” terangnya.

Menurutnya, potensi yang bisa digarap dengan Uzbekistan, yakni wisata Umroh. Di mana jemaah Umroh NTB bisa melakukan wisata ke Uzbekistan seusai melaksanakan Umroh di Arab Saudi.

“Ini bisa jadi poin yang bagus. Bagaimana kita bisa mengunjungi Uzbekistan seusai Umroh dari Jeddah ke Uzbekistan atau bisa juga sebaliknya sebelum Umroh ke Uzbekistan dulu. Apalagi saat ini mereka Uzbekistan memiliki penerbangan langsung dari Jakarta – Uzbekistan,” jelas Umbu.

Umbu, menyatakan dengan terbukanya peluang antara NTB dan Uzbekistan itu, maka upaya NTB meningkatkan kunjungan wisatawan asal negara itu menjadi terbuka lebar.

“Jadi tidak hanya wisatawan Timur Tengah, tapi wisatawan dari Asia Tengah, seperti Uzbekistan ini bisa kita dapat,” katanya.

Diketahui, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Wakil Direktur Pertama Departemen Regional Provinsi Bukhara, Khakimov disaksikan Sekretaris Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia Muzaffar S Abdulazimov menyepakati kerjasama pariwisata, khususnya pariwisata halal.

Sekretaris Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia Muzaffar S Abdulazimov, mengatakan kerjasama antara Uzbekistan dengan Pemprov NTB itu, dalam rangka membangun kerjasama wisata halal atau halal tourism khususnya antara NTB dengan Provinsi Bukhara.

“Uzbekistan dan Indonesia, khususnya NTB memiliki banyak kesamaan. Baik itu budaya, agama karena sama-mama mayoritas beragama Islam. Bahkan ada sejumlah kosa kata yang sama dengan Uzbekistan,” ujar Muzaffar S Abdulazimov.

Ia menjelaskan, dalam kerjasama itu kedua daerah NTB dan Bukhara akan saling mempromosikan sejumlah potensi wisata halal yang dimiliki. Selain itu, pembangunan sejumlah infrastruktur seperti hotel, juga akan menjadi perhatian kedua daerah tersebut.

Sebagai tahap awal kerjasama ini katanya, pihak Uzbekistan khususunya Provinsi Bukhara akan mempelajari pengelolaan wisata halal yang ada di NTB. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.

“NTB merupakan daerah tepat. Sehingga, dalam perkembangannya ke depan, akan banyak wisatawan Uzbekistan yang datang ke NTB atau sebaliknya,” terangnya.

Menurut Muzaffar, nantinya Uzbekistan bisa belajar dan menerapkan seluruh sistem pengelolaan wisata halal di Bukhara.

“Kami punya “direct fligt” dari Jakarta ke Taskins, Uzbekistan. Ini tentu dapat memudahkan akses antar kedua negara,” katanya.

Baca juga: Wisatawan Indonesia bebas visa ke Uzbekistan

Baca juga: NTB-Uzbekistan kerja sama wisata halal

Anniversary Cup ajang tingkatkan level menuju Asian Games

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bandara Gamarmalamo Galela masih ditutup

Bandara Gamarmalamo belum beroperasi, karena abu vulkanik Gunung Dokuno sangat membahayakan aktivitas penerbangan

Tobelo (ANTARA) – Bandara Gamarmalamo Galela, Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) masih ditutup sementara untuk aktivitas penerbangan akibat erupsi gunung Dukono yang menyemburkan abu vulkanik. 

“Bandara Gamarmalamo belum beroperasi, karena abu vulkanik Gunung Dokuno sangat membahayakan aktivitas penerbangan,” kata Kepala Bandara Gamarmalamo Galela, Ahmad Saifudin di Ternate, Selasa.

Sebelumnya jadwal penerbangan pada Jum’at dan Minggu lalu ditunda penerbangannya, bahkan hingga Selasa (25/6) belum dibuka.

Menurut Ahmad Saifudin, keputusan untuk menutup bandara karena abu vulkanik masih terdeteksi. Sampai saat ini belum di ketahui pasti kapan bandara akan kembali dibuka. 

Penutupan ini juga guna menjamin keselamatan penumpang rute Galela- Manado dan sebaliknya.

Sementara itu, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dukono Iwan Amat ketika di konfirmasi mengatakan, hingga Senin sore sekitar pukul 15.45 WIT Gunung Dukono masih mengeluarkan asap disertai abu vulkanik yang mengarah ke Utara (Desa Luari, Mamuya), Timur (Wari, Tobelo dan sekitarnya, UPA dan WKO), Timur Laut (Ruko, Mede, Popilo, Gorua) dan Barat Laut (Galela/Soasio dan sekitarnya, Soakonora dan sekitarnya, Dokulamo/Bandara Gamarmalamo Galela) dengan tinggi debu 500 meter.

“Kesimpulan tingkat aktifitas Gunung Dukono waspada level II, sehingga kami juga mengeluarkan rekomendasi PVMBG agar tidak ada aktifitas masyarakat/pengunjung dalam radius 2 km dari Kawah Malumpang Warirang,” katanya.

Sebelumnya, pada 8 Agustus 2016, Bandara Gamarmalamo Galela ini ditutup akibat hujan debu abu vulkanik Gunung Dokuno.

“Kalau masih hujan abu vulkanik maka bisa diperpanjang penutupannya, tergantung situasi,” ujarnya.

Bandara Gamarmalamo Galela didarati oleh pesawat Wings Air yang membuka rute penerbangan Manado-Galela dan sebaliknya dengan jadwal keberangkatan satu minggu empat kali, yaitu pada Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Gunung Dukono di Halmahera Utara mengeluarkan abu vulkanik setinggi 600-900 meter dari kawah, Senin pukul 13.00 WIT dengan aktivitas gempa tremor.

Baca juga: Bandara Gamarmalamo ditutup akibat abu vulkanik

Hujan abu Bromo landa 3 desa di Lumajang

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub tambah delapan kapal tol laut di Maluku Utara

Kehadiran delapan unit kapal ini bisa membantu dan memudahkan aktivitas jual beli masyarakat

Ternate (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah delapan unit kapal perintis atau kapal tol laut yang akan beroperasi di berbagai wilayah kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara (Malut) pada 2019 dengan tujuan Sulawesi dan Papua.

“Kapal perintis atau kapal tol laut yang semula beroperasi selama ini hanya dua unit kapal, namun pada tahun ini di Malut mendapatkan tambahan delapan unit kapal dari Kementerian Perhubungan,” kata Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, Taher Laitupa di Ternate, Malut, Selasa.

Dua unit kapal perintis selama ini beroperasi tujuan antarpulau dianggap belum maksimal, karena provinsi yang dikenal dengan penghasil rempah-rempah ini terdiri dari banyak pulau, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan maka harus ada penambahan kapal.

Taher mengatakan, untuk menjangkau daerah yang berada di pelosok-pelosok di sepuluh kabupaten/kota maka pihaknya mengusulkan ke Ditjen Kementerian Perhubungan Laut untuk memberikan penambahan kapal perintis, untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, untuk empat kabupaten di Malut sampai saat ini belum menikmati pelayanan kapal perintis atau kapal tol laut ini, di antaranya Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan kabupaten Pulau Taliabu.

“Kehadiran delapan unit kapal ini bisa membantu dan memudahkan aktivitas jual beli masyarakat, terutama tujuan antarpulau di Malut maupun daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Delapan unit kapal perintis ini akan dibagi ke tiga daerah yakni Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula yang masing-masing mendapatkan dua unit kapal perintis dari swasta, sementara untuk empat unit kapal yang akan beroperasi di Kota Ternate, dua di antaranya kapal pemerintah.

Ia menambahkan, bahwa setiap tahun pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan kapal-kapal angkutan gratis, misalnya pada tahun ini Malut mendapatkan satu unit kapal perintis KM Sabuk Nusantara 105 sebagai angkutan gratis untuk melayani calon penumpang tujuan antarpulau pada puncak arus mudik Idul Fitri 1440 Hijriah.

Angkutan laut yang disediakan oleh pemerintah pusat seperti kapal perintis ini guna untuk melayani masyarakat pelosok di Nusantara, karena kapal ini meskipun dua kali sebulan dalam pelayaran tujuan antarpulau, tetapi biaya sewanya sangat murah, jika dibandingkan dengan kapal rakyat lain yang biayanya cukup mahal

Baca juga: Pengamat sarankan tol laut dapat disinergikan dengan pengembangan KEK
Baca juga: Subsidi kapal perintis bakal turun 20-30 persen tahun 2019
Baca juga: Dukung “tol laut”, Kemenhub pesan 100 kapal perintis

Menhub maksimalkan penggunaan Tol Laut

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PII raih “PPP Agency of the Year 2019” di Asia

Penghargaan ini memperkuat posisi PII sebagai satu-satunya lembaga penjaminan pemerintah dalam skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP) di kawasan Asia yang juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan

Jakarta (ANTARA) – Salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan,  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) meraih penghargaan Asia Infrastructure Award sebagai “PPP Agency of the Year 2019” pada kategori Institution Award dari salah satu perusahaan multi-media terintegrasi yang berfokus pada industri keuangan di Asia, The Asset.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan saat menerima penghargaan tersebut di Singapura mengatakan, penghargaan ini memperkuat posisi PII sebagai satu-satunya lembaga penjaminan pemerintah dalam skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP) di kawasan Asia yang juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur (lenders) dalam berinvestasi dan membiayai proyek infrastruktur nasional.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari usaha seluruh jajaran PT PII, serta dukungan yang sangat berarti dari Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham beserta seluruh pemangku kepentingan. Pencapaian ini memberikan semangat bagi PT PII untuk dapat terus menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan melanjutkan kontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Armand seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Indonesia telah sukses mengembangkan skema PPP sebagai inovasi pembiayaan infrastruktur yang telah diterima oleh pasar dengan diberikannya penjaminan untjuk 22 proyek berskema PPP pada sektor jalan tol, transportasi, air minum, kelistrikan dan telekomunikasi.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya kepada PT PII atas  penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia internasional terhadap kontribusi PT PII. Melalui penjaminan dan inisiatif strategis PT PII, skema KPBU dapat diimplementasikan oleh Pemerintah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan diterima baik oleh investor. Kementerian Keuangan mendorong KPBU sebagai skema alternatif pembiayaan infrastruktur nasional. Melalui Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT PII, kesenjangan pembiayaan infrastruktur dalam APBN dapat diatasi,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga menjelaskan pentingnya peran dan mandat PT PII dalam membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk penyiapan dan transaksi proyek (Project Development Facility/PDF) terutama dalam memastikan proyek disiapkan secara baik dan tepat sehingga dapat diterima oleh pasar.

Partisipasi PT PII didalam Kantor Bersama KPBU (PPP Office) bersama institusi terkait merupakan bentuk kolaborasi aktif menjawab hal yang menjadi perhatian PJPK dan investor dalam proyek.

PB PII Bahas Kondisi Serius Para Pelajar

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPC Pontianak targetkan penanganan peti kemas 313.000 TEUs tahun ini

Tahun ini ditargetkan sekitar 313.000 TEUs

Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) cabang Pontianak menargetkan penanganan peti kemas sekitar 313.000 TEUs (satuan unit kontainer ukuran 20 kaki) pada tahun ini.

“Tahun ini ditargetkan sekitar 313.000 TEUs,” ujar General Manager (GM) IPC cabang Pontianak Adi Sugiri di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa.

Adi juga menambahkan bahwa pada tahun lalu pihaknya berhasil mencapai penanganan peti kemas hampir sekitar 300.000 TEUs.

Sedangkan pada tahun 2017 penanganan peti kemas di IPC Cabang Pontianak mencapai 244.485 TEUs dan pada tahun 2016 mencapai 209.520 TEUs.

IPC Cabang Pontianak juga mencatat kunjungan kapal atau vessel call pada 2018 sebanyak 528 domestik dan 59 internasional.

Sejak tahun 2010 rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di Pelabuhan Pontianak naik dengan rata-rata 5,4 persen. Ini tidak terlepas dari penerapan digitalisasi oleh IPC cabang Pontianak yang berimbas langsung pada kapasitas penanganan peti kemas yang naik dari tahun ke tahun.

Selain itu pembenahan layanan kepelabuhanan melalui digitalisasi telah menurunkan dwelling time hanya menjadi 3 hari dari yang sebelumnya mencapai 7 hari.

Efisiensi ini tentunya menguntungkan pengguna jasa serta meningkatkan kinerja IPC, yang pada ujungnya memperlancar kinerja ekspor nasional.

Sebelumnya GM IPC Cabang Pontianak tersebut menyampaikan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pihaknya berhasil menekan biaya logistik.

Adi menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital di terminal peti kemas Pelabuhan Cabang Pontianak berhasil menekan biaya angkut kontainer hingga Rp2,1 juta per TEU.

Sebelum penerapan Terminal Operating System (TOS), biaya angkut kontainer mencapai Rp4,6 juta per TEU. Saat ini, biaya angkut kontainer di Pelabuhan Pontianak hanya Rp2,5 juta per TEU.

TOS adalah aplikasi digital yang digunakan untuk operasional bongkar muat kontainer, mulai dari kapal hingga kontainer diangkut ke luar pelabuhan maupun sebaliknya.

Baca juga: Terapkan digitalisasi, Pelindo II Pontianak turunkan biaya logistik
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPC Pontianak targetkan penanganan peti kemas 313 ribu TEUs tahun ini

Tahun ini ditargetkan sekitar 313.000 TEUs

Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) cabang Pontianak menargetkan penanganan peti kemas sekitar 313.000 TEUs (satuan unit kontainer ukuran 20 kaki) pada tahun ini.

“Tahun ini ditargetkan sekitar 313.000 TEUs,” ujar General Manager (GM) IPC cabang Pontianak Adi Sugiri di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa.

Adi juga menambahkan bahwa pada tahun lalu pihaknya berhasil mencapai penanganan peti kemas hampir sekitar 300.000 TEUs.

Sedangkan pada tahun 2017 penanganan peti kemas di IPC Cabang Pontianak mencapai 244.485 TEUs dan pada tahun 2016 mencapai 209.520 TEUs.

IPC Cabang Pontianak juga mencatat kunjungan kapal atau vessel call pada 2018 sebanyak 528 domestik dan 59 internasional.

Sejak tahun 2010 rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di Pelabuhan Pontianak naik dengan rata-rata 5,4 persen. Ini tidak terlepas dari penerapan digitalisasi oleh IPC cabang Pontianak yang berimbas langsung pada kapasitas penanganan peti kemas yang naik dari tahun ke tahun.

Selain itu pembenahan layanan kepelabuhanan melalui digitalisasi telah menurunkan dwelling time hanya menjadi 3 hari dari yang sebelumnya mencapai 7 hari.

Efisiensi ini tentunya menguntungkan pengguna jasa serta meningkatkan kinerja IPC, yang pada ujungnya memperlancar kinerja ekspor nasional.

Sebelumnya GM IPC Cabang Pontianak tersebut menyampaikan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pihaknya berhasil menekan biaya logistik.

Adi menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital di terminal peti kemas Pelabuhan Cabang Pontianak berhasil menekan biaya angkut kontainer hingga Rp2,1 juta per TEU.

Sebelum penerapan Terminal Operating System (TOS), biaya angkut kontainer mencapai Rp4,6 juta per TEU. Saat ini, biaya angkut kontainer di Pelabuhan Pontianak hanya Rp2,5 juta per TEU.

TOS adalah aplikasi digital yang digunakan untuk operasional bongkar muat kontainer, mulai dari kapal hingga kontainer diangkut ke luar pelabuhan maupun sebaliknya.

Baca juga: Terapkan digitalisasi, Pelindo II Pontianak turunkan biaya logistik
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

New Carry Pick Up dongkrak penjualan Suzuki di Makassar

Makassar (ANTARA) – Kota Makasar menjadi salah kota penyumbang penjualan terbesar PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melalui PT Megahputra Sejahtera (MPS) dengan kehadiran New Carry Pick Up.

“Kami merasa bangga PT SIS memilih Makassar sebagai salah satu tujuan test drive New Carry Pick Up. Dalam segmen kendaraan komersial, Carry Pick Up menjadi kontributor terbesar penjualan Suzuki di Makassar,” ujar Direksi PT MPS, Andree Sulimdro di dealer Megahputra Sejahtera, Makassar, Senin.

Pada periode Januari–Mei 2019, kontribusi penjualan kendaraan komersial di PT MPS mencapai 73,6%. New Carry Pick Up sebagai lini produk terbaru Suzuki menjadi salah satu produk PT MPS yang mendukung mobilitas bisnis pelanggan Suzuki di Makassar.

“Pertumbuhan perekonomian Makassar terus meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan jumlah wirausaha dan pelaku UMKM. Kami ingin menjadi bagian dalam pertumbuhan perekonomian tersebut dengan berkontribusi dalam memajukan usaha para pelanggan setia Suzuki di Makassar melalui konsep ILMU yang ada pada New Carry Pick Up,” kata Andree.

Suzuki Carry Pick-up generasi terbaru yang diluncurkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 pada April terjual sekitar 2.600 unit di seluruh tanah air.

Angka penjualan terbanyak masih berada di area Jabodetabek dengan angka mencapai 5.000 unit, yang diikuti Jawa Barat 1.600 unit, dan Jawa Timur 1.300 unit.

Sebagai bentuk komitmen Suzuki dalam menjaga kepuasan pelanggan, PT MPS memberikan gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan jarak tempuh 50.000 km atau selama dua tahun bagi pelanggan yang membeli New Carry Pick Up sampai dengan 30 September 2019.

Baca juga: Ketangguhan Suzuki New Carry Pick Up diuji di Makassar

Pewarta: KR-CHA
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2019

INDEF: lesunya industri ritel akibat persaingan kurang sehat

ANTARA – Industri ritel mengalami kelesuan dalam tiga tahun terakhir. Hal itu, dinilai Direktur Eksekutif  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati disebabkan karena terjadinya persaingan usaha yang kurang sehat. (Genta Tenri/Ahmad Nanda/Fahrul Marwansyah/Nusantara Mulkan)