Kementerian ESDM terus memaksimalkan kontribusi hulu migas 

Sebuku (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil langkah strategis dengan terus menasionalkan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) untuk memaksimalkan kontribusi hulu migas.

Di momentum Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, pengelolaan migas oleh nasional jadi kado manis dari Kementerian ESDM untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan. Dimana kebijakan pengelolaan energi yang berwujud pada kegiatan-kegiatan sektor ESDM dilaksanakan dalam upaya mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hingga semester pertama tahun 2019, hampir 90 persen lifting minyak bumi disalurkan ke kilang-kilang dalam negeri. Sedangkan lifting gas bumi telah disalurkan lebih dari 64 persen untuk kebutuhan domestik,” kata Murdo Gantoro selaku Corporate Secretary of SKK Migas saat berada di fasilitas lepas pantai Ruby milik Mubadala Petroleum, wilayah kerja Sebuku yang berlokasi di Selat Makassar, Sabtu (17/8).

Adapun bukti nyata langkah strategis tersebut, di antaranya alih kelola blok migas seperti Blok Mahakam (Blok gas terbesar) dan Blok Rokan (Blok minyak terbesar) ke Pertamina.

Kemudian pengembangan proyek migas strategis, yaitu Jangkrik dan Jambaran Tiung Biru, serta keputusan pengembangan Blok Masela.

Untuk sub sektor mineral dan batubara, Pemerintah Indonesia telah resmi kuasai mayoritas saham Freeport ditandai dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tanggal 21 Desember 2018.

“Fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) hilirisasi juga untuk sebesar-besarnya dalam rangka kemakmuran rakyat,” ungkap Murdo. Sekretaris SKK Migas, Murdo Gantoro bersama tiga putra daerah Kabupaten Kotabaru, Kalsel yang bekerja di fasilitas lepas pantai Ruby milik Mubadala Petroleum di Selat Makassar. (antara/foto/firman)

Tak hanya pengelolaannya yang dikuasai negara, kini lebih dari 98 persen SDM yang bekerja di hulu migas merupakan tenaga kerja nasional.

SKK Migas mengedepankan pengembangan tenaga kerja di Indonesia Timur. Salah satunya adalah dengan pelatihan magang teknisi Kilang LNG Tangguh dari anak-anak asli Papua Barat.

Program tersebut merupakan upaya pemenuhan komitmen analisis dampak lingkungan KKKS BP Indonesia yang harus memenuhi target 85% pekerja Papua dan Papua Barat yang bekerja di Kilang LNG Tangguh pada tahun 2029.

“Seperti juga di fasilitas lepas pantai Ruby yang memang merupakan milik investor asing, namun kita patut berbangga lantaran 100 persen pekerjanya anak bangsa. Bahkan ada di antaranya putra daerah setempat yaitu Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Untuk gas bumi yang diproduksi pun sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik yaitu PT Pupuk Kaltim dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional,” papar Murdo.

Dalam perjalanan mengisi kemerdekaan di sektor energi dan sumber daya mineral, tambah Murdo, jajaran di bawah komando Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dihadapkan pada berbagai tantangan. Antara lain, eksplorasi dan produksi migas, untuk peningkatan penemuan cadangan baru dan reserve replacement ratio (RRR), keterbatasan infrastruktur, belum bergairahnya hilirisasi pertambangan dan belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

Baca juga: SKK Migas optimis investasi hulu migas bakal meningkat, ini alasannya

Sebanyak 13 rencana pengembangan lapangan (POD) disetujui di semester 1 2019 dan memberikan potensi tambahan cadangan migas sebesar 132 juta setara barel minyak (MMboe).

Jumlah tersebut secara akumulasi menghasilkan rasio penggantian cadangan (RRR) sebesar 23,85 persen dari target APBN 2019 sebesar 100 persen. Namun pada akhir tahun, RRR diperkirakan dapat mencapai lebih dari 39 persen, karena telah dtandatanganinya revisi PoD Lapangan Abadi Masela pada Juli 2019. Kunjungan Murdo Gantoro di fasilitas produksi gas lepas pantai Ruby di Selat Makassar. (antara/foto/firman)

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga memfokuskan untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang energi, melalui pengutamaan perluasan akses terhadap energi dan menjaga harga energi yang terjangkau.

Sebagian besar anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk belanja infrastruktur rakyat seperti Jaringan Gas Kota (Jargas), konverter kit LPG untuk nelayan, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi, sumur bor untuk daerah sulit air.

Baca juga: Bendera Merah Putih berkibar di Anjungan Lepas Pantai Ruby

Sementara subsidi energi empat tahun terakhir dialihkan untuk belanja pada sektor yang lebih produktif. Selain itu, sektor ESDM masih memberikan peran yang besar pada 2018 sektor ESDM tahun 2018 untuk pendapatan nasional menyumbangkan 53,5 persen PNBP Nasional.

Pada realisasi PNBP Sektor ESDM mencapai 181 persen (Rp217,8 triliun) dari target APBN sebesar Rp120,5 triliun. Sektor ESDM juga meningkatkan investasi nasional sebesar 32,3 miliar dolar pada 2018, dimana sebelumnya 27,5 miliar dolar pada 2017.

“BBM 1 harga, hingga saat ini sejumlah 165 titik telah beroperasi di seluruh wilayah NKRI, dimana target hingga akhir 2019 sejumlah 170 titik. Konverter kit untuk nelayan dan petani, telah terealisasi 25.000 unit untuk nelayan pada 2018 dan ditargetkan penambahan 13.305 unit untuk nelayan dan 1.000 unit untuk petani pada 2019. Jaringan Gas Kota, 463.440 sambungan di 2018 ditingkatkan sambungan rumah dan ditingkatkan menjadi 541.656 di akhir tahun 2019,” pungkas Murdo.  

Pewarta: Firman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019