Kereta MRT didorong mobilitas per lima menit

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pihaknya ke depan mendorong agar kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dapat berangkat tiap lima menit.

“Bulan depan kita akan tingkatkan lagi menjadi 14 kereta sampai dengan betul-betul kita siap beroerasi,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam uji coba rangkaian kereta MRT Jakarta yang juga melibatkan wartawan di Jakarta, Rabu.

Dengan 14 kereta itu, dia menuturkan bisa mencapai jarak antar kereta atau headway yakni lima menit.

“Jadi fase-fase ini adalah fase memastikan bahwa MRT bisa beroperasi headway 10 menit dan juga pada saat sibuk nanti dengan headway lima menit,” tuturnya.

Periode Januari 2019, sudah dimulai tahap integrated testing and commissioning dengan delapan rangkaian kereta, dengan jarak antar kereta berangkat 10 menit untuk pengetesan sistem mode operasi normal yakni ketepatan jadwal dan operasional. 

Dia menuturkan delapan rangkaian kereta MRT Jakarta telah dioperasikan, dengan jarak antar kereta yakni 10 menit. 

“Artinya setiap 10 menit itu ada kereta dan ini yang kita uji cobakan secara terus menerus, kita pastikan selama satu bulan ke depan. 

Dia mengatakan MRT Jakarta utamanya menawarkan ketepatan waktu dan keamanan sehingga membantu orang lebih mudah bermobilisasi.

Dia mengatakan uji coba perjalanan dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Lebak Bulus pada Rabu (30/1) merupakan pengujian untuk keberfungsian dan ketepatan dari seluruh sistem yang sedang kita siapkan untuk beroperasi komersial pada Maret 2019.

Perjalanan itu dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

“Bagaimana memastikan seluruh sistem beroperasi secara otomatis tidak ada keterlambatan hari ini, kita bisa membuktikan bahwa dari Bunderan HI ke Lebak Bulus 30 menit dan kembali dari Lebak Bulus ke Bunderan HI juga persis 30 menit. Jadi itu yang harus kita pastikan terus menerus, tepat waktu berangkatnya tepat waktu tibanya dan jarak antara perjalanan itu juga tepat waktu,” ujarnya.

Baca juga: MRT Jakarta sediakan fasilitas untuk disabilitas
Baca juga: MRT tempuh rute Bunderan HI-Lebak Bulus dalam 30 menit

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Medco umumkan rekomendasi penawaran tunai atas Ophir Energy

Jakarta, (ANTARA News) – Medco Energi Global PTE. Ltd. (Medco Global), anak perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan Ophir Energy Plc mengumumkan ketentuan-ketentuan atas penawaran tunai oleh Medco Global atas Ophir dengan nilai sebesar 390,6 juta poundsterling. 

Berdasarkan ketentuan Penawaran, para pemegang saham Ophir akan menerima 55 pence (poundstreling) untuk setiap saham Ophir yang dimiliki, menurut data dari Medco yang diterima Antaranews.com di Jakarta, Rabu. 

“Medco dengan senang hati mengumumkan penawaran yang direkomendasikan ini untuk mengakuisisi Ophir dan portofolionya atas aset minyak  dan gas,” kata Direktur Utama Medco, Hilmi Panigoro. 

Rincian atas Penawaran dan persyaratannya tercantum dalam pengumuman dari Medco Global yang diumumkan pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan UK City Code terkait Takeovers and Mergers. 

Akuisisi tersebut bergantung kepada persetujuan dari pemegang saham Ophir dan persetujuan peraturan-peraturan otoritas lainnya.

    
Ophir memiliki portofolio atas aset internasional dan Medco yakin bahwa perpaduan antara dua perusahaan akan memperkuat keberadaan di Asia Tenggara. 

Perpaduan bisnis tersebut akan memiliki skala yang lebih besar dalam cadangan dan produksi, cakupan geografis yang lebih luas untuk peluang di masa yang akan datang, dan dalam pandangan Medco, akan memberikan keseimbangan atas portofolio produksi dan perkembangan aset regional, dengan hasil yang menguntungkan untuk para karyawan, mitra kerja, dan negara-negara tuan rumah. 

Transaksi ini akan meningkatkan pro forma produksi tahun 2019 Medco sekitar sebesar 29 persen menjadi 110 Mboe/d, dan kombinasi cadangan dan sumber daya dari 117 persen menjadi 1.252 MMboe. 

Pasca akuisisi yang telah dilakukan pada minyak dan gas, pertambangan dan ketenagalistrikan beberapa tahun ke belakang, transaksi ini sesuai dengan strategi perusahaan untuk secara selektif memperluas eksistensi Medco secara internasional. 

Medco akan membiayai rencana akuisisi dari dana yang berasal dari perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Medco Global untuk tujuan rencana akuisisi.

    
Peningkatan skala, diversifikasi, dan peluang pertumbuhan kombinasi bisnis ini menciptakan perusahaan minyak dan gas independen terkemuka di Asia Tenggara dan memperkuat posisi Medco sebagai Perusahaan energi dan sumber daya yang terintegrasi.

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ekonom: industri pariwisata dan industri kreatif untuk penguatan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) – Ekonom Chatib Basri mengatakan investasi dalam sektor pariwisata dan industri kreatif menjadi penting untuk memperkuat daya tahan perekonomian dari tekanan eksternal.

“Kalau instrumen fiskal tidak bisa, dan kebijakan moneter terbatas, maka masuk ke sektor riil seperti pariwisata dan industri kreatif,” kata Chatib saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Chatib mengatakan potensi investasi dalam sektor pariwisata dan industri kreatif sangat besar untuk memperkuat kinerja perekonomian karena dapat mengundang masuknya devisa.

Menurut dia, stimulus investasi dari dua sektor rii ini dibutuhkan karena ruang kebijakan moneter dan fiskal diperkirakan terbatas sepanjang 2019.

Ia menjelaskan kenaikan suku bunga acuan BI sudah hampir mendekati puncak, karena diperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) mulai mengurangi penyesuaian suku bunga di 2019.

“Kebijakan suku bunga mulai menunjukkan siklus pengetatan. Mungkin ini akan berakhir, tapi BI belum akan turunkan suku bunga, jadi mungkin investasi terganggu,” ujar Chatib.

Sedangkan, instrumen fiskal dapat terganggu karena harga komoditas diperkirakan menurun sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Salah satu risiko penurunan harga komoditas tersebut berasal dari perlemahan ekonomi di China yang juga dapat menekan kinerja ekspor.

“Ada risiko ‘budget deficit’ akan naik karena penerimaan turun. Jadi ekspansi fiskal tidak banyak,” kata Menteri Keuangan periode 2013-2014.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lokasi depo MRT fase II diperkirakan di Ancol

Jakarta (ANTARA News) – Depo MRT Fase II diperkirakan akan dibangun di kawasan sekitar Ancol, Jakarta Utara setelah dibatalkannya lokasi Depo di Kampung Bandan. 

“Bukan di Kita, tapi di sekitar Ancol. Kita masih lihat kemungkinan di mana,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam peninjauan uji coba pengoperasian delapan kereta MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, Jakarta, Rabu. 

Untuk itu, lanjut dia, akan dilakukan lagi uji kelaikan, namun tidak berlangsung lama dan signifikan ke rencana pengoperasian Fase II ini. 

“Feasibility Study ‘kan bisa sambil jalan, kita target 2024 harus sudah rampung,” katanya. 

William menyebutkan untuk Depo Fase II dibutuhkan luas sekitar 9,4 hektare yang bisa memuat 15 rangkaian kereta. 

“Kalau di Lebak Bulus itu 10 sampai 11 hektare yang bisa memuat 16 rangkaian kereta,” katanya. 

Selain itu, lanjut dia akan langsung dibuat Transit Oriented Development (TOD) di delapan titik Fase II dari Bundaran HI hingga Jakarta Kota. 

Saat ini, William mengatakan masih menunggu pihak Setneg untuk kepastian waktu” groundbreaking”. 

“Kita sudah sepakat kalaupun mundur, kontrak dihitung dari groundbreaking dengan kontraktor,” katanya.

Baca juga: Tarif MRT ditetapkan awal Februari

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Susi tegaskan izin tak keluar, jika pengusaha ikan tak jujur

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), SIPI angkut, tangkap dan usaha jika pengusaha ikan tangkap tidak jujur melaporkan hasil tangkapannya.

“Jadi ada tiga perizinan. Tahun ini kita membuat kalau yang pelaporan hasil usaha dan hasil tangkap itu masih belum benar, kita tidak mau kasih izin keluar,” kata Susi Pudjiastuti setelah acara Silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima SIUP dan SIPI Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan misalnya pendapatan 2.000 ton setahun, pelaporannya cuma 20 ton. Kemudian disuruh perbaiki menjadi 200 ton. “Tidak mau kita, tidak akan keluarkan izin, naik lagi,” katanya.
 
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan simposium bisnis dan sosialisasi sekaligus gerai untuk perpanjangan SIPI, pembuatan SIUP, SIPI angkut, tangkap dan usaha. 

Susi mengatakan banyak pengusaha ikan tangkap yang mengeluhkan lamanya izin keluar karena mereka sendiri enggan memperbaiki pelaporan yang disampaikan.

“Banyak juga pengusaha yang memang tidak mau perbaiki, mereka hanya cerita di mana-mana izin susah di KKP. Padahal sudah jelas kita ingin laporan hasil tangkapan yang benar, hasil usaha yang benar, kenapa supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan angka tangkapan itu berapa,” katanya. 

Susi mengatakan ketidakjujuran pelaporan hasil tangkapan itu merugikan semua pihak.

“Apakah sudah membahayakan keberlanjutan atau tidak, kalau seperti ini kan gelap, ada hasil 2.000 ton cuma ngaku 20 ton, suruh perbaiki 200 ton. Saya mengerti beberapa pengusaha takut konsekuensi pajak, tapi kan ya kita di negeri yang memang harus pajak harus masuk juga. Kita ingin laporan jadi benar, jadi bukan cuma legal saja, tapi juga reported, regulatednya benar,” katanya.

Ia menegaskan jika pelaku usaha ikan tangkap memberikan pelaporan yang benar dan jujur maka tak perlu waktu lama untuk mener bitkan izin yang diajukan paling lama 1-2 hari. Setidaknya, kata Susi, jika pelaporan dilakukan secara jujur maka paling lama dalam satu pekan izin akan langsung dikeluarkan.

“Jadi pendapatan akui saja yang sebenarnya, kan laut sudah kita jaga, maka pelaku juga harus mulai jujur,” katanya.Ia memperkirakan, hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan masih di atas 60 persen dari data yang ada.

“Saya perkirakan unreported masih di atas 60 persen, perkiraan saya, makanya saya ambil tahun ini seperti menyandera izin untuk berlayar. Mulai baik kan. Tadi kenaikan dari 1.000 kapal sudah 600.000 ton, bukan 600.000 kilogram, itu kan hampir 10 persen dari total tangkapan, itu saja,” kata Susi.

Baca juga: KKP: Pengusaha harus banyak berbenah terkait perizinan
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nelayan Morotai katakan tangkapan ikan kini melimpah pada Jokowi

Jakarta (ANTARA News) – Nelayan asal Morotai Kadhan saat diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa hasil tangkapan ikan tuna kini melimpah.

“Iya melimpah kalau dulu sehari kecil-kecil itupun 4-5 ekor dengan ukuran cuma 3-5 kg perekor sekarang kita dalam sehari dapat 1-3 ekor dengan ukuran 30 kg ke atas perekor,” kata Kadhan saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden pada kesempatan itu menanyakan kepada Kadhan terkait perbedaan ketika masih banyak kapal asing berkeliaran di laut nusantara dibandingkan kini ketika sudah banyak kapal asing ditertibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kadhan mengatakan, perbedaan sangat terasa ketika semakin banyak hasil tangkapan ikan tuna di laut Morotai.

“Sekarang ini lebih banyak, kalau dulu banyak nelayan Filipina sampai tinggal di belakang rumah kita sekarang enggak ada,” kata Kadhan yang diundang ke Istana bersama lima rekannya itu.

Dari hasil tangkapan, rekan Kadhan bahkan ada yang dalam sehari bisa mendapatkan hasil tangkapan 26 ekor dengan ukuran di atas 20 kg perekor dengan menggunakan kapal 3 GT.

Sementara Kadhan yang menggunakan kapal 3 GT untuk usahanya mengaku tidak pernah dan tidak perlu mengurus izin karena masuk golongan nelayan kecil.

“Tidak ditangkap polisi air? Dari dulu enggak pernah pakai izin kan?” tanya Presiden dan Kadhan menjawabnya tidak.

Sementara untuk pemasaran, Kadhan mengaku terbantu karena saat ini para nelayan sudah berinisiatif membentuk koperasi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga berdialog dengan nelayan yang beralih dari penggunaan cantrang ke alat lain yang lebih ramah lingkungan.
H. Surip asal Batang mengaku pindah dari cantrang ke jaring karena ingin mentaati aturan pemerintah.

“Hasilnya lebih banyak mana?” tanya Presiden.

“Insha Alloh lebih banyak pakai purse sein dan gill net,” katanya.

Presiden juga berdialog dengan pengusaha ikan tangkap terkait kemudahan perizinan dalam usaha penangkapan ikan.

Pada kesempatan itu Presiden meminta jajarannya agar membangun sistem untuk perizinan yang cepat.

“Bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. Yang jam lah. Zaman IT masa masih hari minggu apalagi bulan, enggak. Jam,” kata Jokowi.

Menurut dia, jika tidak menggunakan sistem yang melompat maka Indonesia akan ketinggalan dari negara-negara yang lain.

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan lebih dari 1.000 perizinan untuk penangkapan ikan kepada para pengusaha ikan tangkap.

Baca juga: Presiden sebut hampir tak ada lagi “illegal fishing” di laut Indonesia

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah luncurkan maskot “Hari Konsumen”

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, meluncurkan maskot resmi untuk mewakili simbol peringatan “Hari Konsumen Nasional” yang diperingati di Indonesia setiap tanggal 20 April. 

“Ini untuk mengingatkan kembali bahwa konsumen juga memiliki hak-hak yang harus diketahui, makanya ada peresmian Hari Konsumen Nasional dan maskotnya,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan pantauan Antaranews.com maskot tersebut berbentuk hewan lumba-lumba yang memakai atribut baju adat lokal Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga datang dalam acara peresmian maskot tersebut .

Peresmian acara akan diselenggarakan pada bulan Maret 2019 di Bandung. Gubernur Jawa Barat mengatakan Jawa Barat mampu disebut mewakili konsumen di Indonesia, sebab ada banyak kunjungan 70 juta wisatawan datang ke Jawa Barat.

“Ya saya ucapkan terima kasih atas dipercayakan Kota Bandung untuk menyelenggarakan peresmian maskot ini, nanti akan kami viral-kan,” katanya. 

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional guna mengembangkan kesadaran akan arti penting konsumen dalam perekonomian nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 diterbitkan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan adanya hari konsumen diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Baca juga: Hari Pelanggan Nasional ajang pelaku usaha sapa konsumen

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MRT tercepat China diuji coba di bandara baru

Beijing (ANTARA News) – Kereta api bawah tanah (MRT) China tanpa awak yang bakal menghubungkan pusat Kota Beijing dengan bandar udara internasional baru di Distrik Daxing berhasil diuji coba, Selasa (29/1).
    
“Uji coba kereta tersebut bagian dari rangkaian uji coba operasional pada bulan Maret mendatang,” kata Sun Qingbin selaku Kepala Teknisi Uji Coba First Engineering Co Ltd yang berada di bawah China Railway Electrification Bureau Group seperti dikutip media resmi setempat, Rabu.
    
Perusahaan tersebut mengklaim bahwa MRT yang melaju dengan kecepatan 160 kilometer per jam itu akan menjadi MRT tercepat yang ada di China.
    
MRT itu hanya membutuhkan waktu 19 menit dari ring III di kawasan Beijing selatan menuju Bandara Daxing yang baru akan beroperasi pada akhir September mendatang.
    
Kereta tersebut dilengkapi AC yang dapat disetel dan sistem pencahayaan LED untuk menghemat energi.
    
Jalur MRT bandara tersebut terbentang sepanjang 41 kilometer dari Beijing selatan menuju Daxing dengan satu pemberhentian di Fengtai sehingga penumpang bisa berganti Line 10 menuju pusat kota. Jalur baru yang berujung di bandara baru tersebut mengintegrasikan MRT, jalan tol, kereta reguler, dan kereta cepat.
    
Bandara Daxing yang berjarak sekitar 46 kilometer di sebelah selatan pusat kota dirancang untuk mengatasi kejenuhan di Bandara Internasional Ibu Kota (BCIA) yang berada di wilayah timurlaut kota.
    
Bandara baru yang berada di perbatasan Beijing dengan Langfang, Provinsi Hebei, dilengkapi dengan empat landasan pacu, 268 tempat parkir pesawat, dan terminal seluas 700.000 meter persegi.
    
Bandara yang dirancang sebagai bandara terbesar di dunia itu akan memiliki tujuh landasan pacu agar bisa menampung 620 ribu penerbangan dan 100 juta penumpang per tahun.
    
Menurut rencana, Garuda Indonesia yang selama ini beroperasi dari Terminal 2 BCIA juga akan pindah ke Bandara Daxing.
    
Berbeda dengan MRT jalur Dongzhimen-BCIA yang tidak ada perbedaan kelas penumpang, MRT di jalur bandara baru akan terdiri dari dua kelas, reguler dan bisnis. Selain itu, satu rangkaian MRT jalur Bandara Daxing berdaya tampung 1.500 penumpang.

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mentan lepas ekspor tepung kelapa 8.160 ton dari Gorontalo

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor tepung kelapa sebanyak 8.160 ton dari Gorontalo ke China, Taiwan, Hamburg (Jerman) dan Rotherdam (Belanda) dengan nilai mencapai 8,16 juta dolar AS.

Menteri Amran mengapresiasi kelapa dari Provinsi Gorontalo telah menembus 82 negara sejak 2018 hingga ekspor yang dilepas pada Rabu ini.

“Ini luar biasa di tengah jatuhnya harga kelapa, kita melakukan ekspor. Barusan saya terima laporan dari Pak Kepala Dinas Pertanian Gorontalo, kita juga ekspor kelapa muda ke Australia. Peningkatan produksi kelapa kita luar biasa,” kata Amran melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Ada pun tepung tersebut dihasilkan dari kelapa yang dibudidayakan masyarakat dan diolah hingga diekspor oleh PT Royal Coconut sebanyak 3.744 ton dan PT Tri Tunggal sebanyak 4.416 ton.

Secara umum, Amran menyebutkan bahwa Indonesia adalah produsen kelapa terbesar dunia dengan produksi pada 2018 mencapai 19 juta ton. Sementara di tahun 2014, produksi kelapa hanya 1,3 juta ton.

Dilansir dari data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, kontribusi subsektor perkebunan untuk ekspor tepung kelapa di Provinsi Gorontalo sangat besar. Jika harga pengambilan butiran kelapa rata-rata Rp1.200 per butir, total uang yang beredar di tingkat petani mencapai Rp208,8 miliar per tahun.

Luas lahan kelapa di Provinsi Gorontalo mencapai 71.524 hektare dengan jumlah tanaman 4.782.200 pohon. Ada pun total produksinya 575.864.000 butir per tahun.

Manager Quality Control dari PT Royal Coconut, Marwan Cjepah menjelaskan produk tepung kelapa yang dihasilkan 100 persen diekspor. Pasokan kelapa sepenuhnya bersumber dari petani dalam bentuk yang sudah dikeluarkan sabutnya.

“Kami terima kelapa dari petani itu untuk proses produksi minimum 150 ton hingga 200 ton per hari menghasilkan 24 ton tepung kelapa. Pabrik kami mulai produksi di awal Januari 2018 dan langsung ekspor ke Eropa, Afrika dan Asia,” kata Marwan.

Ia menambahkan bahwa volume ekspor tepung kelapa ini semakin meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan pihaknya dan perusahaan lainnya melakukan ekspor berkat dukungan pemerintah dalam memudahkan pemberian izin ekspor.
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenpar target jaring 200.000 wisman Tiongkok saat Imlek

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pariwisata menargetkan untuk menjaring minimal 200.000 wisman asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia selama Febuari 2019 seiring puncak perayaan Imlek dan Cap Go Meh.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Regional I (Great China) Kemenpar Vinsensius Jemadu di Jakarta, Rabu, mengatakan dari tahun ke tahun, wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia selalu membludak selama Februari sehingga menjadikan bulan ini sebagai “peak season” tersendiri bagi wisman negeri Tirai Bambu tersebut.

“Hampir semua negara mengejar pasar Tiongkok, bukan hanya sektor pariwisata, tapi juga industri lainnya. Karenanya kami targetkan wisman asal Tiongkok itu bisa mencapai 3,5 juta tahun ini,” ujarnya.

Setiap tahunnya, kata dia, perayaan Imlek dan Cap Go Meh jatuh pada Februari sehingga banyak wisman Tiongkok melancong ke berbagai destinasi termasuk Indonesia. Sejumlah destinasi favorit mereka di antaranya Bali, Manado, Batam, Bintan, dan Jakarta. 

Vinsensius mengatakan, setiap Februari merupakan saat yang tepat untuk menggaet wisman Tiongkok. Untuk itu pihaknya sudah mulai melakukan promosi sejak awal Januari untuk momentum Imlek dan Cap Go Meh.

“Paket imlek kita jual di berbagai daerah yang menjadi pasar wisman Tiongkok. Ada di Bali yang ditargetkan menyumbang 50.000-75.000 wisman saat bulan Febuari. Lalu Batam 20.000 wisman, Bintan 35.000, Manado setiap bulan sudah mencapai 10.000, dan Jakarta 15.000. Minimal 200.000 wisman Tiongkok datang ke Indonesia selama Februari,” katanya.

Tiongkok merupakan pasar potensial pariwisata Indonesia, tercatat, tingkat kunjungan wisman China ke Indonesia selama tiga tahun terakhir terus meningkat. 
Pada 2015, Tiongkok menyumbang wisatawan sebanyak 1.141.350 orang. Angka tersebut naik menjadi 1.452.971 orang pada 2016. 

Begitu juga pada 2018, Tiongkok mendominasi wisatawan dengan menyumbang 1976.728 orang.  

“Namun hingga saat ini jumlah masyarakat Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia masih relatif sedikit. Ini yang harus terus kita tingkatkan dengan hard selling seperti ini,” ucap pria yang akrab disapa VJ itu.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, jika pasar wisatawan Tiongkok sangat potensial untuk dikembangkan, karena outbound wisatawan Tiongkok selalu terkoreksi positif setiap tahunnya, tercatat, jumlah outbound mereka mencapai 130 juta orang pada 2017.

Selain itu jumlah pengeluaran mereka juga besar dan menghabiskan bujet hingga 115,29 miliar yuan atau Rp242,109 triliun sebagaimana data International Luxury Travel Market Asia (ILTMA).

“Wisatawan Tiongkok sangat royal berbelanja di pasar global. Kemampuan rata-rata spending mereka mencapai 1.139 dolar AS per trip atau setara Rp15,9 juta dengan kurs Rp13.940. Ini tentu menjadi acuan yang bagus untuk meraup pundi-pundi devisa kita,” ujar Menpar.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkendara di musim hujan, ini yang perlu diperhatikan

Jakarta (ANTARA News) – Berkendara pada musim hujan perlu mempersiapkan beberapa hal agar perjalanan Anda tidak terhambat dan kendaraan Anda juga aman dikendarai hingga sampai tujuan.

Menurut Business Development Division Head PT. Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), Tanny Megah Lestari, minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bepergian di musim hujan seperti sekarang.

Pertama, cek dahulu kondisi kendaraan, mulai dari kondisi ban, lampu, dan wiper, kemudian pastikan juga bahwa kita dalam kondisi fit untuk berkendara.

“Pengendara harus berada dalam keadaan yang fit karena berkendara dalam kondisi hujan membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian yang lebih tinggi dibanding kondisi normal,” tambahnya.

Ia memberi saran jangan menyalakan kendaraan yang memang sudah terjebak dalam banjir, hal ini bisa mengakibatkan kondisi water hammer pada mesin yang akan memperparah kerusakan.

Jika tidak mungkin untuk menerobos banjir, lebih baik menghindar atau apabila tidak ada jalan lain, berhentikan kendaraan di tempat yang aman menunggu surut.

Yang tak kalah penting, katanya, lindungi diri dan kendaraan dengan asuransi karena risiko bisa datang kapan saja.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Adira Insurance memiliki produk asuransi kendaraan bermotor yang bernama Autocillin.

Produk ini memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari kecelakaan di jalan raya, huru-hara, kerusuhan, hingga perlindungan untuk pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut.

Pengendara yang ingin mendapatkan perlindungan dari bencana alam bisa memperluas asuransinya dengan manfaat dari risiko bencana alam.

“Dengan perluasan bencana alam, pengendara bisa dijamin dari kerugian karena bencana alam, termasuk hujan es, banjir, dan lainnya. Tanpa adanya perluasan manfaat, maka tidak akan dijamin,” katanya.

Adira Insurance juga bisa memproses klaim melalui aplikasi di smartphone dengan nama Autocillin Mobile Claim. Aplikasi ini menjadikan Adira Insurance sebagai satu-satunya perusahaan asuransi yang bisa memproses klaim melalui smartphone.

“Pemilik kendaraan cukup memfoto bagian kendaraan yang rusak, lalu mengantar mobilnya ke bengkel. Apabila tidak memiliki waktu yang cukup ke bengkel, Adira Insurance siap melakukan pick up and delivery service untuk kendaraan pelanggan,” ujar Tanny.

Baca juga: Adira dan OLX gelar pameran mobil bekas di Surabaya dan Tangerang
Baca juga: Rayakan hari jadi, Adira Finance berkomitmen terus berinovasi
Baca juga: IIMS 2019 janjikan mobil listrik dan karya otomotif anak bangsa

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Hoaks seputar pengisian daya kendaraan listrik

Jakarta (ANTARA News) – Pabrikan otomotif dan teknologi di seluruh dunia tengah berlomba untuk menciptakan kendaraan ramah lingkungan, termasuk mobil listrik, yang dapat diterima secara masif oleh masyarakat.

Pasar Indonesia dengan penjualan mobil lebih dari 1,1 juta unit pada tahun 2019, juga mulai menatap era mobil listrik. Sejumlah pabrikan otomotif Jepang dan Eropa sudah memperkenalkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia, mulai dari hybrid hingga berpenggerak listrik sepenuhnya.

Sayangnya, menurut Ketua Tim Kendaraan Listrik PLN Zainal Arifin, terdapat beberapa informasi tidak benar terkait mobil listrik. Berikut penjelasannya:

1. Dapat diisi daya dalam hitungan menit

Zainal Arifin mengatakan bahwa kendaraan listrik tidak dapat diisi dayanya hanya dalam beberapa menit. Ia menjelaskan, tidak semua kendaraan listrik membutuhkan pengisian bermodel “fast charger”.

Menurut Zainal, pengisian daya dengan power 3,3kw (di rumah) membutuhkan waktu 6-10 jam, 22kw (kantor dan tempat umum) sekira 1-4 jam, dan 50kw (fast charger) membutuhkan durasi antara 20 menit hingga 1 jam.

“Tidak mungkin nge-charge mobil listrik 2 menit,” kata Zainal Arifin dalam acara Masyarakat Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia di BSD City, Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Global EV, sebesar 85 persen pengguna mobil listrik mengisi daya di rumah dengan power 3,3kw yang berdurasi 6-10 jam.

2. Bisa dicas menggunakan PV Solar Cell

Zainal Arifin menjelaskan bahwa teknologi yang ada saat ini belum memungkinkan untuk mengisi daya menggunakan sinar matahari melalui perangkat PV Solar.

Jika pun memang ada, kata dia, mungkin membutuhkan PV Solar dengan luas tertentu untuk dapat mengisi satu mobil listrik.

“Artinya masih jauh menuju ke sana. EV (electric vehicle) tidak bisa dicas pakai solar cell,” kata dia.

3. Tukar baterai

Swap battery atau menukar baterai mobil listrik dengan baterai lainnya dengan cara mencopotnya lalu memasang yang lain, belum memungkinkan untuk diterapkan pada saat ini.

Zainal mengatakan, saat ini hanya Taiwan yang masih menggunakan mekanisme swap baterai, sedangkan negara lain belum menerapkannya.

“Baterai bukan galon air. Untuk mobil belum ada hingga saat ini,” katanya. “Pergantian baterai yang masih jalan masih ada di Taiwan. Pernah ada di Israel, tapi sekarang sudah shutdown.”

4. Mendulang profit

Zainal menjelaskan bahwa bisnis pengisian mobil listrik belum mampu memberikan keuntungan yang signifikan.

“Banyak yang menilai bahwa charger EV itu menguntungkan, padahal tidak,” katanya.

Ia mengambil contoh perusahaan pengisian daya FastNed dari Belanda yang memiliki kontrak 15 tahun untuk menyediakan 201 stasiun pengisian daya.

Nyatanya perusahaan yang juga mendapat insentif dari pemerintah itu tetap membutuhkan setidaknya 16ribu mobil listrik yang mengisi daya secara rutin untuk balik modal.

“Operator EV belum ada yang profit. Sudah dikasih insentif. Mereka masih berjuang, misalnya FastNed dari Belanda,” katanya.

Baca juga: Kemenperin bidik Jepang investasi baterai kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah serius kembangkan Kendaraan listrik demi ketahanan energi

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Motor listrik Lincah dibekali dua baterai cegah panas

Jakarta (ANTARA News) – PT Fresindo (Lincah Group) memperkenalkan unit sepeda motor listrik bernama Lincah yang akan menggunakan dua baterai secara bergantian guna mencegah panas.

Sepeda motor bermodel skuter yang diperkenalkan dalam acara Masyarakat Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia di BSD City, Tangerang, Rabu, diklaim akan lebih tahan lama karena mampu menghindari “overheat” yang menjadi tantangan terbesar produsen kendaraan listrik di negara tropis seperti Indonesia.

“Motor ini menggunakan dua baterai yang akan bekerja secara bergantian. Jika yang satu panas, maka baterai lainnya akan mengambil alih,” kata Kepala Engineering Lincah Group, Kristian Sutikno, dalam acara itu.

Kristian menjelaskan baterai-baterai yang diproduksi di luar negeri, umumnya diperuntukkan untuk kendaraan dengan situasi lalu lintas empat cuaca yang tidak terlalu panas.

Sedangkan di Indonesia dengan dua cuaca kemarau dan hujan, kata dia, baterai jenis itu belum teruji daya tahannya.

“Kami menggunakan dua baterai. Saat satu baterai digunakan maka satu yang lainnya akan diistirahatkan atau didinginkan,” katanya.

Ia mengklaim baterai yang akan digunakan adalah tipe lithium fospat (LiFePO4) 72 volt 28 AH (2016 WH), generasi anyar baterai lithium yang lebih hemat dan bertenaga dibandingkan model lithium biasa.

Kristian menjelaskan, motor listrik Lincah telah menggunakan 60 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meliputi desain, motor listrik, baterai, dan kontroler. Model ini sudah dirakit di Pusat Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur.

Adapun beberapa parts yang masih impor adalah shock absorber, panel display, dan beberapa komponen lainnya.

Sepeda motor listrik ini diharapkan bisa diproduksi sebanyak 10ribu unit dalam setahun, kendati hal itu tergantung minat pasar terhadap kendaraan ramah lingkungan ini.

Lincah yang telah dikembangkan sejak dua tahun lalu itu akan menjadi penantang sepeda motor listrik Gesits.

Baca juga: IIMS 2019 janjikan mobil listrik dan karya otomotif anak bangsa

Baca juga: DPR RI dorong China bantu kendaraan listrik nasional

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2019

Ombudsman minta adanya pengawasan pelaksanaan anggaran Kementan

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih meminta adanya pengawasan pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian setelah penentuan pagu alokasi dalam APBN 2019 ditetapkan melalui lahan baku Statistik Pertanian Lahan (SP-Lahan) tahun 2016 seluas 8,1 juta hektare.

Ahmad dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan terdapat perbedaan luas lahan tersebut hingga sebesar satu juta hektare dengan data terbaru hasil penghitungan Kementerian ATR/BPN dengan instansi terkait.

Untuk itu, menurut dia, pemanfaatan dari anggaran ini patut memperoleh perhatian khusus dari penegak hukum agar tidak terjadi penyelewengan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Ombudsman juga ikut mengawasi kalau ada maladministrasi dari kebijakannya,” katanya.

Meski demikian, ia tak mempermasalahkan apabila ada penyesuaian anggaran untuk Kementerian Pertanian di APBN 2019 karena secara keseluruhan sektor pertanian erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

“Anggaran itu kebijakan pemerintah, dan tidak bisa dipotong. Tapi, kementeriannya harus memperbaiki sejumlah kinerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian dalam rapat kerja menyepakati pagu alokasi dana APBN 2019 senilai Rp21,68 triliun dengan menggunakan luas lahan baku SP-Lahan tahun 2016.

Data terbaru pada 2018 tidak dimanfaatkan karena perubahan basis data dikhawatirkan dapat membuat para pegawai di tingkat provinsi sampai kabupaten sulit merealisasikan program yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Terkait kondisi tersebut, Kementerian Pertanian sudah mengirim surat kepada Kementerian ATR/BPN untuk meminta adanya verifikasi ulang terhadap luas baku sawah di beberapa daerah.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi Yeka Hendra Fatika mengharapkan penghitungan ulang sebaiknya dilakukan lembaga independen dengan metodologi yang tepat.

Menurut dia, metodologi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kerangka sampel area sudah ideal untuk penghitungan luas lahan apalagi proses penghitungan mendapatkan bantuan dari citra satelit.

“Jangan sampai nanti hitung ulang itu menjadi akal-akalan saja yang pada akhirnya malah tetap meningkat untuk menjadi pembenaran,” katanya.

Baca juga: Mantan Menteri nilai penggunaan lahan baku versi lama kurang tepat
Baca juga: Kementan targetkan serap gabah 1,5 juta ton hingga Maret

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub targetkan PNBP 2019 Rp8,2 triliun

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 naik dibandingkan 2018 yakni mencapai Rp8,6 triliun. 

“Dari target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp9 triliun, realisasi PNBP-nya sebesar Rp8,2 triliun. Tahun 2019 kita memiliki target Rp8,6 triliun. Namun demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu, kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. 

Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor perhubungan laut, mengingat pada tahun lalu PNBP terbesar berasal dari sektor perhubungan laut.

Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat.

Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP, sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat. 

Di sektor transportasi misalnya, penerimaan PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya. 

Budi juga mengemukakan bahwa dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 sebesar Rp41,55 triliun, sebanyak 35 persen akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian. 

Hal ini dikarenakan sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.

“Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita,” katanya. 

Menhub juga menyampaikan bahwa pada 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut meningkat hingga 60 persen sampai 70 persen dari jumlah yang sebelumnya. 

Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan. 

Sementara untuk sektor perhubungan udara, Menhub mengatakan pada 2019, anggaran akan dititikberatkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara. 

“Di sektor udara kita fokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, mengingat tingkat keselamatannya belum maksimal. Kita akan konsentrasi untuk membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif di sana. Tetapi, secara komersial, kita juga mendorong agar PT Angkasa Pura 1 dan PT Angkasa Pura 2 untuk mengelola kurang lebih 30 bandara,” katanya. 

Menteri Perhubungan juga mengatakan setiap kuasa pengguna anggaran (KPA) dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Para KPA harus berkoordinasi secara aktif dengan unit terkait internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran secara berjenjang. Misal pada sektor laut, lakukan koordinasi dengan KSOP, kerja sama dengan pedagang, pengguna, dan sebagainya,” katanya.

Baca juga: Presiden: kebijakan PNBP 2019 untuk optimalisasi penerimaan
Baca juga: Target penerimaan pajak RAPBN 2019 dinilai lebih realistis
 

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019