Menteri Perhubungan tinjau pertapakan Bandara Bukit Malintang

Madina (ANTARA) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pertapakan rencana pembangunan Bandara Bukit Malintang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (16/3).

Menteri bersama rombongan tiba di lokasi pertapakan pada pukul 16.30 WIB menggunakan helikopter dan disambut oleh Bupati Mandailing Natal, Dahlan Nasution, anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, para ulama dan ribuan warga masyarakat daerah itu.

Di lokasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pembangunan bandara tersebut akan dimulai pada 2019 ini. “Dengan diserahkanterimakannya sertifikat tanah asli ini kami bisa mulai melakukan pembangunannya,” katanya.

Ia menyampaikan pembangunan bandara itu nantinya akan memerlukan waktu selama dua tahun apabila Pemkab Madina bisa menyelesaikan pembersihan lahan dengan cepat.

“Saya mengapresiasi antusias warga di Mandailing Natal, ini menandai semangat pembangunan bandara ini,” ujarnya.

Sementara Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyampaikan pembangunan bandara udara tersebut merupakan hal yang mendesak karena karena itu merupakan percepatan transportasi dan perekonomian di Mandailing Natal serta untuk pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji.

“Di mana selama ini bila jamaah haji harus menempuh jarak yang jauh namun dengan adanya bandara ini nantinya jamaah haji sudah bisa langsung berangkat ke tanah suci,” katanya.***1***
 

Pewarta: Juraidi dan Holik
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rancangan PP Keinsinyuran sudah ditandatangani Menristekdikti

Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etik.

Jakarta (ANTARA) – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terus mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Keinsinyuran yang merupakan turunan dari Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran.

Rancangan Peraturan Pemerintah Keinsinyuran itu sudah ditandatangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Wakil Ketua Umum Persatuan Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Menristekdikti untuk memperkenalkan pengurus PII sekaligus menjelaskan program-program eksternal dan internal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono menjelaskan, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Keinsinsinyuran yang akan mengatur tentang kinerja insinyur yang lebih spesifik.

“Aturan-aturan itu diperlukan untuk menjalankan program-program PII yang membantu fokus pemerintah, terutama infrastruktur,” kata Teguh.

PP tersebut akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu akan masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk kemudian akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuannya dengan PII, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa PII berperan penting dalam profesi insinyur.

Ia memberikan masukan bahwa PII sebagai asosiasi diminta untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas insinyur.

“Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etik,” kata Nasir.

Setelah bertemu Menteri M. Nasir, selanjutnya, PII akan bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk membahas program-program PII dan mendorong diterbitkannya PP Keinsinyuran.

Sebelumnya, PII juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Ketua Umum PII Heru Dewanto mengungkapkan bahwa PP Keinsinyuran akan terbit dalam waktu dekat ini , setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR dorong kontraktor kecil dan menengah naik kelas

Untuk meningkatkan kualitas kontraktor swasta nasional, dilakukan melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan kontraktor BUMN konstruksi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong kontraktor kecil dan menengah naik kelas dan bahkan melebarkan ekspansi bisnisnya ke luar negeri.

Basuki dalam rilis PUPR yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada kontraktor nasional melalui regulasi dan kebijakan pemaketan untuk mendorong kontraktor kecil bisa naik menjadi menengah, dan kontraktor menengah menjadi besar.

Keberpihakan bagi kemajuan kontraktor kecil dan menengah dilakukan dengan penerbitan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019.

Dalam surat tersebut Menteri Basuki menyatakan nilai proyek yang bisa diikuti BUMN/kontraktor swasta besar adalah di atas Rp100 miliar, kontraktor menengah Rp10-100 miliar, dan kontraktor kecil maksimal Rp10 miliar.

Pada 2017 untuk belanja modal sebesar Rp74 triliun yang terbagi menjadi 5.770 paket pekerjaan, sebanyak 5.519 paket (96 persennya) senilai Rp35,7 triliun dikerjakan kontraktor kecil dan menengah dengan nilai paket di bawah Rp50 miliar.

Sementara, pada anggaran 2018, sebanyak 95 persen merupakan paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp50 miliar sebesar Rp34,3 triliun dari total Rp96,6 triliun.

Untuk meningkatkan kualitas kontraktor swasta nasional, dilakukan melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan kontraktor BUMN konstruksi.

“Hal ini sebagai bagian pembinaan jasa konstruksi nasional sehingga yang kontraktor kecil menengah bisa menjadi besar. Selain itu, bertujuan agar terjadi pemerataan distribusi uang ke daerah karena umumnya kontraktor besar ada di Jakarta, sementara yang kecil-menengah merupakan kontraktor lokal di daerah,” ujar Basuki.

Baca juga: Sertifikat elektronik konstruksi bantu bangun infrastruktur, kata Menteri PUPR
Baca juga: Digelar di Aceh, Menteri PUPR: Konsultasi regional sinergikan program pusat-daerah

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI Madiun sediakan 33.228 kursi per hari untuk Lebaran 2019

Dari 33.228 kursi tersebut, sebanyak 26.332 kursi dari KA reguler dan 6.896 kursi dari KA tambahan

Madiun (ANTARA) – PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menyediakan sebanyak 33.228 kursi per hari untuk melayani pemudik selama masa angkutan Lebaran 2019 yang berlangsung mulai 26 Mei 2019 (H-10) sampai 16 Juni 2019 (H+10).

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendri Wintoko mengatakan puluhan ribu kursi tersebut berasal rangkaian KA reguler dan tambahan yang berangkat maupun melewati wilayah Daop 7 Madiun.

“Dari 33.228 kursi tersebut, sebanyak 26.332 kursi dari KA reguler dan 6.896 kursi dari KA tambahan. Total ada 74 perjalanan KA selama masa angkutan Lebaran 2019 yang berangkat maupun melewati wilayah Daop 7 Madiun,” ujarnya di Madiun, Sabtu.

Menurut dia, tiket kursi KA tersebut sudah dapat diperoleh para calon penumpang mulai H-90 sebelum keberangkatan. Proses pemesanan tiket juga telah dilayani per 25 Februari lalu.

Ixfan mengimbau calon pengguna jasa KAI merencanakan perjalanan jauh hari agar mendapatkan kepastian tiket perjalanan mudik dan balik Lebaran.

Bagi penumpang yang telah mendapatkan kode bayar agar segera melakukan pembayaran dalam waktu 60 menit.

“Karena jika tidak, maka tiket yang dipesan akan terjual kembali,” jelas Ixfan.

Untuk pemesanan tiket, KAI melayani selama 24 jam melalui berbagai cara di antaranya aplikasi KAI Access‘, website kai.id, contact center 121, gerai minimarket, jaringan PPOB, serta website dan mobile aplikasi dikelola mitra yang telah bekerja sama dengan KAI.

Ixfan menjelaskan, secara keseluruhan, KAI akan mengoperasikan 356 KA reguler dan 50 KA tambahan selama masa angkutan Lebaran 2019 berlangsung dengan total mencapai 406 KA.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tiga persen dibanding tahun sebelumnya yaitu 393 KA.

Sedangkan, pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2019 baru akan dibuka pada H-60.

KA Lebaran yang keberangkatan dari wilayah Daop 7 Madiun ada tiga yaitu KA Brantas, KA Kahuripan, dan KA Singasari.

Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2019 akan terjadi pada 29 Mei (H-7) dan puncak arus balik akan terjadi pada 9 Juni (H+3).

Baca juga: KAI Madiun perbaiki rel hadapi Lebaran 2018
Baca juga: KAI Surabaya: Tiket KA Lebaran terpesan 36 persen

 

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Draf PP Keinsinyuran sudah ditandatangani Menristekdikti

Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etik.

Jakarta (ANTARA) – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terus mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Keinsinyuran yang merupakan turunan dari Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran.

Draf Peraturan Pemerintah Keinsinyiuran itu sudah ditandangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Wakil Ketua Umum Persatuan Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Menristekdikti untuk memperkenalkan pengurus PII sekaligus menjelaskan program-program eksternal dan internal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono menjelaskan, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Keinsinsinyuran yang akan mengatur tentang kinerja insinyur yang lebih spesifik.

“Aturan-aturan itu diperlukan untuk menjalankan program-program PII yang membantu fokus pemerintah, terutama infrastruktur,” kata Teguh.

PP tersebut akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu akan masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk kemudian akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuannya dengan PII, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa PII berperan penting dalam profesi insinyur.

Ia memberikan masukan bahwa PII sebagai asosiasi diminta untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas insinyur.

“Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etik,” kata Nasir.

Setelah bertemu Menteri M. Nasir, selanjutnya, PII akan bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk membahas program-program PII dan mendorong diterbitkannya PP Keinsinyuran.

Sebelumnya, PII juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Ketua Umum PII Heru Dewanto mengungkapkan bahwa PP Keinsinyuran akan terbit dalam waktu dekat ini , setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKP: Program minapadi Indonesia sudah dipelajari 13 negara

Sistem minapadi adalah model tepat untuk memecahkan solusi pemenuhan kebutuhan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) – Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, program minapadi yaitu penggabungan budi daya perikanan di lahan persawahan sudah dipelajari oleh setidaknya 13 negara lainnya.

“Setidaknya sudah 13 negara di Asia Pasifik belajar minapadi di Indonesia. Tentunya, ini jadi pemicu bagi kita untuk terus mendorong minapadi berkembang di berbagai daerah,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Slamet mengemukakan hal tersebut ketika melakukan kunjungan kerja bersama pejabat Kementerian Pertanian dan delegasi DPR RI di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Menurut Slamet, sistem minapadi adalah model tepat untuk memecahkan solusi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Bahkan, lanjutnya, keberhasilan pengembangan minapadi di Indonesia telah menginisiasi FAO sebagai organisasi pangan dunia menjadikan Indonesia sebagai acuan model minapadi di level Asia Pasifik.

Selain itu, menurut Slamet, sistem minapadi ini juga mampu meningkatkan produktivitas padi. “Jadi, sangat pas sekali sebagai upaya mencapai swasembada pangan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan panen raya budi daya sistem minapadi di desa Limbasari pada lahan seluas lima hektare dengan target panen ikan ukuran 5-6 ekor per kg sebanyak 7,5 ton atau setara 1,5 ton per hektare dengan jangka waktu pemeliharaan sekitar tiga bulan.

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi lahan sawah yang cocok untuk pengembangan minapadi.

Pada 2018, KKP telah memberikan dukungan percontohan minapadi seluas 5 hektare di Desa Limbasari.

Pada tahun ini direncanakan akan ditambah dukungan seluas 35 hektare untuk pengembangan minapadi di beberapa wilayah di Purbalingga.

Secara nasional, hingga 2016, total lahan minapadi produktif di seluruh Indonesia mencapai 145.000 hektare. Minapadi juga jadi program unggulan di Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto menambahkan sistem minapadi telah nyata mampu meningkatkan produktivitas padi.

“Dengan minapadi produktivitas padi per ha bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, saya rasa ini sangat pas untuk digarap secara serius melalui kerja sama dengan KKP,” ujar Gatot.

Ia menjelaskan, keunggulan minapadi sangat banyak yaitu produktivitas bisa digenjot serta juga sebagai solusi untuk memitigasi resiko dari serangan hama, selain hasil produksinya yang bersifat organik.

Pemerintah melalui KKP dan Kementerian Pertanian memberikan berbagai dukungan langsung untuk Kabupaten Purbalingga.

Tercatat dukungan senilai Rp1,6 miliar diberikan KKP masing-masing berupa input produksi (pakan dan benih ikan), pengembangan minapadi, bioflok, beasiswa pendidikan, dan sarana pengolahan ikan.

Sedangkan dari Kementerian Pertanian tercatat senilai Rp1,38 miliar berupa dukungan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen.

Baca juga: Susi bertekad imbangi kemajuan perikanan dengan pemerataan kesejahteraan
Baca juga: Pemerintah Pusat berupaya meningkatkan konsumsi ikan per kapita
Baca juga: Teten: Presiden Jokowi dukung progam pengembangan minapadi

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pajak turun, BMW dan Mercedes pangkas harga di China

Jakarta (ANTARA) – BMW dan Mercedes-Benz mengatakan pada Sabtu, akan menurunkan harga jual mobil buatannya di pasar China setelah pemerintah setempat mengumumkan pengurangan pajak pertambahan nilai mulai 1 April.

Dilansir Reuters, Sabtu, perusahaan mobil Jerman itu mengumumkan pengurangan harga melalui media sosial di China. Pemotongan harga itu diharapkan dapat menggairahkan penjualan mobil yang menyusut karena perlambatan ekonomi.

BMW menyatakan akan menurunkan harga untuk produk domestik dan impor, meliputi BMW Seri 3 dan Seri 5, serta BMW X5 dan BMW Seri 7. Model BMW 320Li M akan dijual 339.800 yuan, turun 10.000 yuan dari harga semula.

Pengurangan tersebut menandai “respons aktif perusahaan terhadap penyesuaian pajak,” kata BMW dalam sebuah pengumuman melalui WeChat, aplikasi perpesanan populer di China.

Mercedes-Benz juga menurunkan harga jualnya, berkisar 10.000 yuan higga 40.000 yuan pada model-model tertentu.

Pada 5 Maret, Perdana Menteri Li Keqiang mengumumkan bahwa China akan memangkas pajak sektor manufaktur dari 16 persen menjadi 13 persen, dan sektor transportasi dari 10 persen menjadi 9 persen.

Pengurangan pajak itu muncul saat industri otomotif China menghadapi perlambatan ekonomi. Pada 2018, pasar mobil China menyusut 5,8 persen, menandai penurunan pertama dalam dua dekade terakhir.

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Ekspor rokok dan cerutu capai 931,6 juta dolar AS

Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun.

Jakarta (ANTARA) – Nilai ekspor komoditas rokok dan cerutu sepanjang 2018 mencapai 931,6 juta dolar AS atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar 904,7 juta dolar AS.

“Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Airlangga menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Sampoerna Retail Community (SRC) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Selama ini, menurut Menperin, industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh.

Sektor padat karya dan berorientasi ekspor inipun menyumbangkan pendapatan negara cukup signfikan melalui cukai.

Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8 persen terhadap cukai nasional.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada paguyuban MPS, sebagai wadah yang menaungi 38 perusahaan produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna.

Mereka yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini mampu memproduksi 15 miliar batang per tahun dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 40 ribu orang.

Keberpihakan pemerintah saat ini terhadap industri SKT sangat jelas, sehingga pekerjaan (linting rokok kretek) itu ada terus dan berkelanjutan.

“Kita pun lihat mereka masih bertahan di tengah era industri 4.0. Karena di Indonesia, penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya,” tutur Airlangga.

Selain itu, program kemitraan antara PT H M Sampoerna dengan SRC, sebagai wadah usaha kecil menengah (UKM) retail yang telah dibentuk di 34 provinsi meliputi 408 Kabupaten/Kota dan melibatkan lebih dari 60.000 mitra dagang, ini juga merupakan contoh program pemberdayaan UKM khususnya peretail tradisional di tingkat nasional.

“Program ini menunjukan kepedulian Sampoerna kepada UKM untuk dapat berkembang bersama-sama melalui peningkatan kapasitas dan menciptakan ekosistem komersial yang inklusif, yang pada akhirnya mewujudkan kemandirian perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina latih 111 lulusan SMA-SMK di sekitar proyek Kilang Tuban

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban melatih 111 putra daerah lulusan SMA dan SMK dari lima desa di sekitar proyek kilang BBM di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan SMA dan SMK, sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja, kataProject Coordinator Proyek Kilang (GRR) Tuban Kadek Ambhara Jaya dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pelatihan ini juga sebagai salah satu penyiapan sumber daya manusia (SDM) putra daerah Tuban, sejalan rencana Pertamina membangun kilang baru di Tuban.

Pelatihan tahap pertama ini dilaksanakan selama dua hari pada 15-16 Maret 2019.

Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tuban H Fathul Huda, didampingi VP Project HSSE MP2 Sahadi, dan Project Coordinator GRR Tuban Kadek Ambhara Jaya, Jumat (15/3/2019).

“Pelatihan difokuskan bagi masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun kilang dan akan dilatih dalam tiga bidang khusus yang relevan. Bidang pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan,” ujar Kadek.

Ke-111 peserta pelatihan tersebut, lanjutnya, terdiri atas pelatihan safety man (pengawas keselamatan) berjumlah 31 orang, security (tenaga pengamanan) 10 orang, dan keselamatan dan kesehatan kerja dasar sebanyak 70 orang.

Diharapkan pelatihan keahlian yang didapat dapat menjadi bekal berharga bagi para lulusan SMA dan SMK, sehingga mereka menjadi calon tenaga kerja yang siap pakai.

“Dengan pelatihan ini, diharapkan masyarakat lebih terampil serta dapat terserap menjadi calon tenaga kerja yang siap untuk mendukung proyek Kilang Tuban, sehingga manfaat proyek tersebut tidak hanya dirasakan secara nasional, tetapi bisa memberi dampak positif langsung kepada masyarakat lokal,” imbuh Kadek.

Pertamina, lanjut Kadek, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi positif dari semua pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan pelatihan untuk kemajuan bangsa dan kemandirian energi nasional.

“Semoga hasil dari program CSR Pertamina ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan bagi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Tuban menyampaikan pembangunan Kilang Tuban merupakan investasi yang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Tuban, khususnya masyarakat sekitar kilang dengan serapan tenaga kerja yang banyak.

Bupati berharap Pertamina selaku pemilik kilang adapat memberikan pelatihan kepada SDM lokal untuk meningkatkan kemampuannya sehingga menjadi kompeten dalam bidangnya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Pertamina karena telah menunjukkan komitmen kepada masyarakat sekitar.

Kilang minyak yang akan dibangun di Tuban merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan menjadi penopang pemenuhan kebutuhan BBM di Indonesia.

Pembangunan kilang ini nanti bisa mengurangi impor BBM, sehingga mengurangi ketergantungan pada negara lain untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Kilang minyak Tuban ini direncanakan akan memiliki kapasitas produksi mencapai 300.000 barel per hari, dengan kompleksitas kilang yang efisien di atas skala 9 Nelson Complexity Index (NCI) dan karakteristik produk ramah lingkungan level Euro 5.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IE2I bantu pemerintah kurangi emisi sesuai Kesepakatan Paris

Ke depan, kami akan lebih meluas dan melebarkan lagi kerja sama dan melaksanakan program dan kegiatan bersama pemerintah, BUMN, dan swasta

Jakarta (ANTARA) – Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) akan fokus membantu pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai Kesepakatan Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015 (COP21).

Co-Founder IE2I Satya Hangga Yudha Widya Putra di Jakarta, Sabtu mengatakan pihaknya akan lebih intensif bekerja sama dengan pihak pemerintah, BUMN, dan swasta baik dalam negeri dan internasional untuk mencapai target Kesepakatan Paris tersebut.

“Ke depan, kami akan lebih meluas dan melebarkan lagi kerja sama dan melaksanakan program dan kegiatan bersama pemerintah, BUMN, dan swasta,” katanya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris pada 2015 yakni mengurangi emisi karbon pada 2030 sebesar 29 persen atau 41 persen dengan bantuan internasional.

Terkait kiprahnya di IE2I tersebut, Hangga Yudha diberi penghargaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan untuk kategori Lingkungan Hidup.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Dirut LPDP Rionald Silaban dalam acara Alumni LPDP Award 2019 di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Hangga menyatakan terima kasih dan rasa bangganya menjadi penerima LPDP Award 2019 tersebut. “Sebagai penerima beasiswa LPDP, saya akan selalu mengabdi pada negara,” katanya.

Menurut dia, dirinya bersama alumni lainnya diseleksi oleh tim yang dibentuk LPDP dan dinyatakan sebagai pemenangnya. “Mereka menilai kiprah saya selama ini di IE2I dan Alhamdulillah, saya menjadi salah satu pemenangnya,” tambahnya.

Selain Hangga, ada tiga penerima penghargaan lainnya dalam acara Alumni LPDP Award 2019 tersebut.

Hangga menambahkan IE2I dibentuk pada Agustus 2016 saat dirinya masih menjalani kuliah S2 di New York University dengan beasiswa LPDP.

“Saat mendirikan IE2I, saya masih kuliah dengan beasiswa LPDP. Saya kuliah mulai 2015 dan lulus 2017,” ujarnya.

IE2I yang bergerak di bidang energi dan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan pemanasan global dan konsekuensi negatif perubahan iklim.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain edukasi, riset, kebijakan, pelatihan dan kampanye ke sekolah, pemda, serta masyarakat umum dengan bekerja sama pemerintah, BUMN, dan swasta.

Baca juga: Indonesia optimistis kesepakatan iklim dengan Norwegia bisa segera dijalankan
Baca juga: Anies : Jakarta akan turunkan 30 persen emisi gas rumah kaca

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Kemaritiman paparkan pelaksanaan Sail Tidore

Kami telah mengikuti presentasi Wali Kota Tidore Ali Ibrahim persiapan Sail Tidore dan 500 tahun, diselenggarakan pada September 2021 dan menjadi salah satu program nasional

Ternate (ANTARA) – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan rencana pelaksanaan Sail Tidore, Maluku Utara (Malut) dan peringatan 500 tahun Pelayaran Magellan-Elcano yang akan berlangsung  September 2021.

“Kami telah mengikuti presentasi Wali Kota Tidore Ali Ibrahim persiapan Sail Tidore dan 500 tahun, diselenggarakan pada September 2021 dan menjadi salah satu program nasional, sehingga pemerintah pusat akan digelar rapat terpadu dengan kementerian terkait membuat program berkelanjutan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan kerjanya di Ternate, Sabtu.

Menurut Luhut, rencana Sail Morotai ini merupakan momentum penting dan strategis bagi Pemkot Tidore Kepulauan dalam rangka mengkonsolidasikan dan mendorong kerjasama program/kegiatan dan dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah dalam bidang sejarah, budaya, pariwisata, ilmu pengetahuan, teknologi, infrasrtuktur dan ekonomi sesuai visi-misi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata Luhut, pihaknya telah mengantisipasi berbagai isu dan berita tidak benar mengenai kurangnya peningkatan ekonomi dan isu pemerintah banyak utang, membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) guna mengantisipasi adanya berita bohong.

Sehingga, pemerintah pusat saat ini fokus membangun sarana infrastruktur perekonomian dengan membangun bandara di wilayah Tidore Kepualaun dengan panjang 3000 meter dan kalau persoalan lahannya telah beres maka pembangunannya akan dimulai tahun depan.

Menko Kemaritiman juga menyinggung masalah kopra dan berbagai komoditi lainnya, sebab, masalah kopra akan membuat industri turunannya dan dalam beberapa bulan ke depan telah direalisasikan dan pembangunan keramba ikan serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara itu, Wali Kota Tikep, Ali Ibrahim memaparkan persiapan Tikep dalam menghadapi Sail Tidore yang akan dilaksanakan tahun 2021.

“Selain kegiatan Sail Tidore 2021, Tidore juga merupakan anggota dari Global Network Magellan Cities (GNMC) atau Jaringan Global Kota-kota Magellan, yang pada Bulan Juli 2019, Tidore akan menjadi tuan rumah pertemuan GNMC ke 10,” katanya.

Hal itu berarti pada bulan Juli nanti sebanyak 22 Walikota dari 13 Negara yang pernah disinggahi ekspedisi Magellan-Elcano saat melakukan pelayaran mengelilingi bumi.

Oleh karena itu, Pemkot Tidore seusai menyampaikan program Sail Tidore ke Menko Kemaritiman, pihanya telah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, Gubernur Malut dan para Kepala Daerah se-Provinsi Malut untuk membentuk kepanitiaan bersama di tingkat Provinsi karena ini merupakan hajatan internasional yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sido Muncul serius garap pasar ekspor

Potensi pasar ekspor di Filipina cukup besar, bahkan lebih baik dibandingkan pemasaran Sido Muncul di Indonesia

Solo (ANTARA) – Perusahaan industri jamu dan farmasi PT Sido Muncul Tbk serius menggarap pasar ekspor, salah satunya ke Filipina yang sudah dilakukan selama lima bulan terakhir.

“Potensi pasar ekspor di Filipina cukup besar, bahkan lebih baik dibandingkan pemasaran Sido Muncul di Indonesia,” kata Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat di Solo, Sabtu.

Khusus untuk Filipina, pihaknya melibatkan putra mantan Presiden Corazon Aquino, Kris Aquino. Meski demikian, ia enggan menyampaikan angka ekspor produk Sido Muncul.

Selain Filipina, pihaknya juga tengah menggarap pasar ekspor di negara lain seperti Jepang. Meski demikian, dikatakannya, untuk pengiriman di Jepang biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi sehingga belum menjadi prioritas bagi Sido Muncul.

“Oleh karena itu, kami juga mencoba memasarkan produk ke Korea Selatan dan Jepang sekalipun itu biayanya tinggi, dan juga mencoba ke Korea. Akhir bulan ini kami juga akan mencoba pemasaran ke Vietnam,” katanya.

Sementara itu, untuk pemasaran di luar benua Asia, dikatakannya, sudah dilakukan ke Australia, Nigeria, dan Amerika. Untuk pasar tersebut, pihaknya tidak mendistribusikan secara langsung namun produk Sido Muncul bisa ditemukan di Asia Market.

Mengenai kemungkinan produksi ke luar negeri, ia mengatakan bukan hal yang mudah dilakukan karena bukan hanya pabrik yang dibutuhkan tetapi juga laboratorium.

“Lagi pula Sido Muncul bukanlah industri makanan atau minuman yang membutuhkan lokasi yang dekat sehingga masih mudah jika tetap diproduksi di Indonesia,” katanya.

Atas kiprahnya di dunia kewirausahaan, Irwan sendiri pada Jumat (15/3) berhasil memperoleh penghargaan di bidang industri dan kewirausahaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ia berharap penghargaan tersebut mampu memotivasi pengusaha muda untuk mengikuti jejaknya.

Baca juga: Menko PMK: Izin Edar BPOM Jaminan Kualitas
Baca juga: Sido Muncul terima nomor izin edar ke-281 dari BPOM

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia ikut Matta Fair 2019 di Kuala Lumpur

Industri agen perjalanan industri atraksi, hotel maupun resort akan intens melakukan promosi dan pertemuan bisnis dengan para pembeli atau pelanggan yang datang

Kuala Lumpur (ANTARA) – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mengikuti pameran Internasional Matta Fair 2019 di Hall 3, Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur, yang digelar pada 15 – 17 Maret 2019.

“Partisipasi pada kegiatan tahunan ini merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan program promosi Kemenpar yang fokus pada ‘branding’ dan ‘selling’,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Kemenpar, Rizki Handayani di Kuala Lumpur, Sabtu.

Rizki mengatakan keikutsertaan Indonesia pada kegiatan ini adalah untuk mempromosikan sekaligus mempertahankan eksistensi pariwisata Indonesia di dunia khususnya kawasan ASEAN, selain itu sebagai upaya untuk melanjutkan program Kemenpar mempromosikan “Wonderful Indonesia”.

“Malaysia merupakan fokus pasar utama yang menjadi perhatian dari Kementerian Pariwisata dalam usaha promosi pariwisata ke negara-negara ASEAN.

Pada partisipasi tahun ini Indonesia menampilkan paviliun seluas 180 meter persegi (20 booth) dengan tema utama Banyuwangi yang mengangkat arsitektur rumah Osing dan suasana di Pendopo Sabha Swagata Blambangan,” katanya.

Peserta yang bergabung dengan booth Indonesia terdiri dari 22 industri pariwisata Indonesia (travel agent / tour operator, hotel dan atraksi wisata) yang mewakili destinasi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

“Mereka akan membawa paket-paket wisata yang tentunya sudah siap untuk ditawarkan kepada para pembeli  melalui kerja sama dengan agen perjalanan lokal Malaysia. Industri agen perjalanan industri atraksi, hotel maupun resort akan intens melakukan promosi dan pertemuan bisnis dengan para pembeli atau pelanggan yang datang,” katanya.

Selain sebagai ajang mempromosikan destinasi wisata di Indonesia, Matta Fair 2019 diharapkan juga bisa menghasilkan potensial transaksi bagi paket wisata dalam upaya mendatangkan wisatawan Malaysia dalam skala besar ke Indonesia.

Program acara di paviliun Indonesia diadakan oleh industri pariwisata Indonesia, pelayanan informasi dan pendistribusian bahan promosi wisata oleh Kemenpar, New Indonesia Destination Corner yang akan mengangkat destinasi Banyuwangi dan Danau Toba, Gimmick dan Gift Redemption, Coffee & Refreshment Corner yang akan menyuguhkan kelezatan kopi dan snack khas Banyuwangi, serta Photobooth Corner.

MATTA Fair 2019 merupakan tempat yang sangat potensial untuk melanjutkan program promosi Kemenpar yang fokus pada “branding” dan “selling” karena merupakan pameran “business to customer” yang memungkinkan para pelaku industri di Indonesia memperluas jejaring pasar mereka dan menawarkan paket-paket wisata Indonesia dengan melalui mitra lokal-nya di Malaysia.

“Promosi yang selama ini bertitik berat pada “selling” mulai diimbangi dengan ‘branding’ kembali. Utamanya kepada dua destinasi baru yaitu Banyuwangi di Jawa Timur dan Danau Toba di Sumatera Utara. Memanfatkan penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Banyuwangi oleh Citilink yang telah dibuka sejak 19 Desember 2018, Kemenpar sangat gencar mempromosikan destinasi Banyuwangi kepada pasar Malaysia sebagai pilihan tempat wisata bertema exploring nature, relax dan heritage,” katanya.

Adapun untuk Danau Toba, dengan memanfaatkan rencana dibukanya kembali rute penerbangan langsung AirAsia dari Kuala Lumpur ke Danau Toba di bulan April 2019, Kemenpar tetap konsisten untuk mempromosikannya kepada pasarMalaysia sebagai pilihan tempat wisata yang juga bertema ‘exploring culture and nature,” katanya.

Baca juga: 80 perusahaan pariwisata Indonesia ikuti “Matta Fair”
 

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti: tambah insentif untuk dorong ekspor perhiasan

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor logam mulia dan perhiasan agar dapat mendorong ekspor

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan saat ini masih diperlukan beragam insentif untuk lebih banyak lagi mendorong ekspor perhiasan nasional seperti logam mulia ke berbagai negara sasaran ekspor.

“Pemerintah perlu memberikan insentif bagi sektor logam mulia dan perhiasan agar dapat mendorong ekspor,” kata Assyifa Szami Ilman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, satu contoh capaian pemerintah yang patut dilanjutkan yang juga terkait dengan ekspor perhiasan adalah tercapainya kesepakatan IA-CEPA antara Indonesia dan Australia.

Hal tersebut, lanjutnya, karena dengan adanya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara kedua negara, juga ke depannya akan mendukung adanya peluang ekspansi pasar sektor tersebut ke Australia dari yang sebelumnya fokus di Singapura.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perindustrian menargetkan industri perhiasan tumbuh lima persen pada 2019, mengingat industri ini merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang peningkatan nilai ekspor nasional dan lebih berdaya saing di tingkat global.

“Apabila mengacu pada target pertumbuhan industri nonmigas pada tahun 2019 sebesar 5,4 persen, maka kami memproyeksi industri perhiasan dapat tumbuh di kisaran lima persen juga untuk tahun ini,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari-November 2018, ekspor perhiasan mencapai 1,88 miliar dolar AS. Negara tujuan ekspor perhiasan Indonesia antara lain Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab dan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Denmark dan Swedia.

Gati menyampaikan, pihaknya telah memiliki program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing perhiasan nasional, di antaranya melalui pelatihan dan pendampingan tenaga ahli desainer, serta bantuan mesin dan peralatan khususnya di unit pelayanan teknis (UPT).

Sebelumnya, pengusaha di bidang perhiasan emas, Michael Susanto Yahya, menyatakan optimistis bahwa ekspor perhiasan emas ke Amerika Serikat (AS) bakal terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

“Saya yakin pertumbuhan ekspor kita untuk emas ke AS tahun ini bisa lebih tinggi 50 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata Michael Susanto Yahya di Washington DC, AS, Selasa (15/1).

Michael Susanto yang juga menjabat sebagai GM Ekspor Market PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) itu menyatakan bahwa jenis emas yang cukup laku di Negeri Paman Sam itu adalah ekspor kalung emas.

Menurut dia, hal tersebut karena di AS, banyak kalangan dan tidak hanya terbatas kaum hawa yang gemar memakai kalung emas, misalnya saja tidak sedikit rapper yang memakai perhiasan emas dengan ukuran besar.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah negara saingan Indonesia untuk ekspor perhiasan emas ke AS antara lain adalah Yordania, Republik Dominika, dan Afrika Selatan.

Namun, lanjutnya, Indonesia memiliki keuntungan dalam beberapa faktor, antara lain harga yang kompetitif serta pelayanan jasa pengiriman yang lebih baik.

Baca juga: Sembilan perusahaan perhiasan Indonesia pameran di Hong Kong
Baca juga: Ekspor perhiasan emas Indonesia ke AS diperkirakan terus meningkat
Baca juga: BPS: perhiasan dukung kinerja ekspor nonmigas Oktober

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sail Nias 2019 berpotensi tarik investasi pariwisata ke Sumut

Jakarta (ANTARA) –
Perhelatan Sail Nias 2019 diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi khususnya di sektor pariwisata ke Sumatera Utara dan sekitarnya sekaligus mempercepat terwujudnya Nias sebagai gerbang destinasi wisata bahari dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Puan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya membuka Sail Nias 2019 yang akan digelar pada Juli 2019.

“Pelaksanaan Sail Nias ini untuk mempercepat pembangunan, mempromosikan destinasi kita, dan mengembangkan rute pelayaran kapal di Indonesia, terutama Kepulauan Nias,” kata Puan.

Dalam sambutannya sebagai panitia nasional Sail Nias 2019, Puan menyebut acara ini memiliki efek positif yang besar bagi Indonesia.

Lainnya, acara ini menjadi tonggak bagi pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya sekaligus menggaet lebih banyak investor masuk.

“Nias belum punya akomodasi yang representatif di sana. Jangan sampai yang dilakukan ini nggak berguna selanjutnya. Perlu gotong royong pemerintah pusat dan daerah untuk menarik investor,” katanya.

Kepulauan Nias memang punya potensi wisata bahari yang baik. Ombaknya dikenal dunia sebagai spot selancar terbaik di samping atraksi lompat batunya juga menjadi ciri khas tersendiri.

Sail kali ini mengangkat tema ‘Nias Menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia’. Menkumham Yasonna H Laoly yang juga sebagai Ketua Panitia Nasional Sail Nias 2019 menyebut sektor pariwisata adalah andalan pemasukan devisa bagi Indonesia saat ini.

“Sektor pariwisata bahari Nias adalah sektor andalan seperti disampaikan Presiden Joko Widodo. Nias punya potensi kelautan dan keindahannya,” ucap dia.

Sail Nias 2019 akan berlangsung di 5 kabupaten kota Kepulauan Nias dimana selama 3 bulan, akan ada 18 rangkaian kegiatan.

“Puncak acara akan dihelat di Teluk Dalam Nias Selatan pada 14 September 2019. Beberapa kegiatannya yaitu Wonderful Nias Expo 2019, kejuaraan surfing internasional WS: QS 1500, pagelaran budaya hingga bhakti sosial oleh TNI AL,” sebut Yasonna.

Sementara itu Menpar Arief Yahya mengatakan, Nias memiliki potensi wisata kelas dunia yakni sebagai lokasi surfing terbaik dunia yang juga memiliki daya tarik wisata sejarah (arkeologi) megalitikum yang hingga kini terawat dengan baik.

“Sektor pariwisata Nias secara khusus oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya pada 19 Agustus 2016 yang lalu telah ditetapkan sebagai sektor unggulan selain perikanan dan kelautan,” kata Arief Yahya.

Arief Yahya menjelaskan, pengembangan pariwisata Nias telah didukung dengan unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) yang memadai sehingga mempermudah wisatawan yang berkunjung, khususnya wisman yang dalam empat tahun terakhir ini rata-rata mencapai 240.000 orang pertahun. Dan pada 2018 mencapai 301.305 wisman.

Untuk aksesibilitas, kata Arief Yahya, Nias memiliki bandara yang setiap hari sudah ada penerbangan langsung dari Jakarta, Medan, dan Padang.

Untuk penerbangan Jakarta-Gunung Sitoli sebanyak 3 kali perminggu ditempuh dalam 2 jam 20 menit, sedangkan Medan–Gunung Sitoli 6-7 kali perhari dengan waktu tempuh hanya 50 menit dengan pesawat jenis ATR.

Dan juga dari Padang-Gunung Sitoli 1 kali sehari dalam 1 jam, dan Padang-Tello-Gunung Sitoli-Sibolga 3 kali seminggu. Begitu juga untuk transportasi laut dilayani dengan rute pelayaran Gunung Sitoli-Sibolga setiap hari ditempuh dalam 8 jam dan Teluk Dalam – Sibolga, Teluk Dalam-Tello-Padang, dan Gunung Sitoli-Padang.
Baca juga: Sail Nias jangan hanya fokus kepada infrastruktur fisik
Baca juga: Sail Nias 2019 peluang promosikan destinasi wisata kelas dunia
Baca juga: Sail Nias momentum strategis jadi tujuan wisata dunia

 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah perlu dorong kebijakan pro-industri ekspor bernilai tambah

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah perlu lebih mendorong lebih banyak lagi terhadap kebijakan yang mendukung berbagai industri yang menghasilkan produk eskpor bernilai tambah agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada ekspor bahan mentah.

“Pemerintah perlu mendorong kebijakan pro-ekspor kepada industri-industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi agar mampu berdaya saing di tingkat internasional dan selanjutnya dapat menambah kontribusi di neraca perdagangan Indonesia,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengingatkan bahwa saat ini, ada 10 sektor nonmigas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2019.

Kesepuluh sektor tersebut didominasi oleh komoditas seperti CPO (minyak kelapa sawit), kakao, kopi, karet, batu bara, dan juga sektor lainnya seperti ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, tekstil dan produk tekstil, kertas dan pulp dan nikel.

“10 sektor unggulan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai neraca perdagangan Indonesia karena berperan dalam lebih dari 30% kontribusi kepada seluruh ekspor,” paparnya.

Namun, Ilman mengingatkan bahwa komoditas ekspor ini adalah komoditas agrikultur ekstraktif yang relatif memiliki karakteristik harga yang cukup volatil, seperti kakao dan kopi yang cukup rentan terhadap adanya perubahan cuaca drastis.

Hal ini dapat memicu terjadinya gagal panen terhadap komoditas ini dan pada akhirnya yang nantinya dapat mengancam hilangnya potensi ekspor.

Selain itu, CPO dan batu bara juga menghadapi permasalahannya masing-masing, seperti komoditas kelapa sawit saat ini sedang mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Uni Eropa mengingat destinasi ekspor ini mempermasalahkan keberlanjutan (sustainability) dari industri CPO Indonesia terhadap dampak lingkungannya.

Sedangkan pasar utama batu bara seperti China sudah mulai menggeser penggunaan energinya menjadi energi terbarukan dari yang sebelumnya banyak menggunakan batu bara.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak lagi hanya bergantung kepada bahan mentah tetapi membantu industri ekspor yang bernilai tambah di Nusantara.

Baca juga: Darmin sebut tiga kebijakan untuk atasi kelesuan ekspor

Baca juga: Pengamat nilai penangguhan pungutan ekspor sawit, kebijakan yang tepat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasar Afrika potensial untuk sasaran ekspor baru

Pasar Afrika, dalam hal ini, menjadi pasar potensial untuk dilirik sebagai tujuan ekspor

Jakarta (ANTARA) – Berbagai negara-negara yang terdapat di kawasan benua Afrika merupakan wilayah sasaran ekspor baru yang sangat potensial untuk digarap oleh berbagai pelaku ekspor di Tanah Air, dan kebijakan pemerintah juga harus terus membantu para pengekspor tersebut.

“Pasar Afrika, dalam hal ini, menjadi pasar potensial untuk dilirik sebagai tujuan ekspor,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Assyifa Szami Ilman, hal itu karena ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor dominan, seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya perlu digeser dengan membuka pasar-pasar baru.

Apalagi pada saat ini, ujar dia, nilai perdagangan di negara-negara di Afrika ternyata masih didominasi oleh produk dari China dan negara-negara Uni Eropa.

Namun, lanjutnya, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk kelas menengah di Afrika juga dapat mendorong tumbuhnya permintaan yang selanjutnya dapat diisi oleh produk asal Indonesia.

Ia juga mengemukakan pentingnya pembangunan infrastruktur yang ditargetkan dapat memudahkan mobilitas logistik barang yang akan diekspor dapat membantu mengurangi biaya produksi.

“Tipe kebijakan ini dapat membantu meningkatkan ekspor terutama untuk ekspor di sektor otomotif dan mesin kendaraaan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan membidik ekspor tumbuh 7,5 persen pada 2019, berarti angka tersebut mendekati realisasi ekspor yang dicapai periode Januari-November 2018 yakni 7,47 persen.

“Kami targetkan 7,5 persen, ini memang masih ditetapkan di rapat kerja Kemendag, karena masih perlu pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian lain,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menggelar konferensi pers di Jakarta, 10 Januari 2019.

Menurut Mendag, angka tersebut realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dibayangi perang dagang.

Kendati tidak berdampak langsung kepada Indonesia, perang dagang yang terjadi mengimplikasi negara-negara tujuan ekspor ekspor Indonesia.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor, lanjut Mendag, selain menyasar pasar tradisional seperti China, AS, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand, Kemendag juga serius melakukan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional.

Pada 2018, Kemendag berhasil mendorong peningkatan pertumbuhan nilai ekspor di negara nontradisional seperti Bangladesh sebesar 15,9 persen, Turki 10,4 persen, Myanmar 17,3 persen, Kanada 9,0 persen, Selandia Baru 16,8 persen, Polandia 23,3 persen, Nigeria 17,3 persen.

“Pembukaan lebih banyak akses pasar ekspor, kami lakukan dengan aktif menambah perjanjian perdagangan internasional baru, dan secara simultan diimbangi dengan kegiatan misi dagang, untuk mendongkrak peningkatan ekspor di negara-negara nontradisional,” ungkapnya.

Baca juga: KBRI perluas pasar produk Indonesia di Afrika Selatan
Baca juga: Kementerian Perdagangan akan buka pasar ekspor baru
Baca juga: Dubes: Pasar Afrika mencapai RP7.900 triliun

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumsel ekspor komoditas pertanian senilai 21 miliar

(Antara) –  Komoditas kelapa, karet dan kopi Sumatera Selatan, menjadi tumpuan harapan yang tak hanya bagi para petani dan pelaku agrobisnis namun menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia, Jumat, 15 Maret 2019, pemerintah Sumatera Selatan dan Balai Karantina Pertanian Kementan RI, kembali melepas ekspor komoditas pertanian tersebut senilai 21 miliar lebih ke empat negara di Benua Asia dan Eropa, dengan harapan, menjadi pemicu bagi petani dan pelaku eksportir di Sumsel untuk lebih meningkatkan daya saing mutu serta peningkatan taraf hidup petani di Sumatera Selatan.

Kementerian ESDM uji jalan bahan bakar setara Euro4

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memulai uji jalan (road tesst) gasoline atau bahan bakar setara Euro 4 hingga menempuh jarak 40.000 kilometer.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu menyebutkan telah melepas tim uji coba tersebut.

Saat mencoba kendaraan yang digunakan untuk uji jalan, Dadan Kusdiana menyampaikan, “Kegiatan ini untuk membuktikan bahwa bahan bakar setara Euro 4 dengan sulfur yang lebih rendah akan dihasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan”.

Dadan menjelaskan kegiatan ini juga akan pararel dengan kegiatan road test (uji jalan) B30 yang akan dimulai Mei 2019.

“Tim Road Test Euro 4 diharapkan akan bertemu dengan Tim Road Test B30 di lapangan, dan akan dilihat dan terinformasi ke masyarakat luas,”, katanya.

Uji jalan BBM setara Euro 4 ini didasari oleh terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membatasi emisi kendaraan bermotor agar lebih ramah lingkungan secara bertahap.

Tujuan uji jalan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan gasoline setara Euro 4 terhadap kinerja mesin berbahan bakar bensin kendaraan bermotor, komponen mesin dan minyak pelumas dan untuk mendapatkan produk baru gasoline berkarateristik setara Euro 4 dan menghasilkan emisi gas buang yang memenuhi standar Euro 4.

Kepala PPPTMGB LEMIGAS Setyorini Tri Hutami menjelaskan tahapan kegiatan pengujian gasoline setara Euro 4 meliputi penyediaan tiga jenis bahan bakar gasoline Euro 4 sebagai bahan uji dan dua bahan pembanding lainnya. Sebelumnya KP3 Aplikasi telah menguji karakter bahan bakar spesifikasi secara penuh yang mengacu pada spesifikasi jenis WWFC Gasoline Kategori 3.

Setyorini memaparkan PPPTMGB “LEMIGAS” bekerja sama dengan Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pengujian emisi gas buang sesuai emisi Euro 4. Tahapan berikutnya adalah pengujian rating komponen mesin di awal road tes (0 km) dan di akhir road test (40.000 km). Selanjutnya KP3 Aplikasi juga menguji kinerja pada Chasis Dynamometer dan pemeriksaan terhadap minyak pelumas pada kondisi 0 km. 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km dan 40.000 km.

“Hasil awal uji statis chasis dan hasil uji emisi bagus”, lanjut Setyorini.

Uji jalan hingga jarak 40.000 km ini merujuk pada rata-rata jarak tempuh kendaraan pribadi selama satu tahun. Uji jalan ini terbagi dalam beberapa rute dan tahapan. Rute pertama adalah Jakarta – Bogor – Pandeglang – Serang – Cilegon – Jakarta. Rute kedua menempuh kota Jakarta – Cikampek – Bandung – Jakarta. Rute terakhir meliputi Jakarta – Cikampek – Cirebon – Brebes – Tegal – Jakarta. Rute uji jalan ini akan mengombinasikan beragam kondisi jalan, seperti ruas jalan tol, keramaian dan kemacetan. Pelaksanaan uji jalan akan berlangsung hingga Agustus 2019.

“Hipotesa dari dasar pengujian semua bagus dan semoga hasil uji jalan juga bagus” harap Setyorini.

Selama uji jalan, PPPTMGB “LEMIGAS” mendapat dukungan bahan bakar gasoline setara Euro 4 dari Pertamina dan dukungan tiga kendaraan dari Toyota Indonesia. Seluruh tahapan penelitian dimulai pada 20 Februari dan ditargetkan selesai pada 24 September 2019. ***1***

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden blusukan di Pasar Petisah Kota Medan

Medan (ANTARA) – Presiden Joko Widodo blusukan di Pasar Petisah Jalan Rotan Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu pagi, menyapa pedagang dan pengunjung pasar tersebut.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan jaket warna hitam tiba di pasar tradisional itu sekitar pukul 09.00 WIB.

Begitu tiba di pasar, Presiden Jokowi disambut pedagang dan pengunjung pasar.

Pedagang dan pengunjung berebut bersalaman dan berswafoto dengan Presiden Jokowi.

Presiden sempat berdialog dengan sejumlah pedagang di salah satu pasar tradisional yang cukup terkenal di Kota Medan.

Kepala Negara juga sempat berbelanja sejumlah kebutuhan pokok antara lain teri medan.

Pasar yang seusia Kota Medan ini ramai dikunjungi oleh para pembeli, termasuk para pelancong yang datang dari luar Kota Medan. Para pelancong tersebut biasanya membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang.

Turut mendampingi Presiden dalam blusukan ke pasar itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Toyota akan meluncurkan GR Supra GT Cup di PlayStation4

Jakarta (ANTARA) – TOYOTA GAZOO Racing (TGR) mengumumkan akan memasuki e-motorsports dengan meluncurkan GR Supra GT Cup untuk PlayStation 4 (PS4). Gran Turismo Sport yang merupakan perlombaan one-make global pertama, dimulai pada April 2019.

Dilansir dari laman resmi Toyota pada Sabtu, Sebagai bagian dari kegiatan e-motorsports, TGR juga akan menjadi mitra resmi Kejuaraan Gran Turismo bersertifikasi FIA, kejuaraan daring untuk Gran Turismo seri simulator mengemudi nyata yang dihosting dalam kemitraan dengan FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

Mulai tahun ini, dengan melibatkan e-motorsports sebagai salah satu pilar kegiatan olahraga motor TGR, membuat olahraga motor dan mobil sport lebih mudah diakses, dan menyenangkan lintas generasi dan di seluruh dunia. TGR berharap dapat menghubungkan berbagai temuan yang diperoleh melalui e-motorsports ke “membuat mobil yang lebih baik” di masa depan.

Informasi terperinci termasuk sirkuit yang akan digunakan dalam setiap putaran akan dipublikasikan pada waktunya di bagian GR Supra GT Cup dari situs web TOYOTA GAZOO Racing URLhttps: //toyotagazooracing.com/e-motorsports/

Acara pembuka seri dunia Gran Turismo Sport, akan diadakan di Paris pada 16 Maret 2019, disiarkan langsung di GRAN TURISMO TV, saluran resmi Gran Turismo YouTube.
 

Baca juga: BMW boyong seri 6 Gran Turismo ke jalanan Indonesia, harga Rp1,5 miliar

Baca juga: Toyota GR Supra GT4 memulai debutnya di Geneva Motor Show

Baca juga: Toyota Supra 2020 buatan pertama terjual Rp29,8 miliar

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Akademisi: regulasi mobil listrik harus menjamin industri nasional

Jakarta (ANTARA) – Pengajar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan ketua tim mobil listrik BLITS, Muhammad Nur Yuniarto, mengatakan regulasi mobil ramah lingkungan yang tengah disiapkan pemerintah harus mendukung pengembangan industri otomotif dalam negeri.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi mobil listrik nasional pada draft Peraturan Presiden tentang kendaraan ramah lingkungan yang menurut rencana akan rampung pada Maret atau April 2019.

Payung hukum tersebut dibutuhkan karena sejumlah Agen Pemegang Merk (APM) di Indonesia bersiap meluncurkan mobil listrik pada 2020, misalnya Nissan. BMW bahkan sudah menjual mobil listrik di Tanah Air, sedangkan Toyota dan Mitsubishi memberikan sejumlah unit mobil terelektrifikasi sebagai bahan studi pemerintah.

Dikatakan Nur, Indonesia selaku tuan rumah semestinya bukan menjadi target pasar semata, melainkan harus bisa masuk ke tataran riset hingga pembuatan pabrik untuk merakit hingga memproduksi.

“Kepastian dari sisi pemerintah itu harus bisa menjamin tumbuhnya industri mobil listrik nasional,” katanya, saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (15/3).

“Pemerintah hanya perlu keberpihakan kepada industri nasional, yang kedua bahwa ada garansi pasar yang meminta kendaraan listrik,” katanya.

Ia mengatakan, tantangan terberat produsen mobil listrik nasional adalah keterbatasan dana investasi serta minimnya tenaga kerja berkualitas yang berminat mengembangkan mobil listrik di Indonesia.

Nur mengatakan, pasar mobil listrik nasional sangat menjanjikan bila ditinjau dari aspek kepentingan pemerintah, misalnya untuk penghematan belanja bahan bakar minyak (BBM).

“Indonesia saat ini kan pakai BBM, itu pun impor. Seharusnya ada strategi di mana bahan bakar tidak impor sehingga penghematan yang sudah didapat bisa dijadikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik,” ujarnya.

Pria yang juga memproduksi mobil listrik keluaran ITS tipe hybrid series Kasuari itu beranggapan, infrastruktur juga menjadi persyaratan penting agar konsumennya tidak repot dalam mengisi bahan bakar.

Pertanyaan konsumen mobil listrik yang kerap muncul dari berbagai forum diskusi, kata Nur, di antaranya berkaitan dengan kemudahan isi ulang bahan bakar di jalan hingga efektivitas tenaga listrik dalam membantu perjalanan mereka.

“Misalnya kalau kita berkendara di kota itu kan paling sehari 100km dari rumah ke kantor dan balik lagi ke rumah. Kalau kita punya satu kendaraan listrik, setelah diisi ulang sampai (menempuh) 200km, apakah bisa sampai lagi ke rumah?” ujarnya.

Guna meraih target 20 persen mobil listrik nasional pada 2025, Nur berpendapat agar pemerintah dapat mengintensifkan program perpindahan pengguna kendaraan konvensional kepada listrik setelah sarana dan prasarananya terpenuhi.

Kendati demikian, tantangan lainnya dalam membangun ekosistem mobil listrik adalah menciptakan pasarnya sehingga produk itu bisa berkembang di Tanah Air.

“Karena kan belum ada kepastian mengenai apakah ada pasarnya atau tidak. Regulasinya seperti apa. Itu kan belum ada kepastian,” ujarnya.

(Penulis: Peserta Susdape XIX/Andi Firdaus)

Baca juga: Gerbang menuju era kendaraan listrik

Baca juga: Tiga kendaraan inovatif ITS jelajahi Indonesia

Baca juga: Mobil listrik BLITS akan diujicoba touring Sabang-Merauke

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Pertamina jajaki kerja sama pendanaan dengan K-Sure

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menjalin kesepakatan dengan lembaga keuangan asal Korea, K-Sure untuk menjajaki peluang pendanaan sejumlah proyek strategis.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa kerja sama ini penting mengingat Pertamina sedang menjalankan sejumlah proyek strategis di antaranya adalah RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur,.

Proyek RDMP Balikpapan telah memasuki masa pengerjaan konstruksi setelah Pertamina menunjuk konsorsium SK Engineering dan Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri dan PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor.

“Pertamina berharap dengan ada pendanaan dari K-Sure bisa mendukung proses pembangunan RDMP Balikpapan dan sejumlah proyek lainnya. Meskipun kesepakatan ini juga bisa terbuka untuk peluang bisnis lainnya,” ujarnya.

Menurut Fajriyah, kesepakatan ini terbuka untuk pendanaan di sejumlah proyek migas, Petrokimia, pembangkit listrik, dan fasilitas lainnya.

“Dengan kesepakatan ini diharapkan juga dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama yang sudah terjalin di antara kedua belah pihak,” tambahnya.

K-Sure merupakan Lembaga ekspor kredit yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea. Selama ini, K-Sure kerap mendukung investasi-investasi perusahaan Korea di luar negeri dengan menyediakan jaminan dan asuransi terkait ekspor produk dan jasa perusahaan Korea. ***1***

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Produksi kilang Plaju capai 103,4 persen

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Refinery Unit III (RU III) membukukan operasional 2018 dengan total produksi bahan bakar minyak RU III mencapai 103,4 persen dibanding 2017 yakni meningkat dari 35,2 juta barel/Tthun menjadi 36,3 juta barrel/tahun.

General Manager RU III, Yosua I. M Nababan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kinerja  2018 meningkat cukup signifikan didukung oleh optimasi inovasi rekayasa recovery waste oil yakni metode upgrading unvaluable produk menjadi valuable produk .

“Patut disyukuri, di tengah kondisi minyak dunia yang penuh ketidakpastian (VUCA) , RU III mampu meningkatkan produksi dibandingkan 2017. Penyumbang terbesar peningkatan produksi tersebut dipengaruhi dengan pemanfaatan waste oil menjadi produk bernilai khususnya migas dengan kualitas yang prima”, ujar Yosua.

Rekayasa recovery waste oil merupakan salah satu program terobosan dalam menjaga security of supply BBM area Sumbagsel dan diklaim mampu memberikan peningkatan margin RU III sebesar Rp 128,3 Miliar/Tahun.

“Tidak hanya peningkatan volume produksi minyak, kilang petrochemical kami yang memproduksi biji plastik produksinya mencapai di atas target sebesar 45.200 Ton/Tahun setara dengan 102 persen on target 2018. Guna menjaga kehandalan unit petrochemical berbagai upaya tetap dijalankan seperti dengan kegiatan maintenance rutin,” terang Yosua.

Prestasi lainnya di penghujung 2018 Kilang Plaju menjadi pilot project Green Refinery yakni pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. Uji coba skeme co-processing dengan injeksi RBDPO secara bertahap 2,5 persen – 7,5 persen yang mampu memproduksi bahan bakar ramah lingkungan dengan octane number hingga 91,3.

Untuk  2019 Pertamina RU III menargetkan total produksi sebesar 36,23 juta barel/tahun dengan tantangan baru untuk terus menjalankan program Green Refinery Pertamina RU III secara konsisten dan menjalankan program B20 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yosua menyambut baik bahwa melalui penciptaan energi ramah lingkungan, kualitas hidup akan menjadi lebih baik.

Pertamina RU III terus mendorong penciptaan inovasi, value creation, dan potensi efisiensi untuk menjadikan operasi yang lebih efisien dan kompetitif mengingat tantangan yang kompleks dari kilang yang sudah tua. Meninjau aspek HSE, Pertamina RU III telah memperoleh penghargaan World Safety Organization dengan pencapaian Jam Kerja Aman tertinggi yakni 84.427.230 juta jam kerja aman.

Pencapaian ini tidak lepas dari kinerja terbaik seluruh lini pekerja RU III dalam menjaga kehandalan kilang yang optimal. Lebih dari itu Pertamina RU III akan terus berkomitmen untuk mendukung pencapaian kinerja Pertamina (Persero) dalam memenuhi target energi nasional dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Mewujudkan target kinerja yang optimal tidak dapat kami lakukan sendirian. Kolaborasi, dukungan, dan doa dari seluruh stakeholder RU III khususnya yang berada di wilayah Sumbagsel merupakan hal yang tak terpisahkan dari bisnis kami,” kata Yosua. ***1***

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Demi mobil listrik, BMW ajukan permohonan pengembangan sel baterai

Jakarta (ANTARA) – BMW mengajukan permohonan dana penelitian dan pengembangan negara di bidang sel baterai untuk kendaraan elektrik yang batas waktunya ditentukan hari Jumat oleh pemerintah Jerman.

Dilansir Reuters, Jumat, Jerman telah mengalokasikan 1 miliar euro (sekira Rp16.triliun) untuk mendukung konsorsium yang ingin memproduksi sel-sel baterai mobil listrik dan berencana untuk mendanai fasilitas penelitian untuk mengembangkan baterai solid-state generasi berikutnya.

Juru bicara BMW mengatakan bahwa aplikasi pendanaan tidak harus mengarah pada pembuat mobil yang berpartisipasi dalam konsorsium.

Sejauh ini sudah ada enam konsorsia yang mendaftar untuk mendapatkan dana dari pemerintah Jerman.

Baca juga: BMW gelontorkan 200 juta euro untuk pengembangan sel baterai

Baca juga: Honda bidik penjualan mobil listrik hingga 100 persen pada 2025

Baca juga: Purwarupa sedan listrik “Imagine by Kia”, begini tampilannya

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Mobil baru Tesla diproduksi di Shanghai

Beijing (ANTARA) – Mobil listrik model baru Tesla akan diproduksi juga di pabrik barunya di Shanghai, China, selain di negara asalnya di Amerika Serikat.

“Kami punya tim besar di China yang sedang merealisasikan produk baru versi harga terjangkau model 3 dan model Y untuk pasar China,” kata CEO Tesla Elon Musk sebagaimana dikutip media resmi China, Sabtu.

Mobil buatan industri otomotif berbahan bakar energi terbarukan (NEV) yang berbasis di California, AS, model Y yang dibuat di kota terbesar di China itu berjenis SUV ukuran sedang.

Menurut Musk, pabrik barunya di Shanghai yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada awal tahun ini sedang tahap penyelesaian agar bisa mulai berproduksi pada akhir tahun ini.

Pabrik barunya itu akan mengawali produksi sedan model 3 sebelum memproduksi model Y.

Pabrik barunya di Shanghai jauh lebih besar daripada pabrik Tesla di Fremont, California dan Gigafactory di Nevada, keduanya di AS.

Di pabrik Shanghai terdapat satu ruang produksi yang mampu menghasilkan dua unit kendaraan sekaligus.

Mobil listrik Tesla model Y dirancang untuk jarak jauh dengan kemampuan tempuh 300 mil atau sekitar 482,8 kilometer dalam sekali pengisian baterai (single charge).

Mobil baru itu juga dirancang mampu melaju dengan kecepatan 60 mil per jam (96,6 km/jam) dalam tempo 5,5 detik dan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 130 mil per jam (209,2 km/jam).

Mobil baru tersebut dihargai 47.000 dolar AS dan kemungkinan baru tersedia di pasaran pada musim gugur 2020.

Selain itu ada tiga model SUV lainnya, termasuk untuk jarak standar dengan harga 39.000 dolar AS dan baru dipasarkan pada musim semi 2021.

Dua model lainnya, yakni berpenggerak roda ganda dan versi “high performance”, yang masing-masing akan dipasarkan dengan harga 51.000 dan 60.000 dolar AS.

Sebelumnya, Tesla juga telah mengumumkan akan menutup beberapa dilernya di China dan menggantinya dengan model penjualan daring.

Di China, Tesla menghadapi persaingan ketat dari beberapa pabrikan lokal dengan harga yang lebih terjangkau.

Perkembangan pasar mobil listrik di China sangat pesat terutama terkait kebijakan pemerintah setempat untuk mengurangi emisi karbon.

Baca juga: Elon Musk: Tesla mulai pembangunan pabrik di Shanghai

Baca juga: Tesla berencana tutup beberapa diler di China

Baca juga: Tesla rilis SUV Model Y, harga mulai Rp555 juta

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Tesla rilis SUV Model Y, harga mulai Rp555 juta

Jakarta (ANTARA) – Produsen mobil listrik AS, Tesla, telah merilis mobil SUV listrik terbarunya, Model Y, dalam empat varian dengan harga mulai 39.000 dolar (sekira Rp555 juta), sedikit lebih mahal dibanding Model 3 untuk varian terendahnya.

SUV yang desainnya lebih mirip sedan ini akan hadir dalam empat varian, yakni versi Standard Range, Long Range, Dual-Motor All-Wheel Drive, dan Performance.

Model Y cukup luas untuk membawa tujuh orang dewasa berikut perlengkapan mereka dan menawarkan jangkauan terdepan, kinerja superior, dan teknologi paling canggih, kata Tesla dalam pernyataan resminya, dikutip Jumat.

Dilengkapi dengan powertrain efisiensi tinggi dan motor ultra-responsif, Model Y mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu hanya 3,5 detik, dan kecepatan maksimal 150 mil per jam (sekitar 241 km per jam), serta diklaim tangguh di kondisi jalan apa pun.

Baterai Standar Model Y akan memiliki jangkauan 230 mil sekitar 321 km, sementara Model Y Long Range akan dapat melakukan perjalanan hingga 300 mil (482 km) dengan sekali pengisian daya penuh pada baterainya.

Di dalam, atap kaca panoramik Model Y dan tempat duduk tinggi menciptakan perasaan lapang dan menawarkan pemandangan luas dari setiap kursi di kendaraan. Trunk depan dan jok baris kedua lipat menyediakan ruang penyimpanan total 66 kaki kubik (1,9 meter kubik).

Seperti Model 3, Model Y tidak memerlukan tombol, melainkan menghubungkan ke ponsel cerdas Anda untuk masuk dan keluar tanpa hambatan, dengan antarmuka layar sentuh tunggal 15 inci di dalam untuk semua kontrol mobil.

Model Y juga terhubung dengan aplikasi Tesla Mobile untuk fitur unik dan mudah diakses seperti membuka kunci jarak jauh, panggilan telepon, pra-pengkondisian jauh, pelacakan lokasi, mode batas kecepatan, dan banyak lagi.

Model Y juga kompatibel dengan jaringan pengisian daya Supercharger Tesla yang berjumlah lebih dari 12.000 Supercharger di 36 negara, serta Supercharger V3 terbaru.

Mobil ini akan dikirimkan kepada pelanggan mulai musim gugur 2020 untuk varian Performance, Long Range, dan Dual-Motor All-Wheel Drive, sedangkan untuk varian terendah (Range Standar) berharga 39.000 dolar baru tersedia pada 2021.

Baca juga: Mercedes siap serang Tesla dengan SUV listrik

Baca juga: Tesla mulai produksi SUV Model Y akhir 2019

Baca juga: Tesla tarik 11.000 SUV model X karena masalah kursi

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden :Pemerintah harus permudah perizinan industri barang jadi dan berorientasi ekspor

Santai saja ya, saya mau mengetahui apa permasalahan di tengah masyarakat

Medan (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sudah seharusnya memberikan kemudahan perizinan, khususnya untuk usaha industri bahan jadi, berorientasi ekspor, termasuk produksi bahan baku yang selama ini diimpor.

Kemudahan perizinan untuk sektor-sektor itu, ujar Presiden di Medan, Jumat, sebagai hal penting agar ekspor Indonesia semakin besar, dan kemudian tidak tergantung barang impor, khususnya untuk bahan baku industri.

“Oleh karena itu saya selalu dan ingatkan agar tidak terlalu banyak peraturan yang bisa membuat hambatan berusaha,” katanya.

‌Sambil tertawa, Presiden Joko Widodo yang menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam itu, menyebutkan kalau memang tidak terlalu banyak masalah, izin usaha industri untuk mendorong ekonomi Indonesia tersebut ditandatangani saja sambil “tutup mata”.

Dia mengatakan hal itu pada tanya jawab dalam acara Silaturahim Dengan Insan Pers di.Medan yang dihadiri sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Menurut Presiden yang didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, selain mempermudah perizinan, pemerintah terus membangun infrastruktur yang penting untuk mendukung pertumbuhan industri, khususnya ekspor.

Di Sumut misalnya ada pembangunan Pelabuhan Kualatanjung yang kalau mau jujur, katanya, “diitakuti” negara lain yang sebelumnya menjadi andalan eksportir.

Selain itu, pembangunan jalan tol yang akan memperlancar lalu lintas barang dan manusia, walau pembangunan jalan bebas hambatan itu ternyata masih tetap lebih sedikit daripada negara lain akibat dana anggaran yang terbatas.

“Memang harus ada strategi bisnis dan termasuk membangun ekosistem yang kuat agar perekonomian Indonesia semakin bertumbuh,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan santai seperti yang ditegaskan Jokowi saat awal pertemuan.

“Santai saja ya, saya mau mengetahui apa permasalahan di tengah masyarakat khususnya Sumut,” katanya.

Meski santai, Jokowi berulang kali mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencatat pertanyaan, informasi, dan usulan dari para pemimpin redaksi media massa di Sumut.

Hal itu, termasuk permintaan Ketua Serikat Perusahaan Pers Sumut Farianda Putra Sinik yang meminta pemerintah menghapus PPN pada harga kertas yang menyulitkan bisnis perusahaan surat kabar di tengah minat masyarakat membeli koran yang turun.
 

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PUPR: empat ruas tol Trans Sumatera rampung 2019

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa ada sebanyak empat ruas tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang diharapkan bakal rampung pada tahun 2019.

“Terdapat empat ruas Tol Trans Sumatera sepanjang 259 Km yang ditargetkan operasional tahun 2019,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Jumat.

Keempat ruas tersebut pertama adalah Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang (189,2 kilometer) yang ditargetkan operasional pada Juni 2019.

Kemudian, Tol Medan-Binjai Segmen Jl. Veteran-Tj. Mulia (3 kilometer) ditargetkan selesai Desember 2019.

Ada pula Tol Kayu Agung-Palembang-Betung segmen Kayu Agung-Jakabaring (34 kilometer) ditargetkan selesai Juni 2019.

Sedangkan terakhir adalah Tol Pekanbaru-Dumai segmen Pekanbaru-Petapahan sepanjang 33 kilometer yang ditargetkan beroperasi pada Desember 2019;

Selain empat ruas tol yang ditargetkan rampung tahun ini, ruas lainnya sepanjang 473 Km terus dikejar penyelesaiannya oleh Pemerintah.

Ruas tersebut yakni Tol Sigli-Banda Aceh (74 kilometer) yang ditargetkan beroperasi tahun 2021, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (144 kilometer) yang ditargetkan beroperasi tahun 2020, Tol Indrapura-Kisaran (48 kilometer) yang ditargetkan beroperasi tahun 2020, serta Tol Pekanbaru-Dumai segmen Petapahan-Duri (98 kilometer) yang ditargetkan beroperasi tahun 2020.

Kemudian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung segmen Jakabaring-Betung (78 Km) yang ditargetkan beroperasi tahun 2020 dan Tol Padang-Pekanbaru segmen Padang-Sicincin sepanjang 31 Km yang ditargetkan beroperasi tahun 2020-2021.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah terus menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer yang terdiri dari 2.000 kilometer lintas utama dan 700 kilometer lintas penghubung.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, dari Lampung hingga ke Aceh dapat tersambung jalan tol sehingga meningkatkan mobilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.

Baca juga: Rini minta “rest area” Tol Trans Sumatera diisi produk UKM lokal
Baca juga: Tol Trans-Sumatera diyakini buka wilayah pertumbuhan baru

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti minta data pangan diperbaiki untuk kurangi kesemrawutan impor

Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komodi

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor.

“Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik,” kata Assyifa Szami Ilman di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Ia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor.

Dengan demikian, lanjutnya, jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif.

Sebagai konsekuensinya, jelas Ilman, ada kalanya produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak.

“Ketika harga bergejolak, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut, salah satunya adalah dengan impor,” ucapnya.

Berdasarkan Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, salah satu yang ditekankan adalah adanya Tata Niata Impor Bahan Pangan yang dinilai “Belum Patuh”. Temuan BPK menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan hingga saat ini melakukan penerbitan impor tidak sesuai dengan data produksi dan kebutuhan di dalam negeri.

Penerbitan persetujuan impor tersebut juga dikatakan dalam laporan tersebut tidak melalui rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi kementerian terkait. Selain itu, kinerja efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga juga dinilai BPK tidak efektif karena kurang optimalnya perencanaan distribusi logistik dan pengelolaan data yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Dua temuan tersebut menunjukkan bahwa perlu bagi instansi terkait, tidak hanya Kementerian Perdagangan, untuk mengevaluasi skema metode perhitungan jumlah produksi komoditas strategis lainnya. Lebih lanjut, pemantauan harga secara periodik juga perlu dilakukan. Saat ini kan sudah ada beberapa wadah pemantauan harga yang dirilis pemerintah seperti Panel Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional milik Bank Indonesia. Sebaiknya rekomendasi impor yang dikeluarkan juga mengacu pada tingkat harga yang dijabarkan pada wadah-wadah tersebut,” kata Ilman.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perusahaan Tiongkok berniat bangun pabrik semen di Kaltim

Samarinda (ANTARA) – Perusahaan asal Tiongkok Hongshi Holdings berniat untuk melakukan investasi pembangunan pabrik semen di kawasan Desa Sekerat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Perusahaan asal Negeri Tirai Bambu tersebut menyatakan siap menjalin kerja sama dengan PT Kobexindo yang lebih dulu mendapatkan izin industri di kawasan tersebut.

Gubernur Kaltim, Isran Noor  di Samarinda, Jumat, menyatakan, menyambut baik rencana investor Tiongkok itu, yang telah memaparkan bakal mampu memproduksi semen 8 juta ton per tahun di kawasan Sekerat, Kutai Timur.
 

“Saat ini Pemprov Kaltim masih dalam tahap audiensi sembari melihat keseriusan Hongshi Holdings berinvestasi di Bumi Etam. Namun ia meyakini kerja sama ini akan berlanjut,” kata Isran.

Isran juga mengungkapkan nantinya pabrik semen di Sekerat akan digarap bersama antara Hongshi Holdings dan Kobexindo yang lebih dulu mendapatkan izin di kawasan tersebut.

“Itu akan bekerja sama antara investor China dan Kobexindo, artinya nanti ada saham lokal. sedangkan pemerintah hanya melayani saja,” ucapnya.

Sementara Bupati Kutai Timur, Ismunandar menyatakan pihaknya sangat terbuka menerima investasi dari manapun asalkan bertanggungjawab.

Menurutnya dengan masuknya investor Tiongkok di Kutim akan mampu meningkatkan geliat industri di kawasan Pesisir Kutai Timur.

“Ini akan menambah pertumbuhan kegiatan industri di pesisir. Tentu kita harapkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Yang sebentar lagi berdekatan adalah rencana Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan,” ungkap Ismunandar.

Terkait izin pabrik semen, Ismunandar berpendapat sudah sejak lama izin pabrik semen beroperasi di kawasan tersebut.

Namun masih perlu memperhatikan aspek lain yang berkaitan dengan pembangunan industri seperti lingkungan dan tenaga kerja.

Ia berharap masyarakat lokal lebih banyak dilibatkan dalam hal tenaga kerja, termasuk mendapatkan transfer ilmu dan teknologi dalam bentuk pelatihan khusus, misalnya dikuliahkan di Tiongkok atau di tempat lain. Sehingga saat kembali ke daerah asal mereka bisa menguasai ilmu teknis terkait pabrik semen.

Rencananya, nilai investasi yang akan dikuncurkan Hongshi Holdings maksimal sebesar 2,1 miliar USD atau sekitar Rp29 triliun.

Baca juga: Bupati Kutai Timur jamin keamanan investasi
Baca juga: Kalimantan Timur prospek investasi ASEAN
Baca juga: Minat investasi ke Kaltim 2012 Rp63,37 triliun

Pewarta: Arumanto
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah dorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui KPBU

KPBU dilakukan mulai dari merencanakan, merancang, mendesain, membangun, membiayai, memelihara dan mengoperasikan. Selama ini kita telah mengenal KPBU dalam pembangunan jalan, diharapkan tahun ini bisa “pecah telor” KPBU dalam bidang perumahan

Jakarta (ANTARA) –

Pemerintah terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui program Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) guna mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur di dalam APBN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam rilis di Jakarta, Jumat, mengatakan dorongan terhadap KPBU merupakan langkah untuk menutupi kesenjangan pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun.

Ia juga mengatakan, kemampuan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Kebutuhan anggaran itu mencakup sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun, sektor jalan dan jembatan Rp573 triliun, sektor permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun.

Melalui skema KPBU, lanjutnya, badan usaha terikat hubungan kerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mengacu spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“KPBU dilakukan mulai dari merencanakan, merancang, mendesain, membangun, membiayai, memelihara dan mengoperasikan. Selama ini kita telah mengenal KPBU dalam pembangunan jalan, diharapkan tahun ini bisa “pecah telor” KPBU dalam bidang perumahan,” kata Eko.

Ia menyebutkan ada empat manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU. Pertama risk sharing, yaitu adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta dan Pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek. Kedua transfer of knowledge, yaitu adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga project delivery, yaitu adanya upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan karena adanya target spesifik periode konstruksi sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears dan keempat potensi investasi, yaitu terbukanya pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya akibat keberhasilan daerah menyelenggarakan KPBU.

“Kementerian PUPR merupakan Kementerian pertama yang mempunyai organisasi setingkat Ditjen untuk mengembangkan KPBU. Semoga dengan langkah ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Eko.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan infrastruktur, termasuk menjadi koordinator pemrograman, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan proyek-proyek KPBU dengan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Temanggung potensial pelanggan PLN tegangan menengah

Magelang (ANTARA) – Wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, merupakan daerah potensial bagi pelanggan PLN untuk tegangan menengah, karena terdapat banyak pabrik pengolahan kayu dan perdagangan hasil hutan, kata Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Magelang Yunarsih.

Yunarsih di Temanggung, Jumat, mengatakan hari ini PLN UP3 Magelang melayani pasang baru listrik 555.000 VA untuk CV Arta Purnama di Temanggung.

“Ini adalah pelanggan tegangan menengah ke-2 yang kami layani di bulan Maret 2019. Sebelumnya di minggu ini kami juga telah melayani penambahan daya untuk industri pengolahan plastik,” katanya.

Ia menuturkan di Temanggung ini banyak sekali pabrik pengolahan kayu dan perdagangan hasil hutan, silakan kalau mau pasang baru atau tambah daya.

“Kami berharap para pelaku usaha di Temanggung tidak sungkan-sungkan untuk menggunakan layanan PLN, baik pasang baru maupun tambah daya karena cadangan daya listrik PLN UP3 Magelang juga sangat banyak,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pelanggan maupun calon pelanggan PLN dan akan terus meningkatkan keandalan listrik di wilayah kerja PLN UP3 Magelang.

Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan diskon tambah daya yang berlaku hingga April 2019. Program yang bertemakan “Menembus Batas” tersebut mempermudah masyarakat untuk menggunakan listrik dengan leluasa dan nyaman.

Selain diskon tambah daya, katanya PLN juga memberikan insentif berupa diskon tarif sebesar Rp52/kWh bagi pelanggan 900 VA nonsubsidi.

“Dengan begitu pelanggan 900 VA RTM yang semula dikenakan tarif sebesar Rp1.352/ kWh kini cukup membayar sebesar Rp1.300/kWh,” katanya. 

Baca juga: Masyarakat Temanggung Keluhkan Beban Biaya Tambahan Listrik

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah perlu maksimalkan perlindungan perempuan pekerja migran

Kebijakan yang mengedepankan sensitivitas gender dan berbasis HAM juga merupakan bentuk perlindungan. Kebijakan seperti ini harus dimulai dari pendaftaran, perekrutan, pelatihan, pemberangkatan hingga penempatan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah perlu memaksimalkan perlindungan untuk perempuan pekerja migran dengan cara membuat kebijakan yang mengedepankan sensitivitas gender serta berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Media Relations Manager Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Vera Ismainy, di Jakarta, Jumat, mengatakan, perlindungan untuk perempuan pekerja migran masih belum maksimal.

“Padahal remitansi yang mereka hasilkan mampu menggerakkan perekonomian dan membawa manfaat untuk anggota keluarganya,” kata Vera Ismainy.

Menurut Vera, tidak sedikit pekerja migran yang mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga dengan memilih bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, ujar dia, sudah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pendampingan dan perlindungan kepada mereka.

Dengan adanya kebijakan yang jelas dan berpihak pada mereka, lanjutnya, diharapkan tidak akan ada lagi pekerja migran yang menempuh jalan ilegal.

“Kebijakan yang mengedepankan sensitivitas gender dan berbasis HAM juga merupakan bentuk perlindungan. Kebijakan seperti ini harus dimulai dari pendaftaran, perekrutan, pelatihan, pemberangkatan hingga penempatan,” papar Vera.

Vera mengemukakan, kebijakan itu idealnya memberikan kemudahan sekaligus perlindungan terhadap pekerja migran perempuan.

Sedangkan yang terjadi saat ini, lanjutnya, calon pekerja migran sangat rentan terhadap berbagai tindak kriminal dan kekerasan serta minim edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja.

Selain itu, regulasi yang dibuat pun harus mempromosikan kesetaraan gender, agar para pekerja migran perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan karena identitasnya sebagai perempuan.

Perlindungan lainnya yang dapat diberikan kepada para pekerja migran perempuan di luar negeri adalah dibentuknya program konseling atau mentoring di setiap negara tempat para pekerja migran ditempatkan.

Dengan adanya program ini, diharapkan para pekerja migran perempuan bisa mendapatkan solusi atas masalah yang dialaminya sedini mungkin. Dengan begitu, pihak Kedutaan Besar juga bisa melakukan pemetaan dan mendapatkan informasi mengenai para pekerja migran perempuan.

ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang bakal dibahas dalam debat calon wakil presiden yang akan berlangsung di Jakarta pada 17 Maret 2019.
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puncak Jaya dan Paniai terpasang 47.000 lampu tenaga surya

Rata-rata warga kami bermukim di lembah-lembah dan lereng- lereng yang sangat terjal dengan curah hujan sangat tinggi dan cuaca tak menentu, penerangan juga sulit. Dahulu penerangan di dalam rumah hanya menggunakan lilin atau lampu pelita, rumah-ruma

Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dan Paniai di Provinsi Papua kini dapat menikmati terang di waktu malam dengan terpasangnya lebih dari 47.000 Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Secara rinci, 47.416 unit LTSHE telah dibagikan kepada masyarakat pedalaman Papua tersebut di mana 42.111 unit untuk Puncak Jaya dan 5.305 unit untuk Paniai. Dana yang digunakan berasal dari APBN Kementerian ESDM tahun anggaran 2018.

“Rata-rata warga kami bermukim di lembah-lembah dan lereng- lereng yang sangat terjal dengan curah hujan sangat tinggi dan cuaca tak menentu, penerangan juga sulit. Dahulu penerangan di dalam rumah hanya menggunakan lilin atau lampu pelita, rumah-rumah dan honai-honai gelap gulita,” ungkap Wakil Bupati Puncak Jaya, Deinas Geley dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Deinas menyebut, hadirnya LTSHE menerangi honai di Puncak Jaya mendukung aktivitas warganya, terutama anak-anak yang kini bisa belajar di waktu malam.

“Kini, di era teknologi dan komunikasi yang sangat baik ini masyarakat dapat beraktivitas dengan baik karena adanya LTSHE menerangi rumah-rumah dan honai-honai di Puncak Jaya, terutama anak-anak kini senang bisa belajar di malam hari begitu pun mamak yang akan memasak di malam hari sekarang tidak gelap,” ujarnya.

Dirjen EBTKE Sutijastoto menyebut bahwa Kementerian ESDM sangat serius dalam memberikan akses energi bagi masyarakat Papua.

“Kami tidak hanya membagi-bagi, tetapi bagaimana merencanakan infrastruktur terutama di daerah daerah yang belum teraliri listrik. Awalnya LTSHE k edepan dengan listrik yang berkesinambungan bahkan bisa mendorong ekonomi dan menaikkan eletrifikasi menjadi sangat baik,” ujar Sutijastoto.

Sutijastoto menambahkan, saat ini negara hadir dalam pembangunan masyarakat baik di kota-kota maupun di desa terpencil, membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat yang belum teraliri listrik dan penerangan.

“Pemerintah berupaya agar program program ini tepat sasaran agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan penerangan. Ini adalah hak bagi masyarakat diindonesia untuk bisa menikmati penerangan dan menggunakan listrik dengan baik,” katanya.

Pada tahun anggaran 2018, program LTSHE dilaksanakan di 16 Provinsi, dengan jumlah pemasangan LTSHE sebanyak 172.996 unit. Pemasangan LTSHE di Provinsi Papua, tersebar di 11 Kabupaten dengan alokasi sebanyak 152.754 unit (88 persen) di 1.345 desa. Khusus di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai telah terpasang sebanyak 47.416 unit di 333 kampung.

LTSHE yang diberikan dalam program ini memiliki garansi 3 tahun hingga 2021 dan apabila terdapat kerusakan dapat membawa ke pusat layanan perbaikan (service centre). Keunggulan LTSHE antara lain mudah dipasang, lampu menggunakan LED sehingga lebih terang, lampu bisa digunakan untuk senter, pengaturan cahaya lampu LED secara otomatis, dan daya tahan lama, serta bisa untuk charger atau pengisi daya telepon genggam (HP).

puncak jaya, paniai,

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

2.191 wisatawan kapal pesiar mewah singgahi Lombok

Ini adalah cruise yang keenam sejak Januari, sekaligus menunjukkan pariwisata Lombok mulai bangkit

Lombok Barat, NTB (ANTARA) – Sebanyak 2.191 orang wisatawan kapal pesiar mewah MV. Sun Princess menyinggahi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Ini adalah cruise yang keenam sejak Januari, sekaligus menunjukkan pariwisata Lombok mulai bangkit,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat.

Diketahui, 2.191 orang wisatawan ini merupakan penumpang kapal pesiar mewah MV. Sun Princess yang lego jangkar sekitar area Pelabuhan Lembar atau sekitar 500 meter dari dermaga.

Ia mengatakan, kedatangan wisatawan ini merupakan paket sehari dengan delapan titik yang dikunjungi di antaranya, museum NTB, Taman Mayura, pasar seni, Lingsar, Narmada, Senggigi, Desa Tradisional Sade serta Kuta Mandalika dan Gili Trawangan.

Para wisatawan ini disuguhkan dengan tarian adat Lombok Gendang Beleq saat mereka turun dari sekoci kapal milik MV. Sun Princess yang lego jangkar sekitar area Pelabuhan Lembar atau sekitar 500 meter dari dermaga.

Kapal dengan panjangnya 261 meter serta membawa 855 crew tersebut berangkat dari Pelabuhan Darwin, Australia MV. Sun Princess dengan Nahkodai oleh Capten Jon Paul Briyant.

General Manager Lombok Paradise, Heri Nur Cahyono salah satu operator mengatakan, pada 25 Maret akan masuk lagi cruise serta sudah ada 11 kapal yang sudah konfirmasi kedatangannya ke Lombok dari rencana 20 cruise dengan rata-rata penumpang antara 1500 hingga 2000 lebih wisatawan.

Kapal Sun Princess ini akan melanjutkan kembali perjalanannya ke Pelabuhan Phu My, Vietnam pada Jumat pukul 18.00 Wita.

General Manager Pelindo III Lembar Erry Ardiyanto mengatakan, kedatangan ribuan wisatawan ini, membawa dampak positif bagi masyarakat NTB, karena tentu akan terjadi transaksi berupa jasa transportasi kemudian berbelanja makanan dan suvenir. 

Baca juga: MV Volendam bersandar, 1.400 wisman sambangi Lombok
Baca juga: Lombok bakal disinggahi lebih dari 11 kapal pesiar

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JIFFINA, Ajang memperkenalkan furniture terbaik Indonesia

 ( Antara ) – Pasar furnitur indonesia sangat menarik bagi para konsumen dunia, dan perlu diperkenalkan, salah satunya dengan, Pameran Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia, atau JIFFINA. Pameran skala international yang mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung ini, diharapkan mampu menambah devisa negara serta memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Gubernur : ekonomi Sulbar tumbuh 6,23 persen

Mamuju (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyatakan, ekonomi di daerah itu terus mengalami peningkatan dan pada 2018 tumbuh sebesar 6,23 persen.

“Perkembangan ekonomi Sulbar terus menunjukkan peningkatan dan hal itu terlihat pada 2018 tumbuh sebesar 6,23 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 5,15 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar 2017 yang mencapai 43, 54 triliun,” kata Ali Baal Masdar di Mamuju, Jumat.

Gubernur mengatakan, pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi di Sulbar tersebut merupakan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk peran lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan perekonomian daerah.

“Di mana sektor jasa keuangan di Sulbar menjadi salah satu pendukung utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif,” ujarnya.

Meski demikian lanjut dia, Sulbar memiliki potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal, utamanya pada sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan.

“Ini merupakan sektor strategis daerah penyumbang PDRB terbesar, namun masih belum optimal memperoleh akses pembiayaan bank. Saya yakin kendala yang dihadapi selama ini dapat dicari solusinya, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk memperoleh akses keuangan dari lembaga jasa keuangan,” katanya.

Gubernur menyatakan, dukungan lembaga keuangan dalam membangun ekonomi, khususnya di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan kepada kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Ia menyambut baik kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan terkait dan berharap pemkab se-Sulbar juga segera membentuk TPAKD dan mempercepat peningkatan akses keuangan masyarakat serta pelaku usaha di Sulbar.

“Saya berharap melalui TPAKD baik provinsi maupun kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan terkait, dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor potensial,” ujar gubernur.

Gubernur juga mengatakan Pemprov Sulbar berkomitmen mendukung program industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait operasional TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan di daerah, Ali Baal Masdar menegaskan, keberadaan TPAKD dapat efektif, berjalan dan produktif, jika ada alokasi dukungan APBD dari Pemda.

“Saya meminta Sekda selaku Koordinator TPAKD, mengkoordinasikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan TPAKD ini di Sulbar ke depan,” kata Ali Baal Masdar.

Sebelumnya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, para pengurus TPAKD secepatnya akan bekerja.

Ia mengaku optimistis tahun ini TPAKD kabupaten yang ada di Sulbar bisa terbentuk 100 persen.

“Saya optimistis, tahun ini TPAKD di enam kabupaten di Sulbar akan terbentuk,” kata Idris.

Sekprov meminta agar pemerintah daerah se-Sulbar memberi dukungan dengan mempercepat pembentukan TPAKD di daerah masing-masing. 

Pewarta: Amirullah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Daerah diminta lebih inovatif promosikan investasi

Jakarta (ANTARA) – Daerah diminta lebih inovatif dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan promosi investasi baik bagi investor internasional maupun bagi investor dalam negeri.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan promosi investasi di daerah harus lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi informasi yang ada.

“Daerah perlu menggunakan metode yang inovatif untuk mendukung upaya menawarkan peluang investasi yang ada. Fokus utamanya adalah pengembangan Business Model yang baik sesuai potensi daerah dan peluang investasi yang ada,” katanya dalam kegiatan Kick off Masterclass Promosi Investasi Daerah di Banten, Kamis (14/3).

Farah menjelaskan bahwa daerah merupakan ujung tombak dalam meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia.

“Silakan optimalkan kantor Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di delapan wilayah kerja seluruh dunia untuk memfasilitasi kerja sama antara mitra investor dengan berbagai provinsi Indonesia,” imbuhnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Ratu Silvy Gayatri menjelaskan bahwa profil investasi daerah yang ditawarkan harus berkelanjutan, memiliki dampak postif dan jangka panjang.

“Sebuah proyek investasi provinsi harus memberikan paket informasi yang lengkap, konektivitas yang jelas serta keuntungan yang didapatkan oleh pihak investor,” ungkapnya.

Sementara Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra menegaskan kegiatan promosi dan pengawalan investasi merupakan tugas seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

“Kalau di Jawa Tengah kami memiliki Keris Jateng yang merupakan sinergi dari pemerintah, Bank Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian khususnya investasi di wilayah Jawa Tengah,” lanjutnya.

Master Class Promosi Investasi Daerah merupakan program pelatihan bertahap untuk mendukung pemerintah provinsi menyusun portfolio investasi yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan calon investor di wilayah kerja IIPC.

Program ini dirancang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Lebih dari 60 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Penanaman Modal Pusat Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 29 provinsi di Indonesia saling berbagi informasi dan pembelajaran tentang cara efektif mengembangkan investasi lestari di provinsi.

“Provinsi harus memanfaatkan program MasterClass ini untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari IIPC dan mengembangkan profil proyek yang baik agar mudah dipasarkan,” kata Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan. 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bulog gelontorkan 190.000 ton beras untuk operasi pasar

Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog telah menggelontorkan 190.000 ton beras medium melalui Operasi Pasar (OP) cadangan beras pemerintah (CBP) di seluruh Indonesia untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

Bulog mendistribusikan rata-rata 2.000-3.000 ton beras medium per hari untuk Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Operasi Pasar CBP ini. Diharapkan target OP CBP sebesar 15.000 ton per hari dapat dicapai saat musim paceklik karena harga beras diperkirakan melonjak.

“Kegiatan ini telah dilakukan serentak oleh Bulog Divisi Regional seluruh Indonesia pada 3 Januari 2019 sesuai instruksi Presiden sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2019,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Tri Wahyudi Saleh melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Tri mengatakan Presiden RI mengapresiasi bahwa Pelaksanaan Operasi Pasar yang dilakukan Perum Bulog selama tahun 2018 mampu meredam gejolak harga beras dan efektif menekan inflasi.

Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH ini, Bulog melibatkan banyak pihak dengan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan atau pun yang membidangi di tingkat provinsi/kabupaten/kota; Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta melalui distributor.

Kementerian Perdagangan telah menugaskan Bulog untuk melanjutkan kegiatan operasi pasar melalui surat Menteri Perdagangan RI tanggal 2 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirut Perum Bulog.

Operasi pasar dilakukan dengan ketentuan harga beras untuk wilayah 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, NTB, Bali) sebesar Rp8.100/kg; wilayah 2 (Sumetra kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Kalimantan, NTT) sebesar Rp8.600/kg, dan wilayah 3 (Maluku dan Papua) sebesar Rp8.900/kg dengan harga jual maksimal sesuai HET masing-masing wilayah.

Stok beras Bulog secara nasional saat ini lebih dari 1,89 juta ton. Gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia siap menyalurkan stok tersebut bila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah baik untuk bencana alam maupun untuk Operasi Pasar CBP guna stabilisasi harga, juga menjaga stok dalam rangka hari besar keagamaan, terutama menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2019.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup dan operasi pasar berjalan
Baca juga: Harga beras medium ditargetkan Rp8.500 setelah operasi pasar

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AP I-KKP bersinergi tingkatkan pengawasan lalu lintas perikanan

Pengiriman hasil industri perikanan untuk ekspor melalui kargo pesawat udara terus tumbuh setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) – PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di seluruh bandara yang dikelola.

“Pengiriman hasil industri perikanan untuk ekspor melalui kargo pesawat udara terus tumbuh setiap tahunnya. Namun pertumbuhan ini juga tak jarang diiringi dengan pengiriman produk perikanan yang tidak sesuai standar ketentuan berlaku, bahkan terjadi upaya penyelundupan,” kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang kedua kalinya setelah penandatanganan sebelumnya yang dilaksanakan pada 17 Februari 2017. Sebagai informasi, dalam rentang tahun 2016-2018 tercatat 39 kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan di 13 bandara Angkasa Pura I.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dan Kepala BKIPM KKP Rina di Kantor Pusat BKIPM, Jakarta, Jumat (15/3).

Ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain pelaksanaan berbagai kegiatan berupa penyediaan data melalui Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) terkait ikan dan hasil perikanan yang dilalulintaskan melalui kargo, pemanfaatan mesin x-ray dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran.

Juga pemasukan atau transit, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo, dan penyediaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan.

Selain itu juga dilakukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penyelundupan tersebut antara lain baby lobster, terumbu karang, telur penyu, kerang hijau, kuda laut, teripang laut, kepiting kenari, kepiting bakau, koral, hingga cangkang kerang kimia.

Kepala BKIPM, Rina, mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi yang baik antara BKIPM dan Angkasa Pura I dalam upaya pengawasan lalu lintas ikan.

Nilai Sumber Daya Ikan (SDI) yang berhasil diselamatkan oleh Angkasa Pura I melalui 13 bandara yang dikelola pada tahun 2018 lalu mencapai Rp125,15 miliar. “Kami sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras Angkasa Pura I dalam mendukung dan menjaga kekayaan hayati ikan di Tanah Air,” kata Rina.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wabup Lebak berharap ICSB tumbuhkan ekonomi UMKM

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi berharap International Council for Small Business ICSB) yang digagas oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menumbuhkan pelaku ekonomi usaha micro kecil dan menengah (UMKM).

Lebak (ANTARA) – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi berharap International Council for Small Business ICSB) yang digagas oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menumbuhkan pelaku ekonomi usaha micro kecil dan menengah (UMKM).

“Kami yakin melalui ICSB itu dipastikan ekonomi pelaku UMKM berkembang,” kata Ade Sumardi saat menghadiri pelantikan pengurus ICSB Provinsi Banten di Serang, Jumat.

Pelantikan pengurus ICSB juga dihadiri Menteri ‘Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam pelantikan kepengurusan ICSB Banten sebagai Ketua Airin Rahmi Diani yang juga Wali Kota Tanggerang Selatan dan anggota perwakilan dari Kabupaten/Kota.

Selama ini, ekonomi pelaku UMKM sulit berkembang karena berbagai faktor antara lain permodalan, pemasaran dan peningkatan kualitas. Karena itu, pemerintah daerah melakukan intervensi dengan peningkatan kualitas produk juga pemberian sertifikasi halal.

Selain itu juga pelatihan keuangan, manajemen dan pembinaan kewirausahaan serta studi banding. Bahkan, pemerintah daerah membantu pemasaran pelaku UMKM ke Plaza Komoditas.

Namun, intervensi pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM relatif terbatas. “Kami berharap ICSB itu dapat menggerakan pelaku UMKM agar bisa berkembang,” ujarnya menjelaskan.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga meminta Ketua ICSB Banten yang baru dilantik agar fokus pada program
kemudahan Import Tujuan Export (KITE) IKM atau Program UKM Export dengan berbagai fasilitas antara lain bebas bea export, administrasi mudah.katanya.

Sementara Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya menyampaikan bahwa ICSB adalah organisasi nirlaba yang bermarkas di Washington DC dengan anggota lebih dari 5 ribu orang dari 80 negara di dunia dan memiliki afiliasi regional di 16 negara, termasuk Indonesia. ICSB berfungsi sebagai organisasi payung yang mengintegrasikan kegiatan beragam organisasi dan profesional yang berhubungan langsung dengan bisnis kecil.

Organisasi ini juga menciptakan dan mendistribusikan informasi baru tentang manajemen bisnis kecil dan pengembangan kewirausahaan melalui pengetahuan global yang diambil dari pemerintah, pendidikan, dan perdagangan, Intinya ICSB bergerak mengurusi UKM dan Enterpreneship.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKP tangkap dua kapal ilegal berbendera Vietnam

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan KP Orca 01 dan KP Hiu 11 berhasil menangkap dua Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Vietnam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 Laut Natuna Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, Jumat, mengungkapkan kedua kapal yang ditangkap memiliki nama lambung KG 95270 TS (GT. 149) dan KG 93160 TS (GT. 63).

Selain itu, kapal penangkapan ikan secara ilegal itu diketahui diawaki oleh sebanyak 14 orang berkewarganegaraan Vietnam.

“Pelanggaran yang dilakukan kedua KIA Vietnam tersebut melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang pair trawl,” ungkap Agus.

Kedua kapal diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Satuan Pengawasan (Satwas) Natuna Kepulauan Riau, dan diperkirakan tiba pada Sabtu (16/3) pukul 18.00 WIB untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Tangkapan ini menambah 16 kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP (15/3), sehingga selama 2019 total telah ditangkap sebanyak 18 kapal ilegal.

Ke-18 kapal penangkapan ikan ilegal tersebut terdiri atas tujuh kapal berbendera Vietnam, tujuh kapal berbendera Malaysia, dan empat kapal perikanan Indonesia.***1***
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementan terapkan strategi kemitraan untuk stabilkan harga daging ayam

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengambil sejumlah langkah berbasis kemitraan peternak – integrator untuk menstabilkan harga daging ayam.

Terkait langkah itu Direktur Jenderal PKH I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan, para integrator diminta untuk  memaksimalkan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan kapasitas cold storage.

“Hasil usaha sebaiknya tidak lagi dijual sebagai ayam segar atau fresh commodity, melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya,” ujarnya.

Selain itu, I Ketut meminta pihak integrator untuk tidak menjual ayam hidup ke pasar tradisonal. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, lanjutnya, harga di peternak (Farm Gate) dapat segera kembali normal.

Langkah lain yang dilakukan adalah Ditjen PKH menginstruksikan penundaan setting telur ayam tetas atau Hetching Egg (HE) selama 1-2 minggu untuk semua perusahaan Parent Stock.

Selain itu, pihaknya mengimbau para pelaku usaha pembibit untuk meningkatkan kualitas anak ayam umur sehari ( DOC/Day Old Chicken) dengan menerapkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“DOC itu seharusnya berkualitas A. Kalau kualitas di bawah itu, seperti B dan C, maka akan membutuhkan pakan lebih banyak dan produktivitasnya pun rendah. Agar biaya produksi rendah, maka DOC harus memiliki grade A,” ujar I Ketut.

Lebih lanjut, dia mengharapkan para pelaku usaha, terutama integrator untuk dapat memanfaatkan secara optimal peran duta ayam dan telur dalam rangka promosi konsumsi produk unggas serta menggalakkan kampanye konsumsi protein hewani agar dapat mendongkrak naiknya konsumsi per kapita per tahun.

Menurut dia, dengan meningkatnya konsumsi protein hewani maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk hewan, termasuk daging unggas, sehingga dapat meningkatkan serapan pasokan unggas di dalam negeri.

“Saya berharap semua pihak perunggasan terutama industri perunggasan terus meningkatkan kampanye tentang pentingnya konsumsi protein hewani,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap budidaya ayam ras, serta pendataan para peternak dan populasi ayam ras di wilayahnya, baik peternak mandiri maupun milik integrator.

Selain itu, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit ternak serta fungsional teknis lain yang tersebar di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan di kandang-kandang yang ada di wilayahnya. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan Permentan No. 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras.

Sementara itu para pelaku usaha (stake holders) diminta agar tahun-tahun berikutnya dapat mengukur jumlah “check-in” ayam khususnya pada bulan Januari agar tidak terjadi kejadian yg sama seperti tahun ini dan demi menjaga keseimbangan produksi dan permintaan.

Per  1 Maret 2019, Ditjen PKH mewajibkan para integrator menyampaikan laporan produksi DOC setiap bulan melalui pelaporan online, termasuk tujuan distribusinya.

Untuk itu, I Ketut berharap agar para asosiasi peternak unggas untuk segera menyampaikan data peternak mandiri yang menjadi anggotanya, agar jelas yang mana peternak mandiri dan UMKM.

“Dengan upaya ini kami akan mengetahui produksi DOC untuk budi daya internal integrator (on farm dan integrasi/plasma) dan yang didistribusikan ke peternak mandiri”, katanya.

Sebagai bagian upaya menjaga keseimbangan produksi dan permintaan, Ditjen PKH akan mengoptimalkan tim analisa dan tim asistensi serta tim pengawasan dalam mendukung pelaksanaan Permentan 32 tahun 2017.

Terkait hal ini Ditjen PKH pun secara periodik menganalisis supply-demand ayam ras dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara peternak dengan pemerintah dan juga dengan para stakeholders ayam ras terkait.

Langkah berikutnya, Ditjen PKH menghimbau perusahaan integrator untuk terus meningkatkan ekspor. Kondisi produksi daging ayam nasional yang pada saat ini sudah swasembada, harus terus dipertahankan dan digenjot  untuk meningkatkan ekspor ke beberapa negara baik dalam bentuk DOC maupun produk olahan.

Lebih lanjut, I Ketut Diarmita meminta kepada para pedagang (bakul) untuk ikut menjaga kestabilan harga.

“Saya juga meminta kepada Satgas Pangan untuk mengawasi perilaku para broker dan bakul agar harga secepatnya stabil. Saya berharap mulai Senin tidak ada lagi harga ayam hidup di bawah harga acuan Kemendag”, katanya.

Ketua Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi Trioso Purnawarman menyampaikan, analisis supply-demand selalu dilaksanakan secara periodik, dan tidak ada over supply terhadap DOC Final Stock.

“Kami sudah mengantisipasi over supply yang terjadi tahun 2018 sehingga sudah dilakukan pengurangan GPS (Grand Parent Stock) pada 2-19. Jadi saya bisa pastikan yang diproduksi hingga bulan Maret ini tidak ada over supply,” ujarnya.

Menurut dia menurunnya harga ayam karena terjadi penurunan pemintaan, salah satu faktornya adalah kampanye pemilu. ***1***
 

Pewarta: Subagyo
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FCS bangun pabrik palet di Batam

Batam (Antara) (ANTARA) – Perusahaan multinasional, PT FCS RGP Plastic membangun pabrik pembuatan palet dengan orienstasi ekspor di Kota Batam Kepulauan Riau.

“Sampai saat ini, total investasi yang sudah ditanam Rp200 miliar, dan masih terus bertambah,” kata GM PT FCS RGP Plastic, Yao Shanhua dalam bahasa asing yang diterjemahkan sekretarisnya di Batam, Jumat.

Rencananya, perusahaan itu akan merekrut sekitar 300 pekerja lokal. Namun, pada tahap awal, baru mempekerjakan 60-70 orang pekerja.

Perusahaan yang rencananya diresmikan pada akhir Maret 2019 itu mengolah palet dari biji plastik impor.

Meski demikian, ia meyakinkan, produksi palet tidak akan menghasilkan limbah, karena perushaannya mengutamakan kelestarian lingkungan (go green).

Perusahaannya menerapkan teknologi tinggi hingga tidak mengeluarkan limbah, “3 zero”, yaitu nol limbah udara, nol limbah air dan nol limbah kotoran.

“Perusahaan kami, yang mementingkan 3 zero. Menggunakan water treatment sehingga air tidak ada limbah air, tidak akan ada polusi udara dan kotoran limbah. Dari segala sisi, kami sangat memperhatikan lingkungan,” kata dia.

Ia mengatakan produksi palet perusahaannya telah mendapat pasar luar negeri, di antaranya akan dieskpor ke Singapura dan AS.

Di tempat yang sama, Manager Operasional PT FCS RGP Plastic, Adi Zainal mengatakan perusahaannya menggunakan teknologi tercanggih dalam pembuatan palet dari Taiwan dan Tiongkok.

Pada tahap awal, perusahaan gabungan dari Singapura, Jepang dan AS itu masih akan mengimpor bahan baku biji plastik. Namun, Adi Zainal optimistis, nantinya dapat menggunakan biji plastik dari dalam negeri.

“Tapi selain ekspor, nanti akan dari lokal juga,” kata dia.

Menurut dia, limbah plastik rumah tangga yang ada di kota itu bisa diolah menjadi biji plastik, bahan baku palet.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie mengatakan pemerintah memberikan izin-izin yang diperlukan untuk perusahaan tersebut,

“Kami memberikan izin lingkunagn, karena bukan limbah plastik sebagai bahan Baku, tapi bijih plastik,” kata dia.***1***

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wisatawan Finlandia kunjungi penggosokan intan Martapura

Keberadaan PIPPI ini, merupakan salah satu bukti, kepedulian Bank Indonesia terhadap wisata daerah

Martapura, Kalsel (ANTARA) – Rombongan wisatawan asal Finlandia yang dipimpin Duta Besar RI untuk Finlandia dan Estonia Wiwiek Setyawati Firman mengunjungi Pusat Informasi Pariwisata dan Penggosokan Intan (PIPPI) Martapura pada Jumat siang di Martapura, Kalimantan Selatan.

Anggota rombongan yang terdiri dari para awak media, operator dan asosiasi pariwisata dari Finlandia dan Estonia, menyaksikan proses pengolahan intan khas Martapura, yang menjadi ikon wisata Kabupaten Banjar tersebut.

Beberapa anggota rombongan diantaranya, Dini Vita Widjoningtias (Directorate Europe II), Mrs Merike Halik (Estonian Travel and Tourism Association-Estonia), Mr Revo Raudjärv (Tallinn TV-Estonia) dan Mrs Hanne-Mari Tarvonen (Helsingin Sanomat-Finlandia), antusias menyaksikan proses penggosokan intan.

Para wisatawan, terlihat banyak mengabadikan keindahan dan kilau intan Martapura yang menjadi koleksi PIPPI.

Selain menyakiskan kemilau intan Martapura, para wisatawan juga menyaksikan kain khas Sasirangan yang berada di lokasi pusat penjualan intan dan berbagai perhiasan khas Kalsel tersebut. Rombongan wisatawan aswal Finlandia menyaksikan proses pengolahan intan Martapura, agar cantik dan bersinar di Pusat Informasi Pariwisata dan Penggosokan Intan (PIPPI) Martapura pada Jumat (15/3) siang di Martapura, Kalimantan Selatan. (Antaranews Kalsel/Latif Thohir)
Tidak hanya itu, berbagai macam hasil kerajinan tangan warga setempat, yang berada di lokasi wisata ini, juga tidak luput dari perhatian sebagian besar peserta rombongan.

Deputi Direktur KPwBI Kalsel Mohammad Irwan yang mendampingi rombongan mengatakan, PIPPI merupakan salah satu pusat proses penggosokan intan binaan Bank Indonesia.

Selama ini, Bank Indonesia, sangat peduli dan selalu berperan serta dalam mengembangkan potensi wisata termasuk kerajinan lokal daerah. “Keberadaan PIPPI ini, merupakan salah satu bukti, kepedulian Bank Indonesia terhadap wisata daerah,” katanya.

Menurut dia, sektor pariwisata, merupakan salah satu sektor dan menjadi jalan tercepat, untuk mengatasi devisit neraca.
Pariwisata, kata dia, memiliki efek yang sangat luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena melibatkan masyarakat luas.

Ia berharap kehadiran rombongan dari Finlandia, akan mampu mendongkrak kunjungan wisata ke Kalsel, dari berbagai negara pada tahun-tahun mendatang. Pengelola Pusat Informasi Pariwisata dan Penggosokan Intan (PIPPI) Martapura H Burhanuddin menunjukkan perhiasan intan Martapura pada Jumat (15/3) siang di Martapura, Kalimantan Selatan. (Antaranews Kalsel/Latif Thohir)
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serius mengembangkan sektor pariwisata, teruma wisata alam, untuk mendongkrak kunjungan wisata nasional maupun mancanegara.

Sejak beberapa tahun terakhir, destinasi wisata alam Kalsel berkembang cukup pesat. Pemerintah juga cukup serius membangun sarana dan prasarana untuk mengembangkan seluruh daerah wisata di Kalsel.

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin dorong industri alas kaki tingkatkan kapasitas

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian mendorong industri alas kaki di Indonesia agar semakin meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjadi substitusi impor atau mengisi pasar ekspor.

“Oleh karena itu, guna lebih menggenjot daya saing industri alas kaki nasional, pemerintah siap memberikan berbagai kemudahan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya saat kunjungan kerja di PT KMK Global Sports, diterima di Jakarta, Jumat.

Kebijakan tersebut antara lain kemudahan akses terhadap bahan baku, peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri, serta implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam menyongsong revolusi industri 4.0.

Agar industri mau aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk inovasi serta terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah akan memfasilitasi melalui pemberian insentif fiskal berupa super deductible tax.

CEO PT KMK Global Sports, C.K Song menyampaikan, hingga saat ini perusahaan tersebut telah menyerap tenaga kerja 15.655 orang.

Perusahaan yang memiliki 30 lini produksi ini mampu menghasilkan hingga 1,2 juta pasang sepatu olahraga merek Nike dan 300 ribu pasang sepatu Converse setiap bulannya.

Seluruh produk diekspor ke berbagai negara. Produksinya terus meningkat, pada 2017 mencapai 18,7 juta pasang yang setara dengan 234,3 juta dolar AS

“Selama lebih dari 25 tahun melalui 11 perusahaan yang antara lain berlokasi di wilayah Serang, Tangerang, Jakarta, Sukabumi, dan Salatiga, kami berkomitmen untuk terus melakukan investasi di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Song, PT KMK Global Sports serta seluruh investasi Pou Chen Group di Indonesia telah turut andil meningkatkan kinerja industri alas kaki di dalam negeri dengan memproduksi sebanyak 120 juta pasang sepatu per tahun atau 11,08 persen dari total produksi sepatu nasional.

“Secara total, kami mempekerjakan sebanyak 150 ribu orang atau 18,3 persen dari total tenaga kerja di industri alas kaki serta berkontribusi terhadap ekspor dengan nilai 1,35 miliar dolar AS atau 26,42 persen dari ekspor alas kaki nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Nike Indonesia Joe Warren menyatakan, pihaknya ingin terus memacu kapasitas perusahaan alas kaki di Indonesia yang memproduksi sepatu Nike. Hal ini guna memenuhi pasar ekspor yang terus meningkat.

“Kami mengapresiasi beberapa perusahaan yang sudah sangat maju dan inovatif seperti KMK, yang tercermin pada proses produksi mesin dan manajemen kepemimpinannya,” tandasnya.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Eddy Widjanarko meyakini, industri alas kaki di Indonesia akan semakin tumbuh dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penerapan industri 4.0.

“Industri sepatu sangat cocok dikembangkan di Indonesia dan akan terus menjadi sektor andalan masa depan. Kami melihat ekspor akan meningkat tahun ini seiring adanya investasi tambahan yang masuk ke Indonesia,” ungkapnya.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin bidik ekspor alas kaki capai 6,5 miliar dolar AS

Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis akan terjadi peningkatan ekspor produk alas kaki nasional sampai 6,5 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan menjadi 10 miliar dolar AS dalam empat tahun ke depan.

“Apalagi, Indonesia sudah tanda tangan CEPA dengan Australia dan European Free Trade Association (EFTA). Ini menjadi potensi untuk memperluas pasar ekspor bagi produk manufaktur kita,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Ekspor kulit dan alas kaki tembus 5,36 miliar dolar AS
Baca juga: Industri Alas Kaki Nasional peringkat lima dunia

Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Hal ini tercemin dari pertumbuhan kelompok industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang mencapai 9,42 persen pada tahun 2018 atau naik signifikan dibandingkan tahun 2017 sekitar 2,22 persen.

Capaian tahun lalu tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen.

“Kemudian, ekspor alas kaki nasional juga mengalami peningkatan hingga 4,13 persen, dari tahun 2017 sebesar 4,91 miliar dolar AS menjadi 5,11 miliar dolar AS di 2018,” kata Airlangga.

Menperin menjelaskan, industri alas kaki sedang diprioritaskan pengembangannya karena sebagai sektor padat karya berorientasi ekspor.

“Bersama industri tekstil dan pakaian, industri alas kaki pun dipersiapkan untuk memasuki era industri 4.0 agar lebih berdaya saing global dan ekspornya naik. PT KMK menjadi salah satu model yang menerapkan future of production,” tegasnya.

Baca juga: Menperin genjot investasi dan ekspor lima industri
Baca juga: Berkontribusi terbesar, pemerintah makin fokus genjot ekspor produk manufaktur

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Operator kapal tambah jadwal pelayaran Singapura-Batam

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Operator kapal menambah jadwal pelayaran Singapura-Batam dari 105 kali menjadi 111 kali pulang pergi setiap hari kerja untuk memenuhi  kebutuhan masyarakat yang kerap bepergian antarnegara.

“Dari informasi otoritas, jumlah pelayaran ditambah 6 kali pulang dan pergi setiap hari kerja,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia mengatakan penambahan pelayaran dilakukan sejumlah operator kapal, yang melayani perjalanan melalui lima pelabuhan internasional di Batam.

Selain Singapura, penambahan pelayaran juga dilakukan dengan tujuan Malaysia.

Ardi mengatakan operator kapal Dolphin, juga menambah pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Putri.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong operator kapal menambah pelayanan kepada penumpang agar selalu nyaman dalam perjalanan.

Penambahan jumlah pelayaran, kata dia, juga dibutuhkan demi memastikan ketersediaan aksesbilitas bagi masyarakat, juga pelancong asing yang ingin berkunjung ke Batam.

Dinas Pariwisata mencatat, setiap bulan rata-rata 130.000 wisman yang datang ke Batam melalui pelabuhan internasional. Dan jumlah itu, kemungkinan terus bertambah mengingat gencarnya promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah juga terus melakukan pengembangan destinasi wisata dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pariwisata untuk menggaet kedatangan wisman ke kota itu, sehingga pemerintah optimistis, jumlah kunjungan wisman akan meningkat.

“Untuk itu perlu disiapkan aksesbilitas, jumlah pelayaran yang cukup dengan pelayanan yang baik, aman dan nyaman,” kata Ardi.***1***

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Duta Besar : Wisata alam Kalsel pukau wisatawan Finlandia

Saya sendiri tidak menyangka, kalau para peserta sangat antusias melihat wisata alam Kalsel, mereka menanggapinya sangat positif, saya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata dari versi saya, yang pasti mereka sangat gembira

Martapura, Kalsel (ANTARA) – Duta Besar RI untuk Finlandia dan Estonia Wiwiek Setyawati Firman mengatakan bahwa  wisata alam Kalimantan Selatan memukau rombongan wisatawan  dari Finlandia dan Estonia.

Menurut Wiwiek yang juga pimpinan rombongan yang terdiri atas awak media, operator dan asosiasi pariwisata dari Finlandia dan Estonia,di Martapura, Jumat, tanggapan para peserta rombongan sangat positif terhadap wisata alam Kalsel
.
“Saya sendiri tidak menyangka, kalau para peserta sangat antusias melihat wisata alam Kalsel, mereka menanggapinya sangat positif, saya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata dari versi saya, yang pasti mereka sangat gembira,” katanya.

Dia pun mempersilakan para awak media untuk menanyakan langsung kepada para peserta rombongan, agar mengetahui secara pasti reaksi positif dan kegembiraan mereka melihat keindahan alam Kalsel.

“Orang Finlandia, selalu menyampaikan sesuai dengan isi hatinya, saat mereka mengatakan senang dan indah, itu yang sebenarnya mereka rasakan,” kata Wiwiek meyakinkan, betapa para peserta rombongan mengagumi keindahan alam Kalsel.

Sejak empat hari terakhir, Wiwiek dan rombongan berada di Kalimantan Selatan, untuk mengunjungi berbagai lokasi wisata alam dan budaya Kalsel, agar bisa dipromosikan ke berbagai negara Eropa. Rombongan wisatawan Finlandia, saat mengunjungi lokasi penyelamatan Bekantan, hewan khas Kalimantan yang kini ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. (Antaranews Kalsel/Istimewa)
Menurut Wiwiek, selama ini, wisatawan luar negeri hanya mengenal wisata Indonesia di Bali, Yogyakarta, dan lainnya. Kini pemerintah telah mengenalkan 10 destinasi wisata baru ke wisawatan dunia, tapi sayangnya Kalsel tidak termasuk.

Padahal, tambah dia, ternyata wisata Kalsel sangat indah dan potensial untuk dipromosikan sebagai tujuan wisata dunia, terutama kepada wisatawan yang menyukai alam.

Khusus warga Finlandia, tambah Wiwiek, mereka sangat menyukai wisata alam termasuk mengunjungi berbagai lokasi tempat berkembangbiaknya hewan khas yang hampir punah seperti bekantan.

Kedatangan para jurnalis baik koran, radio dan televisi hingga operator dan asosiasi pariwisata Finlandia ini, diharapkan akan membantu mempromosikan wisata yang banyak mengandalkan kearifan lokal daerah.

Kehadiran rombongan dari Finlandia tersebut, merupakan kunjungan balasan, setelah tim dari Pemprov Kalsel, mengikuti pameran dan melakukan pentas seni di negara tersebut.

Selama di Kalsel, rombongan telah mengunjungi beberapa lokasi wisata antara lain, kawaswan wisata alam Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam Mandiangin.

Di lokasi tersebut, rombongan menuju ke Puncak Tengger Tahura untuk menikmati pemandangan awan yang bergelayutan diantara pepohonan dan sunrise.
Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Pesanggrahan Belanda(Dutch Old Cottage) dan sarapan pagi di lokasi hutan penuh sejarah tersebut.

Selepas mengunjungi Pesanggrahan Belanda, rombongan melanjutkan menuju Kolam Belanda (Dutch Colonial pool) dan spot Mandi Putri Kembar. Rombongan wisatawan Finlandia menikmati madu kelulut, yang merupakan madu khas dari hutan Kalimantan, yang dikenal banyak mengandung khasiat bagi kesehatan. (Antaranews Kalsel/Istimewa)
Rombongan juga melihat habitat satwa yang ada di Tahura Sultan Adam serta menikmati madu kelulut yang berada tidak jauh dari lokasi habitat satwa.

Sebelum melanjutkan perjalanan, rombongan duta besar dan wisatawan Finlandia dan Estonia menyempatkan kegiatan penanaman bersama di lokasi Tahura Sultan Adam Mandiangin dengan di temani Kadishut Dr Hanif Faisol Nurofi.

Perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Rusa dan Pulau Bekantan dengan menggunakan kapal, untuk melihat habituasi rusa tutul dan bekantan.
Di akhir kunjungan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Belangian untuk makan siang dan melakukan observasi melihat hutan hujan tropika dengan menggunakan trail yang sudah disiapkan.

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha Babel diminta hentikan ekspor lada ke Vietnam

Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pengusaha tidak lagi mengekspor lada putih ke Vietnam, guna menjaga kualitas dan cita rasa komoditas unggulan daerah di pasar dunia.

“Ekspor lada putih ke Vietnam ini harus dicegah, karena jika dibiarkan maka cita rasa lada Bangka Belitung masuk ke negara penghasil lada terbesar dunia tersebut,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Babel Juaidi di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan upaya penghentian ekspor lada ke Vietnam ini juga sebagai upaya pencegahan pengoplosan lada Bangka Belitung di negara tersebut.

“Selama ini lada Bangka Belitung dioplos, sehingga mempengaruhi cita rasa, kepedasan lada daerah ini,” katanya.

Menurut dia indikasi pengoplosan lada Bangka Belitung dengan lada Vietnam sangat besar, mengingat ekspor lada daerah ini ke Vietnam yang cukup besar.

“Kami berharap eksportir tidak lagi mengekspor lada daerah ini ke Vietnam guna menjaga kekhasan aroma, cita rasa daerah ini di pasar dunia,” katanya.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, Saifuddin Zuhri mengatakan ekspor lada putih pada 2018 di 15 negara tujuan sebanyak 2.600 ton dan Vietnam yang mendominasi ekspor komoditas khas daerah itu.

“Kami cukup heran, Vietnam merupakan negara penghasil lada putih dunia masih mendominasi ekspor lada putih Bangka Belitung,” katanya.

Ia mengatakan total ekspor lada putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 sebanyak 2.600.942 kilogram dan dikirim ke 15 negara tujuan dengan rincian Singapura 278.504,85 kilogram, Vietnam 890.511 kilogram, Jerman 676.501 kilogram, Belanda 127.350 kilogram.

Selanjutnya ekspor lada putih ke Taiwan sebanyak 259.027 kilogram, Jepang 100.539 kilogram, Malaysia 90.500 kilogram, Prancis 75.000 kilogram, Algeria 1 kilogram, Amerika Serikat 0,25 kilogram, Saudi Arabia 1 kilogram, India 58.002 kilogram, Oman 2 kilogram, Korea Selatan 45.000 kilogram dan Pakistan 1,5 kilogram.

“Ekspor lada putih ke Vietnam cukup tinggi. Ini membuktikan kualitas dan cita rasa lada Bangka Belitung lebih baik dibandingkan daerah dan negara lainnya,” ujarnya. 

Baca juga: 15 ton lada asal Babel diekspor ke Prancis

Pewarta: Aprionis
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan peserta siap ramaikan Festival Rujak Uleg 2019 di Surabaya

Festival ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap makan khas Surabaya dan mengajak masyarakat terutama kaum muda untuk mengenal dan mencintai kuliner khas Surabaya

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 1.692 peserta siap meramaikan Festival Rujak Uleg 2019 yang digelar di kawasan Jalan Kembang Jepung, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (17/3) dalam rangka memperingati HUT ke-726 Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya berharap dengan adanya festival tersebut dapat melestarikan makanan khas Surabaya sebagai salah satu daya tarik wisata kuliner.

“Festival ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap makan khas Surabaya dan mengajak masyarakat terutama kaum muda untuk mengenal dan mencintai kuliner khas Surabaya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, diharapkan dari kegiatan tahunan tersebut bisa menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Pahlawan.

Untuk itu, lanjut dia, Festival Rujak Uleg 2019 kali ini dibuat semenarik dan semeriah mungkin sehingga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dalam Festival Rujak Uleg tersebut akan memecahkan dua Rekor MURI sekaligus yaitu cobek terbesar dan peserta terbanyak.

Untuk memecahkan Rekor MURI itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya menggunakan cobek raksasa yang terbuat dari Batu Gunung dengan diameter 250 cm, berat 1,5 ton, tinggi cobek 30 cm, tinggi dudukan cobek 140 cm. Cobek ini dapat digunakan sebanyak 20-25 orang.

“Bu wali kota akan ngulek rujak di cobek ini bersama tamu-tamu kehormatan,” ujarnya.

Selain itu, Rekor MURI kedua yang akan dipecahkan adalah jumlah peserta terbanyak yang pada tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 1.692 orang. Peserta itu merupakan perwakilan dari 31 kecamatan dan kelurahan se-Surabaya, perwakilan dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komunitas warga Negara Asing dan perwakilan mahasiswa asing yang ada di kampus-kampus Surabaya, komunitas suku daerah yang ada di Surabaya, komunitas masyarakat tionghoa, komunitas masyarakat lampung dan komunitas masyarakat bima, NTB.

“Nanti juga ada peserta dari Bank, BUMN hotel, restoran/rumah makan, sekolah, mahasiswa asing, komunitas, rumah sakit umum. Pesertanya kami batasi karena sangat banyak yang berminat,” katanya.

Menurut Antiek, dalam acara itu akan ada atraksi hiburan seperti tarian Rujak Uleg dari sangggar Gito Maron dan Band yang akan menampilkan lagu-lagu Surabaya. Perwakilan dari masing-masing grup juga akan berparade untuk memamerkan pakaian unik mereka.

“Nantinya para peserta akan menggunakan kostum yang unik dan menarik, karena itu juga akan dilombakan,” katanya.

Baca juga: Ratusan bonsai dipamerkan di Surabaya

Baca juga: Risma buka Bekraf Festival 2018 di Surabaya

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korsel larang Boeing 737 Max masuk wilayah udaranya selama 3 bulan

Seoul (ANTARA) – Kementerian Transportasi Korea Selatan mengatakan pada Jumat, melarang pesawat Boeing 737 Max 8 dan 9 masuk di wilayah udara negara itu selama tiga bulan karena meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan pesawat, Jumat.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel mengeluarkan pemberitahuan kepada penerbang (Notam) pada Kamis (14/3) untuk memberi tahu pilot dan maskapai penerbangan mengenai keputusannya melarang pesawat Boeing mendarat dan lepas landas di bandara setempat dan memasuki wilayah udara negara itu selama tiga bulan ke depan.

Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas keselamatan pesawat Boeing setelah dua kecelakaan fatal dalam lima bulan.

Pesawat Boeing 737 Max 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa pada Minggu (10/3), dan menewaskan semua 157 orang di dalamnya.

Jet lain dengan model yang sama, diterbangkan oleh maskapai penerbangan Indonesia Lion Air, jatuh pada Oktober 2018u, dan menewaskan semua 189 orang di dalamnya.

Sebuah maskapai berbiaya rendah, Eastar Jet, satu-satunya maskapai penerbangan Korea Selatan yang memiliki pesawat Boeing 737 Max 8, pada Selasa (12/3) memutuskan untuk tidak mengoperasikan dua jet Max 8 untuk mengurangi kekhawatiran publik tentang keselamatan pesawat.

Maskapai penerbangan terbesar di negara itu, Korean Air dan maskapai bertarif murah lainnya T’way Air, yang akan memperkenalkan Max 8 jet akhir tahun ini, memutuskan untuk tidak menerbangkan pesawat sampai masalah keselamatan terjamin.

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menggeser Perilaku Kaum Ibu Konsumtif ke Arah Produktif

(Antara) – Sebanyak 200 ibu rumah tangga di Kota Malang, Jember, Madiun dan Magetan serta Banyuwangi, tahun ini disasar menjadi peserta pelatihan perdagangan secara daring, atas prakarsa Kementerian Kominfo bersama perusahaan situs pencarian Google. Pelatihan ini ingin menggeser perilaku kaum ibu dari yang biasanya konsumsif menjadi produktif.  

Kementerian ESDM pasang 47 ribu unit lampu tenaga surya di Puncak Jaya dan Paniai

Sejumlah anak duduk di depan rumah adat honai yang telah terpasang jaringan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE ) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (15/3/2019). Pemerintah melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM khususnya di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai telah terpasang sebanyak 47.416 unit LTSHE di 333 kampung serta pedesaan terisolir yang sulit dijangkau PLN. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.

Indonesia sampaikan pembangunan infrastruktur di Sidang IMT-GT

Pangkal Pinang (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubugan menyampaikan peran infrastruktur dalam konektivitas wilayah di Sidang ke-12 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Strategic Planning Meeting (SPM).

Pada pertemuan tersebut Indonesia kembali didaulat menjadi Chairman atau Pimpinan Sidang untuk ICT-Transport Working Group sampai dengan tahun 2020 mendatang.

Adapun bertindak sebagai Pimpinan Sidang adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko didampingi oleh Atase Perhubungan Kuala Lumpur, Capt. Antoni Arif Priadi.

Sedangkan bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia adalah Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian Netty Muharni yang memimpin anggota delegasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Pertemuan IMT-GT 2019 ini menekankan mengenai perlu terciptanya konektivitas di bidang transportasi antara 3 (tiga) negara, meliputi transportasi darat, laut maupun udara.

Karena itu, pada pertemuan itu, Delegasi Indonesia menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna merealisasikan konektivitas tersebut, antara lain dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur jalan, bandar udara, pelabuhan dan kereta api di beberapa provinsi di wilayah Sumatera yang memang menjadi lokasi yang berdekatan langsung dengan Malaysia dan Thailand dalam kerangka kerjasama IMT-GT.

“Pada pertemuan ini, kita menyampaikan perkembangan proyek-proyek infrastruktur, baik yang telah selesai ataupun yang memasuki tahap uji coba,” ungkap Wisnu.

Adapun proyek-proyek tersebut, lanjut Wisnu, antara lain meliputi proyek Tol Trans Sumatera, Jalur Kereta Api Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan, Pengembangan Bandara Hanandjoedin Tanjung Pandan, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Terminal Peti Kemas Tahap I dan II Pelabuhan Belawan, serta Transportasi Multimoda yang menungkang Koridor Ekonomi Dumai-Malaka.

Wisnu menjelaskan bahwa Jalur Kereta Api Trans Sumatera atau Trans Sumatera Railway, adalah rute baru jaringan kereta api yang membentang sepanjang Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh.

Rekonstruksi rute baru ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas intra Sumatera.

“Saat ini kami telah memiliki 12 koridor dan kita juga telah menyelesaikan lintasan ke Bandara Internasional Minangkabau dan Prabumulih-Kertapati. Selain itu, Indonesia juga telah menyelesaikan dan mengoperasikan LRT sejak ASIAN Games 2018,” ujar Wisnu.

Sedangkan proyek utama pengembangan Bandar udara adalah proyek pengembangan Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan, Belitung. Wisnu mengatakan, bahwa beberapa pekerjaan telah diselesaikan pada tahun 2018, meliputi Pengembangan Power House Station, Taxiway dan Apron Overlay, Pemasangan Cadangan Power Supply, Pengembangan Runway Strip dan RESA.

“Tahun 2019 ini direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan Runway Overlay dan Marking, Pengadaan dan Pemasangan Tanda Petunjuk Taxi, Pengembangan Stasiun Pemadam Kebakaran, Gedung Keamanan, Pumping House, serta pengadaan Solar Cell,” katanya.

Pada sektor transportasi laut, Indonesia melaporkan bahwa pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung telah mencapai tahap penyelesaian fase 1 dalam pembangunan Terminal Multipurpose, yang telah dioperasikan sejak awal 2019. Sedangkan untuk Pelabuhan Belawan telah memasuki fase 1 pembangunan container terminal yang telah mencapai 98 persen.

Selain itu, salah satu proyek kerja sama pada sektor transportasi laut yang menjadi highlight pembahasan pada pertemuan ini adalah perkembangan jalur penyeberangan RoRo Dumai-Malaka.

Wisnu mengemukakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini tengah melakukan berbagai persiapan dalam pengembangan Rute RoRo Dumai-Malaka, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, serta Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

“Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi nasional pada bulan Januari lalu untuk membahas kesiapan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, baik sarana dan prasarana pelabuhan, kesiapan penyedia jasa angkutan penyeberangan, operator terminal, CIQS, dan dukungan keamanan untuk pengimplementasian RoRo Dumai Malaka ini,” katanya.

Ia beranggapan proyek RoRo Dumai-Malaka akan meningkatkan potensi kerjasama di bidang sosial-ekonomi-dan budaya antara Dumai dan Malaka.

Sebagai informasi, Pertemuan IMT-GT Working Group Meeting on Transport adalah pertemuan reguler antara tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk membahas dan memonitor proyek-proyek infrastruktur dan kerjasama sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dicanangkan pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 yang digelar pada tanggal 20 Juli 1993 di Langkawi, Malaysia.

IMT-GT memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi “engine of growth”. Untuk tujuan tersebut, dibentuklah suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC). JBC secara aktif ikut dilibatkan dalam rangkaian Senior Officials Meeting (SOM)/Ministerial Meeting (MM) IMT-GT setiap tahunnya.

Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah provinsi-provinsi: Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Forum Kerjasama IMT-GT SPM saat ini telah memasuki tahun ke-12.

Agenda utama dalam penyelenggaraan tahun ini lebih menekankan pada perkembangan proyek dan rencana kerja sama diantara tiga negara periode 2019-2020.

Adapu berbagai macam proyek kerjasama yang dikembangkan meliputi bidang Pertanian dan Industri Agrobisnis, Pariwisata, Layanan dan Produk Halal, Konektivitas Transportasi, Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Investasi dan Perdagangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepabeanan, Keimigrasian dan Karantina.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sail Nias jangan hanya fokus kepada infrastruktur fisik

Jakarta (ANTARA) – Penyelenggaraan Sail Nias 2019 diminta agar jangan hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik namun juga harus melibatkan sepenuhnya kalangan masyarakat karena manfaat ajang tersebut selama ini dinilai masih belum optimal.

“Pemerintah hanya fokus pada luaran semata yaitu infrastruktur fisik, belum memastikan pembangunan manusianya yang lebih adaptif terhadap tren wisata bahari,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Halim, penyelenggaraan berbagai Sail Indonesia yang berlangsung setiap tahun kerap hanya menghasilkan banyak komersialiasi dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apalagi bila sumber anggaran dari ajang tersebut juga ada yang berasal dari utang.

Untuk itu, ujar dia, sudah seharusnya berbagai kalangan masyarakat harus mampu bersuara lebih lantang untuk melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan sail.

Terkait dengan argumen bahwa penyelenggaraan Sail Indonesia akan lebih mengenalkan potensi wisata Nusantara di tingkat global, ia berpendapat bahwa keindahan Indonesia sudah lama dikenal di mancanegara.

“Problemnya, kelebihan yang kita miliki belum serius digarap. Mestinya masyarakat pesisirnya yang diperkuat, bukan sebaliknya,” ucapnya.

Abdul Halim menegaskan, anggaran yang dikeluarkan untuk Sail Nias sebenarnya sebaiknya dialihkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat pesisir berkaitan dengan perumahan yang layak, dukungan permodalan, dan fasilitasi pengembangan usaha bersama.

Sebagaimana diwartakan, penyelenggaraan Sail Nias 2019 merupakan ajang momentum yang sangat strategis dalam rangka melesatkan Pulau Nias yang terletak di Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi salah satu destinasi wisata utama di dunia.

“Saya harap impian dalam rangka mengembangkan Nias sebagai destinasi wisata dunia bukan hanya tahun 2019 ini tetapi juga berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam acara soft launching Sail Nias 2019 di Jakarta, Kamis (14/3) malam.

Menurut Puan Maharani, pelaksanaan Sail Nias selain mempromosikan destinasi wisata juga dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan mengembangkan rute pelayaran. Untuk itu, ujar dia, perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta gotong royong dalam menarik investor ke daerah tersebut.

Menko PMK juga mengemukakan bahwa pelaksanaan Sail Indonesia yang pada tahun 2019 ini berpuncak di Nias adalah juga berfungsi untuk mengokohkan kembali jiwa negara bahari di Nusantara.

Sementara itu, Ketua Panitia Sail Nias 2019 yang juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengemukakan bahwa sektor pariwisata bahari merupakan andalan di Nias karena keindahan potensi sumber daya dan pemandangan kelautannya.

Menkumham yang juga berasal dari Nias itu juga menyebutkan bahwa di banyak peselancar internasional, Nias sudah lama dikenal sebagai lokasi berselancar yang bagus.

Sejumlah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di sana antara lain adalah kejuaraan berselancar dunia, Wonderful Nias Expo 2019, hingga festival seni dan pagelaran budaya.
Baca juga: Sail Nias 2019 peluang promosikan destinasi wisata kelas dunia
Baca juga: Sail Nias momentum strategis jadi tujuan wisata dunia

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palembang bangun jaringan gas rumah tangga 6.034 sambungan tahun ini

Mengingat dampak positif bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan jargas sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat

Palembang (ANTARA) – Kota Palembang akan membangun jaringan gas rumah tangga sebanyak 6.034 sambungan pada tahun ini setelah mendapatkan alokasi bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Jumat, mengatakan kepastian tersebut didapat setelah pemkot menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian ESDM terkait penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.

“Kami mendukung pembangunan jargas (jaringan gas) ini. Wujud dukungannya dengan mempercepat proses perizinan, serta penanganan dampak dari pembangunan jaringan gas bumi,” kata dia.

Harnojoyo memaparkan pembangunan jargas bertujuan untuk efisiensi dan mengubah perilaku masyarakat sehingga tidak lagi menggunakan tabung gas elpiji.

Ia menjelaskan pembangunan jargas telah tertuang dalam perencanaan RTRW serta RPJMD Kota Palembang tahun 2019.

“Mengingat dampak positif bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan jargas sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat,” kata dia.

Ia memerinci 6.034 jargas Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Palembang akan tersebar di lima kecamatan. Distribusi pembangunannya meliputi Kecamatan Sematang Borang di Kelurahan Srimulyani 974 SR dan Kelurahan Lebung Gajah 1.024 SR, Kecamatan Sako di Kelurahan Sako 1.371, Kecamatan SU I di Kelurahan 7 Ulu 374, Kecamatan SU II di Kelurahan Tangga Takat 637 SR, Kecamatan Jakabaring di Kelurahan 8 Ulu 856 SR dan Kelurahan 15 Ulu 798 SR.

Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi yang dilakukan pemerintah.

Pada 2019 melalui APBN Kementerian ESDM akan membangun 78.216 jargas di 18 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami berharap bupati/walikota dapat membantu percepatan proses perijinannya. Dan kami berharap pembangunannya selesai di 2019,” kata dia.

Baca juga: Kementerian ESDM: Harga jual gas melalui jargas lebih murah dari LPG

Baca juga: Daerah penghasil gas akan dibangun jargas

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019