Pimpinan keuangan Ford Global pensiun akhir tahun ini

Jakarta (ANTARA News) – Chief Financial Officer Ford Motor, Bob Shanks, yang juga menjabat eksekutif wakil presiden perusahaan, akan pensiun pada akhir tahun ini, Reuters melaporkan pada Kamis (14/2) waktu setempat.

Kepala keuangan baru pengganti Shanks kemungkinan akan diumumkan oleh Ford pada paruh kedua tahun in.

Shanks diangkat sebagai pimpinan keuangan Ford pada April 2012.

Shanks merupakan sosok yang begitu dikenal di kalangan Ford karena sudah bekerja pada perusahaan mobil AS itu sejak 1977. Ia juga pernah menjabat CFO untuk perusahaan Jepang Mazda Motor Corp.

Pembuat mobil nomor dua AS itu merestrukturisasi operasi secara global, termasuk memotong ribuan pekerjaan dan menutup pabrik di Eropa, sebagai bagian dari rencana untuk meraup keuntungan dari efisiensi sumber daya di kawasan tersebut.

Baca juga: Menperin senang industri otomotif diberi kemudahan ekspor

Baca juga: Jaguar siapkan pengganti XE dan XF untuk perbaiki penjualan

Baca juga: BTS kendarai Hyundai Palisade ke Grammy Awards 2019

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Pembeli mobil impor di Korsel didominasi kalangan tua

Jakarta (ANTARA News) – Menurut data industri di Korea Selatan pada Jumat, konsumen yang membeli kendaraan impor didominasi oleh kalangan berusia tua.

Statistik tahun lalu dari Asosiasi Pengimpor & Distributor Mobil Korea (KAIDA) menunjukkan 34,6 persen pembeli dari 166.271 mobil asing yang dijual di negara itu berusia 30-an. Orang-orang berusia 40-an adalah kelompok terbesar berikutnya, menyumbang 30,7 persen, diikuti oleh 50-an sekitar 18,6 persen dan 60-an 7,7 persen.

Sedangkan pembeli dari golongan muda berusia 20-an hanya menyumbang 6,4 persen.

Dilansir Yonhap, Jumat, perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa usia pembeli mobil impor meningkat. Jumlah untuk usia 30-an misalnya, meningkat pada 2015 yaitu 38 persen menjadi 38,2 persen di 2016, tetapi turun lagi menjadi 35,9 persen pada 2017, sebelum turun lebih jauh tahun lalu sekitar 34,6 persen.

Pada 10 tahun lalu, konsumen berusia 20-an pernah menjadi konsumen tertinggi pada segmen ini, kendati proporsi mereka telah turun sejak 2015.

Pembeli di usia 40-an tumbuh dari 28,3 persen pada 2015 menjadi 29,4 persen pada 2016 dan menjadi 30,2 persen pada 2017. Tren ini kembali diulang untuk usia 50-an, naik dari 16,5 persen pada 2016 menjadi 17,7 persen pada 2017.

Kelompok yang lebih tua — orang-orang berusia 60-an — sangat terlihat di pasar untuk membeli mobil berlogo asing. Proporsi mereka naik 36 persen dalam periode dua tahun yang melebihi jumlah pembeli di usia 20-an pada tahun lalu.

Berdasarkan jenis mobil, pengemudi yang lebih muda di usia 30-an memilih BMW, Mercedes-Benzes, dan Toyota. Mereka yang berusia 40-an dan 50-an cenderung memilih Mercedes-Benz daripada BMW.

Namun preferensi telah berubah, data statistik 2017 menunjukkan 34,7 persen konsumen memilih BMW dan 22,8 persen membeli Mercedes-Benz di segmen usia 20-an,

“Penjualan BMW tahun lalu umumnya dipengaruhi kasus mesin yang terbakar,” kata seorang pejabat KAIDA.  “Jajaran yang terdiversifikasi di kelas-C dan di bawah merek Mercedes-Benz juga kemungkinan terdampak,” tutupnya.

Baca juga: Momobil.id incar pasar luar Pulau Jawa

Baca juga: Konsumen dapat Vespa usai beli kendaraan di Momobil.id

Baca juga: Alfa Romeo jadi sponsor utama penggalangan dana “Theodora Charity Party”

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Harga emas turun tipis, di atas 1.310 dolar

Chicago (ANTARA News) – Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), tetapi kemudian bergerak naik karena data penjualan ritel yang tidak memuaskan selama perdagangan elektronik.

Laporan Xinhua menyebutkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April berakhir sedikit lebih rendah, turun 1,2 dolar AS atau 0,09 persen, menjadi menetap di 1.313,90 dolar AS per ounce.

Optimisme atas pembicaraan perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China yang sedang berlangsung, dan kemajuan terbaru di Washington yang diharapkan dapat menghindari penghentian pemerintah federal lagi, telah menahan permintaan safe haven untuk emas, kata para analis.

Namun, harga emas bergerak naik ke wilayah positif lagi dalam perdagangan elektronik berikutnya (pasca perdagangan reguler), karena penurunan tak terduga dalam penjualan ritel AS.

Penjualan ritel pada Desember 2018 turun 1,2 persen dari bulan sebelumnya, penurunan terburuk dalam sembilan tahun terakhir, Departemen Perdagangan melaporkan pada Kamis (14/2).

Momentum ekonomi yang lebih lemah mendukung ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang menekan dolar AS dan mendukung emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 12,4 sen AS atau 0,79 persen, menjadi ditutup pada 15,528 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun 2,60 dolar AS atau 0,33 persen, menjadi menetap pada 789,20 dolar AS per ounce.

Baca juga: Harga minyak terus menguat dipicu harapan perdagangan dan pengurangan pasokan

Baca juga: Wall Street ditutup bervariasi, saham-saham teknologi menguat
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cita rasa kopi Tambora dalam guratan sejarah

Sekira dua abad silam, tepatnya 10 April 1815, Gunung Tambora meletus, memuntahkan jutaan meter kubik material ke atmosfir yang mengubur tiga kesultanan kecil serta merenggut puluhan ribu jiwa. Bahkan setahun kemudian pada 1816, di Eropa terjadi tahun tanpa musim panas yang menimbulkan musibah kelaparan.

Bencana dahsyat itu mengubur tiga kerajaan kecil, yakni Kesultanan Sanggar, Tambora dan Kerajaan Pekat. Sedikitnya 71.000 penduduk meregang nyawa. Bahkan merurut beberapa penelitian memperkirakan letusan Gunung Tambora itu menelan 92.000 korban jiwa.

Namun dibalik bencana yang menyisakan kisah pilu itu tersirat guratan sejarah panjang perjalanan sebuah perkebunan kopi di lereng Gunung Tambora. 200 tahun sudah perjalanan panjang dilalui, kini cita rasa kopi Tambora kian lekat dihati penikmat kopi.

Cerita panjang mengenai perkebunan kopi Tambora itu setidaknya tersurat catatan “Bo Sangaji Kai”, yakni naskah kuno milik Kerajaan Bima yang ditulis menggunakan aksara Bima oleh Siti Maryam Salahudin Rahmat (putri ketujuh dari sembilan bersaudara Sultan Muhammad Salahuddin) dan Henri Chambert.

Menurut cacatan sejarah (Bo Sangajai Kai), perkebunan kopi Tambora sudah ada sebelum Gunung Tambora meletus. Setidaknya ini terbukti dari catatan berisi perjanian damai dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di lereng Gunung Tambora dan Belanda, yang dilakukan di Makasar, 17 April 1701.

Fakta itu juga didukung oleh penemuan tim peneliti Arkeologi, Denpasar Bali yang menemukan biji kopi yang terkubur awan panas di kawasan yang diperkirakan pernah menjadi lokasi kerajaan Tambora.

Pada 1930, seorang pengusaha berasal dari Swedia, Gosta Bjorklund membuka perkebunan kopi seluas 56.000 hektare di lereng Barat dan Utara Gunung Tambora. Pada masa itulah, kopi Tambora mulai terkenal hingga mancanegara.

Peninggalan Belanda

Perkebunan peninggalan kolonial Belanda ini merupakan salah satu dari tiga kawasan sentral produksi kopi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. yakni kopi Rinjani varietas Arabika di Sembalun yang berada di lembah pegunungan Rinjani.

Tepal juga varietas Arabika di sentra kopi Tepal di pegunungan Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa dan kopi Tambora varietas Robusta dikembangkan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Pada perjalanan selanjutnya tahun 1943, lahan yang terbentang di lereng kaki Gunung Tambora itu dikekola oleh NV. Pasuma, kemudian pada 1977 secara resmi dikelola oleh PT Bayu Aji Bima Sena Jakarta.

Namun seiring perjalanan waktu perkebunan kopi peninggalan Belanda di lereng Tambora itu Pada 2001 PT Bayu Aji menghentikan operasi perkebunan kopi. Ratusan hektar lahan dan aset senilai miliaran dan sekitar 150 pegawai menjadi tak bertuan.

Setahun kemudian, pemerintah Kabupaten Bima mengambil alih pengelolaan kawasan perkebunan kopi tersebut dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tanaman Kopi yang produktif hanya 80 hektare dengan produksi hanya 150 kilogram per hektare. Kasus penjarahan kopi oleh masyarakat sekitar menjadi persoalan lain yang dihadapi permintah daerah.

Untuk menyehatkan kembali perkebunan kopi peninggalan Belanda itu Pemerintah Kabupaten Bima cukup banyak mengalokasikan dana. Kini setelah 10 tahun berlalu, perkebunan kopi Tambora mulai menunjukkan peningkatan hasil yang cukup signifikan.

Luas lahan tanaman kopi yang produktif bisa mencapai 146 hektar. Dengan total produksi mencapai 30 ribu ton per tahun. Bahkan perkebunan kopi itu menyumbang pendapatan asli daerah mencapai Rp200 juta hingga Rp350 juta per tahun.

Pemasukan daerah yang bersumber dari perkebunan kopi Tambora itu masih jauh dari harapan, karena yang bisa dihasilkan sejatinya bisa berkali lipat dari jumlah itu.

Dinas Perindustrian NTB berupaya mempromosikan kopi NTB ke luar daerah, termasuk yang berasal dari perkebunan kopi peninggalan Belanda di lereng Tambora.

Kepala Dinas Perindustrian NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih mengatakan kopi andalan yang dipromosikan adalah kopi Tambora dan Tepal yang diproduksi petani di Pulau Sumbawa. Selain itu, kopi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur, serta kopi dari kabupaten lain yang memiliki cita rasa khas tersendiri.

Kopi NTB, menurut Eva, sebenarnya sudah cukup dikenal di dalam dan luar negeri. Bahkan, sudah diekspor ke beberapa negara, namun volumenya masih relatif kecil.

Karena itu upaya promosi dengan memanfaatkan berbagai event skala nasional dan internasional terus digalakkan. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB juga akan membantu mempromosikan komoditas unggulan hasil perkebunan tersebut.

Menurut data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi pengembangan tanaman kopi mencapai 31.016 hektare, namun yang sudah dimanfaatkan sekitar 12.500 hektare dengan tingkat produktivitas lahan mencapai 450-700 kilogram per hektare.

Selain perkebunan kopi peninggalan Belanda di Pulau Sumbawa juga cukup banyak masyarakat yang mengembangkan perkebunan kopi. Umumnya yang dijadikan lokasi kebun kopi mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, namun disesuaikan dengan masing-masing varietas.

Sejatinya dalam perjalanan panjang sejarah perkopian di NTB telah menghasilkan kopi bercita rasa tinggi yang tidak kalah dengan kopi dari daerah lain di Tanah Air.

Baca juga: Pertumbuhan industri kopi diharapkan dorong lahirnya lebih banyak petani kopi milenial
Baca juga: Sisihkan uang dari minum kopi sudah bisa beli rumah

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes Sudirman ajak BUMN dan pengusaha berbisnis di Kamboja

Hal yang sedang kita tekankan adalah dalam pengembangan infrastruktur di Kamboja

Phnom Penh (ANTARA News) – Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng mengajak badan usaha milik negara (BUMN) dan para pengusaha Indonesia untuk mulai berbisnis dan berinvestasi di Kamboja karena pertumbuhan ekonomi negara itu sedang pesat.

“Kami terus mendorong BUMN dan pengusaha Indonesia untuk masuk ke Kamboja. Masih ada banyak ruang bagi pengusaha dan BUMN kita untuk berbisnis dan berinvestasi di sini,” kata Dubes Sudirman Haseng kepada Antaranews di Phnom Penh, Kamboja, Jumat.

Dia menyebutkan bahwa masa sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi BUMN dan pengusaha Indonesia untuk mulai masuk dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja.

“Hal yang sedang kita tekankan adalah dalam pengembangan infrastruktur di Kamboja, khususnya untuk memberi kesempatan kepada BUMN dan pengusaha Indonesia untuk berperan dan berinvestasi pada proyek pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik, telekomunikasi, pipa gas di Kamboja,” ujar Dubes Sudirman.

Selain itu, lanjut dia, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

“Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplorasi dengan baik di sini,” ungkapnya.

Dubes RI menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada BUMN atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja, tetapi sudah mulai eksplorasi untuk masuk berbisnis ke Kamboja.

Menurut Dubes Sudirman, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

“Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum update. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial,” jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja,” ucap Dubes Sudirman.

“Investasi kita itu tidak harus uangnya dari Indonesia, biasanya kerja sama dengan bank-bank multinasional tetapi perusahaan Indonesia yang lakukan proyeknya. Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri (Indonesia),” lanjutnya.

Baca juga: Indonesia peringkat 25 untuk daya saing investasi migas

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kontrak bagi hasil Blok Rimau menjadi “gross split”

Jakarta, (ANTARA News) – Wakil Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar,  di Jakarta, Kamis,  menyaksikan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (WK Migas) atau Blok Rimau.

Kontrak Bagi Hasil WK Rimau merupakan kontrak perpanjangan dengan Pemegang Partisipasi Interes PT Medco E&P Rimau sebesar 95 persen dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi sebesar 5 persen.

Kontrak Bagi Hasil WK Rimau ini akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 23 April 2023. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar 41.330.000 dolar AS dan Bonus Tanda Tangan sebesar 4.000.000 dolar.

Partisipasi Interes yang dimiliki oleh PT Medco E&P Rimau termasuk Partisipasi Interest  5 persen yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sehingga Partisipasi Interest BUMD menjadi 10 persen,  termasuk Partisipasi Interest yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi yang merupakan BUMD Sumatera Selatan dengan mengacu pada Permen ESDM No 37 Tahun 2016.

Pemerintah memandang bahwa kontraktor eksisting memiliki kemampuan untuk mengelola lanjut WK Rimau yang saat ini menghasilkan produksi minyak sekitar 8.200 barel per hari.

Sinergi yang telah terjalin antara PT Medco E&P Rimau dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi yang merupakan BUMD Sumatera Selatan dalam mengelola WK Rimau selama ini memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kontraktor dan negara namun juga bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah berpesan agar kontraktor senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan laju produksi di WK Rimau, melaksanakan komitmen-komitmen yang tertuang dalam kontrak termasuk Komitmen Kerja Pasti 5 tahun pertama dan meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan migas.

Baca juga: Indonesia peringkat 25 untuk daya saing investasi migas

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bayu Krisnamurthi: Rendahnya upah petani jadi tantangan Presiden selanjutnya

Saya malah khawatir kalau ada yang terlalu bersemangat menjanjikan anti impor. Artinya itu tidak realistis

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menilai rendahnya upah petani dibandingkan upah buruh masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai dan menjadi tantangan bagi Presiden selanjutnya.

Bayu yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu menyebutkan berdasarkan data BPS, upah nominal harian buruh tani hanya sebesar Rp52.828 (Oktober 2018), sedangkan buruh bangunan sebesar Rp86.717 di periode yang sama.

“Upah petani belum banyak bergerak membaik dibanding upah buruh perkotaan. Ini menjadi indikasi yang kita hadapi bahwa kondisi ke depannya, bertani menjadi tidak menarik,” kata Bayu saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis.

Ia memaparkan bahwa karena urbanisasi, sekitar 53 persen penduduk hidup di kota dan diprediksi akan menjadi 70 persen dalam 15-20 tahun ke depan. Selain itu, konsumsi dalam bentuk pangan olahan/kemasan sebesar 40 persen dan tumbuh 11 persen.

Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan petani menjadi tidak tertarik lagi mempertahankan produksinya, dan berpindah ke kota untuk pendapatan yang lebih besar.

Selain menyoal kesejahteraan petani, impor pangan juga menjadi kritik yang akan disinggung pada debat calon presiden (capres) putaran kedua pada Minggu (17/2) mendatang.

Menurut dia, saat ini impor bukanlah menjadi hal yang harus ditakutkan selama tidak mengganggu kesejahteraan petani. Kenyataannya, ada 21 komoditas sub-sektor tanaman pangan yang harus diimpor demi kebutuhan dalam negeri. Volumenya pun mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.

Oleh karena itu, ia menilai kebijakan impor jika dilihat dalam konteks ketahanan pangan, yakni keterjangkauan dan ketersediaan, tidak dapat dihindarkan.

“Kita tidak lagi di zaman yang menjadi impor fobia, takut sama impor. Saya malah khawatir kalau ada yang terlalu bersemangat menjanjikan anti impor. Artinya itu tidak realistis,” katanya.

Baca juga: Pemerintah akui terlambat antisipasi kekurangan jagung, karena salah data

Baca juga: Capres penantang kemungkinan lontarkan tiga pertanyaan ini

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Jokowi punya desain pembangunan infrastruktur yang jelas dan matang

Selama ini yang selalu muncul dengan ide-ide pembangunan infrastruktur adalah Bapak Joko Widodo, kalau dari capres penantang saya belum mengetahui persis

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf menilai calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan memiliki strategi atau desain besar yang jelas dan matang terkait pembangunan infrastruktur.

“Saya kira kalau bapak Joko Widodo sedari awal menyebutkan bahwa dari sisi produksi ini ada masalah atau hambatan, dan sumbatan utama dari sisi suplai itu adalah infrastruktur. Maka dari itu kita butuh upaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, caranya bagaimana? Pertama, kita ratakan infrastrktur dari Jawa sampai Sumatera, kita bangun interkoneksi antarpulau serta beragam hal lainnya, dan ini merupakan strategi besar dari beliau,” kata Syarkawi Rauf kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa tujuan dari strategi besar itu adalah untuk menekan biaya logistik dan daya saing Indonesia yang semakin baik.

Sedangkan kemungkinan strategi besar dari capres penantang, Syarkawi mengakui bahwa dirinya belum mengetahui kemungkinan-kemungkinan strategi besar pembangunan infrastruktur dari capres penantang.

“Selama ini yang selalu muncul dengan ide-ide pembangunan infrastruktur adalah Bapak Joko Widodo, kalau dari capres penantang saya belum mengetahui persis seperti apa (strategi besarnya),” ujar pengamat ekonomi tersebut.

Menurut dia, strategi besar capres  nomor urut 01 Jokowi sudah jelas dan terarah.

“Strategi besar beliau sudah jelas, bahkan kalau sebelumnya prioritasnya infrastruktur kemungkinan prioritas untuk tahun Nawacita kedua adalah membangun dua hal secara bersamaan yakni infrastruktur dan sumber daya manusia, hardware dan software-nya dibangun secara bersamaan,” kata Syarkawi Rauf usai menjadi narasumber dalam diskusi “Utang dan Manfaat Infrastruktur”.

Debat pilpres 2019 babak kedua dimulai pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Pergantian kepala daerah lima tahunan jadi kelemahan pembangunan kota

Baca juga: Pemerintah klaim pembangunan infrastruktur demi keadilan sosial

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah akui terlambat antisipasi kekurangan jagung, karena salah data

Tetapi kami melihat ada hal-hal yang tidak terukur, mungkin pendataan kita kurang tersistem dengan baik sehingga kami terlambat mengukur kekurangan

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengakui keterlambatan dalam mengantisipasi kekurangan jagung saat masa paceklik karena pendataan dan sistem informasi yang kurang baik.

Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah lebih ketat dalam mengatur importasi jagung dalam beberapa tahun terakhir, agar bisa memperluas tanaman jagung guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tetapi kami melihat ada hal-hal yang tidak terukur, mungkin pendataan kita kurang tersistem dengan baik sehingga kami terlambat mengukur kekurangan. Akhirnya kami baru melakukan pencukupan kebutuhan peternak pada saat-saat terakhir,” kata Musdhalifah pada diskusi yang diselenggarakan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa kesalahan pendataan akhirnya mengakibatkan selisih terhadap perhitungan kebutuhan jagung untuk industri kecil dan menengah.

Musdhalifah menilai Kementerian Pertanian dan BPS perlu memperbaiki data dan sistem informasi tanaman jagung. Ia berharap agar ada sinkronisasi data antara jumlah produksi dan kebutuhan jagung terutama saat musim paceklik.

“Kalau kita lihat di Jawa masih banyak yang belum mendapat jagung, tetapi di Sumatra Utara panen raya besar. Kemana jagung itu pergi? Mungkin industri kita menyerap besar sekali dan ini perlu diantisipasi lebih baik lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan izin impor jagung dengan total 280.000 ton dalam tiga tahap selama Desember 2018 sampai Januari lalu dalam tiga tahap.

Impor jagung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan menekan harga jagung yang kian mahal hingga mencapai Rp5.000 per kilogram di tingkat petani.

Baca juga: Ini penyebab pemerintah harus tambah impor jagung

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia peringkat 25 untuk daya saing investasi migas

Saya optimis perubahan fiskal ini sangat menjanjikan bagi perkembangan masa depan investasi migas di Indonesia

Jakarta  (ANTARA News) – Daya saing ketertarikan berinvestasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tahun 2018 menujukkan grafik yang kompetitif, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian 131 negara pada laporan Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking. 

“Penilaian yang diakui oleh lembaga riset global membuktikan pengelolaan sektor migas di Indonesia belakangan ini berhasil mendorong kembali geliat investasi migas. Ini tak lepas dari upaya perubahan kebijakan fiskal pada pengusahaan di sektor migas,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta, Rabu.

Dilansir dari laporan IHS Markit, lembaga penyedia informasi dan analisis global yang berpusat di London, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu menggenjot aktivitas eksplorasi  dan eksploitasi migas di tengah lesunya investasi hulu migas akibat fluktuasi perekonomian global. Indonesia mampu mengguli Aljazair, Rusia, Mesir yang dikenal sebagai negara eksportir minyak.

Berdasarkan laporan yang sama, Indonesia juga menduduki peringkat terbaik apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bila dikomparasikan, Malaysia misalnya, pada tahun 2017 menduduki peringkat ke-23, sekarang ini melorot ke posisi 35.

Peningkatan aktivitas ini tak lepas dari adanya perubahan sistem fiskal bagi hasil gross split yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menggantikan rezim fiskal sebelumnya, yaitu cost recovery.

Perubahan ini cukup membawa angin segar lantaran efisiensi dalam sistem gross split menggiurkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menggalakkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi.

“Salah satu daya tarik gross split bagi para pelaku usaha migas adalah sistem ini mampu melindungi investor di saat rendahnya harga komoditas minyak dunia,” jelas Arcandra.

Pemerintah pun berhasil mengantongi dana eksplorasi dari penerapan sistem fiskal baru tersebut sebesar Rp31,5 triliun. Angka tersebut belum ditambah dengan bonus tanda senilai Rp13,5 triliun, yang diperoleh dari 39 kontraktor yang menggunakan sistem gross split.

“Saya optimis perubahan fiskal ini sangat menjanjikan bagi perkembangan masa depan investasi migas di Indonesia,” tegas Arcandra.

Penilaian positif dari IHS Markit turut didukung manajemen risiko bisnis migas di Indonesia. Transformasi kebijakan berupa penyederhanaan regulasi mampu menjadi dasar utama dalam melakukan pengelolaan, perencanaan hingga mitigasi atas risiko berbisnis migas. Pemerintah Indonesia berhasil memangkas 56 regulasi/perizinan yang menghambat jalannya investasi migas di Indonesia.

“Sepertinya keberlangsungan operasi bisnis migas di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan IHS Markit dalam menentukan pemeringkatan tersebut,” ungkap Arcandra.

Tingginya komitmen Indonesia dalam mereformasi tata kelola migas dibuktikan dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2018 di tengah tantangan harga komoditas global.  Aliran investasi sebesar setara Rp 187,5 triliun masuk ke kas negara pada tahun lalu.

PEPS menilai bagaimana suatu negara menyajikan informasi, strategi dan manajemen risiko terhadap pengembangan bisnis dan usaha baru di subsektor migas.

Selain itu, PEPS juga menganalisa data hukum, model kontrak, sistem fiskal, politik, dan kondisi hulu migas terkini di sebuah negara. Adapun tiga komponen yang menjadi penentu penilaian oleh IHS Markit antara lain aktivitas E&P, rezim fiskal dan risiko migas.

Baca juga: Wamen ESDM ungkap komitmen investasi migas naik

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

4.679 nelayan Sampang belum kantongi TDKPI

nelayan yang menggunakan kapal minimal berukuran 5 gros ton (GT) wajib memiliki TDKPI.

Sampang (ANTARA News) – Sebanyak 4.679 dari total 15.597 nelayan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur hingga kini belum mengantongi Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI).

“Data nelayan yang belum punya TDKPI ini sesuai dengan hasil pendataan terbaru yang kami lakukan hingga awal 2019 ini,” kata  Kasi Pelayanan Data dan Informasi pada Dinas Perikanan (Diskan) Sampang Moh Cholil di Sampang, Kamis.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Peraian, nelayan yang menangkap ikan di tengah laut menggunakan kapal minimal berukuran 5 gros ton (GT) wajib memiliki TDKPI.

Dokumen itu menjadi penting bagi nelayan sebagai perlindungan hukum saat menangkap ikan di laut.

Menurutnya, banyak nelayan tidak memiliki dokumen disebabkan karena syarat pengajuan tidak lengkap, sehingga, penerbitan TDKPI tidak bisa diproses.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemohon meliputi surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat laik operasi (SLO), surat izin berlayar (SIB), peta lokasi penangkapan ikan, dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

“Jika semua berkas ini telah lengkap, kemudian pihaknya menyurvei dan memverifikasi terkait dengan teknis dan daya dukung atau alat tengkap yang digunakan,” lanjutnya.

Setelah itu, sambung dia, pemohon akan menerima tanda daftar usaha yang sudah dilengkapi dengan peta zonasi kawasan dan stiker atau tanda daftar yang akan ditempel di kapal.

“Bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil, proses pengajuan lebih mudah dan cepat dibandingkan nelayan dengan kapal besar, asalkan syaratnya lengkap,” ucap Cholil.

Pihaknya mengklaim, selama ini aktif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memiliki TDKPI. Sosialisasi tersebut dilakukan di kecamatan dan disampaikan melalui koperasi nelayan.

Namun, upaya itu belum bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen tersebut.

Setiap tahun, tidak lebih dari 150 nelayan yang mengurus dokumen. Padahal itu sangat penting untuk menjamin keamanan nelayan saat menangkap ikan di laut. Nelayan yang sudah memiliki TDKPI bisa terlindung dari permasalahan hukum.

 Sebelumnya anggota Komisi I DPRD Sampang, Syamsul Arifin mengatakan, banyaknya nelayan yang tidak mengurus TDKPI disebabkan karena Diskan tidak maksimal menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Menurut dia, selama ini sosialisasi hanya dilakukan di wilayah Selatan. Sedangkan di wilayan Pantura tidak pernah tersentuh. Akibatnya, nelayan Pantura tidak mengetahui tentang program itu. Oleh karena itu, Syamsul meminta agar sosialisasi program merata ke semua wilayah di Sampang.

Politikus Hanura itu menyakini sukses tidaknya program penertbitan TDKPI tergantung komitmen dan keseriusan Diskan dalam merealisasikan program tersebut dan yang terpenting pengajuan jangan dipersulit.

Namun Kasi Pelayanan Data dan Informasi Diskan Sampang, Moh Cholil membantah tudingan itu dan menurutnya ia telah melakukan sosialisasi maksimal, hanya saja para nelayan malas untuk melengkapi berkas dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga: Menteri Susi: kapal di bawah 10 GT bebas izin
Baca juga: Pemerintah siapkan skema KUR nelayan

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Kampanye sampaikan capaian Jokowi di sektor energi

Jakarta  (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin,  Ace Hasan Syadzily menyebutkan berbagai capaian Jokowi di sektor energi jelang debat capres kedua 17 Februari 2019 mendatang.
   
Ace Hasan dalam pesan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, mengatakan empat tahun ini Jokowi fokus pada penyediaan energi secara merata dengan harga yg terjangkau. “Inilah visi energi berkeadilan yg sudah diletakkan Pak Jokowi selama ini,”  katanya.
   
Menurutnya, Jokowi juga melakukan langkah terobosan untuk mendorong investasi dan  meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi.

Reformasi perizinan digulirkan  dengan memangkas 186 regulasi yang menghambat. Sehingga, pada tahun 2018 Sektor energi menyumbangkan Rp217,5 triliun atau 53,4 persen dari total PNPB. Capaian itu 181 persen diatas target APBN 2018.

Pemerintahan Jokowi juga selalu menekankan prioritas  pembangunan infrastruktur energi untuk rakyat seperti pembangunan jaringan gas perkotaan, konverter kit LPG untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat energi, sumur bor di daerah sulit air.

Subsidi energi empat tahun terakhir dinilai tepat sasaran dan dialihkan untuk belanja produktif. Subsidi BBM dan listrik yg di tahun 2012-2014 mencapai Rp958 triliun turun menjadi Rp477 trilyun tahun 2015-2018. Subsidi BBM tahun 2014 sebesar Rp240 triliun menjadi Rp47 triliun di tahun 2018.

Jokowi dinilai menunjukkan komitmen konkret pada visi energi berkeadilan dengan menyediakan energi ke seluruh pelosok tanah air. Hingga 2018, ada 131 titik BBM Satu Harga, penyedian 25 ribu unit konverter kit BBM ke LPG, rasio elektrifikasi hingga semester I 2018 sebesar 98,3 persen.  Sehingga  Rakyat di pelosok negeri bisa mendapatkan penerangan listrik untuk belajar dan menggerakan ekonomi keluarga.

“Dalam Energi Baru Terbarukan, Pak Jokowi juga memperlihatkan keberpihakan yg jelas. Beberapa waktu yg lalu Presiden Jokowi meresmikan PLTB di Sidrap dengan 75 MW. Pak Jokowi juga mengeluarkan kebijakan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati B20 sehingga mengurangi penggunaan sumber energi fosil,” kata Ace.
   
Dengan arah  kebijakan yang  jelas dan bukti capaian yang menurutnya tidak terbantahkan di bidang energi, maka ia perkirakan Prabowo akan main retorika klise soal kedaulatan energi dan gunakan jargon bocor.
    
“Ini pun sangat mudah dibantahkan dengan penguasaan kembali Blok Rokan dan Blok Mahakam serta divestasi saham PT Freeport. Pak Jokowi terbukti sangat tegas untuk membela kepentingan nasional. Termasuk juga soal pembubaran Petral yang merupakan ketegasan Pak Jokowi dalam membenahi tata niaga energi,” katanya.
    
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Faldo Maldini sempat menanggapi atas capaian Jokowi di bidang energi tersebut.
    
“Kita dari Prabowo – Sandi harus menguji atas klaim-klaim yang telah dicapai. Bagaimana ketahanan energi apakah tercapai, kemudian swasembada pangan apakah bisa terjadi dan bagaimana untuk infrastruktur apakah sudah tepat guna,” kata Faldo Maldini.

Lebih lanjut, Faldo mengatakan ia telah melihat data khususnya bidang energi, untuk program 35.000 MW saja menurut Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi masih jauh dari target.  Sehingga klaim capaian untuk ketahanan energi rasio pencapaian target dinilai belum maksimal, bahkan ada yang belum tercapai.
    
“Punya visi bagus sih ya boleh saja itu baik,  tapi namanya visi ya harus terealisasi dong,  kalau tidak kan semua orang juga bisa saja menyampaikan visi sebesar-besarnya,” kata Faldo.  Sub sektor Energi Baru Terbarukan juga masih banyak tertinggal dengan negara berkembang lainnya jika dilihat hanya dari klaim capaian 2018, tambahnya.

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian PUPR gelar Pekan Ahli Jasa Konstruksi

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama para pemangku kepentingan konstruksi siap menggelar Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi 2019 pada Maret mendatang.

“Melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut, saya berharap akan mendorong insan-insan di sektor konstruksi untuk bertemu dan berkoordinasi sehingga tercipta inovasi-inovasi baru,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa inovasi-inovasi terbaru itu guna mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi 2019 dilaksanakan sebagai bagian dari program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dimana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) akan menyerahkan 3.000 sertifikat keahlian kepada tenaga ahli jasa konstruksi dari seluruh Indonesia.

Pada saat bersamaan dengan Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi, juga akan dilaksanakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Intakindo dan IndoBuildTech Expo 2019.

Dengan mengusung tema “Establishing Architecture 4.0”, IndoBuildTech Expo 2019 akan menampilkan kemajuan terkini dalam bidang arsitektur.

Kegiatan ini rencananya akan diikuti lebih dari 550 peserta pameran dari dalam dan luar negeri, serta instansi dan puluhan jasa konstruksi pendukung.

Acara Pekan SDM Ahli Jasa Konstruksi serta PIT Intakindo dan IndoBuildTech Expo 2019 akan digelar di ICE BSD-City, Tangerang pada 20-24 Maret 2019.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementan: potensi produksi beras hingga Maret 14,29 juta ton

Jakarta (ANTARA News) – Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memproyeksi potensi produksi beras nasional untuk masa panen periode Januari-Maret 2019 sebesar 14,29 juta ton yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

“Pada bulan Februari ada 4,5 juta ton, sedangkan Maret 2019 sebayak 7,3 juta ton sehingga terdapat 14,2 juta ton beras yang potensi untuk dilakukan serap gabah dalam mengisi cadangan beras pemerintah, terutama di Bulog,” kata Kepala Bidang Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan Nita Yulianis dalam diskusi di Menara Kadin Jakarta, Kamis.

Nita merinci potensi produksi beras pada Januari sebesar 2,47 juta ton, Februari sebesar 4,5 juta ton dan puncak masa panen pada Maret sebesar 7,3 juta ton, sehingga total potensi sebesar 14,29 juta ton.

Ada pun dari total potensi produksi beras nasional tersebut, target serapan gabah oleh pemerintah selama Januari-Maret 2019 hanya 10 persen atau sebesar 1,46 juta ton.

Sementara itu, target serap gabah (sergab) nasional sepanjang 2019 adalah sebesar 1,83 juta ton. Artinya, penyerapan gabah pada musim panen Januari-Maret 2019 telah memenuhi 80 persen dari target sergap nasional.

Sesuai dengan rapat koordinasi serap gabah, ada 12 provinsi yang menjadi fokus potensi produksi dan target sergab oleh Bulog selama Januari-aret 2019. Provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat.

Provinsi dengan potensi produksi padi terbesar adalah Jawa Timur sebesar 4,6 juta ton gabah kering giling (GKG), diikuti dengan Jawa Tengah sebesar 3,98 juta ton, dan Jawa Barat sebesar 3,2 juta ton.

Ada pun saat ini Bulog masih memiliki stok cadangan beras pemerintah sebesar 2,1 juta ton. Dengan adanya penyerapan gabah ini, stok beras bisa bertambah hingga 3,7 juta ton.

Dalam percepatan sergab, Kementan dan Bulog telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain penyiapan 66 unit pengolahan gabah/beras Bulog, kesiapan anggaran pembelian gabah/beras dan penyiapan 1.507 unit gudang operasional Bulog.

Baca juga: INDEF: Pemerintah harus pastikan target produksi beras tercapai
Baca juga: BPS sebut KSA metode terbaik penghitungan data produksi padi
Baca juga: BPS akan rilis data produksi beras yang lebih akurat

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub nilai perlu penyedia avtur selain Pertamina

Betul, perlu

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai perlu adanya perusahaan penyedia avtur lain selain PT Pertamina (Persero) agar lebih kompetitif. 

“Betul, perlu,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis. 

Namun, lanjut dia, untuk penyediaan infrastruktur pengisian bahan bakar avtur di bandara harus ada kesepakatan (business to business) dengan operator bandara, dalam hal ini, PT Angkasa Pura I dan II dan tidak perlu adanya izin Kemenhub. 

“B to B saja antara AP II dengan swasta kita serahkan ke pengelola bandara,” katanya. 

Menurut dia, pesaing tidak diperlukan apabila harga sudah kompetitif, namun saat ini Pertamina disebut-sebut melakukan monopoli terhadap harga avtur. 

“Jadi saya pikir yang berweenang untuk menyatakan itu korporasi dan Kementerian BUMN. Bagi saya kalau harganya sudah benar kan ga perlu kecuali ada disparitas harga, maka diperlukan,” katanya.

Harga avtur yang dinilai tinggi juga ditengarai sebagai sebab harga tiket melonjak karena avtur memakan porsi 40 persen dari biaya operasional. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti juga mengimbau maskapai apabila harga avtur sudah turun, maka maskapai wajib menurunkan harga tiket. 

Maskapai, salah satunya Garuda Indonesia, telah menurunkan harga tiket 20 persen untuk semua rute dan Citilink Indonesia juga menunda pemberlakuan bagasi berbayar sesuai instruksi Kemenhub.

Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Penghitungan Ulang Harga Avtur

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei Yayasan SatuDunia: kedua capres minim kampanye isu lingkungan

…saat ini krisis ekologi telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, maka isu lingkungan masih penting untuk diangkat.

Jakarta, (ANTARA News) – Hasil survei dari Yayasan SatuDunia menunjukkan data bahwa jelang debat capres kedua, masing-masing calon masih minim berkampanye menyampaikan isu lingkungan. 

“Terlebih saat ini krisis ekologi telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, maka isu lingkungan masih penting untuk diangkat, ” ujar Direktur Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis. 

Data di media sosial, ternyata menunjukan bahwa tim kampanye resmi mereka tidak banyak mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka. 

“Menurut data dari www.iklancapres.id, sejak awal kampanye hingga akhir bulan Januari 2019, pasangan capres 01 mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka di media sosial hanya sebanyak 15 kali,” jelasnya. 

Sedangkan dengan isu ekonomi yang diangkat pasangan capres 01 yang sudah mencapai 233 kali. 

Hal yang sama, menurut Firdaus Cahyadi, juga terjadi di pasangan capres 02. “Sejak awal masa kampanye, pasangan capres 02 hanya 11 kali mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka,” tegasnya, Sementara, pasangan capres 02 telah mengangkat isu ekonomi dalam kampanye mereka sebanyak 340 kali.

Jika ditelisik lebih jauh, konten kampanye isu ekonomi yang masing-masing capres tawarkan juga belum memiliki prespektif ekologis. Sebagian konten kampanye isu ekonomi masing-masing masih menggunakan paradigma yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi sebanyak mungkin. 

“Padahal, kolapsnya Pulau Jawa dan pulau-pulau besar lainnya justru disebabkan oleh laju investasi yang tak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan alam, ” katanya. 

Dengan minimnya isu lingkungan hidup diangkat dalam kampanye masing-masing capres, dikhawatirkan debat kedua justru akan akan tenggelam secara politik terkait isu lingkungan.

“Sudah seharusnya para capres saling membuka jejak ekologi masing-masing, termasuk para penjahat lingkungan hidup di lingkaran masing-masing,” katanya. 

Baca juga: Aktivis tak berharap banyak soal bahasan lingkungan dalam debat capres
Baca juga: Warga harapkan capres-cawapres pro-lingkungan
Baca juga: Penanganan perubahan iklim belum jadi prioritas di visi dan misi capres-cawapres

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas

Jakarta, (ANTARA News) – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) menginginkan program untuk pengembangan pangan lokal lebih diperkuat karena pada saat ini pengelolaannya masih tersisih dengan sejumlah komoditas prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Pada sisi produksi, sampai dengan saat ini masih terfokus kepada komoditas tertentu saja seperti beras, jagung, kedelai dan daging serta gula misalnya,” kata Koordinator KPRP, Said Abdullah, di Jakarta, Kamis.

Sektor pangan merupakan salah satu dari beragam tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada  17 Februari 2019.

Menurut Said Abdullah, energi dan sumber daya yang ada terkait sektor pangan semuanya dialokasikan ke sana, sedangkan jenis pangan yang lain yang menjadi sumber pangan dan gizi tak sepenuhnya dikembangkan dengan kuat.

Ia mengakui bahwa komoditas-komoditas tersebut menjadi pangan pokok masyarakat sehingga perlu terus dikuatkan ketersediaannya, tetapi juga mesti dikembangkan program peningkatan produksi pangan “lokal” lainnya yang sejalan dengan peningkatan produksinya.

Ditanya mengenai apakah berarti penentuan komoditas yang layak dikembangkan seharusnya diserahkan ke masing-masing daerah, Said menyatakan bahwa dalam penerapannya, pemda bisa menentukan apa dan bagaimana pangan dikembangkan, tetapi kerangka program dan anggaran mestinya dilakukan di tingkat pusat dan terkoordinasi lintas kementerian.

“Menjadi penting pemahaman ini karena hari ini semua wilayah di Indonesia dipandang sama, bahkan wilayah yang tidak memproduksi pangan yang utama semisal padi pun tetap diminta melakukan program peningkatan produksi padi,” paparnya.

Ia mencontohkan dengan menggunakan program beras sejahtera untuk keluarga miskin, seharusnya bisa digunakan dengan pangan lokal yang sumber pengadaannya juga dilakukan daerah tersebut secara lokal.

Menurut dia, bila hanya menggunakan beras, maka hanya petani di sejumlah daerah tertentu saja yang dinilai akan mendapatkan manfaat nilai tambah dari proses pengadaan itu.

Baca juga: Pengamat: tiga isu pertanian harus dikritisi dalam debat
Baca juga: Capres mesti komitmen perkuat kelembagaan sektor perikanan nasional

 

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan laba 2019, Taspen perkuat kinerja anak perusahaan

Jakarta (ANTARA News) – PT Taspen mengupayakan peningkatan laba pada 2019 melalui penguatan kinerja anak perusahaan yang selama ini telah memberikan kontribusi pendapatan maupun laba bersih.

“Strategi kita memperkuat anak perusahaan, ini strategi utama,” kata Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro dalam acara public expose kinerja PT Taspen Tahun 2018 di Jakarta, Kamis.

Iqbal menjelaskan selama ini anak perusahaan telah memberikan kontribusi melalui peningkatan nilai aset dan laba bersih yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir.

Pada 2018, anak perusahaan Taspen serta entitas asosiasi seperti Taspen Properti Indonesia, Taspen Life serta Bank Mandiri Taspen ikut memberikan kontribusi pendapatan 4,5 persen dan laba sebesar 34 persen. “Kontribusi anak perusahaan kepada pendapatan yang ada terus mengalami kebaikan,” kata Iqbal.

Selain itu, upaya lain untuk meningkatkan laba adalah dengan mendorong pengembangan produk investasi dan mengantisipasi risiko sensitivitas terhadap perubahan nilai tukar. “Kita melakukan pengembangan produk investasi untuk mengatasi perubahan indeks yang berdampak pada semua perusahaan asuransi di Indonesia,” ujar Iqbal.

Selama ini, Taspen telah melakukan investasi di Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, reksadana, deposito, KEK EBA, saham maupun investasi langsung untuk menambah pendapatan.

Salah satu investasi langsung Taspen adalah melakukan pembelian 8,39 persen saham Bank Mantap serta right issue sehingga kepemilikan saham di bank tersebut menjadi 48,41 persen pada Desember 2018.

Sebelumnya, Taspen membukukan laba sebesar Rp271,55 miliar yang didukung oleh pencapaian pendapatan premi dan iuran serta hasil investasi yang positif sepanjang 2018.

Namun, laba tersebut menurun dari pencapaian laba pada 2017 sebesar Rp721,73 miliar, karena tingginya klaim santunan dan peningkatan beban investasi maupun non investasi.

Baca juga: Sepanjang 2018, Taspen bukukan laba Rp271,55 miliar

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menaker imbau UMKM manfaatkan media sosial untuk kembangkan bisnis

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha ritel dan dan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jejaring kerja.

“Jangan gunakan media sosial untuk bergosip dan menyebarkan hoaks. Lebih baik gunakan untuk kepentingan bisnis dan mengembangkan usaha ,” kata Menaker Hanif dalam siaran pers, Jakarta, Kamis.

Hanif mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya melalui UMKM. Dengan UMKM yang kuat dan mandiri akan menimbulkan penguatan ekonomi nasional yang konsisten. 

“Pelaku ritel harus semangat dan percaya diri menghadapi tantangan-tantangan era industri 4.0 melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan asosiasi sektoralnya masing-masing,” kata Hanif.

Dalam menghadapi berkembangnya platform belanja online, kata Hanif, dibutuhkan strategi khusus yang harus diterapkan.

“Perlu adanya inovasi untuk dapat meningkatkan terobosan pasar. Salah satunya melalui kolaborasi dengan kelompok lain, dengan ide ataupun terobosan yang berbeda dan unik,” kata Hanif.

Selain itu, para pelaku ritel perlu untuk memperluas pasar, meningkatkan kemampuan pemasaran agar bisa terus bersaing di pasar. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui jaringan online seperti media sosial, blog, situs dan lain sebagainya.

“Di masa depan, sosmed merupakan paspor  bagi kehidupan kita. Orang akan menilai kita melalui medsos yang kita miliki,” kata Hanif. 

Baca juga: Menaker ingatkan siswa SMK agar memperkuat kompetensi
Baca juga: Kemnaker dorong inovasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Baca juga: Pemerintahan Jokowi bangun internet cepat dukung UMKM

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Waskita rampungkan proyek strategis nasional dari bandara sampai kelistrikan

Untuk sektor jalan tol, Waskita turut berkontribusi dalam pembangunan beberapa jalan tol dengan total panjang 1.300 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Jakarta (ANTARA News) – PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN bergerak di jasa konstruksi telah berkontribusi dalam pembangunan sejumlah proyek strategis nasional di berbagai sektor antara lain bandar udara, bendungan, jalan tol, jalur perkeretaapian hingga kelistrikan.

Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Shastia Hadiarti menyebutkan Waskita telah menyelesaikan pembangunan beberapa bandara, antara lain Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Sarana dan Gedung Bandara Kertajati Jawa Barat, Terminal dan Sarana Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah, serta Runway, Apron, dan Taxiway Bandara APT Pranoto Samarinda Kalimantan Timur. Selain itu Waskita saat ini juga sedang membangun Terminal baru Bandara Minangkabau Padang, Sumatera Barat.

“Manfaat pembangunan bandara tersebut antara lain adalah peningkatan jumlah pergerakan pesawat per hari dari sebelumnya 122 pergerakan menjadi 128 pergerakan,” kata Shastia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pembangunan bandara beserta fasilitasnya tersebut juga berdampak pada peningkatan jumlah penumpang per hari dari sebelumnya 13.333 orang menjadi 14.474 orang dan peningkatan pergerakan kargo per hari dari sebelumnya 66 ton menjadi 70 ton (contoh pada Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah).

Pada sektor bendungan, Waskita telah menyelesaikan pembangunan bendungan Raknamo, Nusa Tenggara Barat dan sedang membangudi wilayah lainnya antara lain Bendungan Tapin Kalimantan Selatan, Bendungan Way Sekampung Lampung, Bendungan Rukoh Nanggroe Aceh Darussalam, Bendungan Leuwikeris Jawa Barat.

Selanjutnya, Bendungan Karian Banten, Bendungan Tiga Dihaji Sumatera Selatan, Bendungan Jlantah Jawa Tengah, Bendungan Bener Jawa Timur, Bendungan Temef Jawa Timur, Bendungan Gondang Jawa Timur, Bendungan Margatiga Lampung.

Manfaat pembangunan bendungan tersebut antara lain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, sumber irigasi, sumber air bersih bagi masyarakat, dan pengendali banjir.

Untuk sektor jalan tol, Waskita turut berkontribusi dalam pembangunan beberapa jalan tol dengan total panjang 1.300 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dari keseluruhan jalan tol tersebut, total 468 km telah beroperasi antara lain Bekasi – Cawang – Kampung Melayu seksi 1B dan 1C, Ciawi – Sukabumi seksi 1, Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Salatiga – Kartasura, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi seksi 1.

Manfaat dari pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) yaitu dapat memangkas waktu tempuh dari 20 jam menjadi 12-15 jam. Sedangkan manfaat Jalan Tol Trans Sumatera (Bakauheni-Palembang) yaitu dapat memangkas waktu tempuh dari 12 jam menjadi sekitar 6 jam.

“Waktu tempuh yang lebih singkat tersebut dapat menurunkan biaya pengiriman logistik khususnya biaya bahan bakar dan menjaga kualitas komoditas yang dikirim,” kata Shastia.

Pada sektor jalur perkeretaapian, Waskita telah menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana kereta api antara lain Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan dan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta.

Pada sektor kelistrikan, Waskita sedang membangun transmisi listrik berkapasitas 500 kV di Sumatra yang membentang sejauh 395 km dari New Aur Duri ke Perawang.

Proyek ini mulai dikerjakan pada 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp6,1 triliun. Pembangunan proyek ini dilakukan untuk mendukung program pemerataan elektrifikasi di Pulau Sumatera.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengelolaan sektor pangan dinilai perlu banyak libatkan petani

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa pengelolaan sektor pangan di Tanah Air perlu lebih banyak melibatkan petani guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional..

“Pembangunan di sektor pertanian yang tidak melibatkan pelaku utamanya juga menjadi soal, sehingga kami mendesak sudah saatnya keterlibatan pelaku utama dalam produksi pangan, yaitu petani, dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik yang terkait dengan pangan,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Kamis.

Sektor pangan merupakan salah satu dari beragam tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Februari mendatang.

Menurut Rachmi Hertanti, setiap calon presiden juga harus bisa menyediakan akses terhadap keadilan bila ada kebijakan yang dinilai merugikan petani.

Ia berpendapat bahwa persoalan pangan di Indonesia perlu dilihat dari dua aspek, yaitu dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka, serta pembangunan sektor pangan yang belum memiliki strategi yang baik khususnya terkait dengan tata produksi, distribusi dan konsumsi.

“Tanpa adanya keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tata produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di Indonesia, termasuk tata niaga impor pangan, tentunya akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengharapkan pembangunan sektor pertanian tahun 2019difokuskan untuk pemerataan sekaligus menunjang pertumbuhan perekonomian nasional yang berkualitas.

“Diharapkan pembangunan tahun 2019 tetap fokus dalam pemerataan untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah,” kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, salah satu hal yang perlu disorot adalah kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan di beberapa provinsi seperti di Kalimatan Selatan dan Sumatera Utara.

Baca juga: Pengamat: tiga isu pertanian harus dikritisi dalam debat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sabun sarongge dari Cianjur diam-diam mendunia

(Antara)-Diam-diam sabun Sarongge dari Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berhasil menembus pasar dunia.  Perusahaan-perusahaan sabun skala besar dan internasional bahkan kerap memesan sabun produksi Kelompok Usaha Wanita Kartini ini.

Sepanjang 2018, Taspen bukukan laba Rp271,55 miliar

Jakarta (ANTARA News) – PT Taspen membukukan laba sebesar Rp271,55 miliar yang didukung oleh pencapaian pendapatan premi dan iuran serta hasil investasi yang positif sepanjang 2018.

“Laba tersebut didukung oleh pendapatan premi dan hasil investasi,” kata Direktur Keuangan Taspen Helmi Imam Satriyono dalam acara public expose kinerja PT Taspen Tahun 2018 di Jakarta, Kamis.

Helmi menjelaskan pendapatan premi dan iuran selama 2018 mencapai Rp8,09 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,55 persen dibandingkan periode 2017 sebesar Rp7,81 triliun. Sedangkan, hasil investasi dari Surat Berharga Negara, deposito maupun obligasi korporasi mencapai Rp7,65 triliun atau tumbuh 1,25 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp7,55 triliun.

“Pertumbuhan dari hasil investasi ini mencerminkan tingkat imbal hasil atau ‘yield’ gabungan sebesar delapan persen,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Taspen juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 0,65 persen, dari sebelumnya pada 2017 sebesar Rp230,38 triliun menjadi Rp231,87 triliun di 2018.

Helmi mengatakan salah satu penyebab pertumbuhan aset ini adalah naiknya aset investasi sebesar 3,71 persen, dari Rp209 triliun di 2017 menjadi Rp216,76 triliun pada 2018.

Aset investasi tersebut terdiri dari aset investasi korporasi senilai Rp90,86 triliun dan aset investasi pensiun sebesar Rp125,9 triliun. “Dengan pertumbuhan ini, maka aset tumbuh secara konsisten rata-rata 9,68 persen selama lima tahun terakhir,” kata Helmi.

Selain itu, anak perusahaan Taspen serta entitas asosiasi seperti Taspen Properti Indonesia, Taspen Life serta Bank Mandiri Taspen ikut memberikan kontribusi pendapatan 4,5 persen dan laba sebesar 34 persen.

Kontribusi ini telah diberikan oleh anak perusahaan selama empat tahun terakhir yang ditunjukkan oleh nilai aset dan laba bersih yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Baca juga: Taspen catatkan hasil investasi sementara Rp4,15 triliun

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia ditargetkan peringkat pertama Destinasi Wisata Halal Dunia 2019

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia ditargetkan menempati peringkat pertama destinasi wisata halal dunia sekaligus menjadi destinasi paling ramah terhadap wisatawan muslim versi Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2019.

“Ini didukung oleh pertumbuhan wisata halal kita tahun ini mencapai angka tertinggi sekitar 42 persen,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Kamis.  

Oleh karena itu, target kunjungan wisatawan  halal tourism  dunia ke Indonesia tahun ini didongkrak menjadi sebanyak 5 juta atau tumbuh 42 persen dari tahun lalu sebanyak 3,5 juta. 

“Target 5 juta wisman halal tourism itu mencapai 25 persen dari target kunjungan 20 juta wisman pada tahun ini,” kata Arief Yahya.

Untuk mencapai itu, Kemenpar menggunakan   Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai standar kerja pengembangan wisata halal Indonesia menuju ranking pertama GMTI 2019 yang akan diumumkan pada April 2019. 

“Kita memiliki IMTI 2019 yang mengadopsi dari standar GMTI untuk memenangkan destinasi halal terbaik pada GMTI 2019,” kata Menpar.

Menpar Arief didampingi Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3 Halal) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Anang Sutuno, Pembina TP3 Halal Kemenpar Riyanto Sofyan, dan CEO Crescentrating.com & HalalTrip.com Fazal Bahardeen.

Arief Yahya menjelaskan, sejauh ini pengembangan wisata halal Indonesia mengacu pada GMTI 2019 yang menerapkan 14 komponen dalam kriteria ACES (Access, Communications, Environment, and Services)  dengan bobot masing-masing berbeda.  
 
Access mempunyai bobot penilaian sebesar 10 persen, Communications 15 persen, Environment 30 persen, dan Services 45 persen. 

“Total sekitar 90 persen adalah komponen pelayanan, sedangkan untuk unsur halalnya sendiri sekitar 10 persen. Kita tingkatkan semua komponen melalui IMTI,” kata Arief Yahya.

Ia sangat berharap Indonesia bisa menjadi yang terbaik setelah tahun lalu posisi Indonesia bersama Uni Emirat Arab berada di ranking kedua (skor 72,8 dari 100). Malaysia tercatat masih bertengger di posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata (TP3) Halal Kemenpar Anang Sutono menjelaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi sangat tinggi untuk menjadi pemain global dengan menjadi tujuan wisata halal terfavorit kelas dunia.
 
“Pada 2017 Indonesia bisa menjaring 1,95 juta wisman ‘halal tourism‘ atau tumbuh 15 persen dengan perolehan devisa mencapai Rp27 triliun. Sejak dicanangkannya pariwisata halal tahun 2014, dalam perjalanan saat ini tingkat daya saing Indonesia versi GMTI berada di peringkat ke-2 terbaik dunia bersama dengan Uni Emirat Arab,” kata Anang Sutono.

Sementara CEO Crescentrating.com & HalalTrip.com Fazal Bahardeen menekankan peluang Indonesia sangat besar dalam menarik wisatawan muslim dunia yang 2020 diproyeksikan mencapai 158 juta dengan pertumbuhan sekitar 6 persen.

GMTI memproyeksikan pada 2020 jumlah wisatawan muslim dunia tahun 2020 mencapai 158 juta dengan total pembelanjaan sebesar 220 miliar dolar AS atau setara Rp3.080 triliun dengan pertumbuhan 6 persen per tahun.

Pertumbuhan tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 300 miliar dolar AS atau setara Rp4.200 triliun pada 2026.

IMTI 2019 menetapkan 10 destinasi wisata halal unggulan Indonesia yakni Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

Tahun lalu IMTI menetapkan Lombok berada pada urutan pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia dan Aceh di urutan kedua.
 
Baca juga: Menpar targetkan 5 juta wisman wisata halal pada 2019
 Baca juga: NTB destinasi wisata halal terfavorit ASR 2018

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Capres-cawapres diharapkan bangkitkan optimisme kelola kelautan

Arusutamakan isu kelautan karena bila tidak, orang tidak akan optimistis bahwa laut adalah masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA News) – Kedua calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan membangkitkan optimisme agar bangsa Indonesia benar-benar dapat mengelola sumber daya kelautan untuk kesejahteraan rakyat.

“Arusutamakan isu kelautan karena bila tidak, orang tidak akan optimistis bahwa laut adalah masa depan bangsa,” kata Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, salah satu contoh pernyataan yang dapat membangkitkan optimisme adalah pidato Presiden Jokowi pada 2014 yang menyatakan “kita sudah terlalu lama memunggungi laut”.

Namun, ucapan yang optimistis tersebut juga harus disertai dengan kinerja nyata yang menunjukkan bahwa pengelolaan kemaritiman di Indonesia sudah tidak lagi terkesan dianaktirikan dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya daratan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menyoroti politik anggaran dalam mewujudkan hal tersebut.

Begitu pula, lanjutnya, dengan berbagai peran kementerian/lembaga yang masing-masing juga bisa menonjolkan ego sektoralnya sehingga program tidak berjalan lancar.

Sebelumnya, Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sukarman menyatakan semua capres-cawapres harus dapat memperkuat nelayan dan pembudi daya guna mempercepat Indonesia sebagai poros maritim.

“Nelayan dan pembudi daya adalah garda terdepan poros maritim,” katanya.

Menurut Sukarman, penting untuk dievaluasi berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam konteks konstitusional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Zonasi tata ruang lautan dan daratan dinilai layak diintegrasikan
Baca juga: Pengamat ingatkan capres agar perkuat nelayan percepat poros maritim

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tarif MRT Jakarta Rp8.500, Menhub: masuk akal

Kalau Rp8.500 per 10 kilometer saya rasa cukup ‘reasonable’

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai tarif kereta cepat massal MRT Jakarta rute Bundaran Hotel Indonesia-Lebak Bulus sebesar Rp8.500 per 10 kilometer, cukup masuk akal. 

“Kalau Rp8.500 per 10 kilometer saya rasa cukup reasonable,” kata Menhub saat meninjau MRT Jakarta, Kamis. 

Menurut Budi, tarif MRT harus disubsidi karena disesuaikan daya beli masyarakat agar masyarakat mau menaikinya.

Seharusnya, apabila tidak disubsidi, tarif MRT bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000 dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus. 

“Basisnya banyak, tapi yang pasti MRT harus disubsidi, kalau tidak masyarakat tidak bisa bayar,” kata Menhub.

Pihak MRT sudah mengusulkan besaran tarif yakni Rp8.500 per 10 kilometer kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun hingga saat ini belum ada angka pasti yang dikeluarkan pemprov. 

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan sebelum pengoperasian, besaran tarif tersebut akan dirilis. 

“Kami masih menunggu dari pihak Pemprov DKI, besaran yang akan dirilis, kami belum tahu,” katanya.

Baca juga: Menteri perhubungan minta siapkan angkutan pengumpan dan TOD MRT
Baca juga: Menhub tinjau MRT Jakarta

 

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perpanjangan kontrak bagi hasil WK Rimau

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kiri) didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (kedua kiri) berbincang seusai penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (WK Migas) Rimau oleh Dirut PT Medco E&P Rimau Ronald Gunawan (kedua kanan) dan Dirut Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Arief Kadarsyah di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/2/2019). Penandatanganan tersebut merupakan perpanjangan kontrak bagi hasil antara Pemegang Partisipasi Interes PT Medco E&P Rimau sebesar 95 persen dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi sebesar lima persen yang mulai efektif pada 23 April 2023 selama 20 tahun.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Indef: jalan tol bukan solusi turunkan biaya logistik

Jakarta (ANTARA News) – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut jalan tol bukanlah solusi efektif untuk menurunkan biaya logistik.

“Jalan tol bukan solusi untuk logistik. Kalau memperlancar mudik iya, tapi tidak untuk logistik. Indonesia akan hebat kalau logistiknya pindah dari truk ke kapal,” katanya dalam jumpa pers bertema Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran Indef untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur di Jakarta, Kamis.

Faisal mengatakan biaya logistik akan turun signifikan jika ada perpindahan dari transportasi darat ke laut.  Pasalnya, hanya sekitar 10 persen saja logistik di Indonesia yang diangkut lewat laut. Sisanya,masih diangkut dengan truk sehingga membuat ongkos logistik menjadi mahal.

“Laut itu membuat murah. Mahal itu karena diangkut pakai truk, lewat Tol Trans Jawa-Trans Sumatera. Ongkos angkut dengan truk kan per kilogram mahal, muatnya juga sedikit. Bandingkan dengan mangga Brazil yang ongkos angkutnya bisa sampai nol karena kapal bisa bawa sampai 20 ribu ton,” katanya.

Faisal sendiri mengakui pembangunan infrastruktur jalan tol memang mengurangi biaya logistik, terlebih jika nanti ada penyesuaian tarif. Jalan tol juga disebutnya bisa memangkas waktu tempuh perjalanan.

“Namun, tidak signifikan mengurangi biaya logistik secara nasional. Mungkin biayanya lebih murah dibandingkan sebelumnya tapi kita akan kalah saing dengan produk luar negeri,” katanya.

Ia mencontohkan saat ini pabrik obat di Medan lebih memilih mengimpor botol obat dei Guangzhou ketimbang membeli barang serupa dari Jawa.

Pasalnya, harga botol di Jawa mencapai 827 dolar AS per kontainer sementara barang serupa dari China hanya 600 dolar AS per kontainer.

“Jadi ya turun (biaya logistik) tapi tidak akan mampu melawan rendahnya harga produk yang dikirim dari luar negeri lewat laut,” tuturnya. 

Baca juga: Aptrindo ingin penurunan tarif tol Trans Jawa untuk truk
Baca juga: GINSI: biaya logistik nasional masih tinggi
Baca juga: Darmin: paket kebijakan XV fokus tekan biaya logistik

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenperin sebut industri logam dominasi transaksi “e-smart” IKM

Dengan mengadopsi teknologi, produktivitasnya naik dan mampu memasarkan di marketplace

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perindustrian menyebutkan industri logam mendominasi hingga 40,99 persen dari total transaksi di e-smart industri kecil dan menengah (IKM).

“Untuk itu, kami aktif mengajak mereka terlibat dalam program e-smart IKM. Sejak 2017 diluncurkan, sudah melahirkan banyak IKM yang berkembang pesat. Dengan mengadopsi teknologi, produktivitasnya naik dan mampu memasarkan di marketplace,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menyusul logam adalah industri fesyen sebesar 30,13 persen, makanan dan minuman 23,5 persen, herbal 1,22 persen, furnitur 0,9 persen, serta industri kreatif dan lainnya 0,72 persen. 

“Hingga 2019, ditargetkan bisa mencapai total 10.000 peserta dengan sekitar 30.000 produk IKM yang dapat diakses konsumen melalui marketplace,” kata Gati.

Sampai saat ini, program e-smart IKM yang dilaksanakan hingga di 22 provinsi, telah melibatkan beberapa pihak, seperti BI, BNI, Google, iDeA serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, menggandeng pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

“Program e-smart IKM juga telah bekerja sama dengan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia,” sebut Gati. 

Lebih lanjut, program e-smart IKM akan pula memfasilitasi pelaku usaha agar dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan ATT Group selaku authorized global partner Alibaba.com di Indonesia.

“Kerja sama ini meliputi pelatihan pemasaran online bagi IKM dalam melaksanakan operasional di dalam Alibaba.com serta pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian IKM yang masuk di dalam program e-smart IKM,” paparnya.

Baca juga: Omzet pelaku usaha jaket tembus Rp50 juta berkat e-Smart IKM
Baca juga: Kemenperin targetkan IKM tumbuh enam persen pada 2019

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef tunggu solusi kedua capres hadapi penurunan cadangan energi

Jakarta, (ANTARA News) – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menunggu solusi yang akan ditawarkan kedua calon presiden dalam menghadapi penurunan cadangan energi di Indonesia.

“Ini kita ingin dapat jawaban bagaimana kedua capres ini menyikapi dan bagaimana tawarannya menghadapi cadangan energi kita yang turun drastis,” katanya dalam jumpa pers pemanasan debat kedua capres di Jakarta, Kamis.

Menurut Faisal, cadangan minyak nasional terus turun drastis. Cadangan minyak masih berada di kisaran 11,6 miliar barel pada 1980. Namun, saat ini cadangan minyak nasional tinggal 3,2 miliar barel.

“Artinya kita menggasak minyak kita ini jauh lebih cepat dari usaha kita memperoleh cadangan baru. Ini kita perkosa terus ladang-ladang minyak ini,” ujarnya.

Dengan kondisi eksplorasi yang minim dan tidak adanya penemuan cadangan baru, Faisal memperkirakan cadangan minyak nasional akan habis pada 2026 berdasarkan hitungan reserved to production ratio.

“Jadi 2026 minyak kita habis kalau tidak ada penemuan baru dan kita tidak mendiversifikasi ke bahan bakar non fosil,” katanya.

Di sisi lain, meski Indonesia diklaim kaya akan batubara hingga gas bumi, Faisal menyebut cadangan keduanya tidaklah besar.

Cadangan gas nasional disebutnya hanya sebesar 1,4 persen dari cadangan dunia. Batubara yang kerap diekspor pun hanya 2,2 persen dari cadangan dunia.

“Tapi konsumsi energi kita naik terus tidak karuan. Dari kita tadinya surplus 1,3 juta barel, sekarang kita defisit 703 ribu barel. Sampai 2050 nanti kita merosot!,” tukasnya.

Faisal berharap pemerintah bisa memikirkan solusi untuk bisa menjaga cadangan sumber daya alam energi untuk generasi mendatang. Salah satu solusinya adanya tabungan berupa “oil fund” atau dana minyak seperti yang telah diterapkan di Timur Leste.

“Jadi tidak semua pendapatan sumber daya alam dihabiskan. Ada jatah buat generasi yang akan datang. Kita ini seperti kesurupan, habiskan sumber daya alam secepat mungkin sampai tidak peduli dengan hak generasi yang akan datang,” katanya.

Ide serupa juga disampaikan Direktur Program Indef Berly Martawardaya terkait perlunya dibentuk dana abadi energi.

“Dana ini diinvestasikan untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi negara di masa depan,” katanya. 

Baca juga: Migas masih tulang punggung energi nasional sampai 30 tahun ke depan
Baca juga: Diversifikasi energi jangan dilupakan

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia dan Eurasia sepakat tingkatkan hubungan ekonomi

Jakarta, (ANTARA News) – Indonesia dan Eurasia sepakat menandatangani Memorandum of Cooperation (MoU) untuk meningkatkan hubungan ekonomi keduanya dalam menandatangani Joint Ministrial Statement antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Integrasi dan Makroekonomi Komisi Ekonomi Eurasia Tatyana D Valovaya.

“Isinya kita sepakat kita pahami ada peningkatan hubungan dagang, investasi dan itu kita akan tuangkan dalam MoC,” kata Menteri Enggar di Jakarta, Kamis.

Enggar menyampaikan, kerja sama ekonomi dengan Eurasia tidak dapat langsung menuju skema Free Trade Agreement (FTA), karena mereka memiliki satu prosedur dan standar, sehingga MoC menjadi satu hal yang disepakati.

Dengan adanya MoC ini, Enggar optimistis nilai perdagangan antara Indonesia dan Eurasia yang saat ini mencapai 2,79 miliar dolar AS akan meningkat hingga dua kali lipat dalam waktu kurang dari lima tahun.

Enggar berharap, penandatanganan MoC dan forum bisnis dapat dilakukan pada kuartal II tahun ini.

Setelah penandatanganan MoC, akan terjadi saling tukar informasi untuk saling mengenal produk dan pasar satu sama lain lebih dalam dalam pertemuan antar pebisnis kedua negara.

Menurut Enggar, Eurasia yang terdiri dari lima negara, yakni Armenia, Belarusia, Kyrgyzstan dan Rusia, memiliki potensi pasar besar bagi Indonesia.

Adapun produk andalan Indonesia ke Eurasia yakni Crude Palm Oil (CPO), kopi, karet, produk makanan jadi, dan furnitur.

Sementara produk asal Eurasia yang diimpor oleh Indonesia yakni alumuninium, aloy, vertiliser dan weed.

“Sebetulnya produk Indonesiia dengan Eurasia pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Mereka punya advance technology untuk beberapa hal. Tapi mereka juga perlu beberapa bahan baku sebagai kebutuhan dasar,” ungkap Enggar.

Sementara itu, Tatyana menyampaikan, Eurasia berharap peningkatan kerja sama ekonomi dapat dicapai tahun ini.

“Ini juga akan meningkatkan kerja sama ekonomi, kami setuju untuk sangat serius memiliki kerja sama bisnis di Jakarta,” ujar Tatyana.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu mitra utama ekonomi Eurasia yang sangat dinantikan.

Baca juga: Dubes: Indonesia tertarik kembangkan kerja sama dengan Eurasia
Baca juga: Indonesia siapkan CEPA dengan Eurasia

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkop tekankan pentingnya perlindungan UMKM dalam ekonomi digital

Jakarta, (ANTARA News) – Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital seiring peningkatan kapasitas SDM UMKM yang terus dilakukan.

“Dalam pengembangan ekonomi digital, yang perlu diperhatikan adalah perlindungan konsumen dan termasuk perlindungan kepada UMKM,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, seiring telah berjalannya revolusi industri 4.0 para pelaku koperasi dan UMKM harus didorong agar mampu berkiprah dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital. 

Sejalan dengan itu, menurut dia, dengan kemajuan teknologi informasi, koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha juga harus belajar dan membenahi dirinya.  “Kalau mereka tidak mau maka akan ketinggalan,” katanya.

Ia menambahkan, ekonomi digital mempunyai potensi ekonomi dalam mendukung perekonomian nasional. 
Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan menjadi penting dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi digital.

“Tidak lain untuk tujuan agar mampu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017,” katanya.

Maka kata dia, perlindungan dan distingsi diperlukan bagi para pelaku UMKM.  Sementara bagi konsumen tidak lain agar pembeli tidak khawatir atas produk yang dibeli.

“Maka perlu ada standarisasi produk-produk yang akan diperjualbelikan, baik secara on-line maupun off-line, dan produk-produk agar dikemas yang menarik. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi dan edukasi  bagi masyarakat sangat penting dalam menghadapi ekonomi digital.

Baca juga: Kemenkop minta UKM terapkan digitalisasi ekonomi
Baca juga: Presiden dorong UKM masuk ekonomi digital

 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Belanja turis Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi Singapura 2018

Dari Januari sampai September 2018, devisa pariwisata dari wisatawan Indonesia tumbuh 8 persen dan melampaui pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia yang mencapai 2 persen.

Jakarta (ANTARA News) – Kunjungan wisatawan dan belanja turis dari Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Singapura hingga mencapai rekor baru dalam penerimaan devisa negara itu selama tiga tahun berturut-turut.

Chief Executive Singapore Tourism Board (STB) Keith Tan di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia tetap menjadi pasar pariwisata terbesar kedua bagi Singapura.

“Dari Januari sampai September 2018, devisa pariwisata dari wisatawan Indonesia tumbuh 8 persen dan melampaui pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia yang mencapai 2 persen,” katanya. 

Hal ini membuat posisi Indonesia tetap bertahan sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar kedua bagi negara itu setelah China. 

Di antara lebih dari 3 juta wisatawan Indonesia yang datang ke Singapura, jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari kota-kota di luar Jakarta mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan yang dari Jakarta. “Tren seperti ini sesuai dengan pertumbuhan kelas menengah serta kenaikan jumlah perjalanan ke luar negeri dari seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Tercatat industri pariwisata Singapura kembali mengalami pencapaian yang tinggi pada 2018 dengan terciptanya rekor baru dalam jumlah devisa pariwisata maupun kunjungan wisatawan selama tiga tahun berturut-turut. Kinerja positif terjadi pada sektor utama industri pariwisata yaitu BTMICE, perhotelan, dan kapal pesiar.

“Devisa pariwisata Singapura tumbuh 1,0 persen menjadi 27,1 miliar dolar AS, terutama berkat pertumbuhan kunjungan wisatawan dari hampir seluruh 15 negara utama penyumbang wisatawan ke Singapura dan juga belanja yang lebih tinggi oleh wisatawan dari lima pasar utama penyumbang devisa pariwisata,” katanya.

Rekor pertumbuhan jumlah wisatawan dari delapan negara mendorong kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 6,2 persen menjadi 18,5 juta.

“Kami sangat senang bahwa sektor pariwisata Singapura berkinerja baik meskipun ada sejumlah ketidakpastian ekonomi. Kami beruntung berkat dampak positif dari sejumlah faktor, seperti masih kuatnya kebutuhan perjalanan Asia Pasifik, meningkatnya konektivitas penerbangan ke Singapura, dan digelarnya berbagai ajang penting. Ikut menggembirakan kami juga, bahwa upaya pemasaran dan kolaborasi dengan mitra industri akhirnya membuahkan hasil,” katanya.

Ia menegaskan, pasar Indonesia masih tetap kuat selama 2018 di tengah nilai tukar rupiah yang sempat bergejolak. 

“Meskipun mata uang rupiah melemah, namun kami senang dengan masih tumbuhnya belanja wisatawan Indonesia. Ini sesuai dengan strategi kami dalam mengejar Pariwisata Berkualitas dan menegaskan kembali tentang masih kuatnya daya tarik Singapura sebagai salah satu tujuan utama perjalanan luar negeri bagi warga Indonesia,” katanya.

Negara itu fokus dalam mendorong pertumbuhan wisatawan dari luar Jakarta yang ternyata juga menunjukkan hasil. “Terutama dengan keputusan untuk membuka kantor regional STB kedua di Surabaya pada Oktober 2017,” kata Raymond Lim, Direktur Area STB untuk Indonesia.

Selain itu, jumlah penumpang kapal pesiar dari Indonesia juga memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan. Dengan tersedianya rencana perjalanan kapal pesiar selama setahun penuh dan semakin banyaknya kapal pesiar dengan kapasitas lebih besar yang singgah di Singapura, jumlah penumpang dari Indonesia pada 2018 bisa mengalami kenaikan 69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Lonjakan terjadi baik di segmen pesiar rekreasi maupun kelompok korporat yang menyelenggarakan pertemuan dan program perjalanan insentif di kapal pesiar.
STB Indonesia juga telah berupaya memasarkan Singapura sebagai tujuan wisata yang ramah bagi Muslim. 

Pada 2018, Singapura telah dinobatkan sebagai tujuan wisata paling ramah Muslim di antara negara-negara non-Muslim lainnya oleh Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index. Ini adalah gelar keempat kalinya secara berturut-turut dimana aspek utama yang sangat diperhatikan oleh pelancong Muslim adalah lingkungan yang aman, ragam pilihan makanan halal, dan kemudahan akses tempat ibadah yang semuanya ada di Singapura.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Omzet pelaku usaha jaket tembus Rp50 juta berkat e-Smart IKM

Semakin ke sini, zaman semakin maju dan pemasaran cenderung lebih mudah. Banyak marketplace yang ada, mau nggak mau kita sebagai pengusaha harus beradaptasi

Jakarta, (ANTARA News) – Salah satu pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang mengaplikasikan program e-smart IKM sukses mencetak omzet Rp50 juta per bulan.

Ia adalah Andri, pemilik usaha Jaket Bola Distro yang didirikan sejak 2016 saat dirinya masih menginjak kursi kuliah.

“Dari dulu saya memasarkan produk lewat Facebook, Instagram dan Twitter. Semakin ke sini, zaman semakin maju dan pemasaran cenderung lebih mudah. Banyak marketplace yang ada, mau nggak mau kita sebagai pengusaha harus beradaptasi,” kata Andri melalui keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Andri mengatakan, workshop e-Smart IKM yang diikutinya pada 2017 menjadi lompatan besar dalam menjalani usahanya. Apalagi dia merintis melalui pemasaran di media sosial.

Dia mengakui, keikutsertaan pada loka karya e-Smart IKM memberikannya banyak ilmu baru dan menjadikan marketplace sebagai ujung tombak pemasarannya.

“Tidak hanya mendapat ilmu tentang penjualan, tetapi saya juga mendapat berbagai macam fasilitas khusus seperti mencoba fitur-fitur berbayar dari Bukalapak secara gratis, dapat trik berjualan di Bukalapak, dan dapat relasi,” ujarnya.

Pada 2017, berdasarkan data Bukalapak, Jaket Bola Distro berhasil mendapat nilai transaksi terbesar dari sektor IKM fesyen yang melampaui Rp322 juta dengan sebanyak 1.346 transaksi. 

Saat ini, Andri sudah mempunyai pabrik sendiri yang dibantu oleh lima karyawan dengan omzet mencapai Rp50 juta per bulan. 

Dia memiliki tekad yang kuat untuk lebih memajukan usahanya dengan mencari kesempatan baru melalui pemanfaatan teknologi. 

“Saya ingin terus meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital saat ini,” ujarnya.

Baca juga: Program e-Smart IKM sasar 1.000 penyandang disabilitas
Baca juga: Kemenperin tingkatkan jumlah IKM berpotensi ekspor

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjualan mobil Indonesia turun pada Januari 2019

Jakarta (ANTARA News) – Penjualan mobil di Indonesia pada Januari 2019 tercatat sebanyak 81.218 unit, menurun 15,3 persen dari pencapaian 2018 sebanyak 95.955 unit.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip PT Astra International, Kamis, penjualan grup Astra pada Januari 2019 sebanyak 42.204 unit atau turun dari penjualan tahun lalu pada periode yang sama 45.760 unit.

Penjualan merek di bawah naungan grup Astra antara lain, Toyota 25.092 unit yang turun tipis dari 2018 sebanyak 25.410 unit. Daihatsu menjual 14.769 unit, turun dari 18.788 unit pada 2018.

Baca juga: 15 mobil terlaris 2018

Penjualan Isuzu justru naik pada tahun ini dengan melego 2.343 unit, dibandingkan 1.561 unit mobil pada 2018.

Adapun penjualan mobil di luar grup Astra turun dari 50.195 menjadi 39.014 unit. Mitsubishi yang pada awal bulan tahun lalu menjual 17.753 unit, turun menjadi 16.383 unit.

Honda pada 2018 sebanyak 13.572 unit menjadi 10.064 unit. Suzuki dari 11.511 unit menjadi 8.271 mobil. Sedangkan Nissan anjlok dari 1.189 mobil menjadi hanya 387 unit.

Baca juga: Tiga wilayah dengan penjualan Xpander tertinggi

Baca juga: 15 mobil terlaris 2018

Baca juga: 10 mobil terlaris jelang akhir tahun 2018

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

TMMIN gunakan alumunium Inalum

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) didampingi Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono (kiri) dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (ketiga kanan) melihat anjungan velg Toyota, di sela-sela penandatanganan kerja sama penggunaan produk material lokal aluminium paduan A356, antara TMMIN dengan PT Inalum, di Batubara, Sumatera Utara, Kamis (14/2/2019). Kerja sama itu terkait penggunaan aluminium foundry alloy (aluminium paduan A365) untuk produksi velg kendaraan roda empat bermerek Toyota, juga mendukung industri otomotif nasional. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/hp.

Kementerian ESDM sebut industri logam dominasi transaksi “e-smart” IKM

Dengan mengadopsi teknologi, produktivitasnya naik dan mampu memasarkan di marketplace

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perindustrian menyebutkan industri logam mendominasi hingga 40,99 persen dari total transaksi di e-smart industri kecil dan menengah (IKM).

“Untuk itu, kami aktif mengajak mereka terlibat dalam program e-smart IKM. Sejak 2017 diluncurkan, sudah melahirkan banyak IKM yang berkembang pesat. Dengan mengadopsi teknologi, produktivitasnya naik dan mampu memasarkan di marketplace,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menyusul logam adalah industri fesyen sebesar 30,13 persen, makanan dan minuman 23,5 persen, herbal 1,22 persen, furnitur 0,9 persen, serta industri kreatif dan lainnya 0,72 persen. 

“Hingga 2019, ditargetkan bisa mencapai total 10.000 peserta dengan sekitar 30.000 produk IKM yang dapat diakses konsumen melalui marketplace,” kata Gati.

Sampai saat ini, program e-smart IKM yang dilaksanakan hingga di 22 provinsi, telah melibatkan beberapa pihak, seperti BI, BNI, Google, iDeA serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, menggandeng pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

“Program e-smart IKM juga telah bekerja sama dengan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia,” sebut Gati. 

Lebih lanjut, program e-smart IKM akan pula memfasilitasi pelaku usaha agar dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan ATT Group selaku authorized global partner Alibaba.com di Indonesia.

“Kerja sama ini meliputi pelatihan pemasaran online bagi IKM dalam melaksanakan operasional di dalam Alibaba.com serta pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian IKM yang masuk di dalam program e-smart IKM,” paparnya.

Baca juga: Omzet pelaku usaha jaket tembus Rp50 juta berkat e-Smart IKM
Baca juga: Kemenperin targetkan IKM tumbuh enam persen pada 2019

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – Indef tunggu solusi kedua capres hadapi penurunan cadangan energi

Jakarta, (ANTARA News) – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menunggu solusi yang akan ditawarkan kedua calon presiden dalam menghadapi penurunan cadangan energi di Indonesia.

“Ini kita ingin dapat jawaban bagaimana kedua capres ini menyikapi dan bagaimana tawarannya menghadapi cadangan energi kita yang turun drastis,” katanya dalam jumpa pers pemanasan debat kedua capres di Jakarta, Kamis.

Menurut Faisal, cadangan minyak nasional terus turun drastis. Cadangan minyak masih berada di kisaran 11,6 miliar barel pada 1980. Namun, saat ini cadangan minyak nasional tinggal 3,2 miliar barel.

“Artinya kita menggasak minyak kita ini jauh lebih cepat dari usaha kita memperoleh cadangan baru. Ini kita perkosa terus ladang-ladang minyak ini,” ujarnya.

Dengan kondisi eksplorasi yang minim dan tidak adanya penemuan cadangan baru, Faisal memperkirakan cadangan minyak nasional akan habis pada 2026 berdasarkan hitungan reserved to production ratio.

“Jadi 2026 minyak kita habis kalau tidak ada penemuan baru dan kita tidak mendiversifikasi ke bahan bakar non fosil,” katanya.

Di sisi lain, meski Indonesia diklaim kaya akan batubara hingga gas bumi, Faisal menyebut cadangan keduanya tidaklah besar.

Cadangan gas nasional disebutnya hanya sebesar 1,4 persen dari cadangan dunia. Batubara yang kerap diekspor pun hanya 2,2 persen dari cadangan dunia.

“Tapi konsumsi energi kita naik terus tidak karuan. Dari kita tadinya surplus 1,3 juta barel, sekarang kita defisit 703 ribu barel. Sampai 2050 nanti kita merosot!,” tukasnya.

Faisal berharap pemerintah bisa memikirkan solusi untuk bisa menjaga cadangan sumber daya alam energi untuk generasi mendatang. Salah satu solusinya adanya tabungan berupa “oil fund” atau dana minyak seperti yang telah diterapkan di Timur Leste.

“Jadi tidak semua pendapatan sumber daya alam dihabiskan. Ada jatah buat generasi yang akan datang. Kita ini seperti kesurupan, habiskan sumber daya alam secepat mungkin sampai tidak peduli dengan hak generasi yang akan datang,” katanya.

Ide serupa juga disampaikan Direktur Program Indef Berly Martawardaya terkait perlunya dibentuk dana abadi energi.

“Dana ini diinvestasikan untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi negara di masa depan,” katanya. 

Baca juga: Migas masih tulang punggung energi nasional sampai 30 tahun ke depan
Baca juga: Diversifikasi energi jangan dilupakan

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DBS rekomendasikan reformasi subsidi BBM dan pajak terus dilanjutkan

Presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2019 juga perlu merevitalisasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor

Jakarta (ANTARA News) – Grup Riset Ekonomi DBS Bank merekomendasikan Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 melanjutkan reformasi perpajakan, reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembangunan infrastruktur.

Dalam risetnya yang dilansir di Jakarta, Kamis, ekonom Grup Riset DBS Masyita Crystallin mengatakan reformasi struktural di segala sektor ekonomi yang telah dimulai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing dan menopang pembangunan jangka panjang.

“Setelah bertahun-tahun reformasi dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, reformasi pajak, reformasi subsidi bahan bakar, kami berharap reformasi yang sama di bidang ekonomi bisa dilanjutkan terlepas dari hasil pemilu.” ujarnya dalam risetnya yang ditulis bersama ekonom Radhika Rao.

Selain itu, presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2019 juga perlu merevitalisasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor untuk mengurangi defisit transaski berjalan.

Pada akhir 2018, defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 2,98 persen produk domestik bruto (PDB) dari 1,7 persen PDB pada 2017.

“Ini diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi, sambil menutup kesenjangan neraca transaksi berjalan yang melebar dan naik ke rantai nilai untuk ekspor komoditas,” ujarnya.

Secara umum, Grup Riset DBS memandang dampak netral untuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pesta demokrasi pilpres pada 17 April 2019.

Pilpres 2019, yang diikuti dua kontestan yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperkirakan memberikan stabilitas kepada pemerintah.

“Masih terlalu dini untuk menilai rencana para kandidat capres-cawapres sebelum debat ekonomi resmi pada 17 Februari mendatang,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2019 di tengah dinamika politik yakni pilpres dan pemilihan legislatif.

Selain Indonesia, India dan Thailand juga akan mengikuti pemilihan antara Februari-Maret 2019.

Pemilu Thailand bakal digelar 24 Maret mendatang, sementara di India pada April-Mei 2019.

Baca juga: Golkar: Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk permudah distribusi logistik
Baca juga: Zonasi tata ruang lautan dan daratan dinilai layak diintegrasikan

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemitraan ekonomi Indonesia-Australia ditandatangani Maret 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) akan ditandatangani Maret 2019.

“Kita mau bikin forum bisnis, ya Bulan Maret. Kita memerlukan cakupannya. Iya (sekalian penandatanganan),” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Kamis.

Dalam kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Agustus 2018, Indonesia dan Australia menyepakati kemitraan IA-CEPA.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan deklarasi bersama IA-CEPA oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham, dengan disaksikan olehPresiden Jokowi dan PM Morrison.

Namun, penandatanganan IA CEPA sempat ditunda karena rencana pemindahan Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Total perdagangan Indonesia-Australia sepanjang tahun lalu mencapai 8,3 miliar dolar AS dengan defisit Indonesia sebesar 3,48 miliar dolar AS karena impor minyak mentah dari Australia.

Baca juga: Australia harapkan kesepakatan kemitraan ekonomi dengan Indonesia segera ditandatangani

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef: Impor beras 2018 tertinggi kedua setelah 2011

Impor beras ini kecenderungannya terus meningkat. Trennya terus menigkat dan akan terus terjadi mengingat konsumsi kita juga meningkat

Jakarta, (ANTARA News) – Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mencatat impor beras pada 2018 sebanyak 2,25 juta ton merupakan impor tertinggi kedua setelah 2011 di mana impor beras kala itu mencapai 2,75 juta ton.

“Impor beras ini kecenderungannya terus meningkat. 2018 itu impor tertinggi kedua setelah 2011. Trennya terus menigkat dan akan terus terjadi mengingat konsumsi kita juga meningkat,” kata Peneliti Indef Rusli Abdullah dalam jumpa pers Pemanasan Debat Capres Kedua di Jakarta, Kamis.

Rusli menyebut sejak tahun 2000, Indonesia memang kerap melakukan impor beras. Kendati demikian, besarnya berfluktuasi berdasarkan kebutuhan mulai dari 200 ribu ton hingga hampir 3 juta ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada tahun 2000 tercatat sebesar 1,35 juta ton, 2001 sebanyak 644 ribu ton, 2002 sebanyak 1,8 juta ton, 2003 sebanyak 1,4 juta ton, 2004 sebanyak 236 ribu ton, 2005 sebanyak 189 ribu ton, 2006 sebanyak 438 ribu ton, 2007 sebanyak 1,4 ribu ton, 2008 sebanyak 289 ribu ton, 2009 sebanyak 250 ribu ton dan 2010 sebanyak 687 ribu ton.

Kemudian pada 2011 impor beras mencapai sebanyak 2,75 juta ton, 2012 sebanyak 1,81 juta ton, 2013 sebanyak 472 ribu ton, 2014 sebanyak 844 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ribu ton, 2016 sebanyak 1,28 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton dan 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Meski impor disebutnya tak bisa dihindari, Rusli mengatakan data yang valid diharapkan akan membuat kebijakan soal beras bisa lebih baik.

Menurut dia, impor bisa dikurangi jika tata kelola di produsen (petani) diperbaiki termasuk dengan mengurangi rantai tata niaga pangan.

“Kita punya senjata, kita punya data valid sehingga kebijakan beras bisa lebih baik,” katanya. 

Baca juga: Buwas: Tidak perlu impor beras hingga Juni 2019
Baca juga: Menahan lonjakan harga beras dengan jurus impor

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dorong percepatan peremajaan sawit rakyat, pemerintah pangkas persyaratan

Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi PSR mencapai 200.000 hektare

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah memangkas persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari 27 menjadi hanya 9-10 guna mendorong percepatan program tersebut.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Herdrajat Natawijaya dalam seminar teknis kelapa sawit di Palembang, Sumsel, Kamis mengatakan pengajuan PSR bisa dilakukan melalui aplikasi daring, sehingga semua proses berlangsung transparan dan jika ada kendala, maka dengan segera diatasi permasalahannya. 

“Sesuai amanah Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan persyaratannya, maka atas dasar itulah saat ini kita memangkas persyaratannya dari 27 syarat menjadi 9-10 syarat saja,” katanya melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi PSR mencapai 200.000 hektare. Sedangkan rendahnya realisasi program yang disalurkan pada 2018, cenderung lambat karena persoalan teknis.

“Jadi, rendahnya realisasi karena rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterima baru pada akhir tahun,” katanya dalam seminar yang diselenggarakan Media Perkebunan.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan saat ini Muba telah dipandang sebagai tempat laboratrium yang ideal untuk peremajaan sawit rakyat. 

Hal itu, lanjutnya, karena Muba peduli dengan tata kelola, kemandiran ekonomi, hingga penanganan masalah sawit secara serius.

“Muba sangat serius dalam menangani masalah-masalah kelapa sawit karena sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit dan karet,” ujarnya.

Menurut dia, kelapa sawit telah mengentaskan kemiskinan dan oleh karena itu pihaknya tidak main-main dalam melawan propaganda asing yang ingin mematikan komoditas perkebunan kelapa sawit.

“Sebab, faktanya tidak ada kelapa sawit yang merusak alam, tapi justru menghijaukan alam dan mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Pihaknya optimistis untuk melakukan peremajaan kelapa sawit petani melalui berbagai program di antaranya melalui PSR, apalagi melalui program ini petani dibantu Rp25 juta per hektar dan sisanya melalui perbankan.

Baca juga: Pemerintah optimistis target peremajaan sawit rakyat 2018 tercapai
Baca juga: BPDP-KS dorong peningkatan produktivitas sawit rakyat

 

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Super Mall Tower dibangun di bekas pendopo Bupati Pekalongan

Pekalongan (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah segera membangun Super Mall Tower seluas sekitar 2,6 hektare di bekas kantor Pendopo Bupati Pekalongan di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan.

 Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terkait dengan rencana pembangunan plaza itu karena lokasinya berada di wilayah Kota Pekalongan.

“Rencananya, plaza `Super Mall Tower` ini, kita bangun pada tahun ini. Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah menyetujui perencanaan pembangunan plaza ini, tinggal perlu berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, antara lain dengan memanfaatkan aset yang selama ini tidak terpakai untuk kegiatan kepegawaian seiring dengan berpindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Kajen.

 Pemanfaatan aset bangunan yang dimiliki tersebut, kata dia, dengan satu tujuan utamanya, yakni mendongkrak pendapatan asli daerah, ujarnya.

 “Banyak aset yang dimiliki Pemkab Pekalongan, antara lain pendopo bupati di Jalan Nusantara Kota Pekalongan. Oleh karena, aset tanah ini akan kami bangun `Super Mall Pekalongan Tower`,” kata dia.

Ia mengatakan dalam upaya mendongkrak perekonomian, pemkab akan membuka berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan, sumber energi, properti perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap pembangunan `Super Mall Tower` ini akan mampu meningkatkan PAD, selain dari sektor pertambangan, peternakan, maupun kelautan,” kata dia.

Baca juga: Tol Pemalang-Batang digratiskan hingga akhir Desember
Baca juga: Rp6 miliar digelontorkan bangun penyediaan air minum warga Pekalongan-Jateng

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerja sama layanan integrated cash management

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Alloysius Kiik Ro (kiri), Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati (kedua Kiri), Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudiyanto (kanan), dan Direktur Keuangan BKI Bandung Pardede (kedua kanan) bertumpu tangan seusai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara BNI dengan BKI di Jakarta, Kamis (14/2/2019). MoU tersebut terkait penyediaan layanan Integrated Cash Management oleh BNI, sementara volume transaksi Cash Management BNI telah mencapai Rp203,99 miliar per Januari 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Kenaikan biaya transportasi udara berdampak pada sektor perikanan

Jakarta (ANTARA News) – Kenaikan biaya transportasi udara dinilai memberikan dampak negatif terhadap usaha di sektor perikanan yakni harga jual produk perikanan menjadi tidak kompetitif.

Direktur Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Kamis, mengatakan transportasi udara sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak.

Namun, lanjutnya,  berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara diketahui bahwa tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183 persen.

“Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha/ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen,” kata Rifky melalui keterangan tertulis. 

Menurut dia, jasa logistik sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak  dan meningkatkan nilai tambah suatu produk sehingga bidang ini memainkan peran yang penting dalam sebuah bisnis. 

Terlebih saat ini, penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

Sebelumnya pada 6 Februari 2019 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Ditjen PDSPKP melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan diantaranya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.

Dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia menyampaikan telah mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon. 

Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. 

Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan. 

Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu Jangka pendek melalui bedah cost structure penerbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian diminta sebagai lead), konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.

Untuk jangka menengah dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling.
 
Sedangkan jangka panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.

Pada tahun ini akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar.

Baca juga: Garuda turunkan tarif tiket pesawat 20 persen

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga cabai di Pasar Rawamangun anjlok

Harga anjlok karena bertepatan dengan panen raya di sejumlah daerah

Jakarta (ANTARA News) – Harga cabai di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis anjlok dibandingkan dengan pekan lalu karena terjadi panen raya di sejumlah sentra produksi komoditas itu.
     
Di pasar Rawamangun, harga cabai keriting turun 50 persen dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram, begitu juga harga cabai rawit turun 50 persen  dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram.
     
“Penyebab harga cabai turun  karena petani di daerah sedang panen cabai sehingga persedian cabai terpenuhi,” ujar Iqbal,  pedagang cabai yang ditemui di Pasar Rawamangun, Kamis.

Dia mengantakan, harga cabai turun membuat jumlah pembeli ikut berkurang.

“Saat harga cabai naik,  ibu-ibu membeli cabai dengan jumlah banyak  untuk persediaan sampai beberapa hari ke depan supaya tidak kehabisan. Tapi saat harga cabai turun, ibu-ibu hanya membeli cabai sesuai kebutuhannya saja,” ujar Iqbal
     
Pedagang yang saat ini sedang bersekolah di Universitas Pamulang (UNPAM) jurusan Akuntasi  mengaku mendapatkan suplai cabai dari petani di  Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
     
Sementara itu, harga  bawang putih di pasar itu justru naik sekitar 40 persen dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram.
     
Menurut pedagang bawang putih, Reza, kenaikan harga bawang putih disebabkan karena suplai bawang putih dari Thailand juga berkurang.
     
“Saya menyuplai bawang putih dari Thailand, karena di Indonesia tidak ada suplaier bawang putih,” kata Reza.
    
Reza juga mengatakan bahwa Pasar Rawamangun tidak menjual bawang putih lokal karena semua bawang putih disuplai dari Thailand dan China.
    
Sedangkan untuk harga komoditas sayur mayur lainnya masih stabil.

Baca juga: Petani di Bantaeng untung dari program pengembangan cabai
 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub tinjau MRT Jakarta

Jakarta hari ini memiliki angkutan massal bernama MRT, ini adalah suatu keniscayaan Insya Allah Jakarta enggak macet lagi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Kereta Ratangga MRT Jakarta yang pada Maret mendatang mulai beroperasi.

Menhub bersama sejumlah pemangku kepentingan serta artis kawakan, seperti Roy Marten, Betharia Sonata, Bob Tutupoli dan lainnya menaiki moda transportasi baru tersebut melalui Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis.

“Jakarta hari ini memiliki angkutan massal bernama MRT, ini adalah suatu keniscayaan Insya Allah Jakarta enggak macet lagi,” kata Budi di kereta MRT. 

Budi berharap masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, khususnya MRT. 

“Kita melakukan edukasi untuk ini, masyarakat harus mau beralih naik motor ke angkutan umum, seperti MRT untuk angkutan masa depan,” katanya. 

Menhub juga mengecek setiap gerbong, dari sisi fasilitas hingga sisi teknis yang saat ini masih dalam tahap comissioning. 

Ia menilai dari sisi teknologi, yang diaplikasikan di MRT Jakarta adalah yang termutakhir dibandingkan dengan negara-negara lain. 

“Pihak MRT di Indonesia the leads technology,  dibandingkan negara-negara lain,” katanya. 

Hadir pula perwakilan dari pihak asing dalam peninjauan tersebut sebelum dioperasikan akhir Maret nanti. 

Baca juga: Pemerintah masih kaji ulang proyek MRT
Baca juga: Pemerintah Utamakan BUMN Untuk MRT Jakarta

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Adu kuat” maskapai penerbangan dan penumpang

Padang (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan menengahi persoalan tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik, dengan menekan salah satu komponen biaya yaitu avtur.

Hal itu membawa angin segar bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sangat membutuhkan transportasi udara. Juga bagi sektor pariwisata yang paling telak terkena imbas kenaikan harga tiket itu.

Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang terparah terimbas kenaikan harga tiket itu karena kunjungan ke daerah ini sangat mengandalkan transportasi udara.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian memprediksi penurunan jumlah kunjungan wisatawan untuk Januari 2019 sekitar 25-35 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Hal itu sangat mencemaskan karena target kunjungan wisatawan yang diberikan Kementerian Pariwisata pada 2019 untuk Sumbar cukup tinggi yaitu 8,5 juta wisatawan nusantara dan 100 ribu wisatawan mancanegara.

Jika melihat perkembangan keadaan saat ini, dengan kebijakan tarif atas yang diterapkan maskapai full service dan diikuti Low-cost carrier, target itu sangat jauh panggang dari api.

Yang lebih mencemaskan, pihak terkait yang sedang giat-giatnya membangun pariwisata daerah bisa patah arang. Upaya bertahun-tahun yang dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat sadar wisata bisa hancur total.

Untuk apa mengelola destinasi dan kegiatan wisata jika tidak ada wisatawan yang akan datang?

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menilai, penurunan harga tiket adalah jalan paling cepat untuk menggenjot kembali pariwisata Ranah Minang. Karena itu ia sangat berharap penurunan harga avtur yang diwacanakan Presiden Joko Widodo bisa terealisasi secepatnya.

Penurunan itu diharapkan bisa langsung direspon maskapai dengan menurunkan harga tiket hingga menjadi “normal” kembali.

Tetapi, benarkah penurunan harga avtur itu bisa secara langsung menurunkan harga tiket? Mungkin, karena salah satu komponen penetapan harga tiket adalah biaya bahan bakar. Namun, mengharapkan harga tiket kembali “normal” seperti sebelum 2019, rasanya tidak akan mungkin.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Drajad Wibowo mengatakan proporsi biaya avtur sangat kecil dari keseluruhan harga tiket pesawat yaitu hanya sekitar 3,6 persen.

Pengecualian memang bisa bagi maskapai yang menerapkan bisnis low cost carrier (LCC), karena untuk LCC terdapat peningkatan komponen bahan bakar dalam alokasi harga tiket sebagai akibat penekanan berbagai biaya.

Namun, secara umum ia menilai terjadi kekeliruan pandangan jika berpendapat mengutak-atik harga avtur bisa menurunkan harga tiket karena efeknya tidak akan signifikan.

Pendapat senada disampaikan Ketua Umum INACA IGN Askhara Danadiputra mengatakan beban terbanyak dalam penetapan harga tiket itu adalah pengadaan pesawat, baik yang dilakukan melalui pembelian maupun mekanisme lain seperti sewa.?

Begitu juga dengan biaya airport, seperti harga parkir pesawat, biaya landing, garbarata dan check in yang naik sebesar 15-20 persen pada Oktober 2018, yang ikut berpengaruh terhadap kenaikan harga tiket pesawat.

Merujuk penjelasan itu, kemungkinan harga tiket akan turun tentu saja ada, tetapi tidak akan signifikan. Data salah satu aplikasi penjualan daring pada Kamis (14/2) sekitar pukul 12.06 WIB, harga tiket untuk penerbangan Jakarta-Padang untuk tanggal 20 Februari 2019 yang termurah adalah maskapai Sriwijaya Air yaitu Rp1.038.200/pax. Harga itu untuk penerbangan malam pukul 19.55 WIB dari Cengkareng.

Harga termurah untuk maskapai Lion Air adalah penerbangan pukul 17.55 WIB dengan tarif Rp1.258.000/pax.

Sementara untuk Citylink penerbangan malam 17.10 WIB dari Halim Perdana Kusuma adalah yang paling murah tiketnya yaitu Rp1.315.600/pax.

Dan untuk penerbangan full service Garuda Indonesia, tiket termurah adalah Rp1.561.700 untuk penerbangan malam pukul 20.00 dari Cengkareng. Harga itu masih relatif lebih mahal dibandingkan sebelum Januari 2019.

Maskapai seakan tetap bertahan dengan strategi aturan batas atas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Berlahan-lahan masyarakat akan imun terhadap kenaikan harga tiket itu dan pada akhirnya menerima harga mahal yang ditetapkan saat ini sebagai harga “normal”.

Maskapai dan masyarakat seakan adu kuat untuk bertahan. Maskapai tentu merugi dengan kondisi lengang penumpang saat ini, namun jika bisa bertahan, mereka akan mendapatkan harga yang diharapkan.

Sementara masyarakat bertahan untuk tidak menggunakan pesawat jika tidak terpaksa benar. Bus menjadi alternatif untuk mencapai daerah tujuan, meski harus menempuh perjalanan yang lebih lama.

Jika sanggup bertahan untuk tidak naik pesawat, kemungkinan bisa “memaksa” maskapai menurunkan harga karena hitung-hitung ekonomi.

Tapi jika masyarakat tidak sanggup bertahan dan imun terhadap harga tiket mahal, maka maskapai bisa leluasa menerapkan tarif batas atas.

Sayangnya, adu kuat antara masyarakat dengan maskapai itu sangat buruk efeknya bagi perekonomian daerah. Selama “adu kuat” berlangsung hampir semua lini yang berkaitan dengan penerbangan menelan kerugian tidak sedikit.

General Manager Bandara Minangkabau Dwi Ananda menyebut penurunan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat berdampak pada pendapatan Angkasa Pura II karena 40 persen pendapatan itu berasal dari kontribusi pajak bandara (PSC).

Meskipun ia menyebut tidak semua penurunan penumpang diakibatkan karena satu faktor, yaitu naiknya harga tiket pesawat.

Pemilik usaha makanan di BIM juga merasakan kerugian lebih dari 50 persen. Pengelola Rumah Makan Padang di Bandara Minangkabau, Risa, mengaku sebelumnya ia bisa mengantongi omzet hingga Rp7 juta per hari namun sejak Januari bisa mengantongi Rp3 juta per hari saja sudah syukur.

Kerugian itu berlanjut pada usaha UMKM di Sumbar, terutama yang menggantungkan jual beli oleh wisatawan yang datang, sebab transaksi menurun drastis hingga 40 persen.

Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata (Asita) Sumbar juga dirugikan dengan kebijakan tarif batas atas itu. Ketua Asita Sumbar Ian Hanafiah menyebut sebagian anggotanya terpaksa menutup kantor dan membuka pelayanan di rumah pribadi. Makin lama, anggota Asita bisa saja harus gulung tikar.

Hotel juga merugi karena tingkat hunian Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Januari 2019 di Sumbar mencapai rata-rata 44,24 persen atau mengalami penurunan sebesar 14,35 poin dibanding bulan Desember 2018 yang tercatat sebesar 58,59 persen.

Dibandingkan Januari 2018, TPK Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 3,10. persen. Sedangkan untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel Non Bintang bulan Januari 2019 mencapai rata-rata 27,02 persen atau mengalami penurunan sebesar 7,37 poin dibanding bulan Desember 2018 yang tercatat sebesar 34,39 persen.

Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2018, TPK bulan januari 2019 mengalami penurunan sebesar 1,53 persen.

Data Dinas Pariwisata setempat, jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Januari 2019 mencapai 271.674 orang, mengalami penurunan sebesar 29,57 persen dibanding Desember 2018 yang tercatat sebanyak 385.747 orang.

Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2018, yang tercatat 353.007 orang, jumlah penumpang bulan Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 23,04 persen.

Oni menyebut, “adu kuat” itu tidak boleh berlanjut lebih lama karena nilai kerugiannya akan sangat besar.*

Baca juga: Garuda turunkan tarif tiket pesawat 20 persen

Baca juga: Indef: biaya avtur hanya 3,6 persen komponen harga tiket

Baca juga: Penjualan tiket Pelni meningkat 21 persen

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Golkar: Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk permudah distribusi logistik

Logistik ini salah satu hal vital yang mempengaruhi kesejahteraan, baik bahan pangan seperti sembako maupun kebutuhan lainnya

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempermudah distribusi logistik di seluruh pelosok daerah. 

“Logistik ini salah satu hal vital yang mempengaruhi kesejahteraan, baik bahan pangan seperti sembako maupun kebutuhan lainnya. Mahal atau tidaknya logistik salah satunya ditentukan dari biaya kirim, makanya butuh pembangunan infrastruktur yang tepat,” katanya ketika membuka diskusi Menjelang Debat Capres Kedua di Jakarta, Kamis.

Airlangga menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tepat arahnya, sebab proses distribusi logistik ke daerah kini lebih lancar.

“Ini adalah proses jangka panjang, jadi dampaknya adalah untuk masa depan, tidak bisa langsung dinilai saat ini juga,” katanya juga menjabat Menteri Perindustrian itu.

Porsinya sebagai Ketua Umum Golkar adalah memiliki misi mewujudkan harga sembako murah, oleh karena itu dengan adanya pembangunan jalan tol di darat dan juga tol laut dinilai akan bisa mewujudkan misi tersebut.

Ia juga berpendapat pembangunan infrastruktur besar-besaran saat ini dari Aceh hingga Papua sudah diperhitungkan dengan matang, dampak yang timbul nantinya akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Efisiensi yang dicapai dari infrastruktur untuk mendorong sektor pangan, menurut Airlangga, akan ada dua hal yang dirugikan jika tidak efisien, pertama adalah dari sisi petani sendiri, kedua konsumen secara langsung.

“Kalau ini mendorong pangan, nanti yang diuntungkan juga para petani kok, juga konsumen untung, begitu pula misalnya sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan berharap para calon presiden dapat menyoroti pentingnya infrastruktur pembangunan pertanian dalam debat capres putaran kedua pada Minggu (17/2/2019).

Anthony menilai infrastruktur pertanian menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

“Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya yang harus disoroti infrastruktur pertanian harus berjalan. Dengan begitu, produktivitas juga akan meningkat dan berdampak pada pendapatan petani,” kata Anthony.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pertanian di wilayah luar Jawa yang sudah memiliki sistem irigasi. Menurut dia, banyak lahan pertanian di luar Jawa yang perlu didukung dengan sistem pengairan yang baik.

Dengan infrastruktur yang disediakan pemerintah, petani tidak lagi terbebani oleh biaya ongkos yang terlalu tinggi karena harus membangun sistem irigasi sendiri.

Baca juga: Rumusan terkait sektor pangan kedua capres dinilai masih umum
Baca juga: Pemerintah klaim pembangunan infrastruktur demi keadilan sosial

 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Garuda turunkan tarif tiket pesawat 20 persen

Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI

Jakarta (ANTARA News) – Garuda Indonesia Group mengumumkan penurunan harga tiket di seluruh rute penerbangan sebesar 20 persen yang berlaku mulai Kamis.

Penurunan harga tiket itu berlaku melalui lini layanan lengkap (full service) Garuda Indonesia dan penerbangan berbiaya hemat (low cost carrier) Citilink Indonesia serta Sriwijaya Air-NAM Air Group.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan penurunan tarif tiket pesawat merupakan tindak lanjut dari inisiasi Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

“Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lainnya, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian,” katanya. 

Ari memastikan komitmen penurunan harga tiket pesawat sejalan dengan dengan sinergi intensif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara tetap terjaga. 

Dia menambahkan komitmen positif Garuda Indonesia Group sebagai BUMN tersebut sejalan dengan sinergi positif seluruh sektor penunjang layanan penerbangan dalam memastikan tata kelola industri penerbangan yang tepat guna, baik dari aspek aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara serta business sustainability maskapai di Indonesia.

Lebih lanjut melalui penurunan tarif tiket penerbangan tersebut, Ari berharap akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara dapat semakin terbuka luas, sehingga Garuda Indonesia Group dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Penurunan harga tiket tersebut kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif,” katanya.

Baca juga: Menhub minta maskapai naikkan harga tarif sewajarnya
Baca juga: Dirut Garuda sebut sudah turunkan harga tiket 70 persen
 

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Fitur keamanan “Sentry Mode” Tesla, hidupkan audio bikin panik pencuri

California (ANTARA News) – Perusahaan mobil listrik Amerika Serikat, Tesla, meluncurkan fitur keamanan “Sentry Mode”, yang bisa mendeteksi kondisi tak aman di sekitar mobil. 

Fitur itu akan menghidupkan sistem informasi pada dashboard, kemudian sistem audio akan menyala dengan suara keras untuk membuat pencuri menjadi panik.

Fitur keamanan itu akan tersedia pada Tesla Model 3, diikuti Model S dan Model X yang diproduksi setelah Agustus 2017, kata Tesla dilansir Reuters, Kamis.

Ketika diaktifkan, “Sentry Mode” akan memantau lingkungan di sekitar mobil menggunakan kamera eksternal untuk mendeteksi potensi ancaman.

Salah satu hal yang dianggap ancaman pada sistem Tesla adalah orang yang bersandar pada mobil. Jika hal itu terjadi, kamera eksternal akan aktif kemudian layar dashboard menyala dan memberikan peringatan.

Jika ada ancaman yang lebih parah, misalnya kaca yang dipecahkan atau upaya mencungkil pintu, maka alarm akan hidup, audio akan menyala dengan suara yang kencang guna menarik perhatian.

Pemilik Tesla juga akan mendapat notifikasi peringatan pada ponsel yang dikirimkan via aplikasi pada mobil, jika ancaman itu terjadi.

Pada 2017, terjadi 773.139 kasus pencurian kendaraan bermotor di AS, tertinggi sejak 2009, menurut data Biro Investigasi Federal AS. Hal itu menjadi alasan utama Tesla mengenalkan fitur keamanan ini.

Baca juga: Mobil swakemudi makin pintar, bisa menebak gerakan pejalan kaki

Baca juga: Amazon ikut berinvestasi teknologi swakemudi

Baca juga: Musk lepas hak paten Tesla, jika digunakan untuk kepentingan dunia
 

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

BNI Syariah ingin tumbuh lebih berkualitas tahun ini

Pada 2019, kami menargetkan segmen komersial tumbuh di kisaran 20 persen

Jakarta (ANTARA News) – PT Bank BNI Syariah ingin mencatat pertumbuhan kinerja lebih berkualitas pada tahun ini, baik dari sisi kapabilitas organisasi maupun secara bisnis termasuk pembiayaan. 
   
“Pilihan ini dinilai relevan untuk menghadapi sejumlah tren yang berkembang pada tahun ini, baik level global di antaranya perang dagang dan mata uang antara Amerika Serikat dan China, kecenderungan naiknya reference rate,  juga adanya pemilu presiden dan pemilu legislatif,” kata Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo saat jumpa pers di Kantor Pusat BNI Syariah, Jakarta, Kamis.
   
Secara umum, pada 2019, BNI Syariah akan meningkatkan ekspansi pembiayaan kepada sektor komersial secara selektif kepada nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah seperti BUMN. 
   
Namun secara umum, lanjut Firman, pihaknya akan meningkatkan porsi pembiayaan pada segmen ritel yaitu usaha kecil dan menengah, dan sedikit menurunkan porsi segmen komersial. 
   
“Pada 2019, kami menargetkan segmen komersial tumbuh di kisaran 20 persen. Dengan penyaluran yang dilakukan secara prudent, kami meyakini bahwa NPF (non performing financing) segmen ini bisa terjaga di bawah dua persen,” kata Firman.
   
Hingga akhir tahun lalu, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp28,3 triliun atau naik 19,93 persen dibandingkan 2017 Rp23,6 triliun.
   
Dari sisi komposisi pembiayaan, masih dominan disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp13,92 triliun atau 49,17 persen dari total pembiayaan, diikuti segmen komersial Rp7 triliun (24,74 persen), segmen kecil dan menengah sebesar Rp5,97 Triliun (21,09 persen), segmen mikro Rp1,08 triliun (3,82 persen), dan hasanah card Rp332,69 miliar (1,18 persen). 
   
Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah non performing financing (NPF) BNI Syariah sepanjang tahun lalu mencapai 2,93 persen.

Baca juga: BNI Syariah bukukan laba bersih Rp416,08 miliar
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CAP kembangkan aspal limbah plastik kerja sama Pemkot Cilegon

Apabila bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia akan mampu mereduksi limbah kantong plastik yang selama ini menjadi kendala

Jakarta (ANTARA News) – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) sedang mengembangkan aspal dari limbah plastik sebagai tahap awal menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon.

“Kerja sama itu kami akan mengelola sampah yang ada di tempat pembuangan sampah akhir yang terdapat di kota Cilegon, untuk kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan jalan aspal sepanjang 10 kilometer di kota Cilegon,” kata  Vice President Corporate Affairs CAP, Suhat Miyarso saat dihubungi, Kamis, usai menghadiri acara penandatanganan antara CAP dengan Pemkot Cilegon.  

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Presiden Direktur CAP, Erwin Ciputra, dan Plt. Walikota Cilegon, Edi Ariadi.

Menurut penjelasan Suhat, kolaborasi ini merupakan upaya CAP mendukung pemerintah Indonesia dalam mengelola sampah plastik.

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penggunaan kantong plastik bekas berjenis High Density Polyethylene (HDPE) sebagai campuran aspal  mampu meningkatkan stabilitas sampai dengan 40 persen.

“Kami akan menyediakan sampah kantong plastik bekas yang sudah dicacah sebanyak kurang lebih 30 ton untuk campuran jalan aspal yang akan dibangun oleh Pemerintah Kota Cilegon, tak hanya efisien bahan campuran ini juga akan meningkatkan kualitas pengaspalan karena jalan aspal yang biasanya berpori cukup banyak, dengan penggunaan campuran aspal ini akan menjadi lebih merekat dan mengurangi pori – pori jalan,” kata Suhat.

Suhat optimistis pengunaan sampah kantong plastik sebagai campuran aspal ini akan mengubah persepsi masyarakat dalam melihat sampah kantong plastik dari yang tidak memiliki nilai menjadi barang yang berguna.

CAP akan menyediakan sampah kantong plastik yang sudah dicacah kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk dicampurkan ke dalam bahan aspal. Program ini rencananya akan diimplementasikan di tahun 2019.

Sebelumnya Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi berharap penggunaan limbah plastik yang sudah diolah menjadi  bahan campuran aspal ini, kedepannya bisa meningkatkan kualitas jalan yang akan dibangun di daerahnya, sehingga dapat mengefisiensi penggunaan anggaran.

“Ini akan kita uji dan perhatikan, karena ini pilot project kalau misal ternyata hasilnya memuaskan dan jalan ternyata lebih awet mungkin akan kita teruskan untuk diterapkan pada pembangunan jalan jangka panjang,” katanya.

Baca juga: Chandra Asri bantu Rp500 juta bagi korban tsunami Pandeglang

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Zonasi tata ruang lautan dan daratan dinilai layak diintegrasikan

Belum terlambat untuk mengarusutamakan isu laut

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menilai perencanaan dan pengembangan zonasi tata ruang di lautan dan daratan layak diintegrasikan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara kemaritiman yang berjaya di dunia.

“Perlu dikeluarkan aturan tentang integrasi tata ruang darat dan laut yang dijadikan patokan untuk perencanaan tata ruang ke depannya,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Sektor kelautan dan perikanan termasuk dalam bidang pangan yang menjadi salah satu topik debat capres tahap kedua pada 17 Februari 2019.

Menurut Chalid, dengan regulasi seperti peraturan presiden yang mengintegrasikan zonasi kedua wilayah tersebut, maka ke depan berbagai daerah di Nusantara juga harus menjadikannya sebagai rujukan untuk tata ruangnya.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu juga menyayangkan saat ini isu-isu substantif sektor kelautan dan perikanan tidak banyak keluar ke ruang publik, dan sebaliknya lebih banyak dipenuhi berbagai gimmick masing-masing capres.

Ia juga menyayangkan tidak ada debat capres yang khusus mengulas sektor kelautan dan perikanan. “Belum terlambat untuk mengarusutamakan isu laut,” ucapnya.

Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan pandangan kedua kubu capres.

Capres dan Cawapres nomor urut 01 yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki sejumlah program seperti revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana logistik seperti pelabuhan, pengembangan industri pangan, perikanan budi daya, pemberantasan pencurian ikan, dan bank mikro nelayan sebagai akses permodalan.

Sedangkan Capres dan Cawapres nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki sejumlah program seperti peningkatan konsumsi dan produksi perikanan yang berprotein tinggi dan pemberian kredit perbankan untuk nelayan.

Baca juga: Indonesia targetkan 15 persen pengurangan sampah laut pada 2019
Baca juga: Capres mesti komitmen perkuat kelembagaan sektor perikanan nasional

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah diminta beri kepastian urus perizinan konstruksi

Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki proses perizinan konstruksi di Jakarta

Jakarta (ANTARA News) –  Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti untuk memperbaiki peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia yang turun ke posisi 73 dari 190 negara pada 2019.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan penurunan peringkat Indonesia dalam laporan tahunan kemudahan berusaha yang dikeluarkan Bank Dunia itu disinyalir karena perizinan gedung tinggi yang kompleks.

“Pemerintah hanya perlu memberi kepastian dalam mengurus izin. Ambil contoh ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan waktu delapan bulan untuk mendapat IMB, deadline (tenggat waktu) tersebut benar-benar harus dipatuhi. Kenyataannya, dibutuhkan waktu rata-rata 21 bulan untuk mendapat izin tersebut,” katanya.

Menurut Wendy, ketidakpastian seperti itu dapat mematahkan semangat para investor untuk berinvestasi di Jakarta, terutama investasi properti yang menyumbang hampir 20 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Jakarta.

“Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki proses perizinan konstruksi di Jakarta, yang merupakan salah satu dari dua kota yang menjadi tolok ukur penilaian indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia di Indonesia,” ujarnya.

Perizinan konstruksi merupakan salah satu dari 10 indikator penilaian indeks kemudahan berusaha dari Bank Dunia. 

Namun, kinerja Indonesia dalam indikator tersebut terlihat buruk karena menempati posisi 112 dari 190 negara atau lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (peringkat 3), Singapura (peringkat 8), dan Vietnam (peringkat 21).

Dengan demikian, Wendy menyebut perizinan konstruksi menjadi aspek penting dalam perbaikan tingkat EoDB.

“Di antara 10 proses perizinan konstruksi yang diukur, ada beberapa sektor yang kinerjanya sudah cukup baik. Misal, memperoleh sambungan listrik, mengurus kepailitan dan mendapatkan pinjaman. Namun, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha secara utuh, Indonesia perlu upaya lebih keras memperbaiki aspek-aspek yang buruk,” jelasnya.

Sektor properti dan konstruksi memegang andil besar dalam perekonomian di Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, lebih dari 40 persen investasi langsung yang masuk ke Jakarta berasal dari sektor real estat, perkantoran, dan konstruksi. 

“Namun, berinvestasi di Jakarta bukan hal yang mudah. Selain harus melewati 21 bulan untuk mendapatkan IMB, ada 39 peraturan yang kompleks yang juga harus dipatuhi,” ungkapnya.

Wendy menegaskan bahwa berbagai permasalahan perizinan konstruksi di Jakarta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, karena masalah ini langsung mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha Indonesia di mata dunia. 

Permasalahan ini juga berdampak langsung terhadap lebih dari 650.000 (sekitar 14 persen) pekerja sektor konstruksi, keuangan, dan real estat di Jakarta. 

Wendy menambahkan, lambat dan rumitnya perizinan konstruksi mengakibatkan tersendatnya pemenuhan kebutuhan papan masyarakat Jakarta yang saat ini kekurangan 1,2 juta rumah berdasarkan data BPS 2015.

Baca juga: Pemerintah targetkan perbaikan EoDB
Baca juga: BKPM prioritaskan perbaikan enam indikator kemudahan berusaha
 

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Geliat malam di Pasar Ikan Mas Gunungsari

8 Views

(Antara) – Pasar ikan mas di Jalan Gunungsari Surabaya bergeliat setiap Rabu dan Sabtu malam. Segala jenis ikan baik untuk konsumsi maupun hias tersedia di sana dengan harga yang dijamin relatif murah.

Capres mesti komitmen perkuat kelembagaan sektor perikanan nasional

ke depan, siapapun yang terpilih, bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya

Jakarta (ANTARA News) – Kedua calon presiden mesti dapat memperkuat komitmen dalam memperkuat kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, yang termasuk dalam debat capres tahap kedua 17 Februari mendatang, yang juga membahas mengenai bidang pangan.

“Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan,” kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta, Rabu.

Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum terasa efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil yang merupan 95 persen dari produksi perikanan nasional.

Di masa datang, masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti dapat lebihi lagi dilibatkan dalam proses produksi perikanan Nusantara.

“Ke depan, siapapun yang terpilih,  bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya,” katanya.

Selain itu, ujar dia, penting pula bagi seluruh capres untuk dapat memberikan komitmen terhadap jaminan harga pangan perikanan.

Sementara itu, Koordinator Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyatakan, kelembagaan pangan perikanan yang penting di Tanah Air adalah Bulog atau lembaga yang semacamnya yang dapat menyerap tangkapan nelayan.

Sebelumnya, gagasan mengenai lembaga semacam Bulog yang khusus berfungsi untuk menyerap hasil sektor perikanan nasional sudah lama diwacanakan tetapi hingga kini belum diwujudkan oleh pihak terkait.

“Sudah sejak 2009 gagasan Bulog untuk sektor perikanan disampaikan, hanya saja komitmen tidak pernah serius,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.
    
Menurut dia, lembaga semacam Bulog untuk sektor perikanan adalah gagasan yang sangat baik karena ke depannya bakal mendukung kemandirian usaha perikanan dan kesejahteraan pelakunya di Tanah Air.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan nelayan seluruh Indonesia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai beberapa kebijakan yang dinilai diperlukan untuk kesejahteraan nelayan, salah satunya keperluan adanya institusi penstabil harga komoditas ikan.
    
“Bila perlu diadakan semacam ‘Bulog’ di sektor nelayan,” kata perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia Iim Rohimin dalam sambutannya saat acara silaturahim di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1).
    
Menurut Iim, lembaga semacam Bulog diperlukan untuk menstabilkan harga pada saat ikan melimpah. Selain itu Iim menyampaikan perizinan bagi nelayan untuk melaut juga perlu diperbaiki.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“BI Ecosystem” permudah monitoring ekspor impor kendaraan

Dengan adanya sistem tersebut, proses pengolahan data yang sudah memasuki era big data untuk mendapatkan informasi akan lebih mudah, cepat, serta akurat

Jakarta (ANTARA News) – Business Intellegence (BI) Ecosystem dinilai mempermudah sistem monitoring kegiatan ekspor impor kendaraan bermotor dalam bentuk Complete Built UP (CBU) di Indonesia.

Direktur Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia, E Helmi Wantono, di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya mengembangkan sistem pemantauan kegiatan ekspor impor dan auto gate di wilayah PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

“Monitoring tersebut berupa EDII Business Intellegence Ecosystem, sehingga trafik ekspor impor kendaraan pun dapat terpantau,” ujarnya.

Sistem tersebut memungkinkan para pengguna dapat memantau data ekspor impor kendaraan yang keluar masuk ke Daerah Pabean Indonesia.

Belum lama ini pihaknya menggelar acara dengan tema Customs Strategy and Re-Design Car Terminal Services for Improving Export & Minimizing Logistic Cost of Export Oriented Car Manufactures yang juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi.

Helmi menjelaskan, sistem BI Ecosystem ini merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaannya dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Menurut dia, BI Ecosystem ini akan memudahkan untuk pengolahan serta analisis data, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan bisnis yang akurat dan data driven.

“Dengan adanya sistem tersebut, proses pengolahan data yang sudah memasuki era big data untuk mendapatkan informasi akan lebih mudah, cepat, serta akurat. Teknologi terbaru ini diharapkan dapat membantu user untuk melakukan analisis data secara mudah dan cepat,” tegas Helmi.

Dalam kerja sama ini, PT Electronic Data Interchange Indonesia menggandeng PT ILCS sebagai bagian perwujudan dari komitmen perseroan untuk mewujudkan sinergi antara anak perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II)/Indonesia Port Corporation (IPC).

Baca juga: Mobil buatan RI hadir di pameran impor internasional Shanghai 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mobil swakemudi makin pintar, bisa menebak gerakan pejalan kaki

Jakarta (ANTARA News) – Teknologi kendaraan otonom atau swakemudi akan semakin cerdas karena bisa mendeteksi dan memperkirakan gerakan pejalan kaki berdasarkan gaya berjalan, gerakan tubuh dan penempatan kaki para pedestrian.

Data pergerakan pejalan kaki dipantau dan dikumpulkan oleh kendaraan melalui kamera, sistem LiDAR dan global positioning system (GPS).

Peneliti dari Universitas Michigan AS kemudian menangkap potongan video pejalan kaki itu kemudian mengubahnya menjadi gambar tiga dimensi (3D) sebagai media simulasi.

Video simulasi itu akan tersimpan dalam memori di sistem kendaraan dalam bentuk katalog data pergerakan manusia.

Sistem akan membantu kendaraan swakemudi menebak ke mana arah langkah satu hingga beberapa orang pejalan kaki di persimpangan jalan, yang berjarak hingga 50 meter dari kendaraan.

Sebagai informasi, LiDAR adalah metode pengukuran jarak sebuah objek menggunakan sinar laser yang dipancarkan kendaraan menggunakan sensor.

Baca juga: Amazon ikut berinvestasi teknologi swakemudi

“Pekerjaan sebelumnya di bidang ini biasanya cuma memantau gambar diam. Hal itu tidak benar-benar mempedulikan bagaimana orang-orang yang bergerak dalam gambar tiga dimensi,” kata asisten profesor Universitas Michigan, Ram Vasudevan, dilansir Kantor Berita Press Trust India, Kamis.

“Tetapi jika kendaraan akan beroperasi dan berinteraksi di dunia nyata, kami perlu memastikan kemana arah pejalan kaki akan pergi agar tidak berhadapan dengan arah kendaraan berjalan,” kata Vasudevan.

Sistem menggunakan perekaman video pejalan kaki ini diklaim lebih akurat dalam membaca gerakan pedestrian ketimbang teknologi sebelumnya yang menggunakan jutaan foto yang direkam oleh komputer.

Baca juga: Samsung puncaki daftar paten aplikasi mobil swakemudi

Baca juga: Startup pengiriman barang nirawak Nuro dapat kucuran dana Rp13 triliun

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019