Meniti stabilitas investasi untuk ketahanan energi

Jakarta (ANTARA) – Ketahanan energi nasional menjadi salah satu kunci indikator dalam perekonomian negara, di mana tren saat ini adalah tidak tergantung dengan energi fosil. Namun, ketergantungan terhadap energi fosil menjadikan kontrol berada di pasar global.

Dibutuhkan kestabilan investasi untuk memupuk ketahanan energi nasional masa depan. Tetapi, menjaga kestabilan bukanlah hal yang mudah untuk diramu, berbagai lini perlu sinergitas guna menjaga iklim investasi tetap bergairah.

Usai, Pameran dan Konvensi Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2019 ke-43 ditutup, muncul berbagai pemikiran visi yang mampu menjadi jalur besar menguatkan ketahanan energi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan segenap pemangku kepentingan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) sepakat mendorong efisiensi di berbagai lini sebagai upaya meningkatkan daya saing dan keekonomian industri migas nasional demi peningkatan eksplorasi migas Indonesia dan optimasi produksi untuk ketahanan energi di masa mendatang.

Dwi Soetjipto menekankan bahwa upaya menuju produksi 1 juta barel per hari merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. “Sekarang dengan target lifting pemerintah 775.000 bph, kami harapkan tahun depan tidak ada penurunan target, sehingga tetap sama seperti tahun ini. Ini menjadi tantangan bagi kami,” papar Dwi Soetjipto.

Kemudian dari sisi regulator, beberapa hal yang telah dan akan dikerjakan Kementerian ESDM dan jajarannya, antara lain menerbitkan beleid keterbukaan data untuk mengoptimalkan produksi dan mengimplementasikan semua rencana kerja secepat mungkin, melakukan transformasi dari cadangan menjadi produksi serta berupaya aktif mempercepat segala macam pembahasan, bahkan penerapan teknologi EOR, dan terakhir mendorong eksplorasi migas Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menawarkan 10 potensi cadangan migas dan berharap pemangku kepentingan dapat bergabung menggarap open area ini.

“Kita membutuhkan banyak investasi, untuk mendorong efisiensi dan mengoptimalkan produksi. Selain itu kita juga berupaya menghadirkan stabilitas investasi dan terus membangun komunikasi yang lebih baik, kalau ada yang menghalangi proses ini, sampaikan kepada kami,” katanya

Dengan mengidentifikasi 10 area eksplorasi, pihaknya optimis dapat mendorong mendapatkan cadangan migas ke depan untuk menggantikan lapangan migas yang mulai berhenti beroperasi.

Eksplorasi perlu diwujudkan untuk memanfaatkan potensi cadangan migas yang ada. Di sisi lain, optimasi lapangan-lapangan migas yang ada juga merupakan hal lain yang harus dilakukan. Pemerintah menyadari bahwa investor dihadapkan pada tantangan untuk berinvestasi di Indonesia atau mencari lokasi lain dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Sementara itu, Penjabat Presiden IPA, Bij Agarwal, menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang mendapatkan investasi migas ke depannya. Namun, hal itu bisa terjadi jika ada kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku industri migas nasional.

Transparansi
Salah satu upaya menjaga investasi adalah sistem yang transparansi dalam penerapnya, dari mulai pengadaan hingga laporan produksi. Pengadaan barang dan jasa besar kemungkinan menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kemudahan investasi. Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, Erwin Suryadi, mengakui bahwa peraturan yang memadai mengenai pelaksanaan tender dalam pengadaan barang dan jasa pada industri migas sangatlah penting untuk membantu meningkatkan produksi migas nasional. SKK Migas sendiri terus mengupayakan proses lelang barang dan jasa menjadi lebih transparan.

“Dengan kemudahan prosedur tender, diharapkan para kontraktor maupun perusahaan migas dapat memaksimalkan penggunaan teknologi mereka di Indonesia untuk meningkatkan produksi migas,” ujarnya.

Proses pelaksanaan tender barang dan jasa migas diatur melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas No 007/2017 Revisi ke-4. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa poin yang diharapkan dapat mempermudah pengadaan barang dan jasa untuk aktivitas industri migas, diantaranya mempercepat periode tender serta transparansi dan keadilan owner estimate.

Selain itu, perlunya pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi melalui penerapan kontrak berbasis kinerja. PTK 007/2017 juga mengatur tentang pengembangan kapasitas nasional dimana layanan tender dengan nilai kurang dari 1 miliar dolar As hanya dapat diikuti oleh peserta lelang yang berdomisili di provinsi-provinsi wilayah operasi perusahaan migas serta pemberdayaan pengusaha skala kecil menengah dengan menerapkan ketentuan perusahaan wajib menggunakan produk lokal.

Untuk mempercepat proses, SKK Migas melakukan berbagai kerja sama dalam pemenuhan alat-alat produksi migas, di antaranya membuat nota kesepahaman dengan The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) dan implementasi vendor consignment management dengan BP Indonesia. Selain itu, SKK Migas juga memberikan kemudahan proses pengadaan seperti bundled package, integrated drilling services dan pengadaan terpadu atau bersama untuk kebutuhan logistik.

Erwin mengungkapkan, SKK Migas sangat berkepentingan memajukan industri migas karena Indonesia masih memiliki wilayah kerja migas yang cukup besar. “Kita memiliki beberapa instrumen regulasi untuk membuat industri ini lebih efisien. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci dalam memajukan industri migas di Indonesia. Semakin kompetitif industri ini, maka akan semakin bagus,” katanya.

Sementara itu, Chairman Supply Chain and Improvement Committee IPA Fery Sarjana, mengatakan bahwa pengadaan barang merupakan kunci untuk menjalankan kegiatan produksi migas.

“Kami membutuhkan kolaborasi dan upaya peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa migas, serta selalu berupaya untuk memperbaharui paradigma agar industri ini terus berkembang,” katanya.

Data dari SKK Migas menunjukkan hingga 2027 setidaknya ada 42 proyek utama migas yang akan dilaksanakan dengan total investasi mencapai 43,3 miliar dolar AS. Total produksi dari 42 proyek tersebut 1,1 juta BOE, mencakup minyak bumi sebesar 92,1 ribu barel oil dan gas sebesar 6,1 miliar kaki kubik per hari.

Empat di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu migas yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas, demi memenuhi konsumsi migas domestik yang semakin meningkat.

Sampai dengan 30 Juni 2019 ada sebanyak 13 persetujuan rencana pengembangan lapangan (POD) sudah disetujui dan memberikan potensi tambahan cadangan migas sebesar 132 juta setara barel minyak (MMboe). Jumlah tersebut secara akumulasi menghasilkan rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio/RRR) sebesar 23,85 persen dari target APBN 2019 sebesar 100 persen.

Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan untuk mendukung eksplorasi migas ke depan, pihaknya telah menentukan 10 wilayah prospektif.

Kesepuluh wilayah potensial antara lain, di Sumatera Utara (Mesozoic Play), Sumatera Tengah (Basin Center), Sumatera Selatan (Fractured Basement Play), Offshore Tarakan, NE Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.

Selain itu, SKK Migas saat ini sedang melakukan proses evaluasi hasil pengeboran sumur dan evaluasi skenario pengembangan lapangan 10 wilayah migas prospektif tersebut. Wisnu menambahkan, tahapan selanjutnya ditentukan dari hasil evaluasi tersebut.

Bagi para investor, tantangan terbesar untuk mengembangkan sebuah wilayah kerja migas sejatinya bergantung pada tingkat keekonomian dan risiko eksplorasi yang ada pada proyek tersebut.

Tingginya risiko eksplorasi dan disertai dengan keekonomian proyek yang kurang memadai dapat membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpikir ulang untuk melakukan eksplorasi demi mencari cadangan migas baru. Sebagai contoh, keputusan BP Indonesia mengembalikan wilayah kerja di Blok West Aru I dan Blok West Aru II, Laut Arafura, Provinsi Maluku, pada 2016.

Perusahaan asal Inggris ini mendapatkan hak pengelolaan blok eksplorasi dari Pemerintah Indonesia pada 2011. Empat tahun berselang, setelah BP Indonesia menunaikan komitmen eksplorasinya, perusahaan akhirnya mengembalikan blok migas yang dikelolanya kepada Pemerintah.

Manager Exploration BP Indonesia, Leonardus Tjahjadi, sempat mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan komitmen pasti pada Blok West Aru I dan Blok West Aru II dan dilanjutkan dengan pengembalian kepada Pemerintah pada 2015 dan disetujui 2016. Setelah pengembalian, pihaknya mengaku tidak memiliki rencana khusus dalam pengembangan Blok West Aru I dan II.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan cukup banyak tantangan dari aspek teknis maupun komersial. Kami telah memenuhi semua komitmen pasti dari kedua wilayah kerja tersebut dengan melakukan akuisisi survei seismik 3D seluas 5,000 km2, yang merupakan salah satu survei seismik terbesar di Indonesia hingga saat ini,” ungkapnya.

Dengan kebutuhan minyak mentah nasional yang terus meningkat, upaya meningkatkan pasokan energi fosil melalui kegiatan eksplorasi menjadi hal yang semakin penting untuk segera dikerjakan. Di satu sisi, potensi cadangan migas Indonesia yang masih sangat besar dan dapat dikembangkan, namun di sisi lain diperlukan perbaikan iklim investasi yang lebih menarik sehingga investor migas global berniat masuk ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah dinilai perlu menata kembali iklim investasi migas
Baca juga: Manajemen data dan tantangan investasi migas
Baca juga: Mimpi industri migas menjaga ketahanan energi

Oleh Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019