Membangun infrastruktur jangan lupakan membangun SDM konstruksi

Peraih Nobel Ekonomi, Finn Erling Kydland, ketika berkunjung ke Indonesia pada 8 Maret 2019, pernah mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah solusi yang jitu untuk menggenjot pembangunan suatu negara secara keseluruhan.

Namun begitu, Kydland yang berasal dari Norwegia itu juga mengingatkan agar pembanguan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan penuh perhitungan agar dapat berfungsi dengan baik untuk ke depannya.

Agar negara mendapatkan manfaat jangka panjang dari perencanaan pembangunan ekonomi yang baik, ujar dia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah faktor seperti inovasi dan tingkat produktivitas.

Dua faktor tersebut yaitu inovasi dan tingkat produktivitas, tentu saja terkait dengan sumber daya manusia.

Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan bertahan lama, juga memerlukan tingkat pemberdayaan SDM yang baik pula.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa dalam empat tahun sebelumnya, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2019 ini, ujar Basuki, pemerintah fokus menyiapkan SDM pembangunan infrastruktur, antara lain dengan Kementerian PUPR yang ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli.

Menteri PUPR memaparkan, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebesar 616 ribu orang.

Sedangkan bila dibagi lebih terperinci, jumlah 616 ribu orang tenaga kerja bersertifikat itu dapat dibagi atas 419 ribu tenaga kerja terampil dan 197 ribu tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4 persen.

Sementara pada tahun 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018 sebanyak 50.000 orang.

Hal tersebut, lanjutnya, juga telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo Kemayoran, Oktober 2018.

“Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bukan berarti mempercepat waktu pelatihan dari seminggu menjadi 3 hari. Namun dengan cara berkolaborasi, anggarannya tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah,” kata Menteri Basuki.

Sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara dinilai bakal bertambah kompetensinya dengan penerapan sertifikat konstruksi, apalagi sekarang pemerintah telah memiliki sertifikat elektronik konstruksi.

Sebagaimana diketahui, sertifikasi biasanya terdiri dari kegiatan pemberian teori, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Untuk menambah tenaga kerja yang bersertifikat, ujar Basuki Hadimuljono, pihaknya melakukan kolaborasi baik dengan penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun lembaga pemerintah untuk bisa lebih banyak melakukan program sertifikasi.

Menurut dia, sebagai upaya dukungan dalam peningkatan kualitas SDM, Kementerian PUPR juga terus mendorong tenaga kerja konstruksi di Indonesia untuk memiliki sertifikat keahlian.

Basuki menuturkan, jika pada tahun-tahun sebelumnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi hanya mencapai puluhan ribu, mulai tahun 2019 dan seterusnya minimal jumlahnya 10 kali lipat pekerja konstruksi yang bersertifikat.

Tingkatkan profesionalitas-kompetensi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 ini menargetkan melatih sebanyak 10.050 SDM guna meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guna membangun infrastruktur nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas SDM, BPSDM menyelenggarakan pelatihan reguler dan pelatihan sertifikasi.

Menurut dia, pesertanya tidak hanya diperuntukan bagi ASN Kementerian PUPR, namun juga dapat diikuti ASN pemda yang akan mendukung pembangunan infrastruktur PUPR di berbagai wilayah di Indonesia.

Ia memaparkan, pada tahun 2019, BPSDM menargetkan jumlah SDM yang dilatih sebanyak 10.050 orang dengan rincian bidang sumber daya air 1.590 orang, jalan jembatan 1.320 orang, konstruksi 1650 orang, permukiman 690 orang, perumahan 540 orang, pengembangan infrastruktur wilayah 390 orang serta manajemen dan jabatan fungsional 3.870 orang.

Pelatihan yang diselenggarakan BPSDM mengikuti kebutuhan keahlian dari alur proses pembangunan infrastruktur yakni mulai dari tahap perencanaan konstruksi (survei, investigasi, desain), pengadaan lahan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Sebelumnya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan bahwa SDM yang berkualitas merupakan formula dan kunci utama untuk keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur, sehingga kompetensi harus benar-benar diperhatikan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang didorong BUMN sebagaimana ditekankan oleh pemerintah selama ini dalam rangka untuk membuat Indonesia menjadi negara industrialisasi 4.0.

Tujuan menjadi negara industrialisasi 4.0, menurut Menteri BUMN, merupakan program pemerintah di mana Indonesia dalam waktu mendatang harus menjadi negara industrialisasi yang siap menyongsong revolusi industri 4.0.