Harga emas berjangka turun setelah Fed turunkan suku bunga

Harga emas turun 9,6 dolar AS atau 0,63 persen menjadi 1.506,2 dolar AS per ounce

Chicago (ANTARA) – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mencatat kerugian pertama dalam empat sesi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Federal Reserve AS mengumumkan pemotongan suku bunga acuan kedua tahun ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 9,6 dolar AS atau 0,63 persen, menjadi ditutup pada 1.506,2 dolar AS per ounce.

Baca juga: Harga emas naik 3 hari beruntun, hanya turun tipis pascakeputusan Fed

Para pembuat kebijakan Fed pada Rabu (18/9/2019) memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 1,75 persen hingga 2,00 persen, tetapi langkah tersebut memperlihatkan tiga perbedaan pendapat – dengan dua pejabat Fed mendesak suku bunga untuk tetap tidak berubah dan satu menyerukan pemotongan yang lebih besar.

Bank sentral AS menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian yang berasal dari ketegangan perdagangan dan perlambatan ekonomi global, menyusul penurunan suku bunga pada Juli yang pertama dalam lebih dari satu dasawarsa.

Baca juga: Federal Reserve AS pangkas suku bunga untuk kedua kali tahun ini

Namun, dilansir Xinhua, para pedagang tidak yakin pada prospek pelonggaran moneter lebih lanjut atau langkah Federal Reserve berikutnya, yang menjaga harga emas terkendali.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,5 sen atau 0,2 persen menjadi ditutup pada 17,884 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 7,8 dolar AS atau 0,83 persen, menjadi menetap di 942,4 dolar per ounce.

Sebelumnya, emas berjangka mencatat kenaikan hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), sebelum Federal Reserve (Fed) mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan kedua tahun ini.

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bulog bakal luncurkan 50 produk beras komersil

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya bakal meluncurkan 50 produk beras yang akan disalurkan secara komersil ke masyarakat.

“Minimal ada 50 produk komersial beras Bulog yang kita luncurkan. Kita pasarkan ke ritel-ritel,” ujar Budi Waseso usai menerima penghargaan di Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Budi Waseso bakal bongkar kejahatan oknum penyalur beras BPNT

Ia mengklaim bahwa beras Bulog mengalami peningkatan kualitas, Bulog hadir untuk kepentingan masyarakat dalam menghadirkan beras berkualitas.

“Sebagian beras Bulog juga sudah disalurkan secara komersil. Kita sudah memasarkan ke ritel-ritel tapi dengan sistem online,” ucapnya.

Baca juga: Pesawat Twin Otter mengangkut beras Bulog dilaporkan hilang

Ia mengemukakan bahwa mayoritas penyaluran beras Bulog akan dilakukan melalui skema komersil, hal itu seiring dengan tugas Bulog sebagai pelayanan publik (public service obligation/PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkurang. Dengan demikian, Bulog akan mengembangkan usaha komersial.

“Bulog sudah berkembang dan dengan komersial pun kita sudah beda dengan yang lalu, karena kita PSO. Maka itu, sekarang presentase penyaluran beras kita akan lebih besar melalui komersil,” ucap Buwas, demikian ia disapa.

Baca juga: Bulog nilai keberadaan Rumah Pangan Kita bantu pasarkan produk

Bulog, lanjut dia, ke depan harus membangun kemandirian dan tidak lagi memiliki ketergantungan pada pihak lain.

“Sekarang, sudah saya latih kepada para Direksi mengenai kemandirian sesuai bidangnya masing-masing. Tidak bisa berharap kepada orang lain karena kemajuan sesuatu diawali dari kemandirian diri kita,” katanya.

Ia menekankan orang-orang di dalam Bulog harus memiliki integritas yang tinggi dan belajar memiliki tanggung jawab.

“Harus dibangun kesadaran, integritas kita sendiri, yang bangun diri sendiri, kalau sudah terbangun pekerjaan apapun bisa dilakukan,” ujarnya.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lihat langsung pembuatan kereta, Delegasi Kamboja kunjungi PT INKA

Mereka masih melihat-lihat, namun sangat tertarik dengan produk INKA

Madiun (ANTARA) – PT Industri Kereta Api (Persero) menerima kunjungan delegasi Kamboja di pabriknya yang ada di Kota Madiun, Jawa Timur, guna melihat langsung proses pembuatan kereta api.

Direktur Produksi PT INKA (Persero) Bayu Waskito mengatakan kunjungan delegasi Kamboja itu terkait dengan ketertarikan negara tersebut terhadap produk perekeretaapian di Indonesia.

“Mereka masih melihat-lihat, namun sangat tertarik dengan produk INKA, ” ujar Bayu Waskito di sela menerima kunjungan delegasi Kamboja di INKA Madiun, Kamis.

Menurut dia, peluang kerja sama INKA dengan Kamboja sangat besar. Sebab selama ini untuk memenuhi kebutuhan kereta sebagai sarana transportasi di negara tersebut menggunakan kereta dari Mexico.

“Selama ini mereka memakai kereta dari Meksiko dan itu cukup jauh bila melakukan pemesanan. Maka ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menawarkan kereta, ” kata dia.

Baca juga: WIKA dapat tawaran proyek KA 850 kilometer di Afrika

Ia menjelaskan, ketertarikan Kamboja terhadap produk kereta INKA menyusul adanya kesempatan penambahan frekuensi angkutan antara Sihannoukville dan Phnom Penh sepanjang 230 kilometer yang terdapat “track” atau jalur yang perlu direhabilitasi.

Saat ini track tersebut kebanyakan digunakan untuk angkutan barang dan nantinya diharapkan dapat ditambah untuk angkutan penumpang.

“Nanti setelah rehabilitasi, mereka menginginkan ditambah frekuensi untuk mengangkut penumpang. Saat ini di sana angkutan penumpang itu baru sekitar dua kali dalam satu minggu, ” kata dia.

Karena target yang diinginkan adalah optimalisasi angkutan untuk penumpang, maka besar kemungkinan akan ada kerjasama dalam pembuatan kereta penumpang.

Bayu menambahkan, jika nanti terjadi kesepakatan kerja sama, maka nilai kontraknya diperkirakan mencapai angka 100 juta dolar AS. 

Baca juga: PT INKA terima kunjungan delegasi Zimbabwe dan Angola

Menteri Senior/Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Kerajaan Kamboja, Sun Chantol menyatakan sangat tertarik dengan kereta produk PT INKA. Pihaknya juga bangga salah satu anggota ASEAN dapat menyediakan sarana transportasi kereta yang sangat bagus untuk pasar ASEAN dan pasar dunia.

Ke depan pihaknya juga akan mengundang PT INKA untuk melakukan presentasi ke Kamboja, terkait pengembangan sistem perkeretaapian di Kamboja.

“Kereta hasil yang dikerjakan INKA sangat bagus. Ke depan nanti semoga ada kerja sama yang lebih baik dengan PT INKA dalam perkeretaapian Kamboja,” kata dia.

Selain di INKA, rombongan perwakilan Kamboja juga dijadwalkan berkunjung ke Kementerian Perhubungan, Kantor Gubernur Jawa Timur, dan Wali Kota Surabaya.

Baca juga: Penjualan KA produksi Inka 2019 capai 86 persen

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Nagan Raya imbau pelaku usaha prioritaskan keselamatan kerja

Kita tidak ingin lagi mendengar adanya kecelakaan kerja seperti yang terjadi beberapa hari lalu di sebuah perusahaan di Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue (ANTARA) – Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, HM Jamin Idham mengimbau seluruh pelaku usaha agar memprioritaskan keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di lingkungan perusahaan atau di luar perusahaan.

“Kita tidak ingin lagi mendengar adanya kecelakaan kerja seperti yang terjadi beberapa hari lalu di sebuah perusahaan di Kabupaten Nagan Raya,” kata HM Jamin Idham kepada ANTARA, di Suka Makmue, Kamis. 

Menurut dia, meninggalnya Surya Darma, warga Desa Suka Mulya, Kecamatan Darul Makmur, kabupaten setempat pada Selasa (17/9) lalu ketika sedang membersihkan tempat penggilingan padi di sebuah perusahaan di daerah itu membuat dirinya dan masyarakat setempat berduka.

Agar persoalan ini tidak lagi terulang ke depan, pemerintah daerah akan segera menyurati semua perusahaan yang beroperasi di kabupaten setempat agar melengkapi semua persyaratan keselamatan pekerja.

Baca juga: Pemerintah minta perusahaan segera terapkan standar baru K3

Baca juga: Pemerintah terbitkan pedoman baru K3 untuk tingkatkan produktivitas

Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan perusahaan harus memiliki Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3).

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga akan mengambil sikap tegas apabila aturan ini tidak dipatuhi oleh setiap pelaku usaha,” kata HM Jamin Idham. 

Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nagan Raya terus mengimbau setiap pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja agar memprioritaskan keselamatan setiap karyawan yang dipekerjakan, dan melindungi hak pekerja sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, katanya.

Baca juga: Kemnaker minta masyarakat peduli K3
 

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Transformasi bisnis, HERO padukan gerai dan pemasaran multikanal

Kami telah bersama dan dipercaya masyarakat Indonesia puluhan tahun dan dengan dukungan masyarakat, kami tetap berkomitmen memberikan produk dan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Hero Supermarket sebagai pelopor ritel modern pertama di Indonesia melakukan transformasi bisnis yaitu memadukan konsep penambahan gerai baru dengan pengembangan strategi pemasaran multikanal untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis.

HERO Group sebagai induk dari Hero Supermarket menargetkan investasi lebih dari Rp500 miliar pada unit bisnisnya untuk menciptakan toko yang lebih baik, dengan ruang usaha ritel lebih relevan, meningkatkan berbagai penawaran yang diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Transformasi bisnis, Hero Group investasi Rp500 miliar pada 2019

“Kami telah bersama dan dipercaya masyarakat Indonesia puluhan tahun dan dengan dukungan masyarakat, kami tetap berkomitmen memberikan produk dan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Hadrianus Wahyu Trikusumo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Salah satu langkah yang dilakukan Hero Supermarket adalah dengan pembukaan toko baru, Hero Supermarket Apartemen Casa yang berlokasi di area strategis yang dapat diakses penghuni apartemen maupun para pekerja perkantoran di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ratusan produk impor berkualitas dengan varian beragam, mulai dari produk impor kesehatan, kecantikan, makanan dan minuman ringan, hingga produk impor kebutuhan rumah tangga lengkap disediakan dan siap memanjakan pelanggan.

Baca juga: Mengintip Amazon Go, pasar swalayan bebas kasir

“Di sela-sela aktivitas masyarakat yang padat, kami berusaha untuk menyediakan akses untuk berbelanja produk-produk kebutuhan sehari-hari yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Hero Supermarket Tbk Roy Soeradji mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengembangkan strategi pemasaran daring multikanal yang akan dimulai sebelum akhir 2019.

Ia menjelaskan HERO sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu penyedia layanan pengantaran atau kurir pengiriman produk-produk ke pelanggan.

Namun, tegasnya, strategi pemasaran multikanal tersebut merupakan bagian dari upaya transfromasi bisnis HERO untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan kinerja keempat lini bisnisnya yang terdiri dari pasar swalayan Hero, pasar swalayan Giant, apotek Guardian, dan toko perabotan rumah tangga IKEA.

Sedangkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, HERO mengajak siswa dari sekolah sekitar swalayan serta anak yatim piatu untuk berbelanja cerdas dalam acara Hero Shopping Happiness.

Program ini sebagai bentuk sosial dari Hero Supermarket yang mendukung pemerintah dalam memberikan edukasi berbelanja cerdas, dengan mengajarkan mereka bagaimana cara melihat kualitas produk, expiry date, dan sebagainya.

Baca juga: Tutup enam toko Giant, Hero perkuat bisnis Guardian dan IKEA

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru Besar Unsoed ingatkan pentingnya modernisasi pertanian

Modernisasi sangat penting dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, selain itu modernisasi dapat menumbuhkan minat petani milenial untuk mengembangkan sektor pertanian

Purwokerto (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Loekas Soesanto mengingatkan pentingnya modernisasi pertanian khususnya pada era revolusi industri 4.0.

“Modernisasi sangat penting dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, selain itu modernisasi dapat menumbuhkan minat petani milenial untuk mengembangkan sektor pertanian,” kata Loekas di Purwokerto, Kamis.

Baca juga: Akademisi: Modernisasi sistem pertanian agar milenial tertarik bertani

Ia mencontohkan modernisasi pertanian dapat berupa pemanfaatan drone atau pesawat tanpa awak untuk penyemprotan, serta penggunaan alat-alat pertanian modern lainnya.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa modernisasi pertanian memiliki sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

“Kendalanya bisa dalam hal kesiapan pengguna salah satunya terkait dengan teknologi dan juga kendala lainnya, karena itu perlu sosialisasi yang berkesinambungan,” katanya.

Dia mengatakan untuk menyukseskan modernisasi pertanian, pemerintah bisa merekrut tenaga ahli untuk melakukan sosialisasi pada petani terkait dengan produksi pertanian.

Baca juga: Asa Jokowi menggenjot modernisasi pertanian

“Pemerintah juga bisa mengintensifkan program pelatihan bagi tenaga pendamping agar makin menguasai operasional alat-alat pertanian modern dan menyosialisasikannya kepada petani,” katanya.

Selain itu, kata dia, yang terpenting adalah pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi ke petani-petani milenial agar regenerasi SDM sektor pertanian dapat berlangsung dengan optimal.

Sebelumnya, dia mengingatkan pentingnya regenerasi petani atau SDM bidang pertanian.

Baca juga: Peneliti apresiasi modernisasi alat pertanian untuk ketahanan pangan

Dia menjelaskan pemerintah perlu mengintensifkan program yang bertujuan untuk mencetak lebih banyak petani milenial.

“Selain itu, pemerintah juga perlu menggerakkan petani milenial untuk melek teknologi terkait revolusi industri 4.0,” katanya.

Regenerasi SDM bidang pertanian, kata dia, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Tanah Air.

“Terlebih lagi kebutuhan pangan di masa depan diperkirakan akan makin besar seiring laju pertumbuhan penduduk,” katanya.

Baca juga: Partai NasDem: modernisasi industri pertanian diperlukan
 

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMW X1 dan seri 3 diincar pembeli baru di segmen premium “entry level”

Jakarta (ANTARA) – Operation Manager BMW Astra, Teguh Widodo mengatakan, model BMW X1 dan Sedan Seri 3 banyak diincar pembeli baru di kelas premium entry level.

“Dari produk BMW yang sedang banyak diminati oleh pemain entry level itu dari seri X1 dan seri 3,” kata Teguh Widodo kepada awak media di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, sebagian konsumen ingin meminang dua seri itu karena fasilitas free BBN (Bea Balik Nama) yang diberikan Astra BMW.

“X1 itu ketika kita launch kita kasih free BBN, yang mana kita ketahui saat ini BBN naik dan kita sampaikan bahwa akan kita kasih free untuk konsumen kita,” jelasnya.

Selain free biaya BBN, pihak Astra BMW juga memberikan garansi lima tahun untuk layanan purna jual yang menjadi alasan terbesar banyaknya pemain entry level lari ke kendaraan BMW.

“Alasan lainnya datang dari adanya biaya service, pergantian oli, filternya free hingga micro filter AC pun kita akan gratiskan,” katanya.

Menurutnya, sekarang ini dengan hadirnya program Buy Back Guarantee kebanyakan orang semakin berani untuk mengambil warna-warna yang cerah yang dihadirkan oleh BMW.

“Saya berani menjamin warna tidak mempengaruhi harga jual nantinya di kita, jadi kebanyakan orang mumpung adanya Buy Back Guarantee, sekarang itu orang semakin berani untuk bereksperimen dengan warna, yang tadinya tidak berani ngambil warna cerah sekarang itu banyak yang mengambil warna cerah seperti orange,” tutupnya.

Baca juga: BRI Finance dan Astra siap beli kembali BMW Anda

Baca juga: BMW X7 M50i dikenalkan di Frankfurt Motor Show

Baca juga: BMW bawa tiga motornya ke Frankfurt Motor Show 2019

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Pemerintah dorong kemandirian ekonomi dengan naikkan target KUR

Pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan salah satunya melalui kenaikan target KUR itu

Banjarbaru (ANTARA) – Pemerintah terus berupaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp140 triliun pada 2019 dari sebelumnya Rp120 triliun.

“Pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan salah satunya melalui kenaikan target KUR itu,” ujar Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono di Martapura, Kalsel, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya usai penyaluran KUR Peternakan Rakyat dan implementasi keuangan inklusif mendukung kemandirian ekonomi di Ponpes Ushuluddin, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Ia mengatakan, realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 sebesar Rp88,7 triliun dan diberikan kepada 3,2 juta debitur disusul peluncuran skema KUR subsidi bunga.

Disebutkan, sejak diluncurkan skema KUR subsidi bunga, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak bulan Agustus 2015 hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp421,99 triliun yang diberikan kepada 17,1 juta debitur.

“Rasio nonperforming loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,38 persen dan penyaluran KUR Peternakan Rakyat per Juli 2019 mencapai Rp5,5 triliun yang telah diberikan kepada 240.678 debitur,” ungkapnya.

Baca juga: 4 Juta orang lebih terima KUR di era Jokowi

Dikatakan, melalui kegiatan yang dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, disalurkan KUR senilai Rp1,88 miliar kepada 24 debitur (peternak) yang berasal dari beberapa daerah di provinsi setempat.

“Kami mengimbau kepada bank atau penyalur KUR turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat. Salah satunya membimbing peternak kecil memenuhi persyaratan dokumen saat mengajukan KUR,” katanya.

Menurut dia, pemerintah dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi juga ingin meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi sebesar 75 persen pada 2019 agar akses keuangan terbuka lebih luas.

“Makanya, kegiatan hari ini juga disediakan fasilitas pembukaan rekening dengan memanfaatkan data Dukcapil oleh bank-bank Himbara bagi anggota Badan Usaha Milik Petani (BUMP),” ujarnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan Pemprov Kalsel sangat mendukung kegiatan sebagai bentuk perpanjangan “tangan” pemerintah pusat untuk semakin memajukan perekonomian daerah.

“Kami berterima kasih ke Presiden Jokowi dan Menko Darmin Nasution yang mendorong institusi keuangan menyalurkan KUR di setiap daerah dan diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
​​​​​
Baca juga: Realisasi KUR peternakan 2019 capai Rp3,42 triliun

 

Pewarta: Ulul Maskuriah/Yose Rizal
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

iCar Asia akan akuisisi Carmudi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan jaringan portal otomotif ASEAN, iCar Asia Limited, menandatangi perjanjian untuk mengakuisisi Carmudi Indonesia. Akuisisi itu akan masuk dalam tahap  penyelesaian dokumen pada 15 Oktober mendatang.

“Kami senang Carmudi Indonesia bergabung dengan iCar Asia dan semakin memperkuat posisi kami di pasar Indonesia di segmen mobil baru dan bekas. Akuisisi ini mengukuhkan visi kami untuk menjadi platform yang digunakan konsumen untuk menyelesaikan semua kebutuhan otomotif mereka,” ungkap CEO iCar Asia, Hamish Stone dalam keterangan resminya, Kamis.

iCar Asia menggelontorkan dana hingga 3 juta dolar Amerika Serikat (AS) (setera dengan Rp42,1 miliar) untuk mengakuisisi Carmudi Indonesia. Pembayaran itu akan dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahapan pertama iCar Asia akan membayar 2 juta dolar AS (setara Rp28,125 miliar) dan pembayaran terakhir sekitar 1 juta dolar AS (setara Rp14 miliar) pada 15 Oktober 2020 mendatang.

Saat ini iCar Asia memiliki hampir enam juta pengunjung per bulan dan ada sedikit irisan audiensi yaitu sekitar 20 persen. Dengan gabungan audiensi dan bisnis mobil baru yang dimiliki iCar Asia saat ini, akuisisi itu diharapkan akan menciptakan platform advertising yang lebih kuat bagi industri otomotif di Indonesia.

Pada kesepakatan ini, nantinya akan memberi peluang bagi iCar Asia memperluas penguasaan market mobil bekas.

Kombinasi Bisnis yang dijalankan di Indonesia ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih dari dua kali revenue iCar Asia di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang pesat. 

Sinergi ini diharapkan dapat membuat bisnis iCar Asia di Indonesia mencapai titik impas pada tahun 2020 mendatang.

Baca juga: iCar Asia kembangkan layanan pembelian mobil baru

Baca juga: iCar Asia umumkan kenaikan pendapatan tahunan 27 persen

Baca juga: iCar Asia klaim pertumbuhan pendapatan 87 persen di Indonesia

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Kemenko PMK ingatkan risiko akibat pertumbuhan bisnis digital

Bisnis digital merupakan tren di kalangan masyarakat namun terdapat risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor terutama terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini

Yogyakarta (ANTARA) – Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai imbas atau risiko dari  pertumbuhan bisnis digital yang banyak dilakoni para pelaku usaha rintisan (startup) saat ini.

Agus saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Rapat Senat Terbuka dalam rangka Peringatan Puncak Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM di Auditorium Pusat Pembelajaran FEB UGM Yogyakarta, Kamis, mengatakan perusahaan rintisan diketahui berumur masih sangat muda tetapi punya valuasi bisnis bernilai jutaan hingga miliaran dolar AS.

Baca juga: Menkeu: Pertemuan IMF-WB bahas risiko dari ekonomi digital

“Bisnis digital merupakan tren di kalangan masyarakat namun terdapat risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor terutama terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini,” kata Agus yang juga alumnus FEB UGM ini.

Konsep penilaian bisnis yang diajarkan di sekolah bisnis, menurut dia, tampaknya perlu dikaji lagi apakah masih sesuai dan dapat diterapkan untuk menilai perusahaan-perusahaan berbasis teknologi digital.

Selain itu, Agus juga menekankan perlunya kewaspadaan baik imbas maupun risiko yang akan dialami seiring bertumbuhnya aneka model bisnis digital khususnya dengan munculnya perusahaan layanan keuangan digital (fintech).

“Akses kemudahan permodalan atau pinjaman dari perusahaan fintech misalnya, tentu dapat mengancam keuntungan yang diperoleh dari layanan perbankan konvensional, baik sebagai layanan jasa perbankan maupun kredit. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa kemudahan pinjaman itu tidak dipergunakan untuk konsumsi tetapi untuk kebutuhan usaha misalnya,” kata Agus.

Baca juga: Pemprov Jabar-Grab kerja sama kembangkan ekonomi digital inklusif

Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Bisnis Digital: Tren dan Perubahan Lanskap Keuangan” Agus mengungkapkan kerisauannya terhadap model penilaian perusahaan.

Selama ini penilaian perusahaan dapat diukur menggunakan discounted cash flow model, multiple model atau menggunakan option pricing model.

Ia menjelaskan discounted cash model pada dasarnya dilakukan dengan cara free cash flow yang diukur nilainya sekarang menggunakan discount rate.

“Model ini mensyaratkan adanya free cash flow yang positif. Persoalan muncul karena begitu banyak bisnis digital yang bahkan belum membukukan laba, tetapi nilai perusahaannya sangat tinggi,” kata dia.

Pendekatan kedua, lanjut dia, yakni menggunakan pembanding perusahaan sejenis. Hanya saja kesulitan yang sering muncul adalah bagi bisnis digital, start up maupun fintech sulit dicari perusahaan pembanding.

“Pendekatan lain yakni menggunakan option pricing model karena perusahaan pada prinsipnya dapat dipandang sebagai portfolio aset,” kata dia.

Terlepas dari model penilaian yang digunakan, Agus mengingatkan risiko dan potensi terjadinya bubble economy. Selain itu Agus mewanti-wanti agar tidak terjadi money illusion di mana perusahaan gagal menghasilkan arus kas bebas yang positif.

Meski potensi risiko bisnis digital, startup dan fintech sangat tinggi, Agus masih optimis bahwa bubble yang pernah terjadi di negara lain masih belum tentu terjadi di Indonesia. Namun demikian, kata dia, perlu diwaspadai karena sewaktu-waktu dapat saja terjadi.

Baca juga: Menlu: diplomasi digital untuk kerja sama ekonomi
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko Maritim undang wakil negara jelang AIS Startup Business Summit

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Budang Kemaritiman mengundang 11 perwakilan negara sahabat anggota Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) menjelang pelaksanaan AIS Startup Business Summit (SBS) yang ajan digelar 30 Oktober-1 November 2019 mendatang.

“Kami ingin menyampaikan perkembangan persiapan AIS SBS 2019 dan meminta para duta besar untuk menyampaikan undangan kami kepada menteri terkait di negara anda,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Purbaya menekankan fokus AIS SBS 2019 bukan pada pertemuan antar pemerintah karena juga akan melibatkan kalangan swasta. Ia menjelaskan tujuan AIS SBS 2019 adalah untuk merumuskan solusi-solusi cerdas dan inovatif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Karena ini kami menggalang kolaborasi antara perusahaan startup (rintisan digital), investor, pelaku usaha dan institusi pemerintah seluas mungkin,” bebernya.

Kepala Perwakilan United Nations Development Program (UNDP) untuk Indonesia Christophe Bahuet menambahkan selain membahas tentang isu-isu kelautan, lingkungan hidup dan ekowisata, AIS SBS 2019 juga membahas kerja sama ekonomi.

“Tidak hanya inisiatif tentang lingkungan, dalam pertemuan AIS SBS di Manado kita juga membahas kerja sama dalam bidang ekonomi, yaitu ‘blue economy’,” jelasnya. UNDP sendiri merupakan mitra penyelenggara Forum AIS 2019.

Terdapat 10 negara peserta Forum AIS yang hadir dalam oertemuan yang digelar di Jakarta, Kamis, itu, yakni Jepang, Inggris, Irlandia, Singapura, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, Fiji dan Guinea-Bissau.

Dubes Kepulauan Solomon Salana Kalu bahkan meminta ada bantuan peningkatan kapasitas dari negara-negara kepulauan yang besar kepada negara kepulauan yang kecil.

“Kami sangat mengapresiasi forum ini dan bila memungkinkan, kami minta negara kepulauan yang lebih berpengalaman dalam mitigasi bencana untuk membantu negara-negara pulau mengatasi dampak perubahan iklim,” pintanya.

Tak hanya meminta bantuan, negara-negara besar seperti Jepang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tentang bentuk-bentuk kegiatan yang akan didukung oleh AIS melalui sekretariatnya, Penasehat Senior UNDP Abdul Situmorang menjelaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai ahli terkait.

“Kita punya pakar-pakar lingkungan dan penyediaan energi listrik terbarukan yang siap memberikan bantuan asistensi kepada negara-negara peserta Forum AIS,” pungkasnya.

AIS SBS 2019 akan dilaksanakan 30 Oktober-1 November 2019 di Manado, Sulawesi Utara. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga agenda utama yang akan dilaksanakan, yakni pameran inovasi dan bisnis, konferensi ekowisata kelautan, dan pertemuan tingkat menteri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendukung acara tersebut dengan mengadakan workshop bagi startup digital. Selain itu, perusahaan digital besar seperti Google, Traveloka, dan Grab juga akan memberikan pelatihan bagi masyarakat.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menpar fokus terapkan tiga strategi pariwisata hadapi era industri 4.0

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya fokus menerapkan tiga strategi dalam mengembangkan pariwisata di era industri 4.0.

Menteri Pariwisata Arief Yahya saat kick off WIDI Champion di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, menjelaskan, tiga hal tersebut merupakan hal yang tidak biasa dan harus dicapai dengan hasil yang tidak biasa.

Tiga hal yang dimaksud yakni deregulasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Karena taget kita tidak biasa. Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama, deregulasi peraturan dan pengembangan SDM, untuk itu, sentuhlah hal-hal strategis,” kata Menpar Arief.

Sebanyak 2.000 ASN dan unsur pentahelix di lingkungan Kementerian Pariwisata diajak bersama mengikuti Wonderful Indonesia Digital Tourism (WIDI) Champion 4.0 yang merupakan program pembelajaran melalui kompetensi digital.

Menpar Arief mengungkapkan berdasarkan data, wisatawan Indonesia sebagian besar telah berbasis digital untuk memesan segala hal yang dibutuhkan untuk liburan. Untuk itu, Program WIDI ini nantinya terfokus pada tiga hal, Smart Destinasi, Big Data, dan Sosial Media.

“Nantinya saya akan bentuk Tim Khusus untuk full support di program tersebut. Karena sebanyak 70 persen wisatawan melakukan ‘search and share’ melalui digital. Dan 30 persen masih menggunakan manual dan ini biasanya turis rombongan. Sebanyak 30 persen inilah nantinya yang kita upayakan berhadapan dengan digital,” katanya.

Untuk langkah awal akan ada inkubasi bagi para peserta yang mendatangkan pelatih berkompeten di bidangnya termasuk pelatih dari luar negeri dalam Training of Trainer (TOT).

Menpar Arief juga menyebut, saat ini digital adalah sebuah keniscayaan karena semua ekosistem juga telah menggunakan aplikasi digital mulai dari hotel, transportasi, finansial, hingga bandara.

Sebagai langkah awal, ia akan melakukan “readiness mapping” (Digital Mastery) atau mengukur kemampuan SDM Kemenpar untuk merencanakan pengembangan dan penggunaan teknologi digital di dalam tugasnya sehingga bisa menciptakan kinerja yang jauh lebih baik dalam kapasitas sebagai pembina dan regulator di dunia pariwisata Indonesia.

“Kemenpar perlu mengukur posisi _Digital Mastery_ mereka agar dapat mengetahui posisi mereka di tengah disrupsi yang sedang terjadi dalam pariwisata Indonesia,” kata Menpar Arief Yahya.
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementan: Minat investasi pertanian hingga 2020 capai Rp462,2 triliun

Dari sistem one single submission (OSS), menunjukkan cukup banyak minat investasi di sektor pertanian dengan nilai investasi mencapai Rp426,2 triliun

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan 1.636 perusahaan atau calon investor menunjukkan minatnya untuk menanamkan modal di sektor pertanian dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp426,2 triliun hingga 2020.

“Dari sistem one single submission (OSS), menunjukkan cukup banyak minat investasi di sektor pertanian dengan nilai investasi mencapai Rp426,2 triliun,” kata Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono di Jakarta, Kamis.

Dengan potensi investasi tersebut, Kementan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada 2020 untuk sektor pertanian sebesar 651.697 orang.

Baca juga: Mentan targetkan investasi pertanian tahun ini capai Rp80 triliun

Baca juga: Kadin apresiasi investasi sektor pertanian lebih cepat

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi sektor pertanian selama 2009-2013 masih cukup rendah yaitu hanya sebesar Rp96,1 triliun. Pada periode 2014-2018, investasi sektor pertanian meningkat tajam mencapai Rp240,8 triliun, atau naik 150,7 persen dibanding periode sebelumnya.

Dalam 5 tahun mendatang (2020-2024), pemerintah menargetkan investasi sektor pertanian mencapai Rp2.231,5 triliun dengan porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 55 persen dan penanaman modal asing (PMA) sebesar 45 persen.

Target tersebut meningkat 827 persen dibandingkan periode 2014-2018. sedangkan tenaga kerja sektor pertanian ditargetkan meningkat 3,26 juta orang (naik sebesar 8,4 persen). Secara makro, PDB sektor pertanian ditargetkan tumbuh diatas 5 persen.

Baca juga: Kementan: Deregulasi dongkrak investasi pertanian dalam empat tahun terakhir

Dari target nilai investasi tersebut, sub sektor perkebunan berkontribusi dengan persentase terbesar 73 persen atau senilai Rp1.567,1 triliun yang didominasi oleh komoditas sawit (integrasi dengan jagung dan ternak).

Sementara itu komoditas lainnya yang menopang investasi di sub sektor perkebunan adalah tebu (sebesar 26 persen dari target total nilai investasi sub sektor perkebunan 2020-2024), tembakau 1 persen dan lainnya seperti karet, kopi, kakao, rempah mencapai 3 persen.

“Kontribusi komoditas perkebunan menyumbang penerimaan negara dari sektor nonmigas sangat besar terutama dalam pembantukan neraca perdagangan komoditas pertanian,” kata Kasdi.

Baca juga: Kementan deregulasi 141 aturan untuk tarik investor

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Provinsi NTB siap terapkan manajemen krisis kepariwisataan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan kesiapannya untuk menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di wilayahnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal pada Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Kamis, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk membentuk MKK Daerah.

“Kami menggelar forum untuk memetakan peran stakeholder pariwisata dalam penanganan situasi krisis yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka Rakor ini mempertemukan pemangku kepentingan pariwisata di tingkat kabupaten/kota NTB dengan berbagai pihak seperti Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, POLRI, TNI, Angkasa Pura, akademisi, dan media,” kata Lalu M. Faozal.

Lebih lanjut, Faozal mengatakan bahwa pembentukan MKK NTB memiliki dasar hukum Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (Permenpar MKK).

Beberapa langkah yang akan segera diambil oleh pemprov NTB adalah pemetaan personel, pembentukan jejaring, inventarisasi potensi krisis, dan penyusunan dokumen rencana aksi.

“NTB memiliki kisah sukses penanganan bencana pada 2018. Berbekal pengalaman tersebut, Dinas Pariwisata NTB bersama seluruh pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk memberikan layanan untuk sektor pariwisata. Dalam perjalanannya, kami mengenali langkah penanganan apa yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari kebutuhan evakuasi, penyediaan transportasi dan akomodasi, dan yang paling utama adalah penyediaan informasi kepariwisataan secara cepat dan akurat. Di sinilah MKK tingkat kabupaten/kota berperan vital,” tambah Faozal.

Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti mendorong Dinas Pariwisata NTB untuk merangkul para pihak untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah sistem penanganan krisis yang baik, mulai dari fase kesiapsiagaan dan mitigasi, fase tanggap darurat, fase pemulihan, serta fase normalisasi.

“MKK tidak hanya bekerja saat terjadi krisis saja, tetapi jauh sebelum terjadi krisis yakni pada fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, dengan melakukan pemetaan potensi krisis serta menyusun rencana langkah penanganan. Pada fase Tanggap Darurat, MKK melakukan assessment dampak krisis pada sektor pariwisata, melakukan koordinasi layanan wisatawan, dan menyusun strategi komunikasi krisis. Salah satu tugas terberat MKK adalah memulihkan citra dan kepercayaan industri dan wisatawan pasca krisis,” jelas Guntur.

Untuk itu, Guntur menambahkan, Kemenpar membutuhkan dukungan MKK Daerah dalam penyelenggaraan stabilitas pariwisata serta sebagai pihak yang membantu Kemenpar dalam penanganan situasi krisis yang terjadi di daerah. Dalam pelaksanaannya kinerja MKK Daerah juga akan didampingi oleh MKK Kemenpar.

Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di NTB pada setiap fase. Lilik menegaskan perlunya peningkatan pemahaman pengelola objek dan daya tarik wisata (ODTW) tentang perencanaan dan pengelolaan ODTW dan industri pariwisata yang menjamin keselamatan wisatawan. Lilik juga menekankan agar para penyedia jasa taman rekreasi menyiapkan SOP penanganan khusus.

“Contoh kasus, ada sebuah lokasi wisata yang berkeberatan jika lokasi wisatanya diberi tanda bahaya sebagai peringatan waspada bagi para pengunjung. Papan pengumuman yang dipasang dianggap justru mengurangi kunjungan wisatawan serta menakut-nakuti. Jika ditelusuri, papan pengumuman tersebut bermaksud memberi pesan agar pengunjung berhati-hati saat melakukan kegiatan wisata” lanjutnya lagi.

Mengenai upaya mitigasi, Lilik meminta agar pihak pengelola rumah sakit memperhatikan penempatan lokasi rumah sakit yang harus dipastikan berada di tempat aman. “Karena lokasi tersebut akan menjadi pertolongan pertama yang didatangi warga setempat,” tambah Lilik.

Seluruh perwakilan akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media yang hadir dalam Rapat Koordinasi ini memberikan apresiasi atas langkah Kemenpar dan Disparprov NTB dalam menginisiasi terbentuknya MKK NTB dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah-langkah selanjutnya.
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko Maritim luncurkan Peta Jalan Mitigasi Amblesan Tanah Pesisir

Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Kemenko Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis, meluncurkan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir, sebagai upaya mitigasi dan adaptasi penurunan muka tanah wilayah pesisir dan gambut dataran rendah di Indonesia.

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kemenko Kemaritiman Sahat Panggabean yang juga Ketua Pokja Penyusunan Peta Jalan tersebut menuturkan amblesan tanah menjadi hal yang perlu segera diatasi lantaran 132 kabupaten/kota di 21 provinsi di Indonesia saat ini terindikasi mengalami subsiden, khususnya di kawasan pesisir, baik yang berada di pesisir tanah mineral maupun pesisir tanah gambut.

“Subsiden tanah merupakan the silent killer yang secara pelan-pelan namun pasti, merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Upaya mitigasi bisa kita lakukan jika kita bekerja sama dengan sumber daya sudah ada seperti dari lembaga, pemda, dan perguruan tinggi, kemudian tinggal bagaimana action kita untuk melakukannya,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kemenko Kemaritiman fasilitasi uji kompetensi pemandu geowisata

Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata amblesan tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari 1-20 cm/tahun.

Di saat yang sama, air laut naik rata-rata 4 mm-1 cm per tahun. Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob yang bahkan telah permanen.

“Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera,” tambah Sahat.

Head of Office Wetlands International Indonesia I Nyoman Suryadiputra menambahkan tingginya laju subsiden dapat menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir.

Baca juga: Detektor longsor Elwasi dapat dipasang pada tipe longsoran rayapan

“Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatera dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut, bahkan sangat merugikan pembangunan di berbagai Kawasan Ekonomi Strategis serta ekosistem pesisir,” kata Nyoman.

Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah di Dataran Rendah Pesisir diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana yang diakibatkan oleh subsiden tanah di dataran rendah pesisir berdasarkan kaidah teknis dan keilmuan yang tepat.

Dokumen itu disusun melalui serangkaian proses yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, pemangku kepentingan dan masyarakat yang berada di beberapa lokasi prioritas.

Baca juga: Petugas teliti tanah di Jalan Gubeng Surabaya yang amblas

Dukungan para ahli juga memastikan bahwa data dan informasi tersusun dengan baik dan akurat. Mandat penyusunan ini diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI kepada Pokja Penyusunan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah di Dataran Rendah Pesisir sejak awal 2019.

Dalam dokumen ini telah dikaji kelembagaan dan kebijakan yang ada, serta dipetakan lokasi-lokasi yang memiliki ancaman bahaya subsiden tanah dan harus dilakukan pemantauan. Hal itu menjadi dasar penyusunan strategi adaptasi jangka pendek (short term measure) dan upaya mitigasi untuk jangka panjang (long term measure) yang komprehensif.

Peta jalan itu juga akan dimasukkan ke Peraturan Presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga: Diameter lubang misterius di Sukabumi terus bertambah

Baca juga: BPBD Gunung Kidul antisipasi fenomena tanah ambles
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kamboja berencana beli kereta produksi INKA

General Manager Marketing PT Industri Kereta Api (Inka) Wai Wahdan (kiri) berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Kamboja Sun Chanthol (kedua kiri) dan Chairman dan CEO Sihanoukville Autonomous Port, Lou Kim Chhoun (kanan) saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik kereta api PT Inka, Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/9/2019). Kunjungan kerja delegasi perkeretaapian Kerajaan Kamboja terkait rencana pembelian kereta api produk PT Inka. ANTARA FOTO/Siswowidodo/ama.

Kemenkeu rancang program terintegrasi hulu hilir, tekan biaya logistik

Rantai pasok itu memang penting supaya biaya logistik bisa ditekan dan lebih efisien

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merancang program terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menekan biaya logistik yang diharapkan turun sebesar lima persen.

“Rantai pasok itu memang penting supaya biaya logistik bisa ditekan dan lebih efisien,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Di negara Asia Tenggara itu, lanjut dia, biaya logistik mencapai di bawah 20 persen bahkan ada yang sudah mencapai 15 persen.

Sedangkan di Indonesia, kata dia, indeks biaya logistik mencapai 23-24 persen.

“Ini memang ambisius karena Malaysia, Thailand dan Vietnam di bawah 20 bahkan sekitar 15 sehingga kita bisa asumsikan, kalau bisa turun lima persen saja, ini akan menambah biaya efisiensi yang sudah dapat dari kawasan berikat mandiri,” katanya.

Baca juga: Kadin berharap tim menteri ekonomi baru bisa tekan biaya logistik

Kementerian Keuangan, lanjut dia, sudah mengajukan proposal “national logistic ecosystem” yang masih dalam koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia mengharapkan proses dari hulu mulai kedatangan kapal, pembongkaran, penimbunan di pelabuhan, pemeriksaan melalui Bea Cukai dan Karantina dilakukan terintegrasi.

Kemudian ketika proses pembayaran tunggal, transportasi baik darat dan kereta api hingga tiba di gudang industri terkait, juga dilakukan terintegrasi.

Baca juga: Pusat Logistik Berikat berkontribusi turunkan biaya logistik

“Ini nanti kami kombinasikan semua, tidak boleh antara satu proyek dengan yang lain semua berdiri sendiri tapi itu harus terintegrasi,” ujar Heru.

Jika program terintegrasi tersebut sudah ditetapkan maka, lanjut dia, akan dihubungkan dengan fasilitas kawasan berikat mandiri, agar efisiensi semakin optimal.

Dengan begitu, Heru mengharapkan investasi di Indonesia dapat ditingkatkan sekaligus mendongkrak kinerja ekspor.
​​​​​
Baca juga: Digitalisasi logistik tingkatkan efisiensi biaya

 

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dekranasda Bali pertemukan perajin dengan pengusaha ritel

Denpasar (ANTARA) – Dekranasda Provinsi Bali mempertemukan puluhan perajin dan pengusaha ritel dari berbagai daerah di Nusantara agar terjalin kerja sama bisnis untuk memperkuat produk lokal dari Pulau Dewata dan bisa bersaing di pasar global.

“Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Kerajinan Daerah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali melakukan pendampingan kerajinan industri, mulai dari hulu sampai hilir,” kata Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Suastini Koster dalam acara ‘Temu Bisnis Produk Industri Tahun 2019’, di Denpasar, Kamis.

Pendampingan dimaksudkan untuk mendorong kaum industri agar mampu menghasilkan produk yang inovatif, sehingga pasar dapat mengapresiasi dalam rangka menjabarkan visi misi gubernur, yakni membuat branding Bali sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing dengan tujuan ekspor.

Untuk itu, diharapkan kegiatan temu bisnis ini dapat menjadi wadah bagi produsen untuk memperkenalkan produknya lebih dalam kepada konsumen. Sebaliknya konsumen juga bisa lebih mengenal produk dari produsen dan selanjutnya dapat dilakukan kerja sama bisnis yang sama-sama saling menguntungkan.

“Saya harap pertemuan ini bisa sebagai wadah atau ajang saling mengenal antara konsumen dan produsen dan selanjutnya bisa saling melakukan kerja sama,” ujarnya.

Di samping itu, Putri Koster juga mengingatkan kepada para perajin agar terus melakukan inovasi terhadap produk-produk yang diciptakan, namun dengan tetap berlandaskan pada pelestarian kebudayaan yang ada.

“Saya minta kepada para perajin agar terus melakukan inovasi sehingga produk dapat diterima di pasaran, namun tetap berdasarkan pada pelestarian. Jangan pernah menghilangkan warisan budaya leluhur yang terkandung dalam nilai seni suatu produk. Karena jika itu sudah hilang, maka kita tidak memiliki identitas lagi,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung selama sehari tersebut, menghadirkan 60 produsen dari berbagai kalangan di antaranya produsen kain endek, songket, produsen makanan bali, serta lainnya.

Sedangkan konsumen atau ritel yang turut hadir dalam kesempatan tersebut sebanyak 40 perusahan, seperti Krisna Oleh-Oleh, Sarinah Jakarta, Aprindo serta lainnya. Pertemuan tersebut menghasil 40 MoU antarprodusen dan konsumen.***1***

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istri karyawan pengelola Borobudur kampanye pengurangan plastik

Kantong belanja yang dibagikan sekitar 200 buah, yang kami utamakan kepada pengunjung yang memang membawa makanan atau minuman dalam kantong plastik. Jadi kami langsung ganti plastiknya dengan kantong belanja

Magelang (ANTARA) –
Ikatan Isteri Karyawan dan Karyawati (IIKK) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik kepada para wisatawan di Candi Borobudur.

Ketua IIKK TWC Heriyanti Suzan Edy Setijono di Magelang, Kamis, mengatakan IIKK TWC menyelenggarakan sosialisasi pengurangan plastik untuk kehidupan sehari-hari, baik kepada anggota IIKK TWC, PKK Kabupaten Magelang maupun kepada pengunjung.

Baca juga: Tekan pencemaran, warga Kutai cetak “paving block” dari sampah plastik

Setelah dilakukan pengenalan pemanfaatan sampah plastik untuk berbagai kerajinan kepada anggota IIKK TWC dan PKK Kabupaten Magelang di Moseum Borobudur, dilanjutkan dengandengan pemberian kantong belanja kepada para wisatawan yang membawa barang dengan tas atau kantong plastik.

“Kantong belanja yang dibagikan sekitar 200 buah, yang kami utamakan kepada pengunjung yang memang membawa makanan atau minuman dalam kantong plastik. Jadi kami langsung ganti plastiknya dengan kantong belanja,” katanya.

Ia menuturkan kantong belanja tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbelanja di toko swalayan atau waktu bepergian, bentuknya sangat simpel jadi bisa dimasukkan ke dalam tas atau dompet.

“Jadi harapan kami dengan senantiasa membawa kantong ini penggunaan kantong plastik dapat dikurangi,” kata Suzan yang juga Ketua Ikatan Istri Pejabat (IPP) BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Baca juga: KLHK temukan 318 kontainer plastik mengandung limbah B3

Ia menuturkan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat peduli terhadap lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik karena plastik sudah sangat berbahaya bagi lingkungan.

Ia menyampaikan plastik dapat menahan air ketika dibuang di tanah, kemudian apabila dibuang ke laut juga dapat membahayakan biota laut, termasuk ikan-ikan di laut.

Ia mengatakan kegiatan ini dilakukan di lokasi wisata Candi Borobudur karena plastik sangat mengganggu lingkungan termasuk di kawasan Borobudur.

Menurut dia, para pengunjung pasti ingin kawasan itu senantiasa terjaga kebersihannya dan juga terjaga lingkungan hijaunya.

Baca juga: Belanja di Bali bawa kresek didenda Rp500 ribu dipastikan hoaks

Kegiatan itu, lanjutnya, akan terus dilakukan di kawasan Borobudur tetapi mungkin bentuk kegiatan pengurangan sampah plastik akan berlainan karena pihaknya juga harus menyosialisasikan pengurangan penggunaan plastik di kawasan yang lain, termasuk Candi Prambanan dan Ratu Boko dan juga beberapa daerah wisata lain.

“Kami IIKK TWC sangat peduli terhadap lingkungan, mungkin kita masih sulit sepenuhnya meninggalkan plastik karena memang plastik belum banyak bisa tergantikan tetapi jika ini dilakukan secara massal akan signifikan pengurangan sampah plastiknya,” katanya. 

Baca juga: Waste4Change tangani sampah plastik dengan layanan dropbox
 

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPDPKS minta perusahaan penyebab karhutla ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meminta agar perusahaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia dapat segera ditindak tegas karena telah berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan yang sangat besar.

“Kami sepakat bahwa siapapun yang menyebabkan Karhutla dengan sengaja adalah kejahatan, bahkan jika itu adalah untuk kepentingan ekspansi kelapa sawit sekalipun,” kata Direktur Penyaluran Dana Direktorat Jenderal Perbendaharaan BPDKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo di Jakarta, Kamis.

Baca juga: 500 perusahaan pemegang konsesi hutan diajak KLHK cegah karhutla
Baca juga: BMKG: jumlah titik panas cenderung menurun

Edi menuturkan, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk pengelolaan sawit yang berkelanjutan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

“Melalui Inpres tersebut diterapkan moratorium sehingga tidak dibenarkan lagi ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit,” katanya.

Pemerintah selama ini sudah berupaya meningkatkan  produktivitas dengan lahan yang ada yaitu menerapkan program unggulan yaitu melalui penerapan prinsip Good Agricultural Practice (GAP).

“Itu adalah program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas berbasis konservasi sehingga mencegah pembukaan lahan baru secara ilegal,” katanya.

Baca juga: Bayi di Pekanbaru diduga meninggal akibat terpapar asap

Selama ini sektor sawit telah berkontribusi dalam mencegah karhutla seperti pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan bekerjasama dengan masyarakat.

Lebih dari 83 persen kebakaran tersebut terletak di luar lahan konsesi sawit, yaitu dengan rincian sebanyak 69 persen di luar konsesi, 11 persen di konsesi pulpwood, dan 3 persen di konsesi logging.

“Data penunjang itu dari Global Forest Watch Fire terkait larhutla di Indonesia pada periode 8 September sampai 15 September 2019,” katanya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan area yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas.

Sebelumnya pada Rabu (18/9), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan 230 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebanyak 230 orang tersebut dengan rincian di Riau sebanyak 47 tersangka, Sumatera Selatan 27 tersangka, Jambi 14 tersangka, Kalimantan Selatan dua tersangka, Kalimantan Tengah 66 tersangka, Kalimantan Barat 62 tersangka, dan Kalimantan Timur 12 orang tersangka.
Baca juga: Riau diperkirakan alami kerugian Rp50 triliun akibat asap karhutla

Optimalisasi 6.000 personel untuk atasi karhutla Riau

   

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Investasi logam mulia menarik, muncul “platform” digital Masduit

Masih akan tetap naik walaupun dipengaruhi kondisi global seperti baru saja kemarin kilang minyak di Arab Saudi yang diserang dan dari kondisi kurs rupiah kita juga

Jakarta (ANTARA) – Investasi logam mulia seperti emas dinilai masih menarik di tengah kondisi ekonomi global yang diwarnai perang dagang antara AS dan China.

CEO PT Hartadinata Abadi Tbk, Sandra Sunanto di Jakarta, Kamis, mengatakan prospek harga emas masih sangat baik, sebab dengan kondisi ekonomi global saat ini, harga emas bisa akan terus naik sampai akhir tahun.

Apalagi, tambahnya, selama empat bulan terakhir, harga emas terus mengalami kenaikan.

Baca juga: Revolusi industri, Bank Mandiri kembangkan platform perbankan digital

“Masih akan tetap naik walaupun dipengaruhi kondisi global seperti baru saja kemarin kilang minyak di Arab Saudi yang diserang dan dari kondisi kurs rupiah kita juga,” ujar Sandra.

Dalam jangka panjang, harga emas memiliki kecenderungan naik. Pada 4 September 2019, harga emas di Indonesia mencapai angka tertinggi di Rp775.000 per gram.

Selain itu, tambahnya, emas merupakan aset safe haven yang memiliki tingkat risiko rendah ketika kondisi ekonomi global sedang memburuk.

Oleh karena itu, menurut Sandra, saat ini emas menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat untuk berinvestasi atau menabung.

Baca juga: Harga emas naik 3 hari beruntun, hanya turun tipis pascakeputusan Fed

Terkait hal itu, CEO dari PT Aurum Digital Internusa Bony Hudi,menjelaskan bahwa untuk memulai menabung dan memiliki emas sekarang prosesnya makin mudah dengan munculnya platform investasi emas Masduit .

Dikatakannya, Masduit merupakan aplikasi daring untuk bertransaksi logam mulia yang bisa langsung dapat diterima secara fisiknya dengan pecahan terkecil mulai 0,1 gram.

Baca juga: Harga emas naik 2 hari beruntun, investor beralih ke aset aman

“Dengan mengunduh aplikasi Masduit, kita dapat melakukan transaksi emas dalam bentuk logam mulia, baik transaksi beli emas, jual emas, ambil emas dan transfer emas, bahkan dapat juga monitoring harga emas melalui handphone, tanpa harus datang langsung ke toko emas,” katanya.

Setelah diluncurkan, Bony berharap aplikasi ini hingga akhir tahun bisa mencapai sekitar 500.000 pengguna dan ditargetkan 30 persen di antaranya merupakan pengguna aktif.

Baca juga: Emas berjangka naik didorong pembelian “safe haven”
 

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Industri tekstil inginkan Undang-Undang tentang Sandang

Dalam hal ini, percepatan ini tentu bisa melalui UU Sandang. UU Pangan ada, UU Rumah ada, UU Tanah juga perlu

Jakarta (ANTARA) – Pelaku industri tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menginginkan adanya Undang-Undang (UU) tentang Sandang untuk mempercepat peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Dalam hal ini, percepatan ini tentu bisa melalui UU Sandang. UU Pangan ada, UU Rumah ada, UU Tanah juga perlu,” kata Ketua API Ade Sudrajat di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Asosiasi pertekstilan minta penjanjian dagang dengan Eropa dipercepat

Ade menyampaikan UU tersebut diharapkan mampu melindungi produk tekstil dalam negeri, mengingat peluang pasar domestik maupun luar negeri sangat besar.

Wakil Ketua Umum API Bidang Hubungan Pemerintah Iwan Setiawan Lukminto menyampaikan UU tersebut diperlukan karena industri TPT hulu hingga hilir memiliki perlakuan berbeda.

“Misalkan di hulu ada fiber, pembuatan benang, pertenunan, processing atau pewarnaan, dan garmen. Masing-masingnya memiliki perlakuan yang berbeda antara satu dengan lainnya dan bahkan memiliki peraturan yang juga berbeda satu sama lain,” ungkap Iwan.

Baca juga: Industri tekstil agresif “jemput bola” maksimalkan ajang TEI 2019

Sebagai contoh garmen, lanjut Iwan, bidang ini tidak mempunyai aturan energi, sementara bidang spinning memiliki aturan energi.

Usulan tersebut telah disampaikan API dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri terkait beberapa waktu lalu.

Bahkan, Iwan menambahkan API berharap industri ini dinaungi oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“ini kami usulkan ada dirjen tekstil di mana ini bisa berkoordinasi untuk mengharmonisasi integrasiannya serta memiliki suatu persaingan yang fair,” katanya.

Baca juga: Kemenperin lakukan harmonisasi tarif industri tekstil nasional
 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Data penumpang bocor, maskapai diminta perbaiki sistem penyimpanannya

Pertama memperbaiki sistem penyimpanan data maskapai, seperti dienkripsi secara ketat, dipasang perlindungan maksimal dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) – Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo meminta maskapai-maskapai di Indonesia segera memperbaiki sistem penyimpanan data penumpang untuk menghindari terulangnya kasus kebocoran data penumpang yang menimpa salah satu maskapai anggota Lion Air Group.

“Pertama memperbaiki sistem penyimpanan data maskapai, seperti dienkripsi secara ketat, dipasang perlindungan maksimal dan sebagainya,” ujar Gatot Rahardjo dihubungi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pengamat: Segera terbitkan UU Perlindungan Data Pribadi

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa pihak maskapai perlu memberikan informasi kepada penumpang agar turut melindungi data dan akun internet pribadi mereka, sehingga tidak bisa diretas oleh pihak tak bertanggung jawab.

Pengamat penerbangan tersebut menilai kasus kebocoran data penumpang maskapai Malindo Air dari sisi eksternal mungkin ada “kecerobohan” dari tim maskapai anggota Lion Air Group tapi mungkin juga ada pihak yang memang berniat untuk meretas pusat data maskapai tersebut.

“Oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut melihat maskapai Lion Air Group sebagai salah satu maskapai yang terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara untuk jumlah data penumpangnya,” kata Gatot.

Data pribadi penumpang pesawat bisa dianggap sebagai masyarakat menengah ke atas atau mampu secara ekonomi, dengan demikian data pribadi para penumpang pesawat dinilai memiliki nilai ekonomi sangat tinggi kalau diperjual-belikan.

“Menurut saya, karena kasus kebocoran data penumpang ini sudah masuk ranah pidana atau murni kriminal maka pihak Lion Air Group harus segera melayangkan tuntutan atau gugatan hukum,” ujarnya.

Baca juga: Data penumpang bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi harus diterbitkan

Sebelumnya Malindo Air (kode penerbangan OD) anggota Lion Air Group menyadari beberapa data pribadi penumpang yang disimpan di lingkungan berbasis cloud, kemungkinan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tim internal Malindo Air bersama penyedia layanan data eksternal, Amazon Web Services (AWS) dan GoQuo sebagai mitra e-commerce saat ini sedang menyelidiki atas hal tersebut.

Malindo Air juga bekerja sama dengan konsultan cybercrime independen, melaporkan kejadian ini dan untuk proses penyelidikan.

Pihaknya sudah mengambil dan melakukan sejumlah langkah tepat dalam memastikan agar data penumpang tidak terganggu, sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia 2010 (Malaysian Personal Data Protection Act 2010).

Baca juga: DPR dorong pemerintah sikapi serius kasus data penumpang bocor

Dalam kaitan tersebut, Malindo Air menyatakan tidak menyimpan rincian pembayaran setiap penumpang atau pelanggan di dalam server. Malindo Air mematuhi ketentuan Standar Kartu Pembayaran Industri dan Standar Keamanan Data (Payment Card Industry/ PCI – Data Security Standard/ DSS).

Dikatakan, Malindo Air dalam menjalankan bisnis dan operasional patuh terhadap semua aturan, kebijakan, ketentuan dari berbagai otoritas baik lokal maupun luar negeri (internasional) termasuk CyberSecurity Malaysia.

Baca juga: Data penumpang bocor, Ombudsman: Perlu UU perlindungan data pribadi

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asuransi Astra luncurkan Garda Mall di aplikasi Garda Mobile Otocare

Jakarta (ANTARA) – Menyambut usia yang ke-63, Asuransi Astra meluncurkan fitur terbaru dalam layanan aplikasi Garda Mobile Otocare yakni Garda Mall. 

“Aplikasi ini seperti pada aplikasi berbelanja online pada umumnya yang memberikan kemudahan bagi konsumen setia kami, dalam fitur ini sudah dilengkapi dengan hadirnya produk otomotif, produk keuangan Astra Financial, dan juga telah hadir lapak untuk berjualan mobil bekas, di dalam fitur Garda Mobile Otocare 5.0 semua sudah lengkap dan mudah untuk diakses,” kata CEO Asuransi Astra, Rudy Chen di Jakarta, Kamis.

Chen sapaan akrab Rudy Chen, menjelaskan tujuan dari pembaharuan aplikasi yang sudah ada sejak 2015 itu untuk menumbuhkan interaksi antara pihak Ausransi Astra dengan konsumen.

“Tujuannya Garda Mall adalah menyajikan berbagai produk yang akan dijual dan juga adanya aktifasi lebih dari konsumen yang semakin sering masuk ke aplikasi kita, dengan aktifnya konsumen kita mengharpakan para konsumen juga akan tertarik untuk melihat produk terbaru dari kita dan juga akan membli asuransi yang selanjutnya,” kata Chen.

Baca juga: Asuransi Astra kaji premi mobil listrik, kemungkinan lebih mahal

Baca juga: Beli mobil? ini kiat kelola keuangan “menjaga kantong”

Baca juga: Perusahaan asuransi sulit bayar klaim taksi daring

Pewarta: KR-CHA
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: Segera terbitkan UU Perlindungan Data Pribadi

Kalau data pribadi ini tidak diproteksi maka dapat menimbulkan dampak-dampak buruk yang tidak diinginkan

Jakarta (ANTARA) – Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menyatakan pemerintah perlu segera menerbitkan UU Perlindungan Data Pribadi usai kasus kebocoran data penumpang yang menimpa maskapai anggota Lion Air Group.

“Kalau menurut saya sangat perlu untuk segera diterbitkan, karena sekarang semua sektor sudah terdigitalisasi dan terkoneksi secara online. Kalau data pribadi ini tidak diproteksi maka dapat menimbulkan dampak-dampak buruk yang tidak diinginkan,” ujar Gatot Rahardjo saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dia juga menambahkan bahwa dampak dari bocornya data penumpang maskapai bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu untuk aktivitas-aktivitas merugikan.

Data-data pribadi penumpang maskapai bersifat sangat terperinci dan penting, mengingat untuk keamanan dan keselamatan penerbangan seperti untuk menyusun manifes penerbangan.

Baca juga: Pengamat penerbangan: Data pribadi rawan digunakan pemalsuan identitas

“Selain itu data-data pribadi penumpang maskapai dianggap sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas sehingga bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab data tersebut merupakan data yang bernilai untuk diperjualbelikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari belakangan data puluhan juta penumpang Malindo Air yang merupakan anggota Lion Air Group bocor, dan diunggah ke forum online (daring). Data itu meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS).

Malindo Air sendiri menyadari beberapa data pribadi penumpang yang disimpan di lingkungan berbasis cloud, kemungkinan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menyikapi serius dengan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Lion Air, atas kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi puluhan juta penumpang, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca juga: AFTECH: RUU Perlindungan Data Pribadi penting untuk lindungi konsumen

Pembocoran data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan, dan juga tidak etis. Kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi penumpang Lion Air memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena data pribadi puluhan juta WNI itu telah dikuasai atau disimpan pihak asing.

Hal tersebut, lanjut Bamsoet, berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, puluhan juta WNI berpotensi dirugikan oleh pihak yang menguasai data-data itu.

Oleh karena itu, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah harus menyikapi kasus ini dengan serius, sebagai pelaksanaan kewajiban negara melindungi semua WNI. Meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.

Namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 26 mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat.

Baca juga: Data penumpang bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi harus diterbitkan
Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi perlu disahkan guna proteksi konsumen

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Riau diperkirakan alami kerugian Rp50 triliun akibat asap karhutla

Kerugian sebesar Rp50 triliun itu berasal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu ‘delay’ dari aktivitas penerbangan

Kota Pekanbaru (ANTARA) – Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau Dr Suwondo MS memperkirakan Riau mengalami kerugian materiil sebesar Rp50 triliun lebih akibat kabut asap karhutla melanda daerah itu sejak beberapa bulan terakhir.

“Kerugian sebesar Rp50 triliun itu berasal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu delay dari aktivitas penerbangan,” kata Suwondo di Pekanbaru, Kamis.

Suwondo mengatakan dampak asap karhutla tersebut telah memicu kerugian ganda, untuk semua sektor kehidupan, ekonomi, sosial, ekologi, pertanian dan perkebunan, jasa dan lainnya .

Baca juga: Sosialisasi alat bantu pernapasan, UNS kirim tim ke Riau-Palangkaraya

Ia meragukan apakah kasus yang sama pada tahun sebelumnya mesti terulang lagi, sebab fakta saat ini mengindikasikan untuk Riau bakal mengalami kerugian yang sama saat bencana asap tahun 2015.

“Kalau bencana asap tahun 2019 lebih lama terjadi, atau sama kondisi asap tahun 2015, maka akan lebih berbahaya lagi dan fatalnya Riau mengalami kerugian ekonomi bisa mencapai Rp120 triliun lebih, sama kerugaian yang dialami pada bencana asap tahun 2015,” katanya.

Ia menekankan bahwa bencana asap terjadi tahun 2015 dengan komparasi luasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 500.000 hektare, sedangkan bencana asap tahun 2019 dengan hutan dan lahan terbakar sudah mencapai 300.000 hektare.

Suwondo menjelaskan asap telah berdampak negatif sama terhadap kehidupan flora dan fauna, namun prosesnya hanya membedakan hewan akan sama, dengan makhluk invetebrata, mamalia yakni akan mempengaruhi sistim pernafasan mereka, karena dipicu partikel berbahaya dari kandungan sisa bahan yang terbakar di dalam asap.

Baca juga: Kabut asap pekat terasa hingga di dalam rumah sakit di Pekanbaru

Semakin halus partikel yang masuk dalam sistem pernafasan saat menghirup asap, maka akan makin berbahaya bagi makhluk hidup manusia dan hewan (hidup di darat) sebab sistem jantung dan paru-parunya bersentuhan langsung dengan udara terpapar asap itu.

“Asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan itu mengandung sejumlah komposisi kimia, dan udara otomatis mengalami perubahan, kadar CO (karbon monoksida) makin tinggi karena pembakaran yang makin tinggi itu,” katanya.

Keberadaan CO yang terhirup oleh makhluk hidup, katanya menjelaskan, akan mempengaruhi sistem peredaran darah, pada mahkluk hidup sehingga berkurangnya kemampuan mengikat oksigen, dan CO di udara bisa meracuni darah, atau toksik (baca toksik) pada darah dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan.

Selain itu kandungan parikulat lainnya yang dibawa kabut dan asap itu seperti CO2 (karbondioksida) juga bisa mempengaruhi ketika masuk dalam tubuh padahal seharusnya CO2 itu dikeluarkan. Saat terhirup efeknya akan sama toksik di dalam darah, dan juga semua hewan akan seperti itu.

Baca juga: Hujan buatan berhasil turun di Riau

Berikutnya akan muncul kemampuan metabolisme hewan dan manusia menurun, pada akhir kondisi tubuh menjadi abnormal, dan jika berlangsung dalam waktu lama, akan memunculkan beragam penyakit karena daya tahan tubuh diserang itu makin melemah.

Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, katanya, terhalangnya fotosintetis lebih karena sinar matahari yang terhalang asap, dan suhu menjadi tidak normal.

Ketika fotosintetsis terhalang maka mempengaruhi metabolisme pada tumbuhan ditandai daunnya berguguran, gagalnya penyerbukan, berdampak terjadinya gagal panen, bahkan terjadinya penurunan produktivitas sawit bisa mencapai 30-40 persen.

“Jika hujan juga tidak turun maka diyakini tumbuhan akan bisa mati, karenanya semua pihak perlu berjibaku mendukung upaya penanggulangan bencana ini dan tetap mengupayakan agar kebakaran hutan jangan sampai meluas lagi, dan cukup sudah kerugian besar yang ditimbulkannya,” katanya.

Baca juga: Pertamina pasok avtur helikopter “water bombing” karhutla Riau

Pewarta: Frislidia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha rokok kecil di Kudus terima kenaikan tarif cukai rokok

Persoalan pemasaran, saya tetap siap agar rokok yang diproduksi tetap laku di pasaran

Kudus (ANTARA) – Sejumlah pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020, meskipun akan berdampak pada peningkatan harga rokok di pasaran. 

“Kami tidak bisa menolak atau protes, karena sudah diputuskan oleh pemerintah,” kata Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno di Kudus, Kamis.

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi. 

Hal terpenting, katanya, selama ada kenaikan tarif cukai rokok tidak diikuti dengan kenaikan harga bahan baku.

“Persoalan pemasaran, saya tetap siap agar rokok yang diproduksi tetap laku di pasaran,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah putuskan kenaikkan tarif cukai rokok 23 persen

Ia juga memastikan tidak akan ada pengurangan karyawan karena bisa mempekerjakan orang-orang yang sudah tua merupakan kebanggaan tersendiri.

“Kasihan, jika mereka saya berhentikan sebagai pembuat rokok atau perapi rokok karena untuk beralih kerja juga sulit dengan usia mereka,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengerti hal itu, bahwa perusahaan rokok kecil juga turut menciptakan lapangan kerja, kenapa justru selalu dipersulit. Sedangkan lapangan kerja di masyarakat juga tidak mudah, terutama untuk mereka yang sudah tua.

Ia justru mempertanyakan kebijakan pemerintah soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) yang dibuat sama dengan perusahaan rokok golongan besar, mengingat tingkat produksi rokok setiap tahunnya juga berbeda-beda.

“Ibarat uang saku yang diberikan anak yang masih sekolah, antara yang masih duduk di bangku SD dengan SMA disamakan, sedangkan kebutuhannya tentu berbeda-beda,” ujarnya.

Baca juga: GAPPRI nilai kenaikan tarif cukai rokok beratkan industri

Hal senada, juga diungkapkan pemilik PR Kembang Arum Kudus Peter Muhammad Farouk mengaku hanya bisa menerima keputusan pemerintah yang menaikkan tarif pita cukai rokok.

“Kalaupun protes hingga demo, dipastikan tidak ada manfaatnya karena tidak akan didengar pemerintah dan keputusan juga tidak akan berubah,” ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, saat ada kenaikan pita cukai rokok yang berimbas pada harga jual eceran rokok tidak dibarengi dengan kenaikan harga bahan baku.

Ia memastikan usahanya tetap bisa berjalan, sedangkan 70-an karyawannya juga tetap bisa bekerja dengan tenang karena tidak berpengaruh pada tingkat produksinya.

Adanya kenaikan tarif pita cukai, diharapkan juga diimbangi dengan kinerja Bea Cukai dalam pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal yang semakin meningkat.

Penindakan yang gencar dilakukan, tentunya akan membuat pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu menjadi berkurang sehingga produsen rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok ilegal.

Baca juga: DJBC Jateng-DIY siap tindak rokok ilegal terkait kenaikan tarif cukai
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ada perang dagang, Susi khawatir Indonesia cuma jualan dokumen

Mestinya ini digantikan ikan-ikan dari Indonesia. Ikan-ikan milik perusahaan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkhawatirkan di tengah perang dagang China dan Amerika Serikat, pengusaha Indonesia bukannya mengambil peluang tetapi justru hanya berjualan dokumen.

Saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Jakarta, Kamis, Susi bercerita ia membaca artikel di mana sebanyak 14 ribu metrik ton tuna loin dari China tidak bisa masuk ke pasar AS.

Baca juga: Susi Pudjiastuti incar pemilik modal kapal “illegal fishing”

Pasalnya, AS menerapkan tarif impor hingga lebih dari 250 persen terhadap China.

“Mestinya ini digantikan ikan-ikan dari Indonesia. Ikan-ikan milik perusahaan Indonesia,” katanya.

Ia mengaku tidak ingin kejadian pada 2001-2004 terulang kembali. Kala itu, China dikenakan tarif impor udang sekitar 70-100 persen oleh AS. Sementara Indonesia hanya dikenakan tarif impor sebesar 12 persen.

Baca juga: Susi minta enam kapal asing diserahterimakan sebelum kabinet baru

Namun, yang dilakukan pengusaha Indonesia justru memberikan dokumen untuk mengatasnamakan barang asal China, Thailand, atau Vietnam itu sebagai produk Indonesia.

“Jadi ada kesempatan bukan dipakai untuk meningkatkan produksi pertambakan udang, kita mengambil jalan pintas jualan dokumen saja,” katanya.

Atas kejadian tersebut, AS pun marah dan mengancam untuk mengembargo udang Indonesia.

Berdasarkan cerita tersebut, Susi mengingatkan kejadian itu terulang dan Indonesia harus memanfaatkan peluang emas perang dagang itu dengan benar.

Ia juga meminta bantuan Kepolisian Air (Polair) untuk memastikan impor tuna dari China ke Indonesia tidak direekspor ke AS.

“Kita hanya dapat stempel saja, perusahaan Indonesia dapat komisi 10 persen per kg, bukan itu yang kita ingin, tapi kita ingin produksi meningkat supaya bisa memperkerjakan banyak orang kita,” imbuhnya.

Baca juga: Susi: Saatnya ada monumen pemberantasan “illegal fishing”

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bea Cukai tetapkan 119 kawasan berikat mandiri

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menetapkan 119 kawasan berikat mandiri yang ditargetkan mendorong investasi dan ekspor Indonesia karena kemudahan dan efisiensi yang diberikan kepada pelaku usaha.

“Ini adalah terobosan yang langsung link and match dengan pengusaha,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai meluncurkan kawasan berikat mandiri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta Timur, Kamis.

Saat ini, terdapat 1.372 kawasan berikat di seluruh Indonesia yang sebagian besar terkonsentrasi berada di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Menurut dia, insentif fiskal tersebut menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan fasilitas kawasan berikat sebelumnya yang lebih banyak menggunakan intervensi manusia.

Dengan layanan kawasan berikat mandiri, proses dilakukan menggunakan sistem optimal secara otomatis selama 24 jam dan dilakukan mandiri oleh perusahaan.

Baca juga: Fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekpor beri dampak positif

Dengan kawasan berikat mandiri itu, konsep pengawasan tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang termasuk saat ekspor dilakukan sendiri oleh perusahaan penerima fasilitas.

“Lebih cepat lebih bagus dan lebih akurat, produktivitas juga lebih tinggi. Dengan ekspor makin cepat dan besar, otomatis kuantitas makin meningkat, investasi juga akan datang,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menambahkan meski dilakukan secara mandiri, bukan berarti tanpa pengawasan.

Pengawasan dilakukan melalui audit elektronik yang terhubung langsung dengan sistem di Bea Cukai. Cara tersebut, kata dia, berbeda dibandingkan sebelumnya dilakukan secara manual dan mendatangi perusahaan dalam periode waktu tertentu misalnya dua tahun sekali.

Apabila terjadi anomali, maka secara otomatis sistem akan memberikan informasi kepada perusahaan agar langsung bisa dikoreksi.

Baca juga: Pemerintah dorong percepatan implementasi kawasan berikat hortikultura

“Ini tentu untuk hindari adanya suatu kekeliruan berulang, makanya kombinasi kawasan berikat mandiri dan e-audit itu paket luar biasa untuk kepentingan kompetitif,” katanya.

Bagi pelaku usaha, kawasan mandiri itu diyakini menumbuhkan kepercayaan dan kecepatan berusaha, efisiensi biaya dan layanan pemasukan dan pengeluaran barang lebih cepat tanpa tergantung petugas.

Bagi Bea Cukai, lanjut dia, kawasan berikat mandiri memberi efisiensi pemanfaatan tenaga petugas hingga efisiensi anggaran.

Selain itu, kawasan berikat mandiri akan berkontribusi positif terhadap kemudahan berusaha investor termasuk mendongkak investasi dan ekspor.

Baca juga: Menkeu inginkan peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat
Baca juga: Genjot ekspor, begini cara Bea Cukai “rebranding” kawasan berikat

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pangsa pasar GoFood capai 75 persen di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Layanan pesan-antar makanan di Indonesia, GoFood milik Gojek mengumumkan bahwa pangsa pasarnya kini telah mencapai 75 persen.

“Kami terus menjadi pemimpin pasar di layanan food-delivery dengan pangsa pasar 75 persen di Indonesia,” kata Chief Food Officer Gojek Grup, Catherine Hindra Sutjahyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Catherine menyebut, sesuai data hasil riset Nielsen Singapura dalam enam bulan terakhir, tercatat jumlah transaksi GoFood meningkat dua kali lipat mencapai lebih dari 50 juta transaksi di seluruh Asia Tenggara setiap bulannya.

Hasil riset Nielsen Singapura berjudul “Understanding Indonesia’s Online Food Delivery Market” mengungkapkan 84 persen masyarakat yang menggunakan lebih dari satu aplikasi pesan-antar makanan menganggap GoFood menawarkan layanan pesan-antar makanan terbaik di Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri (39 persen).

Fakta itu berbanding lurus dengan pertumbuhan GoFood di Indonesia dan Asia Tenggara.

Catherine mengatakan, layanan aplikasi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Konsumen tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di restoran karena ribuan pilihan menu ada dalam genggaman.

“Jadi membuat hidup jadi lebih praktis,” katanya.

Dia juga menambahkan, data dan temuan Nielsen bahwa aplikasi ini dinilai konsumen melebihi rata-rata industri karena pertama, dianggap punya pilihan menu beragam 87 persen dan pedagang beragam 83 persen oleh konsumen urban.

Selain itu, mudah digunakan 83 persen, mitra pengemudi Gojek dinilai ramah, sopan dan informatif 82 persen, penambahan saldo dinilai mudah 82 persen dan tercepat layanannya oleh 79 persen konsumen urban.

Artinya, tambah Catherine, kuncinya adalah memenangkan hati konsumen.

Baca juga: GO-JEK akan tambah GO-FOOD Festival
Baca juga: Apresiasi mitra hingga konsumen, GO-FOOD buat promosi berhadiah

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KESDM sebut uji jalan penggunaan B30 lolos seluruh aspek kendaraan

Bukan berarti lebih boros, karena di sisi yang lain dayanya itu lebih tinggi, performance-nya juga lebih bagus. Untuk emisi, semuanya lebih bagus, kecuali untuk nitrogen oksida (NOx), tergantung dari jenis kendaraan. Secara umum bagus

Jakarta (ANTARA) – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM menyatakan penggunaan campuran 30 persen bahan bakar nabati biodiesel (B30) lolos pada semua aspek kendaraan setelah dilaksanakan uji jalan (road test).

Kepala Balitbang ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan uji jalan dilakukan dengan membandingkan B30 dengan B20, bukan B0.

Baca juga: Hasil uji jalan B30 sebutkan tidak ada masalah

Hasilnya dari sisi konsumsi bahan bakar, secara rata-rata tergantung dari jenis kendaraan, plus minus 0,87 persen lebih tinggi konsumsinya.

“Bukan berarti lebih boros, karena di sisi yang lain dayanya itu lebih tinggi, performance-nya juga lebih bagus. Untuk emisi, semuanya lebih bagus, kecuali untuk nitrogen oksida (NOx), tergantung dari jenis kendaraan. Secara umum bagus,” kata Dadan di Jakarta, Kamis.

Balitbang ESDM bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan sosialiasi pelaksanaan Uji Jalan B30 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Rabu (18/9).

Baca juga: Hasil uji biosolar B30 akan dilaporkan ke Jokowi bulan depan

Untuk penggunaan oli, lanjut Dadan, juga tidak ada masalah, apalagi semua kendaraan dalam uji jalan ini melewati batasan minimum dari yang disarankan oleh APM (Agen Pemegang Merk).

Selain itu, dalam uji jalan ini juga terdapat uji coba kendaraan disimpan hingga 3 minggu saat di Dieng, tanpa dihidupkan sama sekali. Hasilnya, kendaraan sudah menyala di bawah 1 detik, karena tidak terjadi pembekuan pada bahan bakar.

“Tidak hanya dari aspek kendaraan, tetapi dari sisi maintenance, B30 sudah lolos. Insya Allah akan start full nasional per 1 Januari 2020,” kata dia.

Baca juga: B30 lolos uji “start ability”, kendaraan menyala kurang dari 2 detik

Pelaksanaan uji jalan B30 dimulai sejak 20 Mei 2019 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi dampak penggunaan B30 pada kinerja kendaraan maupun biaya operasi dan pemeliharaan.

Uji jalan dilaksanakan oleh Badan Litbang ESDM dan BPPT dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, BPDPKS, Pertamina, Aprobi dan Gaikindo.

Baca juga: Bio-solar B30 sukses diuji pada suhu dingin Dieng

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Balai Karantina Surabaya musnahkan benih berbahaya dari luar

Surabaya (ANTARA) – Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya memusnahkan puluhan kilogram benih pertanian berbahaya dari luar negeri, hasil sitaan dari pengiriman paket mencurigakan di Kantor Pos (Juanda Mail Prooesstng Centre/JMP), serta wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Kepala BBKP Surabaya Musyaffak Fauzi di Surabaya, Kamis mengatakan pemusnahan benih dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit pertanian yang berbahaya di wilayah Indonesia.

“Pemusnahan ini adalah kegiatan yang rutin, tapi saat ini jumlah benih dari luar negeri berasal dari banyak negara, sebab kami khawatirkan benih itu menyebarkan ke tanaman lain, sehingga kami musnahkan,” kata Musyaffak, kepada wartawan di Surabaya usai melakukan pemusnahan di kawasan Tandes, Surabaya.

Baca juga: Kementan musnahkan benih hortikultura berbahaya asal India

Ia mengatakan, benih atau bibit yang dimusnahkan di antaranya 11,45 Kg benih tanaman hias, 2.9 Kg benih sayuran, 66 Kg kayu olahan, 2,4 Kg Kopi Biji dan lain-Iain tanpa dilengkapi dokumen.

Sementara asal benih masing-masing dari Amerika Serikat, Australia, Brunei, Laos , Malaysia, Jerman, Jepang. Hong Kong, Singapura, China, Ukrania, Lithuania, India, Polandia, dan Republik Ceko.

“Walau kelihatannya tidak seberapa namun benih ini merupakan benih kategori risiko tinggi untuk menyebarkan penyakit. Dan apabila penyakitnya sudah terlanjur menyebar maka membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar untuk mengatasinya,” katanya.

Ia mengatakan, pemusnahan dilakukan juga karena sampai batas waktu si pemilik barang tidak dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, dan pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara membakar komoditas, kemudian ditimbun dengan tanah.

Baca juga: Badan Karantina Musnahkan 61,718 Ton Benih Sawi Selandia Baru
“Pemusnahan kami lakukan juga untuk melindungi kekayaan hayati Jawa Timur dari penyakit tumbuhan, serta menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga ke depan sebelum mengirimkan komoditas pertanian dapat melengkapi dokumennya terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, pemusnahan benih juga mengacu pada Pasal 6 UU No 16 Tahun 1992 tantang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menyebutkan setiap media pembawa komoditas pertanian yang melewati wilayah Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan.

Selain itu, wajib melalui proses pemeriksaan yang telah ditentukan, dan apabila tidak memenuhi syarat akan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.

Baca juga: Badan Karantina Temukan OPT Benih Bawang Impor
 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah siapkan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi

Ada tujuh agenda pembangunan untuk mencapai target, paling tidak dalam rancangan teknokratif kami

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menyiapkan tiga skenario terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan dalam menyikapi adanya ancaman dan berbagai gejolak global yang semakin besar dan penuh ketidakpastian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan hal tersebut berkaitan dengan banyaknya ancaman global seperti resesi di Turki serta terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China secara tidak langsung membuat Indonesia harus bersiap untuk menghindari dampaknya.

“Tentunya sekarang kita harus memperhitungkan potensi resesi global. Ini masih skenario dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden,” katanya dalam acara penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tiga skenario proyeksi tersebut meliputi skenario optimis yaitu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, skenario moderat 5,7 persen, dan terbawah yaitu 5,4 persen.

“Kalau dari kami rekomendasinya adalah yang paling bawah (5,4 persen), terpaksa kita harus yang paling pesimistis karena dunia tidak bisa tertebak,” ujarnya.

Baca juga: Menteri PPN jadikan investasi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi

Ia menuturkan pihaknya telah menyiapkan berbagai cara dalam mencapai target tersebut, salah satunya dengan mengadakan tujuh agenda pokok yang akan dijalankan pada lima tahun ke depan.

“Ada tujuh agenda pembangunan untuk mencapai target, paling tidak dalam rancangan teknokratif kami,” katanya.

Bambang menyebutkan tujuh agenda itu meliputi mengurai kemiskinan hingga di bawah 7 persen dan pengangguran tidak lebih dari 4 persen, mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan SDM berkualitas melalui program vokasi, dan pembangunan infrastruktur.

“Kalau infrastruktur bukan hanya jalan tol, listrik, bandara, pelabuhan laut, tapi termasuk air bersih,” ujarnya.

Baca juga: RI diharapkan manfaatkan Aliansi Pasifik dorong tumbuhnya ekonomi

Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada pengelolaan terhadap perubahan iklim seperti kebakaran hutan sebab ternyata hal tersebut turut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Kebakaran hutan yang menjadi ada unsur pidana yang berusaha membakar. Tapi jangan lupa itu bisa jadi sumber tanah gambut sudah panas sebagai akibat perubahan iklim kemudian menyebabkan dampak yang semakin besar,” katanya.

Bambang melanjutkan, peningkatan keamanan nasional dan internasional serta pengoptimalan fasilitas pelayanan publik juga turut menjadi konsentrasi perbaikan untuk lima tahun ke depan.

Bambang berharap dengan adanya tujuh rencana perbaikan oleh pemerintah pada lima tahun ke depan itu bisa membantu membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

“Ini bisa dicapai bukan hanya pemerintah sendirian tapi harus bersama dengan swasta dan BUMN,” ujarnya.

Baca juga: Menteri PPN: Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat
Baca juga: Kepala Bappenas ingatkan pentingnya birokrasi yang ramah investasi

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palangka Raya siapkan Rp1,7 miliar selama tanggap darurat karhutla

Total usulan anggara seluruh OPD selama penetapan status tanggap darurat bencana karhutla senilai Rp1,7 miliar

Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menyiapkan anggaran senilai Rp1,7 miliar untuk operasional dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama status tanggap darurat belum dicabut.

“Total usulan anggaran seluruh OPD selama penetapan status tanggap darurat bencana karhutla senilai Rp1,7 miliar,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya, Absiah di Palangka Raya, Kamis.

Baca juga: Hujan buatan berhasil turun di Riau

Baca juga: Satgas karhutla dari Jakarta berencana ke Kalteng

Absiah menyebutkan di OPD yang mengusulkan yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran serta pihak lain yang terkait dengan penanggulangan bencana karhutla yang menimbulkan kabut asap.

Dia menjelaskan anggaran itu akan digunakan jajaran pemerintah kota selama 15 hari dalam rangka penanganan bencana karhutla pascastatus tanggap darurat bencana diberlakukan mulai 16 hingga 30 September 2019.

Namun, jumlah anggaran yang diusulkan itu masih dalam tahap verifikasi yang artinya total anggaran bisa berkurang dari Rp1,7 miliar. Besaran final anggaran tergantung hasil verifikasi.

“Artinya jika ada program atau anggaran yang kurang sesuai akan dicoret dari usulan sehingga hasil final anggaran tanggap darurat karhutla bisa berkurang dari Rp1,7 miliar,” katanya.

Baca juga: Kepala daerah se-Kalteng diminta stop perjalanan selama kabut asap

Ia berjanji segera menyelesaikan verifikasi agar anggaran dapat segera dikucurkan kepada OPD terkait.

“Usai verifikasi, kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan dan juga akan kami tembuskan ke pihak DPRD Kota Palangka Raya,” kata Absiah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, kebakaran di lahan kosong masih marak terjadi di Palangka Raya. Bahkan di beberapa titik, kebakaran lahan mulai mendekati pemukiman warga.

Tak hanya itu, dampak kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan masyarakat seperti bau kabut asap menyengat yang membuat nafas sesak dan mata pedih.

Pemerintah Kota Palangka Raya pun memperpanjang libur sekolah tingkat SD dan SMP libur selama tiga hari terhitung mulai 19 hingga 21 September 2019.

Baca juga: 3.034 siswa di Palangka Raya terpapar asap

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bencana asap karhutla, karyawan PLN Kalbar bagikan 10.000 masker

Pembagian masker karena bencana kabut asap akibat karhutla yang terjadi di Kalbar khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya yang masih pekat

Pontianak (ANTARA) – Puluhan karyawan PLN Grup Kalimantan turun ke jalan membagikan 10.000 masker di Bundaran Untan dan Simpang A Hani Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, menyusul masih pekatnya kabut asap akibat kebakarah hutan dan lahan (karhutla).

“Pembagian masker karena bencana kabut asap yang terjadi di Kalbar khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya masih pekat. Asap pekat pastinya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat,” ujar General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalbar, Agung Murdifi di Pontianak, Kamis.

Baca juga: Pontianak liburkan sekolah hingga sampai waktu belum ditentukan

Baca juga: Bandara Batam batalkan penerbangan ke Pontianak

Para karyawan PLN Grup Kalimantan ituitu terdiri dari PLN UIW Kalbar, Icon PLN, PLN UIP Kalbagbar, PLN UIKL, Paguntaka dan Cahaya Nusantara.

Agung menjelaskan kegiatan tersebut sebagai wujud keprihatinan insan PLN melihat dampak buruk kabut asap yang melanda Kalbar, khususnya Kota Pontianak dan sekitarnya.

“Kami turun ke jalan membagikan 10.000 masker kepada pengendara di Bundaran Digulis Untan dan Simpang lampu merah jalan A Yani. Kami merasa prihatin dengan kondisi kabut asap yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan,” katanya.

Melalui kegiatan itu, mereka mencoba mengedukasi masyarakat agar peduli menjaga kesehatan dalam kondisi udara yang tidak baik.

Baca juga: Dinkes Pontianak dalami dampak panjang kabut asap bagi kesehatan

Ia mengatakan dalam kondisi udara yang tidak sehat seperti sekarang ini hendaknya warga mengurangi kegiatan di luar rumah karena akan berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi para penderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan pernafasan, seperti sakit jantung, paru-paru, asma, dan lain-lain.

“Jika memang harus keluar rumah hendaknya menggunakan masker, kaca mata serta perbanyak minum air putih agar dapat mengurangi dampak buruk kabut asap,” ujar Agung.

Di tempat yang sama, Suwarni (43), warga jalan Paris 2 mengatakan bahwa pembagian masker yang dilakukan PLN cukup membantu warga yang kebetulan beraktivitas di luar rumah.

“Rencananya saya mau ke rumah keluarga di Sungai Jawi, tapi tadi lupa membawa masker, Alhamdulillah pas di Tugu Digulis ada pembagian masker yang dilakukan oleh karyawan PLN, senang rasanya,” kata Suwarni.

Di tempat yang sama, Dahlan (23), Mahasiswa Untan mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak begitu peduli dengan penggunaan masker meski kabut asap menebal, namun pagi ini dirinya mengakui tertarik setelah dihimbau oleh beberapa karyawan PLN yang membagikan masker.

“Saya tadi ambil satu kotak masker dari karyawan PLN, rencananya akan saya bagikan ke teman-teman di Kampus. Kegiatan yang dilakukan oleh PLN sangat baik dan pastinya akan menginspirasi yang lain untuk lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat,” kata Dahlan.

Baca juga: Pontianak sediakan tujuh rumah oksigen antisipasi warga terpapar-asap

Pewarta: Dedi
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkeu: pengelolaan aset negara di Jakarta tunggu aspirasi pemda

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rencana pengelolaan aset negara di Jakarta yang tidak lagi terpakai karena pemindahan ibu kota masih menunggu aspirasi dari pemerintah daerah.

“Kita masih komunikasikan terus, karena kita ingin tahu, aset setelah ditinggal ini mau dipakai apa,” kata Isa di Jakarta, Kamis.

Isa mengatakan model pengelolaan aset tersebut masih menunggu rencana pengembangan Jakarta yang sudah mengerucut ke berbagai opsi diantaranya sebagai pusat hiburan dan kebudayaan atau pusat kesehatan regional.

Menurut dia, pemanfaatan barang milik negara ini bisa saja menggunakan skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.

Ia mencontohkan, salah satu model optimalisasi aset bernilai tambah tersebut, antara lain pemanfaatan Gedung DPR sebagai pusat kebudayaan atau penyewaan kantor pemerintahan maupun rumah dinas secara komersial.

“Gedung Kura-Kura (Gedung DPR) itu masa jadi office space? itu tidak pantas kalau komersialisasi biasa. Mungkin bisa jadi concert hall atau theatrical venues. Nilai investasinya beda, uang yang diperoleh juga beda dari sekedar office space,” ujarnya.

Baca juga: Bappenas pastikan pemindahan ibu kota tak ganggu anggaran lain di APBN
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pemindahan ibu kota bisa direvisi

Selain itu, tambah dia, rencana pengelolaan aset ini juga menunggu tahapan pemindahan pegawai aparatur sipil negara yang direncanakan mulai berjalan pada 2024.

“Misalnya Kemenkeu dulu yang pindah, berarti yang kosong pertama di sini. Mungkin tidak mudah komersialisasi, karena ada Gedung Daendels yang menjadi ruang heritage. Jadi tidak obral murahan, bahkan mungkin tidak komersial sekali,” ujar Isa.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sebagian dari nilai aset di Jakarta sebesar Rp1.123 triliun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru.

Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun untuk membangun ibu kota di Kalimantan Timur. Pemenuhan dana tersebut sebanyak Rp89,4 triliun atau 19,2 persen berasal dari APBN.

Sisanya, sebanyak Rp253,4 triliun atau 54,4 persen dari total kebutuhan dana tersebut dipenuhi melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan Rp123,2 triliun atau 26,4 persen berasal dari swasta.

Baca juga: Bappenas utamakan swasta dalam negeri biayai pembangunan ibu kota
Baca juga: Ibu kota pindah, Indef sarankan Jakarta jadi pusat layanan jasa

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub Lampung dorong masyarakat kembangkan konsep pertanian perkotaan

Bandarlampung (ANTARA) –
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim ( Nunik) mengajak semua pihak membumikan pertanian organik dan mengembangkan urban farming atau konsep pertanian perkotaan.

“Pertanian organik menjadi jawaban bagi kita untuk memperoleh produk pertanian yang sehat dan bebas bahan kimia,” kata dia, di Bandarlampung, Kamis.

Menurut dia, seperti ketahui efek pestisida berdampak pada rusaknya lahan pertanian hingga berdampak pada kesehatan manusia saat produk tersebut dikomsumsi.

Karena itu, lanjutnya, dengan membuminya pertanian organik diharapkan dapat menjadi jawaban dari segala persoalan tersebut.

Selain pertanian organik Wagub Nunik juga berkeinginan mengembangkan urban farming terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Urban farming sebuah metode pertanian yang mulai diminati anak-anak muda Lampung saat ini.

Baca juga: “Urban Farming” solusi ketahanan pangan di Surabaya

“Ternyata urban farming cukup menarik minat anak – anak muda saat ini. Saya optimis dengan metode ini kaum milenial perkotaan dapat mengembangkan pertanian yang jauh dari kesan pertanian konvensional yang kita kenal,” jelasnya.

Metode urban farming menepis stigma bahwa bertani itu kotor, rumit, ribet, pupuk langka menjadi sebuah aktivitas pertanian kekinian yang menghasilkan produk yang bersih, sehat, dan memilki nilai jual yang mahal, kata Wagub Nunik.

Menurut dia, tidak sepenuhnya pertanian menjadi runtuh dan mati karena minimnya generasi penerus petani.

Setelah melihat urban farming terutama di Lampung sangat memungkin kan kecintaan anak-anak muda terhadap dunia pertanian mulai berkembang.

Hal ini menjadi harapan baru bagi dunia pertanian kedepannya selaras dengan program prioritas gubernur dan wagub dalam rangka mewujudkan Petani Lampung yang berjaya.

“Bersama – sama dengan gubernur, kami memiliki banyak program prioritas yang konsern terhadap pertanian dan kejayaan Petani Lampung, semoga Program kami ini dapat selaras dengan apa yang dicita – citakan Maporina,” ungkap Wagub.

Baca juga: Yogyakarta kembangkan pertanian perkotaan

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) Pusat, Djoko Sidik Pramono mengatakan bahwa kedatangannya ke Provinsi Lampung dalam rangka pelantikan kepengurusan Maporina Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada Kamis (19/9)

“Saya bersama teman-teman Maporina menyampaikan ribuan terimakasih atas undangan dari Ibu Nunik. Saya juga berterimakasih sekali atas kepedulian bapak dan ibu sekalian khususnya Bu Nunik atas komitmennya membangun masyarakat Indonesia kedepan agar memiliki kualitas sumberdaya manusia lebih baik dibidang pertanian,” ujarnya.

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KJRI Johor Bahru gelar pertemuan bisnis

Indonesia dan Malaysia, khususnya Johor dan Kepulauan Riau, diuntungkan dengan kedekatan secara geografis. Hal ini memudahkan bagi kedua wilayah untuk terus meningkatkan people-to-people contactdan konektivitas bisnis dan dunia usaha

Kuala Lumpur (ANTARA) – KJRI Johor Bahru menyelenggarakan Business Meeting and Networking 2019 guna meningkatkan peluang kerja sama perdagangan, pariwisata dan investasi dengan Malaysia, Kamis. Forum ini mempertemukan sekitar 45 pelaku usaha Indonesia dari sektor perkebunan (kopi, coklat buah tropis, kelapa dan produk agrobisnis lainnya) serta furnitur dengan pelaku usaha Malaysia yang tergabung dalam Johor Bahru Chamber of Commerce and Industry (JBCCI), International Entrepreneur Chamber (IEC), Koperasi Melayu Pasir Gudang (KMPG), Pengusaha Nusantara Johor dan lainnya.

Baca juga: Presiden Jokowi tumpangi mobil yang dikemudikan PM Mahathir Mohammad

Kegiatan ini dibuka oleh Konsul Jenderal RI Johor Bahru serta menghadirkan Direktur Asia Tenggara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu sebagai narasumber.

Dalam sambutannya Konjen RI Johor Bahru, Sunarko, mendorong para pelaku usaha dari Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan jejaring dan kerja sama guna mengoptimalkan peluang bisnis yang masih sangat potensial di kedua negara.

“Indonesia dan Malaysia, khususnya Johor dan Kepulauan Riau, diuntungkan dengan kedekatan secara geografis. Hal ini memudahkan bagi kedua wilayah untuk terus meningkatkan people-to-people contact dan konektivitas bisnis dan dunia usaha,” ujarnya.

Direktur Asia Tenggara, Kemenlu, Denny Abdi, menyampaikan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim usaha dan investasi yang lebih baik.

Baca juga: Presiden disambut upacara resmi di Putrajaya oleh PM Malaysia

“Pemerintah memberi perhatian khusus kepada para pelaku usaha sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat,” tuturnya.

Terkait hal ini Perwakilan RI di luar negeri memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sebagai agent of business guna membantu memfasilitasi akses pasar bagi kalangan pelaku usaha nasional dan mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia

Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu, Rossy Verona, menyampaikan bahwa kegiatan Business Meeting and Networking 2019 juga dimaksudkan untuk menjaring para pelaku usaha di wilayah kerja KJRI Johor Bahru untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia ke-34 yang akan diselenggarakan pada 16-20 Oktober 2019 di ICE-BSD Tangerang, Indonesia.

“Banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia di sektor perikanan yang akan berpartisipasi pada TEI ke-34, dan ini merupakan kesempatan emas bagi pelaku usaha di Malaysia untuk mencari mitra dagang di Indonesia,” katanya.

Kegiatan ini disambut baik dan diapresiasi oleh para peserta dan diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang.

“Masih banyak potensi dan peluang bisnis antara Indonesia dengan Johor,” ujar salah satu pelaku usaha dari KMPG.

“Kami ingin mengimpor aneka keripik, singkong, nangka, bayam, dan lain-lain karena di sini pasarnya masih cukup besar. Namun demikian, kami kesulitan menemukan supplier yang dapat secara konsisten menyediakan dalam jumlah banyak. Kebanyakan yang kami temui adalah industri rumahan,” tambahnya.

Baca juga: Presiden bahas sektor ekonomi dan sosial dengan PM Malaysia

Sementara itu salah satu pelaku usaha Indonesia di bidang furnitur, PT. Gayatri Tanjung Galeri memperoleh kontrak pembelian furnitur senilai RM 532.000 (sekitar Rp1,8 miliar).

PT Gayatri Tanjung Galeri telah beberapa kali berpartisipasi pada kegiatan serupa yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri seperti di Kamboja pada Maret 2019 dengan transaksi mencapai 10 juta dolar AS dan mendirikan show room di Kamboja.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kunjungan ke beberapa sentra-sentra industri dan pusat bisnis di Johor Bahru.

Malaysia merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia nomor tujuh di peringkat dunia atau nomer dua di kawasan ASEAN, dengan nilai perdagangan tercatat 17,87 miliar dollar AS.

Baca juga: Wapres JK bertemu Wakil PM Malaysia bahas kerja sama ekonomi

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jonan lantik pejabat struktural Kementerian ESDM dan SKK Migas

Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, Kamis  melantik 3 (tiga) orang pejabat struktural di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Susunan pelantikan tersebut yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat promosi di SKK Migas, 1 (satu) orang pejabat rotasi (Setara Eselon III) dan 1 (satu) orang alih jabatan (Setara Eselon III) di Kementerian ESDM.

Julius Wiratno diangkat Deputi Operasi dipromosikan menjadi pejabat unit eselon I Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, Taufiq Martakusuma dari Kepala bagian umum dan hukum dirotasi menjadi Kepala Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara

Kemudian Roy Rassy Fay, alih jabatan menjadi Kepala bagian umum dan hukum.

Baca juga: Jonan lantik 37 pejabat baru Kementerian ESDM
Baca juga: Jonan rombak susunan pejabat Kementerian ESDM
Baca juga: Jonan lantik pejabat tinggi kementerian ESDM

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

20 persen “startup” binaan SBM-ITB raih pendanaan dari investor

Kami punya inkubator bisnis dan hingga saat ini sekitar 20 persen startup binaan kami berhasil mendapatkan pendanaan dari investor

Bandung (ANTARA) – Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) menyatakan sebanyak 20 persen “startup” atau perusahaan rintisan binaannya berhasil memperoleh pendanaan dari investor baik dalam maupun luar negeri.

“Kami punya inkubator bisnis dan hingga saat ini sekitar 20 persen startup binaan kami berhasil mendapatkan pendanaan dari investor,” kata Direktur Inkubator Bisnis Thegreaterhub SBM-ITB, Dr Dina Dellyana di Kampus SBM-ITB, Jalan Ganesha Kota Bandung, Kamis.

Baca juga: Dukung startup Bandung, SBM ITB Teken MoU 7 Venture Capital

Dina mengatakan inkubator bisnis SBM-ITB “membuka pintu” kepada para startup untuk diberikan berbagai ilmu hingga akhirnya bisa meraih pendanaan dari investor.

“Tahun 2016 awal mula berdirinya inkubator bisnis ini. Tahun 2017 mulai ada pelatihan untuk startup. Tahun 2017 kami ada 27 (startup yang dibina). Tahun 2018 naik jadi 48 dan sekarang kita ada 70-an startup,” katanya.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SBM-ITB, Dr Aurik Gustomo menambahkan saat ini sudah ada startup binaan pihaknya yang hampir menjadi unicorn.

Baca juga: Ridwan Kamil ajak usaha rintisan atasi masalah ekonomi Jabar

“Itu ada startup binaan angkatan pertama SBM-ITB yang omzetnya menuju atau mengarah ke unicorn. Jadi dia sudah meninggalkan startup. Namanya Amartha, dia itu fintech,” katanya.

Selain itu, lanjut Aurik, SBM ITB juga berupaya memberikan kontribusi bagi terwujudnya sumber daya manusia di Jabar yakni dengan membangun platform bisnis untuk koperasi di Jabar.

Baca juga: Praktisi: Startup lebih suka ruang kantor bersama

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Susi Pudjiastuti incar pemilik modal kapal “illegal fishing”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengincar pemilik modal kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, unregulated/IUU Fishing).

Menurut Susi dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Jakarta, Kamis, pemerintah akan menggunakan pendekatan menggunakan payung hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menindak penangkapan ikan ilegal.

“Kita ingin mencoba melakukan beberapa pendekatan supaya kita bisa menangani ‘illegal fishing’ ini dengan komprehensif, dengan pencucian uang, dengan TPPU supaya kita bisa sampai kepada pemilik korporasinya,” katanya.

Baca juga: Susi serukan tolak banding kapal ikan ilegal dan tetap ditenggelamkan

Menurut dia, penindakan terhadap penangkapan ikan secara ilegal selama ini belum pernah sampai menyentuh pemilik modal kapal. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk membasmi IUU Fishing.

“Kita harapkan nanti ke depan ini bukan cuma dapat kapal, nakhoda, tapi kita juga bisa mencapai sampai pada pemilik modal,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Baca juga: Indonesia sampaikan upaya tanggulangi illegal fishing

Susi menambahkan, ancaman “illegal fishing” masih tetap akan terus ada dengan berbagai modusnya mulai dari masuk dengan kapal asing, memakai kapal dalam negeri, serta “transhipment”.

“Pencatatan yang tidak benar juga masih banyak, itu termasuk IUU Fishing. Pekerjaan rumah kita masih banyak, konsolidasi tetap diperlukan. Dan ancama di wilayah perbatasan itu jelas masih besar. Kita lengah, mereka masuk,” katanya.

Oleh karena itu, Susi mendorong diperkuatnya konsolidasi Satgas 115 demi keberlanjutan sumber daya kelautan nasional dan diberantasnya IUU Fishing.

Baca juga: KKP terus kejar pencuri kekayaan laut Indonesia
Baca juga: Menteri Susi punya “teori”, ‘ilegal fishing’ selalu dibarengi kejahatan lain

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga tomat di sentra produksi Magetan anjlok

Harga panen kali ini hancur. Para petani rugi banyak. Bahkan hingga puluhan juta rupiah. Kalau harga Rp4.000 masih lumayan,.

Magetan (ANTARA) – Harga tomat di sejumlah sentra produksi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur,  anjlok saat musim panen berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Samijo, seorang petani tomat di lereng Gunung Lawu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kamis, mengatakan bahwa harga tomat di tingkat petani sekarang  hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.

“Turunnya drastis. Sebelumnya di tingkat petani masih seharga Rp5.000 per kilogram. Saat ini hanya Rp500 per kilogram,” ujar Samijo kepada wartawan.

Anjloknya harga tersebut salah satunya dipengaruhi oleh panen raya dengan produksi melimpah. Atas kondisi itu, para petani tomat di Magetan mengalami kerugian jutaan rupiah karena biaya operasional tidak sesuai dengan hasil panen.

“Harga panen kali ini hancur. Para petani rugi banyak. Bahkan hingga puluhan juta rupiah. Kalau harga Rp4.000 masih lumayan,” kata dia.

Menurut dia, harga yang hanya Rp500 per kilogram tidak dapat menutup biaya operasional untuk benih, penanaman, perawatan, dan biaya petik.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah petani memilih tidak memanen tomatnya. Bahkan mereka membiarkan orang yang sedang melintas di ladangnya untuk memetik tomat tersebut secara gratis.

Karena tidak dipanen, banyak tomat yang kering dan membusuk. Para petani berharap, harga tomat kembali naik dan stabil seperti sebelumnya.

Sementara itu, harga komoditas tomat di sejumlah pasar tradisional di Magetan dan Madiun terpantau di kisaran antara Rp3.000 hingga Rp5.500 per kilogram.
Baca juga: Harga tomat anjlok hanya Rp1.000/kg di Sigi dan Poso, ini penyebabnya

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR dorong pemerintah sikapi serius kasus data penumpang bocor

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Salah satunya menegaskan perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanp

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyikapi serius dengan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Lion Air atas kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi puluhan juta penumpang, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI).

“Pembocoran data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan, dan juga tidak etis. Kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi penumpang Lion Air memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena data pribadi puluhan juta WNI itu telah dikuasai atau disimpan pihak asing,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut, lanjut Bamsoet, berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, puluhan juta WNI berpotensi dirugikan oleh pihak yang menguasai data-data itu.

Oleh karena itu, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah harus menyikapi kasus ini dengan serius, sebagai pelaksanaan kewajiban negara melindungi semua WNI.

Meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 26 mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat.

Baca juga: Data penumpang bocor, Ombudsman: Perlu UU perlindungan data pribadi

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Salah satunya menegaskan perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin.

Beberapa hari belakangan data puluhan juta penumpang Malindo Air yang merupakan anggota Lion Air Group bocor, dan diunggah ke forum online (daring).

Data itu meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS).

Malindo Air  menyadari beberapa data pribadi penumpang yang disimpan di lingkungan berbasis cloud, kemungkinan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tim internal Malindo Air bersama penyedia layanan data eksternal, Amazon Web Services (AWS) dan GoQuo sebagai mitra e-commerce saat ini sedang menyelidiki hal tersebut.
Baca juga: Malindo Air laporkan kebocoran data penumpang

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkeu: penurunan suku bunga The Fed untuk antisipasi perlemahan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah yang dilakukan Bank Sentral AS (The Fed) untuk menurunkan suku bunga acuan merupakan upaya mengantisipasi perlemahan ekonomi di AS.

Dalam menghadapi kondisi ini, ia memastikan, pemerintah Indonesia bersama otoritas terkait terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja perekonomian nasional .

“Kita tetap steady melihat mereka mau kemana, apa yang harus kita lakukan agar memperkuat perekonomian (nasional),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang berupaya untuk beradaptasi atas dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Oleh karena itu, menurut dia, setiap negara menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap dampak dari kebijakan fiskal dan moneter dari negara maju lainnya.

Respon ini, tambah dia, harus dilakukan agar kebijakan ekonomi di negara lain tidak berdampak negatif ke situasi domestik.

Langkah antisipasi ini juga diperlukan agar pemerintah tidak terus-menerus melahirkan kebijakan yang reaktif dalam menyikapi suatu kejadian.

“Setiap negara berbeda, dari AS, tanda-tanda perlemahan terlihat tahun depan. Jadi mereka harus merespon dari sekarang. Ini policynya tidak berdiri sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,75-2 persen pada pertemuan 17-18 September 2019.

Dengan penurunan ini, The Fed memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh lebih baik, yaitu 2,2 persen pada 2019 dari proyeksi Juni lalu 2,1 persen.

Baca juga: Menkeu: Penurunan suku bunga The Fed pacu pertumbuhan ekonomi
Baca juga: INDEF sarankan BI turunkan lagi suku bunga acuan

Baca juga: Darmin sebut penurunan suku bunga BI sejalan dengan kondisi global

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BRI Finance dan Astra siap beli kembali BMW Anda

Jakarta (ANTARA) – BMW Astra bersama dengan BRI Finance memberikan tawaran jaminan beli kembali (buy back guarantee) untuk BMW seri 320i Sport Shadow Edition untuk mendapatkan kendaraan seri terbaru dari All New BMW seri 3 yakni G20.

“Kerja sama yang kami bangun bersama dengan BMW Astra dilatarbelakangi oleh menariknya pasar otomotif khususnya untuk penyaluran pembiayaan secara kredit. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor roda empat diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5,07 persen di semester ke II tahun 2019,” ungkap Direktur Bisnis BRI Finance Handayatni Ariefiana Harjanti di Jakarta, Kamis.

Baca juga: BMW Astra Used Car hadir di Tangerang

Baca juga: BMW Astra gandeng komunitas Harley-Davidson

Dalam hal ini, BRI Finance berinisiatif untuk lebih bisa memanjakan debitur dari BRI Finance agar memiliki lebih banyak alternatif pilihan dalam menikmati fasilitas Pembiayaan Kendaraan Mobil Premium yang ada di pasar Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive BMW Astra, Fredy Handjaja menambahkan, melalui program ini pelanggan akan mendapatkan manfaat
beli 1 dapat 2. Pada program ini pelanggan akan mendapatkan BMW 320i Sport Shadow Edition yang digunakan hingga satu tahun ke depan, lalu di tahun depan akan ditukar dengan All-New BMW 320i.

Baca juga: BMW X7 M50i dikenalkan di Frankfurt Motor Show

“Dengan adanya program menarik ini, pelanggan memiliki kesempatan untuk mencoba mobil baru (maksimal tiga tahun) dengan warna suka-suka tanpa perlu khawatir terhadap nilai jual kembali, karena warna apa pun pasti akan diterima oleh BMW Astra Used Car,” tambah Fredy.

Pada program ini, Astra BMW yang bekerjasama dengan BRI finance memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan prioritas dengan hanya menambah Rp80 juta untuk mendapatkan kendaraan seri terbaru dari BMW.

Program Jaminan Beli Kembali ini bisa didapatkan di seluruh jaringan BRI Finance dan BMW Astra di seluruh Indonesia dengan berbagai keunggulan garansi lainnya.

Pewarta: KR-CHA
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Susi: Saatnya ada monumen pemberantasan “illegal fishing”

Kita ingin juga punya monumen yang menyisakan kenangan…

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengingatkan bahwa sudah saatnya ada monumen mengenai pemberantasan penangkapan ikan ilegal atau  illegal fishing.

“Kita ingin juga punya monumen yang menyisakan kenangan kepada kita sebagai salah satu bukti satgas bekerja. Biar orang tahu ini lho bukti illegal fishing, kapal seperti apa,” katanya dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) di Jakarta, Kamis.

Susi menyebut monumen itu penting karena tidak semua orang tahu bentuk kapal-kapal illegal fishing. Ia bahkan mengatakan jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP hingga TNI Angkatan Laut pun belum tentu semuanya pernah melihat kapal tersebut.

Menurut Susi, adanya monumen pemberantasan illegal fishing akan menjadi pembelajaran bagi bangsa. Monumen itu sekaligus dapat digunakan untuk menggelorakan kampanye atas bahaya penangkapan ikan ilegal.

“(Monumen ini) meningkatkan kewaspadaan seluruh lini baik yang di dalam maupun yang di perbatasan karena itu yang akan bisa memastikan sumber daya alam ini tetap menjadi milik Indonesia dan kedaulatan laut kita juga tetap di tangan kita,” pungkasnya.

Bangkai kapal pencuri ikan MV Viking asal Nigeria yang berada di Pangandaran, Jawa Barat, juga menjadi monumen pemberantasan illegal fishing untuk membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan.

Kapal MV Viking yang merupakan jenis kapal ikan lengkap dengan alat tangkap jaring pasif, dengan area operasi hingga lautan Atlantik selatan itu ditenggelamkan Maret 2016 dan bangkainya hingga saat ini masih terdampar di Pantai Pasir Putih Pangandaran.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ridwan Kamil coba mobil kancil di Bekasi

Cikarang, Bekasi (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencoba Mobil Kancil ramah lingkungan yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis saat peringatan Hari Perhubungan Nasional 2019 tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipusatkan di Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan itu pria yang akrab disapa Kang Emil ini mencoba mobil baru yang diperkenalkan sebagai angkutan perumahan bersama Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.

“Saya merasa nyaman naik Mobil Kancil ini,” kata Emil sambil tersenyum riang di dalam mobil mini itu.

Dari lima mobil yang tersedia terdapat beberapa warna yaitu kuning, merah, dan biru. Sementara kedua pimpinan daerah itu memilih menaiki Mobil Kancil berwarna merah.

Ia mengatakan Mobil Kancil yang dirancang diusulkan oleh Koperasi Organda (Koanda) Kabupaten Bekasi untuk menjadi angkutan umum di lingkungan perumahan bisa segera diluncurkan.

“Kendaraan ramah lingkungan merupakan visi Jawa Barat, sekarang juga kan ada mobil listrik dan motor listrik,” kata Kang Emil.

Menurut dia setiap daerah harus mempunyai angkutan ramah lingkungan seperti Mobil Kancil ini sebab dari situ dapat menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Di Jawa Barat beberapa daerah sudah ada angkutan ramah lingkungan, tujuannya untuk menghemat BBM dan mengurangi polusi udara,” ungkapnya.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan jika pemerintah daerah saat ini terus berusaha untuk mengembangkan moda transportasi massal.

Hal itu perlu dilakukan mengingat Kabupaten Bekasi mempunyai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara sehingga transportasi ramah lingkungan juga akan terus diperjuangkan.

“Kita ingin mengintegrasikan dari perumahan ke kawasan industri agar warga masyarakat lebih mudah aksesnya,” kata Eka.

Baca juga: Organda Bekasi usul Kancil jadi alat transportasi warga perumahan
Baca juga: Organda imbau masyarakat Bekasi terima kehadiran bajaj
Baca juga: Organda: 250 unit bajaj Bekasi telah dipesan

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina pasok avtur helikopter “water bombing” karhutla Riau

Pekanbaru (ANTARA) – PT Pertamina wilayah Marketing Operation Region (MOR) I siaga dan siap memasok bahan bakar avtur kebutuhan helikopter “water boming” untuk keperluan pemadaman api akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau.

“Rata-rata konsumsi avtur untuk helikopter “water bombing” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 4.000 liter per hari,” kata juru bicara PT Pertamina MOR I, Roby Hervindo di Pekanbaru, Kamis.

Roby Hervindo menjelaskan Pertamina siap untuk mendukung BNPB dalam menanggulangi karhutla dengan mengoperasikan satu unit “refueller” yakni produk Avtur dengan kapasitas 16 Kilo Liter (KL).

“Refueller” dikirimkan ke Bandara Japura Rengat dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II dan sudah beroperasi sejak Rabu (11/09) pekan lalu,” tutur pria brewok itu.

Baca juga: Sudah sebulan Pekanbaru terus diselimuti kabut asap karhutla

Dukungan ini diberikan mengingat, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana luas lahan yang terbakar mencapai 49.266 hektare, terdiri dari 40.553 hektare lahan gambut dan 8.713 hektare lahan mineral.

Akibatnya kabut asap menyelimuti seluruh Riau, di mana data per Sabtu (14/9), indeks standar pencemar udara (ISPU) tertinggi di wilayah Pekanbaru mencapai 269, Dumai 170, Rohan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113.

Kualitas udara yang diukur dengan ISPU memiliki kategori baik (0 – 50), sedang (51 – 100), tidak sehat (101 – 199), sangat tidak sehat (200 – 299), dan berbahaya (lebih dari 300). BNPB juga mencatat bahwa

“Sehingga Kami juga mengirimkan tim “refueling” dan awak “bridger” khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar helikopter. Avtur dikirimkan dari bandara SSK II,” ujar Roby Hervindo.

Baca juga: Menkes minta siagakan ambulans di berbagai titik karhutla

Di samping itu, Pertamina MOR I Branch Riau juga membagikan 5.300 masker kepada konsumen, melalui 53 SPBU yang ada di wilayah Riau. Adapun rinciannya untuk masyarakat di sekitar Terminal BBM (TBBM) Sei Siak, dibagikan sebanyak 500 masker beserta makanan tambahan seperti vitamin dan susu.

Di sisi operasional distribusi BBM, tambah Roby, kabut asap tidak menghambat penyaluran ke SPBU. Hingga September 2019, lebih dari 563 juta liter Premium telah disalurkan. Sementara konsumsi Pertamax Series mencapai 15,3 juta liter.

Untuk Solar bersubsidi, tercatat sebanyak 568 juta liter telah tersalurkan. Untuk Dex Series, total konsumsi sebanyak 4,8 juta liter.

“Kami terus mendorong agar konsumen menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax dan Dex karena bahan bakar ini lebih ramah lingkungan dan bisa mengurangi polusi asap,” tutup Roby.

Baca juga: Satgas karhutla dari Jakarta berencana ke Kalteng
Baca juga: Riau sebar 1,5 juta masker selama kabut asap

Pewarta: Vera Lusiana
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Susi minta enam kapal asing diserahterimakan sebelum kabinet baru

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar sebanyak enam kapal asing bisa segera diserahterimakan sebelum pengumuman kabinet baru pada Oktober mendatang.

“Saya harap yang menggantung di beberapa hal, dalam enam minggu ini bisa diselesaikan. Ada enam atau tujuh kapal bisa segera diserahterimakan untuk selanjutnya dieksekusi dan tidak meninggalkan PR (pekerjaan rumah) lain,” katanya di Jakarta, Kamis.

Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) itu, Susi berharap Satgas Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) atau Satgas 115 bisa terus berlanjut di pemerintahan mendatang.

Baca juga: Susi akan tenggelamkan kapal ilegal, terbanyak dari Vietnam

Koordinator Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengatakan ada enam kapal asing pengangkut dan penangkap ikan yang telah menerima putusan hukum tetap (inkracht). Kelima kapal itu juga merupakan buruan Interpol.

Kelima kapal itu yakni Silver Sea 2, Sea Breeze STS 50, Fu Yuan Yu 831, MV Nika, Gui Bei Yu 27088 dan Cing Tan Co 19038.

“Kapal kalau dirampas untuk negara umumnya tidak untuk dimusnahkan, tapi tujuan kami kan memang untuk edukasi publik,” ujarnya.

Mas Achmad menuturkan, sesuai arahan Menteri Susi agar kapal illegal fishing bisa jadi pembelajaran bangsa, KKP akan menjadikan kapal-kapal tersebut menjadi monumen atau museum.

“Sebagian besar akan keliling, tapi ada juga yang ‘stay’ di Jakarta,” katanya.

Namun, masalah muncul karena dibutuhkan biaya besar untuk menarik kapal-kapal itu ke Jakarta. Pasalnya, beberapa kapal sudah tidak bisa beroperasi normal sehingga butuh kapal yang bisa menarik kapal ikan asing itu.

Baca juga: KKP tangkap 35 kapal ikan asing sejak awal 2019
Baca juga: Menteri Susi: Kapal asing sebabkan jumlah nelayan turun

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat penerbangan: Data pribadi rawan digunakan pemalsuan identitas

Data identitas pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian nomor KTP dan nomor paspor rawan digunakan untuk pemalsuan identitas dan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai bahwa data identitas pribadi perlu dilindungi oleh semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik dan penjual jasa karena rawan digunakan untuk pemalsuan identitas.

“Data identitas pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian nomor KTP dan nomor paspor rawan digunakan untuk pemalsuan identitas dan tindak pidana terorisme. Karena itu selalu melindungi data identitas pribadi kita serta tentunya pihak-pihak penjual jasa atau penyelenggara layanan publik berkewajiban menjaga keamanan data identitas pribadi pengguna jasanya,” ujar Alvin Lie saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa data-data pribadi juga bisa rawan disalahgunakan untuk transaksi online dan juga untuk membuat akun internet, media sosial dan sebagainya, serta transaksi-transaksi komersial.

Sebelumnya Malindo Air (kode penerbangan OD) anggota Lion Air Group menyadari beberapa data pribadi penumpang yang disimpan di lingkungan berbasis cloud, kemungkinan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Selidiki kebocoran data, Malindo Air imbau ganti sandi Malindo Miles

Tim internal Malindo Air bersama penyedia layanan data eksternal, Amazon Web Services (AWS) dan GoQuo sebagai mitra e-commerce saat ini sedang menyelidiki hal tersebut

Malindo Air juga bekerja sama dengan konsultan cybercrime independen melaporkan kejadian ini untuk proses penyelidikan.

Pihaknya sudah mengambil dan melakukan sejumlah langkah tepat dalam memastikan agar data penumpang tidak terganggu, sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia 2010 (Malaysian Personal Data Protection Act 2010).

Dalam kaitan tersebut, Malindo Air menyatakan tidak menyimpan rincian pembayaran setiap penumpang atau pelanggan di dalam server. Malindo Air mematuhi ketentuan Standar Kartu Pembayaran Industri dan Standar Keamanan Data (Payment Card Industry/ PCI – Data Security Standard/ DSS).

Dikatakannya, Malindo Air dalam menjalankan bisnis dan operasional patuh terhadap semua aturan, kebijakan, ketentuan dari berbagai otoritas baik lokal maupun luar negeri (internasional) termasuk CyberSecurity Malaysia.
Baca juga: AFTECH: RUU Perlindungan Data Pribadi penting untuk lindungi konsumen

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Data penumpang bocor, Ombudsman: Perlu UU perlindungan data pribadi

Kami yang di Ombudsman ini memberi perhatian lebih …

Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman Alvin Lie menilai perlu adanya sebuah regulasi untuk melindungi privasi dan data pribadi yang mengikat pemerintah dan pelaku bisnis, terkait bocornya data-data pribadi penumpang maskapai Lion Group.

“Kami yang di Ombudsman ini memberi perhatian lebih adalah perlunya sebuah regulasi terutama mengenai undang-undang perlindungan privasi dan data pribadi yang mengikat tidak hanya pemerintah namun juga pelaku bisnis, agar diwajibkan melindungi, mengamankan data-data pribadi pelanggan maupun pengguna jasa agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak kompeten atau tidak berwenang serta tidak disalahgunakan,” ujar Alvin Lie saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dia juga menambahkan bahwa kewajiban ini perlu diberikan dan ditegaskan dengan payung hukum yang cukup, serta tidak membedakan apakah data-data tersebut disimpan di dalam negeri atau menggunakan jasa penyimpanan di luar negeri.

Selama para pelaku bisnis yang melakukan kegiatan bisnis itu berada di Indonesia, tentunya para pelaku bisnis tersebut harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Menanggapi bocornya data-data pribadi penumpang Lion Group, anggota Ombudsman yang juga pengamat penerbangan tersebut menilai bahwa hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan data pribadi.

“Terkait bocornya data penumpang Lion Group, terutama data-data pribadi seperti nomor paspor penumpang dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pelanggan masih kurang kuat. Kemungkinan data tersebut dikelola oleh pihak ketiga, bukan oleh pihak Lion sendiri. Kemudian juga kurang update-nya data security,” kata Alvin Lie.

Menurut dia, hingga saat ini belum diketahui apakah data yang bocor tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak lain atau belum, namun isu utama di sini adalah data-data pribadi penumpang itu bocor.

Baca juga: Selidiki kebocoran data, Malindo Air imbau ganti sandi Malindo Miles
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kabut asap tidak pengaruhi kunjungan wisman ke Batam

Relatif tidak ada wisman yang membatalkan rencana kunjungannya ke Batam karena kabut asap.

Batam (ANTARA) – Kabut asap yang selama beberapa hari terakhir ini menyelimuti Kota Batam, Kepulauan Riau, tidak mempengaruhi minat wisatawan mancanegara berkunjung ke kota kepulauan itu.

“Tidak ada pengaruhnya, sampai sekarang saya masih mendapatkan laporan rencana kunjungan wisman. Ini baru dilaporkan lagi, 90 mahasiswa Nanyang (NTU Singapura) datang siang ini, belum yang lain-lain,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata si Batam, Kamis.

Bahkan, sambung Ardi, sedikitnya 1.500 wisman asal Malaysia dijadwalkan berkunjung ke Batam untuk menyaksikan Tabligh Akbar di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Jumat (20/9).

Menurut dia, relatif tidak ada wisman yang membatalkan rencana kunjungannya ke Batam karena kabut asap.

Baca juga: Sudah sebulan Pekanbaru terus diselimuti kabut asap karhutla

Ia mengatakan, kabut asap yang terjadi di Batam akibat kiriman dari daerah lain sehingga sifatnya sementara. Itu yang membuat wisman tidak khawatir bepergian ke kota di seberang Singapura.

“Tidak ada kunjungan yang dibatalkan karena tidak ada titik api di sini,” kata dia saat ditemui dalam persiapan Tabligh Akbar di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.

Kabut asap kebakaran hutan dan lahan dari Riau dan Kalimantan tertiup angin sampai ke Batam. Dan arah angin berubah-ubah sehingga asap tidak selalu ada di Batam.

Apalagi, kata mantan Kabag Humas Pemkot Batam itu sifat hujan di Batam ekuatorial. Hujan bisa datang tiba-tiba dan langsung menyapu kabut asap.

“Hujan di Batam sporadis. Kabut itu bergerak menurut angin,” kata dia.

Baca juga: Kualitas udara Batam kembali sehat

Angka Indeks Standar Pencemaran Udara juga terus bergerak. “Sekejap sehat, sekejap tidak sehat,” kata Ardi.

Sementara itu, kualitas udara di Kota Batam kembali sehat dengan ISPU 33 hingga 50 pada Kamis pagi, berdasarkan pantauan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam.

Padahal, sehari sebelumnya udara Batam mencapai kategori sangat tidak sehat dengan ISPU mencapai lebih dari 200.

Kualitas udara dikatakan sehat bila ISPU di bawah 100, kemudian bila 100 sampai 199 kategori tidak sehat, 200 sampai 299 kategori sangat tidak sehat, dan di atas 300 kategori berbahaya.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Banjarnegara akan gelar kontes kambing Kaligesing

Kontes kambing peranakan etawa ras Kaligesing regional Jawa Tengah dan Yogyakarta ini akan berlangsung pada Minggu, 29 September 2019, di lapangan Desa Sokaraja, Pagentan.

Banjarnegara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan akan menggelar kontes kambing peranakan etawa (PE) ras Kaligesing Dipayudha Cup III dalam rangka mempromosikan produksi unggulan daerah.

“Kontes kambing peranakan etawa ras Kaligesing regional Jawa Tengah dan Yogyakarta ini akan berlangsung pada Minggu, 29 September 2019, di lapangan Desa Sokaraja, Pagentan,” kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Herrina Indri Hastuti di Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis.

Dia menambahkan, acara tersebut digelar bekerja sama dengan Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing Nasional DPD Banjarnegara.

“Ada berbagai hadiah menarik bagi para pemenang kontes kambing ini, kami berharap akan banyak pihak yang berperan serta dalam kegiatan ini,” katanya.

Dia menambahkan, kelas yang dilombakan adalah kelas A, B, C, D untuk kambing jantan dan juga betina. Kontes kambing tersebut diharapkan dapat menjadi ajang promosi daerah sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan juga populasi kambing Kaligesing serta mendorong masyarakat untuk terus mengembangkannya.

“Kontes kambing Kaligesing ini diharapkan dapat efektif menjaring ternak yang memiliki genetika unggul dan bernilai tinggi guna memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkannya pada masa yang akan datang,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, kegiatan tersebut akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

“Melalui ternak kambing yang kualitasnya terjaga dengan baik, diharapkan makin mendorong semangat masyarakat untuk berternak dan menghasilkan lebih banyak lagi bibit-bibit unggul,” katanya.

Dia juga menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan peternakan kambing di wilayah Banjarnegara karena sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Meski mahal, kambing etawa paling diburu untuk kurban

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5.500 ton minyak kelapa Sulawesi Utara diekspor ke Malaysia

CCO Sulut menguasai pasar terbesar di dunia karena mutunya baik…

Manado (ANTARA) – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengekspor minyak kelapa mentah atau Crude Coconut Oil (CCO) sebanyak 5.500 ton ke Malaysia pada awal September 2019 ini.

“CCO atau minyak kelapa mentah yang diekspor ke Malaysia tersebut mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 3,19 juta dolar Amerika Serikat (AS),” kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Darwin Muksin di Manado, Kamis.

Dia mengatakan minyak kelapa tersebut berasal dari kopra petani yang diolah oleh pabrik sebagai produk setengah jadi kemudian diekspor.

Pasar ekspor minyak kelapa mentah Sulut lebih dari satu negara. Selain Malaysia, kata dia, tujuan ekspor lainnya adalah Amerika Serikat, Belanda, China dan beberapa negara lain di Eropa.

“CCO Sulut menguasai pasar terbesar di dunia karena mutunya baik, sehingga diminati banyak negara konsumen,” katanya.

Menurut dia, CCO merupakan salah satu produk turunan kelapa yang diolah dan diekspor keluar.

Ia berharap petani akan terus mengembangkan produk turunan dari tanaman andalan Sulut tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Disperindag Sulut, lanjut dia, akan terus berusaha memfasilitasi petani dan eksportir dalam memasarkan hasil produksi mereka ke luar negeri, karena hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, serta meningkatkan penerimaan devisa bagi negara.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan produk CCO masih akan mendominasi kinerja ekspor dari provinsi itu pada tahun 2019.

Dia mengatakan perkiraan naiknya harga CCO dan CPO turut mendorong kinerja ekspor di tahun 2019.

Kebijakan yang mendukung ekspor seperti rencana pembukaan keran ekspor kelapa utuh yang diperkirakan juga turut meningkatkan kinerja ekspor.

CCO, katanya, masih mendominasi kinerja ekspor baik dari sisi nilai maupun volume.
 

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pesisir Selatan akan tanam 2.000 bibit jengkol terenak se-Indonesia

Berdasarkan penelitian Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Aripan Sumatera Barat pada 2018, terdapat dua varietas jengkol unggul di daerah setempat yakni Bareh dan Lokan.

Painan, (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan menanam 2.000 batang bibit jengkol terenak yang berasal dari indukan bersertifikasi yang tumbuh di daerah setempat.

“Pada 2020 kami mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu, dan secara berkelanjutan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan varietas jengkol tersebut,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan, Nuzirwan di Painan, Kamis.

Ia menjelaskan berdasarkan penelitian Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Aripan Sumatera Barat pada 2018, terdapat dua varietas jengkol unggul di daerah setempat yakni Bareh dan Lokan.

Kedua varietas itu diklaim sebagai jengkol terenak se-Indonesia karena keduanya menghasilkan buah jengkol yang memiliki kadar amilosa rendah dibanding jengkol lainnya.

Kadar amilosa yang rendah ini membuat pengosumsinya berisiko kecil mengalami sakit perut serta daging buahnya lebih renyah.

Kendati demikian lanjutnya, khusus indukan varietas Lokan hanya ada satu batang dan indukan varietas Bareh dua batang.

Ia mengatakan ketiga tanaman jengkol tumbuh di perbukitan di Kampung Gunung Pungguk, Nagari Tanah Bakali Air Pura, lokasinya berjarak sekitar 10 kilometer dari jalan lintas Sumatera ruas Padang-Bengkulu.

“Kami bersyukur pemilik ketiga indukan jengkol tersebut Amirudin (61) mendukung penuh kegiatan yang nantinya akan kami laksanakan,” katanya lagi.

Sementara itu, Amirudin (61) menyebutkan semenjak Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Aripan Sumatera Barat mengeluarkan hasil penelitiannya, harga kedua buah jengkol itu melonjak hingga 300 persen.

“Sebelumnya harga per karung hanya Rp500 ribu namun semenjak hasil penelitian dikeluarkan harganya melonjak jadi Rp1,5 juta,” kata dia.

Kendati harganya mahal, ia mengaku jengkolnya tetap laris manis bahkan ada yang sudah memesan saat tanamannya baru memasuki fase berbunga.
Baca juga: Jengkol Bareh dan Lokan jadi ikon Pesisir Selatan

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina klaim hemat perawatan CPP Gundih hingga Rp12,4 miliar

tepatnya tanggal 17 September 2019 sehingga kami bisa kembali meningkatkan revenue dari produksi gas di CPP Gundih

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, unit bisnis PT Pertamina EP, menuntaskan pekerjaan perawatan menyeluruh (Turn Around/TA) fasilitas produksi gas Central Processing Plant (CPP) Gundih di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, lebih cepat dari target sehingga menghemat dana Rp12,4 miliar.

Kegiatan perawatan yang melibatkan 730 orang pekerja tersebut dilaksanakan sejak 1 September 2019 dan direncanakan selesai 20 September 2019.

Alhamdulillah pekerjaan turn around ini bisa diselesaikan lebih cepat tiga hari dari target 20 hari tepatnya tanggal 17 September 2019 sehingga kami bisa kembali meningkatkan revenue dari produksi gas di CPP Gundih,” ujar General Manager Pertamina EP Asset 4 Agus Amperianto, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan dari kegiatan ini tercatat sebanyak 120.000 jam kerja selamat dan tidak terjadi kecelakaan saat proses perawatan menyeluruh berlangsung.

“Terhitung tanggal 17 September 2019, gas kembali dialirkan dan kami gunakan untuk operasional CPP Gundih. Dan per tanggal 18 September 2019 gas mulai dialirkan ke konsumen kami,” ujar Agus.

CPP Gundih beroperasi pada Desember 2013 dengan kapasitas terpasang 75 MMSCFD. Gas dari CPP Gundih dialokasikan untuk jaringan gas (Jargas) Semarang, Jargas Blora, dan PT Indonesia Power di Tambak Lorok, Semarang.

“Gas untuk CPP Gundih berasal dari struktur Kedung Lusi, Kedung Tuban, dan Randu Blatung serta North Kedung Tuban,” kata Agus.

Direktur Operasi dan Produksi Pertamina EP Chalid Said Salim mengapresiasi atas kelancaran kegiatan turn around CPP Gundih yang selesai lebih cepat dan zero accident.

“Bila pekerjaan TA (turn around) lebih cepat tiga hari dari jadwal, itu akan mempercepat penyaluran gas ke konsumen yang berdampak pada pendapatan sebesar Rp12,4 miliar. Dan tentunya kami bisa kembali menghasilkan revenue melalui gas sales,” ujar Chalid.

Ke depan, lanjut Chalid, perlu dilakukan inovasi yang bisa memudahkan perawatan tanpa harus menghentikan (shutdown) produksi.

Cepu Field merupakan salah satu lapangan di bawah pengawasan Pertamina EP Asset 4 yang mempunyai wilayah kerja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga 15 September 2019, produksi minyak Cepu Field 2.260 BOPD dan gas 64,89 MMSCFD. Sedangkan produksi minyak Pertamina EP Asset 4 hingga 15 September sebesar 15.905 BOPD dan gas 176,03 MMSCFD.
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

SulutExpo ditargetkan naikkan penjualan IKM 30 persen

Produk IKM yang akan dibawa dalam SulutExpo merupakan produk premium berupa fesyen kain khas Sulut, serta produk pangan dan kriya.

Manado (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menargetkan ajang SulutExpo 2019 di Jakarta, 26-29 September  akan mampu meningkatkan penjualan produk Industri kecil menengah (IKM) setempat hingga 30 persen.

“Kami harap ajang SulutExpo tahun ini yang melibatkan semua IKM di 15 kabupaten dan kota akan mampu meningkatkan penetrasi pasar dan penjualan hingga 20-30 persen dari sebelumnya,” kata Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM Disperindag Sulut Alwy Pontoh di Manado, Kamis.

Alwy mengatakan produk IKM yang akan dibawa dalam SulutExpo merupakan produk premium berupa fesyen  kain khas Sulut, serta produk pangan dan kriya.

Menurut dia, tidak semua IKM akan diajak mengikuti SulutExpo  2019 di Jakarta, namun pemerintah provinsi akan tetap membawa semua sampel dan brosur semua produk IKM Sulut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen mengatakan Sulut Expo akan menjadi ajang mempromosikan potensi daerah.

Baca juga: Kemenperin mulai fokus kembangkan IKM kosmetika

Kegiatan akbar yang akan diselenggarakan di Smesco Exhibition and Convention Hall menargetkan keikutsertaan 15 daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Ajang tersebut terutama mengangkat kekayaan budaya di Sulawesi Utara yang belum banyak diekspos ke publik.

“Di sini akan menampilkan keberagaman potensi seperti alam, wisata, kekayaan budaya/tradisi termasuk perkembangan investasi, setelah peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang,” kata Edwin.

Pameran yang mengambil tema North Sulawesi: Pacific Gateway of Indonesia diharapkan Ketua Panitia SULUT EXPO 2019, Asiano Gemmy Kawatu bisa menjadi menjadi pintu masuk pengembangan pariwisata, perdagangan, dan investasi.
Baca juga: Produk IKM Sulut bakal dipamerkan di Jakarta

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019