Ioniq Hybrid “facelift” meluncur di Korea Selatan

Jakarta (ANTARA News) – Hyundai Motor pada Jumat, meluncurkan versi penyegaran (facelift) untuk kendaraan ramah lingkungan Ioniq hybrid gasoline dan plug-in hybrid yang akan dipasarkan secara domestik guna menggenjot angka penjualan.

Dilansir Yonhap, Hyundai menyematkan fitur keselamatan pada Ioniq terbaru, meliputi collision assist serta lane departure warning system, yang akan menjadi fitur standar.

Kendati demikian, tampilan eksterior dan interior Ioniq juga mendapat sentuhan perubahan, dengan adanya grille, lampu depan dan belakang model anyar yang membuat Ioniq terlihat lebih segar.

Bagian dashboard juga diubah dengan hadirnya konsol tengah lebih besar dan tata letak tombol-tombol yang dipindah.

Ioniq hybrid gasoline dijual sekira Rp278 juta-Rp340jutaan, sedangkan model plug-in hybrid akan lebih mahal.

Saat ini, seluruh model Ioniq tersedia di pasar domestik, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Baca juga: Hyundai dan Kia tarik 168.000 kendaraan di AS karena risiko kebakaran

Baca juga: Grab Singapura mulai gunakan mobil listrik Hyundai Kona

Baca juga: Hyundai perkenalkan Telluride dan Veloster N TCR di NAIAS 2019

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Kemenpar jaring pasar Eropa Utara melalui Matka Nordic Travel Fair 2019

Ha Long, Vietnam (ANTARA News) – Kementerian Pariwisata siap menjariang pasar wisata dari negara-negera di kawasan Eropa utara melalui pameran pariwisata Matka Nordic Travel Fair 2019 yang digelar  17 –  20 Januari 2019 di Messukeskus, Expo and Convention Center, Helsinki, Finlandia.

“Keikutertaan Indonesia dalam Matka Nordic Travel  Fair kali ini masih dalam upaya mendukung pencapaian target wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 20 juta kunjungan, ” kata  Agustini   Rahayu,  Asdep Pengembangan Pemasaran II Regional IV (Eropa) Kementerian Pariwisata melalui keterangan tertulis yang diterima di Ha Long Vietnam, Jumat.

Pada Matka Nordic Travel Fair 2018 diikuti oleh 68.505 pengunjung dan 914 peserta dari 84 negara. Terhitung   sejak tahun  2009,  Indonesia  telah  berpartisipasi sebanyak  11  kali dalam pameran  terbesar   di   Eropa   Utara   tersebut.

Pasar Nordik dinilai cukup menjanjikan karena memiliki pangsa sebesar 25,17 persen(191.258) dari  total target  pasar  Eropa  lainnya (760.000)  pada tahun  2018. Selain  dari sisi volume, wisman Nordik juga memiliki nilai pembelanja besar,  berpenghasilan besar, dan memiliki kemampuan untuk berlibur ke luar negeri lebih dari sekali. 

Dia menambahkan, waktu liburan wisatawan Nordik itu panjang dan sekali berkunjung ke Indonesia mengeluarkan dana sekitar 1.464 dolar AS  karena didukung dengan kebijakan beberapa   negara  Nordik  yang  memberikan  cuti   tahunan  yang   panjang  kepada  warganegaranya. 

“Saat ini, negara Asia Tenggara outbound favorit Eropa Utara adalah Thailand. Indonesia perlu eksis juga sebagai negara yang menonjol di natural wonders,  cultural   wonders  dan  sensory   wonders,” katanya.

Kemenpar   akan menampilkan Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang menawarkan  destinasi alam, budaya, serta keramahtamahan masyarakat Indonesia kepada  wisman Nordik.

Kemenpar  juga berupaya  memberikan  unique   experience  pada  panca  indra   wisman Eropa   Utara,   melalui   sajian   kopi   khas   Nusantara   dipadu   dengan   rempah   Indonesia   padahospitality   corner,   lantunan   dawai   Sasando   asal   NTT   
 
Dalam ajang kali ini Kemenpar bersinergi dengan KBRI Helsinki, Pemda   Provinsi   DI.   Yogyakarta,   Pemda   Provinsi   Kalimantan   Selatan,   dan   melibatkan   delapan  industri pariwisata.

Baca juga: Menpar siap raih target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara melalui ATF
Baca juga: Kemenpar siap tarik wisatawan Asia Tenggara melalui ATF

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petani enggan tanam kedelai karena kurang menguntungkan

Jakarta (ANTARA News) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengungkapkan salah satu kendala untuk mendorong petani menanam kacang kedelai adalah karena kurang menguntungkan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikutura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Probolinggo, Handaka, menjelaskan bahwa para petani cenderung menanam komoditas yang benar-benar menguntungkan mereka, seperti padi, jagung dan tembakau.

“Petani kita sebenarnya sudah pintar, mereka mau menanam yang benar-benar menguntungkan. Secara produktivitas memang kedelai belum bisa menguntungkan dari segi ekonomi dan perlakuannya lebih sulit,” kata Handaka saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Handaka menjelaskan secara hitungan kasar, rata-rata produktivitas kacang kedelai berkisar satu ton per hektare. Jika dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram, pendapatan saat panen berkisar Rp5 juta – Rp6 juta.

Dari jumlah pendapatan tersebut, setidaknya biaya produksi bisa mencapai Rp3 juta sampai Rp4 juta, sehingga petani hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp2 juta.

Berbeda dengan komoditas jagung, produksi di Kabupaten Probolinggi mencapai 6 ton per hektare dengan harga pipilan kering Rp5.000 per kilogram, sehingga totalnya bisa Rp30 juta. Jika dikurangi ongkos produksi sebesar Rp6 juta, petani masih bisa meraup keuntungan lebih besar daripada kedelai.

“Selama ini penyerapan jagung juga tidak ada kendala. Jagung dari petani sudah langsung ditebas, dibeli oleh pedagang juga kemudian untuk pakan ternak,” kata Handaka.

Dalam kesempatan sebelumnya, salah satu petani di Kabupaten Probolinggo, Sudiyanto, mengatakan ia memiliki tanah sekitar 700 meter persegi. Setelah panen jagung, pada musim tanam selanjutnya ia akan menanam padi.

“Kalau tanam kedelai tidak biasa di sini. Paling-paling setelah jagung, padi, lalu tembakau. Kan itu sudah pasti dibeli saat panen,” kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan swasembada kacang kedelai pada 2020. Berdasarkan data BPS pada 2018, kedelai Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang mana produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 ton.

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha, mengatakan peningkatan produktivitas kedelai bukanlah hal mudah karena diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi petani kedelai.

Pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan penggunaan benih, pupuk, dan sarana produksi lain yang tepat.

Baca juga: Kementan ungkap kendala swasembada kedelai
Baca juga: Diusulkan importir wajib tanam kedelai di dalam negeri

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden blusukan di Garut pastikan penyambungan listrik gratis masyarakat terealisasi

Garut (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke gang-gang di sebuah kampung di wilayah Cibatu, Garut, untuk memastikan program penyambungan listrik gratis bagi keluarga tidak mampu terealisasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalakan saklar penyambungan listrik pertama di empat rumah yang terletak di sebuah gang kecil berdekatan dengan Masjid Agung Cibatu, Garut, Jumat.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyaksikan langsung realisasi program sinergi BUMN penyambungan listrik gratis ke 100.970 rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat melalui sinergi 34 BUMN.

“Tadi sudah ada, di Jawa Barat 100.970 yang sudah rampung,” kata Presiden.

Ia mengatakan program serupa juga dilakukan di daerah lain.

“Ada. Memang ini dimulai di Jawa Barat. Tiga bulan yang lalu kita juga telah memulai di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, di Banten. Nanti akan terus. Karena kesulitan-kesulitan rumah tangga adalah waktu membayar pemasangan. Rp1 juta ini berat,” katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya konsorsium BUMN yang memberikan bantuan maka persoalan tersebut dapat teratasi.

“Kalau bulanannya mereka siap ada yang Rp20 ribu tadi saya tanya, Rp30 ribu,” katanya.

Namun, ia berpesan kewajiban bagi yang telah memiliki sambungan listrik di rumahnya agar selalu taat membayar tagihan.

“Kalau memang punya listrik, ya, kewajibannya bayar,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyambungkan listrik gratis ke 100.970 rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat melalui sinergi 34 BUMN.

Hal ini ditandai dengan pemberian sertifikat sambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Garut.

Program sambung listrik gratis ini sebelumnya telah dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, program sambung listrik gratis dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati listrik sehingga menggenjot perekonomian di Jawa Barat. 

Program ini merupakan bentuk kepedulian BUMN yang dalam menjalankan usaha tidak hanya mencetak keuntungan tetapi juga memberikan kepedulian bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Adapun 34 BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat 235.756 masyarakat tidak mampu di Jawa Barat belum tersambung/ menikmati listrik PLN secara langsung. 

Sebagian masyarakat tidak mampu tersebut telah menikmati listrik, tetapi dengan cara levering atau menyambung dari tetangga dengan membayar iuran listrik sekitar Rp40.000-Rp50.000 perbulan (hanya untuk penggunaan bola lampu).

Sementara masyarakat yang mendapatkan listrik dari PLN hanya membayar sekitar Rp30.000 per bulan yang dapat digunakan untuk lampu, televisi, penanak nasi, dan alat elektronik lainnya. 

Selain penyambungan listrik secara gratis, PLN dan Asosiasi Instalatir memberikan keringanan Biaya Penyambungan dan Pemasangan Instalasi sebesar 50 persen.

Untuk tahap awal program penyambungan listrik ini dilaksanakan di delapan kabupaten/kota dengan sasaran sebanyak 130.248 KK, antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya, program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu akan dilakukan di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden “hadiahkan” Tol Cigatas kepada masyarakat Garut-Tasik

Garut (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menghadiahkan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) kepada masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang selama ini sudah lama akrab dengan kemacetan di jalur tersebut.

“Saya mendapatkan banyak keluhan mengenai kemacetan Garut, Tasikmalaya, menuju Cileunyi. Sudah diputuskan tahun ini akan dibangun jalan tol Cigatas. Cileunyi-Garut-Tasik (Cigatas),” kata Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah wakaf di Masjid Besar Cibatu, Garut, Jumat.

Presiden mengatakan tol tersebut nantinya akan menjadi hadiah untuk masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang disebut sangat dicintainya.

Ia tidak ingin lagi ada suara-suara atau keluhan mengenai kemacetan parah di jalur tersebut.

“Ini adalah hadiah untuk masyarakat Garut dan Tasikmalaya yang saya cintai. Jangan sampai nanti ada suara-suara masuk ke saya,  Pak Gubernur macet, macet, macet,” katanya.

Ia pun memastikan proyek pembangunan jalan tol itu akan segera dimulai.

“Jadi, sudah ada penetapan lokasi sehingga insyaallah segera dimulai, tapi saya menjamin tahun ini dimulai,” katanya.

Ia menambahkan pelaksanaan proyek tinggal menunggu pemenang lelang,

“Sebentar lagi kalau pemenang lelangnya sudah dapat ya langsung mulai. Tinggal nunggu pemenang lelang. Pemenang lelang sudah langsung mulai konstruksinya,” katanya.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat jalur KA di Jawa Barat akan direaktivasi

Garut , Jawa Barat (ANTARA News) – Empat jalur kereta api di Jawa Barat akam direaktivasi, di antaranya rute Cibatu – Garut – Cikajang (47,5 kilometer), Rancaekek – Tanjungsari (11,5 kilometer), Banjar – Pangandaran – Cijulang (82 kilomwter) dan Bandung – Ciwidey (37,8 kilometer). 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau rencana reaktivasi di Stasiun Cibatu, Garut, Jumat, mengatakan untuk tahun ini, dua jalur yang akan direaktivasi, di antaranya Cibatu-Cikajang dan Cianjur-Bandung. 

“Kita investasi bervariasi, kalau yang saya hapal Bandung-Cianjur itu kita butuhkan Rp200 miliar,” katanya. 

Dia menargetkan tahun ini selesai untuk pembangunan dua jalur tersebut. “Dalam dua semester ini,” katanya

Budi mengatakan kereta api dibutuhkan sebagai moda alternatif dari moda darat dan akan mendukung sektor pariwisata. 

“Satu menjadi alternatif masyarakat tidak menggunakan angkutan darat, yang kedua kita bisa mengaktifkan lagi aset yang sudah kita miliki yang ketiga kita bisa menemukan titik-titik lain yang jika ada suatu yang potensial, yaitu pariwisata,” katanya. 

Dalam kesempatan sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan selain menjadi operator, PT Kereta Api Indonesia juga diharapkan untuk berinvestasi di jalur-jalur yang merupakan aset negara tersebut. 

“Sebetulnya pada dasarnya jalur kereta adalah aset negara. PT KAI pada dasarnya berfungsi sebagai operator di mana kita memanfaatkan jalur kereta, kita membayar seperti sewa, dan kita yang investasi di keretanya, gerbong kereta melalui PT KAI. Tapi kami juga ingin menyampaikan, yg akan di reaktivasi cukup banyak,BUMN kalau perlu jalan dulu, kami juga menghitung ini sebagai investasi,” katanya. 

Di menyebutkan total yang direaktivasi, yakni lebih dari 200 kilometer. 

“Nah kami kerjakan tahun ini. Kami juga bicara dengan Pak Menhub, bagaimana hitungannya.
Karena kita ‘kan investasi dulu. Relnya asetnya Kemenhub, kita itu kereta sama dapat izin operasi jalurnya, servisnya saja,” katanya. 

Rini mengatakan reaktivasi sudah menjadi kebutuhan warga Jawa Barat. 

“Karena kita ingin meningkatkan layanan di Jabar, karena masyarakat di Jabar betul-betul membutuhkan transportasi massal. Presiden 100 persen mendukung dan mendorong,” katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan untuk tahap awal, KAI akan memprioritaskan reaktivasi jalur Cibatu – Garut. 

“Jalur yang ditutup pada tahun 1982 ini memiliki rute sepanjang 19,3 kilometer. Dengan reaktivasi, kemacetan di jalan raya dapat dikurangi, terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui kereta api, tercipta kemudahan akses ke lokasi wisata, dan hadirnya kepastian waktu dalam distribusi logistik,” katanya. 

Di wilayah Garut sendiri, lanjut dia, terdapat potensi wisata seperti Puncak Curug, pemandian air panas, Taman Gunung Papandayan & Guntur, Candi Cangkuang, Kampung Naga, dan lainnya. 

Adapun komoditas unggulan Garut yang dapat didistribusikan melalui kereta api misalnya olahan cokelat, hasil pertanian, hasil perkebunan, olahan kulit, dan sebagainya.

Dari total 1.077 bangunan yang perlu ditertibkan, total terdapat 911 kepala keluarga yang akan mendapatkan uang bongkar. 

Sampai dengan 16 Januari 2019, sudah 218 Kepala keluarga (23,93 persen) yang sudah menerima uang bongkar yang diberikan melalui rekening bank. 

Setelah menerima uang bongkar, menurut dia, masyarakat secara sukarela membongkar bangunnannya sendiri karena mereka menyadari bahwa bangunannya berada diatas aset KAI.

“KAI berharap dukungan dari berbagai pihak agar program reaktivasi di Jawa Barat ini dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya. 

Edi menambahkan untuk jalur Cibatu – Garut ditargetkan akan selesai di tahun 2019. 

“Untuk ketiga jalur lainnya, diharapkan selesai dalam tiga tahun kedepan,” katanya. 

Baca juga: Kemenhub serahkan pengaktifan kembali jalur KA ke swasta

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin: Delapan kawasan industri di luar Jawa siap beroperasi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak delapan kawasan industri di luar Pulau Jawa siap beroperasi, karena sudah pada tahap konstruksi.

Sementara, 10 kawasan industri di luar Jawa lainnya masih tahap perencanaan dan akan terus digenjot agar bisa segera beroperasi.

“Delapan kawasan industri yang akan beroperasi pada tahun 2019, yaitu di Tanjung Buton, Landak, Lhokseumawe, Maloy, Ladong, Medan, Tanah Kuning, dan Bitung,” kata Airlangga melalui keterangannya di Jakarta, Jumat. 

Sedangkan, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan, yakni di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.

Kemenperin mencatat, sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN).

Ke-10 kawasan industri tersebut berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN.

“Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif dan Indonesia sentris,” tutur Menperin.

Airlangga menjelaskan, kawasan industri di Jawa akan difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral. 

Diproyeksikan, bisa terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding Jawa.

Airlangga menambahkan, pembangunan kawasan industri diyakini pula dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. 

“Dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari ‘multiplier effect’ (dampak berantai) aktivitas industrialisasi,’ terangnya.

Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp126,5 triliun. 

Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp23,5 triliun.

Di samping itu, Menperin menyampaikan, pihaknya bertekad memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri.

Upaya ini guna memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan zaman sekarang, terutama dengan adanya perkembangan teknologi industri 4.0. 

“Kami telah memfasilitasi pembangunan politeknik industri logam di Morowali (Sulbar) dan politeknik industri furnitur di Kendal (Jateng),” ujarnya. 

Langkah membangun kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 serta program prioritas pemerintah pada 2019 yang akan dilaksanakan secara masif melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Pacu pertumbuhan Indonesia timur, Kemenperin dorong perluasan Kawasan Industri Makassar
Baca juga: Kemenperin: Industri perlu sentuhan teknologi guna tingkatkan produktivitas

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi senang lebih dari sejuta ibu Jabar akses Mekaar

Garut (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menyatakan senang sudah lebih dari satu juta ibu di Provinsi Jawa Barat yang mengakses program bantuan untuk berwirausaha mikro dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

“Saya berbahagia sekali siang hari ini bisa bertemu dengan seluruh penerima program Mekaar dan juga account officer  atau AO nya. Saya senang sekali di Provinsi Jawa Barat sudah satu juta lebih penerima program Mekaar. Di Kabupaten Garut sendiri juga sudah banyak sekali, 87 ribu yang sudah menerima program Mekaar khususnya ibu-ibu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peninjauan program Mekaar binaan PNM oleh Presiden Jokowi di Halaman Masjid Besar Cibatu, Garut, Jumat.

Presiden Jokowi mengaku sudah mengecek secara langsung beberapa ibu yang sudah mendapatkan pinjaman mikro yang jumlahnya beragam ada yang Rp2 juta, ada yang Rp3,5 juta, dan lain-lain. Meski jumlah pinjamannya relatif kecil, Presiden mengapresiasi kemauan para ibu untuk merintis usaha dari bawah.

“Tapi bagus bahwa memang dimulai dulu dari bawah. Dapat Rp2 juta rajin mengangsurnya, tepat waktu, bisa naik nanti ke Rp3 juta. Bisa naik lagi ke Rp4 juta. Bisa naik lagi ke Rp10 juta. Kalau sudah naik, mentok, nanti pindah ke yang namanya program KUR yang Rp25 juta dan bisa Rp500 juta,” katanya.

Menurut Presiden, jika usaha semakin besar maka mereka bisa naik kelas dan semakin sejahtera. “Kalau usahanya semakin besar kalau dulu warungnya satu naik kelas warungnya (jadi) dua, naik lagi warungnya tiga, naik kelas lagi bisa warungnya seratus. Kenapa tidak?” katanya.

Ia menegaskan, kerja keras itu pasti menghasilkan asal disiplin dan tepat waktu. “Memang berusaha harus seperti itu. Saya dulu mulai juga seperti ibu-ibu semua, sama. Mulai dari supermikro, masuk ke mikro, masuk ke kecil, naik-naik gitu,” katanya.

Ia mencatat sudah ada lima pelaku usaha dari Garut yang sudah lulus dari program Mekaar kemudian masuk ke program KUR di BNI 46. 

Hal itu menandakan bahwa program pendampingan melalui Mekaar dari PNM telah mampu melahirkan wirausaha yang berhasil. “Tetapi sekali lagi berusaha itu tidak mudah. Tetapi kalau kita gigih, kita kerja keras, itu akan memudahkan dalam kita berusaha,” katanya.

Presiden menegaskan, dulu saat masih menjadi pengusaha ia memulai usahanya dari bawah dengan karyawan hanya dua orang tapi kemudian menjadi besar dengan kerja keras.
Ia menambahkan bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses.

Presiden berdialog dengan dua ibu yakni Heni Yuniati yang merintis usaha lampu LED dan lampu emergency serta seorang ibu bernama Sifa Ariani yang menjalankan usaha sembako dan kredit barang.

Kepada Presiden keduanya mengaku menggunakan pinjaman dari program Mekaar untuk memulai usaha dan tidak menemui banyak kesulitan karena mendapatkan pendampingan secara berkelompok dan dipandu petugas AO.

Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pinjaman PNM kepada ibu-ibu keluarga prasejahtera sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam membantu keluarga prasejahtera yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. 

Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran disetiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.

Setelah berdialog dengan ibu-ibu, Presiden kemudian menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Besar Cibatu. Setelah salat Jumat, Presiden di lokasi yang sama membagikan sertifikat tanah wakaf melalui program reformasi agraria.

Pada kesempatan itu Presiden didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
 
Baca juga: Presiden temui ibu-ibu Mekaar setibanya di Garut

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah NTT segera buka kantor perdagangan di Dili

Kupang (ANTARA News) – Pemerintan Nusa Tenggara Timur segera membuka kantor perwakilan perdagangan di Dili, Timor Leste, guna mendukung pembangunan kerja sama trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia.

“Kami akan segera membuka Kantor Perwakilan Perdagangan di Dili yang nantinya khusus menanganani berbagai urusan kerja sama pembangunan ekonomi, apabila ada pengusaha dari dua negara itu yang ingin berinvestasi di NTT,” kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Antara di Kupang, Jumat.

Viktor menegaskan hal itu terkait peran NTT dalam mendukung kerjasama pengembangan segitiga pertumbuhan ekonomi (growth triangel) Indonesia, Timor Leste, dan Australia.

Gubernur NTT mengatakan, kehadiran kantor perwakilan perdagangan NTT di Dili untuk memudahkan investor dari dua negara itu dalam mendapatkan informasi terkait pembangunan ekonomi di NTT.

“Para investor dari dua negara itu akan lebih mudah mendapatkan berbagai informasi tentang potensi ekonomi NTT, sehingga akan mendorong para investor dari dua negara itu melakukan investasi di NTT yang secara geografis dekat dengan dua negara itu,” tegas Viktor.

Viktor menjelaskan, kehadiran Kantor Perwakilan Perdagangan di Dili sangat menguntungkan daerah ini dari iklim usaha karena mendorong lebih banyak investor dari dua negara itu untuk berinvestasi di NTT.

Pemerintah NTT tambah Viktor sudah melakukan survei terhadap lokasi Kantor Perwakilan Perdagangan di Dili yang nantinya menjadi pusat informasi pembangunan ekonomi NTT.

Ia mengatakan, Pemerintah NTT membangun kantor Perwakilan di Dili karena Timor Leste memiliki hubungan historis dan sosial kultural yang sangat erat dengan masyarakat NTT.

“Kami targetkan Kantor Perwakilan di Dili itu sudah mulai operasional pada tahun 2019 ini,” tegas Viktor.

Baca juga: Garuda jajaki layanan penerbangan Kupang-Alor

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Rini serahkan KUR kepada nasabah Mekaar “naik kelas”

Garut (ANTARA News) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyerahkan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lima nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ( Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, di Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Menteri Rini dalam sambutannya di Alun-Alun, Cibatu, Kabupaten, Garut, Jumat menyemangati para nasabah yang sebagian besar kaum ibu untuk terus meningkatkan usahanya, hingga tahap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

“Saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu kepada yang naik kelas, saya minta semuanya mesti naik kelas lho ya jadi super mikro, mikro ke kecil, kecil ke menengah,” katanya. 

Rini mengatakan bagi mereka yang ingin “naik kelas” juga harus mulai merapikan pembukaan, mencatat administrasi usahanya. 

“Ini pengusaha super mikro, karena ibu-ibu ini pada saat sekarang belum bisa masuk sistem perbankan, karena mereka belum biasa dalam pembukaan keuangan,” katanya. 

Dia menjelaskan nasabah yang naik kelas adalah nasabah yang sudah maju dalam usahanya di bawah mikro dengan pinjaman Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), kemudian dipercaya untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan agar usahanya lebih maju.

Dia mencontohkan nasabah yang sudah mendapatkan pinjaman Rp4 juta bisa mendapatkan pinjaman KUR dari bank sebesar Rp8 juta untuk modal usaha yang lebih besar. 

“Sekarang kita buat program kalau kita lihat mereka bagus, usaha berkembang, kita tawarkan naik kelas, jadi mikro. Seperti KUR itu kan sebenernya kredit mikro diberikan kepada usaha yg sudah mengerti,” katanya. 
Baca juga: Presiden temui ibu-ibu Mekaar setibanya di Garut

Berdasarkan data PNM, nasabah Mekaar di Cibatu mencapai 2.885 nasabah, di Kabupaten Garut 86.220 nasabah dan di PR Jawa Barat 1,10 juta nasabah dan secara nasional sudah mencapai 4,1 juta nasabah. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank Negara Indonesia Achmad Baiquni menjelaskan nasabah Mekaar pihaknya nasabah Mekaar harus memenuhi ketentuan untuk bisa mendapatkan KUR perbankan. 

“Kalau kita lihat siklus usahanya Mekaar sebenernya dia itu belum ‘bankable’ laporan keuangan enggak ada, surat-surat juga enggak ada, pemberian kredit mekar tadi usaha semakin berkembang orang mulai menata administrasi melengkapi dengan izin-izin. Ini perlu pembiayaan lebih besar, bank datang kita hitung apa bisa naik kelas KUR, kita hitung berapa omzet sebulan berap, dipotong barang didagangkan, berapa biaya hidup kita hitung,” katanya. 

Dia menyebutkan total nasabah Mekaar yang naik kelas di Cibatu sudah 25 nasabah. 

“Naik kelas ini gagasan baru Bu Menteri, kita dukung,” katanya.
Baca juga: Jokowi senang lebih dari sejuta ibu Jabar akses Mekaar
Baca juga: Menteri Rini tinjau reaktivasi rel hingga elektrifikasi di Garut

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akses pembiayaan untuk UMKM

Akses pembiayaan untuk UMKM

CEO Danamart Patrick Gunadi (kiri) bersalaman dengan Ketua Bidang Ekonomi HIPMI JAYA Ramdhan Anggakaradibrata usai penandatanganan perjanjian kerjasama saat Grand Launching Danamart di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (18/1/2019). Dengan kerjasama ini Danamart mendukung usaha UMKM anggota HIPMI JAYA melalui akses pembiayaan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Pacu pertumbuhan Indonesia timur, Kemenperin dorong perluasan Kawasan Industri Makassar

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perindustrian mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Sulawesi Selatan hingga 1.000 hektare (ha), mengingat saat ini kawasan tersebut sudah hampir terisi penuh, dengan jumlah 250 perusahaan.

“Lahan di KIMA sudah sangat terbatas atau bisa dikatakan lokasinya hampir habis terjual. Jadi, perlu perluasan lagi sehingga nanti mampu menampung banyak investor yang masuk,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Total area KIMA seluas 270,84 ha, yang telah terjual mencapai 237,39 ha, sehingga sisa 33,45 ha. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan lokasi untuk perluasan kawasan industri baru KIMA 2 di Kabupaten Maros sebagai bagian konsep pengembangan wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar (Mamminasata).

Menperin menjelaskan, pihaknya mengakselerasi perluasan KIMA karena sejalan upaya pemerintah memacu pertumbuhan serta pemerataan industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. 

Apalagi, Indonesia sedang menjadi salah satu negara tujuan utama investasi, sehingga diproyeksikan banyak pelaku industri, yang bakal menanamkan modalnya.

“Sulawesi Selatan merupakan gerbang perekonomian di bagian timur Indonesia. Karena itu, Sulawesi Selatan butuh kawasan industri yang lebih luas lagi dari sekarang ini. Diproyeksikan penambahannya sebesar 1.000 ha,” paparnya. 

Airlangga pun menuturkan, dengan menggaet lebih banyak investor yang masuk ke Sulawesi Selatan, diyakini akan memberikan efek berantai yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari peningkatan nilai tambah bahan baku hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan terhadap perizinan usaha dan penyediaan lahan di kawasan industri.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) secara terintegrasi.

“Apabila investor masuk, kemudian melakukan pembebasan tanah sendiri, tentu prosesnya lebih lama. Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri, sudah bisa langsung membuat pabriknya dan tersedia fasilitas penunjangnya,” tutur Airlangga.

Di samping itu, Menperin menambahkan, perluasan kawasan industri terkait pula dengan program utama pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. 

“Lapangan pekerjaan yang berkelanjutan itu salah satunya ada di sektor industri,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji lahan di Kabupaten Maros sebagai lokasi yang paling tepat untuk perluasan KIMA 2. 

“Lahan di KIMA, sekarang sudah hampir habis, karena banyak peminat. Makanya, kami diminta untuk memfasilitasi ketersediaan lahan minimal 1.000 ha, dan ini sudah dikoordinasikan,” ungkapnya.

Salah satu penyewa di KIMA adalah PT Bogatama Marinusa (Bomar).

Menperin sempat mengunjungi industri pengolahan hasil laut ini beberapa waktu lalu.

Perusahaan ini sudah dikenal kualitas ekspornya, terutama di Jepang dengan jangkauan bisnis ke supermarket, restoran, dan industri makanan.

Bomar menciptakan pertambakan ke arah industri dengan beralih dari tambak yang digali menjadi sistem lego (bertumpuk) untuk menghindari penyakit dan dampak perusakan lingkungan. 

Industri ini juga sudah mengarah pada penerapan industri 4.0 dengan memanfaatkan R&D dan mengembangkan inovasi yang berbeda sesuai preferensi masing-masing pasar dengan pabrik yang sudah sepenuhnya otomatis.

Presiden Direktur Bomar Tigor Cendrama menyampaikan pengembangan produknya memanfaatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan produk pangan berkualitas. 

“Pasar dunia yang dinamis meningkatkan kebutuhan produk pangan jadi maupun setengah jadi. Ini juga ikut mendorong kebutuhan produk agrikultur seperti sayur dan bumbu,” paparnya.

Baca juga: Kepada investor asing, Luhut: Pengembangan kawasan industri harus gandeng lokal
Baca juga: Kemenperin kebut pembangunan 18 kawasan industri luar Jawa
 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wilayah kerja migas Duyung berubah menjadi “gross split”

Yogyakarta, (ANTARA News) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengatakan sudah ada penandatanganan perubahan kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Duyung yang semula menggunakan skema bagi hasil “cost recovery” menjadi “gross split”.
 
Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Duyung sebelumnya ditandatangani tanggal 16 Januari 2007 menggunakan skema bagi hasil “cost recovery” dan saat ini masih berstatus Wilayah Kerja Eksplorasi dengan kontraktor West Natuna Exploration Ltd,  berdasarkan keterangan dari Kementerian ESDM yang diterima Antaranews.com di Yogyakarta, Jumat. 

Perubahan skema ini tidak mempengaruhi masa kontrak bagi hasil selama 30 tahun dari tanggal efektif kontrak awal atau sampai dengan 16 Januari 2037. Luas wilayah kerja saat ini adalah 926,94 km2.

West Natuna Exploration Ltd merupakan KKKS ke-2 yang beralih menggunakan skema Gross Split. Perubahan menjadi skema Gross Split sebelumnya telah dilakukan oleh Eni East Sepinggan pada tanggal 11 Desember 2018 lalu.

Dengan demikian, kontrak migas yang menggunakan skema gross split tercatat sebanyak 37 kontrak.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor pada masa eksplorasi tetap diakui dan diberlakukan sebagai biaya operasi.

Kontraktor dan partisipasi interes pada WK Duyung 100 persen dipegang oleh West Natuna Exploration Ltd.
 

Pemerintah berpesan kepada Kontraktor agar melanjutkan proses penyelesaian Plan Of Development, sehingga lapangan tersebut dapat segera berproduksi. ***1***

Baca juga: Wamen ESDM sebut enam kontrak blok migas segera berubah ke “gross split”

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendag: perusahaan AS lihat potensi Indonesia sebagai hub regional

New York (ANTARA News) – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan berbagai perusahaan asal Amerika Serikat telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hub regional bagi aktivitas bisnis dan perdagangan mereka.

“Dengan inflasi yang terkendali dan meningkatnya peringkat ease of doing business, mereka (perusahaan AS) melihat potensi Indonesia sebagai hub regional,” kata Enggartiasto Lukita, setelah acara Business Meeting Forum Indonesia-USA di Konjen RI di New York, Kamis waktu setempat atau Jumat pagi WIB.

Apalagi, menurut dia, dengan adanya perjanjian perdagangan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan enam negara lainnya (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan Selandia Baru), perusahaan AS juga dinilai menjadi takut untuk tertinggal.

Pada hari ini pula di New York, Mendag juga telah bertemu dengan sejumlah perwakilan perusahaan AS seperti Colgate dan Kellogs yang memiliki intensi kuat guna meningkatkan pangsa pasar mereka di Indonesia.

Selain itu, acara Business Meeting Forum yang digelar di Konjen RI di New York pada Kamis juga telah berguna dalam mempertemukan pengusaha RI dan AS serta dengan adanya dialog yang dilakukan Mendag kepada pengusaha Negeri Paman Sam tersebut.

“Kami menjelaskan mengenai kemudahan investasi dan juga terkait ‘open market’. Antusias mereka cukup besar,” tutur Mendag.

Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan, Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda. 

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. 
    
Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai USD 17,1 miliar dolar AS.
    
Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Rini tinjau reaktivasi rel hingga elektrifikasi di Garut

Garut (ANTARA News) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dijadwalkan meninjau sejumlah proyek di Garut, Jawa Barat mendampingi Presiden Joko Widodo mulai dari reaktivasi Rel Cibatu – Garut oleh PT Kereta Api Indonesia hingga elektrifikasi oleh PT Perusahaan Listrik Negara. 

Menteri Rini terlebih dahulu menyambut Presiden Joko Widodo di Stasiun Bandung, Jumat, kemudian mendampingi Presiden dalam perjalanan kereta api Bandung – Cibatu, transit stasiun Rancaekek dan peninjauan reaktivasi Rel Cibatu – Garut. 

Dilanjutkan dengan sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, elektrifikasi Listrik (PLN), bertemu nasabah Mekaar (PNM). 

Pada kesempatan itu, juga dilakukan groundbreaking Perumahan Tukang Cukur oleh Kemen PUPR & BTN, kegiatan Cukur Bersama (Kemen PUPR), kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Alam. 

Pada Sabtu (19/1), Menteri Rini dijadwalkan meninjau kelompok Wirausaha Tani dengan rangkaian Kegiatan Gerakan Mengawal Musim Tanam (BNI), Display BUMN Shop, meninjau PKT Irigasi dengan 500 petani, serta melakukan Tanam Raya Padi Bersama 1.000 Petani.
Baca juga: Januari 2019, KAI mulai mendesain rinci reaktivasi rel di Jabar
Baca juga: Dengan tarif Rp26 ribu, rute kereta Garut-Jakarta segera dibuka

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019