KEK Belitung terus dibangun wujudkan Bali Baru

Jakarta (ANTARA) – Pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung (Babel), terus berjalan menuju terwujudnya “Bali Baru” di kawasan seluas 324 hektare.

“KEK pariwisata sudah ‘on the track’, Rencananya Presiden Joko Widodo akan meresmikan KEK ini pada 16 Maret 2019. Luasnya mencapai 324 hektare di Tanjung Binga,” kata Kepala Dinas Pariwsata Kabupaten Belitung, Hermanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kesiapan lainnya, lanjut Hermanto, terkait infrastruktur akses jalan ke Tanjung Binga yang juga sudah mulus dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya sudah hampir rampung.

“Investor sudah ada yang masuk. Saat ini Sheraton Hotel hampir 90 persen proses pembangunannya. Sedangkan dari perpajakan dan kepabeanan sudah siap dengan sistem online single submission atau OSS,” ujarnya.

Kabupaten Belitung memang masuk dalam 10 destinasi prioritas pariwisata sehingga diminta terus berbenah untuk pengembangan wisata nasional termasuk dalam hal pembangunan KEK Pariwisata di wilayah itu yang terus dikebut dan dalam waktu dekat segera diresmikan.

Untuk akses ke Belitung, Pemerintah Daerah sedang menjajaki kerja sama dengan maskapai berbiaya rendah Air Asia agar terbang langsung dari berbagai wilayah ke negeri laskar pelangi itu.

“Kami akan mengakselerasi, rencananya Juni 2019 akan berjalan. Namun saya berharap kalau memungkinan penerbangan bisa direalisasikan lebih cepat,” katanya.

Air Asia rencananya akan terbang secara reguler dari Kuala Lumpur menuju Tanjung Pandan. Lalu Penerbangan Air Asia dari Jakarta ke Belitung juga akan dilayani setiap hari. Sementara Surabaya ke Tanjung Pandan akan dilayani empat kali dalam sepekan.

Tidak hanya infrastruktur, Hermanto menambahkan, seluruh masyarakat harus mendukung Belitung dalam rangka meraih predikat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Sebab status tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

“Pada Juni 2019 akan dilakukan verifikasi terkait UGG. Sambil menunggu itu, kami terus mempersiapkan dan melengkapi hal-hal yang dianggap kurang. Dan terus melakukan pembenahan di 17 ‘geosite’ yang akan dinilai,” katanya.

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Pekalongan rintis sentra peternakan sapi Paninggaran

Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merintis sentra peternakan sapi di Kecamatan Paninggaran sebagai upaya mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Paninggaran cukup potensial untuk pengembangbiakan sapi sehingga populasinya mampu mencapai 8.863 ekor.

“Oleh karena itu, kami bertekad akan menjadikan wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara ini sebagai sentra sapi sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah pegunungan tersebut,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan Siswanto mengatakan di wilayah Kecamatan Paninggaran populasi sapi mencapai 8.863 ekor.

Bahkan di Desa Kaliombo, kata dia, setiap kepala keluarga rata-rata memelihara sapi dua sampai tiga ekor.

Menurut dia, dengan kondisi geografis dan dukungan lahan yang cukup luas menjadikan kecamatan itu potensial untuk pengembangan ternak sapi. “Luas lahan sangat mendukung untuk pengembangan ternak sapi, termasuk pengembangan lahan hijau pakan ternak,” katanya.

Ia mengatakan pada 2017, DKPP memberikan bantuan pengembangan hijauan pakan ternak unggulan di lahan seluas 21 ribu hektare di Kecamatan Paninggaran.

Lahan hijauan pakan ternak unggulan yang dikembangan ini, kata dia, antara lain jenis rumput gajah, odot, gamal, dan indigofera.

“Saat ini masyarakat rata-rata membudidayakan sapi dengan skala rumah tangga atau masih bersifat soliter. Akan tetapi, ke depan akan lebih dikembangkan sehingga bisa berskala ekonomis strategis,” katanya.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sandiaga: Pariwisata berpotensi sumbang 30 persen PDB nasional

..pariwisata termasuk salah satu bidang yang menjadi fokus pembenahan bersama..

Bukittinggi (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut bahwa pendapatan yang diperoleh negara dari sektor pariwisata berpotensi untuk menyumbang 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Ada potensinya dan angka ini yang kami kejar jika dipercaya memimpin selama lima tahun ke depan,” kata Sandiaga ketika berdialog dengan pelaku usaha pariwisata di objek wisata Rumah Pohon Inyiak di Bukittinggi, Rabu.

Ia mengatakan, pariwisata termasuk salah satu bidang yang menjadi fokus pembenahan bersama calon presiden nomor urut 02, Prabowo.

Pihaknya bercita-cita bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan sektor pariwisata menurutnya dapat dijadikan sebagai solusinya jika ditata dengan baik.

“Di bidang ini, kita berdayakan para lulusan SMK. Mereka betul-betul dilatih agar mampu terjun langsung mengelola pariwisata, jadi bukan pihak luar yang kelola,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Rumah Pohon Inyiak yang telah ditetapkan sebagai objek wisata ramah anak.

Objek wisata itu juga menghadirkan wisata alam karena berlokasi di lembah Ngarai Sianok dan wisata religi karena keberadaan surau lama yang menggelar aktivitas rutin keagamaan setiap Senin.

Rumah Pohon Inyiak, menurutnya sudah melakukan langkah pembenahan wisata dan promosi yang baik karena tidak jarang dirinya menemukan ungguhan objek-objek di Rumah Pohon Inyiak di akun media sosial miliknya.

“Posisinya sudah strategis di Ngarai Sianok, dekat pusat kota dan berhawa sejuk. Kami berharap pengelola bisa pertahankan pelayanan yang baik, makin berkembang tentu terbuka lapangan kerja dan usaha pendukung,” katanya.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Investasi ke Sumut ditargetkan Rp33,91 triliun

Medan (ANTARA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Sumatera Utara sebesar Rp33,91 triliun pada 2019.

“Target investasi sebesar Rp33,91 triliun itu naik cukup besar dari target 2018 sebesar Rp23,64 triliun,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Arief Tri Nugroho di Medan, Rabu.

Meski naik cukup signifikan dan dirasakan cukup berat untuk meraihnya, kata dia, Sumut berupaya dan berharap bisa merealisasikannnya.  Apalagi pada tahun 2018, Sumut ternyata bisa meraih investasi di atas yang ditargetkan sebesar Rp23,64 triliun atau mencapai Rp24, 82 triliun

“Seperti tahun – tahun sebelumnya, pada 2019 diyakini bahwa investasi PMA (penanaman modal asing) akan tetap lebih besar dari PMDN (penanaman modal dalam negeri),” katanya.

Pada 2018, investasi PMA mencapai Rp16,45 triliun dan PMDN sebesar Rp8,372 triliun.

Arief Tri Nugroho menjelaskan, pada 2018 investasi PMA terbesar berada di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp5,8 triliun. Kemudian di Kabupaten Mandailing Natal Rp2,4 triliun, Deliserdang Rp2,4 triliun, Serdangbedagai Rp1,5 triliun serta Kota Medan Rp996,9 miliar.

Jenis investasi terbesar di PMA pada 2018 terutama di industri listrik, gas dan air.

Adapun negara yang berinvestasi terbesar di Sumut pada 2018 adalah Singapura dengan nilai Rp9,6 triliun.

Sementara untuk PMDN lokasi tujuan investasi terbesar di Kabupaten Batubara senilai Rp2,9 triliun. Kemudian Kota Medan Rp1,8 triliun, Deliserdang Rp1,5 triliun, Tapanuli Selatan Rp529,6 miliar dan Simalungun Rp378,8 miliar

“Untuk menarik investasi khususnya PMA perlu dukungan semua pihak termasuk dalam soal menjaga keamanan Sumut,” katanya.

Faktor keamanan menjadi salah satu penentu masuknya investasi.

Dia berharap, meski ada Pemilu di tahun 2019, kondisi investasi di tahun itu bisa sama baik atau meningkat dari 2018.

“Realisasi investasi PMA di 2019 diharapkan seperti di 2018 yang mengalami peningkatan di setiap triwulan,” katanya.

Baca juga: Investor Singapura dominasi investasi PMA Sumut
 

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Era Jokowi BUMN membangun dari Sabang hingga Merauke

sampai akhir 31 Desember 2018 lalu, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.092 triliun atau mengalami kenaikkan Rp882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp7.210 Triliun. Total laba BUMN pun tumbuh menjadi Rp188 triliun dari Rp186 triliun pada 2017

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengalokasi terbesar dananya ke proyek-proyek infrastruktur yang sedang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan kontribusi perseroan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga naik dari Rp354 triliun pada 2017 menjadi Rp422 triliun pada 2018 yang merupkanan wujud nyata kontribusi BUMN, juga selaras dengan program kerja Jokowi dalam membangun Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, kata Menteri Rini M Soemarno dalam siaran pers resminya, Rabu.

BUMN telah mencatat kondisi perseroan pelat merah saat ini sedang menunjukkan trend positif dengan membaiknya laporan kinerja keuangan sepanjang 2018.

Hal itu didasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2018 kemarin, dimana aset, laba, ekuitas, belanja modal (Capital Expenditure/Capex) sampai dengan kontribusi kepada APBN dalam bentuk pajak, PNBP dan dividen mengalami kenaikan cukup signifikan.

“Kinerja positif ini akan kami jaga dan tingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri, menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam amanah konstitusi bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan dan agen penciptaan nilai,” ujar Rini.

Lebih lanjut Menteri Rini menuturkan, sampai akhir 31 Desember 2018 lalu, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.092 triliun atau mengalami kenaikkan Rp882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp7.210 triliun. Total laba BUMN pun tumbuh menjadi Rp188 triliun dari Rp186 triliun pada 2017.

Rini juga menyatakan, jika belanja modal BUMN tahun 2018 naik signifikan 54,60 persen dari Rp315 triliun pada 2017 menjadi Rp 487 triliun.

Di darat, BUMN telah merealisasikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol sepanjang 782 Km hingga reaktivasi rel kereta di Jawa Barat sepanjang 178,8 Km serta LRT Palembang dan LRT Jabodetabek.

Di laut, BUMN telah membangun 27 pelabuhan baru, 100 kapal pendukung tol laut, peningkatan kapasitas peti kemas menjadi 28,8 Teus dan “dwelling time” menjadi 3 hari dari semula 7 hari pada 2014.

Untuk sektor udara, BUMN telah membangun 10 Bandara baru untuk menunjang konektivitas udara antar kota besar ke pelosok nusantara.

Sementara itu, di sektor kelistrikan, BUMN berkontribusi meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,2 persen. Kapasitas listrik terpasang saat ini telah mencapai 57.822 Megawatt (MW), 53.000 Km transmisi, serta 131.000 MVA gardu induk. Sinergitas antar BUMN juga telah berhasil menyambungkan listrik ke 100 ribu kepala keluarga tidak mampu di Jawa Barat.

Di sisi lain, BUMN juga telah menyalurkan Rp 113,9 triliun kredit usaha rakyat (KUR) untuk 4,3 juta nasabah serta menyalurkan Rp 16,4 triliun kepada 4,2 juta nasabah kredit ultra mikro PNM Mekaar.

Tak hanya itu, BUMN juga merealisasikan BBM satu harga di 123 titik lokasi di Papua, merealisasikan program Kewirausahaan Pertanian di 9 Kabupaten di Jawa Barat, serta mendirikan 76 BUMN Shop di desa tertinggal di Sukabumi, Tasikmalaya dan Ciamis.

Kedepannya harus meningkatkan akselerasi dan kinerjanya, serta perannya sebagai agen pembangunan dan agen penciptaan nilai pun harus terus ditingkatkan. Langkah kita masih panjang, marilah kita terus kerja, kerja, dan kerja demi kemajuan Indonesia,” tambah Rini.

“BUMN juga harus lebih berperan aktif dalam mencetak generasi muda bangsa yang produktif, kreatif dan inovatif lewat program Spirit of Millennials. Program ini bertujuan untuk mewadahi sekaligus mengajak para karyawan muda BUMN berkontribusi membangun negeri,” tutup Menteri Rini.

Baca juga: Menteri Rini nilai kondisi BUMN semakin kokoh
Baca juga: Pemerintah diminta siapkan aturan sebelum bentuk holding BUMN Kepelabuhanan

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kinerja Indosat Ooredoo alami pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) – Kinerja Indosat Ooredoo triwulan IV 2018 menunjukkan pergerakan positif di tengah kondisi pasar yang dinamis, yang berarti melanjutkan pertumbuhan yang sudah terjadi di kuartal sebelumnya.

Perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 11,7 persen dibanding triwulan sebelumnya dari kontribusi pendapatan data yang tumbuh sebanyak 6,0 persen dibanding triwulan sebelumnya.

President Director & CEO Indosat Ooredoo Chris Kanter dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pertumbuhan ini diakibatkan oleh inisiatif penyesuaian harga yang dimulai pada Semester II 2018 serta didukung oleh peningkatan volume data trafik.

CAPEX tahun 2018 tercatat sebesar Rp9,3 triliun atau tumbuh sebanyak 48,9 persen dibanding tahun 2017, seiring dengan percepatan penggelaran jaringan 4G yang dimulai pada triwulan IV 2018.

“Pertumbuhan berturut-turut dalam dua kuartal terakhir di tahun 2018 menunjukkan perusahaan telah mengambil langkah tepat dalam mengelola perusahaan di masa transisi memasuki situasi pasar yang baru. Kami telah menerapkan strategi baru di berbagai bidang/lini yang kami namakan LEAD yang meliputi peningkatan kinerja SDM, jaringan, B2B dan layanan pelanggan yang semakin baik. Strategi ini kami fokuskan untuk menjaga pertumbuhan kinerja perusahaan secara berkelanjutan ke depan,” kata Chris.

Dibandingkan dengan kinerja tahun 2017, pendapatan Perusahaan mengalami penurunan sebesar 22,7 persen menjadi Rp23,1 triliun dan penurunan EBITDA sebesar 49,1 persen menjadi Rp6,5 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan EBITDA marjin dicatat sebesar 28,1 persen pada tahun 2018 ini.

Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya transformasi industri telekomunikasi melalui penerapan peraturan registrasi simcard yang memicu persaingan ketat antar operator pada SMT1 2018 lalu, namun perusahaan optimistis tahun 2019 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik, terbukti dari tren kinerja Perusahaan yang positif pada semester II 2018.

Ekspansi jaringan yang masif dalam triwulan terakhir 2018 telah menghasilkan lebih dari 1000 site 4G per minggu, dengan kecepatan tertinggi sebanyak 1.200 site per minggu. Di tahun 2018, Indosat Ooredoo telah menambah 9.871 BTS 4G dibanding tahun lalu, dimana saat ini Perusahaan mengoperasikan 17.050 BTS 4G di 376 kota dengan cakupan lebih dari 80 persen populasi.

Indosat ooredoo terus melaksanakan inisiatif-inisiatif optimalisasi biaya. Total biaya sepanjang tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Indosat Ooredoo berhasil mengurangi 77,7 persen porsi utang dalam dolar AS, dari sebesar 90,3 juta dolar AS (mewakili 6,3 persen dari total utang) di tahun 2017 menjadi sebesar 20,1 juta dolar AS (mewakili 1,4 persen dari total utang) di tahun 2018.

Pewarta:
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asosiasi : pemilu diprediksi turunkan penyelenggaraan pameran

tahun ini diprediksi akan ada kurang lebih sekitar 50 pameran yang menjadi target dapat diselenggarakan, namun dari target tersebut diprediksi akan terjadi sedikit penurunan.

Surabaya (ANTARA) – Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran dan Konvensi Indonesia (Asperapi) memprediksi pagelaran pesta demokrasi Pemilu 2019 akan menurunkan penyelenggaraan pameran di Jawa Timur karena beberapa pengusaha akan menunda menggelar acara.

“Relatif akan turun, karena itu tergantung jadwal Pemilu nanti, euforia dari pesta demokrasi akan sangat terasa,” kata Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi di Surabaya, Rabu.

Ia memproyeksikan, pelaku pameran tetap akan menjalankan agenda yang sudah dijadwalkan, khususnya di Jawa Timur. Namun, juga banyak dari pelaku usaha pameran yang akan tetap berhati-hati karena menunggu adanya kebijakan baru.

Ia mengatakan, tahun ini diprediksi akan ada kurang lebih sekitar 50 pameran yang menjadi target dapat diselenggarakan, namun dari target tersebut diprediksi akan terjadi sedikit penurunan.

“Momen Pemilu yang disusul dengan momen puasa dan Lebaran akan turut mendorong penurunan tersebut. Apalagi di akhir tahun biasanya low season, dan awal tahun ini masih belum ada pameran, setelah pemilu nanti baru mau masuk sudah ada Lebaran,” katanya.

Yusuf berencana setelah Lebaran akan mulai menggenjot kegiatan pameran hingga bulan November 2019, yakni untuk pameran yang bersifat internasional atau pameran dari pusat yang diroadshow ke daerah-daerah.

“Atau dari teman-teman sendiri kami yang bikin, dan setelah November turun lagi. Jadi selama Juli-November nanti kami akan banyak pameran di semester kedua,” tuturnya.

Sementara itu, sepanjang 2018 Yusuf mencatatkan ada sekitar 46 kali pameran yang diselenggarakan di Grand City, Jatim Expo, Dyandra, maupun hotel-hotel. Dimana 34 persennya merupakan pameran yang bersifat bussines to bussines (B2B), dan 66 persennya merupakan pameran yang bersifat bussines to consumer (B2C).

Untuk jumlah anggota Asperapi, pada 2019 yang aktif tercatat 38 anggota yang terdiri dari penyelenggara pameran, venue, tempat pameran, stan kontraktor, dan industri pendukung lainnya.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Toko jejaring habis izin di Kulon Progo dijadikan ToMiRa

Kulon Progo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pemetaan toko berjejaring yang akan habis izinnya untuk diakusisi menjadi Toko Milik Rakyat supaya mempermudah penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah.

Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo Sri Wahyuniarto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan saat ini, ada 16 unit Toko Milik Rakyat (ToMiRa) yang terdiri dari 10 Almart dan enam Indomart.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengakuisisi salah satu toko berjejaring di wilayah Desa Margosari, Kecamatan Pengasih. Saat ini masih dalam proses pembahasan, tapi dimungkinkan bisa tahun ini,” kata Sri Wahyuniarto.

Namun demikian, ia mengakui perubahan toko jejaring ke ToMiRa perlu proses, termasuk penyiapan dari koperasinya, nanti ada perjanjian kerjasama antara koperasi dan pihak Alfamart yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM.

“Pertambahan jumlah ToMiRa diharapkan akan memudahkan pemasaran produk UMKM Kulon Progo,” katanya.

Ia mengatakan aaat ini, ToMiRa menjadi wadah bagi minimal 20 persen produk lokal untuk dipasarkan di toko tersebut. Menurutnya, dipasarkannya produk lokal lewat ToMiRa mampu menaikkan nama produk tersebut. Pelaku UMKM juga tidak lagi kerepotan mencari pangsa pasar.

“Pada 2018 lalu, rata-rata omzet ToMiRa setahun mencapai Rp4,8 miliar dengan Rp128 juta di antaranya merupakan keuntungan yang diperoleh produk lokal,” katanya.

Saat ini, produk UMKM masih banyak yang terkendala dengan pemenuhan kebutuhan plastik kemasan produk. Ketika UMKM membutuhkan kemasan, mereka harus membeli kepada produsen kemasan dalam jumlah tertentu.

“Jumlah yang diwajibkan untuk dipesan kadangkala jauh melebihi kebutuhan UMKM. Sehingga mereka kerap kesulitan membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan. Kami akan mengupayakan kerjasama dengan perusahaan daerah terkait kemasan,” katanya.

Kasi Pengembangan dan Permodalan Diskop-UKM Kulon Progo Hasnanto mengatakan Diskop-UKM mendampingi pelaku UMKM memasarkan hasil produksi di pasaran.

“Kami membantu dan mendapingi pelaku UMKM memasarkan produk melalui ToMiRa dan pemasaran online,” katanya.

Ia mengatakan kendala utama produk UMKM yakni pemasaran, baik secara tradisional atau online. Kendala pemasaran tradisional yakni pangsa pasar produk, sehingga DiskopUKM membantu mereka menjual produknya di Tomira melalui koperasi yang ditunjuk.

Kendala pemasaran selanjutnya, pemasaran secara online. Pelaku UMKM di Kulon Progo berusia di atas 50 tahun yang gagap teknologi. DiskopUKM memberikan bimbingan teknis penggunaan media sosial untuk memasarkan produk mereka.

“Pemkab Kulon Progo sendiri telah membuat alaman online untuk memasarkan produk lokal melalui belabeliku.com. Saat ini, baru 15 UMKM yang memasarkan produk di alaman tersebut,” katanya.

Hasnanto mengatakan pihaknya juga membantu pelaku UMKM mendapatkan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) produk. Untuk permodalan, pihaknya mendorong pelaku UMKM mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) yang bisa menjadi agunan diperbankan.

“Kami berusaha pelaku UMKM dapat mengakses modal mudah dan produknya dapat jaminan mutu,” katanya. 

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKP dan FAO akan kembangkan Ekosistem Laut Besar Indonesia

Pontianak (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah daerah dari tujuh provinsi menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan Ekosistem Laut besar Indonesia (Indonesian Seas Large Marine Ecosystem/ISLME) dengan dukungan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Dalam rilis yang diterima dari FAO di Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, disebutkan bahwa Ekosistem Laut besar (Large Marine Ecosystem) didefinisikan sebagai daerah pesisir yang memiliki produktivitas lebih tinggi daripada di daerah laut terbuka.

Secara global, terdapat 66 ekosistem laut besar di mana ekosistem laut besar Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan 500 spesies terumbu karang, 2.500 spesies ikan laut, 47 spesies dari bakau dan 13 spesies lamun.

Tujuh pemda yang dilibatkan adalah Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  dan Kalimantan Timur.

Lima area prioritas Ekosistem Laut besar Indonesia dalam program ini terletak di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok dan daerah perbatasan Batugede-Atapupu.

Perencanaan terhadap kelima daerah tersebut diselesaikan dalam pertemuan di Bogor yang berakhir Rabu (6/3). Program ini merupakan bagian dari proyek regional yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Timor-Leste, meliputi 213 juta hektare perairan territorial, termasuk dalam Ekosistem Laut besar Indonesia (ISLME).

Sekitar 185 juta orang yang tinggal di daerah itu sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan termasuk perikanan, akuakultur, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.

Wilayah Ekosistem Laut besar Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman. KKP memperkirakan bahwa kerugian dari penangkapan ikan illegal (IUU) di perairan Indonesia berjumlah sampai 20 miliar dolar AS per tahun.

Degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut seperti hutan bakau, rumput laut dan terumbu karang di Ekosistem Laut besar Indonesia (ISLME), secara signifikan terus terjadi. Sementara habitat ini merupakan wilayah yang penting bagi habitat keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan.

“Di Indonesia, masyarakat di wilayah pesisir secara langsung bergantung pada laut sebagai sumber makanan dan pendapatan utama mereka. Bersama-sama dengan pemerintah daerah, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam pengelolaan sumberdaya ikan khususnya pemulihan habitat dan stok ikan perairan pesisir dan laut yang selaras dengan rencana pengelolaan perikanan yang telah di tetapkan oleh kementerian,” kata M. Zulficar Mochtar, direktur jenderal Perikanan Tangkap KKP, ketika menutup lokakarya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan, yang menyumbang 25 persen dari PDB negara dan menyerap lebih dari 15 persen tenaga kerja.

Kegiatan di lima lokasi prioritas akan mencakup demonstrasi implementasi pengelolaan dengan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan budi daya, perencanaan tata ruang laut, dan kawasan lindung laut untuk rajungan, lobster, kepiting bakau dan perikanan perairan dalam.

Dukungan juga akan diberikan untuk memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem ini, pelabuhan perikanan, dan pengelolaan sampah laut. Ekosistem Laut Luas Indonesia berada di jantung perairan kepulauan Indonesia dan Timor-Leste. Wilayah ini adalah titik persilangan antara

Samudra Hindia dan Pasifik, yang juga merupakan penghubung antara perairan di kepulauan lainnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Wilayah Ekosistem Laut Luas Indonesia (ISLME) memiliki banyak masalah dan tantangan lintas batas.

“Proyek ini akan membantu Indonesia dan Timor-Leste untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi di kawasan ini,” ungkap Stephen Rudgard, kepala Perwakilan FAO di Indonesia di Bogor.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Papua-BI kerja sama promosikan kopi lokal

Dinas Perkebunan Provinsi Papua mengupayakan Festival Kopi Papua menjadi sebuah kegiatan rutin tahunan

Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perkebunan siap bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat guna mempromosikan kopi lokal di pasaran.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon Nahumury di Jayapura, Rabu mengatakan promosi ini dilaksanakan melalui Festival Kopi Papua 2019 yang digelar  Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat yang dianggap berhasil memperkenalkan produk lokal Bumi Cenderawasih ke dunia luar.

“Kami mengupayakan Festival Kopi Papua menjadi kegiatan rutin tahunan karena dari pelaksanaannya di 2018 berhasil memperkenalkan produk kopi dari Papua ke dunia luar,” katanya.

Menurut Jhon, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua sebagai inisiator penyelenggara Festival Kopi Papua agar kegiatan tersebut skalanya dapat diperbesar.

“Kami mendukung pelaksanaan Festival Kopi Papua 2019 dan akan berkordinasi dengan BI agar kegiatan ini bisa betul-betul membawa dampak pada peningkatan pendapatan petani dan semua pelaku usaha kopi yang ada di Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada pelaksanaan di 2018, kopi asal Tiom, Kabupaten Lanny Jaya menjadi produk yang paling dikenal karena hasil lelangnya memecahkan rekor kopi termahal, untuk itu, pada 2019, Pemerintah Provinsi Papua akan berusaha menyiapkan produki kopi dari kabupaten lainnya karena secara kualitas bisa dianggap cukup baik serta diyakini dapat diterima oleh pasar.

“Nanti kami atur baik untuk kopi-kopi dari daerah agar bisa dilelangkan, terutama terkait dengan persyaratannya, juga terkait dengan jumlah produksinya yang harus disepakati bersama, termasuk hal lain yang mempengaruhi harga,” katanya lagi.

Dia menambahkan kopi-kopi yang bisa disejajarkan dengan kopi Tiom di antaranya kopi dari Pegunungan Bintang, juga ada dari kawasan adat Lapago dan Meepago, semua akan didorong untuk memamerkan produknya. 

Baca juga: Pesona si hitam pahit pada Festival Kopi Papua
Baca juga: Pemprov promosikan Kopi Papua ke mancanegara

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Kudus ajak masyarakat sampaikan SPT lewat e-filling

Kudus (ANTARA) – Bupati Kudus Muhammad Tamzil mengajak masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2018 secara elektronik (elektronik filing/e-filling).

“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat diminta untuk mengajak stafnya melaporkan SPT PPh secara elektronik,” ujarnya di sela-sela pekan panutan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Command Center Kabupaten Kudus, Rabu.

Selain itu, kata dia, mereka juga diminta untuk menyampaikannya kepada masyarakat agar melaporkan SPT PPh secara elektronik karena lebih mudah dan tidak perlu antre di kantor pajak dan pelaporan pajak juga bisa selesai dalam waktu 30 menitan.

Ia juga berharap masyarakat Kudus melaporkan SPT PPh tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret.

Pelaporan pajak, kata Tamzil, harus dilakukan secara terstruktur dan masif karena sudah diatur oleh Undang-Undang. “Kami berharap pelaporan pajak tidak melalui paksaan, tetapi kesadaran diri sendiri. Apalagi, pajak adalah tulang punggung untuk APBD dan APBN,” ujarnya.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, pelaporan SPT melalui e-filling untuk tahun pajak 2018 baru mencapai 11.546 wajib pajak atau 45 persen dari target sebanyak 25.762 wajib pajak.

Dari target sebanyak 25.762 wajib pajak, meliputi badan sebanyak 2.840 wajib pajak, wajib pajak orang pribadi non karyawan sebanyak 5.764 wajib pajak dan orang pribadi karyawan sebanyak 17.158 wajib pajak.

Untuk realisasinya wajib pajak badan sebanyak 524 wajib pajak atau 18 persen, OP non karyawan terealisasi 3.318 wajib pajak atau 58 persen dan OP karyawan 7.704 wajib pajak atau 45 persen.

Sementara itu, target penyampaian SPT PPh lewat e-filling untuk tahun pajak 2018 sebesar 84 persen sehingga masih harus bekerja keras untuk memenuhi target karena masih kekurangan 10.094 wajib pajak.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkop minta koperasi segera laksanakan RAT 2019

Bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT dapat diusulkan untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM meminta kepada koperasi-koperasi aktif di Indonesia agar segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanpa terkecuali hingga akhir 2019.

“Tidak ada alasan untuk tidak melaporkan hasil RAT karena pengurus koperasi dapat melaporkannya secara mandiri dimanapun dan kapanpun dengan syarat ada koneksi internet,” kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi dan UMKM Angkatan I Tahun 2019 di Jakarta, Rabu.

Pengurus Koperasi juga diminta melaporkan hasil RAT-nya secara online melalui aplikasi Online Data System (ODS) Langsung Koperasi.
Aplikasi ODS merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan zaman dalam rangka pendataan koperasi dan UMKM yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mewujudkan satu database koperasi.

Zabadi mengatakan perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal 1 tahun sekali harus dilaksanakan dan dilaporkan koperasi kepada pemerintah daerah, serta Kemenkop dan UKM sebagai bukti indikator untuk mengukur kinerja organisasi dan usaha sehingga perkembangannya tiap tahun dapat terpantau.

Baca juga: Kemenkop temukan masih sedikit koperasi lakukan RAT

“Bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT dapat diusulkan untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK),” kata Zabadi.

Penerbitan sertifikat NIK ini akan dipercepat, karena arah kebijakan dan program baik internal ataupun eksternal Kemenkop dan UKM diprioritaskan bagi koperasi yang telah bersertifikat dan juga sebagai dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah.

Dalam rangka percepatan pendataan koperasi tersebut, Kemenkop dan UKM telah mengeluarkan surat edaran Nomor 540/SM/XI/2018, tanggal 13 November 2018 perihal Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Data Koperasi Batas Waktu Hingga 30 Juni 2019.

Melalui itu, sinergi antara Kemenkop dan UKM dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna mendapatkan data riil jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT, dan capaian jumlah sertifikat NIK di masing-masing daerah.

“Hal ini penting agar penyusunan program dan kebijakan dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Zabadi, dukungan percepatan pendataan tersebut akan semakin efektif dengan kerjasama semua pihak dari pengumpul, penginput, dan pengolah data. Oleh karenanya, percepatan pengumpulan data tidak hanya dibebankan pada operator, tetapi melalui dukungan optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

“Dimana tugas PPKL bukan sebagai petugas administratif, namun harus dipastikan benar-benar turun teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi dan pendataan terhadap koperasi,” katanya.

Pada kesempatan ini, Zabadi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dengan capaian progress pendataan terbaik berdasarkan database ODS Kemenkop dan UKM dalam kurun waktu triwulan 4 tahun 2018. Provinsi tersebut yaitu Dinas KUKM Jatim, Jateng, dan Bali.

Baca juga: Menkop terbitkan sertifikat NIK untuk tertibkan koperasi

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat : minimnya infrastruktur penyebab serapan LNG tidak maksimal

Kalaupun akan ada investasi dalam pembangunan infrastruktur gas alam, ini harus linear dengan transfer teknologi yang ada, sehingga maksimal pasokan LNG bisa dicapai.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat energi dan Direktur Eksekutif Reforminer Insti­tute Komaidi Notonegoro menilai minimnya infrastruktur gas alam di Indonesia menjadi salah satu penyebab serapan gas alam cair atau LNG domestik tidak terserap secara maksimal.

“Sering terjadi adalah surplus LNG kita hanyalah angka, namun pasokan kadang kurang. Atau memang cadangan masih ada tapi untuk mengirimkan pasokan ini terkendala infrastruktur, sehingga tidak terserap,” kata Komaidi kepada ANTARA ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan bahwa, gas alam tersebut harus melalui proses regasifikasi lagi untuk bisa diolah menjadi LNG atau jenis gas lainnya.

Dalam proses tersebut tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki kilang pengolahan gas tersebut, sehingga kadang pendistribusian sering terhambat.

Menurut dia, faktor infrastruktur tersebut yang membuat cadangan kargo LNG domestik di Indonesia masih banyak tersisa, sedangkan masih banyak perusahaan yang kurang pasokan LNG, sehingga beberapa korporat memilih impor, karena harganya lebih murah daripada membangun infrastruktur penyaluran gas.

“Kalaupun akan ada investasi dalam pembangunan infrastruktur gas alam, ini harus linear dengan transfer teknologi yang ada, sehingga maksimal pasokan LNG bisa dicapai,” kata Komaidi.

Sebelumnya, Pemerintah mengakui tengah kelebihan pasokan LNG, Pemerintah saat ini sedang menjajaki untuk menawarkan 40 kargo gas alam cair (LNG) yang belum terjual kepada Amerika Serikat dan Jepang atau negara importir LNG lainnya.

“Kami masih memiliki kargo LNG yang belum terkontrak. Kalau ada delegasi sekalian yang berminat, kami tawarkan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Susilo di depan delegasi Amerika Serikat dan Jepang dalam lokakarya optimalisasi LNG di Jakarta, Selasa (5/3).

Saat ini pemerintah tengah mencari pembeli LNG sebab kebutuhan dalam negeri tidak mampu menyerap produksi yang dihasilkan, sehingga berlebih.

Kelebihan pasokan di antaranya berasal dari LNG Tangguh dan LNG Bontang. Selama ini Indonesia mengekspor LNG ke lima negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, dan Singapura. Langkah terdekat, Pemerintah berencana menjual kelebihan LNG ke pasar bebas (spot). Rencananya, Djoko menyebutkan, sebanyak 10 kargo LNG akan dilepas ke pasar bebas hingga Juni mendatang. Sisa dari 10 kargo LNG tersebut merupakan kelebihan produksi 2018.

Tahun ini produksi LNG dari Bontang dan Tangguh mencapai 252 kargo. Dari jumlah total capaian produksi tersebut direncanakan 185 kargo akan diekspor sesuai dengan kontrak yang sudah tersepakati, namun sisanya akan dipergunakan untuk pemenuhan dalam negeri.

Indonesia, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto, masih memiliki cadangan gas alam sebesar 135,55 trilion standard cubic feet (TSCF) di seluruh Nusantara.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia-Estonia sepakat majukan kerja sama ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Luar Negeri bidang Perdagangan Estonia, Andres Rundu, dan kedua Wamenlu sepakat untuk memajukan kerja sama bidang ekonomi kedua negara.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wamenlu RI dan Wamenlu Estonia dalam pertemuannya membicarakan tentang upaya penguatan kerja sama bidang ekonomi melalui pengembangan kerja sama di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi, keamanan siber, e-governance serta infrastruktur, khususnya pengembangan pelabuhan laut.

Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Estonia membawa beberapa perusahaan terkemuka di Estonia dalam kunjungannya ke Jakarta, yang bertujuan memajukan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Estonia.

Delegasi bisnis Estonia itu rencananya akan bertemu dengan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga di Indonesia, antara lain Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BKPM, Kementerian Perhubungan, OJK, PT. Pelindo II, PT. Pelindo III, BSSN, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung.

Nilai total perdagangan Indonesia dan Estonia mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada 2018, total perdagangan kedua negara mencapai 128.5 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau meningkat 50,66 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dengan surplus di pihak Indonesia sebesar 71.4 juta dolar AS.

Adapun nilai investasi Estonia di Indonesia belum mencatatkan nilai yang signifikan.

“Dalam kaitan ini, kita mengundang perusahaan Estonia untuk berinvestasi di Indonesia khususnya terkait pembangunan infrastuktur di Indonesia,” ujar Wamenlu RI.

Selain isu ekonomi, kedua Wakil Menteri Luar Negeri juga membahas sejumlah isu bilateral, seperti kerja sama di bidang pendidikan tinggi, potensi kerja sama di bidang pariwisata, perjanjian bebas visa dan saling dukung di fora internasional. 

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Industri 4.0 bidik pendapatan per kapita 31.000 dolar AS

Kita pergi saja ke kawasan industri di Jababeka atau Cikarang dan sekitarnya, itu dengan jumlah satu juta orang. Di sana itu adalah Detroit-nya Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, industri 4.0 menargetkan pendapatan per kapita 31.000 dolar AS pada 2045, karena Indonesia memiliki modal besar, yakni jumlah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terutama adanya bonus demografi hingga tahun 2030.

“Nah, bonus demografi ini menjadi momentum bagi Indonesia, karena negara lain seperti Jepang, Singapura dan Korea sudah melewati kesempatan itu,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Menperin, kalau bonus demografi sudah terlewati, negara itu terbebani dengan social cost lebih tinggi.

Menperin menjelaskan, apabila Indonesia menerapkan industri 4.0 dengan didukung SDM yang kompeten, diyakini berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan.

“Apalagi, SDM kita sangat menarik, karena anak-anak muda saat ini lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan teknologi baru,” tuturnya.

Penggunaan teknologi itu tercermin dari penjualan ponsel pintar di pasar domestik yang menembus hingga 60 juta unit per tahun.

“Kalau kita bandingkan dengan Australia, penduduk kita lebih dari 10 kali lipat. Artinya, ekonomi kita berpotensi naik 10 kali lipat. Meskipun, saat ini income per kapita kita 3.800 dolar AS, mereka sudah 51.000 dolar AS,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, melalui konsep industri 4.0, Indonesia sedang menuju pendapatan per kapita sebesar 31.000 dolar AS pada 2045.

Sehingga ditargetkan mampu menempati peringkat keempat sebagai negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia.

“Pertanyaannya, adakah yang sudah memperoleh income perkapita sebesar 31.000 dolar AS hari ini di Indonesia? Jawabnya, ada. Kita pergi saja ke kawasan industri di Jababeka atau Cikarang dan sekitarnya, itu dengan jumlah satu juta orang. Di sana itu adalah Detroit-nya Indonesia,” paparnya.

Untuk itu, Menperin menyampaikan, pihaknya ingin mereplikasi capaian positif tersebut ke wilayah lain, terutama di luar Jawa.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang bertekad mewujudkan Indonesia sentris dengan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang inklusif.

Kalau ini bisa kita dorong terus, tambah Menperin, maka efek berantainya akan luar biasa.

“Saat ini, kita sudah punya klaster baja dan stainless steel di Morowali, Sulawesi Tengah. Di sana sudah ada investasi sebesar 4 miliar dolar AS dengan nilai ekspor mencapai 5 miliar dolar AS. Per kapitanya melonjak double digit,” imbuhnya.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penumpang Pelni meningkat 42 persen

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Jumlah penumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni Persero) meningkat 42 persen sejak Februari 2019, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana harian Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Yahyo Kuncoro, Rabu, mengatakan Februari 2018 jumlah penumpang sebanyak 171.243 meningkat menjadi 243.445 pada Februari 2019.

“Upaya pemberian ‘free’ bagasi hingga 50 kg tanpa dipungut biaya yang dilakukan PT Pelni memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan,” kata dia.

Peningkatan jumlah penumpang Pelni secara signifikan sudah terjadi Januari 2018. Ia mencatat, pengguna kapal Pelni naik dari 343.965 pada Januari 2018 menjadi 414.649 pelanggan atau 21 persen pada Januari 2019.

“Kenaikan jumlah pelanggan secara berturut-turut dalam 2 bulan rata-rata naik 28 persen,” terang Plh Kepala Kesekretariatan Perusahaan yang masih merangkap VP Keagenan dan Tour.

Yahya Kuncoro memprediksi kenaikan jumlah pelanggan akan terus tumbuh seiring peningkatan pelayanan yang semakin membaik di cabang dan di kapal, antara lain kemudahan memperoleh tiket yang bisa diakses dengan telepon genggam, cara pembayaran dengan kartu debet dan kebijakan bagasi gratis hingga 50 kg untuk setiap penumpang di semua rute.

Ia mengatakan berbagai kemudahan itu memberikan kontribusi peningkatan pengguna jasa kapal Pelni.

Berdasarkan data penjualan, kenaikan pelanggan terjadi pada rute Jakarta-Belawan, Jakarta-Makasar, Surabaya-Makasar dan Jakarta-Ambon untuk rute jarak jauh.

Sedangkan pada rute jarak pendek, terjadi kenaikan pada ruas Makasar-Baubau, Makasar-Ambon, Batam-Belawan dan Ambon-Bandaneira.

“Kenaikan terjadi setiap pemberangkatan kapal,” tambah Yahya Kuncoro.

Menurut dia, meningkatnya pelanggan Pelni dalam dua bulan terakhir menunjukkan BUMN transportasi laut dengan trayek Nusantara masih dibutuhkan masyarakat dan menjadi alternatif transportasi, meskipun sudah ada akses via udara.

“Pelni masih dibutuhkan dan menjadi alternatif transportasi antar pulau bagi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Yahya Kuncoro.

Untuk melayani penumpang secara reguler dengan jadwal tetap, Pelni saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang dengan trayek menjelajah seluruh nusantara terdiri dari tipe 3000 pax 1 unit, tipe 2000 pax 11 unit, di MANA 2 unit di antaranya dapat mengangkut orang, kendaraan dan kontianer.

Kemudian tipe 1000 pax 9 unit, tipe 500 pax 3 unit dan 2 unit tipe Roro serta 46 kapal perintis.

Selain itu PELNI juga mengoperasikan kapal Tol Laut, kapal ternak, dan kapal barang komersial ke berbagai rute.

“Kapal perintis untuk menghubungkan daerah maju ke daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan perbatasan,” kata Yahya Kuncoro.

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan, keberhasilan meningkatkan kinerja pelayanan, merupakan kerja bersama seluruh karyawan.

“Kepada Nakhoda, ABK, kepala cabang dan seluruh karyawan kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga dalam bulan Januari-Februari kinerja angkutan naik rata-rata 28 persen,” kata Yahya Kuncoro.

Baca juga: Pelindo: jumlah penumpang kapal laut bakal melonjak

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah tetapkan harga biodiesel Maret Rp7.403 per liter

HIP BBN biodiesel untuk Maret 2019 ini meningkat Rp388 per liter dibandingkan Februari 2019

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar bahan bakar nabati (HIP BBN) pada Maret 2019 untuk jenis biodiesel sebesar Rp7.403/liter dan bioetanol Rp10.167/liter.

“Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Maret 2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Rabu.

HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran ke minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun BBM umum.

Agung mengatakan HIP BBN biodiesel untuk Maret 2019 ini meningkat Rp388 per liter dibandingkan Februari 2019.

Kenaikan ini dilatarbelakangi peningkatan harga rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Januari hingga 14 Februari 2019 yang mencapai Rp7.101/kg.

Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP yaitu (rata-rata CPO KPB + 100 dolar AS/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut.

“Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No 350 K/12/DJE/2018,” jelas Agung.

Sedangkan untuk jenis bioetanol terjadi penurunan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 dolar AS/liter sehingga didapatkan Rp10.235/liter untuk HIP BBN Februari 2019.

“Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Januari hingga 14 Februari 2019,” ungkap Agung.

HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Baca juga: Pemerintah tetapkan harga biodiesel pada Februari Rp7.015/liter
 

Pewarta:
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKPM ungkap kendala sistem OSS di daerah

Jakarta (ANTARA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap sejumlah kendala pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau “Online Single Submission/OSS” di daerah.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot di Jakarta, Rabu, mengatakan kendala itu antara lain karena minimnya pemahaman pengusaha dan aparatur di instansi daerah atas siatem baru itu.

“Saat masuk dalam sistem mereka mungkin harus pahami terlebih dahulu sistemnya,” katanya.

Bagi kalangan dunia usaha, selain terkait pemahaman sistem, bandwidth internet yang tidak sama juga menjadi kendala dalam mengajukan perizinan.

“Apalagi saat padat (traffic) sistemnya jadi agak lambat. Kita coba evaluasi berkala kendala dari sisi pengguna dan dunia usaha itu,” katanya.

Sementara itu, dari sisi aparatur instansi daerah, Yuliot mengakui sistem OSS masih belum merata dipelajari dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Selain itu, sistem OSS juga diharapkan juga akan dapat lebih digaungkan oleh para kepala daerah dengan mengubah paradigma pelayanan perizinan.

“Kita harap kepala daerah sampaikan soal OSS ini dan mereka harus terima perubahan paradigma yang tadinya pelayanan perizinan, sekarang orientasinya fasilitasi dan pengawalan,” katanya. 

Baca juga: “Kopi Mantap” jadi protokol lanjutan program perizinan terintegrasi
Baca juga: Kemenko Perekonomian siapkan peralihan sistem OSS ke BKPM

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Beranda – Pemprov Papua-BI kerja sama promosikan kopi lokal

Dinas Perkebunan Provinsi Papua mengupayakan Festival Kopi Papua menjadi sebuah kegiatan rutin tahunan

Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perkebunan siap bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat guna mempromosikan kopi lokal di pasaran.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon Nahumury di Jayapura, Rabu mengatakan promosi ini dilaksanakan melalui Festival Kopi Papua 2019 yang digelar  Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat yang dianggap berhasil memperkenalkan produk lokal Bumi Cenderawasih ke dunia luar.

“Kami mengupayakan Festival Kopi Papua menjadi kegiatan rutin tahunan karena dari pelaksanaannya di 2018 berhasil memperkenalkan produk kopi dari Papua ke dunia luar,” katanya.

Menurut Jhon, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua sebagai inisiator penyelenggara Festival Kopi Papua agar kegiatan tersebut skalanya dapat diperbesar.

“Kami mendukung pelaksanaan Festival Kopi Papua 2019 dan akan berkordinasi dengan BI agar kegiatan ini bisa betul-betul membawa dampak pada peningkatan pendapatan petani dan semua pelaku usaha kopi yang ada di Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada pelaksanaan di 2018, kopi asal Tiom, Kabupaten Lanny Jaya menjadi produk yang paling dikenal karena hasil lelangnya memecahkan rekor kopi termahal, untuk itu, pada 2019, Pemerintah Provinsi Papua akan berusaha menyiapkan produki kopi dari kabupaten lainnya karena secara kualitas bisa dianggap cukup baik serta diyakini dapat diterima oleh pasar.

“Nanti kami atur baik untuk kopi-kopi dari daerah agar bisa dilelangkan, terutama terkait dengan persyaratannya, juga terkait dengan jumlah produksinya yang harus disepakati bersama, termasuk hal lain yang mempengaruhi harga,” katanya lagi.

Dia menambahkan kopi-kopi yang bisa disejajarkan dengan kopi Tiom di antaranya kopi dari Pegunungan Bintang, juga ada dari kawasan adat Lapago dan Meepago, semua akan didorong untuk memamerkan produknya. 

Baca juga: Pesona si hitam pahit pada Festival Kopi Papua
Baca juga: Pemprov promosikan Kopi Papua ke mancanegara

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru Besar : saatnya gandum masuk komoditas strategis di Tanah Air

Padang (ANTARA) – Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Irfan Suliansyah menilai sudah saatnya gandum masuk sebagai salah satu komoditas pangan strategis di Tanah Air selain padi, jagung dan kedelai.

“Saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia dan tentu saja hal ini dapat menimbulkan kerawanan pangan,” kata dia di Padang, Rabu pada orasi ilmiah dengan tema Laikkah Gandum Dibudidayakan di Indonesia?.

Menurutnya tidak dapat disangkal makanan berbasis gandum sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat.

Di perkotaan sarapan roti atau sereal sudah menjadi gaya hidpu, mie denga berbagai varian rasa sudah jadi menu favorit, tanpa perlu propaganda gandum jadi komoditas paling sukses dalam diversifikasi pangan, ujarnya.

Ia menilai saat ini upaya pemerintah mengangkat komoditas pangan lokal dalam program diversifikasi pangan belum berhasil.

“Bahkan pengelola catering sering menolak permintaan penyediaan pangan lokal karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan jika ada harganya kalah bersaing dengan pangan berbasis gandum,” ujarnya.

Selain itu dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan konsumsi tepung terigu sekitar 1 kilogram per kapita per tahun sehingga impor gandum terus meningkat.
Ia mengakui pengembangan gandum menghadapi sejumlah tantangan mulai dari teknologi budi daya, keterbasan benih, sulitnya mengubah kebiasaan petani hingga kurangnya dukungan pemerintah.

Akan tetapi salah satu solusi yang bisa diambil adalah pengembangan kampung gandum yang di dalamnya terdapat sarana produksi dan infrastuktur, industri sekunder dan industri tersier untuk menghasilkan produk jadi.

Di kampung gandum petani akan memproduksi benih dasar, memproduksi gandum, melakukan pengolahan menjadi produk pangan hingga pemasaran.
Ia menambahkan kampung gandum diarahkan kepada pengembangan agroindustri skala kecil dengan memberdayakan kelompok tani dan membutuhkan dukungan teknologi mulai dari budidaya hingga pengolahan.

Baca juga: Kementan tegaskan impor gandum bukan pengganti jagung

Baca juga: Pembatasan impor jagung ternyata tingkatkan impor gandum
 

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK: Fintech lending hanya boleh mengakses tiga fitur di aplikasi pengguna

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  menetapkan  fintech “peer to peer” (P2P) lending yang terdaftar atau berizin di OJK hanya boleh mengakses tiga fitur di aplikasi pengguna, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi.

“Kami mewajibkan seluruh penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK hanya boleh mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Apabila ada fintech lending yang mengakses data selain ketiga hal tersebut, tanda daftarnya akan kami batalkan atau minimal kami meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera memblokir aplikasi itu,” ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa alasan aplikasi fintech hanya boleh mengakses ketiga hal tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi konsumen.
“Mengakses di luar kamera, mikrofon, dan lokasi berpotensi menimbulkan masalah baru yakni perlindungan data konsumen, dalam hal penyalahgunaan data pribadi,” tutur Hendrikus dalam konferensi pers.

Satgas OJK telah menghentikan dan mempublikasikan 635 entitas fintech “peer to peer” (P2P) lending tanpa izin OJK atau ilegal hingga awal tahun ini.

Kegiatan fintech-fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat, karena fintech ilegal itu seolah-olah memberikan kemudahan namun ternyata menjebak korbannya dengan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjamannya.

Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerima 426 pengaduan terkait fintech “peer to peer” (P2P) lending selama periode Januari – Maret 2019.

Dari 510 platform yang diadukan, 70 persen di antaranya merupakan fintech yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal, sedangkan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI.

Berdasarkan kategori dari beberapa aduan tersebut, terkait aduan mengenai akses data pribadi sebesar 41 persen, terkait dengan keluhan penagihan kasar yakni 43 persen, kalau mengenai bunga dan denda yakni 10 persen. (KR-AJI)

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti beberkan alasan negara maju selalu menekan minyak sawit

Jakarta (ANTARA) – Peneliti dari Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara  Institut Pertanian Bogor (Seafast IPB) membeberkan alasan yang menyebabkan negara maju selalu menekan minyak sawit.

Direktur Seafast IPB Prof.Nuri Andarwulan di Jakarta, Rabu, menyatakan, minyak sawit selalu ditekan oleh negara-negara maju karena komoditas tersebut memiliki keistimewaan yang tinggi dibandingkan minyak nabati lain produk mereka.

“Minyak sawit mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyakarat, khususnya kandungan vitamin A dan E yang tak dimiliki minyak nabati lain,” katanya dalam Diskusi Sawit Indonesia bertema “Sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan”.

Minyak sawit, lanjutnya, memiliki kandungan  karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak

“Kasiat vitamin A dan E yang lebih tinggi ini selalu disembunyikan oleh negara-negara maju yang tidak menyukai minyak sawit,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, minyak sawit mengandung hampir 50 persen asam lemak jenuh dan hampir 50 persen lemak tidak jenuh serta omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng.

Selain itu minyak sawit memiliki kandungan asam lemak jenuh yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan susu formula agar setara dengan air susu ibu (ASI) yang diperlukan anak-anak.

Dia mengungkapkan dari 50 sampel susu formula yang diteliti ternyata sebanyak 45 sampel memiliki kandungan minyak sawit yang tak bisa digantikan minyak nabati lain. “Inilah alasan mengapa Amerika dan Eropa selalu menyerang sawit,” katanya.

Sementera itu kalangan peneliti dari Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum MAKSI Darmono Taniwiryono menceritakan pengalamannya sewaktu di Afrika yang menunjukkan tradisi makanan olahan minyak sawit merah telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, saat ini minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

“Di sinilah peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting,” katanya.

Di Indonesia, lanjutnya, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak.

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy berharap ada produk olahan kelapa sawit yang kaya akan vitamin A, melalui hasil penelitian.

“Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyatakan asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia, salah satunya, memanfaatkan minyak sawit merah yang alami.

Namun demikian, lanjutnya, yang harus diperhatikan, pemerintah semestinya berkomitmen untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan.

“Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, menurut dia, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu Kementerian Perdagangan seharusnya mengawasi peredarannya.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bulog siap serap kedelai petani lokal

Gudang ini yang merupakan realisasi dari program Penyertaan Modal Negara (PMN) mulai dibangun pada akhir tahun 2017 lalu

Sidoarjo (ANTARA) – Perum Bulog siap menyerap kedelai hasil panen petani lokal menyusul peresmian gudang kedelai milik Bulog di Pergudangan Banjar Kemantren Subdivre Surabaya Utara, Divre Jawa Timur, dengan kapasitas 3.500 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Sidoarjo, Jawa Timur,  Rabu, mengatakan, gudang ini akan menyimpan kedelai hasil pertanian produsen kedelai di Jawa Timur seperti  Banyuwangi, Sampang, dan Lamongan.

“Gudang ini yang merupakan realisasi dari program Penyertaan Modal Negara (PMN) dan mulai dibangun pada akhir 2017,” katanya di sela peresmian gudang di Sidoarjo.

Ia mengemukakan, gudang kedelai ini merupakan bentuk bukti kesiapan Perum Bulog dalam menerima penugasan pemerintah terutama untuk komoditas kedelai.

“Selain tempat penyimpanan, gudang ini juga telah dilengkapi dengan alat-alat pendukung seperti alat pengatur kelembapan udara dan alat kemas,” katanya.

Ia menjelaskan, gudang Kedelai ini merupakan realisasi dari amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen serta produsen, Perum Bulog harus dilengkapi dengan ketersediaan maupun pengembangan infrastruktur pascapanen terutama untuk komoditas pajale (padi, jagung dan kedelai),” katanya.

Ia menjelaskan, nantinya akan dibangun juga gudang untuk komoditas jagung, karena kalau digabungkan dengan gudang beras nantinya akan rusak dan tidak bertahan lama.

“Indonesia ini merupakan konsumen kedelai terbesar di dunia, masyarakatnya banyak yang mengonsumsi tahu, tempe, kecap. Karena itu kami siap jika sewaktu-waktu pemerintah memberikan tugas,” katanya.

Menurutnya, gudang dengan panjang 54 meter dan lebar 30 meter ini merupakan salah satu infrastruktur pascapanen yang dibangun di wilayah Jawa Timur.

Dalam rangkaian acara peresmian Gudang Kedelai ini juga dilakukan pemberian santunan kepada 100 anak yatim dan Pasar Sembako Murah seharga 50 ribu rupiah sebanyak 500 paket berisi produk-produk Perum Bulog seperti Beras Kita, Beras Kita Renceng, gula Manis Kita, dan Minyak Goreng Kita.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nissan IMQ diperkenalkan, begini penampilannya

Jakarta (ANTARA) – IMQ concept, crossover generasi mendatang dari Nissan, telah diperkenalkan di ajang pameran otomtif Jenewa, dengan desain futuristik dan mengusung sejumlah teknologi teranyar yang telah dikembangkan pabrikan Jepang ini dalam beberapa tahun terakhir.

Diluncurkan di Geneva International Motor Show, IMQ dengan mulus memadukan warisan Jepang dengan teknologi canggih yang beroritentasi pada manusia. Ini menggabungkan inovasi terbaru yang membawa ke kehidupan Nissan Intelligent Mobility, visi merek untuk masa depan transportasi otomotif, kata Nissan dalam pernyataannya, dikutip Rabu.

Di jantung penggerak IMQ, Nissan mengaplikasikan e-Power generasi lanjut, sebuah sistem penggerak yang 100 persen listrik, dengan akselerasi linier dan konstan. Ini merupakan pengembangan dari e-Power yang sudah ada pada model Nissan Note dan Serena di Jepang.

Mobil ini menawarkan tenaga maksimum 250 kilowatt dan torsi 700 Nm yang dihasilkan dari sistem all-wheel-drive (penggerak empat roda) multi-motor baru, dengan kemampuan kontrol presisi dan independen pada masing-masing roda.

Nissan juga menambahkan sistem ProPilot versi protipe yang menyajikan kemampuan kemudi otonom yang telah ditingkatkan.
  Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Dari segi dimensinya, mobil ini berada di tengah-tengah segmen crossover-C Eropa. IMQ membawa konsep desain bersih dan sederhana, dengan interior dan eksterior seolah menjadi satu kesatuan.

Meskipun didesan dengan bentuk permukaan berbeda, grille IMQ tetap membawa ciri khas Nissan yakni V-motion, dengan bagian atas berbentuk horisontal bertemu dengan ujung kap mesin, sedangkan bagian bawah dan kiri serta kanannya dikelilingi lekukan bumper depan sehingga membuatnya menonjol.

Di bagian belakang, klaster lampu didesain membentuk boomerang, dengan kaca belakang dibuat landai di bawah spoiler belakang yang relatif besar, serta pintu bagasi dengan ujung persis di tengah permukaan bagian belakang.

Crossover modern ini dibekali roda besar, 22 inci velgnya, dengan balutan ban Bridgestone Connect, ban “pintar” yang akan mengirimkan informasi ke sistem di dashboard mengenai beban ban, tekanan udara, temperatur, tingkat grip, bahkan fisik dan kesehatan ban.
  Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Dengan desain pintu yang simpel dan tempat duduk yang tipis, membuat interior IMQ terlihat begitu longgar, dengan konsol tengah memanjang memisahkan antara kursi di depan dan belakang.

Pada dashboardnya, Nissan memasang layar 840 milimeter di panel instrumen. Layar ini tampak hitam pekat—seperti layar smartphone)—ketika dalam kondisi off, dan ketika dinyalakan akan menyajikan status e-Power dan informasi lain seputar kendaraan.

Ada layar kedua, lebih kecil, yang ditempatkan di konsol tengah untuk Virtual Personal Asisstant IMQ, yang meningkatkan pengalaman berkendara dengan kontrol fungsi kendaraan, termasuk navigasi, dan respons untuk input dari pengemudi.
  Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Satu lagi yang istimewa dari crossover ini adalah teknologi Invisible-to-Visible (I2V) Nissan, sebuah antarmuka 3D yang dikombinasikan dengan Omni-Sensing Nissan. Teknologi ini memungkinkan pengendara bisa melihat berbagai sudut di sekitar kendaraan, memvisualisasikan secara presisi informasi kemacetan lalu lintas—termasuk penyebabnya—, termasuk rute alternatif yang tidak membuat stress.

Pengendara juga bisa ditemani penumpang virtual dalam bentuk avatar 3D augmented-reality di dalam mobil.

“Desain IMQ menggabungkan pengaruh tradisional dan modern Jepang dan menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika crossover masa depan ditenagai oleh Nissan Intelligent Mobility,” kata Alfonso Albaisa, wakil presiden senior untuk desain di Nissan.

Baca juga: Carlos Ghosn akan dibebaskan dengan jaminan 1 miliar yen

Baca juga: Menjajal ketangguhan Nissan Terra

Baca juga: Nissan akan kenalkan IMQ concept

Pewarta:
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

OJK telah hentikan 635 fintech lending ilegal hingga awal tahun ini

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan dan mempublikasikan 635 entitas fintech “peer to peer” (P2P) lending tanpa izin OJK atau ilegal hingga awal tahun ini.

“Saat ini jumlah fintech ilegal yang telah kita umumkan dan hentikan sebanyak 635 fintech ilegal. Kemarin kita juga membahas dalam rapat satgas bahwa ada 168 fintech lagi yang akan kita publikasikan, dan semua itu akan kita blokir di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan deteksi servernya, kebanyakan server fintech-fintech ilegal tersebut berasal dari Indonesia, kemudian dari Amerika Serikat, Singapura, China dan Malaysia.

“Modusnya memang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa memedulikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mereka membuat aplikasi di situs, appstore gawai tanpa memiliki izin atau terdaftar di OJK,” tutur Tongam.

Dia menambahkan bahwa kegiatan fintech-fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat, karena fintech ilegal itu seolah-olah memberikan kemudahan namun ternyata menjebak korbannya dengan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjamannya.

Dalam presentasinya di seminar yang digelar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada hari ini, Satgas Waspada Investasi menjelaskan bahwa alasan banyaknya fintech ilegal di Indonesia karena pelaku mudah membuat aplikasi dan permintaan yang sangat besar dari masyarakat.

Jumlah fintech P2P lending ilegal saat ini mencapai 635 entitas, sedangkan fintech P2P lending yang saat ini terdaftar di OJK berjumlah 99 perusahaan.

Sebelumnya AFPI telah menerima 426 pengaduan yang mengadukan 510 platform fintech P2P lending selama periode Januari – Maret 2019.

Dari 510 platform yang diadukan tersebut, 70 persen di antaranya merupakan fintech yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal, sedangkan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI.

Sedangkan berdasarkan kategori dari beberapa aduan tersebut, terkait aduan mengenai akses data pribadi sebesar 41 persen, terkait dengan keluhan penagihan kasar yakni 43 persen, kalau mengenai bunga dan denda yakni 10 persen.

Baca juga: Satgas Waspada : Tekfin ilegal asing berasal dari China, Korsel, Rusia

Baca juga: Kominfo blokir 738 tekfin ilegal sepanjang 2018

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT Hutama Karya bangun jalan tol Trans- Sumatera

Medan (ANTARA) – PT Hutama Karya (Persero) membangun proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang terbentang dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 kilometer, dirancang untuk mencapai konektivitas lebih baik di Sumatera dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada PT Hutama Karya sebagai pengembang utama pembangunan proyek tersebut,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo, dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Nasional terbitan Jakarta, di Medan, Rabu.

Besarnya cakupan proyek itu dan dampaknya terhadap negara, menurut dia, telah menggulirkan percepatan dan mengilhami Hutama Karya untuk bertransformasi menjadi pengembang infrastruktur yang melahirkan kategori baru pada portofolio jasa bisnis Hutama Karya pengembang jalan tol.

“Di negara kepulauan dengan 17.508 pulau, sistem jaringan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan pasar, mengurangi biaya logistik, serta merangsang pertumbuhan Industri di Indonesia,” ujar Perbowo.

Ia mengatakan, menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas sebagai salah satu prioritas utama.Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden 117 Tahun 2015, Pemerintah memberi amanah kepada Hutama Karya untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera.

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 kilometer.

Estimasi biaya biaya investasi Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 Km adalah sebesar Rp476 triliun.

“Volume lalu lintas dan kelayakan finansial (internal rate return/IRR) masih di bawah ambang kelayakan, namun PT Hutama Karya dengan dukungan pemrintah, masyarakat dan lain sebagainya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan jalan tol Trans-Sumatera,” ucap dia.

Perbowo menjelaskan, proyek tol Trans Sumatera membuka babak baru yang menggairahkan untuk konektivitas antarpulau dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pelaksanaan penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Pemerintah tela memberikan dukungan kepada PT Hutama Karya di antaranya penambahan penyertaan modal negara (PMN), dukungan konstruksi, dukungan asset pemerintah serta penjaminan pemerintah,” katanya.

Baca juga: PUPR nyatakan empat ruas tol Trans Sumatera siap beroperasi pada 2019

Baca juga: Presiden harap Tol Trans Sumatera dorong pertumbuhan ekonomi

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nissan IMQ dirilis, begini penampilannya

Jakarta (ANTARA) – IMQ concept, crossover generasi mendatang dari Nissan, telah diperkenalkan di ajang pameran otomtif Jenewa, dengan desain futuristik dan mengusung sejumlah teknologi teranyar yang telah dikembangkan pabrikan Jepang ini dalam beberapa tahun terakhir.

Diluncurkan di Geneva International Motor Show, IMQ dengan mulus memadukan warisan Jepang dengan teknologi canggih yang beroritentasi pada manusia. Ini menggabungkan inovasi terbaru yang membawa ke kehidupan Nissan Intelligent Mobility, visi merek untuk masa depan transportasi otomotif, kata Nissan dalam pernyataannya, dikutip Rabu.

Di jantung penggerak IMQ, Nissan mengaplikasikan e-Power generasi lanjut, sebuah sistem penggerak yang 100 persen listrik, dengan akselerasi linier dan konstan. Ini merupakan pengembangan dari e-Power yang sudah ada pada model Nissan Note dan Serena di Jepang.

Mobil ini menawarkan tenaga maksimum 250 kilowatt dan torsi 700 Nm yang dihasilkan dari sistem all-wheel-drive (penggerak empat roda) multi-motor baru, dengan kemampuan kontrol presisi dan independen pada masing-masing roda.

Nissan juga menambahkan sistem ProPilot versi protipe yang menyajikan kemampuan kemudi otonom yang telah ditingkatkan. Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Dari segi dimensinya, mobil ini berada di tengah-tengah segmen crossover-C Eropa. IMQ membawa konsep desain bersih dan sederhana, dengan interior dan eksterior seolah menjadi satu kesatuan.

Meskipun didesan dengan bentuk permukaan berbeda, grille IMQ tetap membawa ciri khas Nissan yakni V-motion, dengan bagian atas berbentuk horisontal bertemu dengan ujung kap mesin, sedangkan bagian bawah dan kiri serta kanannya dikelilingi lekukan bumper depan sehingga membuatnya menonjol.

Di bagian belakang, klaster lampu didesain membentuk boomerang, dengan kaca belakang dibuat landai di bawah spoiler belakang yang relatif besar, serta pintu bagasi dengan ujung persis di tengah permukaan bagian belakang.

Crossover modern ini dibekali roda besar, 22 inci velgnya, dengan balutan ban Bridgestone Connect, ban “pintar” yang akan mengirimkan informasi ke sistem di dashboard mengenai beban ban, tekanan udara, temperatur, tingkat grip, bahkan fisik dan kesehatan ban. Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Dengan desain pintu yang simpel dan tempat duduk yang tipis, membuat interior IMQ terlihat begitu longgar, dengan konsol tengah memanjang memisahkan antara kursi di depan dan belakang.

Pada dashboardnya, Nissan memasang layar 840 milimeter di panel instrumen. Layar ini tampak hitam pekat—seperti layar smartphone)—ketika dalam kondisi off, dan ketika dinyalakan akan menyajikan status e-Power dan informasi lain seputar kendaraan.

Ada layar kedua, lebih kecil, yang ditempatkan di konsol tengah untuk Virtual Personal Asisstant IMQ, yang meningkatkan pengalaman berkendara dengan kontrol fungsi kendaraan, termasuk navigasi, dan respons untuk input dari pengemudi. Nissan IMQ concept. (ANTARA News/Nissan Motor)

Satu lagi yang istimewa dari crossover ini adalah teknologi Invisible-to-Visible (I2V) Nissan, sebuah antarmuka 3D yang dikombinasikan dengan Omni-Sensing Nissan. Teknologi ini memungkinkan pengendara bisa melihat berbagai sudut di sekitar kendaraan, memvisualisasikan secara presisi informasi kemacetan lalu lintas—termasuk penyebabnya—, termasuk rute alternatif yang tidak membuat stress.

Pengendara juga bisa ditemani penumpang virtual dalam bentuk avatar 3D augmented-reality di dalam mobil.

“Desain IMQ menggabungkan pengaruh tradisional dan modern Jepang dan menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika crossover masa depan ditenagai oleh Nissan Intelligent Mobility,” kata Alfonso Albaisa, wakil presiden senior untuk desain di Nissan.

Baca juga: Carlos Ghosn akan dibebaskan dengan jaminan 1 miliar yen

Baca juga: Menjajal ketangguhan Nissan Terra

Baca juga: Nissan akan kenalkan IMQ concept

Pewarta:
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

10.000 ton bungkil sawit di ekspor ke New Zeland dari Teluk Bayur

Padang (ANTARA) – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melepas 10.000 ton bungkil sawit senilai Rp12,24 miliar untuk diekspor ke New Zealand dari Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat.

“Bungkil sawit merupakan komoditas ekspor lima terbesar penyumbang devisa negara sektor nonmigas di Sumbar, kami pastikan 10.000 ton bungkil sawit ini melewati proses pemeriksaan karantina dan mendapatkan sertifikat kesehatan tumbuhan sebagai persyaratan negara tujuan ekspor,” ujar Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil di Padang, Rabu saat pelepasan ekspor di kawasan pelabuhan Teluk Bayur.

Ia menyebutkan pada pada 2018 ekspor bungkil sawit mencapai 247,169 ton dengan nilai Rp301 miliar dikirim ke Selandia Baru, Vietnam, Italia, Filiphina, Afrika Selatan, Singapura, Belanda, New Zealand, Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Saudi Arabia.

Awal 2019 Karantina Padang telah menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC) atau sertifikat kesehatan terhadap 23 jenis komoditas dengan total Rp356,67 miliar.
Sementara Kepala Karantina Pertanian Padang Joni Anwar menyampaikan bersamaan dengan ekspor bungkil sawit ini juga diekspor enam komoditas lainnya dengan total nilai sebesar Rp59,387 miliar.

Ia merinci enam komoditas tersebut yaitu 32.000 ton cangkang sawit tujuan Korea Selatan dengan nilai Rp31,36 miliar rupiah, 83 ton santan kelapa dengan nilai Rp1,25 miliar tujuan Belanda, Norwegia, Belgia dan Costarika.

Kemudian 129,3 ton kulit manis tujuan Portugal, Malaysia, Algeria, Amerika Serikat dengan nilai Rp9,051 miliar rupiah, 19,8 ton kopi tujuan Thailand dengan nilai Rp730 juta, 7,875 ton cengkih dan kapulaga tujuan Malaysia senilai Rp66 juta dan 201,6 ton karet tujuan Cina senilai Rp3,99 miliar.

Joni menyampaikan Karantina Pertanian Padang lakukan program akselerasi ekspor dengan menggelar program Agro Gemilang 2019.

“Program ini berupa bimbingan teknis untuk percepatan pelayanan karantina baik produk hewan dan tumbuhan kepada generasi milenial maupun para eksportir,” kata dia

Ia mengatakan layanan ini dapat dilakukan di pelabuhan, di gudang pemilik maupun di rumah kemas. Program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan cepat, ekspor meningkat dan rakyat sejahtera.

Turut Hadir dalam acara pelepasan ekspor Asisten 2 Bidang Perekonomian Pemprov Sumbar Beni Warlis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ketua Kadin Sumbar dan para eksportir.

Baca juga: Bungkil inti sawit dimanfaatkan hambat bakteri patogen

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: KKP harus optimalkan penyuluh untuk data garam akurat

Jakarta (ANTARA) – Pengamat sektor kelautan Moh Abdi Suhufan menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat mengoptimalkan kinerja para penyuluh di berbagai daerah guna mendapatkan data yang akurat.

“Untuk mendapatkan data produksi garam yang akurat, KKP mesti optimalkan peran penyuluh perikanan yang ada di lapangan,” kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu, selain peran penyuluh perikanan adalah hal yang penting guna mendapatkan data yang akurat termasuk sistem one data yang sekarang dikembangkan KKP.

Ia mengemukakan bahwa peran penyuluh rerutama di lokasi sentra garam perlu ditingkatkan kemampuan dan ruang lingkup pekerjaannya agar dapatBaca juga: melakukan pendampingan, pendataan dan monitoring produksi garam di wilayah kerjanya masing-masing.

Sebelumnya, KKP menyebut data yang akurat terkait suplai dan permintaan garam menjadi kunci utama dalam kebijakan impor komoditas tersebut.

“Perkara impor tidak impor itu bukan boleh atau tidak boleh. Perkara impor itu perkara produksi berapa dan kebutuhannya berapa,” kata Direktur Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Jumat (1/3).

Brahmantya menuturkan, selain data produksi dan kebutuhan yang akurat, dibutuhkan pula keakuratan klasifikasi kebutuhan garam bagi industri manufaktur.

Menurut dia, dengan klasifikasi kebutuhan garam industri yang akurat, maka akan lebih mudah mencari pengganti garam impor yang selama ini digunakan industri manufaktur.

“Dengan pengklasifikasian yang benar dan data supply and demand yang benar, maka di 2021 perlu impor atau tidak itu kembali kepada jumlah produksi domestik. Semua produksi komoditas itu berdasarkan atas data supply and demand yang benar,” katanya.

Brahmantya mengatakan KKP pun berharap impor bisa disubstitusi semaksimal mungkin oleh garam rakyat yang diproduksi di dalam negeri.

Impor garam pada 2017 mencapai 2.552.283 ton. Kemudian, impor pada 2018 naik menjadi sebesar 2.718.659 ton dan 2.724.772 ton pada 2019.

Sementara produksi garam pada 2018 mencapai 2.719.256 ton dengan stok awal yang ada di produsen dan konsumen mencapai 325.099 ton.

Sedangkan pada 2017, produksi hanya mencapai 1.111.395 ton dengan stok awal sebesar 783.187 ton.

Baca juga: Pemerintah disarankan meningkatkan kapasitas produksi petani garam

Baca juga: Jangan lupakan garam dalam poros maritim

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sebanyak 16 pelabuhan jalankan Inaportnet

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 16 pelabuhan laut yang ada di Indonesia sudah menerapkan sistem Inapornet yang mampu meningkatkan efisiensi biaya dan pengurusan dokumen sehingga memudahkan serta mempercepat pelayanan pelayaran.

“Jumlah pelabuhan yang akan menerapkan Inapornet akan terus bertambah sehingga semua pelabuhan laut bisa terkoneksi dalam segala hal yang terkait dengan pelayaran,” kata Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikatakan dalam Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diadakan Media Ocean Week. Hadir dalam dialog itu antara lain Staf Khusus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto.

Enam belas pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet adalah Belawan, Teluk Bayur, Palembang, Panjang, Banten, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Gresik, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Makassar, Ambon, dan Sorong.

Dikatakan Baitul, dengan menerapkan Inaportnet maka akan mampu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang dipelabuhan, serta mampu memangkas pelayanan dari 1-3 hari menjadi 30 menit.

Selain itu, katanya, pelayanan menjadi lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen, mengurangi penggunaan kertas, hingga peningkatan pelayanan barang di pelabuhan.

Kementerian Perhubungan secara bertahap akan terus menambah jumlah pelabuhan yang menerapkan Inaportnet hingga tahun 2014, menjadi 88 pelabuhan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Inaportnet ini terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kepolisian dan TNI, Kemenko Kemaritiman, serta badan usaha pelabuhan.

“Untuk mewujudkan logistik efektif, transparan dan efisien diperlukan sinergi pertukaran informasi dengan kementerian atau lembaga terkait dengan penyelenggaraan logistik,” katanya.

Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya mengapresiasi Inaportnet yang telah dibangun oleh pemerintah mengingat sistem itu sangat membantu pengusaha pelayaran dalam menjalankan usahanya.

“Sejauh ini sistemnya sudah baik, walaupun seringkali jaringannya beberapa kali sering terputus,” katanya.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mimika akan bangun ‘Pasar Mama Papua’ SP3

Timika (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,  akan membangun ‘Pasar Mama-mama Papua” di Kelurahan Karang Senang SP3, Distrik Kuala Kencana pada 2019.

Sekretaris Disperindag Mimika Inocentius Yoga Pribadi di Timika, Rabu, mengatakan bahwa anggaran pembangunan ‘Pasar Mama-mama Papua’ itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perdagangan senilai Rp2 miliar.

“Pasar Mama-mama Papua di SP3 akan dibangun tahun ini yang  diharapkan bisa menampung sedikitnya 40 pedagang,” kata Yoga.

Ia menjelaskan, Disperindag Mimika akan mengubah desain konstruksi ‘Pasar Mama-mama Papua’ di SP3 tersebut lantaran di lokasi tersebut sebelumnya sudah berdiri beberapa rumah toko (ruko). Beberapa ruko tersebut akan dibongkar dan dibangun kembali di bagian belakang ‘Pasar Mama-Mama Papua’ SP3.

“Mama-mama Papua itu tidak mau berjualan di bagian belakang, mereka maunya berjualan di depan, sementara di depan sudah ada beberapa ruko yang dibangun oleh pejabat yang lama. Kami terpaksa mengubah desain bangunan dengan membongkar bangunan ruko di bagian depan untuk dipindahkan ke bagian belakang,” jelas Yoga.

Menurut dia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan sejak 2017 mengucurkan anggaran melalui DAK untuk pembangunan pasar, termasuk ‘Pasar Mama-mama Papua’ di Mimika. ahap pertama tahun 2017, dibangun tiga unit gedung di Pasar Sentral Timika terdiri atas dua unit pasar pedagang barang campuran dan satu unit ‘Pasar Mama-mama Papua’.

Selanjutnya pada 2018, Mimika juga mendapat alokasi DAK untuk pembangunan dua unit gedung ‘Pasar Mama-mama Papua’ di Kelurahan Timika Jaya SP2 yang diperkirakan dapat menampung sekitar 80 pedagang.

Dengan akan dibangunnya ‘Pasar Mama-mama Papua’ di kawasan SP3 tersebut, Yoga memprediksi bahwa Mama-mama Papua yang selama ini berjualan di pasar-pasar di Timika bisa mendapatkan tempat jualan yang layak karena selama ini Mama-mama Papua tersebut menumpuk berjualan di badan Jalan Bhayangkara Kelurahan Koperapoka dan sebagian lagi di kawasan Pasar Gorong-gorong Timika.

Keberadaan Mama-mama Papua yang berjualan aneka sayuran, petatas, sagu, ikan dan lainnya menjadi pemandangan umum di sejumlah kota di Papua seperti di Jayapura, Timika, Nabire, Wamena dan lainnya.

Mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang tersebut khusus di Timika memiliki ciri khusus lantaran mereka selalu menjajakan barang dagangannya pada area terbuka atau di atas badan jalan tanpa pelindung dari panas terik matahari maupun hujan.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Pamekasan Agendakan 19 kegiatan pariwisata budaya

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 19 kegiatan pariwisata budaya pada 2019  untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah itu.

“Ke-19 kegiatan wisata yang kami agendakan ini, mulai Maret 2019 hingga Desember 2019,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparibud) Pamekasan Achmad Sjaifuddin di Pamekasan, Rabu.

Pada Maret 2019  ada dua jenis kegiatan yang telah digelar yakni pada 2 dan 3 Maret 2019 berupa Festival Jazz dan Culture dan Fun Bike dari Kota Pamekasan ke Pantai Talang Siring, Pamekasan.

Kegiatan berikutnya pada 27 April 2019, yakni “Pamekasan Musik Patrol” yakni lomba musik tradisional Madura, lalu pada 12 Juni 2019 berupa Gebyar Budaya Lebaran Ketupat. “Tanggal 27 dan 28 Juli, kami gelar Tanian Lanjheng Festival,” kata Achmad.

Jenis kegiatan ini mengenalkan budaya Madura tentang Tanian Lanjheng dan rumah adat Madura yang  masih terawat dengan baik di salah satu desa di Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Pada Agustus, ada empat kegiatan yang diagendakan Pemkab Pamekasan, yakni Grand Final Pemilihan Kaconk dan Jhebhing Madura, Grand Final Pemilihan Putra dan Putri Batik, Musik Patrol dan Karapan Sapi tingkat kabupaten.

“Festival kontes kecantikan sapi atau sapi sono’ akan kami gelar pada 27 September 2019,” kata Achmad.

Kegiatan “Pamekasan School Fair” yakni mempromosikan potensi sekolah yang ada di Pamekasan pada 14 Oktober 2019, lalu Festival Budaya Madura pada 19 Oktober dan Madura Etnic Carnival pada 25 Oktober 2019.

Keesokan harinya, yakni pada 26 Oktober 2019 akan digelar Malam Kemilau Madura, yakni pementasan musik etnik dari empat kabupaten di Pulau Madura.

Lalu, pada t 27 Oktober 2019 akan digelar “Madura Musik Daul Festival” dan “Pamekasan Drumband Carnival” pada 29 Oktober 2019. “Pada 22 hingga 26 November 2019 kami mengagendakan Festival Seni Pencak Silat dan pada 7 Desember 2019 akan digelar ‘Jumiang Bech Festival’ dan Petik Laut,” katanya, menjelaskan.

Kepala Disparibud Achmad Sjaifuddin t menjelaskan, berbagai kegiatan ini dimaksudkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pamekasan selain untuk melestarikan seni budaya tradisional yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat sarankan Pertamina maksimalkan penyerapan LNG domestik

Jakarta (ANTARA) – Pengamat energi dan Direktur Eksekutif Reforminer Insti­tute Komaidi Notonegoro menyarankan kepada Pertamina untuk memaksimalkan penyerapan gas alam cair (LNG) dalam negeri atau domestik.

“Sebelum melakukan impor, ada baiknya Pertamina perlu melihat dulu data cadangan LNG di dalam negeri, kadang memang data yang dimiliki oleh korporat dan pemerintah memang ada perbedaan,” kata Komaidi ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

PT Pertamina diketahui telah meneken perjanjian jual beli (SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation guna melakukan pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Mozambik LNG1 Company Pte Ltd, yang merupakan entitas penjualan bersama yang dimiliki dari Mozambik Area 1 co-venturer.

Pertamina menyebutkan impor tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan LNG di dalam negeri yang diperkirakan akan terus mengalami kenaikan kebutuhan. Rencana impor dari Mozambik akan dilakukan pada 2024, dengan alasan harga yang ditawarkan lebih kompetitif.

Komaidi melanjutkan bahwa kebutuhan Pertamina harus melakukan impor tersebut adalah hal biasa dalam bisnis migas, di mana memang Pertamina sebagai korporat dan pemerintah adalah entitas yang berbeda dalam memandang kapasitas kebutuhan masing-masing.

Pemerintah sendiri mengakui tengah kelebihan pasokan LNG, Pemerintah sedang menjajaki untuk menawarkan 40 kargo gas alam cair (LNG) yang belum terjual kepada Amerika Serikat dan Jepang.

“Kami masih memiliki kargo LNG yang belum terkontrak. Kalau ada delegasi sekalian yang berminat, kami tawarkan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Susilo di depan delegasi Amerika Serikat dan Jepang dalam lokakarya optimalisasi LNG di Jakarta, Selasa (5/3).

Saat ini pemerintah tengah mencari pembeli LNG sebab kebutuhan dalam negeri tidak mampu menyerap produksi yang dihasilkan, sehingga berlebih.

Kelebihan pasokan di antaranya berasal dari LNG Tangguh dan LNG Bontang. Selama ini Indonesia mengekspor LNG ke lima negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, dan Singapura. Langkah terdekat, Pemerintah berencana menjual kelebihan LNG ke pasar bebas (spot). Rencananya, Djoko menyebutkan, sebanyak 10 kargo LNG akan dilepas ke pasar bebas hingga Juni mendatang. Sisa dari 10 kargo LNG tersebut merupakan kelebihan produksi 2018.

Tahun ini produksi LNG dari Bontang dan Tangguh mencapai 252 kargo. Dari jumlah total capaian produksi tersebut direncanakan 185 kargo akan diekspor sesuai dengan kontrak yang sudah tersepakati, namun sisanya akan dipergunakan untuk pemenuhan dalam negeri.

Indonesia, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto, masih memiliki cadangan gas alam sebesar 135,55 trilion standard cubic feet (TSCF) di seluruh Nusantara.

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AFPI: Penagihan kasar dominasi pengaduan terkait fintech lending

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerima 426 pengaduan terkait fintech “peer to peer” (P2P) lending, dengan keluhan penagihan kasar mendominasi jumlah pengaduan selama periode Januari – Maret 2019.

“Kami dari AFPI selama Januari hingga Maret ini, jumlah pengadu ada 426 aduan yang mengadukan 510 platform P2P lending,” ujar Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa dari 510 platform yang diadukan tersebut, 70 persen di antaranya merupakan fintech yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal, sedangkan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI.

“Kalau kita kategori dari beberapa aduan tersebut, terkait aduan mengenai akses data pribadi sebesar 41 persen, terkait dengan keluhan penagihan kasar yakni 43 persen, kalau mengenai bunga dan denda yakni 10 persen. Jadi pengaduan paling banyak terkait dengan soal penagihan,” kata Sunu dalam konferensi pers.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya sudah mengajukan beberapa platform, anggota AFPI, yang diadukan tersebut kepada komite etik untuk ditelaah lebih lanjut.

“Komite etik itu yang akan melakukan verifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh pengadu, kemudian mendapatkan penjelasan dari platform yang bersangkutan, lalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu mereka akan melakukan kajian dan analisa, serta memberikan rekomendasi kepada pengurus,” ujar Sunu.

Menurut dia, rekomendasi dari komite etik yang akan diserahkan kepada pengurus itu bisa berupa peringatan, pembekuan hingga dikeluarkan bagi platform fintech P2P lending yang diadukan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya berhenti di tahap pengaduan, namun sudah ditindaklanjuti oleh kami. Sudah ada beberapa platform, tidak satu tapi yang jelas lebih dari satu, yang sudah dalam proses dikaji oleh komite etik,” tutur Sunu.

Pewarta:
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5.560 SR jaringan gas dibangun di Deli Serdang

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar meresmikan 5.560 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kecamatan Tanjung Korawa, Kabupaten Deli Serdang,  Sumatera Utara.

Proyek jargas ini rampung 100 persen secara fisik dan telah beroperasi mengalirkan gas ke rumah-rumah warga, demikian informasi dari Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu.

Pembangunan jargas merupakan salah satu program yang mendukung diversifikasi energi dan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga.

Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga yang disalurkan melalui jaringan pipa gas lebih menghemat pengeluaran rumah tangga dibandingkan dengan menggunakan tabung elpiji. “Untuk pemakaian normal, dibandingkan dengan elpiji 3 kg, jargas bisa menghemat hingga Rp 80.000 – Rp 90.000 per bulan. Jika dihitung bisa hemat setara 4 tabung elpiji,” ujar Arcandra.

Arcandra mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur fisik untuk rakyat dari APBN, di sektor energi, salah satunya melalui program jargas. “Program APBN Kementerian ESDM, lebih dari 50 persen digunakan untuk belanja fisik, belanja nonfisik kami kurangi, dialihkan ke belanja fisik seperti jaringan gas,” katanya.

Setiap tahun, pemerintah mengeluarkan dana APBN untuk menambah jaringan gas di berbagai daerah, dana ini berasal dari pengalihan subsidi energi dari APBN yang setiap tahun terus dikurangi. “Subsidi energi terus dikurangi, dialihkan untuk belanja infrastruktur fisik yang lebih produktif, contohnya seperti jaringan gas yang diresmikan hari ini,” ungkap Arcandra.

Jargas Deli Serdang dibangun menggunakan APBN 2018 dengan angka investasi mencapai Rp71,44 miliar. Total tersambungan sebanyak 5.560 SR di 8 kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Morawa A 763 SR, Tanjung Morawa B 1.597 SR, Dagang Kelambir 528 SR, Tanjung Baru 1.069 SR, Pekan Tanjung Morawa 388 SR, Dalu X A 239 SR, Dagang Kerwan 242 SR, dan Wonosari 261 SR.

Pasokan gas yang dialirkan bersumber dari gas PT. Pertamina EP dengan total panjang pipa 120.738 meter dan volume alokasi gas sebesar 0,2 mmscfd. Setelah diresmikan, jargas Deli Serdang nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Untuk  Sumatera Utara, selain Deli Serdang, jargas juga dibangun di Kota medan sebanyak 5.656 SR. Dengan demikian, total jargas yang dibangun di provinsi Sumatera Utara sebanyak 11.216 SR. Realisasi pembangunan jargas tahun 2018 sebanyak 90.250 SR, dengan 89.727 SR bersumber dari APBN dan 523 SR non APBN menggunakan dana investasi PT PGN.

Program pembangunan jargas dengan dana APBN telah dilakukan sejak 2009. Hingga akhir 2018 telah terbangun 463.440 SR yang terdistribusi di 16 provinsi dan 40 kabupaten/kota melalui penugasan kepada PT Pertamina dan PT PGN.
 

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

APTRI minta pemerintah waspadai pabrik gula samaran

(Antara) – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), menemui Presiden Joko Widodo pada Selasa, 5 Maret, di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, APTRI, menyampaikan agar pemerintah mewaspadai penyamaran pembangunan pabrik gula yang terindikasi hanya kedok untuk impor gula mentah.

Mimika tunggu realisasi pembentukan sub penyalur SPBU

Timika (ANTARA) – Jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, masih menunggu janji Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membentuk sejumlah sub penyalur stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) di wilayah itu.

Sekretaris Disperindag Mimika Inocentius Yoga Pribadi di Timika, Rabu, mengatakan bahwa beberapa waktu lalu BPH Migas datang ke Timika untuk menyosialisasikan konsep sub penyalur di daerah yang belum terjangkau SPBU.

“Saat itu mereka menjanjikan untuk mengirim lagi staf BPH Migas ke Timika untuk menindaklanjuti rencana pembentukan sub penyalur SPBU, tapi sampai sekarang belum juga datang. Sebetulnya ada banyak pengusaha di Timika yang siap menyambut program tersebut,” kata Yoga.

Yoga mengatakan pembentukan sub penyalur SPBU di sejumlah daerah di Mimika yang jauh dari pusat Kota Timika sesungguhnya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar solar dan premium yang terjangkau. Sebab harga bahan bakar solar dan premium di wilayah distrik (kecamatan) pedalaman Mimika, entah di wilayah pegunungan maupun di pesisir pantai justru berkali-kali lipat dibanding harga resmi yang ditetapkan pemerintah.

“Jujur saja di pedalaman itu harga solar dan premium sangat mahal karena ongkos angkut ke sana juga mahal dan persediaannya sangat terbatas. Pembentukan sub penyalur SPBU ini menjadi solusi yang tepat untuk menurunkan harga bahan bakar minyak di pedalaman,” jelas Yoga.

Beberapa wilayah di Mimika yang dianggap cocok untuk pembentukan sub penyalur SPBU seperti Distrik Iwaka, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh dan Agimuga, Mimika Tengah dan Mimika Barat serta Mimika Barat Jauh.

Saat ini di Kota Timika baru tersedia lima SPBU yang beroperasi yaitu SPBU Kilometer 9, SPBU Nawaripi, SPBU Buana Agung Jalan Hasanuddin, SPBU Jalan Yos Sudarso dan SPBU Timika Jaya.

Satu lagi SPBU yang sementara dalam proses perizinan yaitu SPBU Karang Senang SP3.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa beberapa waktu lalu di Jakarta menegaskan jajarannya terus mendorong pembentukan sub penyalur alias SPBU mini di setiap desa dan daerah terpencil sebagai solusi menggantikan peran Pertamini (pengecer BBM) yang notabene ilegal.

“Tadinya itu kan banyak Pertamini ilegal. Dengan dibuat sub penyalur, kami atur jarak, prosedur operasi standar, dan aturan keselamatannya,” kata Fanshurullah.

Fanshurullah berharap konsep sub penyalur tersebut dapat menghilangkan penjualan BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah sendiri akan turun tangan untuk mengatur sub penyalur, sehingga dapat menjamin masyarakat untuk mendapatkan BBM secara pasti.

Selain itu, diharapkan pemerintah juga memperoleh informasi yang akurat terkait konsumsi BBM masyarakat dari para sub penyalur.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi bagi sub penyalur. Untuk sub penyalur ini [distribusinya] kami buat tertutup,” jelas Fansurullah.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKPM akan gelar tiga acara untuk genjot investasi

Jakarta (ANTARA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar tiga acara besar di International Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, .pada 11-14 Maret 2019, untuk menggenjot investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Ketiga acara itu yakni Regional Investment Forum (RIF) pada  11 Maret 2019, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 pada  12 Maret 2019, dan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) pada 13-14 Maret 2019, kata Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan ketiga acara itu dimaksudkan untuk meningkatkan investasi sekaligus meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

“Rakornas Investasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi program dan kegiatan bersama aparatur penanaman modal baik di pusat dan di daerah, kemudian Kopi Mantap sebagai upaya untuk mengkoordinasikan pengawalan investasi di daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta RIF bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai kemajuan dan peluarg investasi langsung kepada investor,” terangnya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan arahan dan meluncurkan Kopi Mantap pada kegiatan Rakornas Investasi.

“Rakornas investasi 2019 bertujuan untuk konsolidasi seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kegiatan investasi untuk mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.

Rakornas Investasi merupakan kegiatan tahunan untuk mengonsolidasikan seluruh program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan, promosi, pelayanan dan pengendalan dan pelaksanaan penanaman modal.

Tahun ini, diperkirakan akan hadir 830 peserta meliputi kepala daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KEK/KPBPB), serta perwakilan kementerian/lembaga.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan rakornas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan beberapa pembicara dari sektor swasta.
 

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AFPI bekali calon penyelenggara fintech lending Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar seminar pembekalan bagi calon penyelenggara fintech “peer to peer” (P2P) lending yang terdiri atas pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan terkait sebagai syarat untuk mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami mengadakan acara pembekalan bagi 50 calon platform P2P lending sebagai syarat untuk mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyamoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa seminar pembekalan ini digelar mengingat AFPI merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk OJK sesuai surat penunjukan OJK sebagai mitra strategis dalam menjalankan fungsi peraturan dan pengawasan para penyelenggara fintech P2P lending.

“Kami ingin siapapun yang menjadi pelaku bisnis dalam fintech P2P lending in paham bahwa bagaimana melakukan kegiatan usaha pinjam-meminjam uang berdasarkan teknologi informasi di Indonesia,” tutur Sunu dalam konferensi pers.

Dia juga menambahkan bahwa alasan pihaknya memandang penting hal tersebut, karena tidak lepas dari hal-hal yang terjadi beberapa waktu lalu terkait dengan masalah data pelanggan dan penagihan.

“Ini upaya nyata dari kami di mana kita tidak hanya ingin mengatasi, namun juga mengantisipasi bahwa siapapun yang ingin berusaha dalam bidang fintech lending berdasarkan teknologi informasi ini memahami betul apa yang diperbolehkan dan tidak, apa yang menjadi arahan dan pedoman dari regulator,” kata Sunu.

AFPI berharap seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan penyelenggara fintech P2P lending, dengan mengikuti seminar ini dapat mengerti ekosistem industri dan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan industri fintech P2P lending.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menjelaskan bahwa seminar pembekalan yang diikuti oleh sekitar 50 platform calon penyelenggara fintech lending tersebut, memuat sejumlah materi yang akan bermanfaat bagi seluruh peserta.

Materi-materi yang itu disampaikan, diantaranya terdiri dari perlindungan data digital pribadi, pembentukan perusahaan dan pembubaran perusahaan fintech P2P lending, perubahan pemegang saham, tindak pidana dan perdata dalm fintech P2P lending, dan berbagai materi penting lainnya.

Berdasarkan data OJK, hingga akhir Januari 2019 penyaluran pinjaman fintech P2P lending senilai Rp25,59 triliun dari 99 penyedia layanan telah terdaftar yang bergerak di bidang produktif, multiguna – konsumtif dan syariah. (KR-AJI)

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru besar : rami dapat jadi tanaman serat alternatif di Sumbar

Padang (ANTARA) – Guru besar Ilmu Budi Daya Pertanian Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Reni Mayerni mengemukakan tanaman rami atau Boehmeria nive (L.) Gaud dapat menjadi tanaman serat alternatif di Sumatera Barat untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapas sebagai bahan baku utama tekstil.

“Penggunaan serat alam dapat diambil dari rami karena karakteristiknya hampir menyerupai kapas dan dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil,” kata dia di Padang, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu pada orasi ilmiah pengukuhan guru besar dengan judul Potensi Pengembangan Rami Sebagai Tanaman Serat Alternatif di Sumatera Barat.

Menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat.

“Akan tetapi yang terjadi di lapangan saat ini produksi dan produktivitas tanaman kapas terus turun, pada 2015 total produksi kapas 1.712 ton dan 2016 turun jadi 695 ton sehingga harus diimpor,” katanya.

Ia menyampaikan serat rami mempunyai kekuatan yang lebih baik dibanding kapas , tidak mudah putus dan lebih panjang.

“Serat rami memiliki ciri khusus yaitu tampilan mengkilap, terasa sejuk dipakai di hari panas, tahan jamur dan cocok dikembangkan di daerah tropis,” ujarnya.

Selain itu tanaman rami tidak memiliki syarat yang rumit karena mudah tumbuh di mana saja serta daya adaptasi yang tinggi walau di tanah kurang subur atau kurang air.

“Bahkan, rami juga tumbuh dengan baik di lahan gundul atau lereng ketinggian dengan kemiringan besar,” kata dia.

Tidak hanya itu semua bagian rami dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, kulit batang, dan sampai pucuk daun sehingga potensinya sebagai komoditas ekspor dapat mengganti kebutuhan serat kapas dalam negeri.

Reni menyampaikan pihaknya sudah mencoba budi daya rami di kebun percobaan Fakultas Pertanian Unand dengan menanam lima klon rami yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada ketinggian lahan 350 meter diatas permukaan laut.

“Klon yang mampu tumbuh tersebut yaitu Indochina , Padang 3, Ramindo 1, Lembang A,” ujarnya

Ia juga menemukan penanaman rami lebih hemat lahan dibandingkan kapas sehingga produktivitas per hektare lebih tinggi dari kapas dengan perbandingan 5,65 banding satu karena rami dapat dipanen lima sampai enam kali dalam setahun.

“Jika siklus panen tanaman kapas hanya sekali per musim, rami yang berumur tujuh tahun akan terus berproduksi dan panen 50 hingga 60 hari secara berkelanjutan,” ujarnya.
***3***

Pewarta:
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Pasar Tani” di Banda Aceh bebas pengawet

Banda Aceh (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyatakan,  produksi pertanian provinsi paling barat Sumatera yang dijual di Pasar Tani, Jalan T Panglima Nyak Makan, Lampineung, Banda Aceh, bebas dari zat kimia maupun pengawet.

“Semua sayur-mayur yang dijual di sini (Pasar Tani) masih sangat segar dan petani lokal masih mempertahankan pupuk organik,” kata Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Cut Huzaimah di Pasar Tani, Lampineung, Banda Aceh, Rabu.

Semua sayur mayur, buah-buahan, dan pangan yang diperdagangkan di Pasar Tani merupakan produksi petani lokal sertai bebas dari bahan pengawet atau zat kimia, kata Cut Huzaima.

Ia menjelaskan, Pasar Tani hadir untuk menyuarakan aspirasi warga tani dan masyarakat secara umum karena  petani mengeluh harga jual murah saat panen dan sebaliknya pembeli pun mengeluh harga barang mahal di pasar.

Biasanya kata Cut Huzaimah, petani menjual hasil panen ke pengumpul, kemudian pengumpul menjualnya ke pedagang eceran, lalu pedagang eceran mendagangkan barang tersebut ke konsumen.

Rantai perdagangan itu semua sering tidak menguntungkan petani dan memberatkan masyarakat yang ekonomin  menengah ke bawah.

“Pasar Tani hadir memberikan keuntungan lebih besar kepada petani dibandingkan barang yang dijual kepada pengumpul, sebaliknya masyarakat pun diuntungkan karena barang lebih murah dibandingkan di pasar. Putaran uang di sini lebih dari Rp200 juta ujar,” kata  Sekretaris Distanbun Aceh.

Pasar Tani juga melibatkan Asosiasi Pelaku Usaha Pertanian, UMKM, Kelompok Tani Wanita (KTW) dan warga tani binaan penyuluh pertanian lainnya.

Distanbun Aceh meluncurkan ‘Pasar Tani’ sejak 10 Oktober 2018 dan setiap bulan digelar dua kali yakni pada Rabu  awal bulan dan akhir bulan.

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Kopi Mantap” jadi protokol lanjutan program perizinan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) – Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Apikasi (Kopi Mantap) akan menjadi protokol lanjutan program sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau “Online Single Submission/OSS”.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan fase lanjutan program OSS itu rencananya akan diluncurkan Presiden Jokowi pada 12 Maret 2019 saat gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di Serpong, Banten, pekan depan.

“Akan ada peluncuran protokol komunikasi dengan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Apikasi (Kopi Mantap), akan diluncurkan langsung oleh Presiden yang juga akan memberikan arahan dalam Rakornas,” katanya.

Menurut Yuliot, protokol koordinasi itu diharapkan dapat membuat komunikasi para pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, menjadi lebih efektif. Dengan demikian, persoalan kegiatan investasi yang dihadapi perusahaan bisa diselesaikan.

Yuliot yang juga menjabat sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM itu menjelaskan sistem OSS mengubah pola perizinan investasi dari yang sebelumnya harus melengkapi persyaratan perizinan untuk mendapat izin usaha, menjadi mendapatkan izin terlebih dahulu baru kemudian melengkapi syarat perizinan.

“Dengan OSS prosesnya dibalik, izin usahanya didapat dulu, kemudian ada komitmen yang harus dipenuhi perusahaan. Komitmen ini kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” tuturnya.

Yuliot mencontohkan, jika ada persyaratan yang sudah dilengkapi oleh perusahaan di daerah, aplikasi Kopi Mantap akan mengkonfirmasi kepada pemangku kepentingan terkait proses tersebut.

“Misalnya izin lokasi, jika sudah ada pemenuhan, daerah akan menyampaikan dalam sistem OSS bahwa komitmen investasi izin lokasi sudah ada pertimbangan teknis pertanahannya,” imbuhnya.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi komitmen, BKPM akan melakukan tindak lajut pengawasan agar pemenuhan komitmen bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

“Setelah diluncurkan, koordinasinya nanti akan melalui Kopi Mantap ini. Kami percaya pada saat diluncurkan nanti koordinasi antar ‘stakeholder’ baik di K/L maupun daerah akan lebih mudah,” katanya.

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Beranda – Bupati Sambas fokus pada ekspor komditas pertanian

Pontianak (ANTARA) – Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Atbah Romin Suhaili fokus pada program ekspor komoditas pertanian pada 2019 karena memiliki potensi yang tinggi.

“Kabupaten Sambas terus kita jadikan sebagai lumbung pangan Kalbar. Namun untuk tahun ini kami juga fokus pada program ekspor komoditas pertanian,” ujarnya saat memberikan sambutan pada temu teknis penyuluh pertanian se-Kabupaten Sambas di Sambas, Rabu.

Menurutnya, Kabupaten Sambas fokus ke program komoditas ekspor pertanian karena memiliki potensi dan daerahnya berbatasan darat langsung dengan negara luar yakni Sarawak, Malaysia.

“Kabupaten Sambas berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Itu peluang dan apalagi kita memiliki potensi di sektor pertanian,” papar dia.

Ia menyebutkan Kabupaten Sambas memiliki potensi pertanian yang besar. Kemudiaan mayoritas penduduk juga petani sehingga untuk memajukan pertanian perlu peran semua pihak termasuk  para penyuluh di Sambas.

“Kami minta penyuluh rendah hati dan sebagai pendidik bagi petani. Transfer ilmu dan teknologi sangat dibutuhkan petani,” kata dia.

Terkait kegiatan temu penyuluh se-Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, M. Yayan Kurniawan menyebutkan  pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinergi dari berbagai pihak.

“Kegiatan ini untuk silaturahim antarpenyuluh dan koordinasi serta sinergitas antarprogram atau kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten,” kata dia.

Pada kesempatan itu Yayan meminta para penyuluh di Sambas mendampingi petani dengan maksimal. “Penyuluh juga diharapkan dapat mengawal dan mendampingi kegiatan yangg akan dilaksanakan pada 2019,” pintanya.

Dalam kegiatan temu penyuluh se- Kabupaten Sambas hadir dari Distan TPH Kalbar yang melakukan sosialisasi program pertanian 2019.
 

Pewarta:
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Accor Hotels sajikan makanan khas Kalimantan

Pontianak (ANTARA) – Accor Hotel Ibis dan Mercure Pontianak menyajikan makanan khas Kalimantan dalam memberikan pelayanan terbaik dalam memanjakan tamunya yang melakukan reservasi.

“Kami mengusung konsep ‘apa kabar Kalimantan’ dan kami siap memanjakan lidah pelanggan dengan menu khas Kalimantan di seluruh Accor Hotels, seperti Mercure dan Ibis Pontianak,” kata General Manager, Mercure dan Ibis Pontianak City Center, Rudin Ruslan di Pontianak, Rabu.

Selain itu, menurut dia, Accor Hotels setiap dua bulan, juga selalu membuat inovasi Food and Beverage yang berbeda-beda, baik itu penawaran dalam makan buffet atau dinner makan malam.

“Kami juga memberikan penawaran untuk spesial even seperti paket pernikahan, ulang tahun. Di lounge kami juga menjual beberapa minuman yang pastinya memanjakan lidah pelanggan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk Ibis Hotel Pontianak, pada bulan Maret dan April, diadakan “Asian Cuisine”, yakni menyajikan makanan dari kawasan Asia, seperti dari Vietnam, China, Indonesia, dan Malaysia.

“Dalam setiap akhir pekan kami juga menyuguhkan live musik kepada tamu-tamu yang datang,” ujarnya.

Terkait harga, makanan di Ibis Pontianak cukup terjangkau hanya Rp79.900 per paket, tamu yang datang dapat menikmati masakan dan makanan yang tentunya memanjakan selera, katanya.

Menurut dia, Ibis Hotel dengan nama besarnya sudah terpercaya dan dipercaya dalam hal pelayanan hotelnya. mulai dari pelayanan menginap atau pun menu makanan yang disajikannya.

“Tidak hanya dalam hal kulinernya, di bagian pelayanan kamar, Ibis memiliki pelayanan yang berbeda dari hotel yang lainnya, mulai dari tempat tidurnya yang berbeda dan nyaman. Yang pasti Ibis dan Mercure Pontianak City Center akan selalu mengedepankan layanan yang prima dan ramah kepada para tamunya,” katanya.
***3***

Pewarta:
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5.560 rumah tangga Deliserdang peroleh jaringan gas bumi

Medan (ANTARA) – Wakil Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu, meresmikan jaringan gas bumi untuk 5.560 sambungan rumah tangga di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

“Pembangunan jargas (jarigan gas) bumi untuk rumah tangga merupakan program pemerintah yang diharapkan terus berlanjut karena manfaatnya banyak,” ujarnya usai meresmikan jargas bumi untuk rumah tangga di Tanjungmorawa, Deliserdang.

Selain untuk penghematan penggunaan gas elpiji yang masih impor, penggunaan jaringan gas juga untuk kebersihan lingkungan serta membantu masyarakat dalam pengeluaran membeli gas.

Menurut dia, dengan menggunakan gas bumi maka warga diyakini bisa menghemat pengeluaran dibandingkan membeli gas elpiji.

Dia mengakui salah satu masalah dalam pengembangan jargas bumi untuk rumah tangga adalah biaya untuk pembangunan jaringan atau sambungan yang memerlukan dana sekitar Rp8 juta hingga Rp11 juta per rumah tangga.

“APBN kita masih terbatas, walau untuk kepentingan pembangunan termasuk jargas rumah tangga, pemerintah sudah menekan/mengurangi atau efisiensi belanja nonfisik,” katanya.

Dia menyebutkan untuk membangun jaringan gas bumi sebanyak 25.000 Sambungan Rumah (SR) dibutuhkan dana sekitar Rp250 miliar. “Jadi memang pembangunan jargas harus bertahap, ” katanya.

Dia berharap masyarakat menggunakan jargas bumi itu dengan baik agar investasi tidak sia – sia dan.masyarakat juga terlindungi.

Sementara itu Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan proyek infrastruktur dengan total panjang pipa mencapai 120.738 meter yang sudah selesai itu membuat PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah melayani kebutuhan gas bumi sebanyak 5.560 SR di wilayah Kabupaten Deliserdang.

Menurut dia , sebanyak 5.560 SR di wilayah Deliserdang itu disalurkan melalui sumber gas dari Pertamina EP dengan volume gas hingga 0,2 MMSCFD.

Pemanfaatan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan harian rumah tangga dipastikan jauh lebih efisien dan aman.

“Dengan kehadiran jargas tersebut, masyarakat bisa mengakses sumber energi baik dari PGN,” ujar Dilo Seno Widagdo.

Dia menjelaskan, rencananya, lewat pipa Jargas itu terdapat 7 sektor terbagi dalam beberapa kelurahan yang akan dialiri gas. Tujuh sektor itu adalah  Kelurahan Dagang Kelambir, Dagang Kerawan, Dalu XA, Pekan Tanjung Morawa, Tanjung baru, Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa B, dan Lubuk Pakam.

“Ke depannya, PGN brrharap pembangunan jargas akan lebih masif, karena gas bumi sangat efisien dan aman bagi penggunaan sehari-hari,” ujar Dilo.

Di sisi lain, katanya, PGN juga konsisten membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas bumi. Sampai saat ini PGN tercatat mengelola jaringan infrastruktur pipa gas sepanjang 7.453 km.

Dari infrastruktur tersebut, PGN menyalurkan gas bumi ke 203.314 pelanggan dari berbagai segmen. Mulai pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik, pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan usaha kecil menengah (UKM). Termasuk pelanggan rumah tangga yang tersebar di Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

Wakil Bupati Deliserdang, Zainuddin Mars mengapresiasi dipasang dan beroperasinya jargas bumi di daerah itu.

“Pemkab dan warga Deliserdang mengapresiasi program itu dan berharap jargas bumi untuk rumah tangga di Deliserdang bisa ditambah atau menjadi 25.000 sambungan,” katanya.

Baca juga: PGN siapkan proposal pengembangan jaringan dan distribusi gas bumi

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Biaya logistik pelabuhan di Indonesia masih mahal

Jakarta (ANTARA) – Pelabuhan di Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibanding dengan negara lain disebabkan biaya logistik yang mahal dan “dwelling time” (waktu bongkar muat kapal) masih lama.

“Menurut data World Bank tahun 2018 biaya logistik Indonesia kurang lebih 25 persen dari PDB,sehingga kalah dengan Vietnam dan /Malaysia yang mana biaya logistiknya hanya sekitar 13–15 persen dari PDB,” kata Staf Khusus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya di Jakarta, Rabu.

Pendapat tersebut dikatakannya dalam Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diadakan Media Ocean Week. Hadir dalam dialog itu antara lain Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto, dan kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan.

Dikatakan, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam industri pelabuhan dan pelayaran mengingat tercatat sebagai negara maritim dan 40 persen perdagangan logistik dunia adalah melewati perairan Indonesia.

Indonesia seharusnya telah unggul, sehingga harus mampu menguasai teknologi. “Saat kita menguasai tekonologi dan logistik maka Indonesia berhasil memanfaatkan potensi maritimnya dengan baik,” katanya.

Dikatakan, dalam rangka peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia terhadap pelabuhan di negara lain, gebrakan Revolusi Industri 4.0 sangat dibutuhkan.

Dengan membuka peluang Industri 4.0 untuk masuk dalam industri pelabuhan, maka sekaligus membuka pintu bagi teknologi baru dan inovatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu dengan “Big Data” pelabuhan yang kemudian dapat di integrasikan pada lembaga-lembaga terkait hingga efisiensi dalam proses bongkar-muat kapal menuju pelabuhan Indonesia yang efisien,” kata Wihana.

Kementerian Perhubungan, katanya, telah memulai gerakan digitalisasi, seperti mengembangkan sistem Inaportnet sebagai wujud digitalisasi alur logistik.

Melalui sistem Inaportnet pada 2019 akan disinergikan dengan lembaga dan kementerian lain seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Sistem Inaportnet/saat ini adalah versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur delivery order online /(DO Online) di 16 pelabuhan.

“Dengan ini diharapkan digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang,” katanya

Diharapkan dengan adanya revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan dan pelayaran dapat membawa logistik Indonesia yang lebih efisien dan berdaya saing yang dapat dilaksanakan dengan kolaborasi antara universitas, pemerintah, swasta, masyarakat, dan media, sebagai langkah konkrit mendorong digitalisasi di sektor pelabuhan.

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Rini nilai kondisi BUMN semakin kokoh

Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa kondisi BUMN saat ini semakin kuat dan kokoh seiring dengan kinerja yang terus bertumbuh.

Kesimpulan tersebut menurut Rini, tercermin dalam laporan kinerja BUMN sepanjang tahun 2018. Di mana aset, laba, ekuitas, belanja modal (Capital Expenditure/Capex) sampai dengan kontribusi kepada APBN dalam bentuk pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen pun naik cukup signifikan.

“Kinerja positif ini akan kami jaga dan tingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri, menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rini lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana yang tertuang dalam amanah konstitusi, lanjut Rini, bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan dan agen penciptaan nilai.

Sampai dengan 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp8.092 triliun, naik Rp882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp7.210 triliun. Total laba BUMN tumbuh menjadi Rp188 triliun dari Rp186 triliun pada 2017.

Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur pun terlihat dari capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018, mencapai Rp487 triliun, naik signifikan dibandingkan 2017 sebesar Rp315 triliun. Dimana capex 2018 tersebut didominasi oleh sektor infraatruktur.

Kontribusi BUMN terhadap APBN pun melonjak menjadi Rp422 triliun, naik Rp68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp354 triliun.

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

250 startup dilibatkan dalam gelaran RIF 2019

Jakarta (ANTARA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melibatkan sekitar 250 perusahaan rintisan (startup) digital dalam gelaran Regional Investment Forum (RIF) 2019 yang akan dilaksanakan di Banten, Senin (11/3) mendatang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pelibatan ratusan startup itu sejalan dengan tema kegiatan yang bertajuk “Indonesia’s Digital Drive: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism Investment Opportunities”.

“Ada 250 startup yang terlibat dalam kegiatan ini. Nanti akan dibagikan upaya memfasilitasi pengembangan startup, regulasi yang dibutuhkan hingga pengembangan ekosistemnya,” katanya.

Direktur Fasilitas Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan menjelaskan RIF akan dihadiri oleh sekitar 780 peserta.

Kegiatan itu menampilkan beberapa sesi di antaranya digital startup pitching, One-on-One Meeting antara calon investor dan stakeholder terkait termasuk startup serta seminar nasional untuk membuka wawasan tentang pengaruh dan masa depan ekonomi digital di Indonesia.

Menurut Indra, sesuai dengan tema yang diangkat, kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka mata pemerintah daerah tentang potensi digital ekonomi. Ia menyebut banyak potensi ekonomi digital di daerah yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah.

“Jadi tujuannya membuka mata, membuka wawasan dan membuka jaringan,” katanya.

Hadir sebagai pembicara pada seminar RIF 2019 yakni Menkominfo Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Ratman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Vice President Media and Digital Wiseto Prasetyo Agung. ***1***

Pewarta:
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jambi paparkan “kota cerdas” di hadapan delegasi Australia

Jambi (ANTARA) – Pemaparan konsep Kota Cerdas (Smart City) disampaikan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha saat bertemu dengan delegasi pemerintah, pengusaha dan Dewan Kota Cerdas (Smart City Council) Australia dan Selandia Baru, di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, pada Senin (4/3).

Kegiatan bertajuk “Indonesia-Australia Smart City Forum” tersebut, terselenggara sebagai bagian kegiatan kolaborasi Pemerintah Australia dan Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) dalam mewujudkan misi “ASEAN Smart City and Sustainable Cities” yang diselenggarakan pada 4-8 Maret 2019, kata Kabag Humas Pemkot Jambi, Abu Bakar, di Jambi, Rabu.

Pemerintah kota Jambi diundang pada forum tersebut selain Kota Tangerang Selatan, Binjai, Malang, Yogyakarta, dan Probolinggo. pada forum tersebut Pemkot Jambi dan Yogyakarta diberi kesempatan sebagai “role model” untuk mempresentasikan implementasi kota cerdas di Indonesia.

Wali Kota Syarif Fasha dalam paparannya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Australia, melalui Komisi Perdagangan dan Investasi Australia yang telah mengundang dirinya untuk mempresentasikan inisiatif dan tantangan dalam pengembangan kota-kota cerdas dan berkelanjutan.

“Kota Jambi seperti kota-kota lain di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti pertumbuhan populasi yang tinggi, kurangnya transportasi yang dapat diandalkan dan infrastruktur yang memadai, kualitas layanan publik dan pungli,” kata Fasha.

Kota Jambi memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah mencari partisipasi dari banyak pemangku kepentingan dan menciptakan kota yang cerdas.

“Dalam konsep mengembangkan Kota Cerdas, menerapkan pendekatan kewirausahaan yang telah dialami dalam hidup saya sejauh ini sebelum saya menjadi Walikota Kota Jambi. Konsep dasarnya adalah Efisiensi dalam Penganggaran untuk Memberikan Layanan Publik yang Efektif,” katanya.

Menurut Fasha, konsep kota pintar sebenarnya bukan pendekatan yang baru untuk Kota Jambi. Karena banyak layanan dapat dilakukan secara online dan dapat diakses secara luas untuk umum, sehingga orang dapat mengisi aplikasi di tempat dan waktu nyaman mereka sendiri.

“Di kota saya, aspek pertama untuk menerapkan kota pintar adalah kepemimpinan. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah kami, telah mengedepankan konsep Kota pintar sebagai misi pertama Kota Jambi. Kami juga telah menerapkan 26 (dua puluh enam) peraturan daerah untuk mendukung implementasi Smart City dan telah menandatangani tiga MoU sejauh ini,” kata Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.

Lebih lanjut, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa penerapan kota pintar sangat tergantung pada komitmen para pemimpin daerah, karena komitmen para pemimpin yang ingin belajar dan berinovasi diperlukan untuk mengubah kota.

Forum tersebut diakhiri dengan jamuan makan malam oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan dengan baik oleh Wali Kota Fasha untuk menguatkan jejaring dan peluang investasi di Kota Jambi.

Dalam pertemuan itu, Dr Stephanie Fahey, CEO Australian Trade and Investment Commission (Austrade), menyampaikan bahwa melalui kegiatan “Indonesia-Australia Smart City Forum” pihaknya ingin melihat lebih jauh peluang kemitraan antara Australia dan daerah potensial di Indonesia.

Senada dengan itu, Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia,  Simon Birmingham menyampaikan bahwa forum tersebut sebagai bagian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia.

“Indonesia memiliki peluang pasar yang besar terutama pada sektor smart city. Banyak perusahaan di Australia ingin berbagi pengalaman dan membangun kemitraan strategis di Indonesia. Saya harap forum ini dapat membangun kolaborasi bisnis Australia dan Indonesia. Kami ingin pemerintah terutama daerah menjadi mitra penghubung antara pengusaha Indonesia dan Australia, untuk berbagai sektor strategis dan potensial, seperti insfrastruktur, perdagangan, e-commerce dan lainnya,” ujar Menteri Perdagangan Australia tersebut.
 

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanpa penyegaran besar, Toyota Innova masih tetap diminati

Jakarta (ANTARA) – Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandi mengatakan bahwa penjualan Toyota Kijang Innova masih tergolong cukup baik dan masih mencapai target, meskipun belum ada penyegaran besar-besaran untuk model ini.

“So far masih cukup bagus dengan target kita 5000-an dan saya rasa itu tercapai, Februari kemarin 5000 unit terjual Januari, saya kira sama penjualannya tidak banyak berubah,” kata Anton Jimmi Suwandi usai peluncuran TARRA di Menteng, Jakarta, Selasa kemarin.

Meskipun sudah ada Innova 2019, namun model ini belum mendapatkan penyegaran besar-besaran seperti halnya model di segmen di bawahnya, yakni Avanza.

“Untuk pertanyaan ini saya belum bisa berkomentar lebih, jika memang nantinya ada akan kami informasikan kembali,” lanjutnya.

Hingga saat ini pihak dari TAM masih mempelajari dan mempertimbangkan permintaan dan minat dari konsumen setianya sebelum melakukan penyegaran besar pada Kijang Innova.

“Pastinya masukan banyak dari sisi konsumen dan kita akan terus pelajari keinginan dan kebutuhan dari konsumen kita dan dari rekan wartawan juga akan kita tampung semuanya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa konsumen membeli Kijang Innova karena pertimbangan fitur, ukuran, dan purna jualnya, dan memang itu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini.

“Segmen dari Innova tidak hanya dari masalah fitur yah, karena kebanyakan alasan mereka membeli Innova lebih ke arah packaging, size kemudian comfort lalu dari after sale-nya juga, jadi kalau ingin ada penyegaran kita harus pertimbangkan total,” ucapnya.

Dari kedua tipe mesin yang ditawarkan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama di pasar dalam hal penjualan.

“Dari 5000 itu sama penjualannya bensin dan diesel, karena setiap konsumen punya segmennya sendiri. Jadi konsumen yang diesel mempunyai alasanya dengan ketangguhan dari mesin diesel dan torsi, sedangkan dengan bensin mereka juga mempunyai pertimbangan sendiri dengan kelebihan dari bahan bakar itu sendiri,” pungkasnya.

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Penjualan Avanza facelift tembus 17.000 unit

Jakarta (ANTARA) – Sejak Avanza facelift diluncurkan pada pertengahan Januari 2019 lalu, PT Toyota Astra Motor (TAM) menginformasikan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan jenis MPV dari Toyota ini masih tinggi.

Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmy mengatakan untuk penjualan dari Avanza terbaru angkanya sudah diatas 17.000.

“Tinggal nanti penyesuaian dari produksinya, Sayangnya Februari memang harinya terbatas ada libur juga, jadi mudah-mudahan di bulan Maret kita harapkan produksinya bisa benar-benar lebih tinggi lagi,” kata Anton Jimmy di, Jakarta, Selasa (5/3).

Pada bulan Februari, Toyota sanggup memperoduksi Avanza sampai dengan 5.700 hingga 6.000 unit dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk konsumen yang sudah melakukan pemesanan kami harapkan masih bersabar untuk menunggu  satu setengah bulan hingga dua bulan paling lama.

“Jadi harapan kami dengan produksi di bulan Maret yang sudah kembali normal, mudah-mudahan inden-nya tidak perlu lama-lama. Jadi ya mungkin kami usahakan satu bulanan lah,” jelasnya.

Dengan masa inden yang tidak lama, diharapakan pada bulan Maret ini penjualan akan terus meningkat dari sebelemunya.

“Kami akan menargetkan untuk total wholesales pada Maret sekitar 7000 unit,” ungkapnya.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan Avanza terbaru dengan penampilan yang semakin modern dan stylish, Avanza sendiri dijual dengan rentang harga Rp188,6 juta hingga Rp221,2 juta.

Baca juga: Menikmati kenyamanan “paripurna” New Toyota Avanza dan Veloz

Baca juga: New Toyota Veloz makin diminati, permintaan melonjak

Baca juga: Baru 1,5 bulan, pesanan New Toyota Avanza dekati 15.000 unit

Pewarta:
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Beredar tampilan panel indikator SUV terbaru, punya DFSK?

Jakarta (ANTARA) – Dongfeng Sokon (DFSK) tengah mempersiapkan produk SUV keduanya, yang digadang-gadang akan menjadi “adik” dari model SUV pertama mereka, Glory 580, yang sudah mengaspal sejak tahun lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial Instagram tersebar tampilan panel indikator yang diduga miluk SUV DFSK terbaru. Panel indikator itu menampilkan sejumlah teknologi antara lain ABS, EBD, ESC, electronic parking brake, 2 airbag depan, seat belt reminder, dan tyre pressure monitoring system.

Sebelumnya, telah bocor tampilan eksterior SUV terbaru DFSK dengan bodi yang masih tertutupi stiker kamuflase. Sebelum mengunggah tampilan panel indikator, akun Instagram @deadanella juga menampilkan wajah SUV itu dengan logo bulat di bagian tengah grille depan.

Pada awal Februari 2019, akun itu kembali mengunggah foto tampilan belakang sebuah SUV dengan bumper hitam, stop lamp yang menyala, namun tidak terlihat emblem merek pada kendaraan itu. Tampilan SUV DFSK terbaru. (ANTARA News/Istimewa)

Jika tampilan panel indikator tersebut benar milik DFSK, maka kelengkapan fitur yang ditawarkan cukup mumpuni untuk bersaing dengan sejumlah model SUV di Tanah Air.

Sebelumnya DFSK memang mengungkap rencana untuk meluncurkan SUV terbaru, namun belum dipastikan posisi model anyar tersebut akan berada di atas Glory 580 atau di bawahnya.

Pihak DFSK juga belum memberikan jawaban saat dihubungi Antara News pada Selasa (5/3) petang.

Baca juga: DFSK serah terima Glory 580 dan SuperCab kepada konsumen “fleet”

Baca juga: DFSK “sulap” Super Cab jadi ambulan

Baca juga: DFSK berencana ekspor mobil ke ASEAN mulai 2019

Pewarta:
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

Interkoneksi Fuqing-Semarang segera terwujud

Kalau melihat kondisi pelabuhan di laut dalam di lokasi yang strategis, maka kawasan industri ini akan menjadi penting bagi komoditas ekspor dari Indonesia

Guangzhou (ANTARA) – Interkoneksi pelabuhan barang di Kota Fuqing, Provinsi Fujian, dan Kota Semarang, Jawa Tengah, segera terwujud untuk memperlancar lalu lintas perdagangan antara Indonesia dan China.

Kawasan industri di Kota Fuqing yang berdiri di atas lahan seluas 1.000 hektare itu terdapat pelabuhan laut dalam sehingga memudahkan kapal-kapal besar melakukan bongkar-muat barang.

“Kawasan tersebut dibangun dan dikelola bersama oleh konsorsium. Perusahaan asal Indonesia memiliki saham mayoritas di konsorsium tersebut,” kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun kepada Antara di Guangzhou, Rabu.

Sebelumnya, Dubes telah bertemu penguasa Kota Fuqing Wang Jin Zu dan jajarannya serta para pengusaha asal Indonesia di kawasan industri Fuqing.

Dalam kesempatan tersebut dia melihat pembangunan tahap pertama di atas lahan seluas 1.000 hektare dan diperkirakan mulai beroperasi pada bulan September 2019.

Selanjutnya pada lima tahun ke depan kawasan itu akan diperluas menjadi 20.000 hektare. “Kalau melihat kondisi pelabuhan di laut dalam di lokasi yang strategis, maka kawasan industri ini akan menjadi penting bagi komoditas ekspor dari Indonesia,” kata Dubes.

Menurut dia, ada 83 negara yang akan tergabung dalam kawasan industri di Kota Fuqing, namun Indonesia bakal mendapatkan prioritas utama.

“Untuk memaksimalkan jalur perdagangan ini, konsorsium perusahaan Indonesia juga telah menyiapkan ratusan hektar lahan di Semarang,” kata Dubes menambahkan.

Kalau kawasan industri di Fuqing dan Semarang sudah terwujud, lanjut Djauhari, maka akan berdampak signifikan bagi peningkatan volume ekspor barang-barang Indonesia dan menarik lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi di Indonesia. ***1***

Pewarta:
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekan Raya Sumatera Utara 2019 targetkan transaksi Rp150 miliar

Medan (ANTARA) – Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2019 yang akan digelar di Medan, 8 Maret hingga 8 April 2019 menargetkan transaksi sekitar Rp150 miliar.

“Transaksi itu termasuk dari pameran perumahan, otomotif dan termasuk penjualan sekitar 500 UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang membuka stan di area PRSU,” ujar eksekutif PT Media Kreasi Nusantara, perusahaan promotor PRSU, Muhammad Ferry Budiman di Medan, Selasa.

Stan 500 UMKM itu terdiri dari banyak sektor mulai makanan hingga pakaian.

” Pelibatan UMKM memang sengaja dilakukan karena salah satu tujuan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) adalah membantu penjualan dan promosi hasil UMKM.

“Diyakini target transaksi PRSU sebesar Rp150 miliar itu akan tercapai karena pengunjung juga diprediksi bisa 600 ribu,” katanya.

Bahkan ditambah peserta dan tamu undangan totalnya ditargetkan hingga satu juta pengunjung.

Menurut Muhammad Ferry Budiman, selain UMKM, ada stan yang berasal dari BUMN, BUMD, perusahaan swasta, Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah dari beberapa negara tetangga.

Untuk menarik pengunjung, ujar dia, PRSU menampilkan banyak kegiatan seperti panggung seni budaya dan menampilkan artis ternama.

Di PRSU, katanya juga, ada membuat area Kampung Kopi dimana pengunjung bisa menikmati beragam kegiatan seperti edukasi kopi.

Kemudian ada pertunjukan kesenian lokal dari kabupaten/kota dan 18 artis ibukota.

Ketua Panitia PRSU 2019, Nuzirwan Lubis yang didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Ilyas Sitorus
menyebutkan, tiket masuk harian PRSU 2019 sebesar Rp20.000 /orang untuk hari Senin hingga Kamis.

Sementara hari Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, harga tiket Rp25.000/orang.

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: kesepakatan perdagangan Indonesia-Australia perkuat ekspor

Jangan sampai terulang kejadian perjanjian perdagangan bebas, setelah naskah kerja sama ditandatangani, justru aliran barang impor lebih kencang daripada ekspor.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan kesepakatan baru perdagangan antara Indonesia-Australia bisa memberikan peluang peningkatan ekspor berbagai produk unggulan Indonesia.

“Selama ini Australia bukan pasar yang mature buat Indonesia. Kurang dilihat. Dengan adanya IA-CEPA bisa jadi peluang,” kata Lana dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA) resmi disetujui kedua negara pada Senin (4/3).

Lana mengharapkan kerja sama perdagangan bebas ini bisa mendorong ekspor nonmigas yang selama ini belum sepenuhnya optimal ke Australia.

Salah satu komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan ekspor adalah minyak sawit (CPO) yang selama ini menghadapi hambatan nontarif di berbagai negara.

“Jangan sampai terulang kejadian perjanjian perdagangan bebas, setelah naskah kerja sama ditandatangani, justru aliran barang impor lebih kencang daripada ekspor,” kata pengajar FE Universitas Indonesia ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus ikut memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan atas perundingan yang berlangsung selama sembilan tahun ini.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan peluang untuk meningkatkan ekspor dari berbagai hasil industri pengolahan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan adanya upaya untuk memperbaiki daya saing maupun kualitas produk Indonesia yang nantinya akan membanjiri pasar Australia.

“Produk kita sudah cukup kompetitif belum di sana? Meskipun sudah diberikan keringanan tarif misalnya. Kalau kita lebih kompetitif, itu berarti bisa meningkatkan ekspor yang cukup signifikan,” katanya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah persyaratan Non-Tariff Measure (NTM), atau aturan-aturan non tarif yang ditetapkan oleh Australia untuk melindungi produk dalam negeri.

“Itu justru yang menyulitkan negara-negara berkembang untuk masuk ke negara maju. Kita sudah bisa belum menghadapi NTM-nya? Itu yang jadi pekerjaan rumah,” ujar Heri.

Pemerintah memastikan komitmen ini akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang Australia ke Indonesia.

Dalam bidang investasi dan pelayanan, kedua negara juga akan saling memiliki akses lebih, salah satunya kepada pergerakan jasa bidang profesi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani memprediksi penandatanganan IA-CEPA dapat meningkatkan ekspor ke Indonesia sekitar 17-19 persen per tahun.

Selain itu, tambah dia, penurunan tarif bea masuk hingga nol persen dapat membuat produk Indonesia berdaya saing tinggi dengan produk impor lain di pasar Australia.

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPH Migas tambah 18 lokasi pembangunan jaringan gas tahun ini

Hingga kini, pembangunan jargas telah menyentuh di 52 kabupaten/kota dengan rincian 45 wilayah direalisasikan sepanjang 2018 dan 7 wilayah tambahan direalisasikan pada Februari 2019

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan ada 18 lokasi pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) sebagai ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan menjadi alternatif penggunaan gas Elpiji.

“Menurut data dari Ditjen Migas, ada 10 lokasi pembangunan baru dan 8 lokasi yang sudah ada jaringan gasnya tetapi dikembangkan kembali, sehingga totalnya untuk tahun ini ada 18 lokasi ,” kata Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa (5/3).

Jugi merinci 10 lokasi pembangunan baru jargas terdapat di Kota Dumai, Kab. Cirebon, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai.

Sementara itu, 8 lokasi yang sudah terdapat jargas namun dikembangkan kembali terdapat di wilayah Kab. Aceh Utara, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kab. Wajo.

Hingga kini, pembangunan jargas telah menyentuh di 52 kabupaten/kota dengan rincian 45 wilayah direalisasikan sepanjang 2018 dan 7 wilayah tambahan direalisasikan pada Februari 2019.

Baca juga: Harga gas pipa di 7 kabupaten/kota ditetapkan
Baca juga: BPH Migas sebut jaringan gas tekan impor Elpiji Rp18,08 miliar

Dalam kesempatan sama, Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma menyebutkan target pelanggan yang bertambah dari pembangunan jargas di 18 lokasi tersebut sebanyak 78.216 sambungan rumah tangga (SR) tahun ini. Sementara itu, hingga akhir 2018 pembangunan jargas telah menyasar 325.773 SR.

“Sekarang ini ada sekitar 325.000 SR, ditambah lagi untuk 2019 kurang lebih sekitar 80.000 sampai 100.000 SR jadi penambahannya bisa 425.000 SR. Setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp1 triliun dengan jumlah sambungan sekitar 100.000 maksimum,” kata Irawan.

Ada pun BPH Migas mencatat penggunaan energi alternatif gas pipa melalui jaringan gas (jargas) mampu menghemat anggaran terhadap impor gas Elpiji sebanyak 2.831 ton atau senilai Rp18,08 miliar per bulan pada 2018. Penghematan anggaran tercapai karena penggunaan gas pipa sebagai pengganti gas Elpiji tabung.

Pada 2018, impor Elpiji tercatat mencapai 5 juta ton atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara yang mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri hanya 2 juta ton.

Oleh karena itu, BPH Migas berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur jargas yang masif baik dari pendanaan APBN maupun partisipasi dari badan usaha untuk menambah jumlah jaringan yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat akan beralih menggunakan gas pipa dan mampu mengurangi impor Elpiji.

Baca juga: Penggunaan gas industri Sumut meningkat saat Ramadhan
Baca juga: Masyarakat pelosok Kotim kesulitan gas elpiji subsidi

Pewarta : Mentari Dwi Gayati

Pewarta:
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga tahun terakhir pagu anggaran ESDM turun signifikan

Komitmen kerja Kementerian ESDM adalah terus mengoptimalkan setiap anggaran yang ada melalui program-program yang mampu mewujudkan ketahanan energi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) secara terbuka mengakui pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurun secara signifikan.

Seperti dikutip dari instagram resmi Wakil Menteri ESDM, @arcandra.tahar di Jakarta, Selasa, terungkap bahwa selama tiga tahun terakhir pagu anggaran ESDM mengalami penurunan yang signifikan yakni dari semula selalu dua digit menjadi satu digit.

Selama periode 2016-2018 berturut-turut anggaran ESDM sebesar Rp7,70 triliun (2016), Rp6,57 triliun (2017) dan Rp6,57 triliun (2018).

Sementara di tahun-tahun sebelumnya, anggaran ESDM selalu dua digit, seperti selama periode 2012-2015, nilainya berturut-turut sebesar Rp16,56 triliun (2012), Rp17,30 triliun (2013) dan Rp14,34 triliun (2014). Kemudian di 2015 mencapai Rp15,07 triliun.

Menurut Arcandra, mayoritas anggaran ESDM dialokasikan untuk mendukung program-program pro rakyat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan energi dan mineral.

Di 2018 sebanyak 54 persen anggaran ESDM digunakan untuk memperkuat infrastruktur rakyat seperti pembangunan jaringan gas (jargas) yang mencapai 89.906 sambungan rumah, pembelian konverter kit LPG untuk nelayan sebanyak 25 ribu di 53 kabupaten/kota.

Kemudian program lampu tenaga surya hemat energi berhasil menjangkau 172.996 rumah di 16 provinsi. Sedangkan pembangunan sumur bor untuk daerah yang sulit air mencapai sebanyak 2.290 titik sumur bagi 6,6 juta jiwa.

“Komitmen kerja Kementerian ESDM adalah terus mengoptimalkan setiap anggaran yang ada melalui program-program yang mampu mewujudkan ketahanan energi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Arcandra dalam instagramnya.

Selain anggaran yang makin efisien, hingga 2018 ESDM berhasil memperluas basis pengguna gas bumi melalui program jaringan gas (jargas). Total jargas yang telah dibangun mencapai 463.619 sambungan rumah.

Artinya selama empat tahun terakhir, terdapat peningkatan jargas sebanyak 263.619 sambungan rumah.

“Dengan menggunakan gas bumi melalui jargas, rumah tangga hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp90 ribu sebulan, atau setara 4 tabung elpiji 3kg. Ini sangat efisien dan membantu ibu-ibu rumah tangga,” kata Arcandra.

Baca juga: Kementerian ESDM bangun 43 unit sumur di Sulsel
Baca juga: Jonan resmikan jaringan gas perumahan di Sidoarjo

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TARRA, layanan virtual assistant dari Toyota

Jakarta (ANTARA) – PT Toyota-Astra Motor sebagai distributor tunggal kendaraan Toyota di Indonesia, menambah line-up digital approach-nya dengan memperkenalkan Toyota Interactive Virtual Assistant atau disebut “TARRA”.

Dengan semakin berkembangnya dunia digital, maka hadirnya TARRA diharapkan dapat memudahkan segenap konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk Toyota.

President Director Toyota-Astra Motor, Yoshihiro Nakata, menyebutkan bahwa kehadiran TARRA diharapkan dapat meningkatkan layanan digital yang difungsikan guna menjawab pertanyaan pelanggan seputar Toyota, di tengah tren era digital serta semakin beragamnya kebutuhan pelanggan.

“TARRA adalah wujud komitmen yang kuat dari Toyota untuk selalu memberikan kemudahan pelanggan dan memenuhi curiousity mereka terhadap produk, teknologi, dan layanan yang dimiliki Toyota,” kata Nakata, dalam acara peluncuran resmi TARRA, di Jakarta, Selasa (5/3).

“Sekarang itu kebanyakan pelanggan kita untuk.mencari informasi tentang Toyota melalui internet, dengan hadirnya TARRA akan memberi kemudahan untuk mencari kendaraan favoritnya,” tambahnya.

TARRA hadir sebagai salah satu langkah transformasi digital dalam menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih cepat, efektif, dan efisien, karena TARRA mampu merespon secara real time & personalized, selama 24 jam 7 hari.

“Untuk saat ini TARRA bisa tersedia dalam layanan digital berbasis Line dan Facebook Massanger. Untuk ke depannya kami akan ada di aplikasi Whatsapp,” ujarnya.

Sejak tahun 2015, melalui semangat Toyota Let’s Go Beyond, Toyota Indonesia hadir dengan semangat Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service, serta Toyota berupaya memberikan produk, teknologi, dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan.

Dengan jumlah varian produk yang paling banyak dan jumlah unit penjualan yang tinggi sebagai market leader, serta jaringan terbesar di Indonesia, TAM selalu berupaya mengembangkan layanan terbaik baik dalam penjualan maupun purna jual, salah satunya dengan utilisasi digital communication seperti official website & social media platforms.

“Toyota sangat aware dengan kebutuhan interaktif digital pada jaman sekarang. Kehadiran TARRA ini diharapkan semakin melengkapi platform komunikasi digital Toyota yang sudah ada sebelumnya,” kata Henry Tanoto, Vice President Director Toyota-Astra Motor, menambahkan.

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

PEM Akamigas gandeng Australia kembangkan SDM bidang energi

Jakarta (ANTARA) – Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas menandatangani kesepakatan dengan Direktur Global Labour Solution Pty Ltd Australia Linda Reeves mengenai Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, Selasa telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut.

“Kementerian ESDM melalui Akamigas memang bercita-cita untuk go international, semoga kerja sama ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi bangsa,” ujar Wiratmaja.

Ditandatanganinya MoU ini memberikan kesempatan magang bagi 20 orang mahasiswa dan alumni Akamigas selama 3 bulan pada perusahaan minyak dan gas bumi di Australia. Program magang tersebut dapat diperpanjang hingga 2 tahun apabila lolos seleksi dari perusahaan tempatnya magang.

Baik BPSDM ESDM maupun Global Labour Solution akan bekerja sama dalam bidang pengembangan SDM sektor ESDM, yang meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana SDM, serta pemanfaatan tenaga ahli masing-masing pihak.

Tujuannya agar dapat meningkatkan kompetensi dan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di sektor ESDM.

Penandatanganan kerja sama hari ini juga dihadiri oleh Direktur Kerja Sama Penanaman Modal Luar Negeri BKPM Fajar Usman, Director of IIPC Sydney BKPM Sri Moertiningroem, Atase Perdagangan KBRI Canberra Agung, dan Direktur PEM Akamigas, Perry Burhan. 
 

Pewarta:
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPH Migas sebut jaringan gas tekan impor Elpiji Rp18,08 miliar

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penggunaan energi alternatif gas pipa melalui jaringan gas mampu menghemat anggaran terhadap impor gas Elpiji sebanyak 2.831 ton atau senilai Rp18,08 miliar per bulan pada 2018.

Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma mengatakan penghematan anggaran tercapai karena penggunaan gas pipa sebagai pengganti gas Elpiji tabung.

“Pengurangan impor Elpiji per bulannya sebesar 2.831 ton atau Rp18,08 miliar per bulan. Kalau masyarakat sudah menggunakan jaringan gas, otomatis dia tidak memakai Elpiji lagi,” kata Irawan saat ditemui di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa.

BPH Migas mencatat pada 2018 impor Elpiji mencapai lima juta ton atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara yang mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri hanya dua juta ton.

Oleh karena itu, BPH Migas berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur jargas yang masif, baik dari pendanaan APBN maupun partisipasi dari badan usaha, untuk menambah jumlah jaringan yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat akan beralih menggunakan gas pipa dan mampu mengurangi impor Elpiji.

Hingga akhir tahun 2018, pembangunan jaringan gas telah mencapai 325.773 sambungan rumah tangga yang tersebar di 45 wilayah kabupaten/kota. Kemudian ada penambahan sambungan di tujuh kabupaten/kota pada Februari 2019 sehingga total menjadi 52 wilayah.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target pembangunan jaringan gas kota mencapai 4,7 juta SR pada tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor rumah tangga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi mengatakan BPH Migas membuka peluang bagi badan usaha untuk memegang hak khusus wilayah jaringan distribusi agar pemanfaatan gas dalam negeri bisa diakselerasi sesuai target pemerintah.

Selain itu, wilayah kabupaten/kota yang memiliki sumber pasokan gas akan didorong untuk menggunakan gas pipa alih-alih gas Elpiji.

“Kami akan canangkan wilayah yang ada sumber pasokan gasnya besar menjadi kota atau kabupaten bebas Elpiji,” kata Tisnaldi.

Pewarta : Mentari Dwi Gayati

***1***

Pewarta:
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019