Gubernur Zulkieflimansyah undang pengusaha Malaysia investasi di NTB

Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menemui sejumlah pengusaha Malaysia yang tergabung dalam asosiasi Dagang Nexchange Berhad (DNeX) dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) dalam lawatan kerja ke Malaysia untuk menjajaki kerja sama investasi.

NTB terbuka bagi setiap pengusaha yang tertarik berinvestasi di Lombok dan Sumbawa, bahkan akan memfasilitasi infrastruktur dan kemudahan perizinan untuk setiap investor.

“Kami ingin memperkenalkan NTB sebagai provinsi yang ramah bisnis dan investasi. Kami percaya, sebagai regulator dan pemegang kendali pembangunan di daerah, harus mempermudah arus investasi, terutama dari sektor swasta,” kata Zulkieflimansyah, di Kantor DPIM di kawasan Cyberjaya Selangor Malaysia, seperti dalam keterangan tertulis di Mataram, Sabtu.

Doktor Zul sapaan akrab Zulkieflimansyah ini mengatakan, Lombok dan Sumbawa memiliki banyak potensi untuk tujuan investasi, terutama industri pariwisata dan turunannya, termasuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.

Sebagai peraih predikat The World Best Halal Tourism Destination (Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia) selama 2015 hingga 2019 dari berbagai lembaga nasional dan internasional, NTB disebutnya cocok dan akomodatif terhadap investor-investor Malaysia, yang punya perhatian terhadap persoalan industri halal atau moslem-friendly.

Beberapa kali NTB mendapatkan pengakuan sebagai tujuan wisata halal atau moslem-friendly tak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. 

“Ini jadi gayung bersambut dengan fokus bisnis (halal) para pengusaha di bawah Dnex dan DPIM yang tadi memaparkan bidang usahanya di depan saya. Ada Gili Meno misalnya, pulau kecil cantik yang kami kembangkan jadi pulau khusus untuk pulau keluarga, dalam terma moslem-friendly. Halal pharmacy juga ada pasarnya yang cukup besar dan potensial, baik di NTB maupun Indonesia secara umum,” jelasnya.

Ia mengatakan, pariwisata tak bisa dipisahkan dari persoalan pengelolaan sampah. Hal itu sebagai turunan konsekuensi logis industri pariwisata ke industri pengelolaan sampah. Portofolio sejumlah pengusaha Dnex dan DPIM di bidang pengelolaan sampah, bisa sejalan dengan kampanye program NTB sebagai “zero waste province”.

“Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dan prioritas kerja kami. Banyak pilihan cara dan teknologi yang sudah kami lakukan untuk menangani persoalan ini. Mulai dari sistem pemilahan dan daur ulang sampah melalui bank sampah, teknologi pyrolysis hingga black soldier fly (larva pasukan lalat hitam),” ucap Zul.
Pemangku Presiden DPIM, Mohammad Sahar Mat Din, menyatakan sangat merasakan keterbukaan dan optimisme kemudahan berinvestasi dari Pemprov NTB di bawah Gubernur Zul.

“Jadi saya yakinkan bagi semua yang hadir di majlis ini, masih ada empat tahun lagi bahkan lebih jika rakyat mengamanahkan kepada beliau, untuk mempercayakan investasi di NTB,” kata Sahar.

Sementara Presiden Direktur DNeX, Dato Samsul Husin, menyatakan mendapatkan kesan yang menarik dari NTB di mana banyak sektor yang bisa digarap oleh pengusaha-pengusaha DNeX yang bergerak dalam bisnis global halal, telekomunikasi, teknologi & informasi, oil dan gas hingga waste management.

NTB adalah kawasan yang punya kelimpahan sumber daya alam dan manusia. Perluasan perniagaan antarabangsa atau ke ranah global bagi pengusaha-pengusaha DNeX, bisa dimulai dengan melirik Lombok dan Sumbawa sebagai pasaran baru investasi. 

“Apalagi DNeX sedang gencar mempromosikan perkhidmatan dan program halal saat ini, cocok dengan kawasan NTB yang juga punya platform bisnis moslem-friendly,” ungkap Dato Samsulz

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah pertanyaan dari pengusaha mengemuka terkait jaminan kemudahan dan akses terhadap perizinan, hal yang kerap menjadi momok investasi. 

“Ramah investasi adalah kunci kerja kami. Jadi akan kami permudah dan fasilitasi semuanya sebisa dan semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Jadi silakan segera berinvestasi di NTB, kami siapkan segala keperluan untuk mempermudah bisnis anda,” kata Zulkieflimansyah.
Baca juga: NTB jalin kerja sama dengan 18 universitas di Malaysia
Baca juga: NTB miliki aplikasi jasa bisnis dan transportasi
Baca juga: Gubernur : APGN 2019 sarana promosikan NTB di kancah Internasional

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah anggarkan Rp1,1 triliun tingkatkan konektivitas pariwisata

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 telah menganggarkan hingga Rp1,1 triliun untuk meningkatkan konektivitas menuju empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis di Jakarta, Sabtu, mengatakan ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata.

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Basuki

Sebagaimana diketahui, empat KSPN tersebut yang telah ditetapkan adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo.

Sedangkan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan peningkatan jaringan jalan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, penataan trotoar dan drainase, pembangunan jalan baru, dan perbaikan jembatan.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menganggarkan Rp470,1 miliar untuk peningkatan akses KSPN Danau Toba.

Anggaran digunakan untuk beberapa pekerjaan diantaranya dua pekerjaan preservasi jalan dengan biaya Rp90,1 miliar yakni ruas jalan Batas Kabupaten Dairi Dolok Sanggul-Siborong Borong-Batas Kabupaten Tobasa-Silimbat-Parapat-Silangit-Bandara Silangit (162,74 km) dan di Batas Provinsi Aceh-Batas Kota Sidikalang Panji-Merek-Batas Kabupaten Dairi-Batas Kabupaten Samosir dan Jalan Dalam Kota Sidikalang (85,33 km).

Kemudian dilakukan preservasi dan pelebaran ruas jalan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu (76,9 km), Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu (69 km), Jalan Tebing Tinggi-Pulua Siantar-Parapat (109,9 km). Ketiganya menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

Selain itu juga terdapat pembangunan jalan baru yakni ruas Siantar By Pass, Jalan Silangit Muara, serta melanjutkan pembangunan Jalan Balige By Pass (1,5 km) dan pembukaan badan jalan (3 km).

Kemudian Preservasi Jalan dan Jembatan Merek-Batas Kabupaten Dairi-Panji-Batas Kabupaten Simalungun-Saribu Dolok-Tiga Rungu-Tanjung Dolok (112,37 km) dan Pembangunan Jembatan Tano Ponggol.

Pada KSPN Borobudur dianggarkan sebesar Rp271,8 miliar untuk pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko (91,7 km), Preservasi Jalan Pringsurat-Secan-Batas Yogyakarta (71,56 km) dan Jalan Jombor-Yogyakarta-Karangnongko (60,2 km), Pekerjaan Rutin Transmisi Jalan Batas Kebumen-Purworejo-Karangnongko, serta kegiatan Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas dengan biaya sebesar Rp60 miliar.

Peningkatan akses KSPN Lombok pada tahun ini dianggarkan Rp 306 miliar yang mencakup pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)-Kuta (Mandalika) sepanjang 60,3 km dan Jalan Cakranegara-Mantang; Mataram-Gerung-Kuripan; Ampenan-Pemenang sepanjang 110,69 km.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Ampenan-Pemenang di Kota Mataram sepanjang 1,5 km dan Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun I di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sepanjang 136 km (MYC). Dukungan lain dengan Penggantian Jembatan Longken (100 meter), Jembatan Luk I (30 meter), dan Jembatan Sokong (120 meter).

Untuk KSPN Labuan Bajo dilakukan pembangunan Ruas Jalan Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari sepanjang 9,14 km dan Preservasi Jalan Labuan Bajo-Malwatar sepanjang 65,6 km dengan biaya seluruhnya sebesar Rp 66,1 miliar.

Empat KSPN prioritas tersebut merupakan bagian dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca juga: Menpar targetkan infrastruktur pariwisata di Joglosemar selesai 2020
Baca juga: Infrastruktur jalan dukung KEK Likupang dibangun
Baca juga: Menhub akan tinjau proyek infrastruktur transportasi pariwisata Bali

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tingkatkan penjualan, Sarinah gandeng Pegadaian dan Kopi Nusantara

Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami meyakini akan membawa dampak usaha seluruh perseroan yang terlibat akan lebih meningkat.

Jakarta (ANTARA) – PT Sarinah, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia, bertepatan dengan hari jadinya yang ke 57 menandatangani kerja sama dengan Pegadaian dan Kopi Nusantara sebagai upaya meningkatkan kontribusi secara ekonomi bagi negara.

Direktur Utama PT Sarinah Gusti Ngurah Putu Sudiarta Yasa mengatakan kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) menjadi langkah sinergi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu perekonomian berbagai pihak, mulai dari pegawai, konsumen, dan mitra lainnya.

“Adanya kerja sama ini sangat penting untuk mengoptimalkan sistem kerja kedua belah pihak. Tidak hanya itu, adanya penandatanganan nota kesepahaman ini juga diharapkan bisa memberi kontribusi positif pada negara,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penandatanganan kerja sama dengan Kopi Nusantara menjadi salah satu langkah strategis perusahaan untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

Selain itu, diharapkan Sarinah bisa menjadi hub bagi komoditas kopi terbaik dari seluruh Nusantara.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategi Pegadaian Ninis Kesuma Adriani mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini memberikan peluang bagi kedua perseroan untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran produknya dengan mengoptimalkan kanal distribusi masing-masing.

Nota kesepahaman tersebut, tambah Ninis, sebagai pedoman dan langkah awal dalam meningkatkan sistem penjualan dan pemasaran, dengan kompetensi, fasilitas, serta pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.

Melalui kerja sama ini, sumber daya yang dimiliki Pegadaian dapat dioptimalkan oleh Sarinah, sehingga sinergi One Family, One Nation, One Vision to Excellence pun dapat terwujud.

“Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami meyakini akan membawa dampak usaha seluruh perseroan yang terlibat akan lebih meningkat,” ucapnya.

Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Sarinah saat ini masih berada di usia remaja karena dinilainya masih sangat menggelora.

Dia berharap ke depan Sarinah bisa berkiprah lebih baik lagi dan menjadi wadah terbaik bagi hasil produksi dalam negeri.

“Saya yakin Sarinah ini tidak hanya menjadi lambang produk retail, tetapi menjadi bukti cinta kasih kepada produksi bangsa Indonesia. Semoga bisa terus menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” kata Edwin.

Pada kesempatan itu Sarinah juga meluncurkan penggunaan Casava Bag sebagai kampanye go-green, memperkenalkan kampanye milenial Sarinah dengan nama GenEnom Sarinah, dan merilis lagu jingle Sarinah.

Baca juga: Sarinah akan bangun satu tower di Thamrin
Baca juga: Pegadaian gandeng Sarinah tingkatkan pemasaran
Baca juga: Sarinah luncurkan tas ramah lingkungan di momentum ulang tahun

Pewarta: Subagyo
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Si hemat “pink” untuk penikmat kopi lintas generasi

Ini menjadi gerakan perubahan supaya mendorong pelaku usaha kuliner non-UMKM menggunakan elpiji nonsubsidi, khususnya Bright Gas

Pekanbaru (ANTARA) – Aroma harum kopi nan menggoda begitu identik di kedai kopi klasik, yang bertahan di tengah gempuran usaha sejenis dengan bentuk yang lebih modern dan pragmatis.

Mengusung Bengkalis sebagai nama kebesaran, nyatanya Kedai Kopi Bengkalis yang berada di salah satu sudut Kota Pekanbaru itu terus berkembang. Lintas generasi menjadi segmen utama yang menjadikan kedai kopi khas Melayu menjadi pilihan.

Sabtu akhir pekan, kedai itu tampak penuh pengunjung. Tua, muda, laki-laki, perempuan bercengkerama ria berbagi cerita.

Secangkir kopi khas Bengkalis dan beragam olahan makanan tradisional tersaji rapi di meja. Tak heran, omzet rata-rata setiap harinya mencapai Rp7 juta atau saat ramai kunjungan seperti ini hingga dua kali lipatnya.

Kedai kopi Bengkalis yang digandrungi beragam kalangan itu sejatinya menyimpan seribu cerita. Berdiri pada 2015, perjalanan panjang kedai kopi itu diawali secara sederhana.

Tidak ada mesin penggiling kopi otomatis layaknya kafe kenamaan. Hanya sepasang kompor gas, teko besi, dandang raksasa, serta beberapa tabung gas melon menjadi senjata utama.

Kini, tak kurang 200 cangkir kopi tersaji setiap hari. Ratusan pinggan makanan olahan khas Riau, seperti mi sagu, kwetiau, ubi, dan pisang kipas hingga sate Bengkalis laris habis.

Tak hanya masyarakat, pejabat pemerintah mulai dari bupati, gubernur, hingga tokoh kenamaan Sandiaga Salahuddin Uno pun terkesan dengan sajian Kopi Bengkalis.

Pada akhirnya, Sandi yang selalu menyempatkan diri mampir saat berkunjung ke kampung kelahirannya itu, menjuluki Kopi Bengkalis sebagai Kobeng. Nama itu terus melekat hingga kini.

“Move on” merupakan kata kunci sukses bisnis kuliner tersebut. Muhammad Halimi selaku pengelola, mengaku pada awal berdiri Kobeng hanya menempati satu pintu rumah toko.

Dua tahun lalu, usahanya sempat dirazia petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru dan Pertamina.

Masalahnya, Kobeng menggunakan tabung elpiji melon. Meski razia itu hanya berupa teguran, Kobeng diminta berbenah. Tinggalkan elpiji melon bersubsidi dan beralih ke si tabung gas “pink” (merah muda) berisi 5,5 kilogram.

“Waktu itu kami memang tidak tahu ada aturan seperti itu karena tidak dapat sosialisasi juga. Kemudian saat diminta beralih juga ada kekhawatiran. Apakah nanti bakal masih untung? Apakah bisa tertutupi belanja modal,” kata Halimi, pemuda 34 tahun yang merupakan alumnus bergelar sarjana ekonomi dari Universitas Riau tersebut kepada ANTARA.

Kekhawatiran itu sangat berdasar. Sebab, harga secangkir kopi yang ditawarkan di kedai itu hanya Rp8.000. Begitu juga kudapan lain yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Namun, peraturan tetaplah peraturan, meskipun dengan keterpaksaan. Belakangan ternyata “move on” justru menjadi titik balik menuju kemenangan. Segala kekhawatiran tak terbukti. Yang ada malah keberuntungan untuk terus maju ke depan, meski harga awal terus dipertahankan.

“Dua tahun terakhir beralih menggunakan Bright Gas. Pertama karena larangan karena ini bukan lagi usaha kecil,” ujarnya.

Dua tahun berjalan, Halimi justru menikmati dampak positif. Dia mengaku perputaran pergantian tabung gas tak terlalu cepat seperti sebelumnya. Jika sebelumnya setiap hari menghabiskan satu hingga dua tabung gas melon, si tabung “pink” bertahan hingga tiga hari.

Selanjutnya, Halimi merasa menggunakan si “pink” Bright Gas juga lebih hemat dan efesien. Terlebih, pangkalan dan agen memberikan servis antarjemput gas secara gratis. Selain itu, faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama Halimi untuk tetap merasa nyaman.

Fitur Katup Ganda DSVS (Double Spindle Valve System) membuat Bright Gas lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung. Untuk menjamin kualitas dan ketepatan isi, Bright Gas juga dilengkapi dengan Segel Hologram dengan fitur OCS (Optical Color Switch) yang telah memperoleh paten dan tidak dapat dipalsukan.

Halimi juga mengatakan pada tabung Bright Gas terdapat sticker safety penggunaan tabung sehingga karyawannya dapat lebih tersosialisasikan bagaimana cara memasang dan menggunakan tabung yang benar.

“Bright Gas sudah dilengkapi dengan segel hologram, sehingga isinya lebih terjamin dan konsumen bisa langsung mengetahui apakah tabung elpiji tersebut asli atau tidak,” ujarnya.

Bright Gas kemudian menjadi saksi kunci perkembangan Kobeng yang hingga kini terus berkembang setelah mengakuisisi gedung ruko persis di sebelahnya. Pelanggan terus bertambah seiring dengan kualitas yang terus terjaga.

Manfaat Bright Gas tak hanya dirasakan pedagang. Ibu rumah tangga juga merasakan manfaat yang sama.

Imelda Yusra, ibu muda beranak satu itu misalnya, mengaku telah menggunakan Bright Gas sejak setahun terakhir.

Kelangkaan elpiji melon menjadi penyebab dia pindah menggunakan gas “pink” yang menurut dia justru membuat dapurnya lebih berwarna.

Kini, Imelda justru jatuh cinta dengan birunya api si tabung “pinky”.

“Seharusnya sejak awal saya menggunakan Bright Gas karena lebih hemat dan efisien,” kata perempuan yang juga tengah merambah usaha kuliner berbasis daring itu.

                                                            Dirasakan
Kisah “move on” Kobeng dan Imelda juga dirasakan ribuan pedagang lainnya di Kota Pekanbaru.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (DPP APJI) Iden Gobel di Pekanbaru medio 2019 menjelaskan porsi penggunaan elpiji subsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin di Riau, saat ini mencapai 85 persen.

Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan elpiji nonsubsidi yang hanya 15 persen.

Padahal, menelisik data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, jumlah penduduk miskin di Riau hanya 7,21 persen pada September 2018.

Karena itu, kepedulian dan kesadaran kelompok masyarakat mampu beralih menggunakan elpiji nonsubsidi terus digaungkan Pertamina, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain, termasuk penggunaan elpiji nonsubsidi bagi pelaku usaha yang tidak termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satunya diwujudkan melalui deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi oleh APJI di Pekanbaru, belum lama ini.

“Ini menjadi gerakan perubahan supaya mendorong pelaku usaha kuliner non-UMKM menggunakan elpiji nonsubsidi, khususnya Bright Gas,” katanya.

Dukungan serupa juga disampaikan Asisten I Sekretaris Daerah Pemprov Riau Ahmadsyah Harrofie yang mendorong Pertamina meluaskan penggunaan Bright Gas

“Kami mendorong agar penggunaan elpiji lebih tepat sasaran. Masyarakat mampu dan usaha non-UMKM, jangan lagi gunakan elpiji bersubsidi,” ujarnya.

Dengan beragam keunggulan serta dukungan baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat maka Pertamina Marketing Operasional Regional (MOR) I pada 2019 pun berani memasang target tinggi.

Sebanyak 17.000 tabung “pink” ditargetkan dapat disalurkan setiap bulan di Kota Pekanbaru. Angka itu melonjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi Bright Gas tercatat 14.100 tabung setiap bulan di “Kota Madani” itu.

Roby Hervindo, Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I Sumatera Bagian Utara mengatakan khusus di Pekanbaru, konsumsi Bright Gas menunjukkan tren positif. Kesadaran masyarakat akan faktor efisiensi dan praktis menjadi penentu.

“Kami targetkan distribusi Bright Gas di Pekanbaru naik menjadi 17.000 tabung per bulan,” katanya.

Untuk mencapai target itu, pihaknya melakukan sejumlah upaya, misalnya mewajibkan pangkalan menjual elpiji melon untuk juga menyediakan si cantik “pink” agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Langkah yang dilakukan oleh Halimi, Pertamina MOR I, pemerintah daerah, termasuk APJI pada akhirnya membantu masyarakat yang membutuhkan, di antaranya 600 lebih nelayan di Kabupaten Kampar, Riau kini telah merasakan manfaat menggunakan tabung gas melon saat mencari ikan.

Nelayan kecil Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar beruntung yang menerima alat pengubah konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau konverter kit dari MOR I.

Alat itu membantu hidup mereka keluar dari jerat kesulitan yang selama ini mendera. Pada akhirnya, alat itu membantu meningkatkan taraf ekonomi pesisir, khususnya di Riau.

Dengan menggunakan konverter kit Liqufied Petroleum Gas (LPG) ini, nelayan kecil dapat mengurangi konsumsi BBM, sehingga akan memberikan energi yang lebih bersih serta lebih aman.

                                                           Kurangi subsidi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan peningkatan tren penggunaan elpiji nonsubsidi produksi Pertamina, Brigth Gas 5,5 kg dan 12 kg berdampak positif mengurangi beban pengeluaran pemerintah, berupa subsidi.

Ketua Harian YLKI Sularsi mengatakan peningkatan konsumsi Bright Gas menandakan kesadaran masyarakat mulai tumbuh untuk menggunakan elpiji nonsubsidi. Kondisi tersebut harus dipertahankan, antara lain melalui peningkatan pengawasan terhadap elpiji bersubsidi.

“Kita berharap, masyarakat dan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap konsumsi elpiji subsidi,” katanya.

Pengawasan yang ketat, menurut dia, sangat penting karena bisa mendukung distribusi elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran, terlebih lagi, distribusi saat ini masih menggunakan sistem terbuka.

Selama Ramadan dan Idul Fitri 2019, penggunaan Bright Gas mengalami peningkatan dibandingkan dengan konsumsi rata-rata harian pada periode yang sama 2018.

Konsumsi Bright Gas 5,5 kilogram meningkat 21 persen, sedangkan 12 kilogram meningkat tujuh persen dari rata-rata konsumsi harian pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2018.

Peningkatan volume konsumsi Bright Gas 5,5 kilogram pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2019 sebesar 49.000 kilogram per hari atau mendekati 9.000 tabung per hari dibandingkan dengan periode yang sama pada  2018.

Untuk Bright Gas 12 kilogram rata-rata konsumsi naik 2.000 tabung per hari dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: DPR apresiasi masyarakat gunakan elpiji nonsubsidi meningkat
Baca juga: PT Pertamina dorong masyarakat menengah gunakan elpiji nonsubsidi

Oleh Anggi Romadhoni
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kegiatan perekonomian warga Biak normal pascademo

Sudah tiga hari ini kami sudah berjualan untuk mendapatkan penghasilan buat kebutuhan makan anak istri

Biak (ANTARA) – Kegiatan perekonomian di pasar dan pusat keramaian di Biak Numfor hingga Sabtu, pukul 18.00 WIT, kembali normal pascademo damai masyarakat Papua menolak aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jatim, 20-22 Agustus lalu.

“Berjualan kebutuhan bahan pokok sudah lancar karena tidak ada lagi aksi demo damai masyarakat Papua menolak rasisme,” kata Darmis, salah satu penjual minuman di Biak, Sabtu.

Sebagai pedagang kecil, pendapatan dirinya bergantung dari hasil penjualan makanan di tempat itu.

Ketika terjadi aksi demo masyarakat adat Papua, lanjut Darmis, sebagian besar pedagang menutup tempat berjualan karena takut dilempar oknum pengunjuk rasa yang melewati jalan di dekat tempatnya berdagang.

“Sudah tiga hari ini kami sudah berjualan untuk mendapatkan penghasilan buat kebutuhan makan anak istri,” kata Paulus, seorang pedagang lainnya di daerah itu.

Ia berharap, tidak ada lagi aksi demo warga sehingga dia bisa mencari uang dari hasil berjualan makanan.

Pada kesempatan sebelumnya, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengakui aktivitas warga setempat sudah normal. Mereka sudah melakukan kegiatan perekonomian di berbagai pusat pertokoan dan pasar di daerah itu.

“Pemkab Biak Numfor sudah menerima aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak rasisme, radikalisme, dan intoleransi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jatim,” ujar dia.

Ia mengharapkan semua fasilitas perekonomian warga Biak sudah kembali normal dan penjual telah beraktivitas melayani kebutuhan bahan pokok dan makanan.

“Biak harus senantiasa aman dan nyaman sehingga menjadi tempat kunjungan wisatawan ke daerah,” kata Bupati Herry Ario Naap.

Hingga pukul 18.30 WIT, beberapa pedagang sayur, makanan gorengan, ikan, pertokoan, peralatan motor telah membuka dagangan dengan aman dan lancar.

Baca juga: Tokoh masyarakat Papua di Jakarta harap pelaku rasis segera terungkap
Baca juga: Paguyuban di Papua tolak sikap rasis
Baca juga: Internet di Papua dan Papua Barat masih diblokir

​​​

Pewarta: Muhsidin
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah diingatkan bangun citra positif sawit

Ini bukan soal benar atau salah, tapi harus dilihat dan dipertimbangkan dasar regulasi yang dipakai

Jakarta (ANTARA) – Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) mengingatkan pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan citra positif sawit di dalam negeri di tengah tekanan pasar global terhadap industri sawit Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua FP2SB) Achmad Manggabarani dalam rilis di Jakarta, Sabtu menanggapi laporan Badan Periksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan 81 persen perkebunan sawit tidak mematuhi tata kelola sawit.

Menurut dia, BPK perlu menjelaskan regulasi yang dipergunakan sebagai dasar kebijakan untuk penyebutan 81 persen perkebunan sawit tidak mematuhi tata kelola sawit dan harus mengakhiri polemik tersebut.

Mantan Dirjen Perkebunan Kementan itu menjelaskan, berbagai persoalan seperti kewajiban plasma 20 persen, kepemilikan hak guna usaha (HGU) dan konflik lahan dipicu oleh sejumlah regulasi yang bersinggungan dan tidak sinkron antara satu kebijakan dan kebijakan lain.

“Ini bukan soal benar atau salah, tapi harus dilihat dan dipertimbangkan dasar regulasi yang dipakai agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan menjadi keterlanjuran yang sulit diperbaiki. Apalagi semua regulasi tidak berlaku surut. Di sisi lain, pemerintah tengah bekerja keras membangun kampanye positif sawit di pasar global,“ katanya.

Manggabarani mengungkapkan, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma ada sejak 2007 seiring terbitnya Permentan No 26/2007.

Permentan itu mengacu kepada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengamanatkan perkebunan besar swasta (PBS) maupun perkebunan besar nasional (PBN) membangun plasma sebesar 20 persen dari luas konsesi.

“Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Apalagi permentan tersebut tidak berlaku surut. Sayangnya, ada persepsi yang keliru seolah-olah banyak PBS dan PBN tidak menaati peraturan tersebut,” kata dia.

Persoalan lain, kata Manggabarni, kewajiban plasma 20 persen punya telaah dan versi yang berbeda-beda antarinstansi.

Persoalan ini, tambahnya, juga menjadi tidak mudah karena Kementerian Pertanian mensyaratkan lahan plasma harus berada luar HGU.

Padahal untuk mencari lahan di luar HGU yang clear and clean bukan persoalan yang mudah karena adanya ketimpangan penguasaan lahan.

Sementara itu, regulasi yang terbit belakangan, tambahnya, ikut memicu persoalan baru di perkebunan sawit. Sejak awal, kebun sawit berasal dari area penggunaan lain (APL) yang kemudian disertifikatkan menjadi hak guna usaha (HGU).

Persoalannya, tiba-tiba muncul pascaregulasi kehutanan yang mengubah tata ruang dan menetapkan kawasan HGU tersebut menjadi hutan lindung.

Manggabarani berpendapat, jika sejak awal, perkebunan sawit berdiri di atas kawasan hutan lindung, hal itu jelas merupakan persoalan hukum

“Tapi kalau perkebunan sawit yang ada sudah bersertifikat dan ada jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung, pemerintah perlu tegas, punya solusi dan tidak saling menyalahkan,” katanya.

Manggabarani mengungkapkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menjadi komitmen dari perkebunan sawit di Indonesia untuk melakukan penanaman secara berkelanjutan.

“Karena itu, klaim 81 persen perkebunan tidak mengikuti tata kelola perkebunan sawit agak diragukan karena tidak sejalan dengan kebijakan lain yang diberlakukan pemerintah melalui ISPO,” katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebanyak 80 persen industri sawit tak mematuhi pengelolaan sawit yang benar.

Hal itu ia sampaikan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta saat menghadiri rapat soal pengelolaan kebun kelapa sawit.

“Hasil Bank Dunia, maupun BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik mengenai jumlah luasan, area, ISPO, plasmanya. Ada 5-6 kriteria yang tadi disampaikan anggota BPK Rizal itu tidak dipenuhi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/).

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan Sadino menyatakan, BPK seharusnya punya standar perkebunan yang baik sebelum mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kontroversi publik.

Di sisi lain, lembaga tersebut perlu memahami bahwa banyak regulasi terkait sawit yang tidak harmonis Menurut dia, tumpang tindih perizinan disebabkan regulasi yang berbeda-beda.

“Kalau memang BPK menemukan adanya pelanggaran hingga 81 persen, kok baru sekarang diumumkan. Seharusnya, sejak awal laporkan saja kepada penegak hukum agar diselesaikan atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pembenahan,” katanya.

Menurut Sadino, pernyataan BPK perlu disesalkan karena memberi tendensi negatif terhadap industri sawit di Indonesia di tengah upaya membangun citra positif perkebunan sawit nasional.

Sadino menyarankan, pemerintah sebaiknya menunjuk institusi tertentu seperti Kementerian Pertanian dan Sekretaris ISPO untuk memberikan pernyataan terkait perkebunan sawit.

Baca juga: Menko Luhut nyatakan akan cari solusi masalah sawit
Baca juga: Sumbar ekspor 22.800 ton produk sawit ke China dan Jepang
Baca juga: Pakar tekankan soal bibit dan lingkungan untuk masa depan sawit

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Toyota TJ Cruiser masuk dapur produksi

Jakarta (ANTARA) – Toyota akan memperkenalkan TJ Cruiser pada ajang Tokyo Motor Show 2019, kemudian ditawarkan kepada konsumen mulai Desember, atau awal tahun depan.

TJ Cruiser sudah perlihatkan Toyota pada ajang yang sama dua tahun lalu, dan kini dikabarkan telah masuk proses produksi, menurut warta Carscoop dan Motor1.

TJ Cruiser bukan crossover biasa, karena memadukan desain dan kemampuan sebuah sport utility vehicle (SUV) dan minivan, namun dengan penampilan yang ringkas agar terlihat serbaguna.

Baca juga: Toyota TJ Cruiser ini hadir di Indonesia, asalkan…
  Toyota TJ Cruiser dipamerkan di Tokyo Motor Show 2017 (ANTARA News / Risbiani Fardani)

Mobil itu diklaim memiliki dimensi menyerupai Toyota C-HR, namun terlihat lebih besar karena desainnya yang kotak. Para insinyur Toyota juga menciptakan desain kabin yang luas dengan konfigurasi 5+2 penumpang.

Sama seperti CH-R, TJ Cruiser akan menggunakan platform TNGA. Menurut rencana, mobil itu akan tersedia dalam opsi mesin hibrid 1.800cc, 2.000 cc dan hibrid 2.500cc. Dengan opsi mesin itu, Toyota kemungkinan akan menjual TJ Cruiser secara global.

Baca juga: Pertama kali, Toyota Tj CRUISER akan tampil di Tokyo Motor Show 2017

Baca juga: Toyota gelar kompetisi “Fun/Code” bagi milenial

Baca juga: Toyota Avalon TRD resmi dijual, harganya Rp605 juta

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Nissan 370Z edisi ulang tahun hadir di Australia, harganya Rp516 juta

Jakarta (ANTARA) – Setelah meluncur di Amerika Serikat pada New York Auto Show 2019, mobil edisi ulang tahun ke-50 Nissan 370Z akan hadir di Australia dengan harga 53.490 dolar Australia (Rp516,7 juta).

Mobil edisi khusus itu ditawarkan dengan transmisi manual enam percepatan, juga transmisi otomatis tujuh percepatan dengan tenaga rata-rata 332 HP dan torsi maksimal 366 Nm.

“Nissan 370Z adalah mobil ikonik yang memiliki banyak penggemar di Australia,” ungkap Direktur Pelaksana Nissan Australia Stephen Lester, dikutip dari CarsCoops, Sabtu.

“Sejak kedatangannya di sini, kami menjual hampir 22.000 unit, dan edisi peringatan 50 tahun ini pasti akan menarik penggemar dan pembeli Z yang bersemangat,” tambahnya.

Baca juga: Nissan pastikan mobil listrik Leaf masuk Indonesia sesuai rencana awal

Baca juga: Tanggapan pabrikan otomotif terkait aturan mobil listrik

Mobil itu hadir dengan warna kombinasi, merah dan putih, atau perak dan hitam, dengan lencana khusus bertuliskan “50th Anniversary”.

Terdapat garis-garis pada sisi kanan dan kiri mobil yang membentang dari lampu depan hingga ke pilar C. Mobil bergaya sports coupe itu semakin kokoh dengan penggunaan velg 19 inci.

Sentuhan perubahan minor terlihat pada interior yakni sistem infotainmen layar sentuh 7 inci, navigasi, bluetooth, kontrol iklim otomatis, key & entry, cruise control, serta lingkar kemudi dan tuas perpindahan gigi berlapis kulit.

Baca juga: Kemarin, alasan sinyal melemah lalu Kang Daniel-Jihyo TWICE berkencan

Baca juga: Suspensi bisa terlepas, Nissan tanggung perbaikan 200ribu sedan Altima

Baca juga: Dacia Duster 2020 mendapatkan mesin baru yang lebih ekonomis

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Sumbar ekspor 22.800 ton produk sawit ke China dan Jepang

Selain produk turunan sawit juga diekspor produk pertanian lain asal Sumbar

Padang, Sumbar (ANTARA) – Sebanyak 22,8 ribu ton produk sawit dan turunannya asal Sumatera Barat diekspor ke China dan Jepang, yang dilepas secara resmi di Padang, Sumbar, Sabtu.

“Komoditas yang diekspor berupa minyak sawit RBD sebanyak 4 ribu ton dan CPO sebanyak 7,8 ribu ton dengan tujuan China, serta produk sampingan berupa cangkang sebanyak 11 ribu ton ke Jepang,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil di Padang usai meninjau industri cangkang sawit di Koto Tangah.

Menurut dia, untuk ekspor, sesuai instruksi Menteri Pertanian harus diberikan “karpet merah” dan dipastikan layanan cepat, tepat dan sesuai persyaratan teknis negara tujuan.

Jamil menjelaskan selaku fasilitator perdagangan produk pertanian, pihaknya menjadi penjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dilalulintaskan ke negara mitra dagang.

Perlakuan pemeriksaan karantina dilakukan sesuai dengan standar internasional dan persyaratan tiap negara tujuan.

“Penguatan sistem karantina tidak hanya untuk menjaga kelestarian SDA hayati tapi sekaligus juga untuk mendorong kinerja ekspor pertanian,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan sertifikasi daring atau e-cert untuk menjamin keberterimaan produk pertanian di negara tujuan ekspor.

Pertukaran data ini memungkinkan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dilakukan sebelum produk sampai sehingga jika ada ketidakkesesuaian dapat segera diantisipasi perlakuan karantina, kata dia

Ia menyampaikan saat ini baru ada empat negara, yang telah bekerja sama yaitu Australia, Selandia Baru, Belanda dan Vietnam dan akan akan terus dilakukan penjajakan kerja samanya.

Sementara, Kepala Karantina Pertanian Padang Eka Darnida Yanto menyebutkan selain produk turunan sawit juga diekspor produk pertanian lain asal Sumbar.

Total nilainya mencapai Rp212,8 miliar terdiri atas lempeng karet sebanyak 604,8 ton, biji kopi 18 ton, kayu manis 95 ton dan produk turunan kelapa yang terdiri dari santan 83,8 ton, kelapa parut 25 ton dan air kelapa sebanyak 71,2 ton.

Adapun negara tujuan ekspor antara lain Belanda, Spanyol, Norwegia, China, Bangladesh, dan Jerman.

Eka menyampaikan ekspor cangkang sawit mengalami peningkatan sebesar 28 persen hingga Agustus 2019 .

Total ekspor pada 2018 sebanyak 404,8 ribu ton, sementara hingga minggu kedua Agustus 2019 ekspor cangkang sawit telah telah mencapai 344,4 ribu ton, ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumbar Chandra mengapresiasi tumbuhnya industri turunan asal sawit berupa cangkang.

Ia berharap Kementan dapat memberikan tambahan bantuan mulai dari benih unggul, budi daya hingga peningkatan kemampuan SDM, di samping penjaminan produk di pasar ekspor.

Dengan keunggulan sebagai biomassa dan harga yang lebih murah dibanding sumber energi asal fosil, cangkang sawit sebagai energi hijau bakal menjadi kebutuhan dunia, kata dia.

Baca juga: Produk olahan kelapa ini mampu tembus pasar Eropa dan Amerika
Baca juga: Produk UMKM Sumbar berpotensi jadi komoditas ekspor
Baca juga: Sumbar siap “ekspor” koki rumah makan Padang

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sesmenkop UKM ingin pengembangan UMKM tiru Jepang-Korsel

Kita harus bisa melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Rully Indrawan menginginkan kebijakan pengembangan UMKM nasional yang ada di Indonesia dapat meniru atau bahkan melampaui kesuksesan yang telah dilakukan di negara Jepang dan Korsel.

“Kita harus bisa melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea,” kata Rully Indrawan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Rully, Jepang dan Korea yang sukses membangun UKM karena ditopang kebijakan yang mumpuni dan komprehensif, sesuai yang dibutuhkan UKM disana.

Di Indonesia, Rully mengakui bahwa kontribusi UKM terhadap kinerja ekspor nasional masih terbilang rendah, yakni 15,80 persen. Artinya, produk UKM Indonesia masih mendominasi pasar domestik saja.

“Permodalan bukan satu-satunya masalah UKM di Indonesia, meski UKM yang mampu mengakses perbankan baru sekitar 12 persen saja,” ungkap Rully.

Baca juga: Ralali.com gandeng BCA dukung target UMKM go online
Baca juga: Kemenkop sebut faktor kendala pengembangan UMKM

Terkait permodalan, lanjutnya, pemerintah terus berupaya memudahkan dan meringankan beban pelaku UKM, antara lain, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah turun menjadi 7 persen per tahun, dari sebelumnya 22 persen (2014), 12 persen (2015), dan 9 persen (2017).

Selain itu, ujar dia, pajak UKM juga sudah diturunkan menjadi 0,5 persen bagi UKM dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun. Ia mengutarakan harapannya dengan koordinasi dan sinergi dapat memformulasikan rencana aksi untuk mewujudkan target yang ada, yaitu meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM.

Sebelumnya, KKP juga telah bekerja sama dengan Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk mewujudkan koperasi sektor kelautan dan perikanan mandiri, mencakup pelatihan di Jepang selama dua pekan.

“Program kerja sama ini merupakan pelatihan untuk sumber daya manusia yang menangani koperasi sektor kelautan dan perikanan nasional agar bisa belajar dari Jepang untuk mewujudkan koperasi nasional yang lebih mandiri,” kata Sekjen KKP Nilanto Perbowo.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 menyebutkan ada sekitar 2.884 koperasi perikanan di Indonesia yang meliputi 2.802 unit skala mikro, 69 unit kecil 69, dan 13 unit menengah.

Baca juga: Jamkrindo bantu pengembangan UMKM kopi Bali
Baca juga: Rini resmikan Rumah Kreatif Karawang dorong pengembangan UMKM

Jumlah koperasi perikanan ini mengisi 2,09 persen dari 138.140 unit jumlah seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Dari 2.802 koperasi perikanan, hanya sekitar 58 persen atau 1.687 yang aktif, dan yang mempunyai nomor induk koperasi (NIK) hanya 271 unit.

Menurut Nilanto, jika koperasi perikanan yang ada dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap iklim usaha industri sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Kami menginginkan koperasi perikanan kita bisa lebih mapan dengan manajemen yang profesional guna mendukung usaha-usaha di sektor kelautan dan perikanan nasional,” kata Nilanto Perbowo.

Untuk itu, pihaknya juga mengarah kepada koperasi Jepang, dalam hal ini Fisheries Cooperative Association (FCA) yang memang sudah berhasil mengembangkan koperasi perikanan di Negeri Matahari Terbit.

Nilanto menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya bagi para personil yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan koperasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Baca juga: Apoteker Indonesia rambah ilmu kewirausahaan dorong pengembangan UMKM
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman pengembangan UMKM kepada masyarakat Afrika Selatan

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sektor keuangan masih dominasi koperasi di Indonesia

Program ‘spin off’ (pemekaran) sebagai model pengembangan koperasi ke sektor riil

Jakarta (ANTARA) – Sektor keuangan masih mendominasi usaha koperasi di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 90 persen dari keseluruhan total bisnis koperasi, sehingga perlu adanya paradigma pengembangan koperasi ke sektor riil.

“Program spin off ( pemekaran) sebagai model pengembangan koperasi ke sektor riil menjadi penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dari anggota koperasi,” kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini telah muncul berbagai badan hukum koperasi baru dan badan hukum lainya seperti yayasan dan perseroan di bawah program spin off yang dinaungi di bawah Induk Koperasi Usaha Rakyat.

Ia juga mengemukakan bahwa program pemekaran koperasi harus berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal, setidaknya harus mampu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Orientasi ke pasar domestik untuk produk dan jasa yang dihasilkan koperasi ini penting. Selain akan memiliki daya kompetisi produk, juga akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal berupa penyediaan tenaga kerja baru, kendali harga yang lebih baik, serta akan memberikan daya tahan bagi ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Wapres sebut “unicorn” di Indonesia sama saja seperti koperasi
Baca juga: Kemenkop: Kemerdekaan momentum tingkatkan kedaulatan ekonomi rakyat

Suroto juga berpendapat bahwa pengembangan koperasi melalui upaya spin off ini sangat penting juga untuk memperbaiki citra koperasi yang selama ini hanya identik dengan usaha simpan pinjam.

“Ini juga akan jadi antitesa pola investasi yang selalu didorong untuk mengundang investor asing dan abaikan keterlibatan masyarakat lokal,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan mengajak kalangan kepala daerah, dalam hal ini bupati dan walikota untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam membantu mengembangkan usaha mikro di masing-masing daerahnya.

“Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi, dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan yang ada, bupati atau walikota harusnya memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya,” kata Rully saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari UMKM Nasional yang dipadukan dengan Hari Jadi ke 342 Kota Cianjur, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: KNPI bentuk Koperasi Nasional Pemuda Indonesia
Baca juga: Ekonom: Agar koperasi eksis, harus rangkul generasi muda

Menurut dia, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.

Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Spesifikasi Mercedes-Benz S 600 Guard, limosin keamanan tertinggi

Jakarta (ANTARA) – Mercedes-Benz S 600 Guard merupakan limosin mewah bermesin 12 silinder yang menawarkan perlindungan terhadap ancaman, sehingga sedan dengan wheelbase panjang lebih dari tiga meter itu kerap digunakan sebagai kendaraan dinas petinggi negara hingga pimpinan puncak sebuah perusahaan besar.

Mercedes-Benz S 600 Guard diproduksi khusus di Sindelfingen, Jerman, menawarkan ketahanan dari berbagai ancaman fisik melalui kekuatan cangkang baja pada bodi dan lapisan tertentu pada kaca hingga ban jenis  Run Flat yang bisa tetap dipakai dalam kondisi darurat sekalipun.

Dikutip dari laman resmi induk perusahaan Mercedes-Benz, Daimler, Mercedes-Benz S 600 Guard tidak hanya tahan terhadap proyektil balistik berstandar militer, tapi mobil berukuran panjang 5,4 meter itu dapat melindungi penumpangnya dari serangan granat tangan dan bahan peledak lainnya.

Daimler menyatakan bahwa Mercedes-Benz S 600 Guard memang dirancang dengan tingkat ketahanan B6/B7 (tingkat resistensi Eropa), dan telah diuji dan disertifikasi oleh organisasi yang diakui berbagai negara.

Fitur lain yang membuat Mercedes-Benz S 600 Guard disebut sebagai limusin aman adalah fitur tangki bahan bakar self-sealing yang anti bocor dan sistem pemadam api.

Sebagai kendaraan untuk pesohor dan petinggi negara, Mercedes-Benz S 600 Guard menawarkan dimensi besar, panjang 5.453mm x tinggi 1.498mm x lebar 2.130mm, dengan jarak sumbu roda 3.365mm.

Kendaraan ini juga memiliki sasis yang dikonfigurasikan untuk mengutamakan kenyamanan sehingga penumpang tetap menikmati perjalanan kendati mobil dipacu dengan kecepatan tinggi.

Mercedes-Benz S 600 Guard memakai mesin bensin 5.500cc DOHC Direct Injection dengan tenaga maksimal 530bhp per 4900-5300rpm dan torsi maksimal 830Nm per 1900-4000rpm.

Fitur keselamatan menjadi hal utama dengan hadirnya brake assist plus dan rem pre-safe yang dikombinasikan dengan DISTRONIC PLUS yang digabungkan dengan LED Intelligent Light System, Adaptive High Beam Assist Plus, Exhaust System With Two Chrome-Plated Twin Tailpipes, dan 48.3 cm(19 Inch) Multi-Twin Spoke Light Alloy Wheel.

Dengan keunggulan itu, menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memakai Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai pengganti mobil dinas sebelumnyua
Mercedes-Benz S-600 Pullman Guard yang sudah mengaspal sejak era Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengungkapkan dua mobil kepresidenan baru akan segera datang untuk mendukung kegiatan Presiden dan Wapres.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, sudah dlakukan prosesnya dan mungkin akhir tahun kendaraan itu sudah dapat diterima,” kata Heru di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan kalau kendaraan itu akan datang pada akhir tahun, sehingga kemungkinan awal tahun depan baru bisa dioperasikan.

Spesifikasi Singkat

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Hutan Angkola masih kaya tumbuhan endemik

Sipirok (ANTARA) – Hutan Angkola yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sampai saat ini masih menyimpan berbagai tanaman endemik seperti Kantong Semar Jamban (Nephentes jamban) dan juga bunga Padma jenis Rafflesia Gadutensis.

Direktur Kelompok Pencinta Alam (KPA) Forester Indonesia, Decky Chandrawan, di Sipirok, Sabtu, mengatakan, baru-baru ini pihaknya menemukan Kantong Semar Jamban (Nephentes jamban) di Hutan Angkola pada ketinggian 1.023 MDPL.

Nephentes jamban itu secara tidak sengaja ditemukan saat melakukan pendakian Gunung Gon-gonan, Kecamatan Batang Angkola 17 Agutsus 2019 lalu.

“Tumbuhan karnivora ini saat di jumpai tumbuh di antara hutan lumut dengan populasi yang lumayan padat. Sebelumnya maret 2019 pihaknya juga menemukan bunga padma jenis Rafflesia gadutensis,” katanya.

Menurut catatan, Nepenthes jamban merupakan tanaman unik yang ditemukan di Bukit Barisan, Sumatera utara, pada ketinggian 1000-2100 meter di atas permukaan laut.

Pertama kali ditemukan oleh Ch’ien Lee Cheng, pehobi asal Amerika Serikat pada tahun 2005 yang lalu. Panjang kantung atas jamban mencapai 20 cm (centimeter) dan lebar 10 cm.

Kantung umumnya berwarna kuning terang dan warna kantung bawah lebih beragam, mulai dari jingga kekuningan hingga merah terang. Bentuknya sangat berbeda dengan jenis kantong semar pada umumnya.

“Memang hingga saat ini catatan ilmiah mengenai biodiversitas hutan angkola masih sangat minim. Kami sedang menyiapkan beberapa program di wilayah hutan tersebut.Jika semua lancar akan mulai berjalan dalam waktu dekat dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah Hutan Angkola,” katanya.

Menurut Decky, kelestarian hutan itu sangat penting untuk di jaga, mengingat tempat hidup flora dan fauna, manusia yang hidup di desa-desa sekitar Hutan Angkola juga sangat bergantung pada kelestarian hutan itu.

“Hal itu dapat di lihat dari aliran sungai-sungai yang berhulu di hutan yang pada hilirnya di manfaatkan masyarakat untuk menunjang kehidupan. Baik pemanfaatan pada lahan pertanian maupun rumah tangga,” katanya.

Baca juga: Rafflesia Gaduatensis raksasa ditemukan Hutan Angkola Tapanuli Selatan

Pewarta: Juraidi dan Kodir
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MTF targetkan pembiayaan Rp29 triliun meski pasar otomotif stagnan

MTF targetkan pembiayaan Rp29 triliun meski pasar otomotif stagnan
Jajaran manajemen Mandiri Tunas Finance saat menerima Indonesia GCG Award 2019 dari majalah Econimic Review untuk kategori multifinance beraset lebih dari Rp10 triliun, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (23/8/2019). (ANTARA/MTF)
Jakarta (ANTARA) – Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang sekarang berkembang menjadi multifinance, Mandiri Tunas Finance (MTF), menargetkan total pembiayaan Rp29 triliun pada 2019 meskipun pasar otomotif nasional diperkirakan stagnan pada kisaran 1,1 juta unit.

Hingga akhir semester pertama tahun ini, anak usaha Grup Mandiri ini telah mengucurkan pembiayaan konvensional senilai Rp13,5 triliun. Target pembiayaan sepanjang 2019 dipatok senilai Rp29 triliun, menurut Corporate Secretary MTF Arif Reza Fahlepi kepada ANTARA, Sabtu.

Pada Jumat kemarin (23/8) MTF juga dinobatkan sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dalam ajang Indonesia GCG Award 2019 dari majalah Econimic Review. Penghargaan itu diterima langsung oleh Direktur Keuangan MTF Armendra di Jakarta.

Dalam sambutannya Armendra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan ini. “Saya mewakili jajaran direksi, komisaris dan karyawan MTF berterima kasih atas apresiasi ini. Semoga penghargaan ini dapat lebih memacu kinerja kami ke arah yang lebih baik lagi,” kata Armendra.

MTF sukses meraih peringkat utama untuk kategori multifinance dengan aset lebih dari Rp10 triliun.

Baca juga: Adira Finance dapat fasilitas pinjaman 350 juta dolar AS

Baca juga: FIF catat obligasi senilai Rp1,3 triliun

Baca juga: ACC resmikan dua cabang baru di Jabodetabek

Pewarta: S026
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Uji coba semi pedestrian, jalan sirip Malioboro diberlakukan dua arah

Jalan sirip di sepanjang Malioboro yang akan diberlakukan dua arah meliputi Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, Jalan Perwakilan, dan sebagian penggal di ruas Jalan Suryatmajan

Yogyakarta (ANTARA) – Jalan sirip di sepanjang Malioboro akan diberlakukan dua arah saat uji coba semi pedestrian ketiga pada Selasa (27/8) sehingga tidak akan ada kendaraan bermotor yang diperbolehkan melintas di penggal tertentu jalan tersebut seperti uji coba sebelumnya.

“Sejumlah jalan-jalan sirip di sepanjang Malioboro memang akan diberlakukan dua arah, tetapi kami tetap mengimbau warga yang memang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke Malioboro karena jalannya akan buntu dan sulit putar balik,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Windarto di Yogyakarta, Sabtu.

Jalan sirip di sepanjang Malioboro yang akan diberlakukan dua arah meliputi Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, Jalan Perwakilan, dan sebagian penggal di ruas Jalan Suryatmajan. Khusus untuk simpang Jalan Suryatmajan, kendaraan bermotor masih diperkenankan melintasi Jalan Malioboro untuk menuju Jalan Pajeksan yang diberlakukan satu arah ke barat.

Arah masuk dan keluar kendaraan untuk Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen berada di sisi barat atau di Jalan Gandekan. Sedangkan arah masuk dan keluar kendaraan di Jalan Perwakilan berada di sisi timur atau di Jalan Mataram.

Baca juga: Pengusaha di Malioboro persilakan pemda uji coba konsep semipedestrian
Baca juga: Jalan Malioboro dibersihkan dengan mesin pengepel pedestrian

Pada dua uji coba sebelumnya, pengguna kendaraan bermotor masih dapat melintas dari Jalan Sosrowijayan masuk ke sebagian penggal Jalan Malioboro dan masuk ke Jalan Dagen. Aturan tersebut diberlakukan untuk memberikan akses masyarakat menuju beberapa titik di Jalan Malioboro seperti gedung DPRD DIY.

Berbeda dengan dua uji coba sebelumnya yang digelar mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, pada uji coba semi pedestrian ketiga akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Perubahan waktu uji coba tersebut, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif ditujukan agar pegawai atau pun karyawan di sejumlah kantor dan pertokoan yang ada di kawasan Malioboro dapat mengakses tempat kerjanya dengan lebih mudah.

“Kegiatan bersih-bersih Malioboro yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) serta komunitas lain di Malioboro juga diharapkan sudah selesai pada pukul 09.00 WIB sehingga pedestrian sudah bisa digunakan secara optimal,” katanya.

Pada uji coba ketiga, moda transportasi umum seperti Trans Jogja, andong, becak, kendaraan gawat darurat maupun kendaraan operasional lain tetap bisa melintas Jalan Malioboro.

Dengan perubahan manajemen arus lalu lintas tersebut, Agus menyebut, kondisi Malioboro akan 99 persen pedestrian saat uji coba ketiga sehingga wisatawan yang berkunjung diharapkan bisa lebih nyaman saat menikmati Malioboro.

“Perubahan manajemen lalu lintas ini merupakan sistem pendukung yang kami lakukan untuk mewujudkan kawasan Malioboro sebagai semi pedestrian,” katanya.

Baca juga: Jl Malioboro ramai kendaraan luar daerah
Baca juga: Presiden jalan santai di Malioboro

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur NTT: penutupan Pulau Komodo sebuah keberanian tindakan

Kupang (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan rencana pemerintahannya untuk menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional merupakan sebuah langkah kebijakan yang menunjukkan keberanian tindakan pemerintahannya.

“Kebijakan rencana penutupan Pulau Komodo ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu.

Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.

Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.

Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.

“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.

Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.

Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar.

“Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan.

Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut.

Baca juga: Wagub NTT: Penutupan Pulau Komodo sudah final mulai tahun 2020

Baca juga: Asal muasal komodo hingga fenomena penutupan Pulau Komodo

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Makin cantik, Kementerian PUPR selesaikan penataan Kota Lama Semarang

Saya tunggu Anda untuk hadir dan mari kita hidupkan kota lama

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan proyek penataan Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) tahap I, sehingga diharapkan bisa makin menarik wisatawan mengunjungi lokasi tersebut.

Sebelumnya KKLS yang dikenal banyak terdapat bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa sebagai pusat perdagangan pada masa Hindia Belanda, kurang terawat, kusam bahkan menjadi daerah rawan kejahatan karena minim penerangan saat malam. Setelah dilakukan penataan, Kota Lama siap membuat mata wisatawan sekali lagi tertuju kepadanya.

“Penataan dilakukan agar kawasan lebih rapi, nyaman, dan bisa menjadi tujuan wisata. Selama ini, wisatawan yang datang ke Semarang lebih banyak memilih berkunjung ke Candi Borobudur atau Pulau Karimunjawa,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Setelah dilakukan penataan, kondisi jalan dan pedestrian di kawasan seluas 22 hektare sudah rapi menggunakan paving block dengan dilengkapi pembatas.

Kemudian dibuat jaringan utilitas berupa kabel listrik, fiber optik, telepon, dan pipa PDAM di bawah tanah, jaringan drainase dan pembangunan dua kolam retensi yakni Kolam Berok dan Bubakan untuk mengurangi risiko genangan.

KKLS juga dilengkapi street furniture, yang di samping sebagai fasilitas pendukung juga menjadi spot wisatawan berswafoto. Misalnya tempat pengisian daya ponsel yang dibuat berupa boks telepon, kursi taman, tempat sampah, papan informasi, lampu penerangan jalan, dan halte.

Pekerjaan dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya secara bertahap sejak Desember 2017 hingga Juni 2019 dengan anggaran Rp183 miliar miliar. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya.

“Penataan juga bertujuan mewujudkan kota Semarang menjadi kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan. Nantinya, bisa menjadi kawasan wisata yang mewadahi berbagai kegiatan masyarakat, seperti car free day, festival seni budaya, dan kuliner yang akan meningkatkan ekonomi lokal,” tambah Basuki.

Kegiatan yang akan digelar dalam waktu dekat adalah Festival Kota Lama Semarang pada 12-22 September 2019.

“Seluruh Indonesia mencoba membantu untuk menghidupkan Kota Lama. Teman-teman luar negeri juga datang untuk membantu. Ada buku yang diberikan kepada saya berjudul Kissing Sleeping Beauty Alive. Buku tentang kota lama yang indah bak gadis cantik yang tertidur. Butuh banyak pangeran untuk menciumnya agar dia bisa hidup lagi. Festival ini adalah festival untuk mencium gadis cantik yang tidur itu,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ada banyak pertunjukan yang akan ditampilkan pada festival tersebut antara lain seni musik, menari, membaca puisi, kuliner, diskusi mengenai KKLS yang dulu, sekarang dan ke depan.

“Saya tunggu anda untuk hadir dan mari kita hidupkan kota lama. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu,” kata Ganjar.

Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan KKLS, para pengunjung dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan vandalisme dan pencurian ornamen-ornamen street furniture.

Pengunjung juga diminta untuk memarkir kendaraan pada area yang sudah ditentukan karena KKLS didesain tidak ada kendaraan yang parkir di pinggir jalan baik roda dua maupun empat. Di samping itu akan menambah macet karena volume lalu lintas yang melewati KKLS cukup tinggi.

Baca juga: Ganjar usul Kawasan Kota Lama Semarang bebas kendaraan
Baca juga: Menpar minta pengelolaan Kota Lama Semarang berstandar internasional
Baca juga: Kawasan Kota Lama Semarang dilengkapi Galeri Industri Kreatif

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri Perdagangan, Industri dan Pemasaran Zanzibar kunjungi Buleleng

Singaraja (ANTARA) – Menteri Perdagangan, Industri dan Pemasaran Zanzibar-Tanzania, Amina Salum Ali, beserta beberapa pejabat Kementerian Zanzibar mengunjungi Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, untuk meninjau penerapan pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata.

Informasi dari Humas Pemkab Buleleng yang diterima, di Denpasar, Sabtu, rombongan Kementerian Zanzibar diterima langsung Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, yang didampingi beberapa pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Buleleng terkait, Camat Banjar, Ketut Darmawan, serta perbekel Desa Munduk, di Puri Lumbung Cottage, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng (22/8).

Terkait dengan kunjungan itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Ir I Made Sumiarta , menyatakan pemerintah Kaupaten Buleleng telah berupaya dalam hal pengembangan sektor pertanian, khususnya cengkeh di Buleleng.

Hal itu terus diupayakan karena hingga saat ini dari segi produktivitasnya masih berada dibawah nasional, tetapi dinilai tidak memiliki perbandingan hasil yang begitu signifikan, yakni produktivitas di tingkat nasional kira-kira sebesar 400 kg per Hektare, sedangkan di Buleleng dapat menghasilkan kurang lebih 311 kg per Hektare.

“Jadi, perbandingannya tidak terlalu jauh dibawah nasional, tapi kita tetap upayakan untuk menunjang produktivitasnya,” katanya.

Sementara itu, External Relations & Customer Service PT Indesso Aroma, Feri Soleh, yang mendampingi rombongan Kementerian Zanzibar mengatakan, inti dari kunjungan mereka itu dilandasi sejarah tentang cengkeh zanzibar yang ditanam di Desa Munduk dan pertama kalinya dilaksanakan di daerah Bali.

Keunggulan cengkeh Zanzibar sendiri, dapat dilihat dari pohonnya yang rimbun, buah yang dihasilkan lebih besar dan pertangkai bisa mencapai ratusan biji, serta lebih sering berbuah dibanding jenis cengkeh lainnya.

“Mereka senang sekali berkunjung kesini, seperti saudara sendiri, dan nanti kedepan rencananya kita akan bantu mengembangkan potensi alam yang ada di Buleleng ini,” ujar Soleh.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Made Adnyana
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapasitas Koperasi-UMKM ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan melesat

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyatakan bahwa bila kapasitas koperasi dan UMKM ditingkatkan, maka ke depannya juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Rully Indrawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan bahwa bila kapasitas usaha mikro yang jumlahnya mencapai 62 juta, meningkat sebesar 30 persen dan usaha kecil meningkat kapasitas usahanya 10 persen, maka akan mampu memberikan dampak pada peningkatan perekonomian nasional sebesar 7-9 persen.

“Oleh karena itu, kita akan terus melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja KUMKM di Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, ujar dia, dengan meningkatkan kapasitas usaha pelaku usaha mikro dan kecil, juga akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih dari itu, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai akan mewujudkan apa yang kita namakan pemerataan pembangunan.

“Kita sangat berharap kontribusi dari usaha mikro dan kecil,” ujat Rully.

Rully menambahkan, semua itu sudah ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengembangan KUMKM di Indonesia.

Ia juga mengatakan, Kemenkop dan UKM akan aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, serta lembaga masyarakat sipil hingga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Sebelumnya, Rully Indrawan mengajak kalangan kepala daerah, dalam hal ini bupati dan walikota untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam membantu mengembangkan usaha mikro di masing-masing daerahnya.

“Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi, dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan yang ada, bupati atau walikota harusnya memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya,” katanya.

Menurut dia, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.

Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 2019 capai 5,2 persen

Baca juga: Kemenkop: kapasitas lembaga penjamin UMKM daerah memprihatinkan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NTT targetkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB 0,94 persen

Kupang (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengemukan pemerintah provnisi setempat menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2019 mencapai 0,94 persen.

“Target PDRB ini akan disumbang dari sektor usaha pariwisata seperti akomodasi, perhotelan, restoran, dan lainnya,” katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, pada 2017 tercatat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih kecil mencapai 0,74 persen dan untuk jangka menengah hingga 2023 ditargetkan mencapai 2 persen.

Mantan Kepala Bappeda Provinsi NTT itu mengatakan, upaya yang dilakukan salah satunya dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan minimal 3 hari dari sebelumnya dengan rata-rata 2,7 hari.

“Karena itu kita adakan berbagai event pariwisata seperti festival dengan maksud agar wisatawan bisa lebih lama berwisata di NTT,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah provinsi juga sedang membangun kawasan wisata baru secara menyebar agar kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang mendunia dengan destinasi Taman Nasional Komodo.

Ia menyebutkan ada tujuh kawasan wisata baru yang dibangun dalam 2019 ini di antaranya, Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Wolwal di Kabupaten Alor, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, dan Lamalera di Kabupaten Lembata.

“Di kawasan wisata baru ini juga dibangun penginapan dan restoran sehingga bisa menyerap belanja wisatawan yang berkontribusi pada peningkatan PDRB,” katanya.

Baca juga: NTT targetkan bangun 22 kawasan wisata berbasis masyarakat

Baca juga: Asita harapkan festival pariwisata di NTT digelar secara konsisten

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Produksi dan kualitas jagung Indonesia tidak kalah bersaing

Indonesia sudah bisa ekspor (jagung) ke ASEAN, seperti pernah ke Filipina dan Malaysia.

Jakarta (ANTARA) – Produksi jagung Indonesia dianggap masih layak sekaligus mencukupi kebutuhan nasional bahkan mampu bersaing di pasar regional sehingga janggal jika komoditas itu dikategorikan  kalah saing dengan impor.

“Indonesia sudah bisa ekspor (jagung) ke ASEAN, seperti pernah ke Filipina dan Malaysia. Produksi jagung juga dipacu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ketua Umum Dewan Jagung Nasional (DJN) Fadel Muhammad dalam siaran pers Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Fadel mengungkapkan, terkait produktivitas jagung, Indonesia sebenarnya tidak perlu merasa khawatir katena ada sekitar 22 daerah yang digolongkan sentra jagung  di Tanah Air.

“Seperti  di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Fadel.

Menurut Fadel, produksi jagung yang cukup di Indonesia juga menyangkut kehidupan dan kepentingan ketahanan pangan nasional termasuk mendukung kemajuan subsektor peternakan.

Baca juga: NTT dinilai berpotensi jadi lumbung jagung di Indonesia

Fadel mencontohkan, dapat saja menjadi awal pengembangan subsektor industri unggas di wilayah sentra jagung, sehingga tidak lagi mengandalkan jagung impor sebagai pakan ternak.

Lainnya, dengan mendorong produktivitas jagung nasional akan menyentuh kesejahteraan taraf hidup petani. Mengandalkan jagung impor untuk domestik bakal membuat ekonomi dan pendapatan petani lokal menurun.

“Impor jagung juga memalukan produksi dalam negeri. Jagung Indonesia itu punya banyak varietas unggulan. Wilayah penghasilnya juga banyak,” ucap Fadel.

Mengenai jagung, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa tahun 2018 Indonesia sudah mampu ekspor sebanyak 380 ribu ton. Kemudian, selama 2014-2018, Indonesia juga sudah mampu menekan impor jagung sebesar 3,3 juta ton.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung nasional tahun 2014 adalah 19,0 juta ton. Produksi jagung meningkat tahun 2015 menjadi 19,6 juta ton.

Tren kenaikan produksi jagung terus berlanjut tahun 2016 menjadi 23,6 juta ton. Lalu tahun 2017 produksi jagung mencapai 28,9 juta ton.

Produksi jagung Indonesia tahun 2018 kembali melonjak hingga mencapai 30 juta ton. Sementara itu kebutuhan pasokan jagung untuk pakan ternak dan industri saat ini di Indonesia mencapai 7,8 – 11,1 juta ton.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dewan nasional KEK tinjau kesiapan infrastruktur KEK Madina

Madina (ANTARA) – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melakukan peninjauan lapangan ke lokasi KEK Mandailing Natal di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Enoh Suharto Pranoto di Mandailing Natal, Sabtu, mengatakan, kunjungan lapangan itu dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Bupati Madina, Menko Perekonomian dan Dirut PTPN IV beberapa waktu lalu terkait usulan KEK Mandailing Natal di Kabupaten Mandailing Natal.

“Pada kunjungan tadi, selain melakukan pengecekan kesiapan lokasi kita juga meninjau lokasi rencana bisnis yang akan dikembangkan dalam KEK nanti,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut tim juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan infrastruktur yang ada termasuk pelabuhan, bandara, jembatan, akses jalan, raw material, air, gas, pengendalian banjir dan sisi pengolahan sampah.

Selain itu tim juga melaksanakan rapat dengan para OPD terkait, tim PTPN IV Muspika dan tokoh masyarakat Kecamatan Batahan di mess PTPN IV guna melengkapi persyaratan dalam percepatan pembangunan KEK tersebut.

Pada kesempatan itu, Enoh menyebutkan disekitar kawasan KEK itu nantinya harus ada RDTR tata ruang.

“Kalau KEK berkembang nantinya harus ada juga aktifitas ekonomi diluar kawasan misalkan suplayer ke kawasan, ada hotel-hotel dan sebagainya,” sebutnya.

Untuk infrastruktur yang dipersiapkan Pemda Madina terhadap percepatan KEK ini mendapat resfon positif dari Dewan KEK karena Pemerintah Daerah telah membuat pelabuhan dan akses jalan.

“Ada pelabuhan, ada akses jalan ini merupakan hal positif tinggal penyelesaian jembatan harus segera dilakukan,” ujarnya.

Agar proses percepatan KEK ini berjalan cepat dirinya menyarakan kepada Pemerintah Daerah agar mematangkan potensi bisnis pada KEK tersebut misalnya Kopi, CPO dan lainnya karena ini merupakan hal yang sangat penting.

“Intinya KEK itu adalah fasilitas dan kemudahan fasilitas dan perizinan. Kalau pengusaha berinvestasi ada fasilitas dan diberikan kemuadahan dan perizinan dan fiskal yang dibutuhkan,” sebut Sekretaris Dewan KEK itu.

Baca juga: Ekonomi Sumut triwulan I tumbuh 5,30 persen

Baca juga: Menpar nilai Pulau Rupat Riau cocok jadi KEK pariwisata

Pewarta: Juraidi dan Holik
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dishub Bekasi bentuk tim kuda atasi kemacetan

Personel Tim Kuda akan ditempatkan di lokasi yang selalu menjadi titik kemacetan.

Cikarang, Bekasi (ANTARA) – Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membentuk Tim Kelompok Urai Kepadatan atau disingkat Tim Kuda yang bertugas mengatasi kemacetan di wilayah itu.

“Tim Kuda dibentuk untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kabupaten Bekasi seperti pada saat jam sibuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna di Cikarang, Sabtu.

Yana mengatakan personel Tim Kuda akan ditempatkan di lokasi yang selalu menjadi titik kemacetan. Di situ  tim tersebut akan mengurai kemacetan hingga lalu lintas lancar kembali.

“Selain itu masyarakat juga bisa memberitahukan ke Dishub apabila di wilayahnya terjadi kemacetan,” katanya.

Baca juga: YLKI nilai ganjil genap tak efektif tekan kemacetan dan polusi Jakarta

Menurut dia sejumlah lokasi yang menjadi titik penumpukan kendaraan di antaranya perempatan Fly Over Tegal Danas, Jalan Inspeksi Kalimalang, jalur pantura, serta Jalan Cikarang-Cibarusah.

Kemudian keberadaan pasar tumpah di lima titik yakni Tambun, Cibitung, Pasar Lama, Sentra Grosir Cikarang, serta Lemahabang juga menjadi titik kemacetan di wilayahnya.

“Di titik-titik tadi Tim Kuda akan lebih diperbanyak personelnya sehingga bisa lebih fokus dalam bertugas,” katanya lagi.

Selain membentuk tim pengurai kemacetan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi juga berencana meluncurkan sistem pembayaran retribusi kendaraan bermotor secara online.

Rencananya peluncuran sistem tersebut akan dilakukan saat peringatan Hari Jadi Perhubungan pada 17 September 2019 mendatang.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Dishub untuk membayar retribusi kendaraan bermotor,” kata Yana.(KR-PRA).
Baca juga: Pengamat sarankan pembatasan sepeda motor ketimbang ganjil-genap

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengharapkan NTT jadi sentra produksi daging sapi nasional

Selain garam, NTT juga memiliki produksi daging yang lumayan bagus..

Kupang (ANTARA) – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memantau perkembangan harga sejumlah komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, Jumat (23/8/2019), memandang penting jika Nusa Tenggara Timur dijadikan sebagai sentra produksi daging untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri Perdagangan Lukita berjanji akan terus mendorong daerah ini untuk menjadi sentra produksi daging agar secepatnya bisa memenuhi kebutuhan nasional.

“Minimal dua komoditas dari NTT yang bisa dijadikan sebagai sentra produksi nasional, yakni garam dan daging,” ujarnya.

Produksi garam di NTT, seperti yang dilakukan panen perdana oleh Presiden Joko Widodo di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Rabu (21/8/2019) sudah masuk ke pasar-pasar tradisional yang dijual dalam bentuk garam curah.

Garam Nunkurus dan garam lokal lainnya di NTT yang dijual tersebut kualitasnya mampu menyamai kualitas garam impor, sehingga komoditas ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Selain garam, NTT juga memiliki produksi daging yang lumayan bagus, yang terlihat dengan stabilnya harga komoditas tersebut di pasar-pasar tradisional akibat pasokan daging yang melimpah.

Melihat potensi daging dan garam yang cukup bagus ini, Menteri Perdagangan Lukita kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan saling memberikan dukungan untuk pengembangan komoditi unggulan di NTT sehingga bisa membantu neraca perdagangan nasional.

Baca juga: Mendag dorong NTT jadi sentra garam dan daging nasional

Menteri Perdagangan Lukita memberi apresiasi khusus kepada perkembangan harga daging sapi di Kota Kupang, yang sampai saat ini masih tetap dalam kondisi stabil. “Ini luar biasa, karena harganya masih jauh di bawah harga rata-rata di Pulau Jawa,” katanya.

Harga daging sapi di daerah Jawa saat ini rata-rata berada pada kisaran Rp110.000-Rp120.000 per kilogram, sementara di Kota Kupang stabil Rp90.000 per kilogram.

Ia memberikan apresiasi khusus terhadap upaya pengendalian harga bahan pokok yang dilakukan pemerintah melalui instrumen-instrumen instansi terkait di daerah ini, sebab bahan-bahan kebutuhan pokok di pasaran juga diketahui secara detil dari mana pasokannya dan lainnya sehingga upaya pengendalian berjalan.

Lumbung ternak
Nusa Tenggara Timur sempat mengalami masa keemasan sebagai salah satu lumbung ternak nasional pada beberapa dekade sebelumnya.

Akibat tidak adanya mekanisme pasar yang mengatur secara baik tentang tata niaga ternak pada saat itu, para petani peternak menjual  ternaknya dengan harga seadanya karena tuntutan ekonomi dengan mengabaikan kualitas ternak sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mekanisme pasar.

Baca juga: Kemendag sebut impor daging sapi agar harga kompetitif

Meninggalkan masa lalu yang kelam sebagai gudang ternak nasional yang gagal, NTT perlahan-lahan mulai bangkit pada masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya (2008 – 2018) ketika pemerintahannya berusaha mengembalikan kejayaan NTT sebagai gudang ternak dengan menetapkan daerah ini sebagai provinsi ternak.

Pada 2018, misalnya, pemerintah daerah terus mengembangkan potensi ternak sapi yang ada untuk mengembalikan kejayaannya sebagai gudang ternak nasional dengan menargetkan populasi sebanyak 1juta ekor sapi pada saat itu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (saat itu) Syukur Iwantoro menyampaikan tren pertumbuhan populasi ternak di NTT dalam tiga tahun terakhir cukup menggembirakan, dan diyakini segera mencapai target populasi 1 juta sapi pada 2018.

“Saat ini populasi sapi NTT yaitu 865.000 ekor, ini artinya naik 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2013. Data sensus BPS saat itu menunjukkan populasi sapi NTT berjumlah 725.000 ekor,” ujar Syukur dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kefamenanu, Timor Tengah Utara.

Pencapaian tersebut dinilainya merupakan yang cukup tinggi dalam skala provinsi, apalagi NTT memiliki dua jenis sapi yang sangat diminati seluruh rakyat Indonesia yaitu Sapi Bali dan Sapi Sumba Ongole yang di Indonesia, hanya dihasilkan di Pulau Sumba.

Lalu, bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi nasional? “Ada sejumlah program yang telah disusun oleh pemerintah pusat untuk terus mengembangkan produksi sapi di NTT,” katanya.

Pertama, proses perbaikan genetik sapi melalui inseminasi buatan (IB). Dalam program ini, Provinsi NTT termasuk provinsi yang melakukan percepatan program IB.

Dengan teknik IB dan kawin alam, pada 2016 populasi NTT dapat mencapai 950.000 ekor. Sepanjang tahun ini, akan ada 50.000 ekor sapi di Provinsi NTT yang akan dikerahkan untuk program IB.

Kedua, dalam rangka untuk mengembalikan NTT sebagai sumber ternak, pemerintah akan menerapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan pangan ternak pada musim kemarau.

Ancaman Antrax
“Di NTT ini 3-4 bulan musim basah, sisanya musim kering. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas sapi-sapi kita yang ada. Terobosan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal ini, yaitu membangun embung, atau tempat penampungan air,” kata Syukur.

Dengan demikian, NTT diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan memberi pasokan untuk program swasembada daging sapi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kami targetkan tingkat pertumbuhan populasi ternak 4,5 persen melalui penurunan angka kematian ternak kurang dari 4 persen dan peningkatan angka kelahiran hidup 25 persen dari populasi,” kata Kepala Dinas Peternakan NTT Dani Suhadi.

Selain itu, NTT juga memiliki program pengembangan lain seperti pengendalian pemotongan sapi betina produktif, pengendalian pengeluaran jantan produktif, serta mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat peternak melalui kontribusi peningkatan nilai tukar petani peternak lebih dari 1,15 persen.

Saat ini, NTT masih menghadapi sejumlah ancaman kesehatan hewan berupa penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Brucellosis, Antrax, Hog Kolera, dan Rabies.

“Setiap tahun, penyakit destruktif hewan ini menyebabkan kerugian di tingkat petani mencapai 5,5 persen dari produktivitas ternak dan ekuivalen dengan Rp80 miliar-Rp100 miliar,” ujar Dani Suhadi.

Lalu, bagaimana dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak sapi dalam tahun ini? “Untuk tahun ini (2019) kami targetkan peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 2 juta ekor,” katanya.

Mencermati tren populasi ternak sapi yang cukup menggembirakan ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tampaknya tidak ragu menunjuk Nusa Tenggara Timur sebagai sentra daging untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Oleh Laurensius Molan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dialog infrastruktur pembawa pesan persaudaraan Indonesia-Afrika

Indonesia siap dan senang bekerja sama dengan saudara-saudara kami di Afrika. “Indonesia is your true partner, your trusted friend,”

Jakarta (ANTARA) – Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika (IAID) sukses digelar pada 20-21 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri, sebagai bagian diplomasi ekonomi RI ke Afrika itu, dihadiri lebih dari 700 peserta dari 53 negara.

IAID 2019 merupakan kelanjutan dari Forum Indonesia-Afrika (IAF) 2018 yang diselenggarakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan menggarap pasar non-tradisional, salah satunya di Afrika.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan IAID 2019 menyatakan bahwa rakyat Indonesia dan Afrika adalah saudara.

Persaudaraan itu terjalin melalui perjuangan bersama melawan kolonialisme, yang kemudian dideklarasikan kepada dunia dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang digagas Presiden pertama RI Soekarno, 64 tahun yang lalu.

Berangkat dari semangat persaudaraan itu, Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia dan Afrika bersatu melalui kerja sama yang sifatnya konkret dan mendatangkan manfaat bagi kedua pihak.

“Indonesia siap dan senang bekerja sama dengan saudara-saudara kami di Afrika. Indonesia is your true partner, your trusted friend,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu pembangunan infrastruktur di Afrika, dengan keberadaan BUMN dan perusahaan swasta yang kuat dan berpengalaman.

Entitas bisnis yang dimiliki Indonesia, telah terbukti mampu membangun infrastruktur di tengah tantangan, seperti kondisi geografis yang berat dan kondisi iklim yang ekstrem.

BUMN dan perusahaan swasta Indonesia juga memiliki kemampuan membangun infrastruktur modern perkotaan.

Karena itu, sebagai saudara seperjuangan, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama guna mendorong kesejahteraan seluruh bangsa Afrika.

Melalui pembangunan infrastruktur, Afrika dapat mewujudkan pemerataan dan menjangkau daerah-daerah terluar, serta meningkatkan keterhubungan untuk memperbaiki disparitas harga dan kesenjangan ekonomi.

Infrastruktur menjadi isu yang paling disorot dalam IAID 2019, karena Indonesia dan Afrika menganggap sektor ini sebagai prioritas tinggi untuk pembangunan di masa depan.
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman bisnis, investasi dengan Afrika
Baca juga: RI-Mozambik telah selesaikan negosiasi perjanjian 200 produk

Menurut Global Infrastructure Outlook dari Global Infrastructure Hub, kebutuhan investasi untuk berbagai proyek infrastruktur di Afrika dari 2016 hingga 2040 berjumlah 6 triliun dolar AS, setara dengan 5,9 persen dari PDB yang didedikasikan untuk infrastruktur dalam periode ini.

Sementara itu, Indonesia memperkirakan kebutuhan infrastrukturnya akan mencapai 1,7 triliun dolar AS dalam kurun waktu yang sama.

Selain itu, Afrika yang saat ini memiliki 1,2 miliar populasi dinilai sebagai pasar yang sangat potensial bagi Indonesia, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga perdagangan dan investasi.

Perwakilan Tinggi Uni Afrika untuk Pembangunan Infrastruktur Raila Odinga melihat Indonesia memiliki pengalaman dalam pengembangan infrastruktur untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain.

Pembangunan inilah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimbas positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia memiliki kelebihan di industri dan penyediaan infrastruktur transportasi. Saya lihat itu dapat dikembangkan di Afrika. Sejumlah negara Afrika memiliki kendala dalam keterhubungan antarkawasan. Moda transportasi dan infrastruktur jalan masih terbatas,” tutur Odinga yang hadir sebagai panelis dalam salah satu diskusi IAID 2019.

Selain dukungan di sektor infrastruktur, Afrika juga berharap Indonesia menanamkan lebih banyak investasi berupa pabrik-pabrik manufaktur di beberapa negara Afrika.

Selama ini, Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi belum didukung dengan industri yang memadai. Pada akhirnya, negara-negara Afrika lebih banyak mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi.

Benua Afrika sering dianggap paling miskin dari segi ekonomi, padahal kami paling kaya sumber daya alam, padahal punya kapas, sumber daya mineral, bahan baku kimia, dan banyak hasil perkebunan.

“Saya rasa apa yang kami miliki ini bisa digarap Indonesia. Maka itu, kami lihat ini adalah saat yang tepat untuk berkumpul dan membicarakan ke mana arah kerja sama kita selanjutnya,” ujar Ondiga.

Baca juga: WIKA-Afrika catat kesepakatan bisnis senilai 365 juta dolar AS
Baca juga: IAID hasilkan kesepakatan bisnis Rp11,7 triliun

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi sejumlah stan BUMN dan perusahaan swasta yang produknya dipamerkan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019). (Kemlu RI)
Kesepakatan bisnis

Besarnya harapan tersebut direspons Indonesia dengan semakin meningkatkan keberadaan dan interaksinya dengan masyarakat Afrika.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, pendekatan (engagement) Indonesia ke Afrika meningkat signifikan.

Pada 2017, Indonesia membawa 17 misi politik dan ekonomi ke Afrika, sementara pada 2018 tercatat 35 misi Indonesia mengunjungi Afrika.

Kunjungan delegasi Indonesia ke Afrika yang meningkat dalam dua tahun terakhir menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melihat berbagai potensi kerja sama dengan Afrika.

Upaya itu membuahkan hasil, ditunjukkan dari kesepakatan bisnis senilai 822 juta dolar AS atau sekitar Rp11,7 triliun yang berhasil dibukukan dalam dua hari penyelenggaraan IAID 2019, terutama di bidang keuangan, infrastruktur, energi, dan farmasi.

Nilai kesepakatan bisnis ini meningkat dibandingkan yang dihasilkan pada saat IAF 2018 sebesar 586,56 juta dolar AS.

“Selama setahun terakhir sejak IAF, kita telah membuat kemajuan pesat. Pendekatan antarpemerintah maupun antara kalangan bisnis Indonesia dan Afrika terus meningkat,” ujar Menlu.

Proyek-proyek infrastruktur mendominasi kesepakatan bisnis yang dihasilkan selama IAID 2019, antara lain proyek pembangunan kawasan bisnis terpadu (mixed used complex) La Tour de Goree Tower senilai 250 juta dolar AS di Dakar, Senegal; proyek konstruksi rumah susun (social housing) senilai 200 juta dolar AS di Songon, Pantai Gading; serta proyek pembangunan pelabuhan terminal liquid (bulk liquid terminal) senilai 190 juta dolar AS di Zanzibar-Tanzania.

Ketiga proyek tersebut digarap oleh PT Wijaya Karya  Persero (WIKA)  dengan bantuan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Selain itu, tercatat pula kerja sama bidang farmasi senilai 1,5 juta dolar AS oleh Dexa Group (Indonesia) dengan Bahari Pharmacy (Tanzania); kerja sama pengembangan produksi minyak daun cengkeh senilai 2,5 juta dolar AS oleh PT Indesso Aroma (Indonesia) dengan Zanzibar State Trading Corporation; serta kesepakatan distribusi senilai 2,5 juta dolar AS antara Kimia Farma (Indonesia) dan Topwide Pharmaceutical (Nigeria).

Tidak berhenti sampai di situ, di sela-sela penyelenggaraan IAID 2019, Menlu Retno mengadakan rapat koordinasi dengan para duta besar RI yang bertugas di negara-negara Afrika dan menugasi mereka memetakan potensi kerja sama yang bisa dikembangkan lebih jauh.

“Saya berikan waktu satu bulan kepada para duta besar untuk betul-betul memetakan potensi kerja sama yang bisa kita pakai, termasuk skema pembiayaannya,” kata dia.

Sependapat dengan Menlu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap pemerintah Indonesia bisa fokus memetakan potensi besar kerja sama dengan negara-negara Afrika, dengan pertimbangan utama pada kepentingan nasional Indonesia serta nilai tambah bagi negara yang bersangkutan.

“Coba kita cari empat atau lima negara yang kita bisa kita prospek, jadi harus segera,” tutur Luhut.

Selama dua hari penyelenggaraan IAID 2019, Menlu RI melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra Afrika yaitu dengan Uni Afrika, Uganda, Madagaskar, Maroko, Senegal, serta Equatorial Guinea.

Melalui sejumlah pembicaraan tersebut, Indonesia berupaya melihat potensi kerja sama secara lebih jelas terutama di di bidang infrastruktur jalan, kereta api, pertambangan, pendidikan, bahkan pariwisata.

Tingginya antusiasme peserta IAID 2019 serta meningkatnya nilai kesepakatan bisnis menunjukkan kepercayaan atau trust yang terbangun dari negara-negara Afrika terhadap Indonesia semakin menebal, dan memperkokoh apa yang disampaikan pada KAA 1955.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak terjebak pada romantisme sejarah, tetapi kita melangkah maju dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” kata Menlu Retno.
Baca juga: Menlu tugaskan dubes RI petakan potensi kerja sama dengan Afrika
Baca juga: Presiden RI: Indonesia siap bangun infrastruktur Afrika

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pumpunan – Mengharapkan NTT jadi sentra produksi daging sapi nasional

Selain garam, NTT juga memiliki produksi daging yang lumayan bagus..

Kupang (ANTARA) – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memantau perkembangan harga sejumlah komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, Jumat (23/8/2019), memandang penting jika Nusa Tenggara Timur dijadikan sebagai sentra produksi daging untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri Perdagangan Lukita berjanji akan terus mendorong daerah ini untuk menjadi sentra produksi daging agar secepatnya bisa memenuhi kebutuhan nasional.

“Minimal dua komoditas dari NTT yang bisa dijadikan sebagai sentra produksi nasional, yakni garam dan daging,” ujarnya.

Produksi garam di NTT, seperti yang dilakukan panen perdana oleh Presiden Joko Widodo di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Rabu (21/8/2019) sudah masuk ke pasar-pasar tradisional yang dijual dalam bentuk garam curah.

Garam Nunkurus dan garam lokal lainnya di NTT yang dijual tersebut kualitasnya mampu menyamai kualitas garam impor, sehingga komoditas ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Selain garam, NTT juga memiliki produksi daging yang lumayan bagus, yang terlihat dengan stabilnya harga komoditas tersebut di pasar-pasar tradisional akibat pasokan daging yang melimpah.

Melihat potensi daging dan garam yang cukup bagus ini, Menteri Perdagangan Lukita kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan saling memberikan dukungan untuk pengembangan komoditi unggulan di NTT sehingga bisa membantu neraca perdagangan nasional.

Baca juga: Mendag dorong NTT jadi sentra garam dan daging nasional

Menteri Perdagangan Lukita memberi apresiasi khusus kepada perkembangan harga daging sapi di Kota Kupang, yang sampai saat ini masih tetap dalam kondisi stabil. “Ini luar biasa, karena harganya masih jauh di bawah harga rata-rata di Pulau Jawa,” katanya.

Harga daging sapi di daerah Jawa saat ini rata-rata berada pada kisaran Rp110.000-Rp120.000 per kilogram, sementara di Kota Kupang stabil Rp90.000 per kilogram.

Ia memberikan apresiasi khusus terhadap upaya pengendalian harga bahan pokok yang dilakukan pemerintah melalui instrumen-instrumen instansi terkait di daerah ini, sebab bahan-bahan kebutuhan pokok di pasaran juga diketahui secara detil dari mana pasokannya dan lainnya sehingga upaya pengendalian berjalan.

Lumbung ternak
Nusa Tenggara Timur sempat mengalami masa keemasan sebagai salah satu lumbung ternak nasional pada beberapa dekade sebelumnya.

Akibat tidak adanya mekanisme pasar yang mengatur secara baik tentang tata niaga ternak pada saat itu, para petani peternak menjual  ternaknya dengan harga seadanya karena tuntutan ekonomi dengan mengabaikan kualitas ternak sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mekanisme pasar.

Baca juga: Kemendag sebut impor daging sapi agar harga kompetitif

Meninggalkan masa lalu yang kelam sebagai gudang ternak nasional yang gagal, NTT perlahan-lahan mulai bangkit pada masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya (2008 – 2018) ketika pemerintahannya berusaha mengembalikan kejayaan NTT sebagai gudang ternak dengan menetapkan daerah ini sebagai provinsi ternak.

Pada 2018, misalnya, pemerintah daerah terus mengembangkan potensi ternak sapi yang ada untuk mengembalikan kejayaannya sebagai gudang ternak nasional dengan menargetkan populasi sebanyak 1juta ekor sapi pada saat itu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (saat itu) Syukur Iwantoro menyampaikan tren pertumbuhan populasi ternak di NTT dalam tiga tahun terakhir cukup menggembirakan, dan diyakini segera mencapai target populasi 1 juta sapi pada 2018.

“Saat ini populasi sapi NTT yaitu 865.000 ekor, ini artinya naik 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2013. Data sensus BPS saat itu menunjukkan populasi sapi NTT berjumlah 725.000 ekor,” ujar Syukur dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kefamenanu, Timor Tengah Utara.

Pencapaian tersebut dinilainya merupakan yang cukup tinggi dalam skala provinsi, apalagi NTT memiliki dua jenis sapi yang sangat diminati seluruh rakyat Indonesia yaitu Sapi Bali dan Sapi Sumba Ongole yang di Indonesia, hanya dihasilkan di Pulau Sumba.

Lalu, bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi nasional? “Ada sejumlah program yang telah disusun oleh pemerintah pusat untuk terus mengembangkan produksi sapi di NTT,” katanya.

Pertama, proses perbaikan genetik sapi melalui inseminasi buatan (IB). Dalam program ini, Provinsi NTT termasuk provinsi yang melakukan percepatan program IB.

Dengan teknik IB dan kawin alam, pada 2016 populasi NTT dapat mencapai 950.000 ekor. Sepanjang tahun ini, akan ada 50.000 ekor sapi di Provinsi NTT yang akan dikerahkan untuk program IB.

Kedua, dalam rangka untuk mengembalikan NTT sebagai sumber ternak, pemerintah akan menerapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan pangan ternak pada musim kemarau.

Ancaman Antrax
“Di NTT ini 3-4 bulan musim basah, sisanya musim kering. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas sapi-sapi kita yang ada. Terobosan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal ini, yaitu membangun embung, atau tempat penampungan air,” kata Syukur.

Dengan demikian, NTT diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan memberi pasokan untuk program swasembada daging sapi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kami targetkan tingkat pertumbuhan populasi ternak 4,5 persen melalui penurunan angka kematian ternak kurang dari 4 persen dan peningkatan angka kelahiran hidup 25 persen dari populasi,” kata Kepala Dinas Peternakan NTT Dani Suhadi.

Selain itu, NTT juga memiliki program pengembangan lain seperti pengendalian pemotongan sapi betina produktif, pengendalian pengeluaran jantan produktif, serta mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat peternak melalui kontribusi peningkatan nilai tukar petani peternak lebih dari 1,15 persen.

Saat ini, NTT masih menghadapi sejumlah ancaman kesehatan hewan berupa penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Brucellosis, Antrax, Hog Kolera, dan Rabies.

“Setiap tahun, penyakit destruktif hewan ini menyebabkan kerugian di tingkat petani mencapai 5,5 persen dari produktivitas ternak dan ekuivalen dengan Rp80 miliar-Rp100 miliar,” ujar Dani Suhadi.

Lalu, bagaimana dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak sapi dalam tahun ini? “Untuk tahun ini (2019) kami targetkan peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 2 juta ekor,” katanya.

Mencermati tren populasi ternak sapi yang cukup menggembirakan ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tampaknya tidak ragu menunjuk Nusa Tenggara Timur sebagai sentra daging untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Oleh Laurensius Molan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pendapatan negara dari pariwisata di Malaysia tumbuh 6,8 persen

Negara ASEAN masih mendominasi kedatangan pelancong internasional dengan sumbangan 70 persen sedangkan pasaran jarak sederhana dan jarak jauh pula masing-masing menyumbang sebanyak 20,8 persen dan 9,2 persen

Kuala Lumpur (ANTARA) – Malaysia menerima 13,35 juta wisatawan internasional dan mencatat pertumbuhan pendapatan negara sebesar 6,8 persen menjadi sebanyak RM41,69 miliar sepanjang enam bulan pertama tahun 2019.

Wakil Ketua Malaysia Tourism Promotion Board Abdul Haris Hadi di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan prestasi pariwisata juga mengalami pertumbuhan dari segi perbelanjaan per kapita yang meningkat 1,9 persen atau RM3,121.6 sedangkan rata-rata tinggal meningkat 0,4 malam menjadi 6,2 malam.

Sepuluh negara utama yang menyumbang kedatangan pelancong untuk setengah tahun pertama 2019 ialah Singapura (5.381.566), Indonesia (1.857.864), China (1.558.782), Thailand (990,565), Brunei (627.112), India (354.486), Korea Selatan (323.952), Filipina (210.974), Vietnam (200.314) dan Jepang (196.561).

“Negara ASEAN masih mendominasi kedatangan pelancong internasional dengan sumbangan 70 persen sedangkan pasaran jarak sederhana dan jarak jauh pula masing-masing menyumbang sebanyak 20,8 persen dan 9,2 persen,” katanya.

Baca juga: Sulteng promosikan potensi wisata di Malaysia

Secara keseluruhannya, prestasi ketiga-tiga pasaran jarak dekat (+4,7 persen), sederhana (+7,1 persen) dan jauh (+1,8 persen) menunjukkan pertumbuhan positif berbanding waktu yang sama pada tahun 2018.

Lima negara teratas yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan sektor pariwisata ialah
Singapura (RM11,56 miliar), China (RM7,09 miliar), Indonesia (RM5,71 miliar), Thailand (RM1,70 miliar) dan Brunei (RM1,52 miliar).

Lima negara teratas dengan perbelanjaan per kapita tertinggi ialah Arab Saudi (RM11,376.9), United Kingdom (RM5,241.5), Kanada (RM4,593.1), China (RM4,546) dan Amerika Serikat (RM4,537.9).

Baca juga: Sultan Halal Festival Sulsel target wisman Malaysia-Singapura

Pada 2018 Malaysia telah mencatatkan kedatangan sebanyak 25,8 juta orang pelancong asing dan pendapatan pelancong berjumlah sebanyak RM84,1 miliar sekaligus meletakkan negara ini dalam kalangan destinasi pelancongan utama dunia.

Baca juga: Garuda gandeng dua perusahaan Malaysia kerja sama wisata medis

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ThorCon kembangkan pembangkit thorium pertama di Indonesia

Thorium merupakan energi baru terbarukan, yang termasuk bahan bakar nuklir alternatif selain uranium.

Jakarta (ANTARA) – ThorCon International Pte Ltd berencana mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar thorium (PLTT) pertama di Indonesia dengan tiga daerah menjadi opsi lokasinya yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Bangka Belitung.

Perusahaan perancang reaktor yang berkantor pusat di Florida, Amerika Serikat, (AS) itu menggandeng PT PAL Indonesia untuk membangun reaktor thorium dari pembangkit listrik berkapasitas 500 megawatt (MW) bernama Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) 500.

“Desain PLTT ThorCon dinilai layak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena sesuai dengan spesifikasi yaitu aman, murah serta mudah dalam pengoperasian maupun pemeliharaannya,” kata Kepala Perwakilan ThorCon International di Indonesia, Bob Sulaeman Effendi dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Jumat.

Thorium merupakan energi baru terbarukan, yang termasuk bahan bakar nuklir alternatif selain uranium.

Bob mengatakan apabila semuanya berjalan lancar, pembangkit thorium yang menelan investasi Rp17 triliun ini bisa mulai dibangun tahun 2023 dan beroperasi pada 2026 atau 2027. “Konstruksi unit pembangkit pertama bisa memakan waktu tiga tahun, tetapi untuk unit selanjutnya satu tahun,” katanya.

Untuk pengembangan tahap pertama, lanjut Bob, kemungkinan thoriumnya harus diimpor. “Namun pada tahap 2 rencananya akan dibangun reaktor pembiak dan pada tahap 3 bisa menggunakan thorium hasil pembiakan tersebut sehingga tidak perlu impor lagi,” katanya.

Menurut Bob Effendi, pembangkit ThorCon jauh lebih murah dibandingkan PLTU batubara yang banyak tersebar di Indonesia. Produksi listriknya hanya 3 sen dolar AS per kWh, sedangkan pembangkit batubara 5 sen dolar per kWh.

Dengan begitu harga jualnya juga rendah yaitu 0,069 dolar AS/kWh atau di bawah rata-rata BPP nasional sebesar 0,077 dolar AS/kWh. BPP ini merupakan acuan untuk penentuan harga jual listrik dari produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Bob memberikan sejumlah alasan pembangkit ThorCon bisa murah. Antara lain karena reaktornya bertekanan rendah atau sama dengan tekanan pipa air di rumah tangga. Kemudian tidak memakai komponen khusus nuklir, pembuatan bahan bakarnya mudah dan murah serta dibangun di galangan kapal dengan efisiensi tinggi sehingga cuma butuh waktu 10 bulan.

PLTT ini akan dibangun dengan menggunakan model desain struktur kapal yang dibangun oleh Daewoo Shipyard & Marine Engineering (DSME) di Korea Selatan.

Bob mengatakan dari opsi tiga provinsi, saat ini masih dikaji daerah mana yang paling tepat sebagai lokasi PLTT pertama di Indonesia. Tiga daerah tersebut, menurut Bob, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. “Bisa juga proses pemilihan daerahnya dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan,” ujarnya.

Bob menjamin reaktor TSMR500 yang dikembangkannya memiliki sistem keselamatan tinggi dan menjadi bagian terpadu dari desain. “Karena itu kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl dijamin tidak akan terjadi,” katanya.
Baca juga: Deputi BUMN ingatkan PLN tinggalkan energi fosil, maksimalkan EBT
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Bali mau pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati rakyat kecil

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster  akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah setempat agar semakin baik dari sebelumnya sehingga dampaknya dapat lebih dinikmati kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Pertumbuhan ekonomi Bali selama ini sudah cukup baik, namun sebetulnya secara potensi dan peluang masih dapat lebih ditingkatkan lagi. Masih ada potensi besar yang bisa diakselerasi, dipercepat,” kata Koster saat memberikan sambutan acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, pola ekonomi di Bali selama ini sebenarnya masih lebih banyak disebabkan faktor alamiah, belum sepenuhnya didukung dengan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.

Supaya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali lebih baik, dengan mengoptimalkan segala potensi dan peluang yang dimiliki, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pemetaan yang dilanjutkan dengan pembuat desain.

“Sekarang, saya sedang desain agar pertumbuhan ekonomi di Bali bisa lebih meningkat. Akselerasi (pertumbuhan ekonomi-red) ke depannya menjadi lebih cepat lagi, lebih fundamental. Melalui Kebijakan dan regulasi, lalu dikelola maksimal dengan sistem yang tepat, sinergis, sinkron. Maka menurut perhitungan saya pertumbuhannya bisa mencapai tujuh persen,” ucap Koster.

Kemudian dari pertumbuhan ekonomi tersebut akan berdampak secara merata, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah akan paling bisa menikmatinya secara langsung.

“Saya petakan semua potensi dan turunan kebijakan untuk memacu itu. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung agar nantinya pertumbuhan ekonomi yang berjalan benar-benar menukik pada masyarakat bawah. Kita galakkan lagi industri kecil, UMKM, koperasi dan lainnya,” ujarnya.

Koster pun menegaskan Bali sebetulnya secara potensi ekonomi sangat luar biasa. Meskipun wilayahnya terbilang tidak cukup luas dengan pertambahan penduduk relatif konstan yang berada di kisaran angka 4 juta, tetapi Bali mempunyai kelebihan akan daya pikat sebagai destinasi wisata dunia.

“Sekitar 35-40 persen wisatawan internasional, pintu masuknya adalah Bali. Minimum jumlahnya sampai 7 juta per tahun. Belum lagi wisatawaan domestik, 9 juta lebih jumlahnya . Kalau ini bisa dikelola dengan baik, ini adalah potensi ekonomi yang bisa didorong untuk menggerakkan ekonomi Bali, hingga ke tingkat UMKM,” katanya.

Sementara selama ini kondisinya masih belum padu, sinkron dan terkesan jalan sendiri-sendiri. “Sekarang saya akan kumpulkan semua agar sinergis semua pelakunya, betul-betul jadi penopang ekonomi Bali,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Sementara itu terkait pergantian pimpinan Kanwil BI Provinsi Bali, Gubernur Koster mengucapkan selamat dan sangat mengapresiasi terlebih selama ini BI telah menunjukkan kinerja luar biasa.

“Selama di bawah Pak Causa ( Causa Iman Karana, red) pengelolaan ekonomi Bali secara makro, selalu di atas rata-rata nasional. Inflasi selalu di bawah. Impact-nya pengangguran dan kemiskinan sangat rendah di Bali. Ketimpangan terus menurun, angka kemiskinan dan pengangguran juga menurun,” ucapnya.

Di sisi lain, tambah Koster, kontribusi BI terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil juga terasa. Perkembangan UMKM dan koperasi terutama terkait pariwisata.

“BI binaan UMKM-nya banyak, dan hasilnya sangat baik. Kopi, kakao, bawang merah, kain songket setelah dibina oleh BI berkualitas semua. Saya perhatikan betul. Luar biasa kinerjanya. Kami berharap Bapak Kepala BI baru, bisa berperan maksimal bagi Bali,” ujarnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyebut acara ini merupakan gambaran bahwa BI akan terus melakukan sinergi dengan stakeholder, mitra, pemda, dinas dan lembaga terkait serta pelaku usaha.

Harapannya ialah untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian Bali. “Tugas pemerintah yang semakin berat, ekonomi global yang kondisinya semakin melambat. Perang dagang China dengan US (Amerika Serikat) meluas. Dampaknya, koreksi pertumbuhan ekonomi di banyak negara.***1***

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sarinah akan bangun satu tower di Thamrin

Sarinah akan memiliki dua gedung utama di Jalan MH Thamrin, Jakarta, namun secara terperinci ia tidak menyebutkan kapan proyek tersebut dimulai.

Jakarta (ANTARA) – PT Sarinah (Persero) akan mengembangkan bisnisnya dengan membangun satu lagi tower di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

“Doakan, kami akan bangun satu tower lagi di sini, di lokasi acara ulang tahun, yaitu tempat parkir ini,” kata Direktur Utama Sarinah Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa di Jakarta, Jumat malam.

Ia menjelaskan Sarinah akan memiliki dua gedung utama di Jalan MH Thamrin, Jakarta, namun secara terperinci ia tidak menyebutkan kapan proyek tersebut dimulai.

PT Sarinah (Persero) juga meluncurkan tas belanja “cassava bag” berwarna merah di momentum ulang tahun ke-57 tahun.

“Kami hari ini luncurkan juga kantong belanja ramah lingkungan, pada ulang tahun kali ini,” kata Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa.

Baca juga: PT Sarinah tegaskan tak miliki aplikasi pinjaman online

Ia mengatakan bahwa Sarinah menjadi perusahaan ritel pertama yang menggunakan konsep tas ramah lingkungan yaitu “cassava bag”.

Berdasarkan penjelasannya, kantong plastik ramah lingkungan tersebut mudah terurai jika terkena air, karena terbuat dari bahan dasar serat ketela.

Dengan bahan dasar dari ketela tersebut Sarinah turut serta mengurangi sampah plastik yang sudah marak di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, hadir Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah untuk membuka acara.

Ia menjelaskan bahwa Sarinah harus menjadi terdepan sebagai retail untuk memperkenalkan produk Indonesia kepada masyarakat.

“Saya harap banyak terjadi romansa di Sarinah, yaitu cinta dan bangga pada produk Indonesia,” kata Edwin.
Baca juga: Iwapi-Sarinah beri motivasi generasi milenial untuk berbisnis

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LRT Cawang-Cibubur beroperasi Oktober, berapa perkiraan tarifnya?

Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek Light Rail Transit (LRT) tahap satu untuk lintas layanan Cawang-Cibubur bisa beroperasi pada akhir Oktober 2019.

LRT Jabodebek tahap 1 terdiri atas tiga lintas layanan yaitu, Lintas Cawang-Cibubur dan Lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Lintas Cawang-Bekasi Timur.

“Saya ke sini untuk memastikan proyek LRT Lintas Cawang-Cibubur berjalan sesuai rencana, dan kita targetkan beroperasi komersil di akhir Oktober,” kata Menteri Rini di Pitstop temporary LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta, Jumat.

LRT Jabodebek trayek Cawang-Cibubur akan membentang sepanjang 13,7 km dan melintasi lima stasiun, yaitu Stasiun Harjamukti dekat Cibubur Junction, Stasiun Ciracas, Stasiun Kampung Rambutan, Stasiun Taman Mini, dan Stasiun Cawang.

Namun berapa perkiraan harga tiket LRT segmen Cibubur-Cawang yang dikenakan kepada penumpang?

Dalam kunjungan kerja tersebut, Rini pun enggan memberi komentar soal tarif LRT.

Ia hanya menjelaskan, sebelum beroperasi ada tahapan testing dan simulasi untuk mengecek betul kesiapannya baik jalur, listrik dan lain-lain.

Selanjutnya, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait sertifikasi dan izin untuk mendukung pengoperasian LRT secara komersil.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero) John Roberto mengatakan jika nantinya siap dioperasikan maka tarif LRT yang akan ditetapkan Rp12.000 per penumpang.

“Penetapan tarif Rp12.000 itu dilihat dari tarif keekonomian kita. Kalau kita hitung (tarif LRT Jabodebek) sekitar Rp30.000 tapi pemerintah memandang masyarakat itu mampu Rp12.000 flat sekali jalan,” kata John dalam cara Media Workshop Adhi Karya di Grandhika Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Dia menjelaskan kereta untuk LRT Jabodebek dipesan langsung dari PT Industri Kereta Api (Inka).

Dia memastikan nantinya setelah beroperasi maka LRT Jabodebek memiliki kapasitas 750 sampai 1.200 penumpang dalam sekali jalan. Sehingga, John yakin target kapasitas sehari dapat mengangkut 15.000 penumpang dapat tercukupi.

Selain itu, LRT Jabodebek sudah direncanakan dapat terintegrasi dengan moda lainnya sehingga memudahkan penumpang. Salah satu moda transportasi yang sangat mungkin terintegrasi dengan LRT Jabodebek yaitu Kereta Rel Listrik (KRL).

“Integrasi tiketnya KRL dan LRT Jabodebek sangat bisa karena kita sudah bicarakan dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” ujar Jhon.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lampung tuan rumah pertemuan nasional kedaulatan pangan

Bandarlampung (ANTARA) – Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah pertemuan nasional bertema kedaulatan pangan di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, selama 20-22 September 2019.

“Keunggulan Provinsi Lampung sebagai penyanggah produk-produk pangan dan pusat pertanian Indonesia mendapat apresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung saat beraudensi dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Jumat.

Acara tingkat nasional tersebut juga akan dihadiri oleh ormas-ormas Islam tingkat pusat, pelaku-pelaku bisnis, organisasi masyarakat, termasuk lembaga pemerintah terkait plus seluruh dinas terkait se-Provinsi Lampung.

Azrul Tanjung menjelaskan tujuan pertemuan MUI untuk mengantisipasi ketergantungan perekonomian Indonesia dengan impor, terutama beras, jagung, dan singkong.

“Kita memilih Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, karena daerah ini boleh dikatakan sebagai pusat pertanian Indonesia. Terutama singkong dan jagung. Nah ini modal dasar kita dengan harapan kondisi yang ada di Lampung ini bisa kita tularkan ke daerah-daerah lain, seperti Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan konsolidasi secara nasional tentang bagaimana ke depan agar bisa mandiri pangan dan mencari peluang terkait dengan produk komoditas untuk dapat diekspor, misalnya kopi dan cokelat.

Azrul menjelaskan bahwa kegiatan dengan tema kedaulatan pangan itu mempunyai banyak target ke depan baik mikro maupun makro.

“Nah target kita bisa ekspor dan menahan impor kemudian kemandirian pangan. Target lainnya dengan kita tidak impor akan mempertahankan tingkat nilai tukar rupiah kita. Hal ini diharapkan mampu mengatasi defisit pada neraca perdagangan,” katanya.

Baca juga: DPD ajak kawal RUU Kedaulatan Pangan agar tidak impor
Baca juga: Pinbas MUI-KEK jalin kemitraan wujudkan kedaulatan pangan umat
Baca juga: Indonesia-G33 serukan kedaulatan dan keamanan pangan

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dampak ekonomi ibu kota baru terhadap nasional sangat kecil

Jakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan hanya akan mendorong kegiatan produksi yang tidak memiliki “multiplier effect” besar,  seperti sektor administrasi, pertahanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, sedangkan dampaknya terhadap ekonomi nasional sangat kecil.

“Jika nantinya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah maka besaran output ekonomi yang dihasilkan hanya berdampak pada Kalimantan Tengah saja, sedangkan pada skala nasional dampaknya akan sangat kecil,” kata peneliti INDEF Rizal Taufikurahman di Jakarta, Jumat.

Rizal menjelaskan, dampak ekonomi dari ibu kota baru hanya meningkat pada sektor administrasi, pertahanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, kertas, publikasi sektor angkutan udara, angkutan umum, bukan pada sektor yang berbasis pada sumber daya alam yang memiliki “multiplier effect” besar terhadap ekonomi.

Menurutnya, dampak output terbesar terjadi pada sektor sebesar 12,9 persen, disusul sektor transportasi udara sebesar 3,82 persen, hunian 3,09 persen, rekreasi 2,23 persen, jasa pelayanan 2,19 persen, air 2,32 persen.

Sama halnya jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka sektor yang output peningkatannya besar adalah administrasi, pertahanan  pendidikan, kesehatan yang keseluruhnnya mencapai 7,42 persen.

Sehingga kalau dilihat dari jumlah output yang akan di produksi sektor-sektor, maka dampaknya terhadap perekonomian relatif jauh lebih baik jika ibu kota negara berada di Kalimantan Tengah ketimbang Kalimantan Timur.

Dalam laporan risetnya, INDEF menyimpulkan dampak terhadap kinerja ekonomi sektoral pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, secara umum menstimulus turunnya jumlah output sektoral yang terjadi di hampir semua sektor atau industri baik di tingkat provinsi maupun nasional. Terutama sektor trade-able goods dan berbasis sumber daya alam.

Selain itu, peningkatan jumlah output yang terjadi mayoritas pada beberapa sektor non trade-able good seperti sektor administrasi, pertahanan, jasa dan sejenisnya.

Sebelumnya pada Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI-DPD RI menyatakan meminta izin kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Menurut Joko Widodo, ibu kota negara bukan hanya simbol tapi menjadi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil.

Presiden Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan akan didorong dari kolaborasi partisipasi perusahaan swasta, BUMN ataupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Pemindahan ibu kota sebagai pemerataan stimulus ekonomi
Baca juga: IGJ: Pemindahan ibu kota dorong pergeseran aktivitas ekonomi
Baca juga: Pemindahan ibu kota tambah nilai ekonomi di sektor nontradisional

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia suarakan perlindungan mangrove dalam panel internasional

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyuarakan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove serta mitigasi dampak perubahan iklim dalam pertemuan panel internasional tentang Ekonomi Samudera Berkelanjutan ke-5 yang digelar di Amsterdam, Belanda.

“Indonesia menyuarakan pentingnya mangrove atau hutan bakau sebagai salah satu ekosistem pesisir dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim,” kata Koordinator Staf Khusus Satgas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Mas Achmad Santosa dalam keterangan tertulis KKP yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia memaparkan bahwa hutan mangrove dapat menyimpan emisi gas rumah kaca (GRK) lima kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan daratan.

Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan mangrove terbesar di dunia yakni seluas 3,5 juta hektar.

“Satu per empat mangrove dunia ada di Indonesia. Rehabilitasi hutan mangrove merupakan prioritas Indonesia yang dilakukan, salah satunya melalui program perhutanan sosial yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Mas Achmad Santosa, yang hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mangrove memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, terutama dalam menyerap emisi GRK. Sekitar 22 persen hutan mangrove Indonesia yang telah dilindungi di dalam kawasan konservasi diperkirakan menyimpan emisi GRK sebesar 0,82-1,09 giga ton per hektar.

Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara yang memiliki mangrove menjajaki komitmen bersama untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

Sebelumnya di tempat terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mendorong mangrove sebagai salah satu isu nasional mengingat antara lain fenomena hilangnya lahan mangrove sebesar 1,8 juta hektare di berbagai daerah.

“Yang menangani mangrove di Indonesia luar biasa banyak, mestinya 1,8 juta hektar tadi bisa kita selesaikan rehabilitasinya, tapi kejadian itu sampai saat ini belum terjadi. Kalaupun kita menanam mangrove, maka sifatnya masih seremonial, sifatnya masih terkotak-kotak di daerah-daerah tertentu, sedangkan tingkat kerusakannya, menyeluruh dari Sabang sampai Merauke,” kata Agung.

Selain itu diperlukan juga komitmen pemerintah untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu isu nasional, yang artinya anggaran untuk rehabilitasi mangrove tersebut harus diletakkan sebagai prioritas.

Agung menjelaskan tentang adanya pendekatan baru, yang dilakukan untuk rehabilitasi mangrove ini.

“Paling awal adalah harus kita petakan daerah-daerah yang akan dijadikan konservasi mangrove. Lalu kita adakan RZWP3K, yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi setiap provinsi harus membuat Perda mengenai tata ruang di daerahnya masing-masing, mana yang untuk industri, mana yang untuk pertambangan, pariwisata, ekosistem, atau perbaikan lingkungan, dan seterusnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa RZWP3K yang telah jadi sekarang ini baru 22 dari total 34 provinsi. Sisanya masih terkendala beberapa masalah, antara lain karena proses pemberian izin yang masih tumpang tindih, sehingga susah dipetakan.

Sebagaimana diketahui, gerakan rehabilitasi mangrove sudah dicanangkan setahun lalu, dan ditargetkan 5 tahun ke depan, lahan mangrove seluas 1,8 juta hektar yang hilang secara signifikan dapat dikembalikan, termasuk kerjasama dengan KLHK dalam membuat buku yang menjadi pedoman untuk memperbaiki mangrove di Indonesia.

“Kita juga mempunyai buku sebaran mangrove yang ada di daerah bahaya tsunami di Indonesia. Dan salah satu cara menahan tsunami, meskipun tidak efektif, adalah dengan menanam mangrove,” katanya.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanam mangrove untuk jaga kawasan pesisir pantai

ANTARA –  Peserta Siswa Mengenal Nusantara (SMN) asal Kalimantan Selatan dilibatkan dalam kegiatan penanaman mangrove di hutan mangrove di kota Pariaman, Sumatera Barat.  Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kawasan pesisir pantai. (Fandi Yogari/ Sandi Arizona/ Edwar Mukti).

Menteri BUMN : LRT Cawang-Cibubur beroperasi Oktober ini

Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek Light Rail Transit (LRT) tahap satu untuk lintas layanan Cawang-Cibubur bisa beroperasi pada akhir Oktober 2019.

LRT Jabodebek tahap 1 terdiri atas tiga lintas layanan yaitu, Lintas Cawang-Cibubur dan Lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Lintas Cawang-Bekasi Timur.

“Saya ke sini untuk memastikan proyek LRT Lintas Cawang-Cibubur berjalan sesuai rencana, dan kita targetkan beroperasi komersil di akhir Oktober,” kata Menteri Rini di Pitstop temporary LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta, Jumat.

LRT Jabodebek trayek Cawang-Cibubur akan membentang sepanjang 13,7 km dan melintasi lima stasiun, yaitu Stasiun Harjamukti dekat Cibubur Junction, Stasiun Ciracas, Stasiun Kampung Rambutan, Stasiun Taman Mini, dan Stasiun Cawang.

Namun berapa perkiraan harga tiket LRT segmen Cibubur-Cawang yang dikenakan kepada penumpang?

Dalam kunjungan kerja tersebut, Rini pun enggan memberi komentar soal tarif LRT.

Ia hanya menjelaskan, sebelum beroperasi ada tahapan testing dan simulasi untuk mengecek betul kesiapannya baik jalur, listrik dan lain-lain.

Selanjutnya, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait sertifikasi dan izin untuk mendukung pengoperasian LRT secara komersil.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero) John Roberto mengatakan jika nantinya siap dioperasikan maka tarif LRT yang akan ditetapkan Rp12.000 per penumpang.

“Penetapan tarif Rp12.000 itu dilihat dari tarif keekonomian kita. Kalau kita hitung (tarif LRT Jabodebek) sekitar Rp30.000 tapi pemerintah memandang masyarakat itu mampu Rp12.000 flat sekali jalan,” kata John dalam cara Media Workshop Adhi Karya di Grandhika Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Dia menjelaskan kereta untuk LRT Jabodebek dipesan langsung dari PT Industri Kereta Api (Inka).

Dia memastikan nantinya setelah beroperasi maka LRT Jabodebek memiliki kapasitas 750 sampai 1.200 penumpang dalam sekali jalan. Sehingga, John yakin target kapasitas sehari dapat mengangkut 15.000 penumpang dapat tercukupi.

Selain itu, LRT Jabodebek sudah direncanakan dapat terintegrasi dengan moda lainnya sehingga memudahkan penumpang. Salah satu moda transportasi yang sangat mungkin terintegrasi dengan LRT Jabodebek yaitu Kereta Rel Listrik (KRL).

“Integrasi tiketnya KRL dan LRT Jabodebek sangat bisa karena kita sudah bicarakan dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” ujar Jhon.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan Bitung-Lembeh diperkirakan telan biaya Rp3 triliun

Pemprov Sulut sedang berupaya untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas yakni jembatan Bitung-Lembeh serta bandara internasional di Pulau lembeh.

Bitung (ANTARA) – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sulawesi Utara Jemmy Lampus mengatakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Bitung ke Pulau Lembeh diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp3 triliun rupiah.

“Pemprov Sulut sedang berupaya untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas yakni jembatan Bitung-Lembeh serta bandara internasional di Pulau lembeh,” sebut Lampus di Manado, Jumat.

Panjang jembatan tersebut lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan Sulut itu diperkirakan mencapai 1.000 meter.

Pada diskusi kelompok terarah (FGD) pembahasan konsep pengembangan transportasi Pulau Lembeh sebagai kawasan terpadu dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, kata dia, Pulau Lembeh yang terletak di Kota Bitung memiliki posisi strategis dalam menunjang perkembangan sektor pariwisata di Sulut.

“Jembatan ini  akan menghubungkan Pulau Lembeh dengan daratan Pulau Sulawesi di Bitung,” ungkapnya.

Selain jembatan penghubung, di Pulau Lembeh  akan dibangun bandara internasional dengan panjang landasan pacu mencapai 4.000 meter.

“Investasi awal diperkirakan sebesar 5 triliun rupiah. Bandara Pulau Lembeh  diproyeksikan akan melayani penerbangan internasional sebagai pintu gerbang Indonesia bagian utara,” jelasnya.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Kementerian Perhubungan M. Sugihartiman mengatakan tujuan diskusi kelompok terarah ini membangun komitmen bersama antarpemangku kepentingan terkait.

“Jadi baik regulator, operator, ataupun user harus membangun bersinergi agar dapat terwujud optimalisasi penyusunan grand design transportasi Pulau Lembeh,” katanya.

Baca juga: Jumlah turis China naik, Sulut beri beasiswa belajar Bahasa Mandarin

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pulau Lembeh-Bitung disiapkan jadi destinasi wisata kelas dunia

Manado (ANTARA) –
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulawesi Utara Jemmy Lampus menyiapkan Pulau Lembeh, Kota Bitung, menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia.

“Lokasi Pulau Lembeh yang dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang diharapkan akan menjadi destinasi wisata kelas dunia dan memberikan dampak yang besar dalam mendukung KEK Bitung,” ujar Lampus di Manado, Jumat.

Lampus pada “Focus Group Discussion (FGD)” pembahasan konsep pengembangan transportasi Pulau Lembeh sebagai kawasan terpadu dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah sadar mengembangkan kawasan tersebut membutuhkan kerja keras.

“Perlu juga kerja sama semua pihak serta dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam pengembangan transportasi atau pembangunan akses dari dan menuju Pulau Lembeh,” ujarnya.

Pemprov Sulut tengah berupaya mendorong sektor-sektor unggulan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor-sektor tersebut adalah infrastruktur dan pengembangan pariwisata sebagai salah satu daya dorong perekonomian daerah.

Karena itu, kata dia, Pulau Lembeh yang terletak di Kota Bitung memiliki posisi strategis dalam menunjang perkembangan sektor pariwisata di provinsi ujung utara Sulawesi itu.

“Pulau Lembeh dan sekitarnya terdapat banyak spot wisata khususnya wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan,” ujarnya.

Pada sisi lainnya, letaknya yang berhadapan langsung dengan Pelabuhan Internasional Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung menjadi salah satu nilai tambah pengembangan industri pariwisata di pulau tersebut.***1***

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kiara ingin perundingan perdagangan bebas lebih transparan

Jakarta (ANTARA) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan perundingan perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dapat lebih transparansi serta lebih banyak melibatkan keterlibatan publik termasuk dari kalangan masyarakat sipil.

“Proses perundingan sangat tidak demokratis. Tidak hanya tertutup dalam proses perundingan, tetapi DPR yang akan meratifikasi perjanjian ini juga tidak pernah membuka ataupun mengundang masyarakat sipil untuk ikut memberikan pandangan terhadap analisis dampak yang akan ditimbulkan oleh perjanjian perdagangan dan investasi internasional tersebut,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati di Jakarta, Jumat.

Menurut Susan, sebagian besar perjanjian perdagangan dan investasi internasional, baik yang sedang dirundingkan tidak pernah dibuka informasinya kepada publik, khususnya teks perjanjiannya termasuk komitmen liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

Bahkan, masih menurut dia, proses konsultasi pun tidak dibuka kepada publik, sehingga rakyat kesulitan untuk dapat terlibat secara aktif dalam memberikan masukan.

Sebagaimana diketahui, Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 telah mengukuhkan kembali perlindungan hak-hak rakyat atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional. Perjanjian internasional yang berdampak luas tersebut membutuhkan persetujuan rakyat.

Oleh karena itu, ia mengemukakan bahwa Pemerintah dan DPR wajib membuka informasi atau teks dan melibatkan rakyat secara luas dalam proses konsultasinya untuk mendapatkan pandangan rakyat mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut terhadap beban keuangan negara yang membebani publik dan terhadap pembentukan undang-undang yang baru.

Sebelumnya, Indonesia for Global Justice (IGJ) menginginkan pemerintah dapat melakukan kebijakan moratorium terkait ratifikasi perdagangan bebas untuk memperbaiki struktural perekonomian dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

“Dilema perjanjian FTA (Free Trade Agreement/Perjanjian Perdagangan Bebas) adalah dari perjanjian yang sudah ada saja kita sulit mendorong daya saing, apalagi mau menambah. Tentu dengan struktur perdagangan yang ada saat ini kita masih akan sulit mendongkrak nilai perdagangan, maka perlu moratorium dulu dalam meratifikasi FTA,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti.

Menurut Rachmi, nilai ekspor tidak akan naik signifikan bila pemerintah menambah perjanjian perdagangan bebas apalagi jika cara-cara perdagangannya masih dengan produk-produk konvensional.

Namun yang kemungkinan terjadi, masih menurut dia, adalah nilai impor yang berpotensi naik.

“Kalau kita buat FTA, tentu harapannya kita kan mau ekspor, tapi negara mitra kita juga mau ekspor ke kita atau berarti impor ke kita. Nah, kita juga tidak bisa batasi impor kalau udah ratifikasi FTA,” ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, akan jauh lebih baik bila berbagai perundingan FTA dihentikan dahulu agar Indonesia juga bisa fokus saja dulu dengan mendorong industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah.

Selain itu, ia memaparkan bahwa dengan melaksanakan moratorium FTA, maka dapat dilaksanakan secara konsisten soal penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pembatasan impor untuk substitusi ketergantungan bahan impor, serta pembatasan ekspor konsentrat untuk hilirisasi.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri BUMN pastikan LRT Jabodebek tak ada gangguan listrk

Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno memastikan kereta ringan LRT Jabodebek tidak ada gangguan listrik.

“Kemarin kami, Pak Budi dari Adhi karya dan dari PT Kereta Api juga PT LEN, kita akan mengecek terus mengenai ‘electrical wiring’. Karena ini kereta listrik kita akan membuat simulasi-simulasi yang lebih mendalam, sehubungan dengan berbagai kemungkinan terkait aliran listriknya yang harus bisa terus lancar,” kata Rini saat meninjau di Stasiun LRT Cibubur, Jakarta, Jumat.

Dengan begitu, Rini berharap tidak ada lagi gangguan listrik yang mengganggu operasional LRT atau moda berbasis rel seperti yang terjadi sebelumnya.

“Sehingga tidak ada masalah seperti kemarin, nanti kita udah mulai testing. Insya Allah sebelum akhir tahun,” katanya.

Untuk itu, Rini juga meminta untuk membangun adanya cadangan listrik, minimal ada tiga cadangan.

“Sekarang yang kita ingin lakukan adalah berlapis-lapis aliran listrik cadangan. Jadi kalau ini mati, ada ‘backup’ aliran listriknya, minimal ada tiga ‘backup’. Dengan pengalaman yang kemarin (mati listrik), kali ini kita akan lebih mengetes lebih detil, lebih dalam,” katanya.

Seiring dengan rencana uji coba pada Oktober 2019, rangkain kereta dijadwalkan satu rangkaian datang pada September, dan tiga rangkain pada Oktober di mana satu rangkaian terdiri atas enam kereta.

“Kalau sudah empat set ini kita cukup yakin lah kita bisa mulai operasional minimal antara Cibubur ke Cawang Cibubur pulang pergi,” katanya.

Apabila aliran listrik sudah bagus, lanjut Rini, diharapkan Oktober bisa diuji coba secara komersil.

Untuk itu, ia meminta PT Industri Kereta Api (Inka) sebagai pemasok sarana LRT, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar bisa segera melakukan sertifikasi pada September ini.

“Supaya bisa beroperasi normal akan lebih nyaman kalau kita punya izin, Kemenhub harus memberikan sertifikasi, makanya kalau September ini, INKA lagi dicoba dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Insya Allah kita bisa dapat sertifikasi operasi akhir Oktober,” katanya.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK: Stabilitas pasar modal masih terjaga

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas industri pasar modal Indonesia masih cukup terjaga meski investor asing dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi jual saham.

“Indikator-indikator di pasar modal masih baik, sehingga pasar saham bisa konsolidasi, relatif stabil,” ujar Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja emiten menjadi salah satu indikator bahwa industri pasar modal kondusif. OJK pun percaya, ekonomi nasional tumbuh di atas lima persen pada 2019 ini.

“Kita masih percaya ekonomi lima persen dan emiten masih produktif, dua keyakinan itu pasar akan tetap tumbuh,” ucapnya.

Sementara itu berdasarkan data BEI, investor asing telah membukukan jual bersih atau “foreign net sell” sebesar Rp1,56 triliun di pasar saham domestik selama sepekan ini, atau periode 19-23 Agustus 2019. Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, asing masih mencatatkan “net buy” sebesar Rp60,736 triliun.

Dalam rangka menjaga stabilitas pasar modal, Hoesen mengatakan akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah investor domestik sehingga mampu mengimbangi investor asing jika melakukan aksi jual.

“Proporsi kepemilikan asing di pasar modal harus diimbangi oleh domestik. Maka itu kami terus upayakan untuk tingkatkan partisipasi investor domestik, karena investor domestik jadi tumpuan di masa mendatang,” ucapnya.

Investasi di pasar modal, lanjut dia, tidak lagi eksklusif namun sudah inklusif sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Maka itu, ia optimistis jumlah kepemilikan aset investor domestik di pasar modal akan terus meningkat nilainya seiring dengan bonus demografi, di mana penduduk produktif akan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Saya percaya pertumbuhan pendapatan masyarakat terus naik,” ucapnya. ***

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub dorong pengembangan bus listrik

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi umum khususnya adanya bus listrik.

Dalam diskusi di Jakarta, Jumat ia menjelaskan transportasi umum akan terus digalakkan dalam pengembangan mobil listrik.

Ia menyebutkan operator TransJakarta saat ini sudah berencana akan menggunakan bus listrik supaya ramah lingkungan.

Namun penjelasan detail kapan realisasi rencana tersebut belum diutarakan secara tegas. Selain bus, transportasi umum lainnya, taksi juga mulai merambah kendaraan bertenaga listrik.

Tidak disebutkan operator mana yang akan menjalankan program mobil listrik tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi mobil listrik murni di Indonesia.

“Untuk mobil listrik murni yang bukan hybrid, masih banyak kendala di Indonesia, oleh karena itu masih butuh waktu pengembangnya,” kata Johannes.

Salah satu kendala utama adalah jarak, jarak tempuh di Indonesia, rata-rata membutuhkan waktu tempuh yang jauh, mengingat luasnya jarak antar wilayah. Sedangkan mobil listrik murni sendiri masih terbatas jarak 300-350 km jarak tempuhnya.

“Jika jarak tempuh sudah habis, pasti membutuhkan waktu lagi untuk mengisi ulang daya baterai, sedangkan stasiun pengisian listrik masih sangat terbatas,” katanya.

Ketersediaan stasiun pengisian masih menjadi kendala utama, jika mobil harus menempuh jarak yang jauh, antar kota misalnya.

Selanjutnya adalah biaya produksi, untuk produksi mobil listrik murni di Indonesia masih membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga harga jualnya masih tinggi.

Perbedaan biaya mobil jenis ICE dengan hibrida, memiliki margin sekitar 15 persen, sedangkan PHEV sekitar 60 persen. Oleh karena itu harga jual mobil listrik murni sangat mahal.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin membangun industri mobil listrik sebagai lompatan kemajuan seiring dengan perkembangan bahan bakar nonfosil. Jokowi mengatakan industri mobil listrik adalah salah satu bentuk dari lompatan kemajuan yang harus dilakukan dari sekarang.

Lompatan kemajuan itu, kata Presiden, dimulai dari Program B20 dan akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel, serta Indonesia diyakini mampu membuat bahan bakar dengan jenis Biodiesel 100 persen berasal dari nabati atau B100.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan telah diteken oleh Presiden Joko Widodo kemudian diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Baca juga: BPTJ: dua ribu bus listrik mulai diproduksi 2020
Baca juga: DKI Jakarta mau pakai bus listrik? Tengok penerapannya di Shenzhen
Baca juga: Bus listrik dan harapan udara bersih Jakarta

 

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rini: LRT Cawang-Cibubur komersil akhir Oktober

Kita optimistis berjalan sesuai rencana untuk pembangunan tahap 1

Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan proyek Light Rail Transit (LRT) tahap satu untuk lintas layanan Cawang-Cibubur bisa beroperasi pada akhir Oktober 2019.

“Saya ke sini untuk memastikan proyek LRT Lintas Cawang-Cibubur berjalan sesuai rencana, dan kita targetkan beroperasi komersil di akhir Oktober. Sebelum beroperasi, tentunya ada tahapan testing dan simulasi untuk mengecek betul kesiapannya baik jalur, listrik dan lain-lain,” kata Menteri Rini di Pitstop temporary LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta, Jumat.

Rini juga menambahkan, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait sertifikasi dan izin untuk mendukung pengoperasian LRT secara komersil.

Saat ini progres proyek LRT jalur Cawang-Cibubur telah mencapai 85 persen.

Baca juga: LRT Jabodebek akan diujicoba Oktober mendatang

“Nantinya satu kereta LRT itu membawa enam gerbong dengan kapasitas 1.200 penumpang. Keretanya sudah siap dari PT INKA (Persero). Saya optimistis bisa selesai sesuai target dan kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenhub untuk izin dan sertifikatnya,” tambah Menteri Rini.

Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto mengatakan, secara keseluruhan pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap I telah mencapai 64,4 persen.

LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari tiga lintas layanan yaitu, Lintas Cawang-Cibubur dan Lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Lintas Cawang-Bekasi Timur.

“‘Kita optimistis berjalan sesuai rencana untuk pembangunan tahap 1. Saat ini, pekerjaan yang sedang dilakukan di lintasan meliputi proses pemasangan longspan, pemasangan trackwork atau jalur rel, pembangunan stasiun di tiga lintas pelayanan dan pembangunan temporary pitstop di akhir lintas pelayanan I,” ungkap Budi Harto.

Ia juga menambahkan, keunggulan proyek LRT Jabodebek ini yaitu penggunaan U-shape girder yang merupakan gelagar berbentuk ‘U’ yang pertama digunakan di Indonesia. Gelagar ini diproduksi sendiri oleh anak perusahaan ADHI, PT Adhi Persada Beton.

U-shape girder memiliki keunikan dengan bentuk tipis dan ramping, serta memiliki kelebihan tahan gempa dan mampu mengurangi bunyi kebisingan kereta.

Selain U-shape girder, ADHI juga menggunakan longspan atau bentang panjang yang berada di beberapa titik, antara lain di JORR, Cililitan, dan Cikoko yang telah terhubung pada 29 Maret 2019 lalu.

Longspan yang berada di JORR saat ini menjadi longspan terpanjang di dunia yakni mencapai 90 meter, melewati longspan yang berada di Dubai dengan panjang 74 meter dengan konstruksi beton.

Untuk pekerjaan stasiun, ada beberapa titik stasiun untuk LRT Jabodebek, antara lain Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas, Stasiun TMII, Stasiun Cikunir, Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Cawang, Stasiun Kuningan hingga Stasiun Dukuh atas.

Saat ini, pembangunan stasiun sudah memasuki tahap pemasangan atap dan penyelesaian beberapa ruang dalam stasiun. Di akhir lintas pelayanan I di Stasiun Cibubur, dibangun pula temporary pitstop yang digunakan sebagai tempat parkir kereta yang direncanakan tiba tahun ini.

“Untuk uji coba, ADHI menyiapkan stasiun Cibubur dan stasiun Ciracas sebagai tempat uji coba kereta,” katanya.

Baca juga: Komentar warga soal LRT Jakarta yang belum beroperasi

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nanoselulosa produk Balitbangtan mampu urai plastik 60 hari

Penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku nanoselulosa mampu mengurangi pencemaran akibat limbah yang tidak tertangani dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pascapanen mengembangkan teknologi nanoselulosa sebagai campuran produksi bioplastik yang mampu mempercepat waktu urainya.

Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menyatakan, bioplastik nanoselulosa ini ramah lingkungan dan mudah terurai secara alami dalam waktu 60 hari.

“Penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku nanoselulosa mampu mengurangi pencemaran akibat limbah yang tidak tertangani dengan baik.” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, produk nanoselulosa dihasilkan dari limbah biomassa pertanian, seperti tandan kosong kelapa sawit, tongkol jagung, daun nenas, jerami padi, dan lainnya.
Bahan nanoselulosa tersebut, dicampurkan pada proses produksi bioplastik.

Bioplastik umumnya diproduksi dari pati khususnya pati singkong, tambahnya, namun bioplastik yang ada di pasaran saat ini masih memiliki kekurangan yaitu daya kuat tariknya yang rendah serta permeabilitasnya yang tinggi.

Menurut Fadjry, penambahan nanoselulosa dari limbah pertanian dari hasil penelitian Balitbangtan mampu meningkatkan kuat tarik sekaligus menurunkan permeabilitas bioplastik.

Dia mengakui biaya atau harga jual bioplastik umumnya 3 – 3,5 kali lebih mahal dari plastik konvensional atau sekitar Rp700-Rp2000 per kantong.

“Namun dengan keunggulannya terhadap kelestarian lingkungan diharapkan ke depan ada intervensi pemerintah untuk dapat menurunkan harga bioplastik agar bisa bersaing dengan produk plastik konvensional”, katanya.

Sebelumnya  Fadjry Djufry, meluncurkan produk bioplastik berteknologi nano di Gedung Sadikin Sumintawikarta, Kantor Pusat Pertanian Bogor pada 22 Agustus 2019.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPPBC Kudus optimistis capai target penerimaan cukai rokok

Hingga bulan Juli 2019, realisasi penerimaannya memang baru Rp15,067 triliun atau 46,23 persen. Akan tetapi akhir tahun kami optimistis bisa mencapai target

Kudus (ANTARA) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, optimistis bisa memenuhi target penerimaan cukai rokok selama 2019 sebesar Rp32,66 triliun meskipun pencapaian hingga Juli 2019 belum memuaskan.

“Hingga bulan Juli 2019, realisasi penerimaannya memang baru Rp15,067 triliun atau 46,23 persen. Akan tetapi akhir tahun kami optimistis bisa mencapai target,” kata Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Iman Prayitno melalui Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Dwi Prasetyo Rini di Kudus,Jumat.

Ia mengungkapkan realisasi sebesar 46,23 persen, meliputi target cukai dan pabean.

Untuk target penerimaan cukai selama 2019 ditargetkan sebesar Rp32,58 triliun, sedangkan target pabean sebesar Rp81,7 miliar.

Realisasi penerimaan cukai hingga Juli 2019 sebesar Rp15,03 persen dari target sebesar Rp32,58 triliun, sedangkan pabean terealisasi sebesar Rp35,73 miliar dari target Rp81,7 miliar.

Jika berdasarkan penerimaan rata-rata per bulan, maka realisasi penerimaan cukai tersebut belum sesuai target karena bulan Juli 2019 seharusnya bisa melampaui 50 persen.

Akan tetapi, lanjut dia, ada kecendrungan pemesanan pita cukai pada akhir tahun biasanya terjadi lonjakan.

“Selain itu, pada bulan Desember juga ada pelunasan piutang pita cukai sehingga kami optimistis akhir tahun 2019 bisa mencapai target penerimaan cukai sebesar Rp32,66 triliun,” ujarnya.

Target penerimaan cukai yang dibebankan KPPBC kudus selama 2019 juga lebih tinggi, dibandingkan 2018 yang hanya Rp31,07 triliun.

Dengan pengalaman sebelumnya selalu bisa melampaui target, maka KPPBC Kudus juga optimistis bisa memenuhi target.

Salah satu upayanya yang dinilai memiliki dampak positif terhadap penerimaan, yakni penindakan terhadap peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Alasannya, penindakan yang gencar dilakukan akan membuat pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu menjadi berkurang sehingga produsen rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok tanpa pita cukai.

Ketika penjualan rokok legal semakin meningkat, maka akan berdampak pada tingkat produksi rokok yang akan berkorelasi dengan penerimaan cukai.

Jumlah pabrik rokok di wilayah kerja KPPBC Kudus sendiri sesuai data yang diterima awal 2019 mencapai 89 pabrik rokok dengan berbagai golongan pabrik.

Dari puluhan pabrik rokok tersebut, untuk golongan satu untuk rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT) sebanyak dua pabrik, golongan dua sebanyak dua pabrik, dan golongan tiga sebanyak 75 pabrik.

Sementara untuk rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) untuk golongan satu sebanyak dua pabrik dan golongan dua sebanyak 42 pabrik, sedangkan sigaret putih mesin (SPM) untuk golongan dua sebanyak enam perusahaan.

Baca juga: Bea Cukai Kudus ungkap 77 pelanggaran pita cukai rokok

Baca juga: KPPBC Kudus belum temukan pelanggaran cukai vape

Baca juga: Diungkap 56 kasus pelanggaran cukai di Kudus
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IGJ sebut kedaulatan negara bisa terkikis perdagangan bebas

Jakarta (ANTARA) – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan kedaulatan negara bisa terkikis bila berbagai aturan yang menguntungkan investor dalam berbagai bentuk perjanjian perdagangan bebas dapat bersifat melangkahi regulasi nasional.

“Sudah banyak bukti kedaulatan negara hilang akibat perjanjian perdagangan bebas. Banyak gugatan dihadapi oleh Indonesia karena pemerintah membuat regulasi nasional yang bertentangan dengan komitmen liberalisasi pasar dari perjanjian internasional,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Jumat.

Rachmi menegaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas bukan hanya mendiskusikan tarif ekspor dan impor, namun juga akan merundingkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang akan mengikat negara anggotanya untuk mengharmonisasi regulasi nasional dengan level komitmen liberalisasi yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, ujar dia, ada penegakan hukum dan sanksi yang berlaku terhadap negara anggota yang tidak menjalankan komitmen liberalisasinya. Pada akhirnya Kedaulatan negara tersandera dengan aturan perjanjian perdagangan bebas yang tentunya bertentangan dengan Konstitusi.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa meratifikasi perjanjian perdagangan bebas sebenarnya bukan hanya menghitung berapa potensi ekspor Indonesia, tetapi harus dihitung juga dampak terhadap hak rakyat Indonesia yang hilang akibat pengabaian amanat konstitusi dari pelaksanaan perjanjian itu.

Sebelumnya, Rachmi juga menyoroti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA CEPA) yang dicemaskan ke depannya akan semakin memperbesar potensi jumlah impor dari negara Kangguru tersebut.

“IA CEPA dipastikan akan memperdalam defisit perdagangan antara Indonesia dan Australia yang dari 2014 ke 2018 trendnya meningkat 50.05 persen atau defisit hingga 3 miliar dolar AS pada 2018,” kata Direktur Eksekutif IGJ.

Menurut kajian yang disusun IGJ, sebenarnya dari perjanjian kerja sama ASEAN dengan Australia-Selandia Baru sebelumnya yang telah diratifikasi pada tahun 2011, hampir 90 persen produk diperkirakan telah dihapuskan tarifnya hingga 0 persen.

Selain itu, IGJ juga mengingatkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Australia sejak 2012 terus menunjukan angka defisit, khususnya di sektor nonmigas.

“Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tarif tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia. Selama ini, hambatan perdagangan Indonesia ke Australia dipengaruhi oleh faktor tindakan nontarif,” paparnya.

Ia mencontohkan, selama ini, sejumlah kebijakan seperti standar karantina produk yang diterapkan Australia tidak dapat dengan mudah ditembus eksportir Indonesia sehingga melahirkan biaya tambahan bagi produk ekspor di pasar Australia.

Selain itu, IGJ juga menemukan bahwa potensi ekspor yang belum termanfaatkan oleh Indonesia di pasar Australia hanya senilai 201 juta dolar AS, sebaliknya potensi ekspor Australia ke Indonesia yang belum termanfaatkan sebesar 1 miliar dolar AS atau hampir 5 kali lipat dari tambahan potensi ekspor Indonesia.

Contoh peluang perdagangan dari Australia ke Indonesia yang belum termanfaatkan antara lain bijih gandum senilai 1 miliar dolar AS di mana pemanfaatannya baru 51 persen, sapi hidup senilai 236 juta dolar AS atau baru termanfaatkan 68 persen saja, serta daging sapi senilai 327 juta dolar AS di mana pemanfaatannya baru 35 persen.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri BUMN tinjau stasiun LRT Cibubur

Menteri BUMN Rini Soemarno (depan) melihat lintasan LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (23/8/2019). Menteri BUMN meninjau proyek stasiun lintas rel terpadu (LRT) Cibubur yang merupakan bagian dari proyek LRT lintasan Cawang – Cibubur yang pembangunannya sudah mencapai 85 persen dan akan diuji coba pada bulan september. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pras.

Transformasi bisnis, Hero Group investasi Rp500 miliar pada 2019

Permintaan dan pola belanja pelanggan akan selalu berubah

Jakarta (ANTARA) – PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) gencar melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang melalui berbagai pembaruan dan revitalisasi untuk menghadapi tantangan perubahaan tren belanja pelanggan.

“Permintaan dan pola belanja pelanggan akan selalu berubah. Sebagai komitmen untuk selalu mengutamakan pelanggan, kami terus melakukan berbagai upaya inovatif dan memberikan semangat baru pada penawaran-penawaran yang kami berikan,” kata Direktur PT Hero Supermarket Tbk Hadrianus Wahyu Trikusumo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada tahun 2019, HERO menargetkan berinvestasi lebih dari Rp500 miliar untuk menciptakan toko yang lebih baik, dengan ruang usaha ritel yang lebih relevan, juga mencakup peningkatan penawaran produk di setiap lini bisnis serta standar pelayanan untuk masyarakat Indonesia.

Saat ini Hero memiliki lini bisnis yaitu Hero Supermarket, Giant, Guardian, dan IKEA Indonesia.

Program yang dilakukan antara lain, Giant sebagai salah satu strategi bisnisnya, yakni “Program Harga Teman” dan “Program Tampil Beda”, dengan menurunkan harga dari produk-produk favorit dan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap, beragam produk berkualitas, juga dengan promosi terbaik.

Sementara, Hero Supermarket yang telah lebih dulu menyegarkan penampilannya, memiliki produk in-house bakery “O’Fournil” dengan konsep fresh from the oven. Selain itu, Hero Supermarket memiliki berbagai produk impor, premium, dan dengan tagline “fresh food people”, menawarkan berbagai pilihan produk segar yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan atas gaya hidup sehat yang saat ini sedang marak dilakukan.

Selain fokus mengoptimalkan lini bisnis makanan, bisnis non-makanan yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat juga tetap menjadi perhatian.

Guardian terus memperluas ruang usahanya ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, sebut saja pada semester pertama ini, Guardian telah membuka 22 toko baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sedangkan, IKEA sendiri sedang melakukan proyek pembangunan di Jakarta Garden City dan Kota Baru Parahyangan Bandung. Selain itu, IKEA sukses mendapat tempat di hati pelanggan dengan e-commerce yang dimilikinya, penambahan titik penjemputan produk juga memberi andil untuk keberhasilan ini.

Hingga usia 48 tahun pada 2019, Hadrianus mengatakan perusahaan masih mendapat kepercayaan untuk menjadi ritel yang menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing dan berkomitmen untuk terus melangkah bersama masyarakat Indonesia.

“Perjalanan panjang HERO Group dimulai pada tahun 1971 dengan dibukanya gerai Hero Supermarket yang sebelumnya disebut Hero Mini Supermarket dan menjadi pelopor ritel modern pertama di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: BEI: Kamis besok paling lambat Hero jelaskan penutupan gerai Giant
Baca juga: Hero sebut penutupan Giant dampak perubahan belanja konsumen

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bursa saham Malaysia ditutup 0,43 persen lebih tinggi

Kuala Lumpur (ANTARA) – Bursa saham Malaysia ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat, dengan indikator utama Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) naik 0,43 persen atau 6,86 poin, menjadi 1.609,33 poin.

Sementara itu, indeks Emas bertambah 47,36 poin atau 0,42 persen, menjadi berakhir di 11.386,15 poin.

Sebanyak 381 saham berhasil membukukan keuntungan, 400 saham mengalami penurunan dan 397 saham diperdagangkan tidak berubah.

Volume transaksi turun menjadi 2,01 miliar saham senilai 1,74 miliar ringgit Malaysia (415,95 juta dolar AS), dibandingkan dengan 2,04 miliar saham senilai 1,75 miliar ringgit Malaysia (418,84 juta dolar AS) pada Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bursa saham Malaysia ditutup menguat 0,49 persen
Baca juga: Bursa saham Malaysia berakhir turun 0,51 persen

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kedatangan LRT Jabodebek dirancang setiap tiga menit

Pada Oktober mendatang akan dilakukan uji coba dengan masinis di mana sistem LRT dirancang tanpa masinis ketika beroperasi nanti.

Jakarta (ANTARA) – Waktu kedatangan (headway) kereta ringan LRT Jabodebek dirancang setiap tiga menit ketika sudah beroperasi secara komersial, sehingga waktu tempuh bisa 15-20 menit.

“Nanti sistem ini didesain ‘headway’-nya tiga menit,” kata Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek dalam peninjauan di Stasiun LRT Cibubur, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pada Oktober mendatang akan dilakukan uji coba dengan masinis di mana sistem LRT dirancang tanpa masinis ketika beroperasi nanti.

Baca juga: Rini pastikan LRT Cawang-Cibubur beroperasi komersil akhir Oktober

Pada saat uji coba, waktu kedatangan pun masih berjarak cenderung lebih panjang antara 30 menit hingga satu jam.

“Bisa setengah jam, bisa satu jam (headway) karena masih uji coba,” katanya.

Dia menambahkan uji coba dengan penumpang bisa dilakukan apabila telah terbit sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Total empat rangkaian, di mana setiap setiap rangkaian terdiri dari enam kereta, akan didatangkan dari PT Inka pada September dan Oktober mendatang.

Karena itu, Ia berharap fase Cawang-Cibubur bisa selesai pada Oktober ini.

“Rel sudah, listrik sudah, tinggal kita menyelesaikan stasiunnya saja,” katanya.

Kendala yang dihadapi, kata dia, yakni pengerjaan yang dilakukan hanya malam hari, tidak bisa siang hari.

Baca juga: Komentar warga soal LRT Jakarta yang belum beroperasi

Ia juga mengaku belajar dari pengoperasian LRT Palembang. “Kami belajar pengalaman dengan di Palembang yang kurang di sana kami perbaiki di sini,” katanya.

Secara keseluruhan, LRT Jabodebek ditargetkan selesai pada Agustus 2020. “Selesai Agustus 2020 semuanya. Kemudian untuk commissioning kira kira lima bulan,” katanya.

LRT Jabodebek tahap 1 terdiri atas tiga lintas layanan yaitu, Lintas Cawang-Cibubur dan Lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Lintas Cawang-Bekasi Timur.

Untuk pekerjaan stasiun, ada beberapa titik stasiun untuk LRT Jabodebek, antara lain Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas, Stasiun TMII, Stasiun Cikunir, Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Cawang, Stasiun Kuningan hingga Stasiun Dukuh atas.

Saat ini, pembangunan stasiun LRT sudah memasuki tahap pemasangan atap dan penyelesaian beberapa ruang dalam stasiun. Di akhir lintas pelayanan I di Stasiun Cibubur, dibangun pula temporary pitstop yang digunakan sebagai tempat parkir kereta yang direncanakan tiba tahun ini.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gaikindo ungkap kendala mobil listrik di Indonesia

Untuk mobil listrik murni yang bukan hybrid, masih banyak kendala di Indonesia, oleh karena itu masih butuh waktu pengembangnya

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi mobil listrik murni di Indonesia.

“Untuk mobil listrik murni yang bukan hybrid, masih banyak kendala di Indonesia, oleh karena itu masih butuh waktu pengembangnya,” kata Johannes di Jakarta, Jumat.

Salah satu kendala utama adalah jarak, jarak tempuh di Indonesia, rata-rata membutuhkan waktu tempuh yang jauh, mengingat luasnya jarak antar wilayah. Sedangkan mobil listrik murni sendiri masih terbatas jarak 300-350 kilometer jarak tempuhnya.

“Jika jarak tempuh sudah habis, pasti membutuhkan waktu lagi untuk mengisi ulang daya baterai, sedangkan stasiun pengisian listrik masih sangat terbatas,” katanya.

Ketersediaan stasiun pengisian masih menjadi kendala utama, jika mobil harus menempuh jarak yang jauh, antar kota misalnya.

Selanjutnya adalah biaya produksi, untuk produksi mobil listrik murni di Indonesia masih membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga harga jualnya masih tinggi.

Perbedaan biaya mobil jenis ICE dengan hibrida, memiliki margin sekitar 15 persen, sedangkan PHEV sekitar 60 persen. Oleh karena itu harga jual mobil listrik murni sangat mahal.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin membangun industri mobil listrik sebagai lompatan kemajuan seiring dengan perkembangan bahan bakar nonfosil. Jokowi mengatakan industri mobil listrik adalah salah satu bentuk dari lompatan kemajuan yang harus dilakukan dari sekarang.

Lompatan kemajuan itu, kata Presiden, dimulai dari Program B20 dan akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel, serta Indonesia diyakini mampu membuat bahan bakar dengan jenis Biodiesel 100 persen berasal dari nabati atau B100.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan telah diteken oleh Presiden Joko Widodo kemudian diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan program B20 akan tetap berjalan kendati Perpres mobil listrik disahkan.

Baca juga: PT MAB akan konsentrasikan perakitan mobil listrik di Kudus
Baca juga: Menperin: Mobil listrik bisa berdampingan dengan mandatori biodiesel

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Luhut nyatakan akan cari solusi masalah sawit

Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan juga kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan mencari solusi masalah kelapa sawit setelah mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

“Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan juga kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti,” Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Luhut berada di Gedung BPK menghadiri undangan Anggota IV BPK Rizal Djalil. Dia bersama dengan beberapa menteri lain diundang untuk mendengarkan hasil temuan BPK, di antaranya temukan terkait kelapa sawit.

Ada beberapa permasalahan terkait kelapa sawit, sebut saja masalah lahan, jumlah dan lain sebagainya.

“Ada beberapa hal, seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini,” jelasnya.

Ada beberapa permasalahan di sektor kelapa sawit, dan ada 5 – 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan.

Dikatakan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya. 

“Sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” kata Menko Luhut.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai pengaruh kampanye hitam perihal kelapa sawit, Menko Luhut menjawab hal tersebut cukup berpengaruh, namun pemerintah telah mempersiapkan diri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung dengan pihak lain.

Presiden, katanya, nanti akan mengarahkan untuk melakukan studi lebih lanjut dan juga apa saja turunannya dan ini ditujukan supaya kita tidak bergantung dengan orang lain.

“Kebijakan kita juga bagus, seperti B20, B30 sampai dengan B100 sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada Eropa saja. Kampanye hitam ini kan kita disangka deforestasi, tak benar itu, yang benar kita itu justru penghasil carbon credit di dunia. Sampai dengan saat ini masih pengaruh, tetapi kan sekarang kita sudah mengeluarkan kebijakan B30, dan Presiden sudah perintahkan untuk lanjut ke B50 dan lanjut ke B100,” kata Luhut.

Baca juga: Menperin: Lewat biodiesel Indonesia tidak perlu “mengemis” negara lain

Baca juga: Ini tekad Presiden Jokowi: Kita bisa buat biodiesel B100

Baca juga: Hingga Juli 2019, kebijakan B20 hemat devisa Rp23,6 triliun
 

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkop dorong ICSB bangun UKM ekspor

ICSB harus fokus membidik pasar ekspor, karena jaringan pemasaran ICSB itu internasional, ada di seluruh dunia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendorong International Council for Small Business (ICSB) Indonesia agar dapat membangun UKM yang berorientasi ke pasar ekspor.

“ICSB harus fokus membidik pasar ekspor, karena jaringan pemasaran ICSB itu internasional, ada di seluruh dunia,” kata AAGN Puspayoga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menkop dan UKM mengemukakan hal tersebut pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang disinergikan dengan Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Denpasar, Bali, Jumat (23/8).

Puspayoga mengingatkan bahwa pemerintah sudah memiliki program strategis pendorong UKM ekspor, yaitu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), di mana produk UKM yang memiliki bahan baku impor dengan tujuan ekspor, maka akan dikenakan tarif 0 persen.

“Bea masuk impor dikenakan 0 persen, begitu juga dengan tarif ekspor 0 persen,” ucapnya.

Menkop dan UKM mencontohkan beberapa daerah yang memiliki kinerja ekspor bagus, seperti Bali (Bangli dan Denpasar), serta Jawa Tengah (Boyolali).

Ia menegaskan, dengan meningkatkan ekspor produk UKM, berarti sama dengan turut membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Saya berharap ICSB dan seluruh pelaku UKM di Indonesia bisa memanfaatkan program KITE,” ujar Menkop dan UKM.

Bagi Puspayoga, bila berbagai pihak fokus mengembangkan pariwisata, maka sama saja dengan sedang meningkatkan produk UKM.

Puspayoga pun bercerita akan sejarah panjang Bali menjadi destinasi wisata terbaik dunia. Dulu, di zaman kerajaan Ubud ratusan tahun yang lalu, pihak Kerajaan Ubud mengundang tokoh-tokoh dunia untuk datang dan menetap di Pulau Bali. “Jadi, sejak dulu Bali memang sudah dipromosikan sebagai destinasi wisata dunia. Raja Ubud adalah leluhurnya Wagub Bali Tjok Ace,” ungkap Bali.

Dalam kesempatan yang sama, Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kertajaya mengatakan, agenda utama Rakernas Khusus ini adalah Policy Maker’s Brief yang menghadirkan pandangan-pandangan beberapa kementerian/lembaga terkait penguatan UKM di Indonesia.

“Forum tersebut diharapkan menghasilkan beberapa rekomendasi bagi penguatan ekspor oleh pelaku UKM di Indonesia,” kata Hermawan.

Baca juga: Indonesia usung “Humane Entrepreneurship” dalam Kongres ICSB di Mesir
Baca juga: Wabup Lebak berharap ICSB tumbuhkan ekonomi UMKM

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat apresiasi Kementan dorong pembentukan koperasi petani

Koperasi era Industri 4.0 harus sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi, termasuk aplikasi pelayanan anggota dan bisnis

Jakarta (ANTARA) – Pengamat ekonomi pertanian Universitas Bengkulu, Ketut Sukiyono, mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam memperkuat kelembagaan petani dengan mendorong terbentuknya koperasi petani.

Ketut dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, memaparkan, terbentuknya koperasi akan memberikan keuntungan dan keberpihakan kepada petani.

Hal itu, ujar dia, karena pengaturan harga dapat dilakukan secara mandiri oleh petani sehingga tidak merugikan kalangan petani.

“Misalnya ketika harga komoditas lagi tinggi, petani dapat dengan memangkas (harga) sesuai berapa besar tingginya itu. Atau sewaktu lagi harga turun, bisa dipangkas juga hingga paling minim,” kata Ketut.

Ia berpendapat, melalui pembentukan koperasi oleh Kementan ke depannya bakal membuat tingkat selisih harga dari penampung hasil komoditas dengan petani tidak lagi seenaknya.

Selain itu, ujar dia, keuntungan lainnya dari terbentuknya koperasi adalah petani dapat kembali memperoleh keutungan ekonomi dari aturan sisa hasil usaha (SHU).

Kementerian Pertanian mendorong penguatan kelembagaan petani yang dinilai semakin dibutuhkan pada masa kini sesuai kemajuan zaman sebab hasil pertanian dikelola secara modern berbasis bisnis profesional.

Selain itu, adanya koperasi juga akan membuat kapasitas petani meningkat mengurus sistem pertaniannya, mulai dari pembibitan, pengairan, penyaluran alsintan. Di samping itu juga koperasi akan menambah pendapatan petani dengan sistem bagi keuntungan.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyatakan koperasi di berbagai daerah pada saat ini harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan strategi bisnisnya guna beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0.

“Koperasi era Industri 4.0 harus sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi, termasuk aplikasi pelayanan anggota dan bisnis, untuk meningkatkan kinerja usahanya,” ujar Prof Rully saat acara penyerahan penghargaan Koperasi Berprestasi dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (25/7).

Ia menegaskan bahwa tantangan baru koperasi tak sekedar cara berbisnis di era digital, melainkan juga mengubah mindset dalam sistem tata kelola secara menyeluruh.

Menurut dia, teknologi bisa dijadikan sebagai alat koperasi dalam menerapkan strategi efisiensi usaha dan dapat meningkatkan daya saing.

Rully mencontohkan, bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan agenda wajib badan usaha koperasi dapat dilakukan secara online atau daring.

“Saat ini, RAT sudah bisa dilakukan secara online. Artinya, dengan anggota koperasi yang mencapai ratusan ribu orang, berapa anggaran yang bisa dihemat dan bisa dialokasikan untuk pengembangan usaha,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Prof Rully, koperasi akan mampu menjawab tantangan zaman dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya.

Baca juga: Petani kopi diserukan gabung dalam koperasi, tingkatkan daya saing
Baca juga: ITFC gandeng UKM dan koperasi kopi di Sumatera Utara

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Inggris bantu petani kopi di Papua

Data menunjukkan bahwa dulu Papua menghasilkan kopi dalam jumlah besar tetapi sudah berkurang sejak 2005.

Wamena (ANTARA) – Pemerintah Inggris melalui Unit Perubahan Iklim membantu petani kopi di 12 kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan produksi.

Pemimpin program pertumbuhan ekonomi hijau untuk Papua dan Papua Barat, Antoni Torens di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan kopi memiliki potensi baik untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

“Sekarang kami fokus dua hal, pertama produksi harus ditingkatkan, petani harus dibujuk dan diyakinkan kembali ke kebun kopi karena ada manfaat,” katanya.

Data menunjukkan bahwa dulu Papua menghasilkan kopi dalam jumlah besar tetapi sudah berkurang sejak 2005.

Baca juga: Petani kopi diserukan gabung dalam koperasi, tingkatkan daya saing

Selain memberikan semangat bagi petani untuk kembali berkebun, pihaknya juga menggandeng pembeli agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil pertanian.

“Sering terjadi ketika diberikan semangat untuk mendongkrak produksi, tau-tau tidak ada pasar. Jadi fungsi program kami melengkapi rantai nilai dari hulu ke hilir, jadi dari kebun sampai ke kafe,” katanya.

Apabila program itu berhasil, akan dilanjutkan hingga tujuh tahun.

“Unit Perubahan Iklim dari pemerintah Inggris yang membiayai program ini selama lima tahun, sampai 2022. Kalau dianggap berhasil oleh pemerintah daerah akan diperpanjang mungkin dua tahun lagi,” katanya.
Baca juga: Petani di Malang dilatih produksi kerupuk kopi hingga masker kopi

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jasa Marga dukung rencana pemindahan Ibu Kota

Tentunya itu dalam bentuk investasi, investasi yang tentunya menghasilkan return of investment

Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Marga Tbk (Persero) menyatakan siap sepenuhnya mendukung rencana pemindahan ibu kota, baik di mana pun di daerah Kalimantan yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru tersebut.

“Kami mendukung pindahnya ibu kota,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani di Depok, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, langkah pemindahan ibu kota tersebut merupakan modal dasar agar penyebaran aktivitas perekonomian tidak hanya berkumpul di satu wilayah.

Apalagi, Desi secara pribadi juga menyatakan waswas mengenai kondisi Jakarta bila tetap diteruskan menjadi ibu kota Indonesia.

Dirut Jasa Marga juga menyatakan kesiapannya bila ternyata diperlukan pembangunan jalan tol di sekitar ibu kota baru. “Jalan tol di Kalimantan juga sudah ada,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (22/8) mengungkapkan salah satu skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur ibu kota baru, antara lain jalan, bandara dan pelabuhan akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan yang melibatkan BUMN tersebut dalam bentuk investasi yang menghasilkan return of investment.

“Tentunya itu dalam bentuk investasi, investasi yang tentunya menghasilkan return of investment. Jadi itu merupakan keputusan bisnis dari BUMN,” katanya usai menghadiri acara diskusi media yang digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), estimasi biaya proyek untuk bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk ibukota baru Indonesia pembiayaannya melalui BUMN.

Sedangkan estimasi biaya proyek dan pembiayaan fisik ibukota negara akan menggunakan pembiayaan tiga sumber pembiayaan yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihak swasta.

Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.

Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Moeldoko sebut lokasi ibu kota baru pertimbangkan sisi ekologi
Baca juga: HNW: MPR harus diajak diskusi rencana pemindahan ibu kota

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Penilai “Abdi Bakti Tani 2019” Kementan menilai Sleman

Lomba “Bakti Tani 2019” tersebut diselenggarakan untuk melihat sejauh mana implementasi dan inovasi program Menteri Pertanian di daerah di sektor pertanian.

Sleman (ANTARA) – Tim penilai lomba “Bakti Tani 2019” Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penilaian dan evaluasi lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan (UPTD BP4) Wilayah V Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

Pada Kesempatan tersebut tim Kementan langsung melakukan tinjauan ke beberapa percontohan pertanian yang ada di UPTD BP4 seperti mina padi, rumah strawberry, percontohan tenak ayam kampung, kolam ternak lele, tomat, dan tanaman Parijoto.

Ketua Tim Verifikasi Kementan Mardianis mengatakan lomba “Bakti Tani 2019” tersebut diselenggarakan untuk melihat sejauh mana implementasi dan inovasi program Menteri Pertanian di daerah di sektor pertanian.

“Kontribusi dan inovasi UPTD yang memberikan kontribusi di sektor pertanian menjadi salah satu komponen terpenting dalam penilaian,” katanya.

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi inovasi dan kinerja UPTD BP4 Wilayah V Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam penilaian kami, inovasi kerja memiliki poin yang tinggi, poin penilaian ini yang menjadi tolok ukur kami dalam menilai antar-UPTD,” katanya.

Baca juga: Pengamat apresiasi Kementan dorong pembentukan koperasi petani

Selain itu, ia juga mengapresiasi komitmen Pemda Sleman dalam pembangunan di sektor pertanian.

“Sleman memiliki komitmen yang tinggi di sektor pertanian, dimulai dari OPD hingga UPTD,” katanya.

Ia berharap lomba tersebut dapat menjadi sarana mengedukasi kaum muda agar ikut serta dan berinovasi di bidang pertanian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Sumadi dalam kesempatan tersebut mengatakan penilaian ini diharapkan dapat menambah semangat dan dedikasi para penyuluh pertanian dan mendorong kinerja pelayanan masyarakat.

“Sleman sebagai daerah hulu DIY, merupakan penopang swasembada pangan di DIY. Merujuk hal tersebut, kami terus berupaya untuk merealisasikan ketahanan pangan,” katanya.

Baca juga: Kementan lepas ekspor perdana tepung kelapa Banggai ke Jerman

Menurut dia, berbagai upaya dilakukan Pemkab Sleman untuk mendorong pembangunan di sektor pertanian mulai dari intensifikasi pertanian hingga proses pemasaran produk yang dihasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, UPTD BP4 Pakem juga berperan sebagai “Center of Education” (COE) yang menjadi tempat penelitian dan magang dari berbagai perguruan tingggi yang ada di Yogyakarta seperti UGM, UPN, APTA, UAD, UNS Solo, Unsoed Purwokerto, bahkan dari Jerman dan Jepang.

Sumadi juga memaparkan angka produksi beras Sleman pada 2018 sebanyak 249.863 ton, konsumsi masyarakat Sleman sebanyak 172.492 ton, sehingga surplus beras di Kabupaten Sleman pada 2018 sebanyak 78.867,75 ton.

“Diharapkan agar hasil evaluasi dan verifikasi tim Abdi Bakti Tani 2019 ini dapat disampaikan langsung ke Pemkab Sleman agar menjadi bahan evaluasi ke depan,” katanya. Tim penilai lomba “Bakti Tani 2019” Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penilaian dan evaluasi lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan (UPTD BP4) Wilayah V Kabupaten Sleman.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT MAB akan konsentrasikan perakitan mobil listrik di Kudus

saat ini sudah banyak permintaan kepada perusahaan yang khusus memproduksi mobil listrik itu.

Jakarta (ANTARA) – PT Mobil Anak Bangsa (MAB) akan mengonsentrasikan perakitan mobil listrik di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

“Ada di Kudus, konsentrasinya di sana,” kata pendiri MAB, Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Moeldoko yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan saat ini sudah banyak permintaan kepada perusahaan yang khusus memproduksi mobil listrik itu.

“Banyak permintaannya, rencananya dari Perum PPD, di antaranya akan pesan 130 unit pada 2020,” jelasnya.

Ia menyebutkan produsen mobil listrik itu juga akan menyediakan kendaraan untuk penumpang di perkotaan.

Baca juga: BYD panen keuntungan berkat kenaikan pasar mobil listrik

“Itu juga sudah ditangani, nanti beberapa kota yang padat seperti Bogor, Bekasi, Batu, Surabaya, sudah persiapan mengganti angkotnya yang sudah tua,” katanya.

Ia menyebutkan kapasitas awal akan dapat diproduksi 25 unit kendaraan listrik per bulan, tapi akan mencapai 100 unit per bulan.

Ketika ditanya kapan akan mulai berproduksi, mantan Panglima TNI itu mengatakan sudah mulai produksi sambil membenahi sarana prasarana yang diperlukan.

Ia juga berharap TKDN 40 persen dapat dipenuhi secepatnya. “Ini soalnya komponen utamanya masih dari luar, yang pertama motor, kedua baterai,” katanya.

Moeldoko yakin terkait baterai dalam dua tahun ke depan sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

“Kalau motor, kami sedang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkannya, ” katanya.

Ia mengungkapkan model kendaraan listrik itu akan terdiri atas sejumlah model seperti bus berukuran panjang 12 dan 8 meter serta angkot.

Baca juga: LIPI: Perlu dipersiapkan model bisnis untuk kendaraan berbasis listrik

Pewarta: Agus Salim
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KNKS dorong permintaan dan penawaran sektor syariah

Kami melihat perlunya sinkronisasi suplai dan deman. Kami perhatikan dari sisi suplai baik perbankan, asuransi, maupun dana pensiun relatif kecil

Solo (ANTARA) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong adanya permintaan dan penawaran pasar di sektor keuangan syariah dalam negeri.

“Kami melihat perlunya sinkronisasi suplai dan deman. Kami perhatikan dari sisi suplai baik perbankan, asuransi, maupun dana pensiun relatif kecil,” kata Direktur Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal KNKS Taufik Hidayat usai mengisi kegiatan Diskusi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia di Hotel Horison Aziza Solo, Jumat.

Terkait suplai, diakuinya, sektor keuangan salah satunya perbankan membutuhkan modal yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar perusahaan bisa meningkatkan besaran modal tersebut.

“Selain itu, industri juga kami minta untuk memperbesar variasi dan produk keuangan dan pasar modal. Meski demikian, kalau hanya didorong tanpa dibarengi dengan ‘demand’ maka tidak ada yang berminat,” katanya.

Ia mengatakan dari sisi permintaan, sebagai langkah awal ini KNKS mendorong beberapa investor institusi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan PT Asabri untuk memiliki produk berbasis syariah.

“Karena ternyata banyak kelompok masyarakat yang sebelum menjatuhkan pilihan mereka lebih dulu bertanya apakah perusahaan tersebut memiliki produk syariah,” katanya.

Ia mengatakan artinya sebagian masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai pasar mulai menjadikan sektor syariah sebagai pilihan utama dibandingkan konvensional.

Di sisi lain, ia juga meminta agar produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan maupun institusi tersebut bersifat fleksibel sehingga lebih luwes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, dikatakannya, sektor syariah termasuk bidang baru di Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan sektor ini.

“KNKS sedang mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan pasar modal syariah. Di sini kami perlu memberikan argumentasi yang kuat. Keuangan syariah kan masih baru. Perlu dukungan, ini dalam bentuk apa. Ini yang perlu diidentifikasi,” katanya.

Ia mengatakan salah satu yang akan disasar yaitu sosialisasi sektor keuangan syariah kepada masyarakat.

Disinggung mengenai perputaran uang di sektor syariah di Indonesia, dikatakannya, saat ini KNKS masih mendata.

“Itu juga masuk dalam program kami, tetapi KNKS kan masih baru. Baru terbentuk tahun ini, jadi memang kami belum mendata. Meski demikian, ini penting untuk memastikan kesehatan perusahaan yang bersangkutan,” katanya.

Baca juga: Wamenkeu : Keuangan syariah miliki dampak investasi besar

Baca juga: Lembaga keuangan syariah didorong bantu pembiayaan industri halal

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019