Kerajinan ukiran akar pohon

Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan ukiran akar pohon di Galeri Seni Aryonda 72, Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/2/2019). Kerajinan tersebut dijual dengan harga Rp5 juta – Rp75 juta per unit tegantung dari diameter serta tingkat kesulitannya dan diekspor ke negara Belgia, Filipina, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

Kamboja tertarik belajar produk halal dari Indonesia

Kamboja ingin citranya berubah walaupun negara dengan penduduk mayoritas Buddha…

Phnom Penh (ANTARA News) – Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa negara itu tertarik untuk belajar dari Indonesia mengenai cara-cara memproduksi barang atau produk halal seiring dengan peningkatan permintaan jenis produk tersebut di pasar.

“Ada sekitar lima persen warga muslim di Kamboja, sehingga pemerintah Kamboja melihat ada kecenderungan permintaan produk halal itu semakin meningkat,” kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng kepada Antaranews di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu.

Menurut Dubes Sudirman, Kamboja memandang Indonesia sebagai negara contoh yang potensial untuk belajar dan bekerja sama dalam menghasilkan produk-produk halal di Kamboja.

“Kamboja ingin citranya berubah walaupun negara dengan penduduk mayoritas Buddha, tetap bisa memproduksi makanan dan minuman halal,” ujar dia.

Untuk itu Pemerintah Kamboja berkeinginan kirim warganya ke Indonesia untuk mengikuti pelatihan dasar tentang cara-cara menghasilkan dan mengembangkan produk halal.

Selain itu, lanjut dia, Kamboja melihat adanya tren peningkatan permintaan produk-produk halal di tingkat regional dan global.

“Ada niat yang cukup kuat dari Pemerintah Kamboja untuk dapat memproduksi beberapa produk halal dalam rangka meningkatkan ekspor Kamboja ke luar, terutama ke negara-negara Timur Tengah,” ungkap Dubes Sudirman.

Untuk itu, Kamboja ingin mengirimkan beberapa orang untuk dilatih di Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Kamboja pun meminta bantuan infrastruktur awal untuk dasar-dasar produksi halal, SOP, organisasi, dan cara mengembangkan kerja sama untuk produk halal.

“Beberapa produk halal yang Kamboja akan coba produksi, terutama minuman dan juga makanan, salah satunya produk ikan,” lanjutnya.

Baca juga: Produk farmasi Indonesia laris manis di Kamboja

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Produk farmasi Indonesia laris di Kamboja

Produk farmasi kita menjanjikan sekali di sini, peningkatannya signifikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau

Phnom Penh (ANTARA News) –  Produk-produk dari beberapa perusahaan farmasi asal Indonesia sudah masuk ke pasar Kamboja dan semakin diminati oleh warga negara tersebut.

“Produk farmasi Indonesia sudah banyak masuk dan laris di Kamboja,” kata Dudata Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng kepada Antaranews di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu. 

Menurut Dubes Sudirman, permintaan terhadap produk-produk farmasi Indonesia, khususnya obat-obat penyakit umum seperti flu, batuk, demam, semakin meningkat secara signifikan di pasar Kamboja.

“Produk farmasi kita menjanjikan sekali di sini, peningkatannya signifikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau,” ujar dia.

Dia menyebutkan beberapa perusahaan farmasi yang produknya sudah masuk ke pasar Kamboja, antara lain Dexa Group, Soho, Kalbe, dan Eagle Pharma.

Bahkan, perusahaan Dexa Group telah mendirikan perusahaan joint venture yang bernama Dynamic Argon Co Ltd di Kamboja.

Dynamic Argon Co Ltd adalah join venture antara perusahaan dalam Dexa Group dan Dynamic Group asal Kamboja. Kerja sama tersebut untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi yang modern dan memiliki standar internasional guna memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi seluruh masyarakat Kamboja.

Kamboja merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk farmasi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kamboja yang positif, populasi penduduk mencapai 16 juta jiwa, dan didukung dengan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja yang harmonis.

“Dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kamboja itu pesat, nilainya rata-rata sekitar tujuh persen,” ujar Dubes Sudirman.

Baca juga: Dubes Sudirman ajak BUMN dan pengusaha berbisnis di Kamboja
 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga emas naik tajam, dipicu data ekonomi negatif dan pelemahan dolar

Chicago (ANTARA News) –  Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dipicu oleh data ekonomi negatif dan dolar AS yang melemah.

Laporan Xinhua menyebutkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik 8,20 dolar AS atau 0,62 persen, menjadi ditutup pada 1.322,10 dolar AS per ounce.

Logam mulia telah bergerak naik sejak Kamis (14/2) sore setelah Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel pada Desember 2018 turun 1,2 persen dari bulan sebelumnya, penurunan terburuk dalam sembilan tahun terakhir.

Data tersebut dirilis jauh di belakang jadwal, karena penutupan sebagian pemerintah AS.

Momentum ekonomi yang lebih lemah mendukung ekspektasi bahwa Federal Reserve AS (AS) akan menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang menekan dolar AS.

Akibatnya, indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun di bawah 97 pada Jumat (15/2).

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah. Jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Pembelian teknis (technical buying) juga berkontribusi terhadap kenaikan emas pada Jumat (15/2), kata para analis.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 21,5 sen AS atau 1,38 persen, menjadi ditutup pada 15,743 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik 17,70 dolar AS atau 2,24 persen, menjadi 806,90 dolar AS per ounce.

Baca juga: Bursa Prancis ditutup menguat, saham BNP Paribas melonjak

Baca juga: Bursa Jerman menguat tajam 210,01 poin, kerek lonjakan saham Deutche Bank

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Siak luncurkan wisata gerhana matahari cincin

Peluncuran ini maksudnya untuk memulai gaungnya, bukan hanya untuk Siak dan Riau, tapi juga untuk dunia. Bahwa jatuhnya di Kampung Bunsur, Sungai Apit

 Siak, Riau (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, meluncurkan wisata Gerhana Matahari Cincin yang akan terjadi pada 26 Desember 2019 dengan titik lokasi di Kecamatan Sungai Apit di daerah setempat.

“Peluncuran ini maksudnya untuk memulai gaungnya, bukan hanya untuk Siak dan Riau, tapi juga untuk dunia. Bahwa jatuhnya di Kampung Bunsur, Sungai Apit,” kata Bupati Siak, Syamsuar di Sungai Apit, Jumat.

Dikatakannya bahwa fenomena Gerhana Matahari Cincin ini sangat langka dan bisa beberapa puluh tahun lagi baru bisa dinikmati kembali. Oleh karena itu, nantinya ini akan jadi perhatian tidak hanya Indonesia saja tapi dari warga mancanegara.

Maka dari itu dia berharap pada kejadian nantinya ada keberkahan dan bertambahnya rezeki. Sekalian juga untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru di bidang antariksa bagi masyarakat setempat untuk menggeluti dunia antariksa.

Pasalnya, lanjut dia, fenomena alam ini juga berkaitan dengan petunjuk bagi umat beragama. Dalam Islam ada “iqro” yang mengajarkan untuk membaca. Maka bagi yang menyenangi dunia antariksa bisa dapat mengetahui bagaimana gerhana itu bisa muncul dengan lokasi di Siak dan waktu pada 26 Desember.

“Itulah iqro, bacalah. Kalau mita bisa membaca, maka dapat tahu kita kenapa pada 26 Desember itu sudah bisa dibaca terjadi gerhana matahari cincin. Allah sudah menakdirkan dan kalau bisa membaca dan mempelajari maka bisa mengetahui,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Siak, Fauzi Asni menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan kegiatan wisata pertama di Siak. Kemudian kegiatan wisata yang terakhir oada tahun 2019 juga adalah Gerhana Matahari Cincin pada 26 Desember.

“Jadi ini kegiatan pertama dan terakhir di Kabupaten Siak, pusatnya di sini Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit. Kejadian gerhana matahari cincin ini mengagumi kejadian alam kuasa Allah,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu turut hadir perwakilan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) yakni peneliti mudan sains bidang antariksa Zamzam Nurzami. Dia mengatakan fenomena iti terjadi karena ada bayangan bumi menghalangi matahari yang ukurannya tidak sama.

“Sehingga kita bisa melihat cincin besar ada di langit, itu terjadi di beberapa wilayah mulai dari Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Utara dan Timur. Kabupaten Siak tempat terbaik melihat fenomena ini,” sebutnya.

Baca juga: Gerhana Matahari cincin terlihat di 12 kota Sumsel

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerajinan ukir akar pohon

Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan ukiran akar pohon di Galeri Seni Aryonda 72, Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/2/2019). Kerajinan tersebut dijual dengan harga Rp5 juta – Rp75 juta per unit tegantung dari diameter serta tingkat kesulitannya dan diekspor ke negara Belgia, Filipina, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/ama.

Pertamina sesuaikan harga avtur

Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata

Jakarta,  (ANTARA News) – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual avtur yang berlaku pada 16 Februari 2019 mulai jam 00.00 WIB.

Media Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu dini hari menjelaskan, harga baru avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Menurut Arya, Pertamina secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan. Untuk periode kali ini (16 Februari 2019), harga avtur mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sebagai contoh harga avtur (published rate) untuk bandara Soekarno Hatta Cengkareng mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 8.210 per liter menjadi Rp 7.960 per liter. Harga ini lebih rendah sekitar 26 persen dibandingkan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sekitar Rp 10.769 per liter.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya. 

“Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata,” ujarnya. 

Arya juga menambahkan bahwa harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni antara Pertamina sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen.

Lebih lanjut Arya menegaskan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan bahan bakar pesawat udara di 67 bandara yang tersebar di Indonesia. 

Baca juga: Menhub nilai perlu penyedia avtur selain Pertamina
Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Penghitungan Ulang Harga Avtur

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suzuki All New Ertiga diperkaya fitur baru

Jakarta (ANTARA News) – All New Ertiga yang diperkenalkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 lalu, akan terlihat lebih menarik setelah PT Suzuki Indomobil Sales menambahkan sejumlah fitur baru, mulai dari foglamp, velg alloy, hingga audio layar sentuh.

Setiawan Surya selaku 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) mengatakan bahwa penyegaran dilakukan pada All New Ertiga dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari konsumen setia Suzuki.

“Sejak Ertiga diluncurkan pada tahun 2012 kami terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior. Begitu pun dengan All New Ertiga, kami lakukan beberapa perubahan sebagai bagian dari improvement untuk mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara,” kata Setiawan, lewat keterangan resmi yang diterima Antara, Jumat.

All New Ertiga tampil semakin progresif setelah dilakukan penyegaran pada beberapa fitur. Di eksterior, saat ini tipe GL sudah memiliki fog lamp, sama seperti pada tipe tertinggi GX. Selain adanya fog lamp untuk meningkatkan faktor keamanan, tipe GX sekarang terkesan makin sporty dengan adanya desain new alloy wheels 2 tone black polished.

Tampilan interior tipe GX pun makin premium berkat desain dashboard yang dilengkapi Head Unit Touch Screen Audio untuk memudahkan pengoperasian media hiburan.

Fitur ini meningkatkan kemewahan dan kepraktisan All New Ertiga sebagai mobil keluarga modern dan elegan. Untuk memberi kenyamanan lebih saat berada di dalam mobil, tipe GX dilengkapi AC Auto Climate with heater sehingga suhu udara bisa diatur sesuai keinginan.

Selain itu, untuk menjaga pandangan pengendara ke belakang tetap jelas walau kondisi berkabut atau hujan, All New Ertiga tipe GX dilengkapi rear defogger yang berfungsi menghilangkan efek embun.

Bagi pelanggan yang membutuhkan kamera belakang saat parkir, tipe GX juga sudah dibekali wiring harness sehingga memudahkan pemasangan rear camera.

Nuansa elegan pun lebih terasa karena All New Ertiga tipe GL dan GX sekarang memiliki assist grip foldable pada plafon baris pertama dan kedua. Hal ini membuat penumpang dapat berpegangan lebih nyaman ketika mobil mengalami guncangan dan fleksibel saat ingin menggantungkan barang-barang sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada plafon baris ketiga kini disematkan fixed assist grip untuk memberi kenyamanan bagi penumpang.

Penyegaran yang dilakukan pada beberapa fitur All New Ertiga tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik untuk seluruh anggota keluarga dan pecinta mobil-mobil Suzuki di seluruh Indonesia.

Baca juga: All New Ertiga raih predikat mobil dengan kabin ternyaman 2018

Baca juga: Suzuki resmikan ekspor perdana All New Ertiga dan NEX II

Baca juga: Ekspor All New Ertiga ditargetkan 24.000 unit pada 2022
 

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Capres nomor urut 01 ingin ciptakan petani muda

Menurut saya poin penting pada lima tahun kedua dalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan yang kedua ialah kita akan membangun sumber daya manusia misalnya dengan menciptakan petani-petani muda

Jakarta (ANTARA News) – Perwakilan dari tim Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo yakni Arief Rosyid mengungkapkan bahwa capresnya akan membangun sumber daya manusia di bidang pertanian dengan menciptakan petani-petani muda.

“Menurut saya poin penting pada lima tahun kedua dalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan yang kedua ialah kita akan membangun sumber daya manusia misalnya dengan menciptakan petani-petani muda. Dan itu komitmen dari bapak Jokow Widodo,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa saat ini para petani muda semakin berkurang, karena mereka tidak bangga untuk menjadi petani dan lebih memilih hijrah ke kota yang menawarkan masa depan lebih menjanjikan.

“Padahal sudah jauh hari sebelumnya, Indonesia merupakan negara agraris,” ujar Arief saat menghadiri peluncuran buku “Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional”.

Dia juga menambahkan bahwa apa yang di pemerintahan ini misalnya ingin melanjutkan Nawacita dua, merupakan langkah yang sangat mulia sehingga kita membangun sistem.

Debat pilpres 2019 babak kedua dimulai pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat babak kedua termasuk dalam lima babak debat pilpres 2019 dengan debat pertama mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme telah digelar pada 17 Januari 2019. 

Debat terakhir yakni debat babak kelima akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri sekaligus akan menjadi debat pamungkas bagi seluruh rangkaian debat pilpres 2019.

Baca juga: Kementan gaet petani muda lewat Santri Tani Milenial
Baca juga: Pemerintah resmikan program pengembangan santripreneur dan petani muda

        

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin: kebijakan B20 turunkan impor migas

Kebijakan B20 ada pengaruhnya terhadap neraca perdagangan migas

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kewajiban penggunaan biodiesel (B20) yang dicanangkan pemerintah telah bermanfaat untuk mengurangi impor migas.

“Kebijakan B20 ada pengaruhnya terhadap neraca perdagangan migas,” kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Ia memastikan kebijakan yang bertujuan untuk menekan defisit neraca migas ini mulai memperlihatkan hasil sejak diimplementasikan pada September 2018.

Selama ini, tingginya impor migas, terutama solar, telah menjadi salah satu penyebab utama neraca transaksi berjalan terus mengalami defisit.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai impor Indonesia Januari 2019 mencapai 15,03 miliar dolar AS atau turun 2,19 persen dibanding Desember 2018 sebesar 15,36 miliar dolar AS.

Dibandingkan periode Januari 2018, nilai impor juga mengalami penurunan sebesar 1,83 persen dari 15,31 miliar dolar AS.

Penurunan impor itu dipicu oleh impor migas yang turun sebesar 16,58 persen dari 2,03 miliar dolar AS pada Desember 2018 menjadi 1,69 miliar dolar AS pada Januari 2019. 

Penurunan impor migas dipicu oleh seluruh komponen migas, yakni minyak mentah 15,4 juta dolar AS (3,27 persen), hasil minyak 280,5 juta dolar AS (20,98 persen), dan gas 39,9 juta dolar AS (18,34 persen).

Meski impor mengalami penurunan, kinerja ekspor nasional belum memperlihatkan hasil yang positif pada awal tahun 2019.

Nilai ekspor Indonesia pada Januari 2019 mencapai 13,87 miliar dolar AS atau turun 3,24 persen dibanding ekspor Desember 2018 sebesar 14,33 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan Januari 2018, nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 4,70 persen dari 14,55 miliar dolar AS.

Kinerja ekspor yang melambat ini menjadi penyumbang terjadinya defisit neraca perdagangan sebesar 1,16 miliar dolar AS pada Januari 2019, lebih tinggi dari Desember 2018 sebesar 1,03 miliar dolar AS. 

Baca juga: Debat Capres – B20 dan kendaraan listrik solusi Jokowi jika diserang soal impor minyak

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi Golongan Hutan tantang capres-cawapres lanjutkan moratorium

Kebijakan moratorium ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih dan diperkuat dengan penetapan target-target yang terukur, reformasi kebijakan perijinan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup

Jakarta (ANTARA News) – Koalisi Golongan Hutan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan menantang calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2019 untuk melanjutkan moratorium perijinan baru hutan primer dan gambut.

Team Leader Human Right Defender dari Kemitraan Ririn Sefsani di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat, mengatakan dalam konteks moratorium perijinan hutan, pemerintah saat ini telah menetapkan kebijakan moratorium untuk perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 dan moratorium perkebunan kelapa sawit berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018.

“Kebijakan moratorium ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih dan diperkuat dengan penetapan target-target yang terukur, reformasi kebijakan perijinan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup,” ujar dia. 

Plt Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia Nuly Nazlia mengatakan dilakukannya alih fungsi lahan dapat mengancam keberlangsungan hutan Indonesia dan ketahanan pangan, terutama dikaitkan dengan kebutuhan biodiesel yang nota bene bahan bakunya di Indonesia berasal dari kelapa sawit.

“Oleh karena itu, kami mendorong kedua pasangan capres-cawapres dan pemerintahan terpilih untuk memperhatikan standar keberlanjutan sebagai kerangka pengaman, dan melanjutkan kebijakan moratorium,” katanya. 

Program biodiesel, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan penghentian kebijakan moratorium demi alasan pemenuhan kebijakan mandatori. Jawaban dari kebutuhan lahan adalah peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola. 

Sementara itu, Direktur Perkumpulan HuMa Dahniar mengatakan mengamui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya angraria atau sumber daya alam, tidak hanya janji semata. Namun juga harus dilakukan political will yang kuat dari dua pasangan capres-cawapres. 

Golongan Hutan yang terdiri dari Walhi, Madani Berkelanjutan, Greenpeace Indonesia, Koaksi Indonesia, Kemitraan, HuMa, Change.org, Rekam Nusantara dan Econusa merupakan gabungan berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan kepada pemilih muda untuk ikut menginvestigasi kandidat capres-cawapres dan calon legislator dalam Pemilu 2019 tentang sikap dan posisinya terhadap deforestasi dan korupsi sumber daya alam. 

 Baca juga: Debat kedua jadi kesempatan menilai komitmen capres tuntaskan masalah lingkungan
Baca juga: Aktivis tak berharap banyak soal bahasan lingkungan dalam debat capres
Baca juga: Ubah budaya bertransportasi kaum urban dengan TDM

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Darmin: harga beras di tingkat ritel tidak mahal

Kalau di perdagangan internasional, Thailand memang murah. Tapi, coba saja beli beras di Jepang

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan tidak mahal.

“Kalau di ritel, siapa bilang kita mahal?” kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Darmin menambahkan harga beras di Indonesia masih murah termasuk di pasar internasional, meski tidak semurah beras asal Thailand.

“Kalau di perdagangan internasional, Thailand memang murah. Tapi, coba saja beli beras di Jepang,” ujarnya.

Meski demikian, ia enggan berpolemik lebih lanjut mengenai tudingan harga beras mahal seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan pemilu. “Sudahlah, kalau bicara politik, saya enggan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut harga daging dan beras di Indonesia termasuk yang termurah di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menurut Mantan Gubernur DKI itu, harga-harga komoditas tersebut di Indonesia hanya kalah murah dibandingkan dengan negara-negara tertentu saja dan masih lebih kompetitif.

Ia juga menegaskan harga daging di Indonesia pun bervariasi tergantung kualitas dan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen.

Saat ditanya terkait tudingan harga yang mahal, Jokowi mempersilakan untuk mengecek sendiri ke lapangan. “Ya coba dicek sendiri,” katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut harga beras dan daging di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Baca juga: Jokowi sebut harga daging dan beras di Indonesia termurah di dunia

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Core minta capres tidak sajikan data infrastruktur hanya sebatas jargon

Petahana mengatakan infrastruktur penting hingga pendukungnya ‘over claiming’. Lalu, penantang mengatakan infrastruktur gagal, tapi datanya mana?

Jakarta (ANTARA News) – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meminta calon presiden tidak menyajikan data infrastruktur sebatas jargon saat debat putaran kedua pada 17 Februari 2019.

Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto dalam diskusi di Jakarta, Jumat, menyebutkan data yang disajikan kedua kandidat perlu dipilah dengan baik agar sesuai dengan kondisi nyata.

“Baik yang petahana maupun penantang, data-datanya tidak terlalu meyakinkan. Dua-duanya hanya bermain jargon. Petahana mengatakan infrastruktur penting hingga pendukungnya over claiming. Lalu, penantang mengatakan infrastruktur gagal, tapi datanya mana? Mereka cenderung memberikan potongan-potongan kecil,” katanya.

Akbar menuturkan, karena datanya tidak akurat, kubu penantang bahkan menarik potongan-potongan data yang tidak terkait. Contohnya yakni mengenai klaim infrastruktur gagal karena perlu membayar utang.

“Kalau saya kasih saran ke penantang, kumpulkan datanya mana saja (proyek) yang gagal itu atau belum perlu dan pemborosan, beri datanya,” katanya.

Sebaliknya, kubu petahana juga harus bisa mengakui jika ada kekurangan dalam pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

“Seharusnya petahana begini, mengakui ‘oke ada kekurangan di titik ini, tapi kami tunjukkan bahwa sebagian berhasil’,” katanya.

Dengan demikian, debat akan berlangsung dengan basis data akurat dan lebih berbobot sehingga publik juga mengetahui secara detail program kandidat pilihannya.

Baca juga: Untung rugi pembangunan infrastruktur perlu dilihat per proyek
Baca juga: Pengamat tekankan capres wujudkan kota berkelanjutan
 

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini penyebab sejumlah kedatangan KA terlambat

Atas terjadinya gangguan perjalanan KA ini, PT Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada penumpang KA yang berangkat maupun tiba dari stasiun Gambir dan Pasar Senen

Jakarta (ANTARA News) – Daop I Jakarta menyatakan jalur rel ganda antara Stasiun Kroya dan Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, mulai aktif (Jumat, 15/2) mengakibatkan terjadinya keterlambatan kedatangan kereta api ke stasiun Gambir dan Pasar Senen.

“Atas terjadinya gangguan perjalanan KA ini, PT Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada penumpang KA yang berangkat maupun tiba dari stasiun Gambir dan Pasar Senen,” kata  Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin

Penyebab penambahan waktu perjalanan kereta api menuju Jakarta ini terjadi karena dilaksanakannya penyambungan rel jalur ganda di KM 361+250 serta KM 361+500 yang berada di antara Stasiun Kebasen dan Stasiun Notog.

Kegiatan penyambungan dan pengaktifan jalur rel ganda berimbas terhadap perjalanan beberapa KA yang melewati jalur tersebut. Pasalnya, kecepatannya dibatasi maksimal 40 kilometer per jam dari normalnya 90 kilometer per jam sehingga mengalami keterlambatan.

Adapun KA-KA yang mengalami terganggu kedatangan akibat aktifasi jalur ganda, antara lain:

1. KA 51 Taksaka ( Yogjakarta – Gambir) Lambat 160 menit, tiba di stasiun Gambir pukul 18.20 WIB.

2. KA 215  Serayu ( – Pasar Senen) Lambat 79 menit, tiba stasiun Pasar Senen pukul 18.32 WIB.

3. KA 7 Argo Lawu ( Solo – Gambir) Lambat 150 menit, estimasi tiba di stasiun Gambir pukul 18.57 WIB

4. PLB 7029A Mataram Premium ( Lempuyang – Pasar Senen) Lambat 140 menit, estimasi tiba di stasiun Pasar Senen pukul 19.14 WIB

5. KA 151A Bogowonto ( Yogyakarta – Pasar Senen) Lambat 143 menit, estimasi tiba di stasiun Pasar Senen pukul 19.52 WIB.

6. KA 7F Argo Lawu Tambahan (Solo – Gambir) Lambat     153 menit, estimasi tiba di stasiun Gambir pukul 20.23 WIB

7. KA 57 Purwojaya (Cilacap – Gambir) Lambat 43 menit, estimasi tiba di stasiun Gambir pukul 22.01 WIB

8. KA 155b Singasari ( Blitar – Pasar Senen) Lambat 41 menit, estimasi tiba di stasiun Pasar Senen pukul 23.14 WIB

9. KA 185 Progo (Yogyakarta – Pasar Senen) Lambat 60 menit, estimasi tiba stasiun Pasar Senen pukul 00.42 WIB.

10. KA 183  Bengawan (Purwosari – Pasar Senen) Lambat 52 menit, estimasi tiba stasiun Pasar Senen pukul 01.20 WIB.

Baca juga: KAI antisipasi longsor puncak musim hujan
Baca juga: Belasan KA lintas selatan Jawa mengalami keterlambatan

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMW Exhibition 2019 tawarkan program bebas bea balik nama

Jakarta (ANTARA News) – BMW Indonesia mengadakan “BMW Exhibition” selama tiga hari pada tanggal 15-17 Februari 2019 di Plaza Senayan Atrium, Jakarta.

Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania mengatakan BMW Exhibition merupakan kegiatan tahunan, yang pada gelaran kali ini mengusung program khusus “Drive to Prosperity” dan “Trade In and Trade Up”, serta program khusus tanpa bea balik nama.

“BMW exibithion ini kami memiliki penawaran yang pertama itu kita ada Drive To Prosperity, ini adalah program yang memudahkan para pelanggan di Indonesia yang menginginkan kendaraan BMW dengan harga yang lebih terjangkau, karena dengan melakukan pembelian Pay Of The Road mereka mendapatkan harga Drive On The Road,” kata Jodie di XXI Lounge, Palza Senayan, Jakarta, Jumat.

Jadi, melalui program “Pay Off The Road-Drive On The Road” pembeli yang melakukan transaksi selama acara tak perlu memikirkan bea balik nama, karena sudah lansung dibayarkan pihak BMW.

Untuk tipe mobil BMW yang bisa dibeli dalam program Drive to Proseperity di antaranya adalah BMW 320i Luxury dengan harga Rp729 juta dan BMW 530i Luxury dengan harga Rp1,169 miliar — berstatus off the road.

Adapun program kedua yang ditawarkan BMW dalam Exhibition ini adalah Trade In Trade Up, dikhususkan kepada pelangganan yang menginginkan BMW model baru dengan NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan) tahun 2018.

Melalui program ini, calon konsumen bisa melakukan tukar tambah mobil dari merek apapun, dengan syarat yang sudah tetapkan dari pihak BMW Group Indonesia.

“Dalam BMW Exhibition ini sendiri akan ada keuntungan dengan harga yang lebih terjangkau, jadi untuk mereka yang ini meremajakan kendaraannya dan bisa dari brand apa saja kalau untuk tahunnya, paling maksimal adalah lima tahun kebelakang dan akan dilihat lagi dari kondisi kendaraaanya,” tambahnnya.

Dalam Program Trade In and Trade Up ini BMW telah menyiapkan empat tipe kendaraanya yang bisa ditukarkan dengan kendaraaan calon pembeli.

“Kami menawarkan model dari BMW Seri 7, BMW Seri 5, BMW Seri 3, dan X5. Ini adalah penawaran terbatas hanya selama BMW Exhibition ini berlangsung,” kata dia.
 
BMW juga membuka kesempatan kepada pengunjung yang ingin merasakan sensasi mengemudi BMW, antara lain model All New X4, X2, 7 Series sampai M3 coupe. BMW menyediakan delapan unit mobil pada test drive itu.

Baca juga: Pembeli mobil impor di Korsel didominasi kalangan tua

Baca juga: Pimpinan keuangan Ford Global pensiun akhir tahun ini

Baca juga: Karyawan Royal Enfield India mogok kerja, desak kenaikan upah

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Kunjungan kerja ke Jatim, Rini pastikan tol Pasuruan-Probolinggo siap dioperasikan

Pasuruan (ANTARA News) – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mampir ke proyek Tol Pasuruan-Probolinggo Jawa Timur, di Gerbang Probolinggo Timur yang belum resmi beroperasi untuk mengecek langsung proses pembangunan tol tersebut, Jumat.

Rini bersama jajaran Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pengembang dan kontraktor Tol  Pasuruan-Probolinggo masuk dari tol Surabaya, kemudian langsung menuju Probolinggo, namun tidak keluar di pintu tol resmi di wilayah Probolinggo, melainkan di Gerbang Probolinggo Timur.

“Saya senang dan bangga pintu tol ini sudah siap dioperasikan. Pembangunan tol ini diharapkan memberikan dampak bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, serta memperlancar dan mengurangi biaya angkutan logistik di Jawa Timur,” kata Rini yang sempat berfoto dengan jajaran direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pada saat mampir itu, Rini juga menuliskan pesan-pesan bangganya kepada proses pembangunan gebang tol yang telah rampung di atas sebuah papan yang disiapkan oleh PT Waskita Karya (Persero) serta mengecek beberapa fasilitas di gerbang tersebut.

Sementara itu PT Waskita Karya Tbk merupakan pengembang dan kontraktor Jalan Tol Paspro, dan tol itu bagian dari tol Trans Jawa yang akan dioperasikan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, tol sepanjang 31,30 kilometer ini telah dibuka secara fungsional saat periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Pengerjaan proyek tol dimulai Mei 2016 dan selesai pada bulan Desember 2018, serta siap untuk dioperasikan.

Beroperasinya tol Paspro diharapkan dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan perjalanan dari Pasuruan ke Probolinggo dan sebaliknya, dari sebelumnya 2,5 jam menjadi 30 menit.

Konektivitas yang lebih baik juga akan membuka peluang bangkitnya potensi di daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tol Paspro dibangun dengan investasi sebesar Rp4,6 triliun untuk tiga seksi dengan konsesi 50 tahun.

Di ruas ini terdapat empat buah rest area atau tempat istirahat tipe B masing-masing dua di jalur kiri dan kanan. Adapun lahan yang disiapkan untuk rest area hampir empat hektar untuk masing-masing rest area dan jarak antar rest area adalah 7,5 kilometer.

Tol Paspro adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaik tahun 2018 versi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka Hari Bakti PU Ke-73 tahun 2018.

Pembangunan Tol Paspro dinilai apik dan mempunyai praktik terbaik (best practice) dibandingkan PSN lainnya, karena adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemkab Probolinggo dan badan usaha yang terjalin selama ini.
Baca juga: Tol Probolinggo-Banyuwangi peroleh pendanaan Rp2,52 triliun
Baca juga: Jakarta ke Probolinggo akan tersambung tol akhir tahun ini

 

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suzuki All New Ertiga diperkaya fiitur baru

Jakarta (ANTARA News) – All New Ertiga yang diperkenalkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 lalu, akan terlihat lebih menarik setelah PT Suzuki Indomobil Sales menambahkan sejumlah fitur baru, mulai dari foglamp, velg alloy, hingga audio layar sentuh.

Setiawan Surya selaku 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) mengatakan bahwa penyegaran dilakukan pada All New Ertiga dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari konsumen setia Suzuki.

“Sejak Ertiga diluncurkan pada tahun 2012 kami terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior. Begitu pun dengan All New Ertiga, kami lakukan beberapa perubahan sebagai bagian dari improvement untuk mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara,” kata Setiawan, lewat keterangan resmi yang diterima Antara, Jumat.

All New Ertiga tampil semakin progresif setelah dilakukan penyegaran pada beberapa fitur. Di eksterior, saat ini tipe GL sudah memiliki fog lamp, sama seperti pada tipe tertinggi GX. Selain adanya fog lamp untuk meningkatkan faktor keamanan, tipe GX sekarang terkesan makin sporty dengan adanya desain new alloy wheels 2 tone black polished.

Tampilan interior tipe GX pun makin premium berkat desain dashboard yang dilengkapi Head Unit Touch Screen Audio untuk memudahkan pengoperasian media hiburan.

Fitur ini meningkatkan kemewahan dan kepraktisan All New Ertiga sebagai mobil keluarga modern dan elegan. Untuk memberi kenyamanan lebih saat berada di dalam mobil, tipe GX dilengkapi AC Auto Climate with heater sehingga suhu udara bisa diatur sesuai keinginan.

Selain itu, untuk menjaga pandangan pengendara ke belakang tetap jelas walau kondisi berkabut atau hujan, All New Ertiga tipe GX dilengkapi rear defogger yang berfungsi menghilangkan efek embun.

Bagi pelanggan yang membutuhkan kamera belakang saat parkir, tipe GX juga sudah dibekali wiring harness sehingga memudahkan pemasangan rear camera.

Nuansa elegan pun lebih terasa karena All New Ertiga tipe GL dan GX sekarang memiliki assist grip foldable pada plafon baris pertama dan kedua. Hal ini membuat penumpang dapat berpegangan lebih nyaman ketika mobil mengalami guncangan dan fleksibel saat ingin menggantungkan barang-barang sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada plafon baris ketiga kini disematkan fixed assist grip untuk memberi kenyamanan bagi penumpang.

Penyegaran yang dilakukan pada beberapa fitur All New Ertiga tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik untuk seluruh anggota keluarga dan pecinta mobil-mobil Suzuki di seluruh Indonesia.

Baca juga: All New Ertiga raih predikat mobil dengan kabin ternyaman 2018

Baca juga: Suzuki resmikan ekspor perdana All New Ertiga dan NEX II

Baca juga: Ekspor All New Ertiga ditargetkan 24.000 unit pada 2022
 

Pewarta: Monalisa
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Menteri BUMN jadikan Burno Lumajang sebagai desa BNI

Konsep Perhutanan Sosial akan memberikan aspek legal masyarakat dimana masyarakat menanam di hutan rakyat sembari melestarikan sumber daya hutan

Lumajang (ANTARA News) – Menteri BUMN Rini Soemarno menjadikan Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai Desa BNI, karena program kesejahteraan ekonomi masyarakat didukung penuh oleh Bank BNI melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

“Saat ini saya jadikan Desa Burno menjadi Desa BNI. Jadi bagi warga desa yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonominya bisa langsung ke BNI,” kata Rini, dalam acara Sarasehan Petani Perhutanan Sosial, di Lumajang, Jumat.

Rini mengaku bangga sebab dengan bantuan KUR dari pemerintah, perekonomian masyarakat Desa Burno mulai tumbuh, seperti naiknya penghasilan sejumlah peternak sapi.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dukungan berupa SK pengakuan dan perlindungan kemitraan bagi kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosari Lestari di Desa Burno dengan luas lahan 940 hektare dan anggota 367 KK.

Petani di Desa Burno memanfaatkan hutan sosial ini untuk aktivitas peternakan, pemeliharaan rumput, madu dan perkebunan kopi, dan dua BUMN yaitu Perum Perhutani dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk bersinergi dalam program ini.

Perhutani menyediakan lahan hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial, sementara BNI memberikanpembiayaan KUR kepada petani penggarap.

Rini mengatakan, program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam mendorong perbaikan kesejahteraan petani dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Konsep Perhutanan Sosial akan memberikan aspek legal masyarakat dimana masyarakat menanam di hutan rakyat sembari melestarikan sumber daya hutan.

“Saya senang kawasan hutan sosial sudah dimanfaatkan masyarakat, yang artinya optimalisasi lahan sudah berjalan dan masyarakat atau Petani di sini sudah merasakan manfaatnya. Kawasan di sini sangat potensial dan ke depan harus ditingkatkan. Terima kasih juga kepada BUMN yang sudah bersinergi mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani,” katanya.

Sementara itu, di hutan sosial Desa Burno, Petani Rumput Gajah tercatat memanfaatkan lahan seluas 133 hektare dan menghasilkan 1.700 ikat per hari.

Petani sapi perah tercatat memiliki jumlah sapi sebanyak 804 ekor dan menhasilkan susu 5.172 liter per hari. Sementara petani madu dapat memanen setiap 3 bulan dan menghasilkan 30 liter untuk sekali panen.

Di kawasan hutan sosial tersebut juga dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukung produktivitas dan kegaiatan pertanian melalui program bina lingkungan BNI seperti bantuan pembuatan reaktor biogas yang dimanfaatkan untuk penanganan limbah ternak, bantuan kandang sapi terpadu serta pembuatan jalan menuju kandang.

Dari sisi pembiayaan, BNI mencatat hingga saat ini perseroan telah melakukan penyaluran KUR sebesar Rp4,6 miliar bagi petani di Desa Burno.

Fasilitas KUR dicairkan dalam bentuk kartu tani yang terkoneksi dengan sistem database kelompok tani yang sudah teregistrasi dari hulu sampai hilir yaitu mulai pengadaan pupuk, penanaman sampai pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

Rini berharap, melalui skema pemberdayaan dan pendampingan, kehadiran perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang pada akhirnya mampu memberikan manfaat terutama dalam memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.
 

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin: penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat

..tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72 persen terhadap total tenaga kerja nasional.

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur terus meningkat seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. 

Ini menjadi salah satu efek berantai dari aktivitas industrialisasi yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72 persen terhadap total tenaga kerja nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Airlangga menyampaikan hal itu pada HRD Forum Jabeka di Cikarang, Bekasi.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, selama periode empat tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan. 

Pada 2015, industri membuka lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik pada 2016 menjadi 15,97 juta orang.

Pada 2017, sektor manufaktur menerima tenaga kerja hingga 17,56 juta orang dan melonjak di tahun 2018 menjadi 18,25 juta orang. 

“Dari tahun 2015 ke 2018, terjadi kenaikan 17,4 persen dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2019,” ungkap Menperin.

Adapun enam besar sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja banyak, yakni industri makanan dengan kontribusi hingga 26,67 persen, disusul industri pakaian jadi (13,69 persen), industri kayu, barang dari kayu dan gabus (9,93 persen).

Selanjutnya, industri tekstil (7,46 persen) industri barang galian bukan logam (5,72 persen), serta industri furnitur (4,51 persen).

Baca juga: Industri manufaktur serap 17 Juta tenaga kerja pada 2017

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah siapkan Natuna tunjukan kedaulatan bangsa

…harus diakui secara internasional itu adalah bahwa Natuna itu Indonesia dan 200 mil laut ke utara itu adalah Zona Ekonomi Ekslusif kita.

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah telah menyiapkan zona melaut hingga wilayah kerja minyak dan gas bumi di kawasan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai upaya menunjukan kedaulatan bangsa kepada dunia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang sedang mengikuti Rapim Kopassus di Jakarta, Jumat, menyebut pengelolaan kawasan itu diharapkan rampung pertengahan 2019 ini.

“Pemerintah buat di Natuna itu pangkalannya dan nelayan-nelayan itu gembira sekali, nanti disiapkan areanya, cold storage-nya , lapangan terbang, pelabuhan dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan juga tanker jadi nanti bisa isi bahan bakar di laut, sekarang sedang proses, rencananya pertengahan tahun bisa kita operasikan. Jadi itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa wilayah itu adalah kedaulatan kita. Dan yang kedua nanti ada juga aktivitas drilling minyak di sana,” katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut diungkapkan Luhut setelah ditanyai salah satu perwira Kopassus, perihal klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan atas perairan Natuna.

Menurut purnawirawan TNI itu, Indonesia terlalu besar untuk berpihak pada satu pihak, yaitu baik timur maupun barat.

“Dan harus diakui secara internasional itu adalah bahwa Natuna itu Indonesia dan 200 mil laut ke utara itu adalah Zona Ekonomi Ekslusif kita. Kalau soal perang, saya berpikir tidak ada perang dalam 15-20 tahun ke depan, perang terbuka misalnya,” tambahnya.

Namun demikian, mantan Menko Polhukam itu dengan tegas mengingatkan setiap perwira harus memiliki kewaspadaan dan wawasan tinggi serta nilai-nilai yang harus dipegang teguh.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjualan mobil di Eropa menurun

Jakarta (ANTARA News) – Penjualan mobil Eropa pada Januari 2019 turun 4,6 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, menurut pengumuman Badan Industri Eropa, yang mencemaskan adanya perlambatan ekonomi.

“Namun demikian, dengan hampir 1,2 juta unit (mobil baru) yang didaftarkan, ini merupakan volume tertinggi kedua pada Januari yang tercatat sejak 2009,” kata Asosiasi Produsen Mobil Eropa (EAMA), dilansir AFP, Jumat.

EAMA memperkirakan penjualan mobil secara keseluruhan pada tahun ini akan stabil di angka 15 juta unit kendaraan.

Kendati demikian, mereka memperingatkan kondisi Brexit yang bisa mempengaruhi bagi industri mobil di Eropa.

Baca juga: Penjualan mobil Indonesia turun pada Januari 2019

Data ekonomi baru-baru ini menunjukkan adanya perlambatan ekonomi di Eropa, misalnya Jerman, sebagai negara industri otomotif di Benua Biru itu.

Pabrikan mobil menjadi salah satu alasan lesunya perekonomian Jerman, karena pabrikan otomotif kesulitan memenuhi standar uji emisi metode baru yang mulai berlaku pada September.

Produsen mobil Jerman, Volkswagen Group mengalami penurunan 6,5 persen, meliputi dua merek mewah di bawah naungan grup itu yakni Porsche dan Audi.

BMW mengalami penurunan 2,7 persen dan Daimler sebagai produsen Mercedes Benz juga turun 1,3 persen.

Baca juga: Penjualan mobil 2018 lampaui 1,1 juta unit, separuhnya dari grup Astra

Pabrikan Prancis PSA (Peugeot, Citroen dan Opel) serta Renault mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,9 dan 0,7 persen.

Adapun penjualan produsen mobil Italia-Amerika yang bernaung di dalam grup FCA meliputi merek Fiat dan Jeep, merosot 14,9 persen.

EAMA mengatakan permintaan mobil baru turun hampir di seluruh negara Uni Eropa, termasuk lima pasar utama. Spanyol dan Italia mencatat penurunan terkuat, masing-masing turun 8,0 dan 7,5 persen.

Inggris mengalami penurunan 1,6 persen, Jerman 1,4 persen dan Prancis 1,1 persen, demikian AFP.

Baca juga: Penjualan mobil ramah lingkungan di Korsel naik 27 persen

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Jakarta (ANTARA News) – Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dolar AS), menurut Statistik Bank Indonesia di Jakarta, Jumat.

“Secara tahunan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 6,9 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan  akhir triwulan III 2018 sebesar 4,2 persen (yoy) yang peningkatannya bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta,” tulis Bank Indonesia dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per akhir triwulan IV 2018.

ULN tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS. Jika dibandingkan triwulan III 2018, jumlah utang luar negeri itu naik 17,7 miliar dolar AS.

Utang luar negeri pemerintah yang pada akhir triwulan IV 2018 naik 7,1 miliar dolar AS dibandingkan triwulan III 2018, menurut BI, karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik.

Aliran dana asing ke Indonesia itu ditambah faktor sedikit meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Di samping itu, peningkatan pinjaman itu juga karena penerbitan SBN valuta asing untuk pendanaan awal (pre-funding) instrumen fiskal pemerintah tahun 2019. Jika dilihat dari tahun ke tahun, ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 3,3 persen (yoy).

Adapun jumlah utang luar negeri swasta pada akhir triwulan IV 2018 naik 10,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan triwulan III 2018. Jika dibandingkan akhir triwulan IV 2018, ULN swasta naik 10,9 persen (yoy).

Menurut bank sentral, peningkatan tersebut utamanya karena banyaknya investor asing yang membeli kepemilikan surat utang korporasi.

“ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) serta sektor pertambangan dan penggalian,” ujar BI.

BI memandang struktur utang luar negeri cukup terkendali. Hal itu, antara lain, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018, yaitu sebesar 36 persen.

Rasio tersebut, diklaim BI, masih berada di kisaran rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi setara Indonesia (peers). Pertimbangan BI menyebut ULN terkendali juga karena struktur ULN didominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 86,3 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata BI. 
Baca juga: KEIN ungkap kunci pengelolaan utang negara yang efektif
Baca juga: Penuhi sebagian APBN, Pemerintah serap lelang SUN Rp25 triliun
Baca juga: Cadangan devisa Januari 2019 turun sedikit karena bayar utang

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Untung rugi pembangunan infrastruktur perlu dilihat per proyek

Jakarta, (ANTARA News) – Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan untung rugi dari pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan belakangan ini perlu dilihat per proyek karena kebutuhannya berbeda.

“Bicara soal infrastruktur itu harus kasus per kasus dengan perhitungan kebutuhannya,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut Akbar, pembangunan infrastruktur dengan menimbang kebutuhannya akan berbeda jika dilihat per proyek. Misalnya saja pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di kota gudeg itu.

Pembangunan NYIA, tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan pembangunan LRT Palembang yang tidak terlalu mendesak untuk mendukung aktivitas warga. 

“Kita juga harus mengecek apa infrastruktur itu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Juga perlu dilihat apa infrastruktur telah melibatkan masyarakat atau tidak, termasuk pemerintah daerahnya,” katanya.

Hal lain yang juga harus dicek terkait pembangunan infrastruktur adalah mengenai pembiayaan proyeknya yang berbeda-beda mulai dari pembiayaan menggunakan APBN, BUMN hingga swasta.

Akbar menambahkan, lantaran harus dilihat per kasus, dampak dari pembangunan proyek infrastruktur pun tidak bisa digeneralisir.

Pasalnya, ia melihat ada infrastruktur yang sudah mulai berdampak baik, ada pula yang belum karena masih membutuhkan waktu.

Oleh karena itu, Akbar berharap debat kedua nanti dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dapat memberikan pencerahan mengenai pembangunan infrastruktur yang kerap jadi perdebatan antardua kubu.

“Jadi tidak bisa digeneralisir, harus dirinci. Kalau mau serius, capres petahana harus tunjukan bahwa yang berhasil lebih banyak daripada yang belum. Kalau yang oposisi tunjukan sebaliknya sehingga debat nanti tidak sekadar jargon,” katanya. 

Baca juga: Menhub nilai infrastruktur “tulang punggung” pembangunan nasional
Baca juga: Pengamat: Jokowi punya desain pembangunan infrastruktur yang jelas dan matang

 

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kontroversi permasalahan data pangan perlu dibahas dalam debat

tantangan ke depan pemerintah adalah memastikan kesejahteraan petani menjadi tujuan utama, karena jika petani sejahtera maka proses produksi akan lebih mudah dilakukan sebab petani mendapatkan manfaat secara ekonomi.

Jakarta (ANTARA News) – Kontroversi terkait permasalahan data pangan terkait berbagai komoditas dinilai sebagai sesuatu hal yang perlu dibahas dalam debat capres tahap kedua pada 17 Februari 2019.

“(Data pangan) ini menjadi isu yang lain dan penting,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, Jumat.

Menurut dia, kesamaan gerak langkah atau koordinasi dan satu peta jalan yang melingkupi antarkelembagaan dan kementerian merupakan salah satu kunci.

Salah satunya, ujar dia, adalah dalam hal data pangan, karena hal tersebut selama ini dinilai berpotensi menjadi biang keladi kisruh tidak hanya empat tahun terakhir bahkan satu atau dua dekade lalu.

“Pemilihan BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab soal data saya pikir sudah tepat, tinggal memastikan kementerian lain mau menerima dan menggunakan datanya BPS,” ujarnya.
Baca juga: Seluruh program Jokowi mengacu pada kemandirian pangan

Ia juga mengemukakan bahwa tantangan ke depan pemerintah adalah memastikan kesejahteraan petani menjadi tujuan utama, karena jika petani sejahtera maka proses produksi akan lebih mudah dilakukan sebab petani mendapatkan manfaat secara ekonomi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, menyatakan pihaknya tidak lelah-lelahnya menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya selalu independen, serta mengatakan bahwa lembaga statistik resmi setiap negara harus selalu independen.

“Independensi bagi BPS adalah harga mati,” kata Suhariyanto dan menambahkan, kalau lembaga statistik resmi suatu negara tidak independen dan dibuat hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, maka dinilai lebih baik dibubarkan saja karena tidak ada lagi gunanya.

Baca juga: Bayu Krisnamurthi: Rendahnya upah petani jadi tantangan Presiden selanjutnya
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Argentina pada sekitar tahun 2007 lalu, di mana Kepala Negara di negara itu mencopot dan mengganti banyak jajaran badan resmi statistik di sana karena melihat bahwa angka inflasi yang ada selalu dua digit.

Setelah diganti, ternyata mendadak angka yang dikeluarkan badan statistik resmi Argentina mendadak menjadi rendah. Padahal, berbagai pihak yang membuat perhitungan secara independen menyatakan bahwa tingkat inflasi yang ada sebenarnya jauh lebih tinggi. Bahkan berbagai pihak tersebut menjadi ada yang diancam untuk dikriminalisasikan.

Bila angka inflasi tidak mencerminkan hal yang sebenarnya, maka dia juga akan berpengaruh kepada beragam indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Akibatnya, lembaga multilateral seperti IMF mengancam akan memberikan angka merah. Hal ini akan merugikan negara itu karena bila satu angka dicurigai, semua data bisa dicurigai, dan dampaknya juga bakal membuat semakin banyak investor yang enggan untuk menanamkan modalnya di sana.

Kepala BPS menyatakan, pihaknya selalu mengikuti berbagai prinsip fundamental antara lain adalah imparsialitas dan akses yang setara, sehingga semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya pada saat yang sama.
Baca juga: Kerawanan pangan dikatakan bisa dituntaskan tanpa impor
Baca juga: Kebijakan ekonomi terbuka sektor pangan dinilai menguntungkan elite

Pewarta:
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UD Trucks serahterimakan 22 unit Quester CQE280

Jakarta (ANTARA News) – Astra UD Trucks, distributor resmi UD Trucks di Indonesia, menggelar seremoni serah terima 22 unit Quester CQE280 kepada Puninar Logistics di kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Jumat.

Puninar Logistics merupakan salah satu mitra bisnis Astra UD Trucks sejak 2008 yang diawali dengan pembelian Nissan Diesel. Hingga saat ini, perusahaan itu sudah memboyong 77 unit Quester dari Astra UD Trucks, meliputi tipe GKE 280, CDE 250, dan CQE 280 (8×2) sebagai unit terbaru yang diserahterimakan hari ini.

“Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, adanya dukungan armada yang tangguh dan andal sangatlah kami perlukan. Demi keperluan pengadaan kendaraan kami, Quester merupakan pilihan utama karena merupakan produk UD Trucks yang sudah terjamin kualitasnya,” kata CEO Puninar Logistics, Roby Kurniawan, dalam keterangan tertulis UD Trucks, Jumat.

Baca juga: UD Trucks mulai riset bahan bakar B30

Produk CQE 280 diciptakan sebagai dukungan UD Trucks terhadap peraturan pemerintah tentang Over Dimension Over Load (ODOL) karena produk Quester memiliki tambahan Axle yang dapat mengangkut lebih banyak, namun tetap aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selain itu, faktor penting lainnya dan juga telah kami rasakan selama ini adalah kesiapan Astra UD Trucks dalam memberikan layanan dan servis yang terjamin keandalannya, kecepatan teknisi dalam mengatasi problem yang timbul, ketersediaan suku cadang, serta kemudahan menghubungi personel Astra UD Truck yang sangat membantu komunikasi dengan perusahaan,” kata Roby.  

Terus berkembangnya sektor logistik meningkatkan optimisme Puninar Logistic dalam perluasan bisnisnya. Astra UD Trucks pun memberikan pelayanan istimewa dengan menyediakan fast response bagi armada pelanggan yang berada di seluruh cabang Astra UD Trucks di Indonesia.

Baca juga: Empat amunisi UD Trucks bidik sektor logistik Indonesia

Chief Operating Officer Astra UD Trucks, Winarto Martono, mengatakan Astra UD Trucks akan terus berkomitmen untuk menyediakan total solusi transportasi terdepan kepada mitra bisnis berupa kemudahan, kecepatan, ketepatan dan kenyamanan.

Hal itu diwujudkan melalui serangkaian program dan layanan purna jual yang berkesinambungan untuk menunjang kebutuhan operational mitra bisnis, sejalan dengan misi perusahaan sebagai mitra bisnis terpercaya industri truk Indonesia, kata dia.

“Puninar Logistics merupakan salah satu customer VVIP, sehingga kami sudah menyiapkan fasilitas layanan purnajual khusus yakni  24/7 Emergency Service, Mobile Workshop, UD Trust dan layanan purna jual yang terintergasi di seluruh cabang Astra UD Trucks di Indonesia”, kata Winarto Martono.

Sebagai informasi, sejak tahun 2015 UD Truck Quester sudah terjual 8.000 unit di seluruh Indonesia.

Baca juga: Perlunya memiliki sopir andal bagi perusahaan transportasi

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019

MTI sarankan tarif tol trans Jawa diturunkan

Jika pengguna ramai, kan biaya targetnya juga cepat balik, daripada skema mahal tapi jarang atau sepi, paling tidak, kan justru mendapatkan apresiasi nama baik

Jakarta, (ANTARA News) – Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas menyarankan kepada pemerintah untuk menurunkan tarif tol trans Jawa.

“Kalau tarif turun, kemudian volume kendaraan pengguna lewat, kan hasilnya sama saja, jadi ini perlu pengelolaan tol yang baik,” kata Darmaningtyas di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, apabila penyebab sepinya pengguna tol trans Jawa karena tarifnya yang tinggi, maka perlu dikaji ulang strategi pengelolaannya. Darmaningtyas menjelaskan, logikanya, jika sepi, maka harus ditarik minat masyarakat atau ditingkatkan volumenya, salah satu cara dengan menurunkan tarif.

Penjelasannya adalah hasil yang didapat adalah sama dengan pendapatan total harga tarif sekarang, ketika sepi. Lebih baik kondisi tol ramai, namun harga diturunkan, maka pemasukan juga tidak akan berkurang totalnya.

“Jika pengguna ramai, kan biaya targetnya juga cepat balik, daripada skema mahal tapi jarang atau sepi, paling tidak, kan justru mendapatkan apresiasi nama baik,” katanya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti tarif tol Trans Jawa masih mahal, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan barang atau truk

“Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan tol Trans Jawa, masih tampak sepi, lengang. Bak bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas Pejagan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Untuk itu, usulan agar tarif tol Trans Jawa dievaluasi/diturunkan, menjadi hal yang rasional. “Masih sepinya jalan tol Trans Jawa, jelas dipicu oleh tarif tol yang mahal itu,” katanya. 

Kedua, Tulus menilai Tol Trans Jawa juga terancam tidak akan menjadi instrumen untuk menurunkan biaya logistik, dikarenakan mayoritas angkutan truk tidak mau masuk ke dalam jalan tol. 

“Menurut keterangan Ketua Aptrindo, Gemilang Tarigan, yang tergabung dalam tim Susur ini, menyatakan bahwa sopir tidak dibekali biaya untuk masuk tol. Kecuali untuk tol Cikampek. Truk akan masuk tol Trans Jawa, jika biaya tol ditanggung oleh penerima barang. Terlalu mahal bagi pengusaha truk untuk menanggung tarif tol Trans Jawa yang mencapai Rp 1,5 juta,” katanya. 

Sementara itu, lanjutnya, harga makanan dan minuman di tempat peristirahatan (rest area) juga dirasa masih mahal.  Karena itu, pengelola tol diminta untuk menurunkan biaya sewa lahan bagi para tenan, sebab patut diduga, mahalnya makanan/minuman karena dipicu oleh mahalnya sewa lahan bagi para tenan. 

Selain itu, Tulus menambahkan, para tenan diminta mencantumkan daftar harga terhadap makanan/minuman, dan barang lain yang dijualnya. 

Tulus menuturkan di sepanjang jalan tol, belum terpasang rambu-rambu yang memberikan peringatan terhadap aspek keselamatan, seperti peringatan untuk hati-hati, waspada, jangan ngantuk, marka getar dan lainnya terutama di titik titik kritis. 

“Ini sangat penting agar pengguna jalan tol tidak terlena karena jalan tol Trans Jawa yang lurus, dan jarak jauh,” katanya. 

Baca juga: Menteri PUPR: penurunan tarif tol Trans Jawa pertimbangkan investasi
Baca juga: Pemerintah khawatir Tol Trans Jawa nantinya semacet Cikampek

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres – Untung rugi pembangunan infrastruktur perlu dilihat per proyek

Jakarta, (ANTARA News) – Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan untung rugi dari pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan belakangan ini perlu dilihat per proyek karena kebutuhannya berbeda.

“Bicara soal infrastruktur itu harus kasus per kasus dengan perhitungan kebutuhannya,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut Akbar, pembangunan infrastruktur dengan menimbang kebutuhannya akan berbeda jika dilihat per proyek. Misalnya saja pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di kota gudeg itu.

Pembangunan NYIA, tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan pembangunan LRT Palembang yang tidak terlalu mendesak untuk mendukung aktivitas warga. 

“Kita juga harus mengecek apa infrastruktur itu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Juga perlu dilihat apa infrastruktur telah melibatkan masyarakat atau tidak, termasuk pemerintah daerahnya,” katanya.

Hal lain yang juga harus dicek terkait pembangunan infrastruktur adalah mengenai pembiayaan proyeknya yang berbeda-beda mulai dari pembiayaan menggunakan APBN, BUMN hingga swasta.

Akbar menambahkan, lantaran harus dilihat per kasus, dampak dari pembangunan proyek infrastruktur pun tidak bisa digeneralisir.

Pasalnya, ia melihat ada infrastruktur yang sudah mulai berdampak baik, ada pula yang belum karena masih membutuhkan waktu.

Oleh karena itu, Akbar berharap debat kedua nanti dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dapat memberikan pencerahan mengenai pembangunan infrastruktur yang kerap jadi perdebatan antardua kubu.

“Jadi tidak bisa digeneralisir, harus dirinci. Kalau mau serius, capres petahana harus tunjukan bahwa yang berhasil lebih banyak daripada yang belum. Kalau yang oposisi tunjukan sebaliknya sehingga debat nanti tidak sekadar jargon,” katanya. 

Baca juga: Menhub nilai infrastruktur “tulang punggung” pembangunan nasional
Baca juga: Pengamat: Jokowi punya desain pembangunan infrastruktur yang jelas dan matang

 

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah perlu benahi sengkarut tata niaga impor pangan

Jakarta, 15/2 (Antara) – Pemerintah perlu untuk membenahi sengkarut tata niaga impor pangan nasional terutama terkait dengan tata produksi, distribusi, serta konsumsi termasuk juga permasalahan mengenai data pangan yang selama ini masih kerap disorot berbagai pihak.

“Temuan BPK tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sengkarut terkait dengan tata niaga impor pangan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, Jumat.

Menurut Rachmi Hertanti, hasil pemeriksaan BPK menemukan sebanyak sembilan kesalahan, di mana permasalahan itu antara lain persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antar kementerian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor.

Selain itu, ujar dia, persoalan agenda pembangunan infrastruktur yang dipilih juga telah berdampak terhadap  sektor pangan. Aktivitas investasi di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia dikatakan telah berkontribusi pula terhadap hilangnya akses petani terhadap sumber daya ekonominya. 

“Bahkan, penguasaan lahan ke tangan korporasi pun meningkat yang kemudian berbanding terbalik dengan penguasaan lahan bagi petani,” katanya.

Di sisi yang lain, menurut dia, juga terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 3,52 juta orang. Pada 2016, angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,22 juta orang, dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebesar 35,70 juta orang. 

Dari segi pendapatan, lanjutnya, rata-rata upah di sektor pertanian masih memiliki nilai upah di bawah rata-rata upah nasional 2018, yakni sebesar 1,76 juta. Bahkan, data BPS juga menunjukan bahwa petani lokal 88,27 persen adalah pekerja informal.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terhadap tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan yaitu beras, gula, garam, dan jagung.

“Peringatan dini yang kami sampaikan kepada pemerintah ini kami buat secara terbuka agar berbagai pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas pangan ini,” kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, 4 Februari.

Menurut Alamsyah Saragih, penyampaian peringatan dini secara terbuka ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya maladministrasi berulang akibat melemahnya intensitas perhatian para pihak terkait khususnya terkait dengan tahun politik seperti sekarang ini.

Ia mengingatkan bahwa impor komoditas pangan dalam empat tahun terakhir masih memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Ombudsman melakukan pengawasan perkembangan impor komoditas pangan untuk melihat persoalan dan mencegah maladministrasi.

Baca juga: Indef : tidak mungkin impor pangan ditiadakan
Baca juga: Pengamat: capres tidak perlu janji hentikan impor pangan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Angkutan logistik di tol dinilai layak disubsidi

Intinya, tarifnya progresif, jadi makin murah ketika truk itu makin jauh menggunakan jalan tol untuk angkutan logistiknya

Jakarta (ANTARA News) – Tarif angkutan logistik tertentu di jalan tol, khususnya Tol Trans Jawa dinilai layak disubsidi sebagai solusi jangka pendek agar selain mereka memahami nilai rasional tarif, juga proses pembelajaran dan pengenalan manfaat strategis jalan tol sebagai tulang punggung (back bone) jalur distribusi.

“Solusi jangka pendek saja, misalnya setahun, angkutan logistik tarifnya layak disubsidi. Soal besarannya, silahkan regulator dan BUJT (badan usaha jalan tol) tentukan,” kata Pengamat perkotaan Yayat Supriatna kepada pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan rencana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengkaji beberapa opsi untuk mengantisipasi penurunan tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sebelumnya juga menyoroti tarif tol Trans Jawa masih mahal, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan barang atau truk.

“Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan tol Trans Jawa, masih tampak sepi, lengang. Bak bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas Pejagan,” kata Tulus.

Yayat melanjutkan, tentu yang layak tarifnya disubsidi itu adalah angkutan logistik strategis yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, seperti sembako dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Intinya, tarifnya progresif, jadi makin murah ketika truk itu makin jauh menggunakan jalan tol untuk angkutan logistiknya,” katanya.

Jika ini diterapkan, kata Yayat, diharapkan mereka memahami secara rasional bahwa menggunakan jalan tol itu, lebih efisien, nyaman dan cepat (asumsi tol lancar). “Layanan yang lebih itu, wajar jika ada harga yang harus dibayar. Ya kenyamanan itu dimana-mana ada harganya,” katanya.

Pusat pertumbuhan
Selain itu, kata Yayat, pemerintah daerah, kabupaten/kota yang dilintasi tol Trans Jawa hendaknya kreatif untuk menyambut anugerah tol tersebut dengan membenahi daerah masing-masing agar menjadi pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari komoditas hingga tempat wisata baru.

“Harusnya, mereka juga berkeinginan menciptakan pusat dan daerah pertumbuhan ekonomi baru seperti Jabodetabek dan sekitarnya. Misalnya, di Solo, Semarang dan Yogyakarta. Jika kota-kota itu sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maka tak bisa dihindari, Tol Trans Jawa saat itu sudah jadi tulang punggung jalur distribusi, seperti di Jabodetabek, yang sudah menganggap bahwa tol bukan lagi jalan alternatif,” katanya.

Baca juga: YLKI soroti tarif tol Trans Jawa masih mahal
  
Terkait dengan penurunan tarif tol Trans Jawa, Menteri Basuki sebelumnya menyebutkan, skema penurunan tarif tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui pemberian subsidi, tambah dia, maka pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.

“Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi,” demikian Basuki.

Ruas tol Trans Jawa diperkirakan akan menjadi salah satu hal yang berpotensi dibahas di debat capres kedua yang beragam topik bahasannya juga mencakup infrastruktur. Debat kedua rencananya bakal diselenggarakan di Jakarta, pada 17 Februari 2019.

Baca juga: Menteri PUPR: penurunan tarif tol Trans Jawa pertimbangkan investasi
Baca juga: Kementerian Perhubungan usulkan potongan tarif tol Trans Jawa

 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Adhi Karya sebut biaya LRT di Indonesia termurah

Jakarta (ANTARA News) – PT Adhi Karya selaku kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Tangerang (Jabodebek) menyebutkan bahwa biaya pembangunan LRT Indonesia termurah di dunia.

“Kami sudah melakukan banyak inovasi untuk membuat biaya investasinya semurah mungkin, bahkan diantara LRT di dunia kami yang paling murah,” kata Direktur Operasi II Adhi Karya, Pundjung Setya Brata, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data yang ia paparkan, nilai investasi LRT Jabodebek per kilometernya adalah Rp673 miliar. Kemudian ia membandingkan dengan LRT Lahore di Pakistan senilai Rp797 miliar, LRT Kelana Jaya, Malaysia senilai Rp817 miliar per km.

Kemudian , LRT Manila Line 7, Filipina per km adalah Rp903 miliar, LRT Dubai, Arab Saudi senilai Rp1.026 miliar dan LRT, Calgary Kanada adalah Rp2.197 miliar. Sedangkan untuk biaya konstruksi pembangunan prasarana kereta, LRT Jabodebek nilai investasinya Rp513,8 miliar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto menyebutkan membutuhkan jalur rel LRT sepanjang 200 km untuk menuntaskan masalah kemacetan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

“Idealnya itu jalur LRT ada sepanjang 200-an km, tapi pada tahap pertama ini kami selesaikan 44 km. Baru selanjutnya kemudian ke tahap 82 km,” kata Budi Harto dalam kesempatan yang sama. .

Sampai dengan 8 Februari 2019 progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap satu telah mencapai 58,3 persen. Di mana rinciannya adalah, Lintas pelayanan 1 Cawang – Cibubur 78,5 persen.

Kemudian progres lintas pelayanan dua Cawang – Kuningan – Dukuh Atas 46,1 persen, dan lintas pelayanan tiga Cawang- Bekasi Timur 52,8 persen. 

Pemilihan jalur layang selain alasan teknis adalah menghindari konflik sosial, di mana pembebasan lahan untuk satu titik di Pancoran, Jakarta saja memakan waktu hingga 1,5 tahun, sehingga efisiensi waktu dianggap sebagai pertimbangan yang tepat.

Baca juga: Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12.000

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat tekankan capres wujudkan kota berkelanjutan

Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, maka infrastruktur seperti untuk pejalan kaki dan pesepeda justru harus diutamakan

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menekankan kedua calon presiden untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung.

“Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, maka infrastruktur seperti untuk pejalan kaki dan pesepeda justru harus diutamakan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, hal tersebut lebih penting diprioritaskan ketimbang membangun jalan layang semata yang notabene untuk memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi.

“Masyarakat harus dibiasakan berjalan kaki atau bersepeda dalam kegiatan sehari-hari di pusat kota,” kata Nirwono.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam pengembangan kota adalah peremajaan atau revitalisasi kampung kumuh, permukiman padat penduduk dan bangunan atau kawasan yang terbengkalai menjadi kawasan terpadu berbasis transportasi massal (transit oriented communities/TOC).

“Hal ini berupa penataan ulang bangunan dan lingkungan, penyediaan hunian vertikal, beserta sanitasi, air bersih, energi listrik, gas, pengolahan sampah dan limbah ramah lingkungan,” paparnya.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur transportasi massal harus dilihat sebagai pendukung pergerakan manusia dan pembangkit ekonomi daerah-daerah yang dilaluinya.

Baca juga: Capres diminta paparkan kebijakan energi untuk dorong ekonomi
Baca juga: Menhub nilai infrastruktur “tulang punggung” pembangunan nasional

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dikritik soal Tol Laut, Menhub: Ikut saya ke Morotai

Ayo saya ajak ke Morotai, Bupati di sana senang sekali dengan adanya program Tol Laut, bahkan minta ditambah

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi kritik terhadap program andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni Tol Laut dengan mengajak dan menyaksikan langsung ke salah satu wilayah terluar Indonesia, yaitu Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. 

“Ayo saya ajak ke Morotai, Bupati di sana senang sekali dengan adanya program Tol Laut, bahkan minta ditambah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat. 

Budi mengatakan untuk menjalankan program Tol Laut dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan para ahli terkait. 

“Kita merencanakan dengan teliti, melibatkan ahli-ahli dari universitas. Perencanaan kita lakukan dengan dinamis dari tahun ke tahun selalu ada ‘improvement’,” katanya. 

Ia juga menyebutkan peningkatan tersebut, yakni penambahan kapal baik itu kapal kontainer maupun pengumpan atau “feeder. 

“Tahun ini kita ada peningkatan berkaitan angkutan utama dan ‘feeder’ supaya lebih produktif. Peningkatan lain, yaitu kontainer untuk angkut. Tiap kali dapat masukan selalu kita ubah,” katanya. 
 
Budi mengatakan saat ini sudah terjadi penurunan disparitas harga antara di wilayah Indoneaia Barat dan Timur. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, perbandingan biaya angkut antara tol laut dengan swasta, yakni 50 persen. Contohnya Surabaya-Kaimana biaya angkut swasta Rp11-12 juta, sementara tol laut Rp5,3 juta. 

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, penurunan disparitas harga di wilayah Barat dan Timur, yakni untuk harga beras di Anambas, Provinsi Kepulauan Riau non tol laut Rp15.000 per kilogram dengan tol laut Rp13.600 per kilogram, harga dibandingkan dengan harga di Jakarta (hub) Rp12.550 per kilogram. 

Adapun, untuk harga gula pasir di Fakfak, Papua, nontol laut Rp15.000 per kilogram, dengan tol laut Rp13.000 per kilogram dibandingkan dengan harga di Surabaya (hub) Rp11.103 per kilogram. 

Sebelumnya, Mantan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik program tol laut yang saat ini dinilai tidak berjalan signifikan. 

“Bagaimana terhipnotis akan terjadi tol laut drone segala tau-tau belok hilang tanpa bekas dan diresmikan tol darat,” kata Said.

Baca juga: Dukung “tol laut”, Kemenhub pesan 100 kapal perintis
Baca juga: Kemenhub siap kucurkan subsidi Rp200 miliar untuk tol laut swasta

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Capres diminta paparkan kebijakan energi untuk dorong ekonomi

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyatakan kedua calon presiden diminta untuk bisa memaparkan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam debat kedua 17 Februari mendatang.

“Energi itu tidak bisa berdiri sendiri, dia modal dasar pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdebatan nanti jangan hanya soal cara mendorong lifting minyak atau energi baru terbarukan tapi bagaimana pemanfaatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut Faisal, kebijakan pembangunan energi termasuk soal distribusi hingga penentuan harga harus dikaitkan dengan pembangunan industri.

“Lemahnya industri kita karena harga energi mahal, jadi bagaimana kedua capres menjawab masalah ini, terobosan seperti apa, ini yang kita tunggu,” katanya.

Selain bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyebutkan kebijakan energi juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Harga BBM untuk transportasi maupun untuk listrik harus seperti apa kebijakannya. Energi juga harus disesuaikan dengan struktur pendapatan masyarakat,” tuturnya. 

Faisal menambahkan kedua capres secara umum memiliki visi misi sektor energi yang tidak berbeda jauh. Dengan demikian, konsep pembangunan ekonomi dari sisi pemanfaatan energi akan jadi hal yang dutunggu publik.

“Bagaimana konsep kebijakan energi untuk mendorong ekonomi, itu kita ekspektasi kan dalam debat nanti,” pungkas Faisal.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingin Bandara Fatmawati Bengkulu naik status jadi bandara internasional

Bengkulu,  (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo ingin agar Bandara Fatmawati Sukarno di Bengkulu naik statusnya menjadi bandara internasional sehingga perekonomian setempat berkembang lebih cepat.

“Bandara Fatmawati Bengkulu, ini kan sekarang dipegang oleh UPT. Nah, nanti akan diambil alih Angkasa Pura sehingga bisa dikembangkan lebih besar dan bisa masuk ke bandara internasional dan saya yakin akan mengembangkan ekonomi di Bengkulu,” kata Presiden Joko Widodo di Bengkulu, Jumat.

Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu menganggap pentingnya untuk membangun infrastruktur di provinsi tersebut satu persatu dimulai dari pengelolaan bandara yang lebih baik.
Setelah itu, kata dia, kemudian akan melangkah pada pengembangan pelabuhan yang dilengkapi kawasan ekonomi khusus.

“Bengkulu yang segera kita realisasikan airport.  Ini segera dari UPT akan langsung diserahkan Angkasa Pura biar ada ekpansi dan biar bisa dikelola. Bisa jadi bandara internasional, haji juga bisa langsung. Saya kira goal ke sana sehingga ke depan semakin naik,” katanya.

Target kedua kata Presiden yakni pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Baai yang akan disambungkan dengan rel kereta ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
“Biar transportasi lebih murah. Dan KEK bisa berkembang sehingga Bengkulu ini produksi sawit dan tambang dan komoditas dryer jagung bisa dimuat,” katanya.
Ia menegaskan hal itu akan dirampungkan satu persatu.
“Kita merampungkan satu-satu. Kalau airport Maret rampung. Untuk tol insya Allah bulan depan dimulai  pembebasan,” katanya.

Presiden juga meninjau Kampung Nelayan Sumber Jaya Kota Bengkulu didampingi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Baca juga: Menhub tinjau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu
Baca juga: Pengembangan Bandara Fatmawati Terhambat Lahan

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi janjikan penataan semua kampung nelayan di Indonesia

Ini katakan kampung nelayan yang sudah tiga tahun kita kerjakan tidak hanya di Bengkulu saja. Ada di Tegal, Jawa Tengah, dan Pontianak. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini belum ada 20 persen baru 10-an persen lebih

Bengkulu (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menjanjikan penataan semua kampung atau permukiman nelayan tepi air yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini katakan kampung nelayan yang sudah tiga tahun kita kerjakan tidak hanya di Bengkulu saja. Ada di Tegal, Jawa Tengah, dan Pontianak. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini belum ada 20 persen baru 10-an persen lebih,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu, Jumat.

Dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan Sumber Jaya, Jokowi menyempatkan mampir ke beberapa rumah nelayan dan berdialog singkat dengan nelayan-nelayan setempat.

Warga yang tinggal di kawasan itu antusias menyambut kedatangan Presiden dan berteriak memanggil Presiden Jokowi, serta beberapa dari mereka mendapatkan kesempatan untuk bersalamanan dan berfoto bersama Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan akan mengembangkan kawasan serupa di seluruh kampung nelayan di Indonesia berikut sertifikat hingga sarana dan prasarana di dalamnya.

Khusus untuk Kampung Nelayan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, kondisinya tampak tertata rapi namun belum sepenuhnya sarana terbangun sempurna.

“Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, rumah-rumah yang lain belum nanti kalau rampung benar baru. Setelah dimulai penataan rumah-rumah lebih tertata lebih bersih. Nelayan jadi bisa bersandar. Nanti coba kita tunjukkan di Pontianak dan Tegal,” katanya.

Ia mengaku sampai saat ini masih ada persoalan dengan Pelindo terkait lahan tetapi ia berjanji akan segera dirampungkan.

“Pulang langsung saya urus. Ini masih 70-an. Yang belum 800-an. Masih banyak. Paling enggak kita ada prototype dan penataan kampung nelayan. Kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini,” katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan prinsip peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tidak mengubah pola permukiman yang ada untuk membatasi/mengendalikan perkembangan kawasan tersebut. 

Selain itu, prioritas penyediaan sarana prasarana infrastruktur bersifat fleksibel terhadap peruntukan fungsi lahan dengan tidak menyentuh bangunan hunian.

Reorientasi kampung menghadap sungai dalam rangka menjaga kawasan dengan penataan pola aksesilibitas kawasan. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan penyediaan RTH sebagai wadah aktivitas sosial dan penunjang ekonomi warga.

Baca juga: Kementerian PUPR tata 11 kampung nelayan

Baca juga: Menteri: penataan Kampung Nelayan Tegalsari capai 80 persen
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Industri baja butuh tambahan 15.000 naker hingga 2025

Bekasi, 15/2 (Antara) – Industri baja membutuhkan tambahan 15.000 tenaga kerja untuk mencapai target produksi 10 juta ton pada 2025.

“Kalau dengan kapasitas dua juta ton mampu mempekerjakan 5.000 orang, untuk mencapai target 10 juta ton butuh sekitar 15.000 orang lagi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Airlangga menyampaikan hal itu saat peletakan batu pertama gedung sekolah vokasi industri PT Gunung Raja Paksi di Bekasi.

Menurut Airlangga, meskipun akan menggunakan teknologi terbaru, industri baja tetap membutuhkan tenaga kerja masif untuk mendukung produksi.

Pada kesempatan tersebut, Menperin menyaksikan penandatanganan antara Sekjen Kemenperin Haris Munandar dengan Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Aloisius Maseimilan tentang ”Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Baja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Industri yang Link And Match Dengan Industri”.

Dengan demikian, salah satu produsen baja nasional ini ikut mempercepat program pemerintah dalam menyediakan SDM industri yang memiliki kompetensi.

Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah di Indonesia. 

Dalam hal ini Pemerintah akan menyiapkan insentif kepada industri dalam negeri yang melakukan pengembangan SDM melalui pemberian Tax Deduction sebesar 200 persen.

“Hingga sekarang, sebanyak 745 industri dan 2.074 SMK telah terlibat dalam program tersebut. Program tersebut tidak akan dapat terlaksana jika tidak didukung oleh industri,” papar Airlangga.

PT Gunung Raja Paksi sebagai salah satu industri baja yang terintegrasi di Indonesia merupakan salah satu industri yang potensial untuk mendukung program pemerintah dalam penyedian SDM industri baja yang memiliki kompetensi melalui program vokasi Industri. 

“Hal ini ditunjukkan melalui dukungan PT. Gunung Raja Paksi dengan membangun Sekolah Vokasi untuk SDM Industri Baja,” ungkap Airlangga.

Baca juga: Menperin dorong percepatan pembangunan klaster industri baja

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerawanan pangan dikatakan bisa dituntaskan tanpa impor

Bisa (tanpa impor) dengan syarat jika pola konsumsi pangan dikembangkan tidak hanya terfokus kepada komoditas tertentu

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) Said Abdullah menyatakan kerawanan pangan sebenarnya bisa dituntaskan tanpa melakukan kebijakan impor.

“Menurut saya, bisa (tanpa impor) dengan syarat jika pola konsumsi pangan dikembangkan tidak hanya terfokus kepada komoditas tertentu,” katanya di Jakarta, Jumat.

Sektor pangan merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada 17 Februari 2019.

Selain itu, ujar Said, syarat lainnya agar kerawanan pangan dapat dituntaskan tanpa impor adalah adanya peta jalan yang jelas dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Ada kebijakan dan implementasi program yang kuat dalam mengamankan lahan pertanian,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang kuat mulai dari hulu hingga hilir yang mampu memberikan nilai tambah optimal bagi petani.

Hal tersebut, lanjut Said karena selama ini kebijakan dan program lebih banyak dilakukan di sisi hulu, seperti penyediaan benih dan mekanisasi alat pertanian.

“Sementara di sisi hulir semisal jaminan harga tidak ada. Dengan demikian insentif bagi petani untuk berproduksi lebih banyak nyaris tidak ada,” katanya.

Koordinator KPRP juga mengemukakan hal lain yang esensial adalah adanya kebijakan pengendalian tarif impor yang mampu mendorong kompetisi produk lokal dengan impor.

Said mengingatkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Ekosob PBB yang di dalamnya termasuk hak atas pangan, sehingga berarti negara punya kewajiban memenuhi hak atas pangan masyarakat tanpa kecuali.

“Tak dibenarkan satupun warga negara ada yang mengalami persoalan pangan yang dicirikan dengan adanya kasus kelaparan, gizi buruk, dan lainnya,” katanya.

Said juga menegaskan bahwa ke depannya, presiden yang terpilih sudah semestinya membuat program dan kebijakan terkait pangan dan pertanian, harus benar-benar memastikan hak atas pangan setiap individu terpenuhi, serta tidak hanya asal klaim dan mengumumkan bahwa produksi pangan tercapai.

Baca juga: Bayu Krisnamurthi: Rendahnya upah petani jadi tantangan Presiden selanjutnya
Baca juga: KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha Ternate kurang minati kapal tol laut

Namun untuk kabupaten lainnya di Malut, seperti Halmahera Selatan dan Pulau Morotai, menurut Sutopo Abdullah, sesuai pengakuan pengusaha di daerah itu keberadaan kapal tol laut sangat membantu mereka dalam mendatangkan kebutuhan pokok atau barang lai

Ternate (ANTARA News) – Pengusaha di Ternate, Maluku Utara, kurang berminat untuk menggunakan kapal tol laut untuk mendatangkan barang dari Pulau Jawa dan Sulawesi karena waktu pelayarannya dianggap terlalu lama, yaitu lebih dari dua minggu.

Sekertaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate, Sutopo Abdullah di Ternate, Jumat, mengatakan bahwa pengusaha di Ternate menganggap waktu pelayaran kapal tol laut lebih dari dua minggu itu cukup berisiko untuk pengangkutan kebutuhan pokok yang cepat rusak seperti daging ayam beku dan telur, walaupun biaya angkutnya lebih murah.

Menurut dia, pengusaha di Ternate lebih tertarik memanfaatkan kapal barang reguler yang melayani angkutan dari Pulau Jawa ke Ternate karena selain cukup banyak juga waktu pelayarannya hanya sekitar satu minggu.

Oleh karena itu, jika kapal tol laut tidak lagi menyinggahi Ternate dalam pelayarannya ke wilayah Malut, tidak akan berpengaruh terhadap kelancaran pasokan kebutuhan pokok dan barang lain dari Pulau Jawa dan Sulawesi ke Ternate.

Namun untuk kabupaten lainnya di Malut, seperti Halmahera Selatan dan Pulau Morotai, menurut Sutopo Abdullah, sesuai pengakuan pengusaha di daerah itu keberadaan kapal tol laut sangat membantu mereka dalam mendatangkan kebutuhan pokok atau barang lain.

Selama ini jarang ada kapal barang reguler dari Jawa dan Sulawesi yang melayani daerah tersebut, terutama yang memuat kontainer yang biasanya digunakan para pengusaha untuk mendatangkan kebutuhan pokok atau barang lainnya.

Ia menambahkan, sebagian besar kebutuhan pokok untuk konsumsi masyarakat di Ternate didatangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan sejumlah kabupaten di Malut, sehingga kelancaran angkutan sangat menentukan stabilitas stok dan harga kebutuhan pokok di daerah ini.

Harga sejumlah kebutuhan pokok di Ternate, seperti daging ayam dan telur sering melonjak karena stoknya langka menyusul terlambatnya pasokan akibat sejumlah hambatan teknis seperti cuaca ekstrem yang membuat kapal pengangkut kebutuhan pokok tidak bisa berlayar.
 

Pewarta:
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub serahkan 256 sertifikat kapal nelayan di Buton

Hingga saat ini sudah 256 pas kecil yang telah diberikan kepada para pemilik kapal/nelayan dan kami optimis dalam tiga bulan kedepan seluruh kapal penangkap ikan yang terdata di kami sudah dapat tersertifikasi

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau telah menyerahkan 256 pas kecil (sertifikat tanda kebangsaan kapal) bagi kapal penangkap ikan berukuran di bawah 7 GT untuk para pemilik kapal/nelayan di wilayah kabupaten Buton, Baubau Sulawesi Tenggara.

“Di Kabupaten Buton ini ada 3.900 nelayan yang terdata sementara di kami. Hingga saat ini sudah 256 pas kecil yang telah diberikan kepada para pemilik kapal/nelayan dan kami optimis dalam tiga bulan kedepan seluruh kapal penangkap ikan yang terdata di kami sudah dapat tersertifikasi,” ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau R Pradigdo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. 

Pradigdo mengatakan bahwa di wilayahnya terutama di Kabupaten Buton, sebanyak 83 pas kecil sudah dimiliki oleh kapal penangkap ikan dan untuk percepatan, Kantor UPP Baubau bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton membuka gerai di wilayah kerjanya dalam dua tahap, di mana pada tahap pertama telah diserahkan sebanyak 30 pas kecil kepada para nelayan di bulan Januari 2019 lalu dan pada tahap kedua sebanyak 143 pas kecil yang juga langsung diserahkan kepada nelayan pada 13 Februari 2019 lalu.

“Pembagian tersebut merupakan kerjasama antara Kantor UPP Kelas I Baubau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton untuk tahap kedua yang diserahkan langsung oleh Bupati Buton dan Kepala Kantor UPP Kelas I Baubau kepada pemilik kapal sehingga total 256 pas kecil sudah dimiliki oleh kapal penangkap ikan yang telah terdaftar di kami,” ujarnya. 

Dia menjelaskan bahwa pembagian Pas Kecil ini merupakan salah satu Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pemilik kapal.

Lebih lanjut, Pradigdo menjelaskan bahwa Pas Kecil ini memberikan kepastian hukum bagi para nelayan, untuk itu ia mengimbau kepada para nelayan yang telah memiliki pas kecil ini untuk mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku demi mewujudkan keselamatan pelayaran.

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menjelaskan bahwa kegiatan Gerai Pengukuran Kapal dan Pemberian Pas Kecil ini merupakan salah satu program penting Ditjen Hubla guna memberikan kemudahan untuk sertifikasi pelaut/nelayan dan kapal di bawah tujuh GT. 

“Kami mempunyai program, yaitu pertama mengidentifikasi kapal dan nelayan seluruh Indonesia, kemudian kedua akan melaksanakan sertifikasi bagi kapal dan nelayan yang belum bersertifikat dan ketiga setelah batas waktu yang sudah ditentukan akan kita lakukan penindakan (law enforcement), karena itulah kami mengimbau agar para nelayan dapat memanfaatkan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan dan sertifikasi pelaut  yang ada di lokasi terdekat dengan sebaik-baiknya sehingga nelayan dan kapalnya bisa mendapatkan sertifikasi sesuai aturan yang berlaku,”katanya. 

Sudiono mengatakan bahwa di Pulau Jawa, sertifikasi kapal penangkap ikan di bawah tujuh GT  juga terus berlanjut dan ditargetkan selesai pada Minggu kedua bulan April 2019.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa selain sertifikasi kapal, sertifikasi pelaut di Pulau Jawa juga terus berjalan. 

Demikian juga dengan inventarisasi  sertifikasi pelaut di seluruh Indonesia juga berjalan terus dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2019.

Menurut data dan informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan per 14 Februari 2019, untuk Pulau Jawa, tercatat kapal penangkap ikan yang telah diidentifikasi sebanyak 38.931 unit dan akan bertambah sesuai data yang masuk.

Adapun per 14 Februari 2019 total kapal penangkap ikan yang sudah disertifikasi pas kecil sebanyak 32.533 kapal dengan rincian jumlah kapal penangkap ikan di Pulau Jawa sebanyak 19.577 kapal dan luar pulau Jawa sebanyak 12.956 kapal.
 

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alumni Jerman soroti pengelolaan sumber daya laut

Jakarta (ANTARA News) – Perkumpulan alumni lulusan universitas di Jerman, Forum Maritim Indonesia-Jerman (IGMF), menyoroti pengelolaan sumber daya laut yang dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik sehingga dibutuhkan sistem informasi manajemen perekonomian maritim nasional yang terpadu.

“Upaya pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan selama ini cenderung dilakukan sektoral dan eksklusif,” kata Ketua IGMF Iwan Satriawan Sukardi dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan Satriawan, koordinasi serta sinkronisasi sejumlah kebijakan kerap tidak terkomunikasikan dengan baik antar instansi sehingga perlu adanya konsepsi pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan secara terpadu.

Ia mengingatkan bahwa potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. “Ini harus dikelola dengan sepenuh hati,” paparnya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, diperkirakan sekitar 16 persen berasal dari akuakultur atau perikanan budidaya, 16 persen dari pertambangan, 15 persen dari industri jasa maritim, dan 15 persen dari sumber daya nonkonvensional.

“Baru sekitar 10 persen dari potensi (1,3 triliun dolar/tahun) itu yang tereksplor,” ucapnya.

Iwan berpendapat bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara poros maritim dunia karena letaknya yang strategis.

Untuk itu, ujar dia, diperlukan adanya sistem informasi pengendalian dan pengelolaan ekonomi maritim Indonesia yang berbasis data secara terpadu yang merangkum beragam aspek.

Selain itu, ia juga menginginkan adanya digitalisasi “road map” (peta jalan) terkait proses pencapaian poros maritim dunia. Serta, lanjutnya, penting juga digiatkannya penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan SDM kemaritiman.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Inalum-TMMIN kerja sama pemanfaatan aluminium alloy untuk velg mobil Toyota

Dengan adanya pasokan aluminium foundry alloy dari Inalum, impor bahan baku untuk industri otomotif dapat dikurangi secara bertahap sehingga memberi dampak positif berupa potensi penghematan devisa sebesar 1,3 juta dolar AS per tahun pada tahap awal.

Jakarta (ANTARA News) – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ( TMMIN) sepakat bekerja sama dalam penggunaan aluminium foundry alloy untuk produksi velg mobil Toyota.

Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Presdir TMMIN Warih Andang Tjahjono pada 14 Februari 2019, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah proyek strategis nasional di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

“Inalum sebagai satu-satunya smelter aluminium di Indonesia bangga bisa menjadi pemasok aluminium yang akan digunakan untuk manufaktur produk TMMIN,” kata Budi Gunadi Sadikin melalui keterangan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta, Jumat.

Keberhasilan Inalum menjadi pemasok lokal aluminium dengan spesifikasi khusus ini merupakan bentuk dukungan terhadap Pemerintah Indonesia dalam menekan angka impor bahan baku otomotif yang saat ini sedang menjadi perhatian utama.

“Langkah ini adalah salah satu wujud Inalum sebagai induk holding industri pertambangan dalam melaksanakan mandat dari pemerintah Indonesia untuk hilirisasi produk aluminium, salah satunya dengan mendorong peningkatan industri otomotif nasional melalui pemakaian produk aluminium yang kami produksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan Inalum memiliki prospek untuk memasok aluminium foundry alloy hingga 150 metrik ton per bulan PT Pakoakunia yang merupakan perusahaan pemasok velg untuk otomotif di Indonesia. “Angka ini ditargetkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya,” kata Budi.

Dalam mengembangkan aluminium untuk bahan baku velg ini, Inalum bekerja sama dengan PT Pakoakunia dan TMMIN sejak 2017. Kerja sama meliputi area studi kelayakan, pengembangan spesifikasi material aluminium termasuk di dalamnya pengecekan komposisi unsur kimia, struktur metalurgi, hasil pengecoran ingot, evaluasi material (tingkat kekerasan, performa) hingga persiapan produksi massal.

Dengan adanya pasokan aluminium foundry alloy dari Inalum, impor bahan baku untuk industri otomotif dapat dikurangi secara bertahap sehingga memberi dampak positif berupa potensi penghematan devisa sebesar 1,3 juta dolar AS per tahun pada tahap awal karena pasokan bahan baku velg itu hanya diserap untuk kendaraan bermerek Toyota yang produksi TMMIN.

“Ke depannya, angka ini diharapkan akan meningkat dalam jumlah signifikan,” katanya.

Dengan dukungan kemampuan produksi hingga 90.000 ton per tahun aluminium foundry alloy, terbuka peluang bagi Indonesia menjadi pemain aktif pemasok bahan baku komponen otomotif di tingkat global yang saat ini didominasi oleh 3 pemain utama yang bermarkas di Dubai, Qatar dan Australia.

“TMMIN mendukung dan menyambut baik upaya Inalum dalam melokalkan ingot untuk velg kendaraan. Keberhasilan Inalum ini akan memberikan dampak yang besar bagi penguatan struktur industri otomotif nasional, tahan banting terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga mempercepat tercapainya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing industri nasional,” kata Presdir TMMIN Warih Andang Tjahjono..

Pada tahap awal Inalum akan memasok kebutuhan aluminium foundry alloy ke PT Pakoakunia yang kemudian akan dipergunakan bagi produksi velg mobil Toyota model Kijang Innova, Fortuner dan Sienta.
 

Pewarta:
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12.000

Setelah dikaji ulang untuk menekan tarif serta mendapat kepastian subsidi, maka tarif LRT akan dipastikan flat sebesar Rp12.000. Untuk kemudahan masyarakat proses sistem tiketnya akan diintegrasikan dengan penggunaan metode KRL.

Jakarta (ANTARA News) – Direktur KAI Daop I John Roberto mengatakan tarif LRT dari Bekasi – Jakarta sudah diperhitungkan kajian keekonomiannya dengan tarif flat awal adalah Rp12.000.

Menurut John, di Jakarta, Jumat, pada perhitungan awalnya, tarif mencapai Rp30.000, namun pemerintah memandang nilai tersebut terlalu tinggi untuk masyarakat.

Setelah dikaji ulang untuk menekan tarif serta mendapat kepastian subsidi, maka tarif LRT akan dipastikan flat sebesar Rp12.000. Untuk kemudahan masyarakat proses sistem tiketnya akan diintegrasikan dengan penggunaan metode KRL.

Menurutnya, PT KAI sudah berkoordinasi dengan PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) untuk mengintegrasikan operasional pembayaran dengan metode KRL, bahkan akan disinergikan dengan MRT juga. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto menyebutkan diutuhkan jalur rel LRT sepanjang 200-an km untuk menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

“Idealnya itu jalur LRT ada sepanjang 200-an km, tapi pada tahap pertama ini kami selesaikan 44 km. Baru selanjutnya kemudian ke tahap 82 km,” kata Budi Harto dalam kesempatan yang sama. .

Sampai dengan 8 Februari 2019 progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap satu telah mencapai 58,3 persen. Di mana rinciannya adalah, Lintas pelayanan 1 Cawang – Cibubur 78,5 persen. Kemudian progres lintas pelayanan dua Cawang – Kuningan – Dukuh Atas 46,1 persen, dan lintas pelayanan tiga Cawang- Bekasi Timur 52,8 persen. 

Pemilihan jalur layang selain alasan teknis adalah menghindari konflik sosial, di mana pembebasan lahan untuk satu titik di Pancoran, Jakarta saja memakan waktu hingga 1,5 tahun, sehingga efisiensi waktu dianggap sebagai pertimbangan yang tepat.

Baca juga: LRT Jabodebek dijanjikan bakal atasi kemacetan metropolitan Jakarta
 

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dirut : butuh 200 km rel LRT tuntaskan kemacetan

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto menyebutkan dibutuhkan jalur rel LRT sepanjang 200 km untuk menuntaskan masalah kemacetan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

“Idealnya itu jalur LRT ada sepanjang 200-an km, tapi pada tahap pertama ini kami selesaikan 44 km. Baru selanjutnya kemudian ke tahap 82 km,” kata Budi Harto di Jakarta, Jumat.

Menurut Budi perkembangan kota Jakarta dan sekitarnya sangat pesat, sehingga pergerakan masyarakat menggunakan transportasi pribadi semakin meningkat.

Oleh karena itu, kajian pertama kali LRT langsung disepakati pemerintah untuk segera dibangun. Bahkan Budi membandingkan nilai kerugian kemacetan saat ini bila dialihkan berinvestasi LRT.

“Misalnya dibandingkan untuk memilih investasi, kerugian pembakaran BBM selama kemacetan sepanjang tahun adalah mencapai Rp30 triliun, padahal satu rangkaian LRT investasi sekitar Rp27 triliun, di mana satu gerbong dapat mengangkut 120 orang,” katanya.

Namun, Budi mengingatkan bahwa proses investasi LRT juga tidak semudah memikirkan untung dan rugi sebuah investasi bisnis, banyak kajian yang harus dipertimbangkan.

Sampai dengan 8 Februari 2019 progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap satu telah mencapai 58,3 persen. Di mana rinciannya adalah, Lintas pelayanan 1 Cawang – Cibubur 78,5 persen.

Kemudian progres lintas pelayanan dua Cawang – Kuningan – Dukuh Atas 46,1 persen, dan lintas pelayanan tiga Cawang- Bekasi Timur 52,8 persen. 

Pemilihan jalur layang selain alasan teknis adalah menghindari konflik sosial, di mana pembebasan lahan untuk satu titik di Pancoran, Jakarta saja memakan waktu hingga 1,5 tahun, sehingga efisiensi waktu dianggap sebagai pertimbangan yang tepat.

Baca juga: LRT Jabodebek dijanjikan bakal atasi kemacetan metropolitan Jakarta

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengembalikan kejayaan industri produk tekstil nasional

Skema yang diusulkan adalah pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen.

Jakarta (ANTARA News) – Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di era 80-an dan 90-an mengalami masa jaya-jayanya sebagai industri yang bersinar di kala itu, sehingga menjadi andalan utama Indonesia dalam peraihan devisa ekspor nonmigas.

Namun sejalan dengan makin banyaknya sejumlah negara di Asia dan ASEAN yang juga memperkokoh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di negaranya masing-masing, industri TPT nasional mulai agak redup mengingat untuk beberapa jenis kalah bersaing.

Akibatnya, tak sedikit industri TPT terutama berskala kecil dan menengah terpaksa gulung tikar sementara untuk industri skala menengah dan besar mulai banyak mengurangi produksi.

Tak ingin industri TPT mati suri mengingat mampu menyerap banyak tenaga kerja, pemerintah sedang melakukan identifikasi terhadap industri TPT untuk meningkatkan kapasitas produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebagai substitusi impor maupun keperluan mengisi kancah ekspor.

Kepada perusahaan-perusahaan tersebut, pemerintah siap memberikan beberapa kemudahan fasilitas. Fasilitas itu antara lain, kemudahan untuk mendapatkan mesin dan barang modal yang lebih cepat, kemudian jaminan akses terhadap ketersediaan bahan baku.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan seiring menggenjot produktivitas industri TPT,  Kementerian Perindustrian juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan vokasi yang saling terkait antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

Upaya strategis itu sebagai salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM yang kompeten, sesuai kebutuhan dunia industrinya saat ini dan sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0.

Bahkan, Kemenperin telah mengusulkan mengenai penerapan skema insentif fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen. Fasilitas ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

Skema yang diusulkan adalah pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan daya saing industri secara nasional, termasuk perusahaan-perusahaan TPT. Kemenperin optimistis akan terjadi peningkatan ekspor TPT sampai dengan 15 miliar dolar AS pada tahun 2019.

Kemenperin mencatat, ekspor TPT nasional pada tahun 2018 diproyeksi mencapai 13,28 miliar dolar AS, naik 5,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.  Industri TPT nasional mampu memberikan pangsa ekspor dunia sebesar 1,6 persen.

Bahkan, industri TPT menunjukkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2018, dengan pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,17 persen.

Pemerintah patut ngotot ingin menggairahkan kembali industri TPT nasional mengingat hingga saat ini, industri TPT di dalam negeri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan industri TPT merupakan sektor padat karya.

Menperin Airlangga saat mengunjungi PT. Sukorintex Indah Textile (Sukorintex), di Batang, Jawa Tengah, memberikan apresiasi kepada perusahaan itu atas upayanya untuk terus mengembangkan industri TPT di dalam negeri serta menjaga citra merek untuk produknya.  

PT. Sukorintex adalah perusahaan tekstil yang fokus dalam memproduksi sarung tenun dengan citra merek yang kuat yaitu Wadimor. Industri TPT mampu memproduksi sarung tenun sebanyak 25,2 juta lembar per tahun. Saat ini, pabrik telah menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000 orang, yang 85 persen berasal dari masyarakat sekitar perusahaan di Kabupaten Batang.

Direktur Sukorintex Taher Baagil mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan mencapai 30 persen sepanjang 2018 dan diperkirakan meningkat pada tahun ini seiring dengan pengembangan inovasi produk.

Melalui warna yang beragam dan corak baru, memengaruhi permintaan produk Wadimor yang cukup signifikan. Saat ini, hampir 75 persen produk Wadimor diserap di dalam negeri sedangkan sisanya diekspor, antara lain ke Malaysia, Dubai, Yaman, Afghanistan. dan Myanmar.

Perusahaan berkomitmen kuat melalui visinya untuk menjadikan Wadimor sebagai sarung nomor satu di Indonesia. Filosofi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan desain yang beraneka ragam sejalan dengan peta jalan pengembangan produk TPT di era industri 4.0. Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/1/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.

Penerapan industri 4.0
Berdasarkan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya sebagai pionir dalam peta jalan penerapan revolusi industri keempat. Aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.

Industri TPT menjadi salah satu sektor andalan kita dalam penerapan industri 4.0, dan sektor ini yang kinerjanya naik terus terutama melalui capaian ekspornya. Khusus industri sarung, pemerintah telah memberikan dukungan penuh terhadap produsen dalam negeri.

Pemerintah meyakini, industri TPT dalam negeri mampu kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

Oleh karena itu, pemerintah terus memacu kinerja industri TPT. Apalagi sektor ini tergolong padat karya dan berorientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kita, ujarnya. Beberapa langkah strategis telah disiapkan agar industri TPT nasional bisa memasuki era digital.

Misalnya, selama tiga hingga lima tahun ke depan, Kemenperin fokus mendongkrak kemampuan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi serat sintetis. Upaya yang dilakukan, antara lain menjalin kerja sama atau menarik investasi perusahaan penghasil serat berkualitas. Ini juga bertujuan guna menguragi impor.

Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar menjadi pakaian fungsional seperti baju olahraga, industri TPT nasional pun perlu membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi agar dapat memenuhi permintaan pakaian fungsional di pasar domestik maupun ekspor.

Saat ini, Pemerintah Indonesia juga berupaya membuat perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal.

Sebab, produk TPT negara tetangga seperti Vietnam bisa masuk ke pasar Amerika dan Uni Eropa dengan tarif bea masuk nol persen, sedangkan bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sehingga perlu adanya persetujuan bilateral.

Diharapkan dengan adanya sejumlah upaya strategis oleh pemerintah, industri TPT nasional bisa bersinar kembali dan tetap menjadi andalan perolehan devisa ekspor nonmigas.

  Ilustrasi: industri tekstil dan produk tekstil saat beroperasi. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perdagangan)

Baca juga: Industri TPT siap dongkrak ekspor
Baca juga: Mendag dukung target ekspor 30 miliar dolar AS industri TPT

 

Pewarta:
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LRT Jabodebek dijanjikan bakal atasi kemacetan metropolitan Jakarta

LRT memang didesain untuk mengurangi beban kemacetan, bahkan semua desainnya disesuaikan untuk itu.

Jakarta, (ANTARA News) – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) pemilik proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Tangerang (Jabodebek) memberikan janji bahwa proyek tersebut dapat mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan metropolitan Jakarta.

Direktur Operasi II Adhi Karya, Pundjung Setya Brata, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa dengan proyeksi mampu mengangkut 500 ribu penumpang per hari, akan mengurangi kemacetan di Jakarta secara drastis.

“LRT memang didesain untuk mengurangi beban kemacetan, bahkan semua desainnya disesuaikan untuk itu,” kata Pundjung.

LRT Jabodebek diproyeksikan membawa 500 ribu penumpang per hari dengan rincian menggunakan 31 rangkaian kereta. Dalam setiap satu rangkaian, mampu membawa sekitar 720 orang, dalam 6 gerbong.

Jarak tunggu yang hanya 3 menit di setiap stasiun sudah dihitung untuk mencapai target 500 ribu orang per hari. Oleh karena itu, jarak dari LRT dibuat berpenduk-pendek antar stasiun.

Bahkan waktu berhenti di setiap stasiun diperkirakan memerlukan waktu kurang dari 50 detik untuk sekali angkut penumpang. Hal tersebut dihitung berdasarkan arus transportasi masyarakat dari luar Jakarta, khususnya Bekasi yang mampu mencapai jutaan orang pada siang hari beraktivitas Bekasi-Jakarta. 

Pundjung juga menjanjikan waktu tempuh Bekasi Timur – Dukuh Atas hanya membutuhkan 40 menit, begitu juga jalur Cibubur – Dukuh Atas. Alasan menggunakan jalur layang adalah efisensi dari periode lewat rangkaian kereta yang harus tiba setiap 3 menit sekali. 

Rute LRT Jabodebek terdiri dari 3 lintas, yakni lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merupakan investor dari proyek ini.

“Progres konstruksi saat ini 58,33 persen. Untuk Cawang-Cibubur 78,45 persen, Cawang-Dukuh Atas 46,13 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 52,77 persen,” katanya.
  Tampak depan unit kereta LRT Jakarta di Stasiun Veledrome, Rawamangun. (ANTARA News/Fianda Sjofjan Rassat)

Baca juga: Ubah budaya bertransportasi kaum urban dengan TDM
 

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

XL Axiata capai kinerja positif selama 2018

Perusahaan harus menghadapi penerapan registrasi kartu SIM prabayar dan persaingan harga yang ketat, namun berhasil mengungguli para kompetitor dan memperkuat posisi sebagai operator nomor dua di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menutup tahun 2018 dengan pencapaian kinerja positif dengan mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 0,4 persen lebih tinggi dari 2017 di tengah ketatnya persaingan industri telekomunikasi.

“Sepanjang 2018 merupakan periode yang berat bagi industri telekomunikasi Indonesia. Perusahaan harus menghadapi penerapan registrasi kartu SIM prabayar dan persaingan harga yang ketat, namun berhasil mengungguli para kompetitor dan memperkuat posisi sebagai operator nomor dua di Indonesia,” kata CEO & Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan XL Axiata ini terutama didorong pendapatan dari layanan data yang meningkat 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Peningkatan ini memperbesar kontribusi pendapatan layanan data pada total pendapatan perusahaan menjadi 80 persen per akhir 2018, meningkat dari 69 persen di tahun sebelumnya.

Dian menambahkan, di semester kedua 2018, mengubah layanan data yang perusahaan lakukan menunjukkan hasil yang signifikan di tengah persaingan yang sangat ketat. Karena itu, perusahaan akan terus melanjutkan perubahan data lebih lanjut dengan asumsi kondisi industri tetap kondusif untuk melakukannya, guna membangun fondasi bisnis yang lebih berkesinambungan dan kuat untuk tahun 2019.

Pertumbuhan yang kuat diraih layanan paskabayar XL Prioritas di sepanjang 2018 melalui penawaran produk bundling smartphone yang mampu menarik pelanggan di segmennya.

Pengguna smartphone 80 persen dari total pelanggan XL Axiata terus berinvestasi untuk melakukan peningkatan pada transmisi, modernisasi jaringan guna mendukung peningkatan lalu lintas data di seluruh jaringannya dan untuk memberikan stabilitas, memperluas kapasitas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan datanya.

Hal ini diwujudkan dengan terus membangun jaringan 4G LTE yang saat ini difokuskan di wilayah luar Jawa. Hingga akhir tahun 2018, jaringan 4G Axiata telah melayani sekitar 400 kota/kabupaten dengan hampir 30 ribu BTS 4G. Sementara itu, jaringan 3G ditopang lebih dari 51 ribu BTS.

Jumlah total BTS milik XL Axiata saat ini mencapai 118 ribu BTS. Peningkatan investasi jaringan, terutama 4G LTE di luar Jawa di sepanjang 2018 tersebut telah menghasilkan pertumbuhan pada trafik dan pendapatan data yang sangat kuat.

Hasilnya tahun ini wilayah luar Jawa menjadi kontributor utama lain bagi kinerja kuat XL Axiata. Pada sisi lain, keberadaan jaringan yang luas di luar Jawa ini juga ikut meningkatkan persepsi masyarakat atas kemampuan XL Axiata dalam melayani kebutuhan data di seluruh negeri.

Saat ini XL Axiata memiliki total 54,9 juta pelanggan, di mana 43,9 juta atau 80 persen diantaranya adalah yang sudah menggunakan smartphone.

Jumlah pengguna smartphone ini meningkat 15 persen dari periode yang sama di tahun lalu. Adapun pelanggan XL Axiata yang aktif menggunakan layanan data saat ini juga telah mencapai 82 persen dari total pelanggan.

Total lalu lintas di seluruh jaringan XL Axiata telah mengalami peningkatan 76 persen year on year (YoY) di 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terutama didorong oleh pertumbuhan lalu lintas data yang meningkat dibandingkan dengan penurunan lalu lintas dari layanan legacy (SMS dan percakapan).

Baca juga: XL Axiata komitmen perluas jaringan di luar Jawa
Baca juga: Pendapatan XL Axiata tumbuh positif kuartal ketiga 2018

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Dirut Bulog soroti potensi pelanggaran penanganan beras di gudang

…selama ini Bulog sudah memiliki SOP yang mendetail terkait penyediaan beras mulai dari pengadaan hingga penyaluran sehingga seharusnya penyebab terjadinya beras busuk itu dapat segera ditelusuri.

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama Perum Bulog periode 2009-2014 Sutarto Alimoeso menyoroti adanya potensi pelanggaran dalam penanganan beras di gudang sehingga menimbulkan kasus beras turun mutu sebanyak 6.000 ton di Sumatera Selatan.

“Sebabnya bisa bermacam-macam, paling berat kalau ada ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” kata Sutarto dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sutarto mengatakan selama ini Bulog sudah memiliki SOP yang mendetail terkait penyediaan beras mulai dari pengadaan hingga penyaluran sehingga seharusnya penyebab terjadinya beras busuk itu dapat segera ditelusuri.

“Termasuk soal First In First Out (FIFO), itu sudah ada SOP-nya. Kaitan dengan pengadaan tentu juga ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi bisa ditelusuri mulai dari sana, terpenuhi tidak SOP-nya,” katanya.

Sutarto ikut mengusulkan adanya upaya audit internal oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara menyeluruh atas kasus ini, termasuk pengenaan sanksi apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap SOP yang berlaku.

“Bisa dimulai dari gudangnya, kemudian atasan kepala gudangnya, karena atasan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan dan koordinasi. Jadi semua harus diaudit dan diperiksa. Pengenaan sanksi juga tergantung tingkat kesalahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan pihaknya selama ini telah menjalankan SOP sesuai dengan aturan terkait penyaluran beras dari dan ke luar gudang.

Selain itu, tambah dia, waktu keluar beras disesuaikan dengan waktu masuk dan perawatan secara berkala juga telah dilakukan untuk menjaga kondisi sanitasi gudang antara lain dengan pembukaan secara rutin setiap pagi. 

“Jadi kondisinya memang sudah ada. Yang seperti itu sedang kita perbaiki tahap-tahapannya. Itu sudah kita pisahkan,” katanya.

Sebelumnya, Tim Sergab TNI AD menemukan sekitar 6.000 ton beras tidak layak konsumsi dan busuk di gudang Bulog Sub Divre setempat di wilayah Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.

Ribuan ton beras tersebut diduga merupakan beras pengadaan 2015 dan sebagian besar ditemukan dalam keadaan tidak layak dan berkutu.

Pewarta: Satyagraha
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: perbatasan Indonesia perlu angkutan memadai

Saat ini terminal angkutan barang sudah ada, yang belum itu angkutan orang.

Jakarta, 15/2 (Antara) – Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menilai bahwa angkutan yang memadai dibutuhkan dari dan menuju wilayah perbatasan di Indonesia.

“Angkutan menuju perbatasan ini banyak peminatnya karena banyak masyarakat yang datang dari kota menuju perbatasan dan berdagang di negara tetangga,” kata Djoko dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Djoko, yang pernah mengunjungi perbatasan di Kalimantan dan Papua, transportasi lintas batas negara saat ini sudah ramai, namun angkutan menuju perbatasan di wilayah Indonesia yang belum dikelola dengan baik. “Saat ini ada, tapi masih mahal. Kalau untuk pedagang masih belum memadai,” ujarnya.

Beberapa jenis alat transportasi menuju perbatasan yang sesuai menurut Djoko yakni angkutan pedesaan berupa bus mini yang mampu menampung penumpang sekaligus barang dagangannya. “Di Entikong sudah ada dan memang mulai diberdayakan. Nah, hal ini perlu dicontoh oleh wilayah perbatasan lain,” ungkap Djoko.

Angkutan tersebut, lanjut Djoko, nantinya dapat melewati wilayah-wilayah menarik di sepanjang jalan menuju perbatasan. “Seperti di Jayapura, kalau mau ke Skouw kita melewari desa kuliner yang isinya orang Jawa semua, disitu kita bisa turun sambil menikmati suasana,” tukas Djoko.

Sehingga, wilayah perbatasan bisa dijadikan tempat tujuan wisata bagi masyarakat di provinsi tersebut.

Djoko menambahkan, untuk mendukung sarana transportasi perbatasan, maka pemerintah juga perlu menyediakan terminal angkutan orang.

“Saat ini terminal angkutan barang sudah ada, yang belum itu angkutan orang. Kalau ada angkutan dan terminal yang memadai, wilayah perbatasan ya bisa jadi tujuan wisata. Apalagi misalnya bisa dibangun penginapan di sana,” tukas Djoko.

Baca juga: Pemerintah janji bangun akses hubungkan wilayah perbatasan

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi sebut harga daging dan beras di Indonesia termurah di dunia

Sri Lanka kita kalah murah, Bangladesh kita kalah murah. Kemudian mana lagi? Vietnam kita kalah

Bengkulu (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut harga daging dan beras di Indonesia termasuk yang termurah di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Coba dicek di seluruh dunia itu harga (daging dan beras) kita di seluruh dunia ada pada posisi yang seperti apa. Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia. Baik itu yang namanya beras, maupun yang namanya daging,” kata Presiden Jokowi setelah membuka acara Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat.

Menurut Mantan Gubernur DKI itu, harga-harga komoditas tersebut di Indonesia hanya kalah murah dibandingkan dengan negara-negara tertentu saja. Selebihnya, harga itu lebih kompetitif,  bahkan lebih murah.

“Kita itu mungkin hanya kalah murahnya jika dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara. Sri Lanka kita kalah murah, Bangladesh kita kalah murah. Kemudian mana lagi? Vietnam kita kalah. Tapi untuk yang lain-lain kita masih lebih murah,” katanya.

Ia juga menegaskan harga daging di Indonesia pun bervariasi tergantung kualitas dan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen.

“Untuk daging, daging itu kan tergantung mau pilih yang mana. Ada yang Rp80 ribu ada. Ada yang Rp120 ribu ada. Yang wagyu, Rp500 ribu juga ada,” katanya.

Saat ditanya terkait tudingan harga yang mahal, Jokowi mempersilakan untuk mengecek sendiri ke lapangan. “Ya coba dicek sendiri,” katanya.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut harga beras dan daging di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Baca juga: Januari 2019 neraca perdagangan Indonesia defisit 1,16 miliar dolar

Baca juga: Rupiah diprediksi melemah terbatas pasca-rilis defisit neraca perdagangan RI

Baca juga: Dolar AS melemah, Fed bakal hentikan kenaikan bunga
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub berharap maskapai lain ikut turunkan harga tiket

Saya melihat bahwa bila Garuda melakukan penyesuaian tarif dan bisa turun, mestinya diikuti oleh penerbangan yang lain

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap maskapai lain ikut menurunkan tiket penerbangan seperti yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia sebesar 20 persen.

“Saya mengapresiasi apabila Garuda menurunkan tarif, karena kesepakatan itu sendiri sudah disepakati oleh Inaca saat itu untuk memberikan satu harga yang terjangkau untuk masyarakat,” ujar Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, mengingat Garuda Indonesia Group merupakan pemimpin pasar atau market leader, semestinya penurunan harga akan diikuti oleh maskapai lainnya.

Ia juga menyatakan sesungguhnya Lion Air Group juga mempunyai niat untuk memberikan suatu tarif yang terjangkau kepada masyarakat.

“Saya melihat bahwa bila Garuda melakukan penyesuaian tarif dan bisa turun, mestinya diikuti oleh penerbangan yang lain. Karena Garuda adalah penerbangan yang utama di Indonesia, apalagi sekarang sudah bergabung dengan Sriwijaya tentunya dia menjadi market leader,  kalau ada penurunan pastinya ada penyesuaian di penerbangan yang lain. Lion sebenarnya berniat juga memberikan suatu tarif yang lebih terjangkau ya,” katanya.

Terkait harga avtur, Menhub Budi menerangkan telah dibahas dan mengharapkan adanya penurunan harga.

Pemerintah akan melakukan dialog dengan berbagai perusahaan terkait untuk penentuan harga avtur.

“Kemarin memang ada diskusi tentang avtur dan memang sudah  dibahas dan diharapkan harga avtur turun. Kalaupun Garuda itu menurunkan harga, ya harga avtur diharapkan turun, jangan terlalu tinggi,” katanya.

Seharusnya, lanjut Budi,  ada formula untuk menentukan harga avtur karena bagaimanapun erat kaitannya dengan harga tiket yang harus disampaikan kepada masyarakat.

“Harga yang diberikan ke masyarakat harus bersahabat tapi juga tidak merugikan Pertamina,” katanya.

Baca juga: Menhub nilai perlu penyedia avtur selain Pertamina

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menhub nilai infrastruktur “tulang punggung” pembangunan nasional

Berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan kabinet kerja, kami sudah maksimalkan kemampuan kita dalam satu konsep infrastruktur sebagai ‘tulang punggung’ pembangunan nasional

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai bahwa infrastruktur merupakan “tulang punggung” pembangunan nasional sehingga harus dimaksimalkan dalam upaya mempermudah serta memperlancar konektivitas.

“Berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan kabinet kerja, kami sudah maksimalkan kemampuan kita dalam satu konsep infrastruktur sebagai ‘tulang punggung’ pembangunan nasional,” kata Menhub Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan, dengan adanya infrastuktur yang memadai, maka memicu tumbuhnya sektor-sektor industri dan memperlebar ruang investasi.

“Kalau ke depan mau lebih maju, maka infrastruktur harus lebih andal dan lebih siap,” katanya.

Budi menilai bisa saja tidak usah membangun infrastruktur apabila acuannya ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, namunakan ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah mulai dan sudah maju.

“Kalau mau jadi ‘safety player’, enggak usah bangun infrastruktur, pakai saja itu duit untuk macam-macam, tapi kapan mulainya, sementara negara lain sudah mulai,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, capaian pembangunan infrastuktur transportasi di sektor perhubungan darat mulai 2015-2018, di antaranya rehabilitasi Terminal Tipe A sebanyak 65 lokasi dan pembangunan pelabuhan penyeberangan 21 lokasi.

Di sektor perkeretaapian, yaitu jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 735,19 kilometer, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA sepanjang 394,6 kilometer dan pembangunan stasiun atau bangunan oeprasional KA di 45 lokasi.

Di sektor perhubungan laut, yaitu pembangunan pelabuhan laut nonkomersial di 104 lokasi dan di sektor perhubungan udara, yakni pembangunan bandara baru di 10 bandara dan revitalisasi bandara 408 kegiatan.

Berdasarkan data Kementerian Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas jalan tol yang beroperasi mulai 2015, yakni 355,93 kilometer, di antaranya ruas Gempol-Pandaan, Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang Seksi I dan II, Gempol Pasuruan, Akses Tanjung Priok, Palembang-Simpang Indralaya Seksi I, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi I, II, III, IV, V dan VI.

Kemudian, Medan-Binjau Seksi II dan III, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi IB dan IC, Soreang-Pasir Koja, Bakauheni-Terbanggi Besar, Ngawi-Kertosono Seksi I II dan II dan Seolo-Ngawi Segmen Kertasura dan Sragen.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 tercatat 5,17 persen atau masih belum mencapai target, yakni tujuh persen.

Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan turun di bawah lima persen pada 2019-2020.

Baca juga: Bappenas: Indonesia sulit capai pertumbuhan tinggi tanpa industrialisasi dan teknologi tinggi
Baca juga: Capres penantang kemungkinan lontarkan tiga pertanyaan ini

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Honda mobil resmikan diler ke-150 di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – PT Honda Prospect Motor (HPM) meresmikan jaringan diler yang ke-150 secara nasional yakni diler Honda KMG Manado yang menjadi outlet Honda kedua di wilayah tersebut.

Hingga saat ini Honda telah memiliki 150 diler resmi dan 52 sub diler 3S (Sales, Service, Sparepart) yang melayani penjualan dan purna jual Honda, sehingga secara total Honda telah memiliki 202 diler dan sub diler 3S di seluruh Indonesia.

Diler Honda KMG Manado yang berlokasi di Jalan Raya Manado Tomohon KM 7, Winangun Atas, Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki bangunan empat lantai seluas 4.806 m2.

Selain menawarkan layanan 3S, diler itu menawarkan beragam fasilitas meliputi waiting lounge, private zone, cafe zone, internet zone, smoking room, kids zone, wi-fi, dan musala.

Untuk layanan purna jual, Honda KMG Manado memiliki fasilitas servis dengan area seluas 1.772 meter persegi yang dilengkapi 10 bay general repair, tiga perawatan berkala, satu bay final inspection, satu bay spooring, empat bay quick service serta dua washing bay.

Honda KMG Manado juga memiliki area spareparts seluas 128 meter persegi untuk memastikan ketersediaan suku cadang Honda dengan lebih lengkap dan lebih cepat bagi konsumen di kota Manado.

“Hari ini kami telah meresmikan diler ke-150 di kota Manado dan akan terus berekspansi ke wilayah lainnya di Indonesia. Semoga diler ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen di kota Manado dan sekitarnya serta memberikan pelayanan yang memuaskan,” kata Presiden Direktur PT HPM Takehiro Watanabe dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/2) malam.

Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual HPM, Jonfis Fandy mengatakan, “Kota Manado terus berkembang dan memiliki pasar yang potensial, sehingga kami mendirikan diler kedua di wilayah ini untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Semoga diler Honda KMG Manado dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas bagi konsumennya.”

Baca juga: Honda Brio berhenti diproduksi di India

Baca juga: Honda Pasport 2019 meluncur 4 Februari

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019

Karyawan Royal Enfield India mogok kerja, desak kenaikan upah

Jakarta (ANTARA News) – Para pekerja pabrikan kendaraan roda dua Royal Enfield dari Eicher Motors di Chennai melakukan aksi mogok kerja karena pihak perusahaan dianggap kurang berhasrat untuk bernegosiasi dalam menaikkan upah karyawan, atau mengangkatnya menjadi pegawai tetap.

Wakil Presiden serikat pekerja, R Sampath menjelaskan bahwa Dewan Serikat Pekerja telah mengeluarkan pemberitahuan mogok kerja pada Selasa (12/2) waktu setempat, tetapi mogok baru dimulai pada hari berikutnya sekitar pukul 3 sore waktu setempat, setelah manajemen memindahkan orang-orang yang berpengaruh dalam serikat pekerja.

Royal Enfield mengatakan pihaknya telah menginformasikan kepada bursa saham tentang pemogokan itu.

“Tetap berkomitmen, seperti biasa di masa lalu, untuk menjaga hubungan yang saling menghormati dengan semua karyawan. Kami percaya bahwa tenaga kerja yang terlibat dan hubungan industri yang ramah, menciptakan budaya keunggulan di mana semua karyawan bangga dengan kontribusi mereka kepada organisasi,” kata Royal Enfiled, dikutip dari Economic Times, Jumat. 

Di sisi lain, manajemen justru menyebut pemogokan itu sebagai hal yang ilegal karena mayoritas tenaga kerja masih berkomitmen untuk memproduksi di pabrik.

“Sangat disayangkan bahwa bagian tertentu dari tenaga kerja kami telah melakukan pemogokan ilegal di pabrik Oragadam kami di Chennai meskipun ada upaya terbaik perusahaan dan niat positif,” kata manajemen.

“Fasilitas manufaktur kami yang lain, termasuk pabrik kami di Vallam Vadagaland dan Tiruvottiyur, terus beroperasi seperti biasanya. Kami fokus pada menyelesaikan semua masalah dengan cara yang bersahabat sambil tetap menjaga kepentingan terbaik organisasi dan tenaga kerja kami,” sambung pernyataan itu.

CEO Royal Enfield, Siddhartha Lal mengungkapkan pemogokan itu terjadi saat produsen kendaraan roda dua itu menghadapi periode yang menantang di pasar.

“Paruh kedua tahun 2018 adalah periode yang menantang bagi industri kendaraan roda dua di India. Faktor-faktor seperti meningkatnya persyaratan asuransi, kenaikan biaya bahan baku dan kenaikan harga selanjutnya karena persyaratan keselamatan peraturan berdampak pada momentum industri,” ungkapnya.

Mogok kerja yang dilakukan pekerja Royal Enfield pernah dilakukan pada 24 September dan 12 November, mengakibatkan kerugian dalam produksi sekitar 28.000 unit sepeda motor yang terbengkalai.

Baca juga: Turanza T005A dipercayai sebagai ban original Toyota All New Camry

Baca juga: PT Total Oil luncurkan pelumas untuk kendaraan LCGC

Baca juga: Enam mobil Hyundai sabet penghargaan Desain iF 

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Pimpinan keuangan Ford Global pensiun akhir tahun ini

Jakarta (ANTARA News) – Chief Financial Officer Ford Motor, Bob Shanks, yang juga menjabat eksekutif wakil presiden perusahaan, akan pensiun pada akhir tahun ini, Reuters melaporkan pada Kamis (14/2) waktu setempat.

Kepala keuangan baru pengganti Shanks kemungkinan akan diumumkan oleh Ford pada paruh kedua tahun in.

Shanks diangkat sebagai pimpinan keuangan Ford pada April 2012.

Shanks merupakan sosok yang begitu dikenal di kalangan Ford karena sudah bekerja pada perusahaan mobil AS itu sejak 1977. Ia juga pernah menjabat CFO untuk perusahaan Jepang Mazda Motor Corp.

Pembuat mobil nomor dua AS itu merestrukturisasi operasi secara global, termasuk memotong ribuan pekerjaan dan menutup pabrik di Eropa, sebagai bagian dari rencana untuk meraup keuntungan dari efisiensi sumber daya di kawasan tersebut.

Baca juga: Menperin senang industri otomotif diberi kemudahan ekspor

Baca juga: Jaguar siapkan pengganti XE dan XF untuk perbaiki penjualan

Baca juga: BTS kendarai Hyundai Palisade ke Grammy Awards 2019

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Pembeli mobil impor di Korsel didominasi kalangan tua

Jakarta (ANTARA News) – Menurut data industri di Korea Selatan pada Jumat, konsumen yang membeli kendaraan impor didominasi oleh kalangan berusia tua.

Statistik tahun lalu dari Asosiasi Pengimpor & Distributor Mobil Korea (KAIDA) menunjukkan 34,6 persen pembeli dari 166.271 mobil asing yang dijual di negara itu berusia 30-an. Orang-orang berusia 40-an adalah kelompok terbesar berikutnya, menyumbang 30,7 persen, diikuti oleh 50-an sekitar 18,6 persen dan 60-an 7,7 persen.

Sedangkan pembeli dari golongan muda berusia 20-an hanya menyumbang 6,4 persen.

Dilansir Yonhap, Jumat, perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa usia pembeli mobil impor meningkat. Jumlah untuk usia 30-an misalnya, meningkat pada 2015 yaitu 38 persen menjadi 38,2 persen di 2016, tetapi turun lagi menjadi 35,9 persen pada 2017, sebelum turun lebih jauh tahun lalu sekitar 34,6 persen.

Pada 10 tahun lalu, konsumen berusia 20-an pernah menjadi konsumen tertinggi pada segmen ini, kendati proporsi mereka telah turun sejak 2015.

Pembeli di usia 40-an tumbuh dari 28,3 persen pada 2015 menjadi 29,4 persen pada 2016 dan menjadi 30,2 persen pada 2017. Tren ini kembali diulang untuk usia 50-an, naik dari 16,5 persen pada 2016 menjadi 17,7 persen pada 2017.

Kelompok yang lebih tua — orang-orang berusia 60-an — sangat terlihat di pasar untuk membeli mobil berlogo asing. Proporsi mereka naik 36 persen dalam periode dua tahun yang melebihi jumlah pembeli di usia 20-an pada tahun lalu.

Berdasarkan jenis mobil, pengemudi yang lebih muda di usia 30-an memilih BMW, Mercedes-Benzes, dan Toyota. Mereka yang berusia 40-an dan 50-an cenderung memilih Mercedes-Benz daripada BMW.

Namun preferensi telah berubah, data statistik 2017 menunjukkan 34,7 persen konsumen memilih BMW dan 22,8 persen membeli Mercedes-Benz di segmen usia 20-an,

“Penjualan BMW tahun lalu umumnya dipengaruhi kasus mesin yang terbakar,” kata seorang pejabat KAIDA.  “Jajaran yang terdiversifikasi di kelas-C dan di bawah merek Mercedes-Benz juga kemungkinan terdampak,” tutupnya.

Baca juga: Momobil.id incar pasar luar Pulau Jawa

Baca juga: Konsumen dapat Vespa usai beli kendaraan di Momobil.id

Baca juga: Alfa Romeo jadi sponsor utama penggalangan dana “Theodora Charity Party”

Penerjemah: Chairul Rohman
Copyright © ANTARA 2019

Harga emas turun tipis, di atas 1.310 dolar

Chicago (ANTARA News) – Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), tetapi kemudian bergerak naik karena data penjualan ritel yang tidak memuaskan selama perdagangan elektronik.

Laporan Xinhua menyebutkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April berakhir sedikit lebih rendah, turun 1,2 dolar AS atau 0,09 persen, menjadi menetap di 1.313,90 dolar AS per ounce.

Optimisme atas pembicaraan perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China yang sedang berlangsung, dan kemajuan terbaru di Washington yang diharapkan dapat menghindari penghentian pemerintah federal lagi, telah menahan permintaan safe haven untuk emas, kata para analis.

Namun, harga emas bergerak naik ke wilayah positif lagi dalam perdagangan elektronik berikutnya (pasca perdagangan reguler), karena penurunan tak terduga dalam penjualan ritel AS.

Penjualan ritel pada Desember 2018 turun 1,2 persen dari bulan sebelumnya, penurunan terburuk dalam sembilan tahun terakhir, Departemen Perdagangan melaporkan pada Kamis (14/2).

Momentum ekonomi yang lebih lemah mendukung ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut, yang menekan dolar AS dan mendukung emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 12,4 sen AS atau 0,79 persen, menjadi ditutup pada 15,528 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun 2,60 dolar AS atau 0,33 persen, menjadi menetap pada 789,20 dolar AS per ounce.

Baca juga: Harga minyak terus menguat dipicu harapan perdagangan dan pengurangan pasokan

Baca juga: Wall Street ditutup bervariasi, saham-saham teknologi menguat
 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cita rasa kopi Tambora dalam guratan sejarah

Sekira dua abad silam, tepatnya 10 April 1815, Gunung Tambora meletus, memuntahkan jutaan meter kubik material ke atmosfir yang mengubur tiga kesultanan kecil serta merenggut puluhan ribu jiwa. Bahkan setahun kemudian pada 1816, di Eropa terjadi tahun tanpa musim panas yang menimbulkan musibah kelaparan.

Bencana dahsyat itu mengubur tiga kerajaan kecil, yakni Kesultanan Sanggar, Tambora dan Kerajaan Pekat. Sedikitnya 71.000 penduduk meregang nyawa. Bahkan merurut beberapa penelitian memperkirakan letusan Gunung Tambora itu menelan 92.000 korban jiwa.

Namun dibalik bencana yang menyisakan kisah pilu itu tersirat guratan sejarah panjang perjalanan sebuah perkebunan kopi di lereng Gunung Tambora. 200 tahun sudah perjalanan panjang dilalui, kini cita rasa kopi Tambora kian lekat dihati penikmat kopi.

Cerita panjang mengenai perkebunan kopi Tambora itu setidaknya tersurat catatan “Bo Sangaji Kai”, yakni naskah kuno milik Kerajaan Bima yang ditulis menggunakan aksara Bima oleh Siti Maryam Salahudin Rahmat (putri ketujuh dari sembilan bersaudara Sultan Muhammad Salahuddin) dan Henri Chambert.

Menurut cacatan sejarah (Bo Sangajai Kai), perkebunan kopi Tambora sudah ada sebelum Gunung Tambora meletus. Setidaknya ini terbukti dari catatan berisi perjanian damai dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di lereng Gunung Tambora dan Belanda, yang dilakukan di Makasar, 17 April 1701.

Fakta itu juga didukung oleh penemuan tim peneliti Arkeologi, Denpasar Bali yang menemukan biji kopi yang terkubur awan panas di kawasan yang diperkirakan pernah menjadi lokasi kerajaan Tambora.

Pada 1930, seorang pengusaha berasal dari Swedia, Gosta Bjorklund membuka perkebunan kopi seluas 56.000 hektare di lereng Barat dan Utara Gunung Tambora. Pada masa itulah, kopi Tambora mulai terkenal hingga mancanegara.

Peninggalan Belanda

Perkebunan peninggalan kolonial Belanda ini merupakan salah satu dari tiga kawasan sentral produksi kopi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. yakni kopi Rinjani varietas Arabika di Sembalun yang berada di lembah pegunungan Rinjani.

Tepal juga varietas Arabika di sentra kopi Tepal di pegunungan Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa dan kopi Tambora varietas Robusta dikembangkan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Pada perjalanan selanjutnya tahun 1943, lahan yang terbentang di lereng kaki Gunung Tambora itu dikekola oleh NV. Pasuma, kemudian pada 1977 secara resmi dikelola oleh PT Bayu Aji Bima Sena Jakarta.

Namun seiring perjalanan waktu perkebunan kopi peninggalan Belanda di lereng Tambora itu Pada 2001 PT Bayu Aji menghentikan operasi perkebunan kopi. Ratusan hektar lahan dan aset senilai miliaran dan sekitar 150 pegawai menjadi tak bertuan.

Setahun kemudian, pemerintah Kabupaten Bima mengambil alih pengelolaan kawasan perkebunan kopi tersebut dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tanaman Kopi yang produktif hanya 80 hektare dengan produksi hanya 150 kilogram per hektare. Kasus penjarahan kopi oleh masyarakat sekitar menjadi persoalan lain yang dihadapi permintah daerah.

Untuk menyehatkan kembali perkebunan kopi peninggalan Belanda itu Pemerintah Kabupaten Bima cukup banyak mengalokasikan dana. Kini setelah 10 tahun berlalu, perkebunan kopi Tambora mulai menunjukkan peningkatan hasil yang cukup signifikan.

Luas lahan tanaman kopi yang produktif bisa mencapai 146 hektar. Dengan total produksi mencapai 30 ribu ton per tahun. Bahkan perkebunan kopi itu menyumbang pendapatan asli daerah mencapai Rp200 juta hingga Rp350 juta per tahun.

Pemasukan daerah yang bersumber dari perkebunan kopi Tambora itu masih jauh dari harapan, karena yang bisa dihasilkan sejatinya bisa berkali lipat dari jumlah itu.

Dinas Perindustrian NTB berupaya mempromosikan kopi NTB ke luar daerah, termasuk yang berasal dari perkebunan kopi peninggalan Belanda di lereng Tambora.

Kepala Dinas Perindustrian NTB Baiq Eva Nurcahyaningsih mengatakan kopi andalan yang dipromosikan adalah kopi Tambora dan Tepal yang diproduksi petani di Pulau Sumbawa. Selain itu, kopi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur, serta kopi dari kabupaten lain yang memiliki cita rasa khas tersendiri.

Kopi NTB, menurut Eva, sebenarnya sudah cukup dikenal di dalam dan luar negeri. Bahkan, sudah diekspor ke beberapa negara, namun volumenya masih relatif kecil.

Karena itu upaya promosi dengan memanfaatkan berbagai event skala nasional dan internasional terus digalakkan. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB juga akan membantu mempromosikan komoditas unggulan hasil perkebunan tersebut.

Menurut data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi pengembangan tanaman kopi mencapai 31.016 hektare, namun yang sudah dimanfaatkan sekitar 12.500 hektare dengan tingkat produktivitas lahan mencapai 450-700 kilogram per hektare.

Selain perkebunan kopi peninggalan Belanda di Pulau Sumbawa juga cukup banyak masyarakat yang mengembangkan perkebunan kopi. Umumnya yang dijadikan lokasi kebun kopi mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, namun disesuaikan dengan masing-masing varietas.

Sejatinya dalam perjalanan panjang sejarah perkopian di NTB telah menghasilkan kopi bercita rasa tinggi yang tidak kalah dengan kopi dari daerah lain di Tanah Air.

Baca juga: Pertumbuhan industri kopi diharapkan dorong lahirnya lebih banyak petani kopi milenial
Baca juga: Sisihkan uang dari minum kopi sudah bisa beli rumah

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dubes Sudirman ajak BUMN dan pengusaha berbisnis di Kamboja

Hal yang sedang kita tekankan adalah dalam pengembangan infrastruktur di Kamboja

Phnom Penh (ANTARA News) – Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng mengajak badan usaha milik negara (BUMN) dan para pengusaha Indonesia untuk mulai berbisnis dan berinvestasi di Kamboja karena pertumbuhan ekonomi negara itu sedang pesat.

“Kami terus mendorong BUMN dan pengusaha Indonesia untuk masuk ke Kamboja. Masih ada banyak ruang bagi pengusaha dan BUMN kita untuk berbisnis dan berinvestasi di sini,” kata Dubes Sudirman Haseng kepada Antaranews di Phnom Penh, Kamboja, Jumat.

Dia menyebutkan bahwa masa sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi BUMN dan pengusaha Indonesia untuk mulai masuk dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja.

“Hal yang sedang kita tekankan adalah dalam pengembangan infrastruktur di Kamboja, khususnya untuk memberi kesempatan kepada BUMN dan pengusaha Indonesia untuk berperan dan berinvestasi pada proyek pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik, telekomunikasi, pipa gas di Kamboja,” ujar Dubes Sudirman.

Selain itu, lanjut dia, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

“Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplorasi dengan baik di sini,” ungkapnya.

Dubes RI menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada BUMN atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja, tetapi sudah mulai eksplorasi untuk masuk berbisnis ke Kamboja.

Menurut Dubes Sudirman, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

“Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum update. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial,” jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja,” ucap Dubes Sudirman.

“Investasi kita itu tidak harus uangnya dari Indonesia, biasanya kerja sama dengan bank-bank multinasional tetapi perusahaan Indonesia yang lakukan proyeknya. Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri (Indonesia),” lanjutnya.

Baca juga: Indonesia peringkat 25 untuk daya saing investasi migas

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019