Turanza T005A dipercayai sebagai ban original Toyota All New Camry

Jakarta (ANTARA News) – PT Bridgestone Tire Indonesia mempercayai Turanza T005A sebagai ban original equipment (OE) untuk produk sedan premium terbaru Toyota All New Camry, yang baru saja diluncurkan pada Januari 2019.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Rabu. Marketing Director PT Bridgestone Tire Indonesia, Yuichi Asaoka mengatakan bahwa Turanza T005A yang dikembangkan menggunakan teknologi khusus dari Bridgestone diyakini dapat mendukung performa dari Toyota All New Camry pada segala kondisi jalan serta memberikan kenyamanan saat berkendara.

“Semakin berkembangnya pasar sedan premium di Indonesia yang membuat kami meluncurkan Turanza T005A tahun lalu. Ban premium ini merupakan produk yang dirancang khusus untuk mendukung kenyamanan dan performa istimewa sedan premium, termasuk Toyota All New Camry,” kata Yuichi Asaoka.

Turanza T005A memiliki pola telapak dengan “pitch variabel” yang dapat mengurangi kebisingan dan sipes dengan sudut besar yang dirancang untuk menghasilkan dampak lebih lembut sehingga menghasilkan kebisingan yang lebih rendah.

Bentuk telapak yang menapak ke jalan juga telah disempurnakan dan bagian dinding ban diperkuat untuk mengurangi getaran akibat permukaan jalan.

Ban yang diproduksi menggunakan teknologi Nano Pro-tech dapat memperkuat ikatan antara silika dan polimer untuk meningkatkan area kontak, sehingga menghasilkan pengurangan panas dan kehilangan energi, yang memberikan performa terbaik di kondisi basah dan jarak pengereman lebih baik.

Potongan pada pola telapak ban (chamfering) mencegah terjadinya deformasi dan memastikan kontak dengan permukaan jalan yang rata untuk menghasilkan kemampuan pengereman lebih baik.

Toyota All New Camry 2.5L tipe G dan V A/T menggunakan Turanza T005A ukuran 215/55 R17 94V, sedangkan All New Camry 2.5L tipe V A/T Hybrid memakai Turanza T005A ukuran 235/45 R18 94W.

Baca juga: Bridgestone akan pasok ban untuk Hyundai Palisade

Baca juga: Bridgestone Indonesia punya kantor terintegrasi pabrik yang tahan gempa

Baca juga: Konsumen dapat Vespa usai beli kendaraan di Momobil.id

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Tidak layak konsumsi, Bulog sortir 6.800 ton beras di Sumsel-Babel

Kami tetap pastikan, beras yang kami distribusikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak dikonsumsi

Jakarta (ANTARA News) – Perum Bulog menyortir sebanyak 6.800 ton beras, yang mengalami penurunan mutu atau tidak layak konsumsi, di wilayah Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

“Terdapat beras turun mutu sebanyak 6.800 ton yang berlokasi di Bulog Divre Sumsel dan Babel. Saat ini, kami sedang melakukan mekanisme internal dengan dilakukan proses sortasi dan pemisahan di unit gudang yang berbeda untuk menghindari terkontaminasinya beras baik,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arjun Ansol Siregar di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan beras turun mutu yang terdapat di Bulog Divre Sumsel dan Babel adalah beras yang tidak untuk disalurkan dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang berusia lebih dari satu tahun.

Sortasi dilakukan untuk memisahkan beras yang masih aman konsumsi dengan beras yang tidak aman konsumsi dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan di laboratorium bersertifikat.

Hasil laboratorium menjadi penentu langkah selanjutnya. Untuk beras dengan kualitas berada di bawah ambang batas keamanan pangan, akan dijual sebagai bahan pakan ternak, sedangkan beras yang tidak bisa untuk bahan pakan ternak akan dilakukan pemusnahan.

Adapun penugasan Perum Bulog untuk melakukan pembelian gabah atau beras dalam negeri mengacu kepada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Pemerintah.

Pengadaan yang cukup besar dan tidak diimbangi dengan penyaluran, mengakibatkan terjadinya penumpukan stok beras di gudang Bulog.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang terus mengurangi pagu bantuan sosial beras sejahtera (rastra) setiap tahun secara bertahap ke bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak mewajibkan komoditasnya (beras) berasal dari Bulog, ikut memengaruhi perputaran barang Bulog.

Pagu rastra di Provinsi Sumsel terus mengalami penurunan yakni dari 68.000 ton beras, menjadi 44.000 ton pada 2018.

Sementara pagu bansos rastra untuk Januari dan Februari menjadi sebanyak 5.400 ton. Hal ini tentu memengaruhi manajemen stok di Bulog.

Beras merupakan komoditas yang mudah rusak (perishable), karena dalam setiap butiran terdapat unsur-unsur kimia yang dapat mengalami perubahan fisiologis.

Beras dengan kualitas baik dan dirawat dengan baik, tetap memiliki batas usia penyimpanan, karena hingga saat ini belum ada teknologi perawatan yang bisa menghentikan perubahan fisiologis beras.

Perawatan beras yang dilakukan saat ini berfungsi memperlambat penurunan mutu beras.

“Kami tetap pastikan, beras yang kami distribusikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak dikonsumsi,” kata Arjun.

Baca juga: DPRD OKU Timur temukan 1.500 ton beras Bulog busuk
Baca juga: Diusut, 6.000 ton beras busuk

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah khawatir Tol Trans Jawa nantinya semacet Cikampek

Dengan tren okupansi yang meningkat, kekhawatiran kami justru jangan-jangan lima tahun lagi sudah macet dan butuh susun seperti di Cikampek

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengaku khawatir Tol Trans Jawa yang saat ini diklaim mahal dan membuat pengusaha logistik kabur, justru nantinya akan semacet Tol Cikampek.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam diskusi di Jakarta, Rabu, mengklaim tren okupansi Tol Trans Jawa terus mengalami peningkatan meski ia tidak merinci besaran kenaikannya.

“Ada isu Trans Jawa kemahalan sehingga membuat sopir truk keluar dan katanya jadi sepi. Tapi data kami menunjukkan okupansi Tol Trans Jawa meningkat sehingga implikasinya Jalur Pantura menurun (kepadatannya),” katanya 

Menurut Darmawan, pemerintah tidak menutup telinga atas keluhan yang disampaikan kalangan pengusaha mengenai tarif yang dinilai kemahalan.

Pemerintah akan mengkaji ulang tarif tol Trans Jawa. Namun, ia menilai besaran tarif tol Trans Jawa yang baru beroperasi tidak bisa disamakan dengan tol di ruas lain, bahkan di negara lain.

Pasalnya, biaya pembangunan tol baru belum sepenuhnya rampung sehingga badan usaha membutuhkan pendanaan dari operasional tol.

“Saya tidak tahu referensinya dari mana soal tol di Malaysia lebih murah. Jangan-jangan seperti Tol Jagorawi yang sudah lama (dibangun). Tiap ruas tol kan tarifnya beda,” katanya.

Darmawan menyebut dibukanya tol Trans Jawa pastinya telah menciptakan titik ekonomi baru.

“Dengan tren okupansi yang meningkat, kekhawatiran kami justru jangan-jangan lima tahun lagi sudah macet dan butuh susun seperti di Cikampek,” katanya.

Ia meyakini pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintah Jokowi-JK dilakukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Baca juga: Kementerian Perhubungan usulkan potongan tarif tol Trans Jawa
Baca juga: Menteri PUPR: penurunan tarif tol Trans Jawa pertimbangkan investasi

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub minta maskapai naikkan harga tarif sewajarnya

Saya pikir kita lebih tarif batas atas dan bawah ada, tapi kita minta semacam policy-lah dari Garuda atau maskapai lain untuk menaikan dalam jumlah yang reasonable, sesuai dengan affordability masyarakat

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai menaikkan tarif yang wajar apabila dinilai perlunya ada kenaikan karena tekanan kondisi ekonomi global.

“Saya pikir kita lebih tarif batas atas dan bawah ada, tapi kita minta semacam policy-lah dari Garuda atau maskapai lain untuk menaikan dalam jumlah yang reasonable, sesuai dengan affordability masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Kemenhub, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan banyak faktor yang menyebabkan harga tiket meroket, di antaranya avtur, pembelian pesawat, tenaga kerja dan inefisiensi.

Terkait tarif batas atas dan bawah, Menhub juga telah menyerahkan usulan tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni perubahan tarif batas bawah yang semula 30 persen menjadi 35 persen dari tarif batas atas.

Dia juga sebelumnya sudah meminta maskapai yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk menurunkan tarif pesawat.

Serta, lanjut dia, pihaknya juga mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki adanya dugaan kartel dalam kenaikan yang terkesana begitu bersamaan.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengaku sudah menurunkan sebesar 70 persen untuk rute-rute tertentu, namun untuk rute yang masih menjanjikan tidak sepenuhnya turun karena tingkat keterisian yang masih tinggi.

Polemik harga tiket ini juga yang menyebabkan Presiden Joko Widodo memanggil PT Pertamina (Persero) yang diduga melakukan monopoli terhadap harga avtur mengingat harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga avtur di negara tetangga.

Bukan hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan akan mengkaji kembali kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas penjualan avtur PT Pertamina (Persero).

Baca juga: Menhub akan terapkan subsidi silang tiket penerbangan menuju Papua
Baca juga: Menhub keluarkan edaran tarif wajar penerbangan

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Target pengoperasian jalan tol layang Jakarta – Cikampek II – Elevated Toll

Pekerja menyelesaikan pembangunan Jalan Tol layang Jakarta-Cikampek II (Elevated Toll), di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019). PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JCC) menargetkan penyelesaian pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II (elevated toll) sepanjang 36 kilometer tersebut pada pertengahan 2019, dan dapat difungsionalkan saat arus mudik dan balik lebaran 2019 mendatang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/wsj.

Dubes: Iran berpotensi besar jadi pasar wisatawan ke Indonesia

Data menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan bagi turis Iran yang berkunjung ke Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar Indonesia untuk Iran Octavino Alimudin mengatakan Iran berpotensi besar menjadi pasar wisatawan ke Indonesia di kawasan Asia Tengah.

“Data menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan bagi turis Iran yang berkunjung ke Indonesia, Iran menjadi nomor satu dengan jumlah kunjungan turis terbesar ke Indonesia di kawasan Asia Tengah,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Iran Octavino Alimudin dalam keterangan tertulis dari KBRI Tehran di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Iran Octavino Alimudin dalam pembukaan pameran pariwisata terbesar Iran (Tehran International Tourism Exhibition) 2019 ke-12, Selasa (12/2/2019) di Tehran. 

“Keikutsertaan Kementerian Pariwisata RI dan para pelaku usaha bidang pariwisata yakni hotel dan biro perjalanan Indonesia di pameran menunjukkan Iran kembali dilirik menjadi tujuan pasar pariwisata Indonesia,” ujar dia.

Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Kementerian Pariwisata RI, Pemerintah Kota Ternate dan para pelaku usaha yang berlangsung hingga 15 Februari 2019. 

KBRI Tehran senantiasa mendukung setiap kegiatan terkait promosi budaya dan pariwisata Indonesia, lanjut Dubes Octavino.

Paviliun Wonderful Indonesia yang menampilkan kapal layar phinisi, sangat diminati pengunjung pameran. 

Selain menampilkan destinasi wisata di Indonesia, juga ditawarkan paket wisata dan hotel murah, namun berkelas, serta keindahan wisata di Kota Ternate menjadi bagian dari Paviliun Indonesia. 

Paviliun Indonesia juga mempertunjukkan tarian tradisional Indonesia, dari timur ke barat,  melalui Tari Tor-tor, Tari Piring, Tari Ondel-odel, Tari Glipang, Tari Mandau, dan Tari Mambo Simbo yang dibawakan oleh tiga penari. 

Tahun lalu, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pameran serupa di tempat yang sama, dengan delapan ekshibitor asing dan 470 lokal ikut serta dalam pameran tersebut.

Baca juga: Presiden: peluang pariwisata Indonesia sangat besar untuk sumbang devisa terbanyak
 

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah siapkan kebijakan tingkatkan investasi manufaktur

Kementerian Perindustrian sedang fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Untuk itu, diperlukan instrumen kebijakan yang dapat menarik atau menggairahkan penanaman modal di Indonesia.

“Kementerian Perindustrian sedang fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Rabu. 

Namun, lanjut Menperin, sektor lain juga dipacu seperti industri pulp dan kertas serta baja.

Menurut Menperin, pemerintah berkomitmen untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain melalui pemberian insentif fiskal, penerapan online single submission (OSS), dan kemudahan perizinan usaha. 

Selain itu, perlu dilakukan penurunan suku bunga acuan, perbaikan sistem logistik, dan penyederhanaan prosedur ekspor.

“Yang juga penting, yakni menjaga ketersediaan bahan baku serta pasokan energi dengan harga yang kompetitif, seperti gas dan listrik untuk industri. Hal ini tentu mendukung keberlangsungan terhadap aktivitas industrialisasi,” paparnya.

Karena itu, Airlangga menegaskan, pihaknya fokus mendorong kebijakan hilirisasi industri guna memberikan efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional. 

Misalnya, peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penerimaan devisa dari ekspor dan pajak.

“Hilirisasi industri didorong sekaligus untuk memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur di Tanah Air. Makanya, diperlukan investasi baru ataupun ekspansi dari industri eksisting untuk melengapi rantai nilai di industri manufaktur nasional,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur sepanjang tahun 2018 mencapai Rp222,3 triliun. 

Adapun sektor yang menjadi penopang utamanya yakni, industri logam, mesin dan elektronik, dan industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam dengan nilai sebesar Rp60,12 triliun.

Kemudian, disusul industri makanan dengan nilai investasi mencapai Rp56,60 triliun, industri kimia dan farmasi Rp39,31 triliun, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain Rp14,85 triliun, industri kertas dan percetakan Rp11,84 triliun, serta industri mineral logam Rp10,63 triliun.

Selanjutnya, investasi industri karet dan plastik sebesar Rp9,40 triliun, industri tekstil Rp7,68 triliun, industri kayu Rp5,23 triliun, indutri barang dari kulit dan alas kaki Rp3,54 triliun, serta industri lainnya Rp3,04 triliun.

“Jadi, sebetulnya untuk total PMA tambah PMDN itu tetap naik 4 persen, dengan seiring adanya investasi yang tumbuh di beberapa sektor. Contohnya, industri logam dan kimia,” ungkap Menperin. 
 

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah fokus katrol ekspor produk manufaktur

Jakarta, (ANTARA News) – Pemerintah fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian nasional. 

Beberapa strategi dilakukan pemerintah supaya produk manufaktur dalam negeri memiliki daya saing tinggi di kancah global.

“Kontribusi ekspor produk industri manufaktur pada tahun 2018 menembus hingga 72,25 persen atau senilai 130,09 miliar dolar AS, naik sebesar 3,98 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 125,10 miliar dolar AS,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Airlangga menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memacu nilai ekspor produk manufaktur nasional, yang di antaranya terdapat di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. 

“Sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong naiknya kualitas ekspor produk Indonesia, perlu mengakselerasi ekspor produk yang memiliki nilai tambah tinggi,” tegasnya.

Strategi utama pemerintah adalah dengan berupaya menarik investasi industri untuk menjalankan hilirisasi sehingga dapat mensubstitusi produk impor. 

Kebijakan lainnya, perbaikan iklim usaha melalui penerapan online single submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, program vokasi, penyederhanaan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor, dan pemilihan komoditas unggulan.

“Pada 2019, kami akan lebih genjot lagi sektor industri untuk meningkatkan ekspor, terutama yang punya kapasitas lebih,” tutur Airlangga. 

Pada 2019, pemerintah menargetkan ekspor nonmigas tumbuh 7,5 persen. 

Baca juga: Industri manufaktur penyumbang terbesar ekspor Indonesia

Proyeksi pertumbuhan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,7 persen. Adapun tiga pasar ekspor utama, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga dilakukan, seperti ke Bangladesh, Turki, Selandia Baru, Myanmar dan Kanada.

“Kami fokus memacu kinerja ekspor di lima sektor industri yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” imbuhnya. 

Lima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, dan kimia. Apalag, lima kelompok manufaktur tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total nilai ekspor nasional.

Pemerintah juga menargetkan segera merampungkan 12 perjanjian dagang baru pada tahun ini.  Dalam kurun waktu paling dekat, Kemenperin sedang menunggu percepatan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia. 

“Kalau CEPA dengan Australia itu terbuka, maka ada satu juta pasar yang terbuka untuk ekspor otomotif kita ke sana. Sebab, kami sudah bicara dengan principal, ekspornya akan dari Indonesia,” tutur Menperin.
Airlangga optimistis, apabila upaya-upaya tersebut terealisasi, akan mendongkrak produksi mobil di Indonesia mencapai 2 juta unit per tahun. 

“Jadi, dalam waktu 2-3 tahun bisa dipercepat ekspornya. Dan, tentunya kita mengharapkan, industri-industri semacam ini terus kita dorong,” ungkapnya.

Baca juga: Kemenperin dorong peningkatan investasi-ekspor sektor manufaktur

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Otomotif jadi sektor prioritas tingkatkan ekspor

Struktur industri otomotif kita sudah kuat…

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah memilih industri otomotif menjadi salah satu sektor prioritas dalam strategi memacu nilai ekspor manufaktur dalam negeri sesuai implementasi Making Indonesia 4.0, karena sektor industri otomotif juga dinilai sudah kokoh dalam struktur industrinya.

“Struktur industri otomotif kita sudah kuat, misalnya mulai dari sektor baja, kimia, kaca hingga ban. Bahkan, telah didukung dengan tenaga kerja yang menggantungkan pada industri ini sangat besar, termasuk services-nya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) ekspor mobil utuh (completely built up/CBU) sepanjang 2018 tumbuh 14,44 persen menjadi 264.553 unit dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. 

“Tahun kemarin, ekspor mobil CBU sudah lebih dari 264 ribu unit, dan yang bentuk CKD sekitar 82 ribu unit, sehingga total melampaui 346 ribu unit dengan nilai USD4 miliar dan tambahan dari ekspor komponen otomotif senilai 2,6 miliar dolar AS,” ungkap Airlangga.

Kemenperin menargetkan ekspor mobil CBU mencapai 400.000 unit pada tahun ini, atau naik 51,2 persen secara tahunan. 

Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Filipina, Kamboja, Vietnam dan beberapa negara di Amerika Latin seperti Peru. “Sebenarnya kalau ASEAN sudah seluruhnya, tapi negara-negara tadi yang terbesar,” imbuhnya.

Airlangga menegaskan, rata-rata mobil yang diekspor memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 80 persen, dan capaian itu akan terus ditingkatkan. 

“Karena dengan TKDN inilah, mereka mempunyai tingkat kompetitif untuk ekspor,” tuturnya.

Jumlah ekspor kendaraan roda empat CBU diproyeksikan terus meningkat seiring penerapan kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01 tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU) yang berlaku mulai 1 Februari 2019.

Dalam regulasi yang baru ditegaskan bahwa Pemberitahuan Eskpor Barang (PEB) dapat diajukan setelah barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean. 

Kemudian, pemasukan ke Kawasan Pabean tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) serta pembetulan jumlah dan jenis barang paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.

“Kami senang karena ekspor diberikan kemudahan dan ini sangat berarti bagi industri yang sangat bersaing dengan negara lain. Ekspor otomotif ini membuktikan bahkan kita tidak hanya ekspor komoditas, tapi kita adalah salah satunya ekspor industri pengolahan manufaktur,” tutur Airlangga.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT Total Oil luncurkan pelumas untuk kendaraan LCGC

Jakarta (ANTARA News) – PT Total Oil Indonesia secara resmi meluncurkan produk pelumas terbaru Total Quartz 8000 Future GF-5 0W-20 full synthetic dan Total Quartz 7000 Future GF-5 5W-30 semi synthetic. Keduanya diformulasikan secara khusus untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC).

Managing Director PT Total Oil Indonesia, Franck Giraud, mengatakan Mobil LCGC telah disesuaikan oleh pabrikan otomotif agar dapat memenuhi regulasi yang ditentukan pemerintah dan oleh karenanya membutuhkan pelumas mesin khusus.

“Mesin modern dan berukuran kompak seperti di mobil LCGC, membutuhkan pelumas dengan viskositas yang sangat rendah. Total Quartz 8000 Future GF-5 0W-20 dan Total Quartz 7000 GF-5 Future 5W-30 dirancang agar kompatibel untuk digunakan di mesin LCGC,” kata Franck Giraud, dalam keterangan resmi yang diterima Antara, Rabu.

“Produk terbaru ini membuat proses pembakaran pada mesin yang berukuran kompak seperti LCGC menjadi lebih efisien, menghasilkan performa mesin yang tinggi serta lebih efisien,” ujarnya.

Franck menjelaskan bahwa kedua pelumas ini sudah mendapat akreditasi dengan spesifikasi API Service SN dan ILSAC GF-5, juga kompatibel dengan persyaratan API dan ILSAC sebelumnya.

“Komitmen kami di PT Total Oil Indonesia adalah menghadirkan inovasi terbaik dan memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Dengan kehadiran Total Quartz 8000 Future GF-5 0W-20 dan Total Quartz 7000 Future GF-5 5W-30 ini, PT Total Oil Indonesia berharap dapat menjawab beragam kebutuhan pelanggan di Indonesia.” jelasnya.

Total Quartz 8000 Future GF-5 0W-20 merupakan pelumas mesin multi-grade fully synthetic, memberikan kenyamanan berkendara dan performa mesin yang lebih baik. Telah diakreditasi dengan spesifikasi API Service SN dan ILSAC GF-5, juga kompatibel dengan persyaratan API dan ILSAC sebelumnya. Hadir dalam kemasan 1 liter dan 3 liter.

Total Quartz 7000 Future GF-5 5W-30 adalah pelumas mesin multi-grade semi-synthetic, untuk perlindungan optimal. Produk ini telah diakreditasi dengan spesifikasi API Service SN ILSAC GF-5, juga kompatibel dengan persyaratan API dan ILSAC sebelumnya. Hadir dalam kemasan 1 liter dan 4 liter.

GAIKINDO mencatat bahwa pada 2018 penjualan kendaraan LCGC berkontribusi sebesar 20 persen atau sekitar 230.444 unit dari seluruh penjualan kendaraan roda empat di Indonesia.

Baca juga: Ini strategi Toyota pasarkan All New Sienta

Baca juga: Tinggalkan IIMS, Gaikindo pastikan GIIAS lebih besar

Baca juga: Enam mobil Hyundai sabet penghargaan Desain iF

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: Janji setop impor pangan mustahil terealiasi

Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai para calon presiden tidak perlu menjanjikan penghentian impor pangan, karena mustahil terealisasi.

Saat ini, menurut dia, Indonesia masih ketergantungan impor terhadap 21 komoditas pangan.

“Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dan mustahil menyetop impor pangan,” katanya usai diskusi di Jakarta, Rabu.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa total impor 21 komoditas tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan untuk tujuh komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

Menurut Andreas, presiden terpilih periode 2019-2024 nantinya akan mengalami permasalahan dasar yang sama, yakni banyak komoditas yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Indonesia pun saat ini telah masuk pada kondisi jebakan impor (impor trap).

Contohnya, ketika impor jagung diturunkan dari 3,5 juta ton pada 2014 menjadi 1,3 juta ton pada 2016, berakibat, bahan substitusi, yakni gandum melonjak tinggi dan berdampak pada kenaikan harga pakan hingga empat kali lipat pada 2018.

Selain itu, harga beras juga pada Januari 2018 juga akan semakin melambung jika pemerintah tidak memutuskan impor beras sebesar 2,2 juta ton untuk stabilisasi harga.

“Kebijakan ke depan harus betul-betul dicermati dan diteliti karena kita sudah masuk ke impor trap itu. Ketika ada komoditas yang coba kita turunkan, pasti komoditas lain bergejolak,” kata Andreas.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa persoalan impor pangan menjadi “bola panas” yang akan dikritisi pada debat calon presiden (capres) putaran kedua.

Debat capres putaran kedua akan berlangsung pada Minggu (17/2/2019) dengan mengangkat tema soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Indef : tidak mungkin impor pangan ditiadakan
Baca juga: Masalah impor pangan diperkirakan bakal “keras” pada debat capres

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan UKM telah manfaatkan layanan akses pasar Smesco Indonesia

Jakarta, (ANTARA News) – Ribuan pelaku koperasi dan UKM tercatat telah memanfaatkan layanan akses pasar yang disediakan Smesco Indonesia yang meliputi pendampingan, konsultasi, manajemen, teknik pemasaran, dan inkubasi pemasaran.

Direktur Utama (Dirut) Smesco Indonesia Emilia Suhaimi di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mencatat setidaknya 2.713 KUKM telah memanfaatkan layanan akses pasar Smesco Indonesia.

“Jumlah ini meningkat 23,32 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Itu juga mendorong peningkatan omzet Smesco Indonesia mencapai 270,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami bertekad akan terus menambah jumlah KUKM yang dilayani dengan berbagai cara, termasuk melalui program-program yang akan dilaksanakan pada 2019,” katanya.

Beberapa program yang dikembangkan tahun ini di antaranya temu mitra, bimbingan teknis dan pendampingan pemasaran, keikutsertaan dalam pameran strategis baik di dalam maupun luar negeri, dan inkubasi bisnis.

Selain itu Smesco Indonesia pada 2019 juga akan terus memperkuat peran dan fungsi gerai paviliun provinsi sebagai wadah promosi produk unggulan KUKM Indonesia, dan sebagai miniatur  produk-produk unggulan KUKM Indonesia.

Pihaknya juga akan terus menjaring melalui “canvassing” ke daerah-daerah untuk menemukan produk UKM unggulan daerah yang potensial daerah baik produk, seni budaya, pariwisata, investasi, hingga kuliner.

Upaya ini diyakini selain mampu menaikkelaskan UKM daerah, juga akan menjadikan Smesco Indonesia tampil beda dibanding gerai-gerai sejenisnya, sehingga berdaya saing dan memberikan value bagi pengunjung dan masyarakat konsumen dengan beragam produk lokal yang didisplai di Paviliun Provinsi.

“Dengan mendapatkan produk langsung dari UKM tangan pertama, maka harga jual produk-produk di Smesco Indonesia akan lebih murah dan bisa bersaing dengan barang yang sama dengan kualitas yang sama yang dijual di tempat lain,” katanya.

Baca juga: Smesco Indonesia ingin jadi pusat pemasaran UKM Halal
Baca juga: UKM unggulan Smesco tampil di pameran pangan terbesar

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: usaha rintisan harus inovatif dan baru

Jakarta, (ANTARA News) – Pengamat ekonomi digital, Yudi Candra menyatakan, usaha rintisan atau start up harus menemukan produk yang inovatif dan sesuatu hal yang sifatnya baru, serta harus menemukan kecocokan antara produk dan pasar terutama bagi usaha yang benar-benar baru, agar tidak kehabisan modal. 

“Ketika pendanaan adalah barang langka, sementara usaha butuh terus berjalan dan menekan burn rate-ongkos operasional per bulan sementara perusahaan masih merugi. Di situlah pentingnya kreativitas dan inovasi,” ujar Yudi Candra di Jakarta, Rabu.

Yudi yang juga CEO PT Duta Sukses Dunia itu mengungkapkan dari sekitar 1.500 hingga 1.700 usaha rintisan di Indonesia, yang sukses masih relatif kecil yaitu hanya sekitar 1 persennya saja. 

Kegagalan itu, ujar dia, karena kebanyakan usaha rintisan di Indonesia tidak menghadirkan solusi yang benar-benar baru atau inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sifatnya masih ikut-ikutan. Kalau dengar ada yang berhasil, baru buat. Padahal jika ingin berhasil harus bisa membuat sesuatu yang baru dan original,” katanya.

Menyinggung soal investor, menurut Yudi, sebaiknya pelaku tidak lantas berpikir bahwa setelah buka usaha rintisan lalu kemudian mencari investor. Tapi seorang pengusaha rintisan harus mempunyai pola pikir pengembangan, karena bila sudah berhasil maka pasti investor akan datang dengan sendirinya.

“Yang harus jadi garis besar adalah seorang pengusaha bagaimana menjadikan produknya laku dan dikenal banyak publik. Bank maupun investor akan datang dengan sendirinya,” katanya.

Namun, tambahnya, kenyataannya saat ini usaha rintisan berebut untuk mendapatkan investasi dan sumber dana publik, dan mereka membutuhkan metodologi untuk menghemat modal serta bertahan cukup lama untuk menghasilkan pendapatan dan laba .

“Yang penting bagi para investor saat ini adalah mengarahkan nilai valuasi start up ke level unicorn (senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp13 trilun) melalui pertumbuhan yang cepat, biasanya lewat pengguna, pendapatan, engagement, tapi hampir tidak pernah terkait laba. Muaranya biasanya ke IPO, karena nilai valuasi miliknya paling sedikit akan menjadi sepuluh kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, usaha rintisan harus yakin sedang membangun sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Hal penting lainnya, cepat beradaptasi jika produk tidak direspon positif oleh masyarakat.

Start up yang berhasil mengumpulkan pendanaan berjumlah besar biasanya mempunyai leader yang lebih berfokus terhadap perkembangan tren dan teknologi, fleksibel dan beradaptasi serta mampu berkolaborasi lebih baik daripada perusahaan petahana yang mereka coba saingi,” katanya.

Baca juga: Kemenperin cetak usaha ritisan digital
Baca juga: Perusahaan rintisan Indonesia dinilai berkembang pesat
Baca juga: Presiden Jokowi minta para “start up” tak hanya fokus sisi daring

Pewarta: Subagyo
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: tiga isu pertanian harus dikritisi dalam debat

Tentunya soal impor karena sudah disinggung sejak debat pertama. Lalu terkait kesejahteraan petani dan ketiga tentang aspek ketahanan pangan

Jakarta, 13/2 (Antara) – Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebutkan ada tiga isu besar terkait pembangunan pertanian yang harus dikritisi dalam debat, yakni impor pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan.

“Tentunya soal impor karena sudah disinggung sejak debat pertama. Lalu terkait kesejahteraan petani dan ketiga tentang aspek ketahanan pangan,” kata Andreas saat ditemui usai diskusi di Jakarta, Rabu.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sulit menghentikan impor karena total ada 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan yang masih harus didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa total impor 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan 7 komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

Menurut dia, presiden terpilih periode 2019-2024 nantinya akan mengalami permasalahan dasar yang sama, yakni tantangan jebakan impor (impor trap).

“Kebijakan ke depan harus betul-betul dicermati dan diteliti karena kita sudah masuk ke ‘impor trap’ itu. Ketika ada komoditas yang coba kita turunkan, pasti komoditas lain bergejolak,” kata Andreas.

Kesejahteraan petani menjadi aspek pembangunan pertanian yang berpotensi disinggung dalam debat. Hal itu karena kesejahteraan petani menjadi salah satu kunci dari produksi pangan berkelanjutan.

Menurut dia, cara meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui pemberian subsidi langsung dengan bantuan tunai. Selama empat tahun terakhir, pemerintah menganggarkan Rp408 triliun untuk subsidi pertanian dan pangan dalam bentuk pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pemberian bantuan beras sejahtera (Rastra). Namun demikian, banyak petani yang tidak secara langsung menerima bantuan tersebut.

“Kami pernah melakukan kajian, sekitar 50 persen benih bantuan pemerintah tidak digunakan petani. Banyak faktornya, karena kualitas tidak sesuai, tidak tepat waktu, sehingga akhirnya kita ‘loss’ 50 persen,” kata dia.

Andreas menambahkan bahwa prestasi ketahanan pangan Indonesia menjadi prestasi yang mungkin diunggulkan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut data Global Food Security Index, ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 65 dari 113 negara, atau naik signifikan dari posisi ke-73 pada 2014.

Calon presiden diharapkan dapat menunjukkan visi misinya dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang dinilai dari tiga aspek, yakni affordability (kemampuan masyarakat membeli pangan), availability (ketersediaan komoditas pangan) dan quality and safety (mutu dan keamanan pangan).

Baca juga: Kementan ungkap tiga faktor kendalikan inflasi pangan

 
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef: biaya avtur hanya 3,6 persen komponen harga tiket

Kalau yang diutak-atik (bahwa penyebab tingginya harga tiket) adalah avtur, jelas salah tembak. Salah sasaran

Jakarta, (ANTARA News) – Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Drajad Wibowo mengatakan bahwa proporsi biaya avtur sangat kecil dari keseluruhan harga tiket pesawat yaitu hanya sekitar 3,6 persen.

Oleh karena itu, Drajad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyatakan harga avtur yang tinggi bukan menjadi satu-satunya pemicu terjadinya kenaikan harga tiket pesawat.

“Secara umum saya sependapat dengan data telegraph.co.uk bahwa alokasi per tiket untuk bahan bakar hanya sekitar 3,63 persen. Terbesar adalah biaya perawatan, ‘airport cost’ seperti ‘landing fee’, dan bahkan pajak dan ‘charges’, yang masing-masing berkisar antara 19,62-22,67 persen,” katanya.

Meski demikian, terdapat pengecualian bagi maskapai yang menerapkan bisnis low cost carrier (LCC), karena untuk LCC terdapat peningkatan komponen bahan bakar dalam alokasi harga tiket sebagai akibat penekanan berbagai biaya.  

Namun, lanjut Drajad, peningkatan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tingginya harga tiket.

“Jadi kalau yang diutak-atik (bahwa penyebab tingginya harga tiket) adalah avtur, jelas salah tembak. Salah sasaran,” katanya. 

Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Assosiation (INACA) mengakui bahwa avtur tidak berpengaruh langsung terhadap kenaikan harga tiket pesawat.

Menurut Ketua Umum INACA IGN Askhara Danadiputra, beban biaya operasional penerbangan lain, seperti sewa pesawat dan perawatan pesawat yang sangat berpengaruh terhadap harga tiket. 

Selain berbagai komponen tadi, Drajad menambahkan, bahwa beban pengadaan pesawat, baik yang dilakukan melalui pembelian maupun mekanisme lain seperti sewa juga sangat tinggi. 

Dengan kondisi ini, maka untuk menurunkan tiket maskapai, yang pertama kali harus dilakukan adalah membersihkan dahulu utang-utangnya, karena setelah beban utang dikeluarkan, tiket maskapai akan jadi lebih murah. 

Begitu juga dengan ‘airport cost’, seperti harga parkir pesawat, biaya landing, garbarata dan ‘check in’ yang naik sebesar 15-20 persen pada Oktober 2018, yang ikut berpengaruh terhadap kenaikan harga tiket pesawat.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori menyatakan pengaruh avtur terhadap kenaikan harga tiket pesawat sangat kecil karena komponen terbesar adalah biaya pemeliharaan pesawat, termasuk biaya pembelian pesawat.

“Sementara Avtur hanya 3,4 persen dari komponen besarnya harga pokok penjualan tiket. Kalau pun jarak tempuhnya paling jauh, untuk tujuan Indonesia bagian timur, maksimal hanya 24 persen,” katanya. 

Untuk itu, dia meminta agar avtur tidak dijadikan sebagai kambing hitam terkait kenaikan harga tiket.

Baca juga: Maskapai diminta langsung turunkan tarif, begitu harga avtur turun
Baca juga: Dibalik mahalnya avtur untuk penerbangan

 

Pewarta: Subagyo
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR: penurunan tarif tol Trans Jawa pertimbangkan investasi

Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga memperhatikan investor, menjaga investasi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penurunan tarif tol Trans Jawa ikut mempertimbangkan kontrak dan iklim investasi.

“Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga memperhatikan investor, menjaga investasi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu.

Menurut Basuki, skema penurunan tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui pemberian subsidi, tambah dia, maka pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.

“Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengantisipasi tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.

“Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mengkaji dan beliau membuka opsi pemasaran. Misalnya kalau tarif Rp10.000 hanya lima mobil yang masuk, kan sama saja dengan Rp5.000 tapi 10 mobil yang masuk,” katanya.

Menurut Basuki, pembangunan jalan tol di berbagai daerah pasti mengalami transisi.

“Dulu tol JORR itu juga sepi waktu baru dibangun. Sekarang itu macet. Memang butuh transisi,” ujarnya.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengintip profil sektor energi jelang debat Capres 2019

Jakarta (ANTARA News) – Pada Minggu, 17 Februari 2019, calon presiden RI akan berhadapan satu sama lain dalam satu panggung mempertahankan pemikiran serta pencapaiannya dalam konsep debat.

Sektor energi akan menjadi salah satu pokok bahasan yang akan diadu debat oleh moderator dalam melemparkan pertanyaan kepada kedua calon presiden, yaitu Joko Widodo dan Prabowo.

Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, memperdiksi Presiden Joko Widodo akan tampil memamerkan berbagai capaian yang dilakukan di sektor energi empat tahun terakhir.

Sedangkan Prabowo akan lebih banyak bertanya serta mengkritisi capaian tersebut, tinggal data mana yang paling kuat dan relevan untuk disampaikan oleh kedua peserta debat.

Bagaimana gambaran data sektor energi empat tahun terakhir?

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM yang dihimpun Antaranews.com, sektor energi dan mineral, menyumbang lebih dari separuh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor ESDM pada tahun 2018 mencapai Rp 217,5 triliun, atau 181 persen persen dari target APBN 2018 (Rp 120,5 triliun), di mana angka tersebut menyumbang 53,4 persen dari PNBP Nasional.

Sebesar 54 persen anggaran ESDM tahun 2018 diperuntukkan untuk belanja infrastruktur rakyat, yang meliputi pembangunan jaringan gas kota, konverter kit LPG untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat energi, hingga sumur bor untuk daerah sulit air.
 
“Investasi sektor ESDM juga lebih baik dibanding 2017. Tahun 2018 mencapai 32,2 miliar dolar AS, naik dari 2017 yang mencapai 27,5 miliar dolar,” tutur Jonan.

Selanjutnya, pada subsidi energi tahun 2018, subsidi BBM/LPG sebesar Rp 97 triliun.

Secara total sejak tahun 2015 sampai 2018, atau empat tahun terakhir total subsidi untuk energi sebesar Rp477 triliun. Tahun 2015 total subsidi BBM, LPG serta listrik adalah Rp119,1 triliun, sedangkan tahun 2018 menjadi Rp153,5 triliun, atau meningkat Rp34,4 triliun.

Realisasi Program Konverter Kit BBM ke LPG untuk nelayan kecil mencapai 25.000 unit di 53 kabupaten/kota, pada akhir 2018. Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 89.906 sambungan rumah (SR). Total SR jargas yang terbangun hingga saat ini sebanyak 463.619 SR.

Untuk minyak, lifting migas 2018 sebesar 1.917 MBOEPD atau 96 persen dari target APBN, yaitu sebesar 2.000 MBOEPD.

Poin lainnya yang diperkirakan menjadi amunisi Jokowi saat debat adalah keberhasilan Pemerintah mengalih kelola ladang migas Blok Mahaham. Setelah 50 tahun lebih dikelola oleh Total E&P, terhitung 1 Januari 2018 Blok Mahakam dikelola nasional melalui Pertamina.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga secara meyakinkan mulai 9 Agustus 2021, menguasai Blok Rokan.

Dengan demikian, pada tahun 2021, Pertamina akan menyumbang 60 persen dari produksi minyak nasional.

Pada sub tema, bagi hasil migas, hingga 2018, sebanyak 36 wilayah kerja (WK) migas telah menggunakan skema gross split yaitu 14 blok hasil lelang 2017 dan 2018, 21 blok terminasi dan 1 blok amandemen.

Dengan menggunakan gross split, diperoleh bonus tanda tangan 895,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 13,4 triliun serta komitmen pasti eksplorasi 2,1 miliar dolar atau Rp 31,5 triliun.

Upaya Pemerintah mendorong efisensi biaya operasi pada tahun 2017 mulai terlihat, sehingga penerimaan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan cost recovery. Hingga November 2018, penerimaan negara mencapai 17,5 miliar dolar AS. Sedangkan cost recovery 11,7 miliar dolar.
Total penerimaan migas tahun 2018 mencapai Rp228 triliun, terdiri dari PNBP Migas Rp 163,4 triliun dan PPh migas Rp 64,7 triliun.

Energi Baru Terbarukan

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mencapai Rp2,28 triliun , atau 326 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp 700 miliar.

“Target PNBP yang telah ditetapkan pada APBN tahun 2018 sebesar Rp700 miliar, tapi alhamdulillah PNBP yang telah dicapai di tahun 2018 tidak kurang dari Rp2,28 triliun. Ini cukup membanggakan. Untuk selanjutnya (tahun 2019) target yang diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada kenaikan Rp 180 miliar (menjadi Rp 880 miliar),” kata Dirjen EBTKE Rida Mulyana.

Tahun 2018 anggaran yang kelola sebesar Rp1,72 triliun. Sebesar 95 persen diantaranya ditujukan untuk rakyat, dalam bentuk Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), penyediaan listrik off grid di daerah yang masih terisolasi, ada juga pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berbasis tenaga surya, dan pemanfaatan bio energi.

Salah satu program yang ditujukan untuk rakyat adalah pembagian LTSHE untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Pada tahun 2018, Ditjen EBTKE telah membagikan 172.996 unit LTSHE di 16 provinsi. Jumlah tersebut, apabila ditambahkan dengan 79.556 unit LTSHE yang didistribusikan pada tahun 2017, telah melistriki total sebanyak 2.828 desa. Untuk tahun 2019, target LTSHE yang dibagikan adalah sebanyak 98.481 unit.

Dari sisi pembangkit EBT, hingga akhir tahun 2018 kapasitas terpasang pembangkit panas bumi telah mencapai 1.948,5 Megawatt (MW), tambahan 140 MW adalah dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha 1 (30 MW) dan PLTP Sarulla (110 MW). Untuk PLTS dan PLTMH, pada akhir tahun 2018 mencapai 331,8 MW. Di samping itu, telah beroperasi pula PLTB Sidrap dengan kapasitas 75 MW dan PLTB Jeneponto sebesar 72 MW siap beroperasi. Untuk kapasitas terpasang pembangkit bioenergi telah mencapai 1.858,5 MW, terdiri dari PLT Biomassa, Biogas, PLT Sampah, dan Biofuel.

Sukses meningkatkan kapasitas pembangkit, pada Pemerintahan Jokowi juga mampu menurunkan emisi CO2 melebihi target dengan realisasi sebesar 43,8 juta ton dan penghematan energi 2015 sampai dengan 2018 mencapai 31.011 GWH atau setara dengan Rp 31,8 triliun.

Sementara itu, untuk outlook 2019, subsektor EBTKE menargetkan peningkatan peran pentingnya dalam PNBP nasional dengan target capaian PNBP sebesar Rp 0,88 triliun. Ditjen EBTKE juga akan berupaya meningkatkan kemampuan pasokan energi untuk domestik melalui peningkatan target produksi uap panas bumi sebesar 103,8 juta ton, biofuel sebesar 7,37 juta kilo liter. Selanjutnya terkait peningkatan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi, Rida menuturkan bahwa pihaknya menargetkan intensitas energi primer 425 SBM/miliar Rp dan penurunan emisi CO2 sebesar 48,8 juta ton pada tahun 2019.

Minerba

Pada tahun 2018, pagu anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp364,52 miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 90,54 persen atau Rp330,05 miliar. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018 Subsektor Minerba mencapai Rp50,01 triliun, melebihi target yang dicanangkan dalam tahun 2018 yakni sebesar Rp32,1 triliun. Dengan rincian Rp0,5 triliun dari Iuran Tetap, Rp 29,8 triliun dari Royalti, Rp19,3 triliun dari Penjualan Hasil Tambang, dan Rp0,4 triliun dari Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi. Pencapaian tersebut sekaligus melampaui penerimaan pada tahun 2017 yang sebesar Rp40,6 triliun, dan tahun 2016 dan 2015 yang hanya berada pada angka Rp27,2 triliun dan Rp 29,6 triliun.

Sementara itu, perusahaan pertambangan mineral dan batubara, wajib untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dan menganggarkan dana untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah sekitar tambang. Prognosis sampai dengan Desember 2018, luas reklamasi lahan bekas tambang mineral dan batubara telah mencapai 6.950 hektar, melebihi rencana awal tahun sebesar 6.900 hektar.

Target dana Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 sebesar Rp1,87 triliun, dengan prognosis sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp2,05 triliun, dengan rincian dana yang berasal dari PPM perusahaan mineral sebesar Rp1,61 triliun dan dari perusahaan batubara sebesar Rp 449 miliar.

Divestasi Freeport

Pada akhir tahun 2018, Subsektor Minerba terjadi pencapaian yang besar dengan beralihnya mayoritas saham PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Terkait dengan pengalihan saham, PT INALUM telah membayar 3,85 miliar dolar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan PT INALUM meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51,23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk PT INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh PT INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua. Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (kanan), menyaksikan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (ketiga kiri) dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menandatangani Sales and Purchase Agreement di Gedung Setjen Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9/2018). PT Inalum (Persero) selaku holding BUMN pertambangan telah menandatangani Sales & Purchase Agreement (SPA) dengan PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia, dengan demikian jumlah saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimiliki PT Inalum akan naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.

Dari berhasilnya divestasi PTFI ini, akan menghasilkan beberapa dampak positif menurut Kementerian ESDM, antara lain Kelangsungan operasi PTFI dan aktivitas ekonomi Papua, pendapatan negara meningkat, terciptanya multiplier effect yang bersumber dari pembangunan smelter dan TKDN dan transfer teknologi pertambangan.

Tentu banyak pencapaian yang sudah ditorehkan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi-JK selama empat tahun terakhir. Namun, Faldo Maldini, juru bicara BPN pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengatakan harus menguji atas klaim-klaim yang telah dicapai Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Bagaimana ketahanan energi apakah tercapai, kemudian swasembada pangan apakah bisa terjadi dan bagaimana untuk infrastruktur apakah sudah tepat guna, ” ujar Faldo.
    
Ia menyoroti data khususnya bidang energi, untuk program 35.000 MW saja menurut Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi masih jauh dari target.

Sehingga klaim capaian untuk ketahanan energi rasio pencapaian target dinilai belum maksimal,  bahkan ada yang belum tercapai.

“Punya visi bagus sih ya boleh saja itu baik,  tapi namanya visi ya harus terealisasi dong,  kalau tidak kan semua orang juga bisa saja menyampaikan visi sebesar-besarnya, ” kata Faldo.

Fakta dan data, pencapaian, pengelolaan dan target-target pengembangan sumber daya energi nasional sudah diungkapkan. Ada yang mengklaim, namun ada yang meminta klarifikasi. Tentu ini menjadi topik yang hangat dalam Debat Capres II yang akan digelar di Hotel Sultan pekan ini.
Baca juga: Debat capres dan komitmen untuk energi terbarukan
Baca juga: Debat diharapkan memperjelas keberpihakan capres dalam ketahanan energi

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sultan Brunei panen perdana padi asal Indonesia

Kesempatan ini seyogyanya juga diikuti dengan masuknya produk-produk penunjang pertanian seperti pupuk, traktor pengolah tanah, traktor penanam dan pemanen padi dan sebagainya

Jakarta (ANTARA News) – Sultan Brunei Darusalam Haji Hassanal Bolkiah secara resmi memulai panen perdana padi asal Indonesia di kawasan Wassan Padi Field, Selasa (12/3)  

Panen perdana itu dihadiri Putra Mahkota dan kerabat Diraja serta para pejabat kementerian terkait. Beberapa duta besar negara sahabat di Bandar Seri Begawan, termasuk Duta Besar Republik Indonesia (RI) Sujatmiko , serta Direktur Utama dan jajaran manajemen PT. Biogene Plantation juga ikut menyaksikan panen perdana itu.

Momen tersebut menjadi peristiwa bersejarah bagi kerja sama pertanian Brunei Darussalam dan Indonesia karena padi yang dipanen Sultan Bolkiah merupakan padi hibrida varietas Sembada 188 produksi PT. Biogene Plantation, Indonesia.
 
Tidak hanya itu, hasil panen padi tersebut juga diperkirakan mencapai 5,5-6,5 ton gabah kering giling, dua kali di  atas rata-rata hasil panen varietas padi lain di Brunei Darussalam.

“Alhamdulillah, hasil panen diperkirakan sesuai dengan harapan dan ke depannya kembali akan dilakukan impor benih padi Sembada 188 oleh pihak Brunei,” kata Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta dari KBRI di Brunei Darussalam, Rabu (13/2).

Sebelumnya, Brunei mengimpir dua ton benih padi itu dari Indonesia untuk di tanam di lahan seluas 265 hektar. Kini, Brunei tengah dalam proses untuk kembali mengimpor benih padi Sembada 188 sebanyak 2,5 ton untuk musim tanam mendatang.

Sujatmiko mengapresiasi capaian itu dan mengatakan bahwa momen itu bisa dijadikan peluang untuk kerja sama lebih lanjut di sektor pertanian.

“Kesempatan ini seyogyanya juga diikuti dengan masuknya produk-produk penunjang pertanian seperti pupuk, traktor pengolah tanah, traktor penanam dan pemanen padi dan sebagainya,” imbuh Sujatmiko dalam keterangan tertulis tersebut.

Benih Padi Sembada 188 sebelumnya ditanam pada 29 Oktober 2018 dalam rangka Hari Keputeraan Sultan yang ke-72. Penanaman perdana itu juga dilakukan oleh Sultan Bolkiah.

Kedepannya, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan Brunei Darussalam akan mengembangkan lahan pertanian baru seluas 500 hektar di kawasan Kandol, Belait.

Kawasan itu nantinya akan ditanami benih padi dengan produktivitas yang lebih tinggi dari benih padi lokal yang banyak ditanam saat ini, seperti Sembada 188.

Pemerintah Brunei berharap kebijakan itu dapat mendongkrak hasil tanam padi nasional Brunei dari 2.349 ton padi pada 2017 menjadi 3.000 ton pada 2018 dan 4000 ton pada 2020.

Baca juga: Sultan Hassanal Bolkiah tanam benih padi Indonesia di Brunei Darussalam
 

Pewarta: I Wayan Yoga H
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat Pos Lintas Batas Negara mulai dibangun 2019

Pada 2019 ini mulai dibangun empat

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mulai dibangun pada 2019, di mana tujuh dari 11 yang ditargetkan sudah rampung hingga tahun lalu.

“Dulu tujuh sudah selesai. Mulai 2016 PLBN itu pintunya, diteruskan 2017-2018 pendukungnya, ada kantor imigrasinya, kantor kejaksaannya, kantor pengelolaannya, termasuk kantor pendukungnya. Pada 2019 ini mulai dibangun empat,” kata Basuki di Jakarta, Rabu.

Empat PLBN yang rencananya akan dibangun tersebut yakni PLBN Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; Sota, Kabupaten Merauke, Papua; dan Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

Sementara tujuh PLBN yang rampung yaitu PLBN Aruk (Kalimantan Barat), Entikong (Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini (Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Nusa Tenggara Timur), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).

Menurut Basuki, empat PLBN akan mulai dibangun dari fasilitas inti terlebih dahulu dan proses lelang akan dimulai pada awal 2019.

Pembangunan empat PLBN, lanjut Basuki, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

“Kita semua dikoordinasi oleh Menko Polhukam, termasuk badan perbatasan di Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 11 pos lintas batas negara (PLBN) dapat selesai pada Agustus 2019, sebagai realisasi program pemerintah yakni membangun wilayah negara dari pinggiran.

Pembangunannya dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pewarta:
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi Perintahkan Penghitungan Ulang Harga Avtur

Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo memerintahkan penghitungan ulang harga avtur agar dapat lebih efisien.

“Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Sebelumnya pada Senin (11/2), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan sektor pariwisata Indonesia terganggu kinerjanya karena masalah harga tiket pesawat yang melambung.

Oleh karena itu, Haryadi mengharapkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan yang diduga terjadi karena adanya monopoli Pertamina dalam menjual avtur.

Namun, Presiden belum bisa menjanjikan kapan harga avtur itu akan diumumkan. “Ya setelah ada kalkulasinya kan,” ungkap dia.

Mengenai opsi lain pemerintah untuk mengatasi harga avtur yang tinggi dan industri penerbangan di tanah air tidak lagi terganggu, menurut Presiden, masih menunggu laporan resmi.

“Baru saya perintahkan tadi untuk melihat, membuat perhitungan membuat kalkulasi, ada opsi-opsi seperti apa baru sampaikan kepada saya,” tambah Presiden.

Saat ini, pengaruh harga avtur ke harga tiket adalah sebesar 24 persen berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam kajian maskapai, harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional, karena itu perlu kajian ulang terhadap komponen yang mempengaruhi tarif dasar maskapai.

Selain itu, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang telah dibebankan sejak 2003, atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia mencapai 10 persen.

Padahal, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BBM satu harga diklaim titikberatkan ekonomi kerakyatan

Jakarta, (ANTARA News) – Program BBM Satu Harga yang direalisasikan pemerintah sejak 2017 diklaim telah berhasil menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan karena tujuannya untuk mewujudkan energi berkeadilan.

“BBM Satu Harga dampaknya luar biasa. Program ini menjadikan pemerintah kali ini telah menitikberatkan ekonomi kerakyatan, membangun energi, infrastruktur untuk membangun sumber daya manusia berkualitas,” kata Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Darmawan menuturkan konsep BBM Satu Harga sebelumnya tidak tercetus pada pemerintahan sebelumnya karena secara ekonomi tidak menguntungkan.

Namun, keputusan untuk menggulirkan program tersebut justru dilakukan oleh Presiden Jokowi demi keadilan harga BBM bagi rakyat di luar Jawa yang tidak pernah menikmati harga BBM murah.

“Saya bertemu dengan Pak Subroto, menteri senior era Pak Harto (Menteri Pertambangan dan Energi). Beliau bilang presiden paling pancasilais itu Jokowi karena zaman dia dulu tidak terpikir BBM Satu Harga karena secara ekonomi tidak kena,” ceritanya.

Keputusan untuk merealisasikan program BBM Satu Harga, lanjut Darmawan, juga tidak rasional, terlebih karena kebutuhan BBM yang tinggi.

Ia menjelaskan karena harga BBM yang tinggi, nelayan terutama di wilayah luar Jawa harus mengeluarkan biaya Rp60 ribu-Rp100 ribu per liter untuk melaut. 

“Kalau nelayan isi bensin 40 liter, itu sudah Rp1,4 juta, bayangkan berapa harga ikannya dengan biaya melaut yang tinggi itu. Itu bukan lagi mencari ikan sebagai penghasilan tapi ‘luxury goods’, setara dengan main golf,”  katanya.

Dengan adanya program BBM Satu Harga, biaya yang dikeluarkan nelayan untuk melaut menjadi lebih terjangkau sehingga kegiatan mereka menjadi ajang untuk mencari penghasilan.

“Sekarang jadi ada pergeseran karena sumber daya perikanan yang sebelumnya tidak bisa menunjang kebutuhan keluarga jadi kegiatan sehari-hari untuk menopang ekonomi keluarga. Ini bukan lagi soal keadilan sosial tapi juga memberi harapan bagi orang-orang di daerah terpencil,” pungkas Darmawan. 

Baca juga: Legislator: Dampak BBM Satu Harga warga bisa kuliahkan anak
Baca juga: Program BBM Satu Harga tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Janji stop impor pangan mustahil terealiasi

Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai para calon presiden tidak perlu menjanjikan penghentian impor pangan, karena mustahil terealisasi.

Saat ini, menurut dia, Indonesia masih ketergantungan impor terhadap 21 komoditas pangan.

“Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dan mustahil menyetop impor pangan,” katanya usai diskusi di Jakarta, Rabu.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa total impor 21 komoditas tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan untuk tujuh komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

Menurut Andreas, presiden terpilih periode 2019-2024 nantinya akan mengalami permasalahan dasar yang sama, yakni banyak komoditas yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Indonesia pun saat ini telah masuk pada kondisi jebakan impor (impor trap).

Contohnya, ketika impor jagung diturunkan dari 3,5 juta ton pada 2014 menjadi 1,3 juta ton pada 2016, berakibat, bahan substitusi, yakni gandum melonjak tinggi dan berdampak pada kenaikan harga pakan hingga empat kali lipat pada 2018.

Selain itu, harga beras juga pada Januari 2018 juga akan semakin melambung jika pemerintah tidak memutuskan impor beras sebesar 2,2 juta ton untuk stabilisasi harga.

“Kebijakan ke depan harus betul-betul dicermati dan diteliti karena kita sudah masuk ke impor trap itu. Ketika ada komoditas yang coba kita turunkan, pasti komoditas lain bergejolak,” kata Andreas.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa persoalan impor pangan menjadi “bola panas” yang akan dikritisi pada debat calon presiden (capres) putaran kedua.

Debat capres putaran kedua akan berlangsung pada Minggu (17/2/2019) dengan mengangkat tema soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Indef : tidak mungkin impor pangan ditiadakan
Baca juga: Masalah impor pangan diperkirakan bakal “keras” pada debat capres

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga wilayah dengan penjualan Xpander tertinggi

Jakarta (ANTARA News) – Sepanjang Januari hingga Desember 2018, kendaraan keluarga Mitsubishi Xpander berhasil menguasai segmen Small MPV di kelas 1.500cc dengan pangsa pasar sebesar 44,1 persen.

Berdasarkan peringkat, wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) mendominasi penjualan Xpander dengan kontribusi terhadap penjualan nasional sebesar 39 persen, disusul wilayah Sumatera sebesar 17 persen dan posisi ketiga ditempati Jawa Timur dengan kontribusi penjualan 16 persen.

Berdasarkan data wholesales (penjualan pabrik ke diler) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dirilis pertengahan Januari 2019, Xpander telah terjual sebanyak 75.075 unit.

Baca juga: Enam inspirasi modifikasi Xpander, model diecast hingga rally

Director of Sales & Marketing Division MMKSI, Irwan Kuncoro, mengatakan bahwa Xpander diterima pasar otomotif nasional berkat kombinasi fungsional, fitur, desain dan kenyamanan yang ditawarkan.

Untuk itu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berupaya menyelesaikan waktu tunggu pemesanan (indent) yang sudah mendekati 100.000 unit.

“Melihat capaian ini, tentunya kami akan terus berupaya untuk melanjutkan kesuksesan Xpander dengan memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Salah satunya ialah dengan menangani waktu tunggu pemesanan atau indent, dimana hingga saat ini sudah mendekati 100.000 unit Xpander yang telah dikirimkan kepada konsumen,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Saat ini, jumlah pemesanan Xpander mencapai lebih dari 115.000 unit, sehingga PT MMKSI dan PT MMKI berupaya memenuhi permintaan konsumen dengan cara mengurangi masa. Diharapkan pada tahun 2019 konsumen dapat dengan lebih mudah untuk mendapatkan produk dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia.

Baca juga: City Tour X-MOC libatkan 350 Xpander

Baca juga: 15 mobil terlaris 2018

Baca juga: Mitsubishi sebut Avanza bukan pesaing berat Xpander tahun depan

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Kemenhub upayakan tarif penerbangan turun pekan ini

Ya diusahakan minggu ini

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  mengupayakan penurunan tarif penerbangan dapat terjadi pada pertengahan Februari 2019.

“Ya diusahakan minggu ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,  Rabu. 

Ia akan bertemu dengan manajemen perusahaan penerbangan termasuk Garuda Indonesia untuk mencari jalan keluar supaya tarifnya lebih dapat diterima masyarakat.

Menhub menyebutkan kenaikan tarif penerbangan pada awal 2019 dibanding 2018 sebesar 10-20 persen.  

“Kalau dibahas naiknya itu 10-20 persen,  kalaupun naik, ini menyangkut korporasi, kita gak boleh intervensi. Biar mereka yang kalkulasi,” katanya. 

Mengenai harga avtur,  Menhub mengatakan kontribusi BBM dalam tarif penerbangan sekitar 25-40 persen.  Ia mengatakan terkait harga avtur dan angkasa pura,  hal itu bukan merupakan kewenangan 

“Nanti tanya Bu Rini (Menteri BUMN). Kan Bu Rini yang handle. Kalau saya sebagai regulator tidak mengatur hal-hal itu,” katanya.  

Sebelumnya Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan sektor pariwisata Indonesia terganggu kinerjanya karena masalah melambungnya harga tiket pesawat.

Hal itu, kata dia, dipicu karena dihapuskannya harga tiket kelas promo menjadi harga normal sehingga kenaikan rata-rata harga tiket mencapai 40 persen.

“Lalu ditambah dengan sejumlah maskapai yang mengenakan kebijakan bagasi berbayar. Ini menjadikan harga tiket maskapai asing justru lebih murah,” katanya.

Pada kesempatan itu Haryadi berharap peran pemerintah untuk mengatasi monopoli Pertamina dalam menjual avtur.

“Selain itu dengan bergabungnya Sriwijaya Air ke kelompok Garuda dan Citilink menjadikan di Indonesia hanya ada dua kelompok penerbangan yakni kelompok Garuda dan kelompok Lion Air sehingga mengarah pada terjadinya kartel,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan di dunia pariwisata sehingga pariwisata Indonesia akan bisa berdaya saing tinggi.

Baca juga: Maskapai diminta langsung turunkan tarif, begitu harga avtur turun
Baca juga: Kemenhub minta operator intensifkan sosialisasi tarif penerbangan-bagasi berbayar

Pewarta: Agus Salim
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – Pengamat: Janji stop impor pangan mustahil terealiasi

Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai para calon presiden tidak perlu menjanjikan penghentian impor pangan, karena mustahil terealisasi.

Saat ini, menurut dia, Indonesia masih ketergantungan impor terhadap 21 komoditas pangan.

“Siapa pun calon presiden yang mewacanakan akan stop impor, akan swasembada, itu bohong besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dan mustahil menyetop impor pangan,” katanya usai diskusi di Jakarta, Rabu.

Guru Besar IPB tersebut menjelaskan bahwa total impor 21 komoditas tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Sementara itu, impor pangan untuk tujuh komoditas utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, secara volume juga terus meningkat dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 27,3 juta ton pada 2018.

Menurut Andreas, presiden terpilih periode 2019-2024 nantinya akan mengalami permasalahan dasar yang sama, yakni banyak komoditas yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Indonesia pun saat ini telah masuk pada kondisi jebakan impor (impor trap).

Contohnya, ketika impor jagung diturunkan dari 3,5 juta ton pada 2014 menjadi 1,3 juta ton pada 2016, berakibat, bahan substitusi, yakni gandum melonjak tinggi dan berdampak pada kenaikan harga pakan hingga empat kali lipat pada 2018.

Selain itu, harga beras juga pada Januari 2018 juga akan semakin melambung jika pemerintah tidak memutuskan impor beras sebesar 2,2 juta ton untuk stabilisasi harga.

“Kebijakan ke depan harus betul-betul dicermati dan diteliti karena kita sudah masuk ke impor trap itu. Ketika ada komoditas yang coba kita turunkan, pasti komoditas lain bergejolak,” kata Andreas.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa persoalan impor pangan menjadi “bola panas” yang akan dikritisi pada debat calon presiden (capres) putaran kedua.

Debat capres putaran kedua akan berlangsung pada Minggu (17/2/2019) dengan mengangkat tema soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Indef : tidak mungkin impor pangan ditiadakan
Baca juga: Masalah impor pangan diperkirakan bakal “keras” pada debat capres

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef : tidak mungkin impor pangan ditiadakan

Jakarta, (ANTARA News) – Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat bahwa tidak mungkin kalau impor di bidang pangan ditiadakan sama sekali.

“Kalau penilaian saya tidak mungkin tidak impor untuk pangan. Kan pangan ini banyak jenis dan macamnya, tidak bisa kalau pangan hanya dilihat dari beras,” kata Enny dalam acara menuju debat kedua Calon Presiden, di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan misalnya saja beras bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri atau swasembada, maka pangan ada jenis lainnya juga yang dibutuhkan seperti kedelai.

Lebih lanjut, Enny menjelaskan bahwa tidak semua bahan pangan mampu diproduksi Indonesia atau bahkan memenuhi seluruh kebutuhan. Oleh karena itu beberapa jenis pangan masih diperlukan dari kegiatan impor.

“Kalau kita tidak impor, nanti kemungkinan kita juga tidak bisa ekspor, sebab kebutuhannya hanya untuk dalam negeri saja,” kata Enny.

Ia memberikan masukan, lebih baik subjeknya atau pelaku pemenuhan pangan diperhatikan kebutuhannya. Dalam kasus beras maka subjeknya adalah petani.

Enny berpendapat jika petani sudah dipenuhi kebutuhannya dari segi perlengkapan dan teknologi bahkan lahan, maka memenuhi kemampuan dalam negeri bukan hal yang tidak mungkin, bahkan bisa ekspor dengan kualitas terbaik.

Petani lebih baik tidak dipinggirkan perannya, karena dengan sejahteranya petani akan membuat pelaku produksi pangan lebih maksimal.

“Yang jadi permasalahan sebenarnya bukan impornya, tapi dulu Pak Jokowi sempat menjanjikan tidak akan impor bahan pangan, dan itu tidak tercapai, makanya menjadi persoalan,” kata Enny. ***1***

Baca juga: Pengamat: capres tidak perlu janji hentikan impor pangan

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah klaim pembangunan infrastruktur demi keadilan sosial

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengklaim pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan sosial tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan tapi juga di desa-desa.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam diskusi di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur itu telah banyak membantu rakyat meningkatkan akses atas pendidikan hingga ekonomi. 

“Hampir lima tahun ini Jokowi berhasil bangun 200.000 km jalan desa. Fungsinya, anak sekolah yang tadinya berangkat sekolah lewat jalan rusak bisa pakai jalan itu. Hasil panen yang tadinya tidak bisa diangkut jadi bisa diangkut lewat jalan itu,” katanya. 

Para pelajar yang tadinya harus melewati jembatan “Indiana Jones” kini tidak perlu kesulitan lagi karena telah dibangun jembatan gantung yang lebih baik dan aman. 

Pembangunan embung juga terus dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian karena adanya cadangan irigasi.

“Jadi saat musim hujan ada ‘reservoir’, tadinya tanam cuma setahun sekali, dengan embung jadi bisa tanam setahun dua kali. Produktivitasnya meningkat,” katanya.

Darmawan menuturkan produktivitas masyarakat desa hingga akses pendidikan di wilayah yang terisolasi bisa meningkat karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi-JK.

Ia menyebutkan pembangunan infrastruktur itu akan menjadi fondasi dan fasilitator kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia.

“Ke depan, kita integrasikan bagaimana infrastruktur bisa menggali potensi dan kekuatan baru yang tujuannya untuk memakmurkan rakyat,” tutupnya.

Baca juga: Presiden: Keadilan sosial jadi pendorong pembangunan infrastruktur
Baca juga: Model pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi dikritisi

 

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar: kedua capres harus pikirkan energi nuklir

Negara lain sudah memikirkan bahkan merencanakan pembangkit energi dari nuklir, nah saya harapkan kedua capres memiliki wacana ini, sebab ini harus dikejar

Jakarta, (ANTARA News) – Pakar energi dan juga anggota legislatif Komisi VII DPR RI Kurtubi berpendapat bahwa kedua calon presiden baik nomor nol satu dan nol dua ada baiknya mulai memikirkan ketahanan energi dari pembangkit nuklir.

“Negara lain sudah memikirkan bahkan merencanakan pembangkit energi dari nuklir, nah saya harapkan kedua capres memiliki wacana ini, sebab ini harus dikejar,” kata Kurtubi dalam diskusi menuju debat kedua Capres 2019, di Jakarta, Rabu.

Kurtubi menjelaskan pentingnya energi nuklir sebab Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya pembangkit nuklir akan membuat pemenuhan listrik di seluruh nusantara lebih mudah tercapai.

Menurutnya, untuk menjadi negara maju, setiap wilayah di Indonesia harus teraliri jaringan listrik tanpa terkecuali, pembangkit nuklir memiliki kekuatan besar untuk itu.

Alternatif lainnya misalkan dengan energi terbarukan menggunakan tenaga surya, akan membutuhkan lahan yang sangat luas guna menghasilkan tenaga besar.

Selain itu, biaya membuat pembangkit tenaga surya di seluruh Indonesia dinilai memiliki nilai investasi yang besar di awal, namun hasil energinya kurang sebanding.

Kurtubi memberikan apresiasi kepada pemerintah saat ini di mana rasio elektrifikasi hampir memenuhi target 100 persen. Namun, kebutuhan yang besar membuat infrastruktur listrik juga harus menghasilkan tenaga besar untuk menarik investor. 

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan Indonesia sudah siap dari segi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  

“Kami sudah siapkan buku putih PLTN, baik dari segi tempat, teknologi, maupun masalah teknologi,” kata Nasir.

Kalau dari segi geografis maka berdasarkan buku putih tersebut, menurut dia, daerah yang memiliki potensi untuk dibangun PLTN antara lain Kalimatan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), Sumatera bagian timur (Bangka-Belitung), Jawa bagian utara (Jawa Tengah).

“Jika itu bisa dibangun 10 pembangkit kapasitas 1400 Mega Watt (MW) berarti 14.000 MW bisa dihasilkan di Kalimatan. Jika itu terjadi Kalimantan siap menjadi kawasan industri baru karena energi tersedia,” ujar dia.

Lebih lanjut, Nasir mengatakan harga listrik yang dihasilkan PLTN ini relatif murah. Namun demikian masih perlu didiskusikan lagi teknologi nuklir yang akan diterapkan.

“Apakah pakai High Temperature Gas Coolled Reactor (HTGR),  itu belum provenharus riset lagi.Mungkin bisa pakai PWR (Pressurized Water Reactor) dan HWR (Heavy Water Reactor), teknologinya dari Jepang, Rusia, Prancis atau Jerman,” ujar dia. 

Baca juga: Debat capres dan komitmen untuk energi terbarukan

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ford berencana memindahkan pabriknya dari Inggris

Jakarta (ANTARA News) – Ford Motor Co sedang berencana untuk memindahkan lokasi produksinya dari Inggris dan telah menyampaikan hal tersebut kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May, seperti dilaporkan The Times pada Selasa(12/2).

Produsen mobil asal Amerika Serikat itu mengatakan kepada perdana menteri dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pemimpin bisnis, bahwa mereka sedang mempersiapkan lokasi alternatif di luar negeri, kata The Times, dikutip Reuters, Rabu.

Ford tidak segera bisa dihubungi untuk diminta komentar.

Ford, yang mengoperasikan dua pabrik mesin di Inggris, bulan lalu mengatakan bahwa ia menghadapi tagihan hingga 1 miliar dolar AS jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Pembuat mobil dan pabrikan lain juga memperingatkan terkait Brexit tanpa kesepakatan akan menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan ancaman terhadap pekerjaan. Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Perusahaan lain pada pertemuan tertutup dengan May menyampaikan peringatan yang sama seperti Ford, The Times melaporkan.

“Ini bukan tentang kemungkinan lagi – kami mengambil langkah-langkah karena ketidakpastian. Ini nyata, ” kata peserta saat panggilan berlangsung.

Pekan lalu Nissan Motor Co mengatakan membatalkan rencana untuk membangun X-Trail SUV baru di Inggris dan akan memproduksinya hanya di Jepang, mengatakan bahwa ketidakpastian atas kepergian Inggris dari Uni Eropa membuatnya sulit untuk merencanakan masa depan.

Ford adalah merek otomotif terlaris di Inggris, yang merupakan pasar terbesar ketiga dan tujuan untuk sekitar satu dari tiga mobil yang dibuat di pabriknya di Cologne, Jerman. Mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Inggris.

Baca juga: Kasus Ford Kuga terbakar tewaskan pengemudi di Afsel mulai diusut

Baca juga: Ford kenalkan Mustang paling bertenaga dari yang pernah ada

Baca juga: Volkswagen dan Ford resmi beraliansi

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Penjualan tiket Pelni meningkat 21 persen

Batam  (ANTARA News) – Penjualan tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)  meningkat 21 persen pada Januari 2019 sebagai dampak dari kenaikan harga tiket pesawat domestik yang meningkat tajam.

“Penumpang Januari tahun 2019 naik 21 persen, tahun lalu 343.965, dan tahun ini 414.649,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Ridwan Mandaliko melalui pesan aplikasi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Menurut dia, peningkatan jumlah penumpang, umumnya terjadi pada rute pendek, seperti Batam-Belawan, Baubau-Makasar, Makasar-Ambon.

“Kami menjadi alternatif transportasi publik, sebagai sarana konektifitas antarpulau. Dengan kelebihan memberikan `free` 50 kg bagasi, Pelni menjadi daya tarik bagi masyarakat,” kata dia.

Ridwan Mandaliko mengatakan, sesuai peraturan perusahaan tentang bagasi penumpang kapal Pelni, yang disebut dengan bagasi bebas adalah barang bawaan penumpang yang dibebaskan dari biaya, berupa barang jinjingan, dapat diangkat dengan 1 tangan oleh penumpang bertiket dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak boleh diseret atau dipikul saat embarkasi atau naik ke kapal.

Pelni, lanjut Ridwan, mengatur ukuran volume bagasi bebas bea dengan ukuran maksimal 0,175 meter kubik atau 30 cm x 30 cm x 30 cm atau setara satu koper/koli dengan berat maksimal 50 kg.

Setiap barang bawaan yang melebihi ketentuan bagasi bebas sebagaimana ketentuan di atas disebut sebagai over bagasi dan dikenakan tarif over bagasi.

“Bila bagasi melebihi 50 kg atau setara dengan 0,3 kubik atau ukuran 2 koli/koper akan dikenakan tarif `over` bagasi,” kata dia.

Pelni, memberikan toleransi penerapan ketentuan bagasi bagi penumpang karena beratnya hingga 50 kg.

Ia mengatakan, kelonggaran itu hendaknya dipatuhi penumpang agar ketertiban, keamananan, dan kelancaran penerapan barang bagasi dapat berjalan sesuai ketentuan agar dapat mendukung keselamatan pelayaran.

Meskipun bebas bagasi hingga 50 kg, beberapa penumpang kerap melanggar ketentuan baik berat maupun volume bagasi. Untuk menegakkan aturan dan menjamin keselamatan pelayaran PELNI memberlakukan ketentuan over bagasi atau kelebihan bagasi di atas 50 kg bagi penumpang yang membawa bagasi melebihi ketentuan.

“Bagi yang membawa bagasi melebihi berat atau volume, Pelni menerapkan tarif `over` bagasi, tujuannya agar tertib, aman, dan selamat,” katanya.

Ketentuan bea `over` bagasi sudah diterapkan di Pelni sejak tanggal 15 Januari 2016.

Menurut dia, ketentuan `over` bagasi juga sudah berlaku umum di seluruh angkutan atau transportasi umum.

“Jadi Pelni tetap memberikan `free` bagasi hingga 50 kg. Namun bila melanggar, Pelni memberikan solusi dengan tarif `over` bagasi,” kata dia.

Baca juga: Yang terpuruk setelah tiket pesawat naik

Baca juga: Polemik tiket penerbangan, dugaan kartel hingga penyelamatan maskapai

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peraturan taksi daring berlaku Juni 2019

Jakarta (ANTARA News) – Peraturan taksi daring, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mulai berlaku pada Juni 2019 atau enam bulan setelah peraturan tersebut terbit.

“Penerapan pada Bulan Juni, saat ini kita sedang sosialisasi, kemarin sudah di Solo,” kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan saat ini masih dilakukan pengawasan untuk tarif, di mana tarif batas, yakni Rp3.500 sampai Rp6.500 per kilometer.

“Melihat kondisi saat ini pastinya kita melakukan survei dengan pihak ketiga dan saat ini kita sedang sosialisasi, untuk tarif pengawasan bagaimana kalau ada yang melanggar,” katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan bahwa tidak ada lagi perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan, namun tidak saat ini karena seluruhnya sudah disahkan dan jelang pemberlakuan.

“Mungkin beberapa tahun kemudian karena perkembangan politik, teknologi mungkin kita akan lakukan perubahan. Saya akan akomodir dan eksekusi dulu, baru dilaksanakan (perubahan) kemudian. Jadi, saat ini enggak ada perubahan lagi,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan sosialisasi di Medan, Balikpapan dan Semarang setelah di Surabaya.

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus sebagai pengganti PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 18 Desember 2018 setelah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

PM 118/2018 menjadi payung hukum keempat yang mengatur taksi daring setelah, tiga peraturan dimentahkan oleh Mahkamah Agung.

Terdapat perbedaan dalam PM 118 tahun 2018 dengan PM sebelumnya, yakni menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi daring, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.

Baca juga: Dirjen tegaskan tak ada perubahan PM baru taksi daring
Baca juga: Dirjen sebut PM 118 regulasi taksi daring terbaik

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penerbangan langsung Moskow-Denpasar, dongkrak kunjungan wisatawan Rusia

Hal ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak, termasuk tour operator, agen wisata, media dan perusahaan penerbangan, dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat Rusia

London (ANTARA News) – Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus M. Wahid Supriyadi mengatakan penerbangan langsung Moskow-Denpasar berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia naik 6,95 persen dari 117.500 orang pada tahun 2017 menjadi 125.700 orang tahun 2018.

“Hal ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak, termasuk tour operator, agen wisata, media dan perusahaan penerbangan, dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat Rusia,” ujar Dubes Wahid pada acara Indonesian Tourism Update di Wisma Duta KBRI Moskow, Selasa.

Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana kepada Antara London, Rabu mengatakan pertemuan yang diselenggarakan atas kerja sama KBRI Moskow dengan salah satu tour operator terbesar di Rusia, Coral Travel ini dihadiri oleh lebih kurang 30 agen wisata Rusia, wartawan, VITO (Visit Indonesia Tourism Office), serta perwakilan dari maskapai penerbangan Qatar Airways.

Menurut Dubes Wahid dibukanya penerbangan langsung Moskow-Denpasar oleh maskapai penerbangan Rusia, Rossiya Airlines pada 28 Oktober 2018 menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan wisatawan Rusia ke Indonesia. Penerbangan langsung tersebut menjadi moda perjalanan alternatif yang nyaman bagi wisatawan Rusia dengan waktu tempuh yang tidak terlalu lama, yaitu sekitar 12 jam.

Dubes Wahid mengakui alasan Indonesia layak dikunjungi wisatawan asing, termasuk dari Rusia. Mengutip Big 7 Media, Indonesia termasuk negara yang paling instagrambale menempati urutan ke-4 dunia, posisi ke-6 paling cantik versi Rough Guide, dan negara paling aman di urutan ke-9 untuk solo traveler versi Global Peace Index. Indonesia bahkan menempatkan tiga pulaunya sebagai pulau paling cantik di dunia, yaitu Jawa di urutan ke-1, Bali pada posisi ke-2, dan Lombok di nomor ke-3 versi Travel and Leisure.

Sementara itu, perwakilan Coral Travel menyampaikan pada periode Oktober 2018-Januari 2019 pihaknya berhasil menjual paket wisata ke Indonesia dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk tahun ini Coral Travel berharap dapat meningkatkan penjualan paket wisata Indonesia dari tahun lalu yang berjumlah lebih dari 1000 paket wisata. Coral Travel juga berharap pihaknya dapat melanjutkan kerja sama dengan KBRI Moskow untuk mempromosikan destinasi Indonesia di Rusia.

Upaya mendorong peningkatan wisatawan Rusia ke Indonesia dilakukan dengan berbagai program kegiatan KBRI Moskow yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia, seperti sales mission, joint promotion program, partisipasi pada pameran pariwisata, familirization trip, serta penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow.

Festival Indonesia yang diselenggarakan KBRI Moskow sejak tahun 2016, menjadi platform bagi promosi perdagangan, pariwisata dan investasi, serta meningkatkan people to people contact antara Indonesia dengan Rusia. Pada tahun 2018, pengunjung Festival Indonesia ke-3 mencapai 135.000 orang dan untuk penyelenggaraan festival ke-4 yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 4 Agustus 2019, KBRI Moskow menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 140.000 orang.

Baca juga: Kemenpar jaring wisatawan Rusia dengan 3 strategi program pemasaran
Baca juga: Iklan Wonderful Indonesia di bus-bus Rusia diharapkan tingkatkan kunjungan wisman
Baca juga: Wisatawan Rusia dan Malaysia mulai bergairah ke Bali

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua tim pengacara Carlos Ghosn mundur

Ketua tim pengacara Carlos Ghosn mundur
Motonari Otsuru (kiri), ketua tim pengacara dan anggotanya, Go Kondo (tengah) dan Masato Oshikubo yang mewakili Direktur Nissan Motor Co Carlos Ghosn duduk di ruang sidang menjelang sidang pertama kasusnya di Pengadilan Negeri Tokyo, Jepang, Selasa (8/1). ANTARA FOTO/Kiyoshi Ota/Pool via Reuters/djo/19
Jakarta (ANTARA News) – Kepala tim kuasa hukum Carlos Ghosn, Motonari Otsuru, mengundurkan diri pada hari ini, menurut pernyataan dari kantor pengacara itu dilansir Reuters.

Mundurnya Otsuru menjadi kabar mengejutkan di tengah-tengah kasus pelanggaran keuangan Ghosn yang masih berproses di pengadilan Jepang.

Surat kabar Jepang, Sankei, mengatakan Ghosn telah menunjuk Junichiro Hironaka sebagai pengganti Otsuru.

Di sisi lain, belum ada keterangan yang diungkapkan terkait alasan pengunduran diri Otsuru. Staf di kantor pengacara itu mengonfirmasi pengunduran diri Otsuru, tetapi tidak mau menjabarkan penyebabnya.

Baca juga: Ghosn dituduh pakai dana Renault untuk resepsi pernikahan mewah

Pengacara kedua Ghosn, Masato Oshikubo, dari kantor hukum Otsuru juga berhenti, kata pernyataan itu. Go Kondo sebagai pengacara ketiga Ghosn juga tidak dapat dimintai komentar.

Adapun Hironaka selaku pengacara baru Ghosn tidak segera bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Ghosn masih ditahan hingga kini sejak ditangkap pada 19 November. Ia dituntut atas tiga tuduhan karena tidak melaporkan atau mengurangi pendapatannya dalam laporan keuangan Nissan.

Ghosn membantah tuduhan itu, kemudian mengatakan kepada surat kabar Nikkei bahwa pimpinan Nissan menentang rencananya untuk mendekatkan Nissan dengan Renault.

Baca juga: Mahalnya pesangon Ghosn jadi tantangan pertama pemimpin baru Renault

Baca juga: Pemerintah Prancis serukan pertemuan dewan Renault cari pengganti Ghosn
 

Pewarta:
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Maserati rombak pabrik Modena, siap produksi sport car baru

Jakarta (ANTARA News) – Pembuat mobil super Italia, Maserati berencana membenahi lini produksinya di Modena, Italia, pada pertengahan tahun ini guna mempersiapkan produksi mobil sport terbaru.

Pimpinan Maserati, Harald J Wester, telah bertemu Dewan Pemerintah Daerah dan Wali Kota Modena, Gian Carlo Muzzarelli, guna membahas misi strategis pabrik yang telah direncanakan sejak 2018, dilansir Economic Times, Selasa (12/2).

Pabrik yang diproyeksikan beroperasi tahun depan itu akan menggunakan peralatan canggih untuk memproduksi mobil sport berteknologi tinggi, sejalan dengan tradisi dan nilai-nilai yang diemban pabrik Maserati sejak berdiri di Modena pada 1939.

Untuk itu, Maserati membutuhkan tim kerja dengan pengetahuan dan pengalaman khusus, terutama untuk menangani siklus fabrikasi, menguasai inovasi teknologi, serta mampu menerapkan standar kerja berkualitas tinggi untuk mewakili Maserati sebagai produsen mobil khas Italia.

CEO Maserati juga mengkonfirmasi peran kunci pabrik Via Ciro Menotti dalam perencanaan industri peridoen 2018-2022.

Harald J Wester memastikan bahwa perubahan lini produksi di Modena akan mendorong rencana pembaruan model-model Maserati di masa mendatang, kendati ia tidak menyebutkan mobil sport jenis apa yang akan dibuat di pabrik itu.

Baca juga: Bedanya membeli mobil mewah dari APM dan importir umum

Baca juga: Ingin saingi Tesla, Maserati gandeng Ferrari dalam proyek mobil listrik

Baca juga: Ferrari Monza SP 2 mobil super “tercantik” versi Paris Automobile

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Eurokars gelar pekan penjualan spesial Mazda

Jakarta (ANTARA News) – Dalam rangka merayakan dua tahun kehadiran PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) selaku pemegang merek Mazda di Indonesia, mulai Selasa (12/2) hingga Minggu (17/2) mereka menggelar pekan penjualan spesial bagi para penggemar dan pecinta Mazda di Indonesia yang bertajuk “Mazda Anniversary Exhibition”.

Pameran tersebut berlangsung di East Atrium, Ground Floor, Mall AEON, BSD City, Tangerang Selatan dengan menampilkan produk-produk Mazda terbaru.

“Di momen ulang tahun kedua PT EMI selaku APM Mazda di Indonesia, kami merasa perlu lebih fokus kepada pelanggan dengan menghadirkan pameran spesial yang tak hanya menampilkan produk-produk terbaik Mazda, namun juga tawaran penjualan yang spesial,” ujar Presiden Direktur PT EMI Roy Arman Arfandy dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

PT EMI menawarkan program penjualan spesial berupa tambahan diskon hingga Rp2,5 juta untuk pembelian hatchback Mazda2 dan Compact SUV Mazda CX-3 model lama.

Baca juga: Mazda 3 terbaru hadir di Singapore Motor Show 2019

Selain itu, para konsumen Mazda yang bertransaksi dan melakukan pemesanan di lokasi berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja MAP sebesar Rp300 ribu.

Dalam pameran Mazda Anniversary Exhibition, PT EMI memamerkan lima unit produk Mazda terbaru yaitu Mazda2 type R, Mazda 3 Speed, Mazda6 Sedan model lama, New Mazda CX-3 type GT dan Mazda CX-5 type ELITE.

Selain itu, juga tersedia unit test drive yang dapat dicoba langsung para pengunjung yaitu Mazda CX-3 dan Mazda CX-5. Pada kesempatan ini pengunjung dapat mengetahui langsung keunggulan teknologi SKYACTIV khas Mazda, yang mampu memberikan penghematan bahan bakar, keramahan lingkungan, jaminan keselamatan terbaik, serta menyuguhkan kesenangan berkendara.

Baca juga: Mazda tawarkan program akhir tahun gratis oli hingga diskon aksesoris

Baca juga: Mobil premium masuk pasar Indonesia sepanjang 2018
 

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Laba bersih Nissan merosot sejak Ghosn ditahan

Jakarta (ANTARA News) – Produsen mobil Jepang, Nissan, memangkas proyeksi laba setahun penuh, setelah keuntungan bersih dalam sembilan bulan tahun fiskal mereka anjlok 45 persen, sejak penangkapan mantan presiden perusahaan Carlos Ghosn.

Dilansir AFP, Selasa (12/2), perusahaan itu mengungkap beberapa penyebab penurunan keuntungan, antara lain meningkatnya biaya bahan baku dan penurunan nilai tukar mata uang asing yang membuat laba bersih merosot 45,2 persen menjadi 316,7 miliar yen (2,9 miliar dolar AS).

Kinerja sembilan bulan tahun fiskal yang mengecewakan serta perubahan dalam metode akuntansi, memaksa produsen menurunkan perkiraan laba bersih pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2019  menjadi 410 miliar yen, dibandingkan target sebesar 500 miliar yen.

Penjualan tahunan juga diprediksi sebesar 11,6 triliun yen, turun dari perkiraan sebelumnya 12 triliun yen.

Kinerja kurang memuaskan itu muncul saat Nissan dan mitra aliansi — Renault dan Mitsubishi — berupaya membuka lembaran baru seusai pimpinan aliansi Ghosn ditangkap karena pelanggaran keuangan.

Baca juga: Perkuat kemitraan, bos Renault-Nissan akan bertemu di Jepang

CEO Nissan Hiroto Saikawa berjanji akan “memperbaiki” hubungan perusahaan dengan Renault, sejalan dengan upaya bos baru Renault Jean-Dominique Senard yang akan bertandang ke Jepang pada pekan ini.

“Aliansi ini adalah kekuatan dan aset kami yang sangat besar,” kata Saikawa kepada wartawan, Selasa (12/2).

Dia mengatakan, perusahaan “saling menghormati independensi” tetapi berusaha untuk mendapatkan hasil yang “saling menguntungkan” dengan cara memaksimalkan sinergi antarperusahaan.

Satoru Takada selaku analis dari perusahaan riset dan konsultasi TIW yang berbasis di Tokyo, memperingatkan bahwa aliansi itu akan menghadapi jalan terjal.

“Kebingungan seputar manajemen Nissan diperkirakan akan berlangsung lama, karena tidak mudah bagi kedua perusahaan untuk mencapai kesepakatan tentang masalah-masalah sulit, termasuk hubungan terkait modal,” kata Takada kepada AFP.

“Sulit menemukan manajer seperti Ghosn yang dapat mengambil tindakan seimbang,” katanya. “Kita perlu melihat apakah kebingungan akan berdampak langsung pada kinerjanya mulai sekarang.”

Baca juga: Renault kritik investigasi internal Nissan dalam kasus Ghosn

Baca juga: Ketua tim pengacara Carlos Ghosn mundur
 

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Menteri BUMN: Pajak membedakan avtur Indonesia dengan Singapura

Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu. 

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,  Rabu. 

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur. 

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya. 

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur  saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.  

Dalam kesempatan itu,  Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina. 

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya. 

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat,  Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa. 

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN.

Baca juga: Menkeu upayakan PPN avtur setara negara lain
Baca juga: Maskapai diminta langsung turunkan tarif, begitu harga avtur turun

Pewarta: Agus Salim
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden minta dicarikan solusi terbaik soal eks karyawan Freeport

Presiden tadi sudah pesan tadi supaya tuntutannya jangan berlebihan, cari jalan keluar yang terbaik

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo meminta berbagai pihak mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah eks karyawan PT Freeport Indonesia yang saat ini kehilangan pekerjaannya. 

“Tadi saya juga sudah pesan, Presiden tadi juga pesan supaya dicari jalan keluar yang terbaik,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. 

Mantan Panglima TNI itu mengatakan persoalan ketenagakerjaan Freeport itu sudah cukup lama muncul dan berbagai tahapan perundingan sudah dilakukan.

“Sudah dilakukan pertemuan internal tripartit, Menaker juga sudah turun tangan,” katanya. 

Ia menyebutkan dua bulan lalu, perwakilan eks karyawan Freeport juga sudah bertemu dengan dirinya dan pada Rabu ini bertemu Presiden Jokowi. 

“Persoalannya kan memang tidak mudah (diselesaikan), Presiden tadi mengatakan akan mengundang manajemen Freeport dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mencari sebuah solusi yang baik dan seimbang,” katanya. 

Ia juga berpesan eks karyawan tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. “Presiden tadi sudah pesan tadi supaya tuntutannya jangan berlebihan, cari jalan keluar yang terbaik,” katanya. 

Ketika ditanya eks karyawan menuntut supaya bisa bekerja lagi karena banyak norma yang dilanggar perusahaaan, Moeldoko mengatakan dari kronologi yang ia pelajari sebenarnya perusahaan sudah memberi kesempatan kepada karyawan untuk bekerja kembali. 

“Saya baca kronologisnya, setelah ada dirumahkan, ada undangan kembali disalurkan melalui berbagai media,” katanya. 

Namun dari undangan itu, yang hadir hanya sekitar 250-an orang, sementara 3.247 orang lainnya tidak datang.

“Nah, yang gak datang ini yang jadi persoalan. Harapannya nanti ini prioritas pertama yang bisa diselesaikan,” kata Moeldoko.

Baca juga: Presiden terima perwakilan eks karyawan Freeport
Baca juga: Indef prediksikan topik Freeport dan infrastruktur hangatkan debat Pilpres 2019

 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub rumuskan 11 komponen biaya jasa ojek daring

Kami pecah menjadi 11 komponen ini, tapi belum kami keluarkan dan nantinya akan menjadi indikator kita untuk memandu daerah, provinsi berapa tarifnya

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah merumuskan 11 komponen penyusunan biaya jasa atau yang disebut tarif ojek daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu menyebutkan 11 komponen tersebut berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung, yaitu biaya yang dikenakan saat menarik penumpang, yaitu penggunaan bensin, oli, ban dan lainnya, sementara itu biaya tidak langsung yakni, biaya untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penyusutan kendaraan, pembayaran pajak dan sebagainya.

“Kami pecah menjadi 11 komponen ini, tapi belum kami keluarkan dan nantinya akan menjadi indikator kita untuk memandu daerah, provinsi berapa tarifnya,” katanya. 

Saat ini, Budi menyebutkan belum menentukan biaya jasa batas bawah ojek daring yang tidak boleh di atas Rp3.000 karena itu adalah batas bawah taksi daring.

“Kita akan buat penzonaan, termasuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat berdasarkan wilayah karena daya belinya berbeda, katakanlah di Bali, Jawa, Kalimantan, tarif batas bawah berapa dan batas atas berapa,” katanya.

Untuk itu, dia mendelegasikan Gubernur untuk mengkaji indikator pentarifan sesuai dengan kemapuan daya beli masyarakat di wilayahnya. 

Dalam kesempatan sama, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. 

Baca juga: Pengamat berharap regulasi ojek daring bisa redakan gejolak

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keragaman kuliner daya tarik wisata NTB

Gugusan pulau-pulau nan eksotik dihiasi panorama alam yang memesona dan beragam seni budaya adiluhung menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah yang dikenal dengan sebutan “Pulau Seribu Masjid” itu.

Tak hanya itu kekayaan kuliner bercita rasa tinggi yang menggugah selera juga menjadi magnet bagi wisatawan penghobi menu masakan khas. Seakan sudah menjadi tradisi sebagian wisatawan merasa kurang lengkap jika tidak mencicipi makanan khas daerah yang dikunjunginya.

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang masing-masing memiliki potensi kuliner khas menjadi modal untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke provinsi yang juga dikenal dengan julukan “Bumi Gora” itu.

Di Pulau Lombok memiliki keragaman kuliner khas, seperti sate ikan khas Tanjung. Menu masakan berbahan baku ikan ini selalu diburu wisatawan yang berkunjung ke Lombok.

Daging ikan tengiri atau ikan kakap yang lembut dipadu dengan racikan bumbu cabai merah dan santal kental yang kemudian dipanggang di atas bara api tempurung kelapa akan mengeluarkan aroma yang mengundang selera. Kuliner khas Lombok Utara ini digemari wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

Satu lagi menu masakan khas Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Utara, yakni sayur ares. Sayur berbahan baku bagian dalam pohon pisang yang diramu dengan racikan bumbu santan dan cabai merah ini menjadi menu masakan yang maknyus. Menu masakan ini biasnya disajikan dalam acara “begawe” (hajatan).

Menu masakan “bebalung” (sejenis sop berbahan daging beserta tulang sapi), juga kuliner khas Lombok yang selalu diburu wisatawan. Menu masakan tersebut memiliki cita rasa tinggi yang berbeda dengan masakan sup di daerah lain.

Demikian juga Pulau Sumbawa memiliki kekayaan kuliner yang bercita rasa tinggi, sebut saja “rarit” (daging sapi atau kerbau) yang diramu dengan racikan bumbu bawang putih kemudian dijemur hingga kering di terik sinar matahari, kemudian digoreng.

Selain itu ada “singang”, menu masakan khas Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berbahan ikan laut atau ikan air tawar dan “sepat”, merupakan menu masakan sederhana berupa ikan bakar yang direndam dalam air yang telah dicampur dengan racikan bumbu bawang merah, cabai, daun kemangi, kemiri, tomat bakar dan belimbing wuluh.

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Provinsi NTB, kuliner khas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu kini tak hanya menjadi menu masakan masyarakat perdesaan atau disajikan dalam acara-acara hajatan, namun kini telah merambah ke perkotaan.

Perbelanjaan modern

Kuliner khas NTB itu kini menjadi menu pilihan di restoran berkelas, bahkan berbagai jenis menu masakan tersebut kini telah merambah ke pusat perbelanjaan modern, sekelas mal.

Pusat perbelanjaan modern terbesar di Kota Mataram, seperti Lombok Episentrum Mal membuka tenan yang khusus menyuguhkan berbagai jenis kuliner khas daerah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Kekayaan kuliner khas daerah itu yang kini telah merambah ke restoran, tentunya telah diramu dengan baik, sehingga memiliki cita rasa tinggi dan mengedepankan sisi higienis.

Tak ketinggalan menu masakan ayam taliwang yang dipadu dengan pelecing kangkung menjadi kuliner yang tak asing lagi bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Mulai dari warung tenda di pinggir jalan hingga restoran menawarkan menu masakan itu.

Karena itu kuliner khas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu agaknya tak dapat dipisahkan dengan perkembangan bisnis pelancongan di Provinsi NTB. Wisata kuliner memberikan andil cukup besar dalam dunia pariwisata di provinsi yang kini tengah menggalakkan wisata syariah itu.

Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat berupaya mengembangkan kuliner sebagai daya tarik wisata dalam upaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke NTB.

Jenis kuliner khas “Tana Samawa” (sebutan kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) kini mampu bersaing dengan menu cepat saji, seperti Kentucky Grilled Chicken (CFC) atau McDonald`s.

Salah seorang warga Sumbawa membuka resto Dapoer Samawa di Lombok Epicentrum Mall menawarkan menu khas Sumbawa berupa singan, sepat dan rarit (daging sapi goreng).

Perkembangan sektor pariwisata yang cukup pesat di bumi “Seribu Masjid” telah mengangkat citra kuliner lokal. Demikian juga sebaliknya keberadaan kuliner khas daerah itu juga mendukung industri perpelancongan di NTB.

Untuk lebih memperkenalkan kuliner khas daerah, Kementerian Pariwisata menggelar festival kuliner Lombok Sumbawa di masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB yang terletak di jantung Kota Mataram, beberapa waktu lalu.

Kuliner menjadi salah satu potensi pariwisata Lombok Sumbawa. Bahkan banyak kuliner Lombok Sumbawa yang telah dikenal dan menjadi ciri khas, seperti Ayam Taliwang Plecing Kangkung, Singang, Sepat dan Sate Rembiga.

Panitia membagikan 3.000 kupon gratis untuk ditukarkan dengan hidangan di masing masing stand. Kupon dibagikan secara bertahap pada sesi dua dan tiga.

Antusiasme pengunjung sangat luar biasa. Bahkan banyak yang kehabisan kupon, namun kegembiraan tetap terlihat dengan banyaknya hiburan di panggung utama, di antaranya adalah rudat, hadrah dan lawak sasak.

Poin terpenting dari kegiatan festival tersebut adalah mengangkat potensi kuliner dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ide kreatif dalam membuat hidangan.

Bintang tamu pada Festival Kuliner Lombok Sumbawa adalah Sisca Soeditomo, salah satu maestro kuliner Indonesia yang saat itu memasak tiga jenis menu, yaitu singang, bebalung dan puding kangkung.

Maestro kuliner Indonesia itu menilai kangkung Lombok sangat terkenal, kangkung bisa diolah menjadi hidangan kreatif dengan aneka rasa, seperti puding maupun ice cream. Kali ini ia mengolah kangkung menjadi puding yang lezat dan bergizi cocok untuk hidangan keluarga.

Acara Festifal Kuliner Lombok Sumbawa itu digelar untuk mendukung rangkaian kegiatan International Halal Travel Fair dan rangkaian Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017.

Ihsan Kurniawan, salah satu anggota Genpi Lombok Sumbawa berharap agar potensi kuliner Lombok Sumbawa mampu menjadi salah satu atraksi yang menarik wisatawan datang ke Lombok dan Sumbawa.

Untuk mengembangkan industri pariwisata di NTB tak hanya mengandalkan tujuan wisata, tapi kuliner juga harus dikembangkan sebagai suatu daya tarik.*

Baca juga: Festival Ma Apam diadakan untuk lestarikan makanan tradisional

Baca juga: Para yachter disuguhi makanan tradisional suku Dayak

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat ingatkan capres untuk tingkatkan kesejahteraan petani

Selama ini upaya peningkatan produksi selalu tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengingatkan kepada para calon presiden untuk mencari solusi guna mendorong tingkat kesejahteraan petani yang selama ini belum memadai.

“Selama ini upaya peningkatan produksi selalu tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani,” kata Dwi Andreas saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Dwi Andreas mengatakan salah satu cara paling efektif untuk memperbaiki taraf hidup petani adalah dengan memberikan subsidi langsung tanpa perantara.

“Subsidi langsung harus diberikan kepada petani, jadi setiap Rp100 yang dialokasikan pemerintah, benar-benar Rp100 yang diterima oleh petani,” katanya.

Menurut Guru Besar IPB, selama ini para petani masih rentan terhadap kegagalan panen yang berdampak negatif  kepada tingkat pendapatan.

“Hal ini masih terjadi di 2018, ketika panen petani bawang merah dua kali terganggu bencana alam, sehingga harga jual jatuh dibawah harga produksi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani bukan merupakan hal yang mudah.

Hal itu karena lahan untuk produksi makin berkurang sehingga pemerintah memutuskan impor bahan makanan guna menyiagakan pasokan.

Menurut rencana, debat calon presiden jilid dua akan berlangsung pada Minggu (17/2) dan akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Baca juga: Kementan sebut kesejahteraan buruh tani lebih baik dan stabil
Baca juga: Rini jelaskan cara kerja Program Kewirausahaan Pertanian tingkatkan kesejahteraan petani

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JMP alokasikan Rp1,2 triliun bangun 31 tempat istirahat di Tol

Total investasinya sebesar itu

Jakarta (ANTARA News) – PT Jasa Marga Properti (JMP), anak usaha PT Jasa Marga Tbk, mengalokasikan sedikitnya Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun untuk membangun 31 tempat istirahat (rest area) di seluruh ruas tol yang dioperasikan BUMN jalan tol itu. 

“Total investasinya sebesar itu dan semuanya bersumber dari Jasa Marga untuk tiga tahun,” kata Direktur Keuangan dan Pengembangan Jasa Marga Properti, Dian Takdir  Badrsyah, di Jakarta, Rabu.

Menurut Dian, total investasi sebesar itu berasal dari rencana penghitungan anggaran untuk bangunan per meter persegi Rp4 juta.

“Diharapkan bisa titik impas dalam 8-10 tahun,” katanya.

Dian menyebutkan, hingga akhir tahun pihaknya berharap 31 tempat istirahat itu dapat diselesaikan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Direktur Teknik PT JMP Tita Paulina Purbasari mengaku, pihaknya tengah mempercepat pembangunan konstruksi tempat istirahat itu. 

“31 rest area itu sebagian besar ada di Tol Trans Jawa, sisanya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Utara,” kata Tita.

Hingga Februari 2019, kata Tita, pihaknya telah mengoperasikan setidaknya delapan tempat istirahat di koridor Jalan Tol Trans Jawa, seperti Rest Area Km 207A Jalan Tol Palikanci, Rest Area Km 391A Jalan Tol Batang-Semarang dan Rest Area Km 519A Jalan Tol Solo-Ngawi.

PT JMP juga masih melakukan tahap pembangunan konstruksi enam tempat istirahat  koridor Jalan Tol Trans Jawa. 

Beberapa sudah dibuka meski masih secara fungsional (temporer), atau dengan pelayanan minimum, antara lain Rest Area Km 360B Jalan Tol Batang-Semarang, Rest Area Km 379A Jalan Tol Batang-Semaran dan Rest Area Km 389B Jalan Tol Batang-Semarang.

“Intinya konstruksi secara masif kami lakukan agar selain segera selesai, juga untuk meningkatkan layanan di arus mudik 2019,” katanya.

Target perseroan, saat arus mudik, tempat istirahat itu sudah berfungsi secara fungsional, kebutuhan dasar seperti toilet, SPBU dan tempat ibadah tersedia.

Sementara itu, untuk pemanfaatan area komersial di seluruh tempat istirahat itu, GM Tempat Istirahat dan Pelayanan PT JMP Hubby Ramdhani menegaskan 70 persen untuk UMKM.

“Sekitar 30 persen sisanya baru untuk non-UMKM,” katanya.

Hubby juga menekankan, khusus untuk UMKM harus mencantumkan harga jual di tempat usahanya.

“Asumsinya agar tidak kemahalan. Jika ada yang menjual di atas harga itu, bisa dilaporkan ke pengelola rest area,” kata Hubby.

Hubby juga memastikan, seluruh tempat istirahat itu selain dilengkapi prasarana standar, juga akan dilengkapi tempat “top up” untuk e-toll.

“Rencananya ada vending machine untuk top up yang bisa melayani aneka kartu e-toll dari sejumlah bank,” katanya.

Baca juga: Jasa Marga benahi tempat istirahat jalan tol
Baca juga: YLKI minta tempat istirahat tol diaudit

 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: capres tidak perlu janji hentikan impor pangan

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengatakan para calon presiden tidak perlu berjanji untuk menghentikan impor pangan, karena kebijakan tersebut sulit untuk dihindari.

“Tidak usah berjanji untuk mengurangi impor, karena itu dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan,” kata Dwi Andreas saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Dwi Andreas mengatakan ketergantungan pemerintah terhadap impor pangan makin tinggi, karena produksi dalam negeri yang belum memadai.

Selain itu, tambah Guru Besar IPB ini, pemenuhan pasokan melalui impor sangat penting untuk menjaga inflasi dari bahan makanan.

“Kita mulai masuk dalam jebakan impor, karena impor meningkat sebanyak empat juta ton untuk 21 komoditas pangan dalam periode 2017-2018,” ujarnya.

Untuk itu, Dwi Andreas menganggap janji kampanye untuk mulai mengurangi impor secara bertahap lebih realistis karena masih mungkin tercapai melalui pemenuhan dalam negeri.

“Semua tentu berharap impor turun, tapi tidak usah muluk-muluk dan tidak realistis, seperti target impor menurun 10 persen, misalnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri, bukan merupakan tindakan yang mudah, karena luas lahan pertanian makin berkurang.

Menurut rencana, debat calon presiden jilid dua akan berlangsung pada Minggu (17/2) dan akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca juga: Masalah impor pangan diperkirakan bakal “keras” pada debat capres
 

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub gandeng pakar ITB kaji GPS saat berkendara

Yang sedang kita pikirkan di ITB, melibatkan pakar-pakar psikologi kira-kira GPS itu seperti apa pemasangannya agar tidak mengganggu pengemudi

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggandeng pakar Institut Teknologi Bandung untuk mengkaji keselamatan The Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu menjelaskan kajian ini menyusul pro dan kontra penggunaan GPS di kendaraan roda empat atau mobil yang dinilai masih aman untuk dilakukan.

“Yang sedang kita pikirkan di ITB, melibatkan pakar-pakar psikologi kira-kira GPS itu seperti apa pemasangannya agar tidak mengganggu pengemudi,” katanya. 

Dia menambahkan hasil kajian itu pula yang akan menentukan apakah diperbolehkan menyetir dengan menggunakan GPS dengan hanya mendengar petunjuk, bukan melihat ke layar petunjuk.

“Kita melakukan kerja sama spesifik sekali, kalau bicara menyengkut masalah konsentrasi, pemikiran kita, otak kita tidak boleh ada gangguan, kalau sepintas melihat ke layar, pandangan kita, konsentrasi kita memang itu mengganggu konsentrasi kita,” katanya.

Hasil kajian tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk dijadikan acuan, seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sementara itu, untuk sepeda motor, Budi menegaskan penggunaan GPS sangat berbahaya karena menyebabkan tidak konsentrasi dan tidak seimbang dalam berkendara.

Apalagi, lanjut dia, sepeda motor bukan kendaraan yang sejak awal bisa dipasang aplikasi GPS.

“Saat kita ngantuk berapa detik mobil kita melenceng kiri gimana, itu saya yakin kita melihat GPS enggak sedetik, dua detik. Apalagi motor dengan satu tangan. Ini sudah saatnya kita kaji penggunannya dengan kajian bersama ITB tadi,” katanya.

Baca juga: Pengemudi ojek daring dukung larangan GPS demi keselamatan, keberatan besaran denda
Baca juga: Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pergantian kepala daerah lima tahunan jadi kelemahan pembangunan kota

Jadi, kalau mau legal itu bagaimana sinkron dan tetap mengacu dengan RTRW-nya

Jakarta (ANTARA News) – Pergantian kepala daerah dalam periode lima tahun sekali dinilai menjadi salah satu kelemahan pembangunan infrastruktur perkotaan, karena berpotensi tidak berkesinambungan.

“Kalau kepala daerah itu kan tidak ada jaminan bahwa dia akan dua periode atau tidak,” kata Widya Iswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi di Jakarta, Rabu.

Imam menyampaikan setiap kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang harus menjadi acuan karena sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda)  yang masa kerjanya 20 tahun, meskipun lima tahun sekali bisa direvisi.

Sehingga, lanjutnya, janganlah kepala daerah memprioritaskan rencana pembangunan kota jangka menengah lima tahunnya, tidak mengacu sepenuhnya untuk percepatan perwujudan dari spasial RTRW kota.

“Jadi, kalau mau legal itu bagaimana sinkron dan tetap mengacu dengan RTRW-nya,” ujar Imam.

Dalam hal ini, fungsi pengawasan DPRD dan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rencana jangka menengah tersebut sesuai dengan RTRW kota yang sudah ditetapkan, perlu ditekankan.

Masalah pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu bahasan dalam debat capres yang akan berlangsung Minggu, 17 Februari 2019.

Dalam debat kedua kali ini, sejumlah tema yang akan dibahas adalah terkait dengan pangan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur perkotaan dinilai masih hadapi tantangan
 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengembangan infrastruktur Surabaya dinilai mengalami tren positif

Perkotaan di Indonesia saat ini sedang menuju untuk pembangunan infrastruktur yang ideal.

Jakarta (ANTARA News) – Pengembangan infrastruktur Kota Surabaya dinilai mengalami tren positif dari tahun ke tahun, kata pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Contoh, kota besar atau metropolitan, termasuk Surabaya, inikan termasuk contoh infrastruktur yang sedang berkembang lebih baik terus, jadi tren pembangunannya positif,” kata Widya Iswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi di Jakarta, Rabu.

Menurut Imam, infrastruktur perkotaan yang ideal sangat terkait dengan pelayanan perkotaan dibidang infrastruktur, yang tergantung pada jenis kotanya sendiri, di mana terdapat kota besar, kota sedang dan kota kecil.

“Pembangunan infrastruktur di perkotaan tidak bisa dilepaskan dari pengambilan keputusan di kota itu yang tidak hanya porsinya pemerintah daerah,” ujar Imam.

Selain pemda, tambahnya, masyarakat juga ikut berkontribusi sesuai dengan skalanya. misalnya dalam skala lingkungan.

Perkotaan di Indonesia saat ini, ungkap mantan Direktur Jenderal bidang Konstruksi Kementerian PUPR ini, sedang menuju untuk pembangunan infrastruktur yang ideal.

“Kalau perkotaan saya kira sudah menuju ke sana,” tukasnya.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat prediksikan isu angkutan daring akan ramaikan debat kedua

Jakarta (ANTARA News) – Vice Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memperkirakan isu angkutan daring atau online akan meramaikan debat kedua pemilu presiden (pilpres) 2019.

“Saya rasa itu penting, kemudian (angkutan online) ini juga belum ada regulasinya sehingga menjanjikan bahwa hal tersebut akan diatur dan akan menjadi salah satu perhatian bagi konstituen terkait calon presiden mana yang kira-kira dapat menawarkan kepastian dan masa depan pengaturan angkutan daring kepada mereka,” ujar Eko Listiyanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa isu angkutan daring ini yang akan menonjol dalam debat tersebut adalah beberapa tantangannya, dimana salah satunya yaitu angkutan daring itu belum diatur saat ini.

“Saya rasa akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat, karena ini fenomena yang memang sedang booming di masyarakat dengan segala dinamikanya,” kata pengamat INDEF tersebut.

Debat pilpres 2019 babak kedua akan digelar beberapa pekan lagi yakni pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan regulasi yang mengatur ojek daring akan menguntungkan semua pihak, baik itu penyedia aplikasi, pengemudi, maupun penumpang.

Peraturan ojek online akan memberikan payung hukum bagi para pengemudi yang mengatur empat aspek yakni tarif, keselamatan, kemitraan dan perekrutan/pemberhentian pengemudi.

Selain kemungkinan angkutan daring akan meramaikan debat kedua tersebut, topik-topik lainnya yang diperkirakan akan menghangatkan debat kedua pilpres yakni isu Freeport dan infrastruktur.

Debat babak kedua termasuk dalam lima babak debat pilpres 2019 dengan debat pertama mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme telah digelar pada 17 Januari 2019.

Debat terakhir yakni debat babak kelima akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri sekaligus akan menjadi debat pamungkas bagi seluruh rangkaian debat pilpres 2019.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lindungi petani durian banten dengan sertifikasi benih

(Antara)-Guna mendukung pengembangan dan perbaikan varietas durian petani Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten akan segera mendaftarkan benih durian yang menjadi unggulan ke balai pengawasan dan sertifikasi benih. Pendaftaran sertifikasi benih durian itu penting dilakukan untuk menjaga identitas varietas unggulan durian nasional asli Banten.

Maskapai diminta langsung turunkan tarif, begitu harga avtur turun

Kalau harga avtur turun otomatis komponen biaya tadi berpengaruh. Seharusnya mereka melakukan penyesuaian kembali

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maskapai langsung menurunkan tarif tiket pesawat ketika harga avtur turun. 

“Kalau harga avtur turun otomatis komponen biaya tadi berpengaruh. Seharusnya mereka melakukan penyesuaian kembali,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti saat ditemui di sela-sela Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2020 di Jakarta, Rabu.

Polana menjelaskan pengaruh harga avtur ke harga tiket, yaitu sebesar 24 persen berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, selain faktor lain, yaitu nilai tukar dan biaya jasa terkait.

“Itu tahun 2016 dengan asumsi harga pada 2015 hingga 2016 awal dengan asumsi tingkat keterisian 65 persen,” katanya. 

Sementara itu, dalam kajian maskapai harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional, karena itu Polana menilai perlu adanya kajian ulang terhadap komponen yang mempengaruhi tarif dasar maskapai. Untuk itu, pihaknya juga akan memanggil perwakilan maskapai untuk menghitung kembali tarif tersebut.

“Direktur Angkutan udara juga sudah lakukan rapat dengan maskapai soal tarif, saya tidak bisa bilang sekarang karena harus ada pengkajian dari badan penelitian dan pengembangan,” katanya.

Selain itu, dia juga sudah melakukan rapat dengan Pertamina Aviasi dan ada sejumlah komponen yang potensi bisa diturunkan. 

“Mereka menyampaikan bahwa harga avtur mereka sudah kompetitif, tetapi ada beberapa komponen harga yang bisa diturunkan. Itu bukan kewenangan kami,” kata Polana.

Baca juga: Tarif pesawat masih dikeluhkan terlalu mahal

Baca juga: Tarif pesawat versus target puluhan juta wisman

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Formula harga jual BBM memberikan kepastian

Saya yakin masyarakat sendiri akan terbiasa dengan kenaikan atau penurunan harga BBM…

Jakarta (ANTARA News) – Vice Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai formula harga BBM nonsubsidi yang diumumkan pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai kapan harga BBM harus mengalami penyesuaian.

“Adanya formula tersebut, pertama memang akan dapat memberikan kepastian terkait kapan harga BBM itu harus naik atau turun,” tutur Eko saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Vice Director INDEF itu juga menjelaskan bahwa selain memberikan kepastian, formula tersebut secara umum akan bisa menentukan dan lebih objektif.

Objektif yang dimaksud yakni jadi tidak saat mau menjelang pemilu atau dalam momen-momen politik harga BBM baru turun, atau ketika terjadi kenaikan pada umumnya seolah-olah dikaitkan dengan dampak dari kenaikan harga minyak dunia.

“Menurut saya, yang paling penting dari rumusan ini adalah implementasinya yang secara konsisten dijalankan. Artinya kalau kita sudah menggunakan formula itu maka harus menjadi kesepakatan dan diterapkan,” kata Vice Director INDEF tersebut.

Eko mengatakan akan lebih baik jika lebih konsisten dengan formula harga jual BBM nonsubsidi ini. Kalau memang harga minyak sedang naik atau turun mau tidak mau harus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan rumus tersebut.

“Saya yakin masyarakat sendiri akan terbiasa dengan kenaikan atau penurunan harga BBM, karena bagaimanapun BBM ini merupakan barang kebutuhan bersama dan memang harganya mahal mengingat sebagian minyak kita impor. Jadi kalau harga minyak naik kita ikut naik, kalau turun maka ikut juga turun,” ujar pengamat ekonomi tersebut.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan formula yang digunakan dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan melalui SPBU dan SPBN, sebagai pedoman bagi badan usaha (BU) untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum.

Formula tersebut menetapkan bahwa ketentuan batas margin bagi badan usaha paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangunan infrastruktur perkotaan dinilai masih hadapi tantangan

…ada tantangan bagaimana pemda bisa menggerakkan potensi daerah untuk maju bersama mewujudkan kota yang diidamkan, ada masalah di sana…

Jakarta (ANTARA News) – Pembangunan infrastruktur perkotaan masih menghadapi setidaknya empat tantangan, yang pertama yakni bagaimana semua pihak dilakukan pemanduan oleh pemerintah daerah dan kepada daerahnya untuk bisa mengarah pada pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.

“Jadi ada tantangan bagaimana pemda bisa menggerakkan potensi daerah untuk maju bersama mewujudkan kota yang diidamkan, ada masalah di sana,” kata Widya Iswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi di Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, tantangan alat pendukung, yaitu rencana dan desain sebuah kota di mana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ada, namun tidak semua diikuti secara detail.

“Nah, ketika sudah ada pun, desain kotanya tidak disiapkan dengan sempurna atau lebih sempurna. Jadi, dari aspek perencanaan dan perancangan sendiri tiap kita beda-beda,” ungkap Imam.

Mantan Direktur Jenderal bidang Konstruksi ini menyampaikan, tantangan ketiga yang juga dihadapi yakni regulasi pengembangan kota itu sendiri, di mana hal tersebut berfungsi mengawal visi warga dan kepala daerah, serta perencanaan dan desain yang mungkin akan dikembangkan terus.

“Regulasi itu juga harus memadai, seperti perizinannya, terkait dengan pelaksaan pembangunannya, terkait dengan insentif kepada pihak yang memudahkan pembanginan dan ikut berkontribusi,” papar Imam.

Tantangan terakhir yaitu soal pembiayaan yang dapat mendukung terwujudnya rencana dan desain infrastruktur kota itu.

“Nah, sehingga interaksi kesemuanya itulah yang membuat bagaimana kota kita sekarang,” tukas Imam.

Baca juga: Rumah mikro jadi solusi rumah nyaman di perkotaan
Baca juga: Arsitek sebut rumah panggung baik untuk antisipasi banjir

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat usul capres debat polemik cantrang hingga ekspor perikanan

Polemik pelarangan alat tangkap cantrang yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tak kunjung terselesaikan

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan permasalahan terkait polemik penggunaan alat cantrang hingga persoalan ekspor komoditas perikanan perlu disorot dalam debat calon presiden (capres) pada Minggu,  17 Februari 2019.

“Polemik pelarangan alat tangkap cantrang yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tak kunjung terselesaikan,” kata Abdul Halim ketika dihubungi Antaranews di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, polemik tersebut juga berdampak kepada mangkraknya ribuan kapal cantrang di Pulau Jawa, baik yang berukuran kecil di bawah 10 gross tonnage (GT) hingga yang berukuran di atasnya.

Selain itu, ujar dia, terdapat persoalan pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).

Abdul Halim yang juga menjabat Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan bahwa BLU-LPMUKP mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp500 miliar pada 2017 dan Rp850 miliar pada 2018.

Dengan anggaran sebesar itu, ia berpendapat bahwa seharusnya pembiayaan fokus diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kemudian, Abdul Halim juga menginginkan agar debat capres nanti juga membahas mengenai besarnya volume dan nilai ekspor rajungan dan kepiting yang diekspor ke sejumlah negara.

Ia mencemaskan bahwa tingkat ekspor yang ada bila didorong terus juga bisa berpotensi justru mendorong eksploitasi yang melebihi ambang batas sehingga tidak berkelanjutan pengelolaannya.

“Jika pola pembangunan kelautan dan perikanan terus-menerus diarahkan untuk mengejar target ekspor ikan secara gelondongan semata, maka niscaya stok sumber daya protein di laut yang diklaim terus meningkat bakal habis tak tersisa,” paparnnya.

Abdul Halim juga ingin debat menyorot bahwa terlalu fokusnya kepada upaya penenggelaman kapal ikan juga berpotensi mengabaikan berbagai ikhtiar lainnya untuk menghadirkan praktek pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab di dalam negeri.

Baca juga: Menteri Susi sebut ironi, konsumsi ikan masyarakat Jambi rendah

Baca juga: Pengamat ingatkan capres agar perkuat nelayan percepat poros maritim

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam mobil Hyundai sabet penghargaan Desain IF

Jakarta (ANTARA News) – Hyundai Motor Group mengumumkan pada Selasa (12/2) waktu setempat bahwa enam kendaraannya telah memenangi Penghargaan Desain iF tahun ini.

Prestasi itu menandai tahun kelima berturut-turut Hyundai Motor mendapat pengakuan.

Palisade SUV dan mobil konsep baru dari Hyundai Le Fil Rouge, masing-masing mendapat penghargaan untuk kategori kendaraan yang didambakan.

Dilansir dari Yonhap, Selasa, Palisade SUV telah memulai debutnya di Los Angeles Auto Show pada tahun lalu.

Sementara mobil konsep Hyundai Le Fil Rouge juga dipamerkan di Geneva Motor Show 2018.

Sejumlah kendaraan dari Hyundai Motor telah menyabet penghargaan di ajang kompetisi, termasuk Avante, Tuscon, Kona dan i30.

Tiga kendaraan Kia Motors Corp, termasuk Ceed, menerima kredit untuk teknologi dan desain terdepan mereka.

Selama lebih dari 64 tahun, Penghargaan Desain iF telah diakui sebagai simbol keunggulan oleh para profesional desain di seluruh dunia.

Menurut Hyundai Motor, pada 2019, perusahaan dari 50 negara ikut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan6.400 pengajuan produk. Penilaian dilakukan oleh 67 ahli desain internasional. 

Baca juga: BTS kendarai Hyundai Palisade ke Grammy Awards 2019
Baca juga: Penjualan Hyundai-Kia meningkat di AS
Baca juga: Hyundai investasi hampir Rp700 miliar bangun pabrik di Gwangju

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Penyesuaian tarif tol Bandara Soetta

Sejumlah kendaraan melintas di gerbang Tol Cengkareng, Cengkareng, Jakarta, Selasa (12/2/2019). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melalui PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penyesuaian tarif Tol Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dengan kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.500 untuk kendaraan Gol I dan Gol II, untuk kendaraan Gol IV dan V mengalami penurunan dari Rp1.500 hingga Rp4.000 yang berlaku Kamis (14/2/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

Sisihkan uang dari minum kopi sudah bisa beli rumah

Survei terbaru Ameritrade yang dilansir dari CNBC Make It menyebutkan, gaya hidup milenial seperti travelling dan liburan kerap jadi prioritas.

Jakarta, (ANTARA News) – Pengusaha properti, Peony Tang mempunyai solusi bagi masyarakat yang ingin membeli properti caranya dengan menyisihkan uang yang selama ini kerap dibelanjakan untuk minum kopi di kafe-kafe.

“Kecenderungan masyarakat terutama kalangan milenial  bersosialisasi dengan bertemu di kafe-kafe sudah menjadi bagian gaya hidup sehari-hari termasuk keinginan pengalaman hidup yang berbeda (life experiences) membuat mereka mengutamakan traveling dan sosialisasi sebagai tujuan hidup,” kata Peony di Jakarta, Rabu.

Peony mengutip survei terbaru Ameritrade yang dilansir dari CNBC Make It yang menyebutkan, gaya hidup milenial seperti travelling dan liburan kerap jadi prioritas, dilanjut dengan tren makan malam di luar atau sekedar nongkrong-nongkrong sambil ngopi di peringkat berikutnya untuk pengeluaran tertinggi. 

Peony yang juga menjabat sebagai  Direktur Utama PT. Setiawan Dwi Tunggal, mengatakan, kalau gaya hidup seperti itu  tidak salah,  karena bertujuan untuk bersosialisasi dan mencari inspirasi, asalkan kaum milineal bisa bijak dalam mengelola keuangan dan tidak terjebak pada gaya hidup yang boros. 

“Pada dasarnya, kaum milenials cenderung untuk menekankan pada pengalaman hidup, dan tidak terpikir untuk melakukan investasi untuk jangka panjang,” ujar dia.

Peony mencontohkan, untuk secangkir kopi di kafe, atau berbelanja pakaian, kaum milineal harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. Kalau sebulan minimal  Rp 1,5 juta. Padahal, dengan pengeluaran demikian, selama setahun, kalangan milenial sudah mampu membayar DP dan mencicil apartemen seharga Rp 325 juta.

Peony mengatakan kalau gaya hidup kalangan milenial ini tidak berubah untuk memikirkan investasi jangka panjang maka akan semakin sulit untuk membeli hunian, mengingat harga dari properti yang terus merangkak naik. 

Bahkan sebuah studi menyebutkan bahwa dalam 10 tahun mendatang, harga hunian tak lagi terjangkau.

“Properti memang aset yang tak pernah turun, apalagi jika fasilitas dan lokasinya bagus, yang ada harga akan terus naik dan kian tak terjangkau di kantong,” kata dia.

Peony mengatakan perusahaannya sangat tanggap dengan persoalan yang dihadapi kalangan generasi muda (milenial) yang ingin memiliki hunian untuk itu sudah dipersiapkan program cicilan uang muka yang disebut “Nabung DP” khususnya untuk apartemen The Parc di Pondok Cabel yang berlokasi di Selatan Jakarta.

Menurut Associate Director SouthCity, Stevie Faverius Jaya, melalui program ini, milenial hanya perlu mencicil uang muka 20 persen atau sekitar Rp3,3 jutaan sampai 24 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan mencicil KPA sebesar Rp3 juta per bulan, yang artinya dalam satu hari, para calon konsumen hanya perlu menyisakan Rp 99,000 per hari.

“Kalau dibandingkan dengan ‘ngopi’ di café, belum lagi makan di mall dan aktivitas hiburan lainnya, mereka (milenial) bisa menghabiskan setidaknya Rp100-150 ribu per hari. Jika gaya hidup tersebut diubah menjadi menabung, maka mereka bisa mendapatkan satu unit apartemen dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata dia.

Menurut kajian Colliers, salah satu pilihan hunian bagi kaum milenials adalah apartemen. Hal ini karena apartemen dianggap lebih praktis dengan segala fasilitasnya mulai dari kafe hingga tempat pertemuan (meeting).

Faktor lain yang mendorong minat kaum milenial terhadap apartemen adalah sulitnya mendapatkan rumah tapak dengan harga terjangkau di ibu kota. Tren tersebut diperkirakan terus bergeser ke daerah penyangga yang tidak terlalu jauh dari ibu kota.

“Apartemen menjadi pilihan karena kalangan muda saat ini menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan aktivitas bisnis, apalagi bila di sekitar apartemen terdapat ruang berbagi kantor (coworking space) yang bisa disewa secara harian atau bulanan,” ujar Peony.

Kepraktisan dan fasilitas menjadi salah satu pertimbangan. Menurut Peony, milenials, sangat terampil dengan teknologi dan cenderung memilih yang serba praktis. Apartemen merupakan solusi bagi gaya hidup yang sudah melekat pada kaum milenial.

Baca juga: Travelio menjembatani pemilik unit apartemen untuk disewakan

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sambil nikmati kopi, warga Italia antusias kunjungi stan pariwisata Indonesia di Milan

London (ANTARA News) – Warga Italia antusias mengunjungi Paviliun Indonesia di Pameran Pariwisata terbesar di Italia, la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano di kota Milan pada 10-12 Februari 2019.

Sebelas pelaku usaha jasa pariwisata terdiri dari dua hotel, tiga Destination Management Company (DMC) dan enam operator perjalanan ikut dalam pameran yang didukung Kementerian Pariwisata mempromosikan paket Bali dan Beyond Bali sebagai destinasi wisata Indonesia, kata Minister Counsellor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Roma, Charles F Hutapea kepada Antara London, Rabu.

Dijelaskan, pada hari pertama pameran yang dibuka untuk masyarakat umum, warga Italia terlihat antusias mengunjungi Paviliun Indonesia. Mereka mencari informasi mengenai berbagai paket wisata ke Indonesia, sambil menikmati sajian kopi Indonesia dan suguhan ragam tarian yang dibawakan oleh tim Wonderful Indonesia.

Didahului dengan tarian Cendrawasi dari Bali, Dubes RI untuk Italia, Esti Andayani membuka secara simbolis Paviliun Indonesia didampingi Gubernur Lampung, Ridho Ficardo dan Kabid Pemasaran Eropa I, Kementerian Pariwisata, Hari Ristanto.

Paviliun Indonesia mengambil tema Kapal Phinisi menghadirkan pelukis Dewi Henna yang membuat pengunjung betah. Selain itu Paviliun Indonesia juga menarik perhatian dengan kehadiran Eric Novianto Setiawan, pemenang 4th Runner Up kontes Mister Tourism World 2018 di Roma, Italia.

Eric Novianto Setiawan tampil menarik dengan kostum yang mendapat penghargaan Best National Costume bertema Pangeran Mercu Suar, simbol ikon pariwisata Pulau Lengkuas di Bangka Belitung. Pengunjung pun tidak menyia-nyiakan untuk mengabadikan momen mereka dengan penari Cenderawasih dan Mister Tourism World Indonesia.

Dubes Esti Andayani menyatakan apresiasinya atas partisipasi Kementerian Pariwisata dalam BIT Milano 2019 dan mengharapkan kehadiran Indonesia kali ini dapat semakin mendorong minat wisatawan dan juga tour operator Italia datang ke Indonesia.

Pada 2018 tercatat 94.232 wisatawan Italia ke Indonesia, meningkat 4,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Setiap tahunnya jumlah wisatawan Italia ke Indonesia terus meningkat, dan Italia merupakan negara ke-5 penyumbang wisatawan ke Indonesia dari Uni Eropa, setelah Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda.

Pameran ini juga merupakan salah satu momen penting dalam Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Italia tahun 2019.

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Marine operating system IPC

Petugas menggunakan aplikasi Marine Operating System (MOS) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/2/2019). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menerapkan Marine Operating System (MOS) yang merupakan sistem yang didesain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sebagai langkah digitalisasi pelabuhan di Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Gerakan Selat Sunda Bangkit

Menteri Pariwisata Arief Yahya (kedua kanan) bersama Bupati Pandeglang Irna Narulita (kanan) melepas Lomba Renang Pantai Selat Sunda Bangkit di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Selasa (12/2/2019). Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan jajaran Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang menggelar serangkaian acara Gerakan Selat Sunda Bangkit di Pantai Anyer dan Carita untuk memulihkan aktivitas pariwisata di kawasan Selat Sunda pascabencana tsunami. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc.