Menggapai mimpi internasional lewat kerajinan kulit Serambi Mekkah

sebelum wisatawan pulang kembali, barang yang mereka inginkan sudah bisa didapatkan

Padang Panjang (ANTARA) – Tidak banyak yang tahu pada satu sudut di Serambi Mekah, julukan untuk Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, terdapat sebuah galeri kecil yang memamerkan hasil kerajinan kulit dengan kualitas yang bisa diacungkan dua jempol.

Galeri itu sebenarnya mudah dijangkau, karena terletak hanya sekitar 100 meter dari jalan lintas Sumatera, Padang-Padang Panjang. Namun karena letaknya agak tertutup di balik bangunan rumah, maka tidak terlihat dari pinggir jalan.

Tetapi mencarinya juga tidak terlalu susah, karena persimpangan menuju ke sana, sama dengan persimpangan menuju destinasi paling dikenal di Padang Panjang, Minang Fantasi (Mifan).

Masuk ke simpang itu sekitar 50 meter, belok kiri 50 meter lagi, kemudian akan langsung sampai dan disambut senyum serta ucapan selamat datang dari pegawai galeri.

Seketika itu juga pandangan akan direbut oleh jejeran barang kulit yang terlihat memikat melalui kaca tembus pandang ke dalam geleri.

Ada jaket kulit kualitas terbaik berjejer rapi beraneka warna. Ada tas kulit berbagai model untuk wanita dan pria, ada topi, sepatu, sandal, dan pernik lain yang dibuat dari kulit lembu dan kulit kambing.
  Produk tas kulit “Minang Kayo” (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Kulitnya yang terasa halus serta jahitan yang sangat rapi memberi jaminan kualitas nomor satu. Bahkan untuk produk sepatu, sang pemilik, Masroni berani memberi jaminan satu tahun.

“Saya sudah bandingkan produk ini dengan produk lain hingga ke Pulau Jawa. Saya pastikan tidak akan kalah,” tegasnya percaya diri.

Masroni memang tidak asal ucap. Ia sudah malang-melintang di Pulau Jawa untuk menuntut ilmu mengolah kulit sapi dan kambing untuk dijadikan kerajinan yang berkualitas. Banyak yang dipelajarinya sebelum kembali ke Padang Panjang untuk membuka usaha kerajinan kulit tersebut.

Usaha itu tidak tiba-tiba bisa menghasilkan omzet hingga Rp300 juta sebulan seperti sekarang. Masroni memulainya dengan membuka kedai suvenir kecil 2 x6 meter di Air Terjun Lembah Anai yang ia beri merk “Kemal Kincai” dengan modal awal hanya Rp1,5 juta.

Ia mempelajari selera wisatawan yang sering singgah di kedai suvenirnya itu sehingga akhirnya memahami sebagian besar mereka tertarik pada kerajinan kulit.

Kebetulan, Kota Padang Panjang merupakan tempat berkumpulnya penyamak kulit hebat di Sumbar. Kota itu juga menjadi lokasi pengumpul kulit sapi dan kambing sehingga bahan baku tersedia melimpah di sana.

Kota Padang Panjang juga memiliki banyak tempat pelatihan menjahit yang menghasilkan lulusan siap kerja yang merupakan potensi besar untuk diberdayakan.

Sayangnya, dua potensi itu selama ini seakan tersia-sia. Kulit sapi kebanyakan diolah jadi kerupuk. Sebagian diolah setengah jadi dan dijual ke Jawa sebagai bahan dasar kerajinan kulit.

Tenaga kerja penjahit yang siap pakai, juga kesulitan mencari peluang kerja. Akhirnya pergi merantau ke luar Padang Panjang.

Dua potensi itu yang disatukan oleh Masroni. Dengan modal seadanya, ia nekad memulai usaha yang fokus pada kerajinan kulit pada 2016. Sepatu, sandal dan tas menjadi produk awalnya.

Meski tidak banyak produksi, ia tetap berusaha agar produksi bisa dilakukan setiap hari sehingga tenaga kerjanya bisa terus menerus berproses dan makin mahir membuat beragam model dan desain.

Dua tahun berjalan, usaha itu berkembang pesat. Ia bisa memproduksi 15-20 pasang sepatu, lima buah tas, dan 1-5 jaket dalam sehari. Produksi itu bisa ditingkatkan jika benar-benar dibutuhkan.

Namun kuncinya utama keberhasilan Masroni menjadi usahawan dalam waktu singkat adalah menjalin kerja sama dengan pengusaha perjalanan wisata, disamping menyedianya produk berkualitas.
  Produk tas kulit “Minang Kayo” (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Hampir setiap hari ada minimal tiga bus pariwisata yang membawa tamu dari luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, dan negeri jiran lainnya yang singgah di galeri itu.

Wisatawan asing itulah yang kemudian menjadi konsumen utama galeri “Minang Kayo” milik Masroni hingga bisa menghasilkan omzet hingga Rp300 juta per bulan.

“Minang Kayo” adalah nama yang kemudian dipilih sebagai pengganti “Kemal Kincai” yang telah lebih dahulu digunakan.

Masroni bercerita perubahan nama itu terjadi saat mengurus semua perizinan yang dibutuhkan di Kota Padang Panjang. Saat mengajukan nama “Kemal Kincai” yang merujuk pada kampung halamannnya yaitu Kerinci, Jambi, petugas perizinan memberikan pertimbangan. Sebaiknya menggunakan nama yang bisa membantu mempromosikan Padang Panjang.

Hal itu juga memberi ruang pada pemerintah daerah untuk membantu dalam bidang promosi, karena secara bersamaan akan mempromosikan daerah sendiri.

“Jadi saya pilih nama Minang Kayo. Minang melambangkan daerah tempat saya berusaha dan Kayo menjadi pengenal asal usul dari Kerinci, Jambi,” ujarnya.

Hal yang menjadi pembeda “Minang Kayo” dari usaha serupa lainnya adalah bisa menerima “pesanan kilat”. Wisatawan yang datang bisa memesan semua jenis kerajinan kulit yang mereka inginkan dan bisa desain sendiri.

“Kami menyelesaikan pesanan itu dalam satu hingga dua hari. Jadi, sebelum wisatawan pulang kembali, barang yang mereka inginkan sudah bisa didapatkan,” kata Masroni. Pelayanan khusus itu bahkan tetap diberikan meski pesanannya hanya satu picis atau sepasang saja.

Harga yang diberikan kepada pelanggan juga disesuaikan dengan kualitas dan bahan yang digunakan. Untuk sepatu misalnya dimulai dari harga Rp200.000 hingga Rp1 juta. Namun untuk bahan dan desain standar harga rata-rata adalah Rp350.000 – Rp600.000. Sandal juga dimulai dari harga yang relatif murah Rp120.000.
  Kunjungan Dinas Koperasi UKM Sumbar ke Galeri “Minang Kayo” (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Jaket kulit dibuat tiga kelas berdasarkan ketebalan dan kelembutan kulit yang digunakan. Untuk jaket kelas III yang relatif agak tebal  dibandrol Rp1,5 juta. Sementara jaket kelas satu yang lebih halus dijual mulai harga Rp2 juta. Tas dan barang lain seperti topi, dompet, ikat pinggang juga dijual berdasarkan kualitas bahan baku yang digunakan serta kerumitan desain.

Saat ini Galeri Minang Kayo mempekerjakan delapan orang karyawan pelayanan dan tujuh orang tenaga kreatif di bengkel kerja. Tenaga kerja kreatif itu bisa ditambah jika pesanan tiba-tiba membludak.

Masroni juga membuka diri untuk kerja sama dengan pihak lain yang ingin menjadi penjual seluruh produknya. Saat ini ia hanya mengisi di galerinya di Padang Panjang dan tempat saudaranya di Bukittinggi. Di daerah lain termasuk Padang belum ada.

“Kalau ada yang berminat, silahkan saja. Kami terbuka untuk semuanya. Sistem kerja samanya juga bisa kita bicarakan agar sama-sama untung,” katanya.

Ia berfikir semakin banyak galeri akan semakin banyak pula barang terjual dan semakin banyak pula tenaga kerja di Padang Panjang yang bisa diberdayakan.

Ia meyakini tenaga kerja kreatif yang ada di kota itu berhak pula mendapat kesempatan memiliki pekerjaan yang baik, salah satunya di bengkel kerajinan kulit.

Baca juga: Handayani sukses tekuni kerajinan tas kulit

Baca juga: Industri kerajinan wayang Bantul terkendala regenerasi perajin

Sentra kerajinan kulit Desa Masin

Oleh Miko Elfisha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga cabai tembus Rp80.000, pengusaha rumah makan menggerutu

Dua hari lalu harga cabai keriting masih Rp70.000 per kilogram

Pekanbaru (ANTARA) – Sejumlah pengusaha rumah makan di Kota Pekanbaru, Riau, menggerutu karena biaya bahan baku melonjak seiring dengan kenaikan harga cabai khususnya cabai keriting yang menembus angka Rp80.000 per kilogram.

“Modal bumbu untuk cabai naik dua kali lipat, karena harga cabai keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram, dari normal hanya Rp25.000-Rp30.000 per kilogram,” kata Romy pengusaha RM Salero di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Romy menjelaskan harga cabai memang masih bertahan tinggi di Pekanbaru meski perayaan Idul Fitri sudah usai. Hal ini jelas menambah biaya modal untuk dagangannya. Pasalnya hampir semua menu lauk-pauk yang ia jual menggunakan aneka cabai.

Sementara ia tidak bisa serta merta menaikkan harga makanan yang dijualnya karena persaingan antar-rumah makan di kota tersebut cukup ketat.

“Terpaksa harus pintar-pintar menyikapi biar langganan tak lari dan kecewa,” ujar Romy.

Hal yang sama juga diakui oleh Tuminem (55) pedagang nasi di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Ia mengaku kaget harga cabai masih mahal, bahkan hari ini cabai keriting naik lagi menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.

“Dua hari lalu harga cabai keriting masih Rp70.000 per kilogram,” kata Tuminem. Ia merinci cabai rawit juga masih mahal mencapai Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau Rp35.000 per kilogram.

“Kalau cabai mahal kek gini kita gak bisa berbuat banyak, tetap harus pakai.  Hanya untung dagangan jadi tipis,” keluh Tuminem. Ia mengaku tidak berani harga sepiring nasi dan sepotong lauk yang dipatoknya Rp10.000.

“Ya dijalani aja dulu, semoga harga cabai keriting segera turun,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Achmat Hutasuhut, saat dikonfirmasi lewat telepon seluler membenarkan masih mahalnya harga aneka cabai di pasar tradisional setempat.

Namun ia mengaku belum tahu apa penyebab mahalnya harga cabai tersebut, karena distribusi antara Riau dan Sumatera Barat sebagai sentra penghasil cabai terbilang lancar, tidak ada jalan putus atau longsor akibat gangguan alam yang sering terjadi.

“Setahu saya pengiriman lancar,” ujar Ingot.

Ia tetap menilai kenaikan harga cabai erat kaitannya dengan pasokan dari sentra produksi. Di satu sisi permintaan cabai pascalebaran mulai normal karena rumah makan dan restoran sudah berjualan kembali.

Ingot berjanji akan melakukan pengecekan ke sentra produksi di Sumatera Barat untuk memastikan apa penyebab kenaikan. “Beri saya waktu dua hari ini akan jajaki ke distributor dan sentra penghasil,” ujarnya.

Ia juga tidak yakin bahwa ada permainan atau spekulasi pedagang, sebab cabai bukan barang tahan lama dan cepat busuk.

Baca juga: Asosiasi prediksi harga cabai merah besar berpeluang terus naik

Baca juga: Kementan amankan pasokan cabai jelang Idul Adha 2019
 

Harga cabai mulai merangkak naik

Pewarta: Vera Lusiana
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PJN sebut pembangunan Trans Papua libatkan pengusaha asli Papua

eterlibatan pengusaha asli Papua di lingkungan Satker PJN IV adalah nyata

Wamena (ANTARA) – Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Jayawijaya, Provinsi Papua, memastikan paket pekerjaan jalan Trans Papua melibatkan pengusaha dan pekerja asli Papua sebagaimana Perpres 17 Tahun 2019.

Kepala PJN IV Jayawijaya Togap Harianto Manik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Rabu, mengatakan salah satu paket yang dikerjakan pengusaha Papua di jalan Trans Papua misalnya pembangunan jembatan di Kilometer (KM) 55 di Kabupaten Yalimo.

“Keterlibatan pengusaha asli Papua di lingkungan Satker PJN IV adalah nyata, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa orang asli Papua. Baik sebagai penyedia jasa utama, maupun subpenyedia jasa atau subkontrak, maupun secara padat karya yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat,” kata Togap.

Menurut dia, semua paket pekerjaan di wilayah Satker IV yang bersumber dari APBN, telah melalui lelang, misalnya paket penggantian jembatan di KM 55 dengan nomor kontrak HK.02.03/PJN-Wilayah IV/PPK IV:PGGTJBT hanel/27 tanggal 7 Februari 2019 dan adendum nomor 1 tanggal 18 Maret 2019.

Paket tersebut, kata dia, telah melalui proses tender pada kelompok kerja (pokja) Saker PJN Wilayah IV Provinsi Papua dengan pengumuman tanggal 29 November – 9 Desember 2018.

Togap mengatakan pemenang tender paket pengantian jembatan itu adalah CV Bion Jaya dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan Nomor 06/PNPT Pokja IV:PGGT JBT-hanel APBN 2019 tanggal 23 Januari 2019.

“Jadi tidak benar, kami tidak memberdayakan. Namun dalam pemberdayaan juga mengikuti aturan. Untuk saat ini aturan yang kami pakai adalah Perpres 17 Tahun 2019,” katanya.

Ia memastikan pekerjaan pembangunan jembatan yang sempat dihentikan Wakil Bupati Yalimo, tetap berjalan seperti biasa.

Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Jayawijaya, Ricardo Sinaga, memastikan jembatan tersebut merupakan satu dari 14 paket yang didampingi Kejaksaan Jayawijaya berdasarkan permohonan Satker IV.

“Selaku tim TP4D telah melakukan pendampingan, di mana tupoksi kami salah satunya merupakan pencegahan dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah-masalah, ” katanya. Ia mengatakan pendampingan dilakukan mengingat pendanaan proyek pembangunan jembatan tersebut bersumber dari APBN.

Ia memastikan dari 14 paket yang ada di wilayah PJN IV sudah melalui proses lelang, sehingga terkait dengan pernyataan Wakil Bupati Yalimo bahwa pengerjaan jembatan tanpa lelang hanya karena kurang komunikasi antara Pemerintah Yalimo dan Balai Jalan.

“Saran kami dan kami memberikan ruang untuk dilakukan mediasi kepada wakil bupati, mungkin masih merasa kurang puas, kami akan berikan kesempatan untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan satker,” katanya.

Kepala Kejaksaan Jayawijaya Togar Rafilion memastikan pihaknya akan terus mengawal proyek yang bersumber dari APBN agar berjalan sesuai rencana.

“Kalaupun ada pihak lain yang menentang, yaitu silahkan datang ke Kejaksaan untuk menanyakan masalah tentang proyek ini,” katanya.

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Macet, ekspatriat di Jakarta cenderung tinggal di tengah kota

ekspatriat cenderung memilih tinggal di pusat kota yang pasar perumahannya mahal karena pertimbangan kemacetan

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan jasa riset pasar global Mercer menyatakan ekspatriat atau warga negara asing yang ada di Jakarta cenderung untuk tinggal di tengah kota antara lain karena faktor kemacetan yang dinilai masih menghambat mobilitas.

“Kami melihat ekspatriat cenderung memilih tinggal di pusat kota yang pasar perumahannya mahal karena pertimbangan kemacetan lalu lintas dan waktu perjalanan,” kata Global Mobility Practice Leader Mercer untuk Asia, Mario Ferraro, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mario Ferraro juga mengungkapkan Jakarta saat ini berada di peringkat 105 dari 209 kota berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2019 yang dirilis Mercer, atau naik 12 peringkat.

Sedangkan peringkat teratas atau kota berbiaya hidup termahal di dunia selama dua tahun berturut-turut adalah Hong Kong, diikuti oleh Tokyo, Singapura, Seoul, dan Zurich.

“Kenaikan peringkat Jakarta terutama disebabkan oleh pertumbuhan investasi asing dan pasar ekspatriat yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kota-kota lain,” katanya.

Apalagi, ia juga mengemukakan bahwa Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal infrastruktur, dan terus menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan asing.

Sebagaimana diwartakan, DKI Jakarta menempati peringkat ke-20 dalam Indeks Kota Global Berdaya Tahan yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan properti internasional, Savills, yang mencakup kota-kota yang dinilai lebih resilien terhadap disrupsi ekonomi global.

“Survey dilakukan oleh Savills Internasional (perusahaan konsultan properti multinasional) secara global. Survey ini bisa melihat cara pandang orang luar terhadap kondisi pasar Jakarta,” kata Head of Research and Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorus, dalam paparan properti kepada media di Jakarta, Rabu.

Menurut Anton, pada saat ini ada anggapan bahwa berbagai kota besar di tingkat dunia seperti New York, Tokyo, dan London, akan terus selamanya menjadi kota-kota besar.

Padahal, bila dilihat dari kajian historis tidak selamanya akan demikian karena sepanjang lintasan sejarah manusia maka kota-kota besar banyak yang berubah.

“Kota-kota besar akan berubah dan disebabkan banyak hal, yang menjadi omongan orang pada saat ini adalah soal disrupsi di dalam setiap aspek manusia seperti dalam bisnis dan aktivitas sosial lainnya,” kata Anton Sitorus.

Ia menyebutkan bahwa penyebab disrupsi ini antara lain karena teknologi, perubahan demografi, serta faktor kepemimpinan politik di masing-masing wilayah atau negara.

Dalam Indeks Kota Global Savills, yang disurvei adalah kota-kota besar yang memiliki tingkat PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) lebih besar dari 50 miliar dolar AS per tahun.

Hasilnya, pemeringkatan kota-kota global dengan PDB 50 miliar dolar AS lebih dipuncaki oleh New York, dan kemudian secara berturut-turut adalah Tokyo, London, Los Angeles, dan Shanghai.

“Kalau melihat 20 besar, yang berasal dari ASEAN adalah Jakarta (peringkat ke-20) dan Singapura (peringkat ke-13),” katanya.

Baca juga: Tradisi lomba Kemerdekaan Jalan Jaksa sepi ekspatriat
Baca juga: Ekspatriat: semoga Jakarta semakin nyaman
Baca juga: 10 negara terbaik untuk ekspatriat

Polres Cirebon siap antisipasi kemacetan di 6 lokasi pasar tumpah

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menpar berharap ajang Bali Beyond & Travel Fair 2019 bisa mendunia

Ke depan saya berharap BBTF bisa berkembang sebagai salah satu pameran pariwisata internasional yang utama di kawasan ini

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata Arief Yahya mengharapkan Bali Beyond & Travel Fair (BBTF) 2019 bisa mendunia dan berkembang setara dengan ajang MATTA Fair di Malaysia dan ITB Asia di Singapura.

Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri “Welcome Dinner dan Opening Ceremony Bali Beyond & Travel Fair 2019” di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada Rabu, mengatakan BBTF selama ini dianggap sebagai pameran terkemuka di Indonesia.

“Ke depan saya berharap BBTF bisa berkembang sebagai salah satu pameran pariwisata internasional yang utama di kawasan ini, dengan status yang sama seperti MATTA Fair di Malaysia dan ITB Asia di Singapura. Bahkan bisa menjadi pameran perjalanan terbesar di dunia seperti ITB Berlin dan WTM London,” ujar Menpar.

Harapan Arief Yahya bukan tanpa alasan terlebih pameran perjalanan dan wisata internasional yang diselenggarakan oleh Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali itu tahun ini telah memasuki tahun ke-enam penyelenggaraan.

Dengan tema Journey to Sustainable Tourism, BBTF 2019 yang diselenggarakan dari 26-28 Juni 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) itu menghadirkan 232 seller dan 303 buyer dari 46 negara dengan estimasi transaksi mencapai Rp9,06 triliun.

Komposisi pembeli terbesar, sebanyak 101 datang dari zona Eropa Barat dan Timur. Untuk zona Timur Tengah terdapat 28 buyer. Pembeli dari ASEAN sebanyak 67, lalu 27 buyer datang dari Australia dan Selandia Baru.

Jumlah seller dan buyer ini meningkat dari tahun lalu. Pada BBTF 2018 tercatat nilai transaksi yang dihasilkan sekitar Rp7,71 triliun dengan jumlah seller 244 dan buyer berjumlah 320 yang berasal dari 41 negara.

Dari negara-negara di Eropa Timur dan Barat yang hadir sebanyak 61 buyer.

Sementara dari negara-negara kawasan ASEAN yang berpartisipasi sebanyak 45 buyer, lalu India ada 23 buyer. Untuk slot Australia dan Selandia Baru diisi 22 buyer dan 72 trade buyer.

“BBTF menawarkan banyak peluang. Potensinya besar. Ada peningkatan peserta yang signifikan. Kami harap semua industri bisa memanfaatkan momentum ini,” ungkap Ketua Panitia BBTF 2019 I Ketut Ardana.

Para peserta BBTF 2019 berasal dari berbagai latar belakang industri pariwisata. Komposisinya terdiri dari hotel dan resort, agen perjalanan, hingga pemerintah. Ada juga daya tarik wisata, pengelola destinasi wisata, maskapai penerbangan, dan yang lainnya.

Penyelenggaraan BBTF diyakini Menpar tidak hanya mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, tapi turut juga mempromosikan destinasi wisata lain di Indonesia.

“Akhirnya, nanti wisatawan akan menikmati atraksi yang lebih beragam di samping BBTF juga mendatangkan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang akan didistribusikan ke daerah-daerah di luar Bali,” jelas Menpar.

Terkait tema BBTF 2019, Menpar menjelaskan bahwa sustainable tourism telah menjadi tren beberapa tahun terakhir. Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan tiga faktor meliputi lingkungan, komunitas, dan ekonomi.

Berkenaan dengan prinsip-prinsip ini, Kementerian Pariwisata telah melakukan tiga program, yaitu Sustainable Tourism Destination melalui Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA), Sustainable Tourism Observatorium, dan Sustainable Tourism Certificate, yang berfokus pada 10 Destinasi Wisata Prioritas.

“Di Bali, kami juga telah mendirikan Sustainable Tourism Observatory di Sanur, bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali, didukung oleh UNWTO,” jelas Menpar.

Selama ini sektor pariwisata adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Bali. Jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Bali pada 2018 tercatat sebesar enam juta atau meningkat 6,7 persen dan 9,8 juta wisatawan domestik atau meningkat 11,7 persen dibandingkan dengan 2017.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan, Bali sebagai destinasi wisata terus beradaptasi dan berkembang.

“Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pariwisata dengan membangun fasilitas yang mendukung. Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Nangun Sat Kerthi Loka,” katanya.

Baca juga: Koster: Harus ada perubahan pengelolaan pariwisata Bali
Baca juga: Kejuaraan selancar dunia di Bali untungkan pariwisata Indonesia
Baca juga: Wagub Bali harapkan Festival Semarapura bangkitkan pariwisata

Kemenpar fokus kembangkan Nomadic Tourism di Danau Toba

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsultan keuangan berbagi kiat kelola utang

Setidaknya ketika itu institusi keuangan resmi, ada yang mengawasi dan legal

Jakarta (ANTARA) – Konsultan keuangan Farah Dini Novita berbagi kiat mengenai pentingnya mengelola utang yang tepat agar tidak menjadi beban di kemudian hari.

Dini mengatakan, jika memang terpaksa harus berutang pastikan untuk mengajukan di lembaga resmi bukan kepada perorangan atau rentenir agar tidak tertipu dan rugi.

“Setidaknya ketika itu institusi keuangan resmi, ada yang mengawasi dan legal,” ujar Farah Dini Novita saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Wanita yang menjabat sebagai CO-CEO Jouska Indonesia itu menambahkan, “Kalau misalnya ada debt collector yang nakal atau apa kita bisa komplain. Tapi kalau itu rentenir atau perorangan kita tidak bisa mengontrol, siapa yang mengawasi.”

Dia juga mengingatkan agar besaran cicilan utang tidak lebih dari 30 persen penghasilan. Selain itu, Dini mengingatkan perlunya kebijaksanaan dalam menentukan pilihan utang.

“Utang itu ada dua, yang baik dan jahat. Utang baik, akan naik seiring berjalannya waktu atau menghasilkan passive income atau cash flow. Sedangkan utang jahat itu yang asetnya turun, yang tidak menghasilkan, yang memang untuk konsumtif,” ujarnya.

Baca juga: Masyarakat perlu cermati legalitas perusahaan pemberi pinjaman daring
Baca juga: Perencana keuangan ingatkan konsumsi tidak dilakukan secara berlebihan
Baca juga: Tips mengatur pengeluaran bulanan

 

Wapres : Negara sanggup bayar utang

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asosiasi GM Hotel: Aturan Airbnb di Indonesia belum jelas

Indonesia harus kembali memastikan aturan terkait penginapan berbasis aplikasi seperti negara-negara lainnya.

Jakarta (ANTARA) – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) menganggap kehadiran penginapan berbasis aplikasi seperti Airbnb sebagai tantangan bagi pelaku industri perhotelan di Indonesia karena belum ada regulasi yang menaungi kehadiran penginapan tersebut.

“Airbnb misalnya, tidak ada yang tahu kantornya di Indonesia. Mereka juga bukan berbentuk hotel,” kata Ketua Umum IHGMA Wishnu Al Bataafi lewat sambungan telepon kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Airbnb merupakan layanan penginapan berbasis aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat, penginapan yang tersedia didominasi oleh rumah atau apartemen dari mitra Airbnb.

“Konsep mereka mirip hotel, namun Airbnb tidak membayar pajak. Padahal hotel setiap bulannya membayarkan pajak ke Pemerintah,” kata Wishnu.
Baca juga: Kota di Spanyol ini larang warga sewakan apartemen pada wisatawan

Menurut Wishnu, perkembangan Airbnb di Indonesia saat ini sudah mencapai 43.000 rumah yang digunakan untuk penginapan berbasis aplikasi ini.

Oleh karena itu, Indonesia harus kembali memastikan aturan terkait penginapan berbasis aplikasi seperti negara-negara lainnya.

Ia mencontohkan negara tetangga Singapura yang telah memberikan aturan jelas kepada mitra Airbnb di negaranya.
Baca juga: Dua pemilik rumah Airbnb Singapura didenda ratusan juta

“Mereka hanya diperbolehkan menerima tamu yang menyewa penginapan paling sedikit 90 hari, kurang dari itu bisnis itu dianggap ilegal dan mitra Airbnb bisa didenda, ” kata pria yang berdomisili di Bali itu.

Wishnu berharap pemerintah segera membuat aturan terkait penginapan berbasis aplikasi ini sehingga tercipta kinerja industri yang baik.
Baca juga: Airbnb tambah fitur untuk penyandang disabilitas

Presiden heran dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bekraf tetapkan Denpasar sebagai Kota Kreatif Indonesia

Dengan telah ditetapkan sebagai kota kreatif, kami bersama Badan Kreatif Denpasar akan terus menggenjot dan membuka ruang seluas-luasnya dalam peningkatan insan kreatif Denpasar.

Denpasar (ANTARA) – Kota Denpasar, Bali ditetapkan sebagai kota kreatif pada sektor unggulan bidang fesyen oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia dengan Keputusan Kepala Bekraf RI Nomor 83 Tahun 2019.

“Kota Denpasar telah ditetapkan oleh tim satuan tugas Penilaian Mandiri Kabupaten/kota Kreatif Indonesia (PMK3I) lewat penilaian sub sektor unggulan fesyen, dan juga ditetapkan dalam keputusan Kepala Bekraf RI,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan terdapat 10 deretan kabupaten dan kota (KaTa) kreatif Indonesia yang telah ditetapkan sesuai dengan sub sektor unggulannya masing-masing. Dari sub sektor unggulan seni pertunjukan hingga sub sektor unggulan dalam bidang fesyen.

Dezire Mulyani lebih lanjut dikatakan bahwa penetapan KaTa Kreatif Indonesia tak terlepas dari langkah pemerintah pusat melalui Bekraf RI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur fisik sebagai cara untuk mempersatukan bangsa, membangun peradaban, mempercepat konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru dan untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah.
Baca juga: Bekraf: Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tertinggi di ASEAN

Ditetapkan KaTa kreatif Denpasar yang nantinya difasilitasi dengan proses penguatan ekosistem ekonomi kreatif Tahun 2019.

Ia mengatakan pengajuan Denpasar dalam KaTa Kreatif Indonesia tidak hanya pada bidang fesyen, namun juga telah mengajukan berbagai karya kreatif komunitas maupun perajin di Kota Denpasar. Di antaranya kriya, kuliner, hingga custom motor lewat pengajuan proposal dan langkah presentasi dari Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra.

“Dengan telah ditetapkan sebagai kota kreatif, kami bersama Badan Kreatif Denpasar akan terus menggenjot dan membuka ruang seluas-luasnya dalam peningkatan insan kreatif Denpasar,” ujarnya.
Baca juga: Ekonomi Kreatif “Kartu As” antisipasi sumber daya alam habis

Menurut dia, tak hanya fokus pada sub sektor fesyen terbatas pada pakaian, namun menjadi penunjang didalamnya. Meliputi kriya dalam bidang aksesoris, kipas, sandal, sepatu yang merupakan hal penting juga dalam sub sektor fesyen.

“Tapu semua ini pendukung dalam berpakaian, seperti aksesoris kalung, anting-anting hingga kipas menjadi bagian yang dapat juga ke depan menjadi sebuah cinderamata khas Kota Denpasar. Membangun konektifitas insan kreatif Denpasar juga tak terlepas dari dorongan pimpinan daerah bersama OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dalam hal infrastruktur memperkuat langkah Denpasar dalam KaTa Indonesia.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didampingi Ketua Harian BKRAF Denpasar, I Putu Yuliartha mengatakan masuknya Denpasar dalam Kota Kreatif Indonesia sebagai apresiasi dan tentunya menjadi acuan Bekraf Denpasar dan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan dan menguatkan program kembali.

Hal ini tentunya telah menjadi konsentrasi Pemkot Denpasar yang tidak memiliki sumber daya alam, namun memacu sumber daya manusia dalam hal ini kreatifitas insan komunitas dan pemangku kepentingan yang ada.

Di samping itu saat ini Denpasar yang konsen bagi usaha-usaha yang digeluti insan muda yakni dalam segala subsektor diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata dan daya jual terhadap karya kreatifnya baik dalam maupun luar negeri.

Dorongan Pemkot Denpasar telah munculkan secara bertahap seluruh komunitas-komunitas yang ada serta telah merancang sebuah musyawarah pembangunan untuk komunitas yang nantinya mampu mengangkat talenta mereka dan ingin mengetahui kebutuhan-kebutuhan para komunitas.
Baca juga: Bekraf lakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif

Pemkot Denpasar Bantu Warga Ikut Potong Gigi

Pewarta: I Komang Suparta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjualan Honda Brio RS dan Satya naik

Jakarta (ANTARA) – Pada Mei 2019, dua produk andalan Honda Prospect Motor yakni All New Honda Brio Satya dan All New Honda Brio RS, mencatatkan kenaikan penjualan sehingga menjadi penyumbang terbesar bagi penjualan Honda selama bulan Mei.

All New Brio Satya mencatat penjualan sebesar 4.030 unit di bulan Mei, naik 10 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara All New Brio RS terjual sebanyak 932 unit atau naik 30 persen dari bulan sebelumnya.

“Walaupun hari kerja efektif di bulan Mei terpotong libur lebaran, namun penjualan Honda masih positif khususnya untuk All New Honda Brio Satya dan RS yang mencatat kenaikan penjualan,” kata Jonfis Fandy Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, dalam keterangannya Rabu.

Selain All New Honda Brio, beberapa model lainnya juga turut berkontribusi terhadap penjualan Honda di bulan Mei, meliputi Honda Mobilio sebesar 1.888 unit, Honda HR-V 1.5L sebanyak 1.542 unit dan Honda Jazz sebanyak 1.085 unit.

Sementara itu, Honda CR-V terjual sebanyak 750 unit, diikuti Honda BR-V sebesar 538 unit dan Honda Civic Hatchback sebesar 88 unit.

Masih pada bulan yang sama, Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan sebanyak 79 unit, Honda Civic Sedan sebanyak 66 unit, Honda City sebanyak 37 unit dan Honda Odyssey sebanyak 13 unit.

Secara keseluruhan, PT Honda Prospect Motor mencatatkan penjualan sebanyak 11.048 unit di bulan Mei 2019. Sementara di sepanjang tahun 2019 ini, Honda telah mengumpulkan penjualan sebanyak 51.524 unit.

“Kami yakin tren tersebut dapat dipertahankan di bulan-bulan berikutnya melalui berbagai program penjualan dan partisipasi di ajang pameran otomotif,” tutup Jonfis.

Baca juga: Menjajal keiritan BBM Honda Brio

Pewarta: A069
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Masyarakat perlu cermati legalitas perusahaan pemberi pinjaman daring

Bunganya masuk akal enggak sih kalau sampai 18 persen, ya ampun tabungan dan deposito aja tidak sampai segitunya..

Jakarta (ANTARA) – Konsultan keuangan Farah Dini Novita mengingatkan masyarakat untuk mencermati legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum memutuskan mengambil pinjaman uang secara daring yang saat ini sedang marak di tengah masyarakat,

Dini Novita ketika ditemui di Jakarta, Rabu, menyatakan, selain mengingatkan kepada calon peminjam untuk mencermati legalitas perusahaan pemberi pinjaman, perlu pula diperhatikan benar-benar mengenai besaran bunga yang harus dibayarkan.

“Bunganya masuk akal enggak sih kalau sampai 18 persen, ya ampun tabungan dan deposito aja tidak sampai segitunya,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Peningkatkan mutu pendidikan tinggi era digital fokus Kemenristekdikti

Ia berpendapat bahwa untuk kinerja perusahaan financial technology atau fintech masih banyak regulasi yang harus dibuat oleh regulator.

Sembari berbagai regulasi dan aturan itu dibuat, lanjutnya, maka warga juga harus bisa waspada dan hati-hati dalam menggunakannya.
Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi bakal lesatkan ekonomi digital

Wanita yang juga menjabat sebagai CO-CEO Jouska Indonesia itu juga menyarankan kepada calon peminjam untuk menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan.

Jangan sampai uang hasil pinjaman daring hanya digunakan untuk tujuan konsumtif, seperti belanja, makan-makan, hingga liburan

“Itu aku bilang tidak masuk akal. Jangan sampai liburannya sudah selesai tapi kita masih bayar cicilan,” ujarnya.

Baca juga: Futuria, inovasi Telkomsigma kenalkan budaya Indonesia di era digital
Baca juga: Indonesia akan fokus mengenai ekonomi digital di G20

 

OJK Ingatkan UMKM tak terjebak pinjaman online ilegal

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IHGMA: Aturan Airbnb di Indonesia belum jelas

Indonesia harus kembali memastikan aturan terkait penginapan berbasis aplikasi seperti negara-negara lainnya.

Jakarta (ANTARA) – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) menanggapi kehadiran penginapan berbasis aplikasi seperti Airbnb, merupakan tantangan bagi pelaku industri perhotelan di Indonesia namun belum ada regulasi yang menaungi kehadiran penginapan tersebut.

“Airbnb misalnya, tidak ada yang tahu kantornya di Indonesia. Mereka juga bukan berbentuk hotel,” kata Ketua Umum IHGMA Wishnu Al Bataafi lewat sambungan telepon kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Airbnb merupakan layanan penginapan berbasis aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat, penginapan yang tersedia didominasi oleh rumah atau apartemen dari mitra Airbnb.

“Konsep mereka mirip hotel, namun Airbnb tidak membayar pajak. Padahal hotel setiap bulannya membayarkan pajak ke Pemerintah,” kata Wishnu.
Baca juga: Kota di Spanyol ini larang warga sewakan apartemen pada wisatawan

Menurut Wishnu, perkembangan Airbnb di Indonesia saat ini sudah mencapai 43.000 rumah yang digunakan untuk penginapan berbasis aplikasi ini.

Oleh karena itu, Indonesia harus kembali memastikan aturan terkait penginapan berbasis aplikasi seperti negara-negara lainnya.

Ia mencontohkan negara tetangga Singapura yang telah memberikan aturan jelas kepada mitra Airbnb di negaranya.
Baca juga: Dua pemilik rumah Airbnb Singapura didenda ratusan juta

“Mereka hanya diperbolehkan menerima tamu yang menyewa penginapan paling sedikit 90 hari, kurang dari itu bisnis itu dianggap ilegal dan mitra Airbnb bisa didenda, ” kata pria yang berdomisili di Bali itu.

Wishnu berharap pemerintah segera membuat aturan terkait penginapan berbasis aplikasi ini sehingga tercipta kinerja industri yang baik.
Baca juga: Airbnb tambah fitur untuk penyandang disabilitas

Presiden heran dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Iklan rokok paling banyak tayang di media luar ruang

Pelaku industri tidak hanya cerdik dalam memilih media luar ruang, tetapi juga semakin kreatif pada penyajian bentuk promosi media luar ruang

Jakarta (ANTARA) – Iklan rokok tercatat paling banyak tayang di media luar ruang atau Out-of-Home dengan jumlah lebih dari 1.000 titik di 11 kota di Indonesia pada 2019.

Lembaga riset Nielsen Media dalam studi terbarunya, Nielsen Consumer Media & View mencatat jumlah titik media luar ruang yang ada di 11 kota di Indonesia tahun 2019 mencapai lebih dari 3.000 titik dan 33 persennya terdapat di wilayah Jabodetabek.

Billboard mendominasi dengan 46 persen disusul oleh baliho sebesar 18 persen dan 13 persen berikutnya dalam bentuk LED.

“Rokok adalah kategori produk yang paling banyak beriklan di media luar ruang dengan jumlah titik lebih dari 1.000, disusul oleh layanan online dengan 600 titik dan telekomunikasi dengan lebih dari 300 titik,” kata Executive Director Media, Nielsen Indonesia Hellen Katherina dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Djarum, Gudang Garam dan HM Sampoerna adalah pengiklan terbesar untuk kategori rokok. Sementara Tiket.com, Tokopedia dan Gojek merajai kategori layanan online, dan di kategori telekomunikasi ada XL, Samsung dan Telkomsel.

Survei Consumer Media & View adalah survei sindikasi yang dilakukan Nielsen terhadap sekitar 17.000 orang usia 10 tahun keatas di 11 kota di Indonesia meliputi Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin. Survei dilakukan pada periode April hingga pertengahan Mei 2019.

Informasi yang ada di dalamnya termasuk data-data demografi, psikografi, penggunaan media, sampai dengan lebih dari 200 kategori penggunaan produk.

Berdasarkan hasil studi tersebut, lebih dari dua pertiga (67 persen) konsumen menghabiskan waktu 4 jam dan 33 menit di luar rumah pada hari-hari kerja. Khusus di wilayah Jabodetabek, rata-rata konsumen menghabiskan 4 jam 45 menit di luar rumah saat hari kerja. Dalam beraktifitas di luar rumah, rata-rata konsumen menghabiskan waktu 1 jam dan 18 menit di perjalanan.

Temuan tersebut, menurut Hellen, memperlihatkan potensi peluang yang besar bagi para pemilik merek untuk memaksimalkan penggunaan media luar ruang dalam mempromosikan produk mereka.

Studi Nielsen CMV juga menunjukkan tingginya jangkauan media luar ruang, yaitu mencapai 66 persen. Dilihat dari jenisnya, format Static Outdoor mencapai jangkauan tertinggi dimana 64 persen konsumen menyatakan bahwa mereka melihat iklan di media tersebut dalam satu minggu terakhir sebanyak 10 kali.

Selanjutnya, yang menarik perhatian konsumen adalah jenis media luar ruang yang bergerak seperti iklan di sarana transportasi publik (45 persen) dan di mobil pribadi (32 persen) serta 16 persen konsumen menyatakan bahwa mereka melihat iklan yang dipasang di dalam gedung (perkantoran atau perbelanjaan).

Hasil jangkauan media luar ruang itu, kata Hellen, tentu berbeda antara satu kota dengan yang lain. Jika dibandingkan dengan Jabodetabek, jangkauan iklan pada sarana transportasi umum di Medan dan Makassar lebih tinggi, mencapai lebih dari 50 persen. Di Makassar sendiri iklan yang dipasang di dalam gedung menjangkau lebih dari 30 persen konsumen jika dibandingkan dengan Jabodetabek.

“Dari analisa kami atas tiga kota (Jabodetabek, Medan dan Makassar) kami melihat bahwa ada perbedaan preferensi konsumen. Contohnya, selain pada format static outdoor, iklan pada media luar ruang bergerak juga dapat menjangkau konsumen di Medan dan Makassar. Sementara itu khususnya di Makassar, iklan di dalam gedung mendapat perhatian yang cukup besar dari konsumen,” ungkapnya.

Dari sisi profil konsumen terlihat pula perbedaan antara mereka yang melihat iklan media luar ruang (selain di dalam gedung) dengan yang iklan di dalam gedung.

Iklan di dalam gedung lebih banyak dilihat oleh perempuan dengan rentang usia 10-29 tahun dari kelas sosial atas. Sementara iklan di media luar ruang selain yang di dalam gedung lebih banyak dilihat oleh pria dengan rentang usia 30-49 tahun.

“Proporsi konsumen yang cukup banyak menghabiskan waktu di luar rumah serta bentuk media promosi luar ruang yang semakin beragam mengharuskan para pelaku industri tidak hanya cerdik dalam memilih media luar ruang, tetapi juga semakin kreatif pada penyajian bentuk promosi media luar ruang,” pungkas Hellen.

Baca juga: Konsumen Indonesia rela bayar lebih beli produk elektronik pribadi
Baca juga: Nielsen sebut Indonesia peringkat tiga Indeks Keyakinan Konsumen

 

Kota Padang Berkomitmen Bebas Iklan Rokok

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef: Perjanjian internasional tingkatkan neraca perdagangan

Terdapat timbal balik dari kebijakan ini yang patut diantisipasi yaitu makin derasnya impor barang masuk ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai sejumlah perjanjian perdagangan internasional, yang dilakukan pemerintah, bermanfaat untuk meningkatkan kinerja neraca perdagangan.

“Sudah tepat yang sedang diinisiasi sekarang,” kata Heri dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, ketika menanggapi upaya Kementerian Perdagangan yang gencar melakukan perundingan perdagangan maupun penetrasi pasar baru untuk mendorong ekspor.

Heri mengatakan upaya untuk ratifikasi perjanjian dagang maupun diversifikasi negara tujuan serta barang ekspor merupakan sisi positif untuk memperbaiki neraca perdagangan yang masih tercatat defisit.

Namun, menurut dia, terdapat timbal balik dari kebijakan ini yang patut diantisipasi yaitu makin derasnya impor barang masuk ke Indonesia.

Untuk itu, tambah Heri, penguatan industri manufaktur nasional menjadi sangat mendesak agar produk asal Indonesia mampu bersaing dengan produk dari negara lain di pasar internasional.

“Ini di satu sisi positif. Tapi, harus diantisipasi juga timbal baliknya,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelastianingsih memberikan apresiasi atas upaya perluasan pasar ekspor meski belum memberikan dampak kepada kegiatan perdagangan.

“Harus kita hargai, tidak boleh kita abaikan, karena yang namanya market diversification is a must, suatu keharusan. Diversifikasi produk pun is a must, suatu keharusan,” kata Lana.

Lana menjelaskan perluasan pasar dapat menyelamatkan Indonesia dari pengaruh pelemahan ekonomi dunia, terutama yang disebabkan oleh perang dagang seperti yang terjadi sekarang.

Namun, menurut dia, dalam jangka pendek, kinerja ekspor masih dipengaruhi oleh permintaan dari pasar tradisional, karena efek perjanjian dagang baru terasa paling cepat dalam waktu setahun.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja neraca perdagangan pada Mei 2019 tercatat surplus 0,21 miliar dolar, karena ekspor nonmigas mampu mengimbangi defisit di sektor migas.

Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari-Mei 2019 masih tercatat defisit sebesar 2,14 miliar dolar AS, karena lesunya kinerja ekspor impor nasional dibandingkan periode sama tahun 2018.

Baca juga: Argentina jajaki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia
Baca juga: Menteri ASEAN sepakat subtansi RCEP selesai tahun ini
Baca juga: BPS sebut impor Mei 2019 turun tajam

Dorong industri tekstil, ekonom sarankan langkah berikut

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jasa Raharja: Digitalisasi persingkat waktu penyelesaian santunan

Bicara teknologi informasi, kita bisa membuat birokrasi menjadi lebih sederhana

Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Raharja (Persero) mengakui dampak digitalisasi yang dijalankan berhasil mempersingkat waktu penyelesaian pemberian santunan kepada korban kecelakaan.

“Bicara teknologi informasi, kita bisa membuat birokrasi menjadi lebih sederhana. Sentuhan antara manusia dengan manusia di bidang pelayanan semakin berkurang sehingga kita bisa membuat waktu pelayanan menjadi lebih pendek lagi,” ujar Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Harwan memberikan contohnya dampak digitalisasi dalam bisnis utama core business Jasa Raharja yakni pelayanan santunan, dimana sebelumnya untuk penyelesaian santunan bagi korban meninggal dunia membutuhkan waktu sekitar empat hari sampai dengan sepekan.

“Saat ini kita rata-rata untuk kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia di tempat, itu kita selesaikan santunannya sejak tanggal terjadinya kecelakaan hanya satu setengah hari. Ini semua berkat dukungan dari teknologi informasi dan juga didukung sinergi kemitraan dari mitra-mitra kita seperti Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, kemudian Korlantas Polri dimana kita bisa memperoleh data kecelakaan secara digital,” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa berkat teknologi informasi pihaknya bisa melakukan penyerahan santunan melalui transfer tanpa adanya sentuhan antara petugas dengan uang santunan, karena semuanya dilakukan secara digital.

“Dari sisi internal perusahaan, sekarang persuratan dinas di Jasa Raharja sudah go digital, lalu birokrasi dalam hal pendisposisian surat pun telah menggunakan digital jadi bisa lebih cepat, bisa dilakukan dimana pun dan akurasinya lebih tepat,” ujar Harwan.

Pada akhirnya, menurut dia, digitalisasi menimbulkan efisiensi dan efektifitas pola kerja manajemen mulai dari perencanaan sampai pengendalian.

“Kalau semuanya sudah berbasis teknologi informasi, mudah-mudahan Jasa Raharja akan semakin ramping dan yang pasti tetap menguntungkan,” katanya.

Sebelumnya, Jasa Raharja meraih sertifikat ISO 20000-1:2011 perihal manajemen layanan teknologi informasi atau IT Service Management.

Tujuan standarisasi adalah agar Jasa Raharja bisa bertata kelola dengan baik, dimana tata kelola yang baik tersebut harus bisa didukung oleh teknologi informasi.

Harwan menjelaskan bahwa layanan yang diinginkan oleh masyarakat saat ini merupakan layanan yang berbasis teknologi informasi kekinian, dan basis dari teknologi informasi juga harus memiliki standar yang jelas.

Baca juga: Jasa Raharja akan lebih “go digital” untuk membangun daya saing
Baca juga: Jasa Raharja raih sertifikat ISO 20000-1 perihal manajemen layanan IT
Baca juga: Jasa Raharja: Santunan kecelakaan turun 72 persen pada Lebaran 2019

Jasa Raharja Madiun serahkan santunan Pramugari Lion Air

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga keunggulan bahan bakar dengan ramuan “Dynaflex”

Jakarta (ANTARA) – Saintis global dari Shell, Andreas Schaefer pada “Shell’s Fuel Academy” di Jakarta, Rabu, mengungkapkan tiga keunggulan dari teknologi “Dynaflex”, berikut ulasannya:

Membersihkan mesin.

Mesin modern kini berukuran lebih kecil dan ‘compact’, namun bekerja dalam kondisi yang lebih berat bagi mesin, sehingga dapat mengakibatkan endapan yang mengurangi performa mesin.

Komponen-komponen sistem bahan bakar yang tersumbat seperti injektor (injector noozle) dan katup masuk (inlet valve) pada mesin berbahan bakar bensin ini terkadang sulit dibersihkan dan dapat mengurangi perfoma maksimal mesin.

Formulasi Dynaflex yang inovatif membantu membersihkan dan melindungi komponen-komponen sistem bahan bakar utama dari pembentukan endapan yang mengurangi performa mesin sehingga membantu efisiensi mesin.

Mengurangi gesekan

Bahan bakar bensin V-Power dari Shell bekerja secara langsung membentuk lapisan pelindung pada bagian-bagian kritis mesin, sehingga membantu mengurangi gesekan yang akan membantu mesin bergerak secara lebih fleksibel.

Pengubah gesekan baru itu membantu komponen-komponen utama mesin dan mengurangi panas yang terjadi sehingga mesin bekerja secara lebih efisien dan tidak membuat “overheat” pada mesin.

Dengan tiga kali molekul pengurang gesekan (friction-reducing molecule) pada “Dynaflex”, mengurangi terbuangnya energi akibat panas gesekan pada saat sulit untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan. Semakin sedikit energi yang terbuang akan membantu efisiensi mesin.

Efisiensi mesin

Semua bahan bakar Shell (Shell Super, Shell Regular dan Shell V-Power) mengandung Teknologi Dynaflex yang baru untuk membantu efisiensi mesin.

Komponen ini dengan aktif mencegah pembentukan endapan sistem bahan bakar, dan mengurangi terbuangnya energi bahan bakar bensin.

Baca juga: Berganti-ganti jenis BBM, amankah?

Baca juga: Mengulas keunggulan “Dynaflex”, teknologi terkini Shell

Baca juga: Shell “Libas Tantangan Kita” dukung pengendara motor petualang

Pewarta: SDP-104
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2019

Hyundai tantang modifikator digital lewat “Kona Digimods Challenge”

Jakarta (ANTARA) – PT Hyundai Mobil Indonesia menantang para pegiat modifikasi digital untuk memoles tampilan Hyundai Kona melalui sebuah gambar atau sketsa, pada ajang “Hyundai Kona Digimods Challenge”.

“Challenge untuk memodifikasi Hyundai Kona baik secara digital maupun drawing sketch digelar untuk memberikan wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan roda empat untuk mengunggah hasil desain modifikasinya terhadap Hyundai Kona,” kata Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, dalam keterangannya, Rabu.

“Tujuannya agar Hyundai Kona ini semakin dikenal dikalangan milenial pecinta otomotif serta para konsumen otomotif Tanah Air,” kata Hendrik.

Hendrik mengatakan hasil desain modifikasi Hyundai Kona terbaik akan ditampilkan pada booth Hyundai “Kona Corner” di gelaran GIIAS 2019 bulan Juli mendatang.

Ajang ini terbuka untuk umum dan terbagi dalam dua kategori yaitu memodifikasi Hyundai Kona secara digital (Digital Modification) dan modifikasi melalui goresan tangan (Drawing Sketch Modification) menggunakan image Hyundai Kona yang telah disediakan di laman resmi hyundaikonadigimods.com.

Hyundai Indonesia, pada April 2019, meluncurkan medium Sport Utility Vehicle Kona yang dipasarkan dengan banderol Rp363,9 juta on the road Jakarta.

Kona dibekali mesin 2.000cc empat silinder NU MPI Atkinson yang bertenaga 147 dk dan torsi 179,4 Nm, serta dilengkapi fitur push start/stop button, smart key + immobilizer, instrument cluster LCD 3,5 inci, floating monitor 9 inci, serta pengaturan kemudi naik-turun dan maju-mundur atau tilt steering dan telescopic.

Baca juga: Hyundai siapkan peluncuran Kona listrik dan New Grand i10 di India

Pewarta: A069
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Kementan : importir bawang putih wajib tanam wujudkan swasembada

Yogyakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian  Suwandi mengatakan importir bawang putih di Tanah Air wajib menanam tanaman komoditas hortikultura itu guna mendukung perwujudan swasembada bawang putih pada tahun 2021.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pengembangan program bawang putih dilakukan oleh APBN maupun wajib tanam lima persen oleh importir dan mewujudkan swasembada yang ditargetkan 2021,” kata Suwandi di Yogyakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Suwandi dalam pertemuan Evaluasi Wajib Tanam dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Bawang Putih Nasional yang dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mulyadi dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha.

Selain itu hadir Kepala Subbagian Satgas Sembako, Satgas Pangan Mabes Polri Kombes Polisi Helfy Assegaf, Tim Pangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pemangku kepentingan terkait dan para importir bawang putih.

Menurut Suwandi, seluruh aspek untuk mewujudkan swasembada bawang putih sudah dibahas termasuk pada Maret 2018 ada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, dan tindak lanjut dari rapat sudah disampaikan agar ada komitmen untuk menjalankan.

“Tadi kami sudah absen (importir) satu per satu, siapa yang berproduksi, ada yang 10 ton per hektare, bahkan ada yang 20 ton per hektare seperti di Magelang Jawa Tengah. Kami mengapresiasi dan itu sangat bagus,” katanya.

Dia juga mengatakan, Kementan bersama Komisi IV DPR RI, Satgas Pangan, KPK dan para importir berkomitmen mensukseskan target swasembada bawang putih 2021. Dan pada 2020, Kementan mengusulkan anggaran pengembangan bawang putih sebesar Rp1,6 triliun.

“Kami optimistis ini bisa diwujudkan swasembada karena semangat importir untuk menjalankan wajib tanam sangat kompak dan membentuk asosiasi sebagai wadah bersama untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan. Bahkan diusulkan wajib tanam menjadi 10 persen juga semangat,” katanya.

Dia juga mengatakan, terdapat sanksi bagi importir bawang putih yang tidak melaksanakan wajib tanam yaitu diblacklist (daftar hitam) dan bahkan ada tindakan hukum bagi importir yang melanggar aspek lainnya.

“Jumlah importir yang diblaklist hingga saat ini sebanyak 74 importir,” katanya.

Baca juga: Kementan sebut 200 kabupaten bisa menjadi sentra bawang putih
Baca juga: Kementan berencana tanam bawang putih seluas 30 ribu hektare pada 2019

Baca juga: Kejar swasembada, Kementan tetapkan 110 wilayah bawang putih

Dirjen hortikultura luncurkan pasar lelang cabai

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK akan patok tingkat kredit bermasalah fintech pendanaan 1 persen

OJK juga mencatat Tingkat Keberhasilan 90 hari atau TKB90 pada April 2019 mencapai 98 persen

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mematok tingkat kredit bermasalah atau Non Performance Loan (NPL) dikisaran satu persen dalam rangka untuk meningkatkan kualitas fintech pendanaan.

“OJK akan terus meningkatkan kualitas Fintech P2P pendanaan lewat mekanisme cek dan monitoring. Salah satunya dengan mematok tingkat kredit bermasalah atau Non Performance Loan (NPL) dikisaran 1 persen,” ujar Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK, Hendrikus Passagi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hendrikus menjelaskan bahwa Indonesia merupakan target pasar menggiurkan dari kegiatan Fintech P2P Lending. Dalam empat tahun terakhir industri Fintech P2P pendanaan telah tumbuh berdasarkan total pinjaman dan penggunanya.

Hingga Mei 2019, berdasarkan data OJK, terdapat 113 fintech P2P pendanaan yang terdaftar di OJK yang terdiri dari 107 fintech konvensional dan enam fintech syariah.

Tercatat total pinjaman dari Fintech P2P lending sebesar Rp37,01 triliun dari 25,69 juta akun peminjam atau borrower yang bertransaksi dan 456.352 entitas lender atau akun pemberi pinjaman per April 2019.

Total penyaluran pinjaman tersebut masih didominasi Pulau Jawa dengan penyaluran pinjaman mencapai Rp31,79 miliar pada April 2019. Sedangkan penyaluran di luar Jawa mencapai Rp5,21 miliar pada April 2019.

Rata-rata nilai pinjaman terendah sebesar Rp12,02 juta, sedangkan rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan Rp78,32 juta per April 2019

Lender mayoritas berasal dari entitas dalam negeri yakni sebanyak 453.583 entitas, sisanya dari luar negeri 2.769 entitas. Mayoritas lender adalah perorangan yang terakumulasi, hanya 0,18 persen berupa badan usaha.

OJK juga mencatat Tingkat Keberhasilan 90 hari atau TKB90 pada April 2019 mencapai 98 persen.

TKB90 ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman oleh borrower yang difasilitasi oleh penyelenggara fintech lending. Semakin tinggi mendekati 100 persen, maka menunjukkan keberhasilan pembayaran pinjaman semakin baik.

OJK telah meminta penyelenggara fintech pendanaan menyampaikan informasi Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) dalam penyelesaian kewajiban membayar pinjaman pada sistem elektronik penyelenggara.

Baca juga: Kemenkop belum mendata UMKM manfaatkan teknologi finansial
Baca juga: AFTECH tegaskan pentingnya UU untuk perlindungan keamanan data pribadi
Baca juga: AFPI siap terima keluhan masyarakat terkait fintech pendanaan

Mendampingi istri nelayan mencipta batik Puger

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR: Pembentukan pusat likuefaksi libatkan peneliti global

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembentukan Pusat Penelitian Likuefaksi di Indonesia, yang disebut Nalodo Center, rencananya didorong untuk melibatkan pakar dan peneliti tingkat internasional.

“Pemerintah Indonesia saat ini tengah menaruh perhatian serius untuk mengembangkan Pusat Penelitian terkait likuefaksi dengan melibatkan banyak praktisi yang akan diberi nama Nalodo Center,” kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, kata “Nalodo” itu sendiri berasal dari bahasa lokal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang berarti terkubur lumpur atau tanah yang tenggelam.

Menteri PUPR mengemukakan hal itu selaku Wakil Ketua High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters, menghadiri pertemuan 4th UN Special Thematic Session on Water and Disasters di Markas PBB di New York, Senin (24/6) waktu setempat.

HELP yang kini dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Han Seung So, merupakan salah satu panel tenaga ahli yang memberikan masukan bagi Sekretariat Jenderal PBB bidang pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan bencana.

Pertemuan HELP dihadiri oleh para pengambil keputusan, pucuk pimpinan pemerintahan, para ahli dan praktisi dari berbagai negara, seperti Jepang, Belanda, Korea Selatan, Australia hingga negara-negara Afrika.

Pertemuan HELP sekaligus merupakan forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam manajemen bencana, antara lain kejadian gempa bumi di Sulawesi Tengah pada akhir September 2018 yang diikuti dengan tsunami dan likuefaksi.

Diketahui bahwa peristiwa fatalistik tersebut tengah menarik minat para anggota HELP untuk mengkaji lebih jauh.

Terkait dengan Nalodo Center, Menteri Basuki menyebutkan bahwa tujuan utama dari dibentuknya Nalodo Center adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait likuefaksi melalui penelitian yang maju dan inovatif, termasuk pengembangan dan penyebaran sistem teknologi canggih penanganan likuefikasi.

Menteri Basuki juga mengajak kerjasama internasional yang lebih erat dalam membangun ketangguhan negara menghadapi bencana.

“Saya ingin meningkatkan kesadaran dunia khususnya untuk negara-negara tertentu yang mungkin memiliki kondisi geologis serupa seperti Palu. Lewat pusat penelitian tersebut, diharapkan dapat dihasilkan penelitian likuifikasi yang semakin kaya dan berkualitas tinggi di seluruh dunia,” ujar Basuki.

Kementerian PUPR bangun 3 bendungan di Sultra

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DKP imbau pembudi daya ikan mengurangi kepadatan tebar masa pancaroba

Kulon Progo (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau pembudi daya ikan di wilayah ini mengurangi kepadatan tebar dan menambah pemberian vitamin pada pakan, supaya mampu bertahan pada masa peralihan musim hujan ke kemarau.

“Kami juga mengingatkan supaya pembudi daya ikan mengurangi pemberian pakan, menjaga ikan agar ikan tidak stress, menjaga kualitas air dengan probiotik, dan menjaga stabilitas suhu,” imbau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Sudarna di Kulon Progo, Rabu.

Ia mengatakan masa peralihan musim hujan ke kemarau ini, fluktuasi suhu sangat tinggi. Suhu siang hari panas, dan suhu pada malam hari sangat dingin. Masa bediding ini biasanya terjadi pada Juni-Agustus.

Menurut pengamatan DKP Kabupaten Kulon Progo, pada 2018, suhu kolam pada siang hari di Juni-Agustus dalam kisaran 26 -27 derajat Celcius. Menurut BMKG, pada malam hari di Juli 2019, suhu udara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencapai 18 derajat C, dan bisa menjadi lebih dingin pada air kolam.

‘Perubahan drastis suhu sampai mencapai 5 derajat C dapat menyebabkan stres pada ikan atau membunuhnya. Stres pada ikan sangat merugikan karena daya tahan tubuh ikan menjadi rendah sehingga gampang terkena penyakit,” katanya.

Selain itu, pada masa ini pembenihan dianjurkan di tempat yang terlindungi dari alam (hatchery tertutup). Kalau tidak, dapat dilakukan penutupan kolam dengan terpal atau bahan lain, sehingga suhu air relatif menjadi lebih stabil.

Cara dengan menutup rapat kolam mulai siang hari sampai pagi hari berikutnya. Tutup kolam hanya dibuka sekitar beberapa jam di pagi hari, sekitar 06.00-11.00 WIB untuk mendapat hangat matahari pagi. Dengan cara ini, bibit lele menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan terlindungi dari stres akibat perubahan lingkungan.

“Pembesaran ikan bersifat labirinti, yaitu ikan yang tahan terhadap oksigen terlarut rendah, seperti ikan lele gurami, patin, dan nila, dapat dilakukan pada masa bediding ini dengan kontrol lingkungan budi daya dan pakan yang ketat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Budi Daya Perikanan DKP Kulon Progo Leo Handoko mengatakan pada Juni hingga Agustus, penurunan produksi disebabkan musim “bediding” atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau.

Kemudian pada Agustus sampai Oktober, penurunan produksi disebabkan ketersediaan air yang minim, menyebabkan sebagian pembudi daya ikan mengistirahatkan kolam sampai musim hujan.

“Masa bediding adalah masa peralihan musim hujan ke kemarau. Pada masa ini fluktuasi suhu sangat tinggi. Suhu siang hari panas, dan suhu pada malam hari sangat dingin. Masa bediding ini biasanya terjadi pada bulan Juni-Agustus,” kata Leo.

Ia mengatakan produksi ikan pada Juli sampai September sebanyak 15 persen dari total produksi pertahun. Menurun sebesar 20 persen bila dibanding produksi Oktober sampai Desember sebesar 35 persen dari total produksi pertahun.

Adapun rata-rata produksi ikan di Kulon Progo triwulan kedua sebanyak 3.577,5 ton yang terdiri dari produksi lele sebanyak 1.292,7 ton, gurami 511,2 ton, nila 197,9 ton, udang vaname 1.566,6 ton.

“Penurunan ini lebih disebabkan minimnya ketersediaan air,” katanya.

BMKG ingatkan warga waspada bencana puting beliung

Pewarta: Sutarmi
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harga jatuh, ayam potong dibagi-bagikan gratis

ANTARA – Sebanyak 11 ribu lebih ayam potong dibagikan secara gratis oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat di 7 lokasi berbeda, Rabu (26/6). Rendahnya harga ayam potong ditingkat peternak namun masih terlampau mahal ditingkat pedagang pasar menjadi alasan pemerintah untuk membeli dan membagikan secara gratis kepada masyarakat. Aksi serupa juga terjadi di beberapa kota lain di Jateng dan Yogyakarta.(Suryo Wicaksono/Denik Apriyani/Sandi Arizona/Sizuka)

Defisit anggaran tidak masalah asalkan untuk sektor produktif

Kita dikasih maksimal tiga persen, tapi yang diajukan (pemerintah) hanya 1,5 persen

Jakarta (ANTARA) – Rasio defisit anggaran di dalam APBN Indonesia dinilai bukanlah sebuah permasalahan asalkan masih dalam batas aman dan benar-benar digunakan untuk sektor produktif yang bisa melesatkan kinerja perekonomian nasional.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam rilis di Jakarta, Rabu, menuturkan, rasio defisit APBN Indonesia masih tergolong rendah bila dibanding dengan negara lain.

“Defisit anggaran Malaysia tujuh persen, Filipina enam persen, Vietnam lima persen. Kita dikasih maksimal tiga persen, tapi yang diajukan (pemerintah) hanya 1,5 persen,” kata Said.

Menurut dia, untuk itu rasio defisit dalam RAPBN 2020 dapat ditingkatkan guna mencapai target pembangunan dan benar-benar diperuntukkan untuk kinerja di sektor produktif.

Politisi PDIP itu juga berpendapat bahwa utang bila dikelola secara maksimal dan bermanfaat itu tidak masalah sehingga pemerintah tidak perlu bersikap cemas dengan stigma yang berkembang di masyarakat tentang buruknya utang sebuah negara.

Apalagi, lanjutnya, tuntutan untuk mencapai target kinerja tahun mendatang dirasa lebih kompleks dan berat sehingga membutuhkan penguatan anggaran pada APBN 2020.

Ia mencontohkan dalam hal subsidi energi di mana dibutuhkan pengawasan terhadap perdagangan gas elpiji tiga kilogram sehingga peningkatan pengawasan untuk hal semacam itu dinilai memerlukan suatu penguatan anggaran.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengupayakan target defisit anggaran pada akhir 2019 bisa terjaga sesuai asumsi APBN sebesar Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

“Defisit anggaran 1,84 persen ini cukup suportif untuk mendukung pertumbuhan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/6).

Sri Mulyani menjelaskan kegiatan ekonomi hingga akhir Mei 2019 masih kurang terakselerasi yang terlihat dari pertumbuhan penerimaan perpajakan yang melambat.

Padahal, tambah dia, kegiatan belanja pemerintah sedang tumbuh pesat terutama bagi Kementerian Lembaga seiring dengan tingginya belanja pegawai dan barang.

Dalam lingkungan yang dinamis seperti ini, maka pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan agar kredibilitas APBN tetap terjaga.

Pengelolaan ini penting supaya realisasi pembiayaan tidak makin melebar tinggi dan APBN bisa menjadi stimulus untuk menggairahkan kembali kinerja perekonomian.

“Kalau ekonomi melemah, defisit pasti terpengaruh. Namun defisit bukan harga mati tapi dinamis, karena APBN merupakan instrumen kebijakan bukan tujuan,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu upayakan defisit anggaran terjaga 1,84 persen terhadap PDB
Baca juga: Menkeu: Defisit anggaran April 2019 lebih tinggi dari tahun lalu

Pemotongan tunjangan ASN wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akibat harga turun, peternak bagikan ayam ke warga

Kalau harga ayam di pasaran tidak berpengaruh dengan yang dialami para peternak

Kediri (ANTARA) – Sejumlah peternak ayam potong di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memilih membagikan hasil panen ternak ayamnya ke warga, menyusul harga yang turun drastis.

“Saat ini, harga jual hanya Rp6.000 per kilogramnya, ini tidak sebanding dengan biaya produksinya. Harga bibit saja sudah Rp7.500 per ekor, belum lagi ditambah pakan dan perawatan,” kata Reza, salah seorang peternak ayam asal Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Rabu.

Ia mengakui saat ini peternak ayam potong kondisinya terpuruk, dengan harga jual ayam potong yang sangat murah. Padahal, harga di pasar masih cukup mahal di atas Rp25.000 per kilogram. Namun, di tingkat peternak hanya sekitar Rp6.000 per kilogram.

Dirinya mengaku sempat kecewa dengan harga tersebut. Dari informasi yang diterimanya, harga jual ayam potong yang murah itu terjadi di sejumlah daerah di Jawa. Diduga, karena kelebihan pasokan sehingga berdampak pada ayam hidup.

“Kalau harga ayam di pasaran tidak berpengaruh dengan yang dialami para peternak. Di pasar harga jual sekitar Rp25.000 per kilogram,” ujar Reza.

Dirinya juga membagikan sejumlah ayam kepada warga dan tetangga, agar mereka juga bisa menikmati ayam. Para tetangga juga senang, karena mendapatkan ayam gratis, bisa untuk lauk keluarga.

“Para peternak ayam ada yang tidak menjual hasil panen dan memilih membagikan pada warga. Jumlahnya mencapai ribuan ekor ayam,” kata dia.

Reza berharap pemerintah memperhatikan nasib para peternak ayam, terutama yang mandiri seperti dirinya. Jika hal ini terus dibiarkan, ke depannya bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan peternak.

Sementara itu, hal yang juga terjadi pada peternak di Kabupaten Blitar. Bahkan, mereka juga nekat mengobral ayam potong jualannya dengan harga antara Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per ekor. Berat ayam sekitar 2-3 kilogram.

Kendati dijual murah, mereka masih bisa dapat uang yang lebih, mengingat jika dijual ke tengkulak harga lebih turun drastis lagi. Dengan itu, mereka masih bisa mengumpulkan uang untuk pengganti operasional selama ternak ayam.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih belum bisa dikonfirmasi terkait dengan masalah ternak ayam ini. Nomor teleponnya dihubungi tidak memberikan tanggapan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai jatuhnya harga jual ayam hidup di tingkat peternak dipicu oleh kelebihan pasokan.

Sekjen Kemendag Karyanto Suprih di Jakarta, mengatakan produksi ayam di tingkat peternak melebihi permintaan konsumen, sehingga menekan harganya.

“Kalau harga naik, berarti pasokan kurang, dan permintaan banyak. Sebaliknya, mungkin ada kelebihan produksi,” katanya.

Kemendag juga akan mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kelebihan pasokan ayam hidup dan sebaliknya. Lalu, memetakan titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan.

Baca juga: Ayam ras pedagang Pasar Grogol Jakarta tak terpengaruh penurunan harga
Baca juga: Peternak ayam Kulon Progo desak pemerintah stabilkan harga ayam
Baca juga: Polda DIY akan tindak mafia ayam bila melakukan permainan harga

Harga jatuh, ayam potong dibagi-bagikan gratis

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berganti-ganti jenis BBM, amankah?

Jakarta (ANTARA) – Banyaknya jenis bahan bakar minyak (BBM) dengan tawaran menariknya saat ini membuat pemilik kendaraan tergiur untuk “coba-coba” menggunakan variasi BBM ke kendaraan bermotornya.

Misalnya dari awalnya menggunakan bahan bakar jenis X, lalu beralih menggunakan bahan bakar jenis Y. Pertanyaannya, apakah penggantian jenis BBM tersebut aman bagi mesin kendaraan bermotor kita?

Menurut saintis Andreas Schaefer usai acara Shell’s Fuel Academy di Jakarta Selatan, Rabu, pergantian variasi BBM secara rutin dan dalam jangka waktu yang singkat rupanya tidak memiliki dampak signifikan pada mesin.

“Ketika kita melakukan pergantian atau “mencampurkan” jenis BBM X ke Y, saya kira tidak akan menimbulkan dampak buruk ke kendaraan kita,” jelas Schaefer.

Meskipun tidak ada efek negatif yang berarti, lanjut dia, dengan mengganti atau mencampurkan jenis BBM dalam kurun waktu yang dekat, konsumen tidak bisa mendapatkan kinerja maksimal dari bahan bakar tersebut.

“Jadi bagaimanapun kalau menurut saya, agar kinerja bahan bakar maupun mesin dapat maksimal, lebih baik tidak sering melakukan pencampuran atau pergantian dalam waktu singkat,” terang ilmuwan asal Jerman ini.

Schaefer lalu mengatakan, penambahan zat aditif ke dalam suatu jenis bahan bakar sangat tidak direkomendasikan, mengingat zat aditif dapat ditemukan di pasaran dengan mudah.

Menurutnya, penambahan zat-zat lain ke dalam bahan bakar memerlukan pendampingan dan uji coba secara profesional dan matang.

“Penambahan zat baru secara mandiri oleh pengguna ke dalam tangki mungkin dapat menimbulkan efek yang tidak bisa diatasi sendiri. Jadi, hal ini sangat tidak direkomendasikan,” tutupnya.

Baca juga: Mengulas keunggulan “Dynaflex”, teknologi terkini Shell

Baca juga: Pertamina produksi BBM ramah lingkungan

Pewarta: SDP-104
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Tingkat hunian hotel di Solo di atas 60 persen

Solo (ANTARA) – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta menyatakan kinerja hotel pada semester pertama 2019 cukup memuaskan karena bersamaan dengan momentum Lebaran dan libur sekolah.

“Bahkan okupansinya lebih tinggi jika dibandingkan sepanjang tahun lalu. Untuk tahun lalu rata-rata okupansinya 59 persen, pada semester pertama tahun ini di atas 60 persen,” kata Perwakilan Bidang Humas PHRI Kota Surakarta Sistho A Sreshtho di Solo, Rabu.

Ia mengatakan jika dirinci, okupansi paling tinggi terjadi pada tiga bulan kedua tahun ini, yaitu April, Mei, dan Juni 2019.

Ia memprediksi capaian okupansi masih akan membaik pada beberapa bulan ke depan, terutama dari sisi “meeting, incentive, convention, and exhibition” (MICE).

“Sektor MICE pascalebaran kan sudah mulai aktif, khususnya dari korporasi dan pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan naiknya biaya transportasi khususnya via udara, dikatakannya, sejauh ini belum berdampak pada okupansi hotel di Kota Solo.

“Karena sebagian orang lebih memilih menggunakan transportasi darat. Apalagi saat ini pemerintah memudahkan masyarakat dari sisi infrastruktur, salah satunya jalan tol,” katanya.

Sementara itu, Public Relations Manager Sahid Jaya Hotel Solo Septiarona Sylviarineta mengatakan pada momentum Lebaran tingkat keterisian kamar di hotel tersebut mencapai 100 persen.

“Bahkan mulai H-5 Lebaran sudah terisi. Kontribusi tamu paling besar dari ‘online travel agent’. Dari 137 kamar yang kami punya, kontribusi OTA sampai 40 persen,” katanya.

Baca juga: Okupansi sejumlah hotel berbintang di Solo capai 100 persen
 

Presiden heran dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perajin batik Kenongorejo

Perajin menata kain batik tulis khas Kenongorejo di etalasenye di Kenongorejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019). Di tempat usaha kerajinan batik tersebut para perajin memproduksi batik tulis antara 500 hingga 600 lembar per bulan dengan harga jual Rp75.000-Rp500.000 per lembar. ANTARA FOTO/Siswowidodo/ama.

Lima propinsi wakili Indonesia di Pacific Exposition 2019

Jayapura (ANTARA) – Lima provisi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan mewakili Indonesia dalam pameran Pacific Exposition 2019 yang akan diselenggarakan di Auckland, Selandia Baru pada 11-14 Juli mendatang.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya kepada Antara, Rabu mengatakan, partisipasi kelima provinsi tersebut di Pacific Exposition ini merupakan terobosan dalam konteks hubungan Indonesia bagian timur dengan Pasifik.

“Ini momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia akan tampil bersama seluruh bangsa Pasifik dalam melakukan promosi perdagangan, investasi dan pariwisata secara bersama” kata Dubes Tantowi, melalui sambungan telepon.

 Dia  menambahkan, sebagai bagian dari Pasifik, selain promosi dagang, partisipasi kelima provinsi tersebut juga akan menampilkan seni dan budaya. Indonesia Timur memiliki keindahan alam dan budaya yang unik yang berbeda dari tempat lain di Indonesia karena secara geografis terletak di Samudera Pasifik.

Sebelumnya, kata Tantowi, Presiden Jokowi dalam rapat Kabinet terbatas telah memberikan arahan kepada beberapa Menteri untuk mulai memberikan perhatian kepada Pasifik.

Karena itu pameran yang akan berlangsung di Auckland ini adalah manifestasi dari keinginan Presiden yang searah dengan tekad membangun Papua dan kawasan timur Indonesia.

“Pacific Exposition adalah upaya yang kita bangun dalam rangka menciptakan hubungan dan jaringan sesama negara di Pasifik dimana termasuk Indonesia di dalamnya, sekaligus untuk menawarkan dan mempromosikan seluruh potensi ekonomi, investasi dan pariwisata Indonesia bagian timur ke Pasifik”, ungkap Dubes mengutip pernyataan Menlu Retno Marsudi.

Baca juga: 18 Negara di Pasifik akan ikut Pacific Exposition 2019
Baca juga: Pacific Exposition bertujuan buka akses pasar antara Indonesia-Pasifik

Selandia Baru dukung toleransi dan kebebasan agama

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelindo IV sosialisasi dan luncurkan ISO

Tentunya orang akan melihat dari pengakuan dan pengakuan itu dengan sertifikasi

Makassar (ANTARA) – Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menggelar sosialisasi dan peluncuran Penerapan Sistem Manajemen Terpadu/Integrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001 untuk meningkatkan mutu Perseroan.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan sosialisasi dan peluncuran penerapan ISO manajemen terpadu. Intinya, satu ISO tentang manajemen mutu, satu tentang lingkungan serta satu lagi tentang keselamatan dan kesehatan,” sebut Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Menurutnya, ISO sangat penting karena Pelindo IV sudah mengubah visi menjadi perusahaan pengelola pelabuhan yang terintegrasi, berdaya saing tinggi dan bertaraf internasional.

Salah satu poin pentingnya adalah, Pelindo IV harus menerbitkan ISO sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa transportasi laut.

Sebab, perseroan semakin hari harus semakin meningkatkan kinerja dan peningkatan llayanan Pelindo IV juga kepada pelayanan jasa yang dilakukan.

“Tentunya orang akan melihat dari pengakuan dan pengakuan itu dengan sertifikasi,” paparnya saat sosialisasi.

Untuk memperoleh sertifikasi itu kata Farid, pihaknya melibatkan PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (SPRINT Consultant), anak perusahaan PT Sucofindo.

Ada lima tahapan yang dilakukan dalam proses sertifikasi ini yaitu, perencanaan, pengembangan, sosialisasi, lalu rapat audit internal, kemudian rapat tinjauan manajemen untuk mengontrol antara audit yang sudah dilakukan di internal.

“Kemudian nanti ada sertifikasi. Sebelum sertifikasi juga akan dilakukan dulu sosialisasi atau audit eksternal. Dan itu biasa dilakukan oleh Sucofindo,” sebutnya

Farid menambahkan, hal utama juga mengapa pihaknya harus melakukan ISO, yaitu karena kedepan Pelindo IV akan melakukan holding.

“Nah holding itu harus terukur. Jadi kalau misalnya Pelindo IV secara jasa kepelabuhanan tidak bisa meningkatkan kinerja dengan sistem manajemen mutu yang baik, maka kita akan mengalami masalah,” tambahnya.

Dalam penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang dilakukan belum lama ini, ISO menjadi bagian dari penilaian KPKU. Dimana Pelindo IV mendapatkan skor kategori Good Performance.

“Insya Allah kita akan pertahankan dan berusaha menjadi Emerging Industry Leader dan itu akan kita jaga. Jadi dia berhubungan dengan kinerja dan juga berhubungan dengan sistem sertifikasi yang kita terima untuk manajemen mutu, K3 maupun juga dengan keselamatan dan kesehatan,” tegas dia

Direktur PT SPRINT Consultant, Diana Susianti Moro menuturkan bahwa memang untuk pelaksanaan sistem ini perlu ada inisiatif, semangat dan motivasi dari bawah.

“Juga komunikasi dari atas karena atas itu kan pengambil keputusan dan yang akan membackup semua terutama yang berkaitan dengan investasi,” ujarnya.

Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya lanjut Diana, semua itu perlu kerja keras, semangat dan motivasi dari jajaran di bawahnya.

Kalau semua ini bisa berkolaborasi, berintegrasi, maka sistem ini akan bisa berjalan dengan sempurna dan baik, serta sertifikat yang diterima nanti akan bisa dijalankan dengan baik.

“Karena yang paling sulit adalah mempertahankan sertifikat. Untuk mencapai itu paling gampang, tapi bagaimana mempertahankannya,” papar dia

Pihaknya berharap, dengan dukungan semua Direksi Pelindo IV, jajaran manajemen dan semua unit kerja yang ada, mudah-mudahan sistem ini bisa berjalan dengan baik di Pelindo IV.

Baca juga: Terminal Peti Kemas Pelindo IV jadi pelanggan prioritas PLN
Baca juga: Pelindo IV terapkan IBS Nasional

Pelindo berangkatkan ratusan warga dalam mudik gratis

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Penajam Tagih Janji Kelanjutan Proyek Kereta Api

Penajam (ANTARA) – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud menagih janji keseriusan investor terkait kelanjutan proyek pembangunan jalur atau rel Kereta Api Borneo di daerah itu.

“Kami berharap pembangunan rel kereta api itu segera dilanjutkan,” ujar Abdul Gafur Mas’ud ketika pertemuan pembahasan perkembangan pembangunan Kereta Api Borneoo bersama tim terpadu di Kantor Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.

“Jangan terlalu banyak seremoni saja, tetapi kemajuan atau progres pengerajaan pembangunan di lapangan tidak berjalan,” tegasnya.

Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2015, hingga saat ini kemajuan pembebasan lahan proyek pembangunan jalur Kereta Api Borneo baru rampung berkisar 50 persen.

Dari 140 hektare lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru sekitar 75 hektare yang sudah dibebaskan oleh PT Kereta Api Borneo.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Abdul Gafur Mas’ud, sangat mendukung proyek pembangunan rel Kereta Api Borneo di wilayah Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam tersebut.

“Kereta api akan menjadi alternatif kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kalimantan Timur,” katanya.

Abdul Gafur Mas’ud menyatakan proyek pembangunan jalur Kereta Api Borneo di Kawasan Industri Buluminung tersebut harus dilakukan minimal dalam waktu satu tahun.

Direktur PT Kereta Api Borneo Evgeny Kalyani memastikan pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 203 kilometer akan segara dilanjutkan dalam waktu dekat.

“Jalur atau rel kereta api itu akan menghubungkan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut tim terpadu bersama Bupati Abdul Gafur Mas’ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meninjau lokasi pembangunan rel Kereta Api di wilayah Penajam Paser Utara tersebut.

Baca juga: Bangun konektivitas antar kawasan industri, jalur kereta Kaltim dibangun

Baca juga: 50 mahasiswa dalami perkeretaapian di Rusia

Penumpang kereta api di Jember meningkat lebih dari 100%

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemindahan ibu kota tambah nilai ekonomi di sektor nontradisional

Dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka akan muncul sektor baru

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di kawasan tersebut.

“Dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka akan muncul sektor baru di Kalimantan,” kata Bambang dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang, pemindahan ibu kota di Kalimantan dapat memunculkan sektor jasa baru yang akan melengkapi sektor jasa yang sudah ada disana sebelumnya.

Hal tersebut, tambah dia, akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut.

Dampak ekonomi itu akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi yang terpilih dan sekitarnya.

Saat ini, kata Bambang, perekonomian di Kalimantan masih bergantung pada sektor tradisional yaitu sumber daya alam berbasis tambang, hutan dan perkebunan.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen.

Ia memperkirakan jika pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, maka dengan adanya proyek kegiatan pembangunan ibu kota baru, akan bertambah menjadi 5,1 persen.

Angka 0,1 tersebut dianggap tidak tergolong kecil karena PDB Indonesia saat ini sekitar Rp15 ribu triliun. Sehingga dampak langsung diperkirakan sebesar Rp15 triliun akibat adanya pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tidak akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Efek positif dari proyek tersebut yaitu adanya penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro: pemindahan ibu kota tambah PDB 0,1 persen
Baca juga: Perpindahan ibu kota negara dorong perdagangan antarwilayah
Baca juga: Menteri PPN: Kerugian akibat kemacetan Rp56 triliun

Kepala Bappenas ingatkan pentingnya entrepreneur kreatif

Pewarta: Katriana
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Audi Q7 2020 diberi penyegaran pada bagian luar

Jakarta (ANTARA) – Audi berikan penyegaran pada model Q7 2020 yang komperhensif, kendaraan ini rencananya akan diluncurkan pada pertengahan September.

Kendaraan SUV dari Audi itu mengalami penyegaran pada bagian luar. Pada bagian depan terdapat lampu dengan desain yang berkontur dan menggunakan teknologi HD Matrix LED dengam lampus laser opsional.

Dilaporkan dari CarsCoops, Rabu, Audi juga mengubah bagian belakang Q7 dan memasang strip krom yang menghubungkan lampu belakang. Lampu-lampu itu sendiri juga menampilkan grafik yang berbeda.

Yang lebih penting daripada perubahan gaya adalah kemajuan yang ditemukan di bawah kulit. Stabilisasi gulungan aktif elektromekanis tersedia sebagai opsi untuk mengurangi gerakan tubuh pada jalan yang tidak rata saat berkendara dalam garis lurus. Ketika mobil menikung, sistem mengurangi body roll secara signifikan.

Audi Q7 baru juga dilengkapi dengan kemudi all-wheel yang mengubah roda belakang hingga 5 derajat ke arah yang berlawanan dengan roda depan dengan kecepatan rendah dan mengubahnya ke arah yang sama pada kecepatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan stabilitas. Suspensi udara adaptif juga ditampilkan.

Q7 baru akan dijual dengan pilihan dua mesin diesel 3.0 liter yang masing-masing menghasilkan 228 hp dan 282 hp. Ada juga mesin bensin 335 hp 3.0-liter yang segera ditawarkan , model line up dari hybrid plug-in juga akan bergabung.

Semua mesin digabungkan dengan transmisi Tiptronic delapan kecepatan dan penggerak semua roda permanen dan mesin diesel dan bensin semuanya termasuk sistem listrik utama 48 volt.

Interior Q7 juga mengalami modifikasi. Ada versi terbaru dari sistem infotainment MMI pembuat mobil Jerman dengan sepasang layar besar di tengah dasbor. Virtual Cockpit Audi juga hadir standar dan tampilan head-up sebagai opsional dari ke daraan itu.

Baca juga: Audi A8 Horch digadang-gadang bakal tandingi Mercedes Maybach

Pewarta: KR-CHA
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

Futuria inovasi Telkomsigma kenalkan budaya Indonesia di era digital

Jakarta (ANTARA) – Telkomsigma merilis inovasi teknologi digital “Futuria” sebagai sarana untuk mengenalkan budaya dan karya seni Indonesia di era Industri 4.0.

“Futuria sebuah inovasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai budaya Indonesia dengan memanfaatkan sederet teknologi berbasis 4.0 yang seluruhnya diimplementasikan oleh Telkomsigma,” kata CEO Telkomsigma, Sihmirmo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Futuria secara resmi akan diluncurkan bersamaan dengan penyelenggaraan Jateng Fair 2019 di Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang, Jawa Tengah pada 28 Juni-14 Juli 2109.

Sihmirmo menjelaskan, Futuria dikemas secara instagrammable dengan unsur kekinian ala milenial melalui berbagai teknologi untuk menyajikan “the real digital experience” melalui cara baru yang interaktif.

Arena Futuria di Jateng Fair 2019 menjadi terobosan dan kolaborasi berbagai perangkat otomasi berbasis teknologi 4.0 yang dapat dirasakan oleh pengunjung melalui pengalaman teknologi diantaranya Internet of Things (IoT), Augmented Reality yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi dengan area desa wisata digital Futuria.

Pengunjung juga mampu merasakan dan berkomunikasi dengan teknologi virtual assistance yang akan mengiringi pengunjung pada Taman Budaya Raden Saleh.

Instalasi seni digital yang disajikan Futuria menggambarkan suasana desa wisata dan seni masa depan melalui hadirnya gamelan play, teknologi virtual reality, yang akan membawa pengunjung pada nuansa desa digital.

Secara kreatif, teknologi kota pintar juga dapat dirasakan pengunjung dengan aplikasi e-Fishery sebagai cara inovatif untuk melakukan budidaya ikan, juga pengairan tanaman melalui aplikasi e-hydroponic.

“Dengan menyasar segmen milenial kreatif, culture enthusiast, dan pengguna aktif media sosial, Futuria didesain untuk menjadi wadah kreatifitas yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat luas,” ujar Sihmirmo.

Ditambahkannya, kreasi digital experience melalui Futuria menjadi salah satu wujud realisasi perusahaan sebagai pilar digitalisasi TelkomGroup.

Futuria juga menjadi salah satu upaya serius telkomsigma dalam memajukan digital entertainment di Indonesia, setelah resmi terdaftar sebagai anggota International Association of Amusement Park (IAAPA) sejak tahun 2018.

Layanan Teknologi Informasi

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Industri manufaktur perkecil gap perdagangan dengan Argentina

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menilai industri manufaktur dapat memperkecil celah defisit perdagangan dengan Argentina.

“Hal yang ditawarkan antara lain adalah produk manufaktur, sehingga untuk mengejar defisitnya itu mudah-mudahan akan lebih cepat,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Menurut dia, selain ekspor komoditas pertanian seperti buah-buahan tropis, Indonesia juga bisa menggunakan peluang di bidang industri strategis.

Saat kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Presiden Argentina Mauricio Macri juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Industri Kereta Api (INKA), dan Garuda Indonesia.

Indonesia telah menawarkan produk pesawat angkut CN-235 dari PTDI. Selain itu, Menlu menjelaskan jasa pemeliharaan angkutan penerbangan dari Garuda Maintenance Facility juga ditawarkan Indonesia kepada Argentina.

“Argentina mau membangun sistem ‘railway’, kita juga tawarkan,” kata Menlu menjelaskan PT INKA menawarkan produk gerbong kereta api yang telah bersertifikasi internasional.

Indonesia juga akan negosiasi dengan kamar dagang Amerika Selatan atau Mercosur untuk meningkatkan nilai perdagangan.

Negara-negara Mercosur yakni Argentina,Brazil, Paraguay dan Uruguay, tambah Retno, mendukung usulan Indonesia untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Untuk total perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai 1,68 miliar dolar AS, dengan defisit di pihak Indonesia mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Presiden Mauricio saat pernyataan pers bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor mengungkap potensi besar kedua negara dalam meningkatkan perdagangan yang harus dua arah.

Dia mendukung buah khas Indonesia ke negaranya maupun kerja sama pengembangan teknologi pertanian dan industri manufaktur. 

Baca juga: Indonesia buka jalan ekspor buah ke Argentina
Baca juga: Argentina jajaki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia
Baca juga: Indonesia tawarkan produk industri strategis kepada Argentina

Harapan Presiden Jokowi di ulang tahunnya yang ke-58

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kendala bahan baku kerajinan tas

Pekerja memproduksi tas wanita di industri rumahan kawasan Wunut, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019). Sulitnya bahan baku kulit yang diimpor dari negara China tersebut menjadi kendala utama dalam kerajinan tas wanita yang dijual dengan harga Rp18.000 – Rp40.000. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama.

Pengembangan Blok Masela diyakini picu investasi migas

Jakarta (ANTARA) – Pengamat sektor energi dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan terwujudnya revisi rencana pengembangan proyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela berpotensi memicu semakin banyak investasi migas di Tanah Air.

“Saya kira akan memberikan sentimen positif bagi kegiatan investasi di Indonesia, terutama investasi migas. Harapannya sentimen positif akan memberikan pengaruh positif pada proyek strategis migas salah satunya proyek IDD (Indonesian Deepwater Development),” kata Komaidi Notonegoro dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Komaidi, perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela hingga 2055 oleh pemerintah sudah tepat. Hal itu, ujar dia, adalah untuk memberikan ruang keuntungan bagi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).

Dengan babak baru pembahasan pengembangan LNG Abadi Blok Masela, lanjutnya, pemerintah telah menempatkan diri sebagai fasilitator bisnis dengan investor global.

Ia berpendapat bahwa pemerintah saat ini sudah belajar banyak, bahwa penundaan keputusan berdampak pada tambahan investasi yang mendorong biaya proyek semakin mahal.

“Jika pemerintah dapat tepat waktu, pada dasarnya sudah merupakan insentif tersendiri. Lebih baik tepat waktu dibandingkan harus memberikan insentif yang hanya untuk mengompensasi keterlambatan pengambilan keputusan,” tegas Komaidi.

Keberlanjutan dalam pembahasan POD LNG Abadi Blok Masela ini membuka peluang dan mata para investor global mengenai kesempatan investor global untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Tanah Air, dengan banyaknya potensi cekungan yang dapat ditelusuri lebih dalam.

Saat ini, SKK Migas mempromosikan setidaknya 10 wilayah yang berpotensi memiliki cadangan cukup besar atau giant discovery.

Sepuluh area potensial itu berlokasi di Sumatera Utara (Mesozoic Play), Sumatera Tengah (Basin Center), Sumatera Selatan (Fractured Basement Play), Offshore Tarakan, NE Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Corporation sudah menandatangani “Head of Agreement” (HOA) pengembangan lapangan hulu migas Masela di di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

HOA ditandatangani antara Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya, disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko, dan CEO dan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda,

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penandatanganan HOA menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia, khususnya di laut dalam Indonesia bagian timur.

Dengan pengembangan lapangan Masela, kata dia, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar, dan dapat memberikan pengaruh positif bagi investasi aaing langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia, serta terciptanya efek berantai bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

“Ke depannya di harapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif,” kata Dwi.

Pengembangan hulu migas di Masela, lanjut dia, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun atau sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd gas pipa, dengan target onstream pada tahun 2027.

Baca juga: SKK Migas dan Inpex tandatangani “Head of Agreement” Blok Masela
Baca juga: IRR INPEX Masela tunggu keputusan akhir investasi
Baca juga: Pemerintah percepat dokumen POD Blok Masela
Baca juga: Pemerintah-Inpex sepakati kembangkan Blok Masela

Unpatti ingin pembangunan libatkan SDM Maluku

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Astra Infra Port pandang positif sikap pemerintah atas Patimban

infrastruktur pelabuhan secara peluang dibandingkan infrastruktur pembangkit listrik dan infrastruktur jalan tol, keterlibatan swasta di dalam infrastruktur pelabuhan relatif masih sedikit

Jakarta (ANTARA) – Astra Infra Port – Eastkal atau PT Pelabuhan Penajam Banua Taka memandang positif sikap pemerintah terkait pengelolaan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang tidak akan melibatkan BUMN.

“Kami memandang bahwa sikap pemerintah itu (tidak akan melibatkan swasta) positif. Astra Infra Port selalu melihat kesempatan untuk bisa terlibat dalam peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia,” ujar Presiden Direktur Astra Infra Port – Eastkal Billy Perkasa Kadar kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Billy menjelaskan bahwa infrastruktur pelabuhan secara peluang dibandingkan infrastruktur pembangkit listrik dan infrastruktur jalan tol, keterlibatan swasta di dalam infrastruktur pelabuhan relatif masih sedikit.

Presdir tersebut melihat hal tersebut sebagai awal dari pemerintah untuk membuka peluang bagi swasta untuk lebih bisa terlibat dalam infrastruktur pelabuhan.

“Sebagai perusahaan infrastruktur, terbukanya peluang untuk swasta di infrastruktur pelabuhan kami pandang sangat positif. Perkembangan dari sektor kepelabuhanan bagi swasta, saat ini belum seterbuka sektor pembangkit listrik dan jalan tol,” kata Billy yang juga menjabat sebagai CEO Logistics Infrastructure Business Group Astra Infra.

Astra Infra Port – Eastkal yang juga dikenal PT Pelabuhan Penajam Banua Taka merupakan anak perusahaan dari Astra Infra.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Pelabuhan Patimban, Jawa Barat tidak akan dikelola oleh BUMN.

Menurut Luhut, operator pelabuhan akan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk membangun daya saing yang sehat di bidang infrastruktur pelabuhan.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa penentuan operator pelabuhan akan melalui proses pelelangan, dengan melihat “experience” sebagai salah satu syarat utamanya.

Budi menambahkan perusahaan yang berminat menjadi operator pengelola pelabuhan berasal dari Indonesia dan Jepang.

Pelabuhan Patimban tidak dikelola BUMN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia buka jalan ekspor buah ke Argentina

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menjajaki peluang lebih besar bagi ekspor buah-buahan ke Argentina, sebagai salah satu upaya peningkatan hubungan dagang kedua negara tersebut.

“Pak Menteri Pertanian sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk ke Argentina bulan depan karena kita punya kepentingan beberapa produk buah tropis kita misalnya manggis, nanas, itu sudah mulai kita garap untuk kita kirim ke Argentina,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Argentina Mauricio Macri mengenai keperluan pembukaan komoditas pertanian Indonesia ke negara itu, seperti buah-buahan khas Tanah Air.

Menurut Menlu, potensi kerja sama juga terbuka dalam pengembangan teknologi penyimpanan hasil panen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga diminta Presiden Joko Widodo menjajaki perdagangan timpalan atau “counter trade” sehingga terdapat pembelian barang kembali maupun transfer teknologi.

Total perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai 1,68 miliar dolar AS, dengan defisit di pihak Indonesia mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Indonesia bersama Argentina juga telah membentuk Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama Pertanian (WGAC) yang telah menghasilkan rencana aksi kerjasama. Dalam kerja sama itu, Indonesia bertujuan mengembangkan kerja sama pengembangan sistem teknologi pertanian. 

Baca juga: Argentina jajaki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia

Baca juga: Indonesia tawarkan produk industri strategis kepada Argentina

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nilai investasi di Batang capai Rp10 triliun

Batang (ANTARA) – Nilai investasi di Kabupaten Batang kini mampu mencapai Rp10 triliun atau terbesar kedua se-Jawa Tengah, kata Bupati Batang Wihaji.

“Saya Menyakini pada 5 tahun ke depan, perekonomian di Batang akan sangat luar biasa karena didukung dengan iklim investasi yang sangat nyaman dan kondusif,” katanya pada acara temu pengusaha di Batang, Rabu.

Menurut dia, saat ini hal yang sedang dihadapi pemkab dalam upaya menarik investasi adalah belum disahkannya Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Batang, kata dia, antara lain wilayah ini memiliki sumber energi listrik, sumber air, tanah, dan tenaga kerja.

“Selain itu, para investor juga mempertimbangkan kemudahan akses infrastruktur pelabuhan niaga, stasiun kereta api, jalan nasional, maupun jalan tol.

“Kabupaten Batang menjadi alternatif tempat industri baru setelah Kota Semarang dan Kendal. Kita pun juga sudah menyiapkan empat usulkan kawasan industri dalam perubahan Perda RTRW,” katanya.

Menurut dia, pada regulasi perizinan untuk lebih transparan dan akuntabel, pemkab juga memanjakan investor dengan memanfaatkan kemajuan informasi teknologi (IT) yaitu cukup dengan membuka aplikasi Batang Spatial System tentang tata ruang berbasis web dan android.

“Ini untuk peningkatan kulitas pelayanan publik tentang tata ruang bagi investor. Dengan aplikasi itu maka masyarakat bisa mengurus segala perizianan investasi tentang tata ruang yang dalam hitungan hari sudah bisa selesai,” katanya.

Ia minta adanya sinergitas antara investor dan pengusaha untuk ikut menata Kota Batang, setidaknya menyisihkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembuatan taman kota, jambanisasi, pembangunan RTLH, beasiswa, dan ikut menciptakan wirausaha baru.

“Kami bukan ingin menekan CSR perusahaan namun menyarankan agar ada sinergitas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” katanya.

Baca juga: Mesir dan Kanada berminat investasi di Batang

Baca juga: Gubernur Jateng gagas wisata galangan kapal di Batang

Jokowi bahas sawit dan karet dengan PM Thailand

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sasar generasi milenial Jasindo akan buat aplikasi

Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Jasa Indonesia atau dikenal sebagai Asuransi Jasindo menyiapkan aplikasi untuk ponsel pintar untuk menyasar generasi milenial.

“Produknya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti asuransi personal accident, asuransi perjalanan, lebih ke individu tidak terlalu banyak seperti sekarang ini,” kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Erie Rizliyanto di Jakarta, Rabu.

Erie mengatakan aplikasi ini disesuaikan dengan gaya hidup milenial yang banyak berhubungan dengan gawainya.

Menurut Erie, layanan asuransi lewat aplikasi memudahkan pengguna sehingga tidak perlu bertemu langsung dengan agen untuk mengajukan asuransi.

“Hingga saat ini masih dikembangkan, hingga saat ini baru sampai tahap preview,” kata Erie menjelaskan pengembangan aplikasi jasa asuransi itu.

Aplikasi jasa asuransi ini akan dirilis pada semester ke II tahun 2019.

Asuransi Jasindo merupakan salah satu perusahaan yang melayani bidang jasa asuransi.

Perusahaan yang berusia 46 tahun itu merupakan bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) hingga saat ini Jasindo sudah menyediakan 19 jenis layanan asuransi.

Baca juga: Mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono dieksekusi ke Sukamiskin

Baca juga: Satelit Nusantara Satu mengangkasa dengan perlindungan Asuransi Jasindo

Tanggulangi kekeringan, Pemkab Magetan bangun empat sumur air dalam

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Institusi pemerintah harus beri teladan kurangi plastik

Institusi pemerintah harus memulai memberi contoh dalam pelaksanaan setiap programnya untuk mengurangi sampah plastik

Jakarta (ANTARA) – Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa berbagai institusi pemerintah harus bisa menjadi teladan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang saat ini masih membuat polusi di berbagai kawasan perairan.

“Institusi pemerintah harus memulai memberi contoh dalam pelaksanaan setiap programnya untuk mengurangi sampah plastik,” kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan ini, berbagai lembaga dan kementerian pemerintah juga dapat memberi teladan antara lain dengan memesan produk ramah lingkungan.

Selain itu, tambah Abdul Halim, akan lebih baik bila program ramah lingkungan tersebut mampu mendorong partisipasi kampung-kampung nelayan di berbagai kawasan pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam berbagai kesempatan juga terus menyerukan kepada berbagai kalangan masyarakat di Indonesia untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat mendegradasi mutu lingkungan, termasuk di kawasan perairan seperti laut dan sungai.

“Kita kurangi dari diri kita dengan tidak menggunakan, memakai atau menerima sampah plastik,” kata Menteri Susi.

Susi menegaskan bahwa lebih baik bila warga menggunakan kantong atau tas yang tahan lama dan bisa digunakan berkali-kali.

Menteri Kelautan dan Perikanan meyakini bahwa bila masyarakat memulai dari diri sendiri dengan mengurangi pemakaian sampah plastik, Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Tidak hanya itu, penggunaan botol plastik air mineral dalam penyelenggaraan acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah tidak dilakukan karena produk itu mengotori lingkungan.

Baca juga: Menteri Susi ingatkan warga tentang sampah plastik
Baca juga: Pemerintah perlu terapkan insentif dan disinsentif atasi sampah laut
Baca juga: Akademisi ingatkan pencemaran laut tidak hanya sampah plastik

 

Sensasi berbelanja di “bulk store” pertama Jakarta

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN: pemindahan ibu kota tidak akan membuat utang

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota baru tidak akan membuat utang khusus yang akan semakin membebani utang negara.

“Justru saya bicara tidak bergantung APBN berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang,” katanya usai berbicara dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan tersebut terutama datang dari kerja sama pemanfaatan aset.

Karena itu, penggunaan APBN tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk membuat utang khusus.

Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi.

Investor, kata dia, akan mendapat manfaat dari investasi yang mereka lakukan di ibu kota baru.

Menteri Bambang sebelumnya dalam dialog menjelaskan bahwa pembiayaan ibu kota baru tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan.

Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.

Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan masterplan dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.

Baca juga: Perpindahan ibu kota negara dorong perdagangan antarwilayah
Baca juga: Bambang Brodjonegoro: pemindahan ibu kota tambah PDB 0,1 persen
Baca juga: Bappenas estimasi biaya pemindahan ibukota dari APBN Rp30,6 triiliun

Kepala Bappenas ingatkan pentingnya entrepreneur kreatif

Pewarta: Katriana
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perpindahan ibu kota negara dorong perdagangan antarwilayah

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengatakan perpindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antarwilayah di Tanah Air.

“Ini merupakan salah satu dampak positif pemindahan ibu kota, tentunya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” kata dia, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, pada kegiatan dialog II pemindahan Ibu Kota Negara.

Perdagangan antarwilayah tersebut kata dia, tidak hanya antara Jakarta dan Pulau Jawa atau daerah lain, tapi juga mendorong perdagangan ke seluruh provinsi.

Berdasarkan hitungan Kementerian PPN, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota jadi dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivias baik dengan provinsi lain.

Selain itu, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong pertumbuhan investasi di provinsi ibu kota yang baru beserta provinsi sekitarnya.

“Terutama ini akan berdampak pada investasi di bidang jasa,” kata Bambang.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan pada 2015 tentang dampak pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia. Berdasarkan hasil studi tersebut, pemindahan Ibu Kota Brasil tidak menimbulkan kerugian ekonomi pada ibu kota asal.

Sementara, Ibu Kota Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan yaitu di 10 tahun pertama pascapemindahan ibu kota pertumbuhan penduduk per tahun 14,14 persen.

Kemudian, efek penciptaan lapangan kerja sebesar 1,7 persen. Artinya 1,7 persen pekerjaan swasta tercipta dari sekian penambahan pekerjaan di sektor publik.

Berdasarkan studi tersebut, pemerintah menyimpulkan perkiraan hitungan output multiplier dari pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional sebesar 2,3 persen.

“Jadi setiap satu rupiah penambahan output atau investasi akan menambah output sebesar 2,3 rupiah,” ujar dia.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro: pemindahan ibu kota tambah PDB 0,1 persen
Baca juga: Bappenas estimasi biaya pemindahan ibukota dari APBN Rp30,6 triiliun
Baca juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara RI masuk RPJMN 2020-2024

Tantangan profesi baru di Era Industri 4.0

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gojek perluas kerja sama pelatihan keuangan khusus mitra dengan Jouska

Jakarta (ANTARA) – Gojek memperluas kerja sama dengan konsultan keuangan independen Jouska dalam memberikan pelatihan pengelolaan keuangan khusus mitra driver di lima kota besar Indonesia.

“Kita juga merambah di lima kota, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar supaya ilmu yang diberikan bisa diterima mitra Gojek lebih luas lagi,” ujar Head of Communications Transport Marketing Gojek Pinkan Irwin dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Pelatihan pengelolaan keuangan ini merupakan bagian dari program Bengkel Belajar Mitra (BBM) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada November 2018.

Program pelatihan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Gojek dalam menyejahterakan para mitra driver dan pelaku ekonomi mikro lain yang tergabung dalam ekosistemnya.

“Memang topik pengelolaan keuangan yang paling banyak diminati oleh mitra Gojek,” kata Pingkan.

Sementara itu, Farah Dini Novita selaku CO-CEO Jouska Indonesia menyambut baik perluasan kerja sama mengenai pengelolaan keuangan kepada mitra driver Gojek.

Dini berharap melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang diberikan ini para mitra driver Gojek bisa memiliki kehidupan finansial yang jauh lebih baik.

“Kita mengajarkan bagaimana mereka kelola keuangan dengan baik. Tujuannya agar mereka tak hanya bekerja keras tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan keuangannya supaya memiliki kehidupan lebih baik,” ujar Dini.

Pernah antar sate ke Istana, mitra Gojek diberi Presiden sepeda

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GG belum belum berminat garap pasar rokok elektrik

Kediri (ANTARA) – PT Gudang Garam, Tbk, Kediri, Jawa Timur, belum berminat untuk menggarap pasar rokok elektrik, mengingat pangsa pasar rokok ini masih kalangan terbatas dengan daya beli yang juga menengah ke atas.

“Sebagai perokok tetap berpendapat rokok elektrik ya rokok elektrik, rokok ya rokok. Tidak 100 persen sama. Di Indonesia kami sebetulnya sudah persiapkan diri untuk selanjutnya siap-siap melihat perkembangan rokok elektrik. sampai hari ini harga atau uang yang harus dikeluarkan masih lebih banyak, jadi kemungkinan berkisar lebih di kalangan atas,” kata Direktur PT Gudang Garam, Tbk, Kediri Heru Budiman di Kediri, Rabu.

Heru ditemui dalam acara rapat umum pemegang saham (RUPS) di Kediri mengatakan, secara pribadi dirinya masih ingin mengetahui berapa lama orang “nempel” di rokok elektrik. Namun, hingga kini dari GG masih belum ada rencana untuk mengembangkan sektor tersebut, terlebih lagi selama ini juga masih impor.

Pihaknya juga sudah mengevaluasi terkait dengan keberadaan rokok elektrik bahkan sejak tiga tahun lalu. Namun, untuk realisasinya karena konsumen dinilai masih relatif kecil, hingga kini perusahaan belum ada rencana ke rokok elektrik.

Terlebih lagi, terkait dengan aturan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok tersebut, bagi yang menggunakan rokok elektrik juga masih diperlakukan sama dengan mereka yang merokok batangan, yakni di kawasan tertentu.

Perusahaan, kata dia, masih mempertahankan untuk produksi rokok yang ada, seperti SKM, SKT. Saat ini, produksi rokok di perusahaan juga relatif ada peningkatan. Pada 2017, produksinya adalah 78,6 miliar batang meningkat menjadi 85,2 miliar batang, atau sekitar 8,3 persen.

Ia juga menambahkan, adanya kebijakan cukai yang tidak naik, tentunya juga berimbas positif untuk jangka panjang. Misalnya, dengan menghilangkan tekanan biaya di perusahaan, mengingat saat ini industri rokok mengalami penurunan.

“Tidak naiknya cukai di 2019 ini hilangkan tekanan biaya di tempat kami. Yang adalah keputusan yang mungkin terlihat juga baik jangka panjangnya, karena industri rokok mengalami penurunan. Naiknya cukai tidak mendorong untuk kenaikan harga, atau juga berarti cukai tidak naik kami bisa menaikkan harga dan untung. Ini juga tidak. Cukai tidak naik, daya beli bukan berarti langsung meningkat,” ujar dia.

Disinggung terkait dengan jumlah karyawan, Heru mengatakan relatif terjadi penurunan. Di 2018, diketahui dari sekitar 35 ribu karyawan, saat ini menjadi sekitar 33 ribu karyawan. Penurunan ini di semua sektor, dengan berbagai seperti karena pensiun dini maupun kontrak yang tidak diperpanjang karena untuk operasional pekerjaan memanfaatkan mesin.

Namun, dirinya tetap optimistis industri rokok akan tetap bertahan. Dalam RUPS untuk tahun buku 2018, GG membagikan dividen tunai sebesar Rp5.002 triliun, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah Rp2.600 per saham. 

Baca juga: Ini penyebab perokok tembakau beralih ke Vave, menurut AVI
Baca juga: DJBC pastikan “vape” kena cukai 57 persen

150 Botol Liquid Ganja Berhasil Diamankan

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia akan fokus mengenai ekonomi digital di G20

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi forum internasional G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni akan fokus pada pembahasan mengenai inklusivitas ekonomi digital, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu.

Menurut Arrmanatha, pemerintah RI memilih inklusivitas ekonomi digital sebagai salah satu fokusnya dalam sesi pembahasan pada pertemuan G20 karena bisnis rintisan yang berbasis teknologi (start-up) di Indonesia kini semakin berkembang pesat.

Bahkan, beberapa perusahaan start up di Indonesia termasuk dalam jajaran “unicorn”, yakni start up dengan valuasi di atas satu miliar dolar AS atau sekitar Rp13 triliun.

“Ekonomi digital seperti kita tahu ini merupakan ekonomi baru. Indonesia memiliki beberapa unicorn. (Pertemuan G20) ini kesempatan untuk kita mengembangkan industri ekonomi digital untuk menumbuhkan unicorn-unicorn baru di Indonesia,” ujar Arrmanatha.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan G20 dapat dimanfaatkan untuk membangun kerja sama untuk meningkatkan platform digital ekonomi dalam negeri, khususnya mengenai Data Free Flow with Trust (DFFT).

“Terkait penggunaan artificial intelligence (kecerdasan buatan), ini yang dimaksud di sini untuk Indonesia adalah bagaiman kita mendukung konteks free flow of data tetapi pada saat yang sama juga aman. Upaya-upaya membentuk platform untuk memungkinkan free flow data dan adanya aturan supaya hal ini bisa dilakukan secara aman,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menargetkan pada 2020 nanti, nilai dari ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 130 miliar dolar AS, atau kurang lebih 11 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa ekonomi masa depan kita adalah berbasis digital, atau digital economy yang memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi,” kata dia.

Dalam KTT G20 tahun ini, ada empat sesi pertemuan dengan topik pembahasan yang berbeda yang akan dihadiri oleh para kepala negara G20.

Topik-topik yang akan dibahas dalam keempat sesi itu adalah: pertama, kondisi ekonomi global, perdagangan dan investasi; kedua, inovasi ekonomi digital dan kualitas infrastruktur; ketiga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan; keempat, isu perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup.

Ada pun isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam KTT G20 itu adalah inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Indef sarankan UKM Tanah Air terapkan ekonomi digital

Baca juga: Menkeu upayakan pendekatan untuk pungut pajak dari ekonomi digital

RI akan bawa isu ekonomi digital di G-20

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyegelan nozzle SPBU, YLKI: lakukan asas praduga tak bersalah

Direktorat Metrologi bukan lembaga yang berwenang membuktikan bahwa ada alat remote atau tidak

Jakarta (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta adanya pemberlakuan asas praduga tidak bersalah terkait adanya penyegelan beberapa nozzle SPBU oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di Kabupaten Indramayu dan Subang, Jawa Barat.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan,selain merugikan konsumen dan pengusaha, kesimpulan Direktorat Metrologi bahwa SPBU sudah melakukan kecurangan, termasuk menggunakan alat remote, juga bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

“Direktorat Metrologi bukan lembaga yang berwenang membuktikan bahwa ada alat remote atau tidak,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Tulus mengharapkan, Direktorat Metrologi bertindak sesuai tugas pokok dan tidak memberi informasi yang bisa menggiring opini masyarakat dengan tidak fair, agar pengusaha SPBU tidak dirugikan.

Namun demikian, tambah dia, sebagai lembaga perlindungan konsumen, YLKI juga menyesalkan jika SPBU tersebut memang terbukti melakukan kecurangan.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyegel nozzle di SPBU di wilayah Subang karena diduga menyalahi aturan takaran. Dalam penyegelan tersebut Dirjen Perlindungan Konsumen dn Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono Sutiarto mengatakan terdapat SPBU yang menambah alat elektrik berupa remote untuk mengubah angka angka.

Terkait hal itu, Tulus menyatakan, bahwa tindakan penyegelan nozzle SPBU di Subang dan Indramayu tersebut, sebenarnya cermin dari lemahnya pengawasan pemerintah sendiri.

“Sebab, pengawasan pemerintah via uji petik SPBU oleh Dinas Metrologi, hanya setahun sekali, mungkin lebih,” ujarnya.

Menurut dia bahwa tanggung-jawab pengawasan SPBU terkait alat ukur dan takaran menurut UU Metrologi Legal adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, melalui Dinas Metrologi.

Oleh sebab itu, YLKI mendesak untuk segera melakukan pengawasan melalui uji petik lebih intensif sehingga dapat meminimalisasi kerugian pihak konsumen.

Selain itu, YLKI meminta Pertamina untuk mengintensifkan pengawasan terhadap mitra SPBU.

Pertamina harus memberikan sanksi tegas jika SPBU terbukti melakukan pelanggaran. YLKI juga meminta Pertamina mengedukasi konsumen terkait tata cara pengukuran di SPBU.

Baca juga: YLKI minta Pertamina intensifkan pengawasan pada SPBU mitra
Baca juga: YLKI: peningkatan konsumsi Bright Gas kurangi beban subsidi
Baca juga: YLKI nilai Kemenkominfo belum cukup blokir iklan rokok di internet

Aliansi LSM untuk advokasi korban gagal umroh

Pewarta: Subagyo
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengulas keunggulan “Dynaflex”, teknologi terkini Shell

Jakarta (ANTARA) – “Dynaflex” merupakan teknologi bahan bakar terbaru dari Shell yang didesain agar mesin mampu mencapai efisiensi dan performa mesin yang optimal sesuai dengan kapasitasnya.

“‘Dynaflex’ dibuat karena mesin kendaraan terus mengalami evolusi yang begitu cepat. Teknologi ini berfungsi agar performa mesin pada kendaraan terus terjaga,” jelas Andreas Schaefer, saintis global dari Shell di Jakarta, Rabu.

Selain membantu efisiensi kerja mesin, lanjut dia, “Dynaflex” juga dibuat untuk mengurangi terbuangnya energi bahan bakar bensin, agar mesin tidak menjadi “overheat”.

Hal ini dikarenakan Teknologi “Dynaflex” dilengkapi dengan molekul “friction reducer” untuk mengurangi panas secara signifikan.
  Beberapa alat peraga untuk demo dan penjelasan Andreas Schaefer mengenai teknologi “Dynaflex” dari Shell di Shangrila Hotel Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Dea N. Zhafira)er

Teknologi dalam bahan bakar berjenis “V-Power” ini juga diklaim oleh Shell memiliki molekul pembersih dan pengurang gesekan mesin tiga kali lebih banyak.

Formula ini diciptakan untuk mengurangi terbuangnya energi akibat panas gesekan pada saat sulit untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan. Dan semakin sedikit energi yang terbuang akan membantu efisiensi mesin.

Sebelumnya, Shell telah mengadopsi teknologi ini pada tahun 2017 untuk beberapa produk bahan bakarnya, di antaranya Super, Regular dan V-Power.

“Kami ingin mengenalkan kembali teknologi ini ke para konsumen, Dynaflex sudah diterapkan Shell sejak dua tahun lalu yaitu pada 2017,” ujar Ratna Anggraini, Fuels Marketing Manager PT Shell Indonesia pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Shell hadirkan pelumas khusus mobil LCGC

Pewarta: SDP-104
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019

ODA-JICA bantu sentra perikanan terpadu Biak Rp29 Miliar

Biak (ANTARA) – Official Development Assistance Loans (ODA) dan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 miliar untuk membantu program pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor.

“Tiga program yang diprioritaskan untuk SKPT Biak dibiayai oleh Oda-JICA yakni revitalisasi pasar ikan Fandoi Biak Kota, pembangunan dermaga ikan Biak kapasitas 3 GT serta revitalisasi pasar ikan Bosnik Distrik Biak Timur,”ungkap Kasubdit Kewirausahaan Kelembagaan Direktorat Usaha Investasi Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jhonny Haryono di Biak, Rabu.

Ia mengakui untuk pengembangan program SKPT Biak sudah dimulai dengan perencanaan dan akan dilanjutkan dengan pekerjaan proyek fisik pada tiga kegiatan yang telah disetujui ODA-JICA.

Jhoony Haryono menyebut, dari 22 SKPT di Indonesia, enam diantaranya pada tahun 2019 akan mendapat bantuan program kemitraan SKPT sektor perikanan dari ODA-JICA.

Dari enam SKPT di Indonesia yang memperoleh bantuan anggaran pengembangan sektor perikanan, menurut Djonny Haryono, yakni kepada SKPT Natuna Provinsi Riau.

Serta SKPT Sabang di Provinsi Aceh, lanjutnya, dan SKPT Moa (Provinsi Maluku), Saumlaki (Provinsi Maluku ) Moratai (Maluku Utara) serta SKPT Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Jhoony Haryono mengharapkan dengan adanya program kemitraan Oda-JICA Jepang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil di Kabupaten Biak Numfor.

“Nelayan Biak Numfor dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dengan pendingin (cold storage) dan pembuatan es, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan,”harapnya.

Berdasarkan data, Rabu (26/6) tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Biak Numfor telah melakukan pertemuan dengan pihak gereja dan pemkab Biak Numfor untuk pelaksanaan pekerjaan fisik program perikanan SKPT Biak.
 

Menkominfo: Jangan memantik hoaks yang berkaitan pemilu

Pewarta: Muhsidin
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub: Perlu kajian mendalam terapkan O-Bahn di Indonesia

Implementasinya memerlukan kajian mendalam sesuai rencana induk dan karakteristik kota-kota besar di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menilai perlu adanya kajian mendalam terkait penerapan O-Bahn sebagai alternatif angkutan umum di kota-kota Indonesia.

“Implementasinya memerlukan kajian mendalam sesuai rencana induk dan karakteristik kota-kota besar di Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu.

Konsep O-Bahn yaitu jalur bus (busway) berpemandu yang merupakan bagian dari sistem transit bus cepat dengan memadukan konsep bus rapid transit (BRT) dan light rail transit (LRT) dalam satu jalur yang sama.

Bus ini memiliki roda pandu yang berada di samping ban depan bus.

Roda pandu ini menyatu dengan batang kemudi roda depan, sehingga ketika bus memasuki jalur O-Bahn, sopir tak perlu lagi mengendalikan arah bus karena roda pandu akan mengarahkan bus sesuai dengan arah rel pandu serta mencegah bus terperosok ke celah yang ada di jalur.

Sistem ini pertama kali diterapkan di Kota Essen, Jerman.

“Dalam pembangunan BRT yang ada di ranah kami Ditjen Hubdat, dari segi pemanfaatan dan keberlanjutannya ada kota-kota yang cukup bagus dan mempunyai komitmen baik anggarannya maupun pemerintah daerahnya,” katanya.

Namun, lanjut dia, pemerintah pusat akan mengendalikan saja dan tidak mempermasalahkan jumlah penumpangnya.

“Atau dalam sehari harus mengangkut berapa kali yang terpenting pemerintah menyediakan aksesibilitas dan konektivitas dalam transportasi,” ujarnya.

Kelebihan dari sistem transportasi O-Bahn ini yaitu, pertama bus terpandu tersebut tetap dapat keluar dari jalur khususnya dan beroperasi seperti bus biasa.

“Apabila ia bergerak di jalurnya, maka sifat pengoperasiannya seperti kereta rel, jadi bus terpandu dapat dianggap sebagai kombinasi bus dengan trem,” kata Budi.

Kedua, lebar perkerasan jalur khusus bus terpandu yang selebar badan bus kurang lebih 200 cm, sedangkan lebar jalur lalu lintas di jalan berkisar antara 300-350 cm.

Ketiga, sarananya (moda angkutannya) berupa bus biasa hanya diberi tambahan roda horizontal yang dapat dilipat pada saat bus beroperasi di jalan umum.

Roda horizontal berfungsi sebagai pemandu pada saat bus beroperasi di jalur khusus sehingga kemudi bus tidak difungsikan dan pengemudi hanya mengatur kecepatan kendaraan saja.

Keempat, selain dapat menggunakan bus gandeng, moda angkutan ini dapat menggandeng dua atau tiga bus biasa atau dua bus gandeng menjadi satu rangkaian sehingga tidak ada lagi jarak (headway). Dua atau tiga bus berfungsi seperti trem.

Kelebihan ini memberi keuntungan tambahan karena penyediaan jasa pada jam sibuk hanya perlu menambahkan bus sehingga tidak perlu menambah pengemudi.

“Kalau diaplikasikan di Indonesia, kita lihat bagaimana karakter, kapasitas, dan geografis Indonesia, ini cocok untuk kota- kota yang sudah aglomerasi seperti Yogyakarta karena sudah menyatu dengan Klaten, Magelang, juga Purworejo,” katanya.

Dirjen menambahkan konsep O-Bahn cocok diimplementasikan di pinggiran kota bukan pusat kota seperti Jakarta karena sudah banyak jenis transportasi.

“Namun karena kita ingin memperlebar kekuatan transportasi sampai ke luar saya rasa mungkin tidak di Jakarta. Kalau melihat negara- negara yang sudah menerapkan O-Bahn kalau kita lihat ada di negara-negara yang populasinya berkisar 2-3 juta penduduk, bahkan ada juga yang di bawah 1 juta penduduk,” tambah Dirjen Budi.

Beberapa contoh negara yang telah menerapkan sistem O-Bahn (guided bus), antara lain Jerman yakni Essen (populasi 585.000 jiwa) dan Mannheim (populasi 311.342 jiwa)

Kemudian, Inggris di Birmingham (populasi 1.001.200 jiwa) dan Cambridge (populasi 123.900 jiwa), di Australia ada Adelaide (populasi 1.200.000 jiwa) dan Jepang: Nagoya (populasi 2.296.000 jiwa).

Baca juga: Kemenhub: O-Bahn lebih mahal 20 persen dari BRT
Baca juga: Kemenhub kaji transportasi bus berjalur kereta O-Bahn
Baca juga: Kemenhub siapkan skema pembelian layanan bus pada 2020

Menhub jamin tidak ada batasan penerbitan sertifikasi nelayan

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin resmi terima gelar Doktor Honoris Causa di Korsel

Sejak terpilih menjadi legislator 15 tahun lalu, putra dari alm Hartarto Sastrosoenarto (Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto) ini turut aktif berkontribusi dalam menyusun berbagai kebijakan publik di Tanah Air.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima penghargaan Doktor Honoris Causa bidang Development Policy (kebijakan publik) dari KDI School of Public Policy, Korea Selatan.

Sekolah tersebut berafiliasi dengan lembaga riset The Korea Development Institute (KDI) yang berbasis di Kota Sejong, dan merupakan 20 besar peringkat bagi lembaga riset terbaik dunia serta tercatat sebagai lembaga riset terbaik di kategori “Top International Development Policy Think Tanks”.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima gelar doctoral dari KDI School, karena sekolah ini merupakan institusi pendidikan dan riset yang diakui dunia dan telah berperan penting dalam pembangunan di Korea Selatan,” kata Airlangga lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai menteri yang  pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Airlangga dinilai memiliki pengalaman mumpuni di bidang pelayanan publik.

Sejak terpilih menjadi legislator 15 tahun lalu, putra dari alm Hartarto Sastrosoenarto (Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto) ini turut aktif berkontribusi dalam menyusun berbagai kebijakan publik di Tanah Air.

Baca juga: Menperin terima gelar doktor di Korsel sekaligus rangkul investor

Kebijakan yang ikut disusun Airlangga saat duduk di kursi legislatif, dianggap sebagai reformasi yang paling progresif di Indonesia, beberapa di antaranya Undang-undang Pertambangan dan Mineral, serta membantu merevisi Undang-undang Perindustrian dan Undang-undang Perdagangan.

“Ayah saya mengajari arti dan tujuan menjadi pelayan masyarakat. Hasratnya adalah melayani publik dan kecintaannya kepada Tanah Air selalu memberikan inspirasi bagi saya, dan saya juga merasa diberkahi karena dapat melayani negara yang saya cintai. Ini semakin memberi tujuan dalam hidup,” terangnya.

Berbekal pengalaman dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, pada 2016 Airlangga didaulat untuk menahkodai Kementerian Perindustrian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menjadikan peran baru tersebut sebagai momentum untuk berkontribusi lebih besar pada Tanah Air, khususnya pada sektor perindustrian dan pembangunan lebih lanjut.

Baca juga: Menperin: Iklim investasi bergerak meski kurang ‘nendang’

Salah satu terobosan yang sudah dilakukan antara lain, menjadi inisiator sekaligus motor dalam pengembangan revolusi industri 4.0 di Indonesia.

“Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah pemimpin yang telah mengerjakan banyak hal positif bagi negara kami,” ujarnya.

Secara pribadi, menurutnya, Preseiden Jokowi adalah mentornya yang membuat dirinya mampu mendedikasikan untuk tujuan pembangunan Indonesia.

“Beliau juga memberikan dukungan penuh untuk peluncuran peta jalan Making Indonesia 4.0 pada April 2018, yang menjadi salah satu kerangka pembangunan masa depan Indonesia,” ungkapnya.

Airlangga menuturkan, revolusi industri 4.0 yang membawa industri pada digitalisasi, diyakini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Dengan meningkatnya populasi anak muda, termasuk generasi milenial dan generasi Z, ekonomi Indonesia memperoleh bonus demografi yang akan mendorong ekonomi semakin maju, termasuk di bidang ekonomi digital.

Aspirasi besar dari Making Indonesia 4.0 sendiri menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 perekonomian utama di dunia pada tahun 2030.
Baca juga: Menperin: Pengurangan pajak untuk inovasi dan vokasi

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Piaggio pasang komponen baru untuk segarkan Vespa GTS Super 150

Jakarta (ANTARA) – PT Piaggio Indonesia, agen tunggal dari merek-merek sepeda motor ikonis Italia, menyegarkan tampilan dan fitur Vespa GTS Super 150 dengan memasang sejumlah komponen baru.

“Pemasangan komponen baru ini kami lakukan pada produk terbaru, New Vespa GTS Super 150 i-get ABS untuk menambah keindahan sekaligus kenyamanan serta keamanan berkendara,” kata Presiden Direktur PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

Jika Vespa GTS sebelumnya menggunakan lampu jenis bohlam, maka untuk versi penyegaran kali ini Piaggio menggantinya dengan light emitting diode” (LED) untuk bagian depan maupun belakang.

“Pemasangan LED merupakan solusi visibilitas terbaik di segala cuaca,” kata Marco.

Selain itu, lanjut dia, tampilan seri yang termasuk ke dalam Vespa big body family tersebut juga semakin segar dengan dipasangnya tiga sirip chrome pada bagian horn cover dan dua pelek 12 inci berwarna hitam glossy.

“Untuk meningkatkan fitur keselamatan, kami juga memasang sistem dual canal ABS (Anti-lock Braking System) untuk memberikan deselerasi (daya pengurangan kecepatan) yang nyaman dan aman,” kata Marco.

Dengan teknologi mesin “i-get” (Italian Green Experience Technology), New Vespa GTS Super 150 ini juga digadang-gadang menjadi skuter matik (skutik) premium yang konsumsi bahan bakarnya lebih hemat.
  Warga mencoba skutik New Vespa GTS Super 150 dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA News/Aditya Pradana Putra)
  Tampilan lampu LED skutik New Vespa GTS Super 150 dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA News/Aditya Pradana Putra)

“Seri terbaru ini kami pasarkan seharga Rp58 juta per unit dengan empat pilihan warna, Yellow Sole, Red Passione, White Innocenza, dan Black Vulcano,” ujar Marco.

Ia optimistis penjualan New Vespa GTS Super 150 akan cemerlang seperti seri terdahulu seiring semakin baiknya tren pasar sepeda motor jenis skutik premium di Indonesia.

“Apalagi Vespa memiliki tempat tersendiri bagi para penggemarnya di Indonesia setelah ada di Indonesia lebih dari 50 tahun,” tuturnya.

Baca juga: Vespa Sprint Notte mengaspal di Indonesia, berapa harganya?
 

Pewarta: SDP-99
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019

Kemenhub siapkan skema pembelian layanan bus pada 2020

‘Buy the service’ bukan menggusur tetapi menggeser

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan skema buy the service atau pembelian layanan untuk operasional bus rapid transit (BRT) pada 2020.

“Dari hasil diskusi dengan beberapa pakar transportasi, muncullah skema buy the service yang dibantu juga oleh beberapa pakar dari negara-negara yang sudah berpengalaman dan akan diuji coba tahun 2020 mendatang di tiga kota besar,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu.

Skema buy the service ini adalah sistem pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta untuk mengoperasikan angkutan dan merupakan bagian dari BRT.

“Skema ini akan di uji coba pada tahun 2020. Berikutnya kalau sistem ini sudah jadi maka akan dianggarkan di tahun depan. Namun kami sebagai pemerintah hanya memberi layanan saja, namun yang mengoperasikannya swasta. Ini tidak mengenai untung rugi tetapi bentuk bagaimana pemerintah hadir ke dalam masyarakat,” kata Dirjen Budi.

Secara terpisah, pengamat transportasi Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan skema pembelian jasa adalah salah satu upaya untuk menghemat APBN mengingat keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah.

Ia mengatakan program ini rencananya akan diberikan pada enam perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita).

Djoko menjelaskan selama ini, lebih dari 10 tahun, daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus, namun tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah.

Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat meskipun penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019.

“Program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Sopir akan mendapat gaji bulanan, tidak dipusingkan dengan setoran pada pemilik armada. Pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan,” katanya.

Djoko menambahkan program ini juga murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp15 miliar hingga Rp25 miliar tergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan waktu kedatangan (headway) yang ditetapkan.

Buy the service bukan menggusur tetapi menggeser,” katanya.

Djoko mengatakan persiapan hingga operasi membutuhkan waktu 6-8 bulan (pengalaman di Jawa Tengah), karena itu jika ingin diiperasikan awal 2020, mesti mulai sekarang persiapan dilakukan.

Menurut dia, yang paling sulit adalah meyakinkan kepala daerah, anggota DPRD dan operator yang ada.

Untuk itu, anggota DPRD perlu diyakinkan, sebab ada kewajiban yang harus dilakukan dan dianggarkan oleh pemda, seperti kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, membangun trotoar dan halte, sosialisasi ke masyarakat dan operator.

“Kemenhub harus bekerja sama dengan Kemendagri untuk mewujudkan ini. Karena selama ini program angkutan umum di daerah gagal,” katanya.

Baca juga: Kemenhub dapat tambahan anggaran perbaikan terminal Rp1 triliun
Baca juga: Kemenhub: O-Bahn lebih mahal 20 persen dari BRT
Baca juga: Pemprov DKI terus kembangkan sistem Bus Rapid Transit

Menhub jamin tidak ada batasan penerbitan sertifikasi nelayan

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FSKN rekomendasikan pemerintah dorong paket wisata keraton

Jakarta (ANTARA) – Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mengeluarkan 10 rekomendasi kepada pemerintah yang salah satunya mendorong penyelenggaraan paket wisata keraton sebagai upaya meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.

Rekomendasi tersebut sebagai hasil dari pertemuan FSKN bertajuk “Pemajuan Kebudayaan Berbasis Keraton” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (25/6) yang dihadiri lebih dari 100 raja dan sultan Nusantara.

Dewan Pakar sekaligus Ketua Pelaksana seminar FSKN Anna Mariana di Jakarta, Rabu mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk membangun sinergi antara para sultan dan raja dengan pemerintah dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang berbasis keraton.

“Diharapkan sinergi ini juga dapat berdampak pada peningkatan bidang pariwisata dan wisata religi,” katanya.

Selain menyelenggarakan paket wisata keraton, sejumlah hal lain yang direkomendasi FSKN yakni meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keraton, menetapkan standar kelola Keraton, menetapkan Keraton sebagai cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pelestarian nilai budaya leluhur, pendidikan, pariwisata dan pengembangan Ilmu.

Kemudian membangun ekosistem kebudayaan berbasis keraton, melaksanakan program perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan berbasis keraton, melakukan rehabilitasi, penataan dan revitalisasi Keraton dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan

Menjalin kerja sama Internasional dalam rangka memperkuat diplomasi kebudayaan untuk memperkuat posisi geostrategis NKRI, mendirikan museum Pusaka Nusantara untuk penempatan pengembalian pusaka pusaka yang ada di luar negeri.

Sementara itu Ketua Umum dan Dewan Pengurus FSKN periode 2017-2022 Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, menyebut sesungguhnya perjalanan NKRI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peranan keraton.

“Keraton yang tersebar di Nusantara, adalah mata rantai historis dengan nilai nilai sosial dan kultural, dari sistem budaya dan sosial masyarakat sejak beberapa abad yang lampau,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam perkembangan proses budaya bangsa, lanjut Sultan Sepuh, keraton di bumi Nusantara telah menempatkan unsur-unsur kebudayaan daerah, sebagai unsur kebudayaan nasinoal, yang menjadi asset di dalam mengembangkan kehidupan kebudayaan sosial dan kemasyarakatan.

Sebagaimana tersirat dalam UUD negara kesatuan RI 1945, peranan keraton dalam bingkai NKRI saat ini, tentu saja ditekankan dari sisi ketahaan budaya nasional.

“Tidak dapat dipungkiri, bahwa keraton merupakan episentrum budaya dan nilai nilai luhur bangsa. Maka kami mengapresiasi lahirnya pemajuan UU Kebudayaan, di mana dari 10 objek pemajuan kebudayaan, hampir seluruhnya terdapat di keraton,” lanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Sultan, program revitalisasi keraton mejadi sangat startegis dalam konteks pemajuan kebudayaan nasional.

“Karena itu kami mengharapkan komitmen pemerintah untuk merelisasikan program revitalisasi keraton, dalam masa pemerintahan 5 tahu ke depan,” katanya.

Seperti diketahui, Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU NO 11 tentang Cagar Budaya merupakan tanggung jawab multipihak yang peduli terhadap modal budaya yang tak terhingga nilainya.

“Jika dikaji secara mendalam bahwa 10 Objek pemajuan kebudayaan dan cagar alam yang ditetapkan dalam UU tersebut, semua berada di dalam lingkungan keraton, termasuk warisan budaya benda dan warisa budaya tak benda,” kata Sultan Sepuh.

Baca juga: Keraton Cirebon gelar Festival Budaya Sunyaragi

Baca juga: Ribuan peziarah padati kawasan Banten Lama

Baca juga: DIY optimistis kunjungan wisata naik 10 persen

Ridwan Kamil ingin 1 perhelatan wisata dalam 2 hari

Pewarta: Subagyo
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menperin: manufaktur Indonesia bertransformasi seperti Korsel

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah mulai bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menjadi manufaktur bernilai tambah tinggi seperti Korea Selatan.

“Kami belajar dari Korea Selatan sebagai negara yang sukses mentransformasi dirinya menjadi negara industrial sekaligus pusat jasa. Samsung, Hyundai, maupun LG sekarang bertransformasi menjadi merek global yang diakui,” kata Airlangga lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Airlangga menyampaikan, pada triwulan I tahun 2019, sektor manufaktur Indonesia berkontribusi 22,7 persen terhadap total investasi, atau senilai 134,9 miliar dolar AS.

Kemudian di sektor lain, inisiatif pembangunan klaster industri baru di Sulawesi Tengah menjadi sangat sukses, buah dari upaya Kemenperin mendorong lebih banyak industri hilir untuk meningkatkan nilai dari mineral dasar seperti nickel ore.

Di sektor otomotif, Indonesia merupakan pemain penting. Dengan kedatangan teknologi baru seperti kendaraan listrik atau hybrid, kesempatan pada masa depan terbuka lebar.

Dengan kebijakan yang sesuai, Indonesia memiliki potensi menjadi manufacturing hub bagi global supply chain.

Untuk mengambil keuntungan ini, Indonesia mengambil beberapa langkah yang sejauh ini berhasil.

“Investasi Korea di Indonesia penting untuk mendukung kinerja Indonesia. Saya harap hubungan produktif ini dapat berlangsung hingga tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Airlangga mengatakan, pada sektor bisnis dan ekonomi secara umum, Indonesia dan Korea Selatan telah membuat banyak kemajuan.

Beberapa kerja sama strategis yang sudah dilakukan meliputi joint task force untuk mempromosikan kerja sama ekonomi.

Kedua negara juga bersiap mendirikan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement di 2019 yang menargetkan perdagangan bilateral hingga 30 miliar dolar AS pada 2022.

Selanjutnya, dibentuk juga Korea-Indonesia Technology Cooperation Center untuk mempromosikan kerja sama lebih lanjut antara kedua negara dan untuk mendukung perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia di area teknologi industri, melaksanakan riset dan program pembangunan bersama, dan semacamnya.

Hasilnya, tambah Airlangga, Korea secara konsisten menjadi negara investor lima besar dalam lima tahun terakhir, dengan investasi di sektor industri baja, permesinan, karet dan plastik, kayu, kimia, dan elektronika.

Di sisi lain, terdapat penambahan impor dari Korea di beberapa tahun terakhir, dengan total 9,5 miliar dolar AS pada 2018. Produknya antara lain mineral dan bahan bakar, besi dan baja, mesin elektronik, peralatan dan komponen, permesinan, plastik, karet, dan tekstil rajutan.

“Kebijakan kami dalam memperdalam struktur industri didukung oleh perusahaan-perusahaan Korea. Saat ini kami meningkatkan kerja sama di industri stainless steel, terutama untuk Indonesia bagian timur,” tutur Airlangga.

Making Indonesia 4.0 menarik industri otomotif dari Korea. Kami berharap Indonesia bisa menjadi manufacturing hub penting di Asia.
Baca juga: KIND: iklim investasi Indonesia cukup baik
Baca juga: Indonesia harapkan Korsel investasi transportasi massal perkotaan

Merawat harmoni melalui kolaborasi budaya

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bambang Brodjonegoro: pemindahan ibu kota tambah PDB 0,1 persen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI Bambang Brodjonegoro, menyatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen.

“Kami melakukan penghitungan dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional yaitu PDB sebesar 0,1 persen,” kata dia, di Kantor Bappenas Jakarta, Rabu, pada kegiatan Dialog II pemindahan Ibu Kota Negara.

Ia memperkirakan jika pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, maka dengan adanya proyek kegiatan pembangunan ibu kota baru akan bertambah menjadi 5,1 persen.

Angka 0,1 tersebut dianggap tidak tergolong kecil karena PDB Indonesia saat ini sekitar Rp15 ribu triliun. Sehingga dampak langsung diperkirakan sebesar Rp15 triliun akibat adanya pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tidak akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Efek positif dari proyek tersebut yaitu adanya penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan.

“Oleh karena itu pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tidak akan menimbulkan kontraksi ekonomi atau pengurangan nilai ekonomi di daerah lain,” ujar dia.

Oleh sebab itu,  dia memandang pemilihan lokasi menjadi bagian penting dalam menetapkan ibu kota negara yang baru.

Meskipun demikian, Bambang masih memperkirakan satu-satunya dampak negatif dari pemindahan ibu kota yaitu bisa menyebabkan tambahan inflasi meskipun angkanya tergolong minim.

Tambahan inflasinya diperkirakan 0,2 persen dengan adanya kegiatan pembangunan ibu kota. Artinya, jika rata-rata inflasi tahun lalu 3,13 persen maka akan bertambah menjadi 3,33 persen namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

Secara umum, ia menilai pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya.

Padat karya ini penting karena salah satu tantangan Indonesia yaitu pengangguran, sehingga bisa membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik regional maupun nasional.

Baca juga: Menteri PPN: Kerugian akibat kemacetan Rp56 triliun

Baca juga: Pemda siapkan 300.000 hektare dukung lokasi pemindahan ibukota

Dampak positif pemindahan ibu kota baru

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur NTB dorong pembangunan pabrik pakan ternak

Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah mendorong pembangunan pabrik pakan ternak untuk menunjang industri peternakan di daerah itu.

“Kalau NTB mau maju peternakannya, NTB harus memiliki pabrik pakan ternak,” ujar gubernur dalam keteranganya dari Australia yang diterima wartawan di Mataram, Rabu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah berada di Australia dalam kunjungannya ke Northern Territory (NT) dari Senin (24/6) hingga Jumat (28/6). Di tempat ini, gubernur mengunjungi Northern Territory Cattlemen’s Association (NTCA) Cattle Station dan berdialog dengan pengelolanya.

Gubernur mendapati bagaimana aktivitas beternak benar-benar dijalankan dengan profesional dan modern. Tak heran jika produktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan pun sangat bagus.

“Northern Territory mengirimkan Sapi ke Indonesia tidak kurang dari 800.000 ekor setiap tahun. Peternak di sini memiliki lahan sangat luas dan rata-rata jumlah ternaknya mencapai ribuan,” terangnya.

Baca juga: Pemprov NTB gagas penerbangan rute Lombok-Darwin

Kesuksesan yang dicapai Northern Territory dalam mengembangkan sektor peternakan, menurut Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB sangat mungkin ditularkan ke NTB. Sebab, secara geografis NT sangat dekat dengan NTB.

“Peternak-peternak kita harus banyak belajar dan memanfaatkan banyak peluang di NT mumpung dekat sekali dengan NTB. Para peternak di sini siap menerima anak-anak muda kita untuk magang di peternakan-peternakan di sini,” ucap Zul.

Menurut gubernur, tanpa pabrik pakan ternak, ia meyakini peternakan di NTB tidak akan maju dan kompetitif. Karenanya, Zul menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan dan mewujudkan pabrik pakan di NTB. “Agar peternakan kita maju dan sukses,” tegasnya.

Baca juga: NTB pelajari mitigasi bencana di Australia

Doktor Zul tidak ingin membuang waktu. Tekad ini langsung ia kemas dalam bentuk arahan kepada jajarannya. Target yang dibuat juga kongkret.

“Pabrik pakan ternak harus ada di NTB tahun depan,” serunya.

Untuk menindaklanjuti pabrik pakan ternak tersebut, gubernur langsung menunjuk tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB itu. Tiga pimpinan OPD itu, Kepala Dinas Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Hj Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, HL Gita Ariadi dan Kepala Dinas Pertanianj dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi.

“Jadikan ini target yang harus direalisasikan,” tegas Zulkieflimansyah

Gubernur minta Bupati dan Wabup Lombok Barat jaga persaudaraan

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

YLKI minta Pertamina intensifkan pengawasan pada SPBU mitra

Pertamina harus memberikan sanksi tegas jika SPBU terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, YLKI juga meminta Pertamina mengedukasi konsumen terkait tata cara pengukuran di SPBU.

Jakarta (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT Pertamina untuk mengintensifkan pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mitranya terkait penyegelan beberapa nozzle SPBU oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan (Ditmet Kemanedag) di Kabupaten Indramayu dan Subang, Jawa Barat .

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan,Pertamina harus memberikan sanksi tegas jika SPBU terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, YLKI juga meminta Pertamina mengedukasi konsumen terkait tata cara pengukuran di SPBU.

“Secara regulasi akurasi SPBU menurut UU Metrologi Legal, plus minusnya ukuran dibolehkan asal tidak melewati 100 mililiter per 20 liter,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyegel nozzle di SPBU di wilayah Subang karena diduga menyalahi aturan takaran. Dalam penyegelan tersebut Dirjen Perlindungan Konsumen dn Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono Sutiarto mengatakan terdapat SPBU yang menambah alat elektrik berupa remot untuk mengubah angka.

Terkait hal itu, Tulus menyatakan tindakan penyegelan nozzle SPBU oleh Ditmet di Subang dan Indramayu tersebut, sebenarnya cermin dari lemahnya pengawasan pemerintah sendiri.”Sebab, pengawasan pemerintah via uji petik SPBU oleh Dinas Metrologi, hanya setahun sekali, mungkin lebih,” ungkap Tulus.

Menurut dia bahwa tanggung jawab pengawasan SPBU terkait alat ukur dan takaran menurut UU Metrologi Legal adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, melalui Dinas Metrologi.

Oleh sebab itu, YLKI mendesak untuk segera melakukan pengawasan melalui uji petik lebih intensif sehingga dapat meminimalisasi kerugian pihak konsumen.

Namun demikian Tulis menilai, penyegelan beberapa nozzle SPBU oleh Ditmet Kemanedag di Kabupaten Indramayu dan Subang seharusnya memberlakukan asas praduga tidak bersalah.

Menurut dia, selain merugikan konsumen dan pengusaha, kesimpulan Ditmet bahwa SPBU sudah melakukan kecurangan, termasuk menggunakan alat remote, juga bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi tersebut.

“Ditmet bukan lembaga yang berwenang membuktikan bahwa ada alat remote atau tidak,” katanya.

Dalam kaitan itulah Tulus berharap, Ditmet bertindak sesuai Tupoksi dan tidak memberi informasi yang bisa menggiring opini masyarakat dengan tidak fair, hal ini penting agar pengusaha SPBU juga tidak dirugikan.

Namun demikian, tambahnya, sebagai lembaga perlindungan konsumen, YLKI juga menyesalkan jika SPBU tersebut memang terbukti melakukan kecurangan.
Baca juga: Pertamina segel SPBU untuk pembelajaran

Aliansi LSM untuk advokasi korban gagal umroh

Pewarta: Subagyo
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPC akan ikuti proses dari pemerintah terkait Pelabuhan Patimban

Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC akan mengikuti proses apapun yang ditentukan oleh pemerintah terkait pengelolaan Pelabuhan Patimban

” IPC tentunya akan mengikuti proses yg ditentukan oleh pemerintah, apapun prosesnya nanti,” ujar Sekretaris Perusahaan IPC Shanti Puruhita kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Shanti juga menambahkan bahwa IPC menyatakan siap jika diminta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

“Yang pasti, jika diminta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban, IPC siap,” katanya.

Sebelumnya pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memutuskan bahwa Pelabuhan Patimban, Jawa Barat tidak akan dikelola oleh BUMN.

Menurut Luhut, operator pelabuhan akan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk membangun daya saing yang sehat di bidang infrastruktur pelabuhan.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa penentuan operator pelabuhan akan melalui proses pelelangan, dengan melihat “experience” sebagai salah satu syarat utamanya.

Budi menambahkan perusahaan yang berminat menjadi operator pengelola pelabuhan berasal dari Indonesia dan Jepang.

Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga menjelaskan pembangunan Pelabuhan Patimban penting untuk kelancaran logistik industri-industri yang berada di kawasan Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Pemerintah memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai dengan rencana dan menargetkan pelabuhan tersebut sudah dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2020.

Pembangunannya sendiri dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS, dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus.

Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan peti kemas dan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar.

Baca juga: Tinjau Pelabuhan Patimban, Menhub nilai pembangunan sesuai rencana

Baca juga: Pemerintah bahas target pembangunan Pelabuhan Patimban

KSOP Palembang tambah satu kapal angkutan Lebaran

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub dapat tambahan anggaran perbaikan terminal Rp1 triliun

Anggaran Rp1 triliun berasal dari dua sumber, yakni SBSN senilai Rp500 miliar dan rupiah murni Rp500 miliar

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mendapat anggaran tambahan senilai Rp1 triliun pada 2020 untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pelayanan terminal bus tipe A.

“Ya (mencapai Rp1 triliun) karena kita efisiensi dari dalam dan luar,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu.

Budi menuturkan anggaran tersebut dikhususkan untuk pengembangan terminal A yang tahun depan menjadi fokus Kemenhub dalam peningkatan fasilitas dan layanan layaknya bandara.

“Sedang dibahas, insya Allah itu berhasil karena kita ingin sekali (fokus ke) darat, khususnya terminal tipe A bisa dibuat,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan tambahan anggaran Rp1 triliun pada 2020 mendatang berasal dari dua sumber, yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp500 miliar dan rupiah murni Rp500 miliar.

“SBSN Rp500 miliar, rupiah murni Rp500 miliar. SBSN ini juga karena ada pergeseran eselon 1 Ditjen Perkeretaapian,” katanya.

Dia menargetkan sarana dan prasarana angkutan umum darat lebih baik lagi.

“Ini khususnya untuk terminal, kita juga ada keinginan angkutan umum diperbaiki tahun depan,” katanya.

Adapun, pagu indikatif Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk tahun anggaran 2020, yakni Rp5,8 triliun yang akan difokuskan untuk alokasi kegiatan revitalisasi terminal tipe A di 38 lokasi, subsidi angkutan perkotaan melalui skema buy the service, dan pembangunan kapal penyeberangan di lintas Dompak-Matak-Penagi.

Selanjutnya, penyelesaian pelabuhan penyeberangan (Naikliu, Bakti Raja, dan Bakalang), pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang di Paser dan Tabalong, peningkatan aspek keselamatan serta pengadaan bus sekolah.

Baca juga: Terminal Giwangan akan mempunyai penampilan layaknya bandara
Baca juga: Kemenhub jadikan terminal bus senyaman bandara
Baca juga: BKPM-Kemenhub tawarkan investasi infrastruktur perhubungan darat

Menhub jamin tidak ada batasan penerbitan sertifikasi nelayan

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemenang Good Design Indonesia siap bersaing di G-Mark Jepang

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong munculnya produk Indonesia berbasis desain inovatif yang mendapatkan pengakuan global untuk dapat bersaing di kancah internasional

Jakarta (ANTARA) – Para pemenang ajang Good Design Indonesia (GDI) 2019 besutan Kementerian Perdagangan siap melaju pada kompetisi desain internasional G-Mark pada 30 Juli-1 Agustus 2019 di Tokyo, Jepang.

“Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong munculnya produk Indonesia berbasis desain inovatif yang mendapatkan pengakuan global untuk dapat bersaing di kancah internasional,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda di Jakarta, Rabu.

Pemenang GDI terbagi dalam tiga predikat, yaitu GDI of the Year, GDI Best, dan GDI. Trofi dan sertifikat untuk para pemenang tersebut diserahkan langsung oleh Arlinda, atas nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Produk peraih GDI of the Year yaitu Natha dari PT Bana Andaru.

Sementara 14 pemenang GDI Best yaitu Blok Kayu Modular dari Permana, Buloo dari Saruga Package-Free, Citra dari PT Bana Andaru Nusantara, Drainage Cover dari Yanto Daryanto, Gateform C02 dari PT Centra Teknologi Indonesia, Laman Nupabomba-Rattan Campaign dari Akara Projects.

Selain itu, Mini Roaster 100 dari PT Pudak Oriental Indonesia, Motor BLDC 5 kW dari PT Pindad, Norhouse dari Aaksen Responsible Aarchitecture, OJ-KIT dari Arintha Vysistha.

Kemudian, Palamylea Watch dari Pala Nusantara X Mycotech, Reka Arm Chair dari Alfath Kurniadi, Suspension Active Stabilizator dari PR Multi Prima, dan Riool dari PT Pindad, serta Tridolbag dari Don Gunarto.

Selain itu, terdapat 15 produk yang mendapat predikat GDI. Para pemenang tersebut terbagi dalam 10 kategori yaitu furnitur dan perlengkapan rumah, peralatan rumah tangga, kesehatan dan hobi, serta perlengkapan sehari-hari.

Selanjutnya, perlengkapan dapur, mobilitas, produk untuk perawatan medis dan manufaktur, perumahan, konstruksi atau interior untuk industri fasilitas komersial dan publik, dan media, contents, package.

Arlinda menjelaskan, sebanyak Tujuh produk Indonesia berhasil meraih penghargaan G-Mark ke-62 pada 2018 lalu.

Ketujuh produk tersebut terdiri dari satu produk yang berhasil meraih G-Mark Best 20 dan enam produk pemenang G-Mark Good Design.

Produk peraih G-Mark Best 20 yaitu Sepeda Bambu, sementara produk pemenang GMark Good Design yaitu kursi lukis Armchair, Daihatsu Terios, kain bamboo Batik Stole, Dashdot Air Ventilator, arang gambar, dan Cold Drip Coffee Maker.

“Semoga tahun ini ebih banyak lagi produk Indonesia yang akan mendapatkan penghargaan di G-Mark 2019. Predikat G-Mark membuat produk Indonesia akan lebih mudah memasuki pasar global khususnya Jepang,” kata Arlinda.

Baca juga: Kemendag tambah kategorisasi produk pada ajang GDI

Baca juga: Tingkatkan daya saing ekspor, ajang “Good Design Indonesia” kembali digelar

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019